Pengalaman dan Tantangan Manajemen Obat dan Vaksin Puskesmas Di Era JKN Oleh : drg. Prasukma Yogawarti Kepala Puskesmas Pucangsewu Dinas Kesehatan Kota Surabaya Disampaikan pada Dialog Kebijakan Farmasi untuk Penguatan Sistem Kesehatan Nasional dalam era JKN Australia Indonesia Partnership for Health Systems Strengthening (AIPHSS)
www.aiphss.org Kementerian Kesehatan Republik Indonesia
GAMBARAN UMUM WILAYAH PUSKESMAS PUCANG SEWU KOTA SURABAYA
Australia Indonesia Partnership for Health Systems Strengthening (AIPHSS)
www.aiphss.org Kementerian Kesehatan Republik Indonesia
Puskesmas Pucang Sewu Dinas Kesehatan Kota Surabaya VISI : “MENJADI PUSKESMAS PILIHAN MASYARAKAT DENGAN PELAYANAN PRIMA DAN BERMUTU DALAM
MEWUJUDKAN MASYARAKAT SEHAT DI WILAYAH KERJA PUSKESMAS PUCANG SEWU
1. 2. 3. 4.
5.
"
MISI : MEMBERIKAN PELAYANAN KESEHATAN YANG BERMUTU, TERJANGKAU, MERATA BAGI MASYARAKAT. MENINGKATKAN KEMANDIRIAN DAN PERAN SERTA MASYARAKAT UNTUK MEWUJUDKAN PERILAKU HIDUP BERSIH DAN SEHAT. MENGEMBANGKAN PELAYANAN KESEHATAN DEMI TERWUJUDNYA KEPUASAN PELANGGAN. MENJADI PUSAT PELAYANAN KESEHATAN DASAR YANG BERMUTU, BERORIENTASI PADA KELUARGA DAN MASYARAKAT. MENINGKATKAN KUALITAS PELAYANAN KESEHATAN DENGAN SUMBER DAYA MANUSIA YANG CERDAS DAN PEDULI PADA MASYARAKAT. Australia Indonesia Partnership for Health Systems Strengthening (AIPHSS)
www.aiphss.org Kementerian Kesehatan Republik Indonesia
STRUKTUR ORGANISASI PUSKESMAS PUCANG SEWU
Australia Indonesia Partnership for Health Systems Strengthening (AIPHSS)
www.aiphss.org Kementerian Kesehatan Republik Indonesia
DATA GEOGRAFIS
•
LUAS WILAYAH
•
JUMLAH PENDUDUK TAHUN 2014 : 52.313 JIWA PEREMPUAN : 27.251 JIWA LAKI-LAKI : 25.062 JIWA
•
JUMLAH KELURAHAN : 1. KELURAHAN PUCANG SEWU 2. KELURAHAN KERTAJAYA 3. KELURAHAN BARATAJAYA
: 301.25 Ha
JUMLAH SARANA PENDIDIKAN : 1. TK : 31 4. SMA 2. SD : 25 5. PTN 3. SMP : 5
Australia Indonesia Partnership for Health Systems Strengthening (AIPHSS)
: 10 : 5
www.aiphss.org Kementerian Kesehatan Republik Indonesia
Data Pelayanan Puskesmas Pucang Sewu 1. Kunjungan Resep Tahun 2014 : 32.245 lembar 2. Kunjungan Loket Tahun 2014 : 37.440 kunjungan 3. Daftar 10 Penyakit terbanyak : 1. Hipertensi 6. Katarak 2. ISPA 7. PJK 3. Diabetes melitus 8. Osteoarthritis 4. Myalgia 9. Dermatitis 5. Gastritis 10. PCI (Post cerebral infark) Australia Indonesia Partnership for Health Systems Strengthening (AIPHSS)
www.aiphss.org Kementerian Kesehatan Republik Indonesia
SUMBER DAYA MANUSIA NO
JENIS TENAGA
PKM INDUK
PUSTU
PNS
NON PNS
JUMLAH
1
DOKTER
3
1
2
2
4
2
DOKTER GIGI
3
-
1
2
3
3
PETUGAS PROMKES
1
-
1
-
1
4
BIDAN
2
1
2
1
3
5
PERAWAT
4
1
3
2
5
6
PERAWAT GIGI
1
1
2
-
2
7
PETUGAS GIZI
2
-
1
1
2
8
PETUGAS SANITASI
1
-
1
-
1
9
APOTEKER
1
-
-
1
1
10
BIDAN KELURAHAN
3
-
-
3
3
11
ANALIS KESEHATAN
1
-
1
-
1
Australia Indonesia Partnership for Health Systems Strengthening (AIPHSS)
www.aiphss.org Kementerian Kesehatan Republik Indonesia
SUMBER DAYA MANUSIA NO
JENIS TENAGA
PKM INDUK
PUSTU
PNS
NON PNS
JUMLAH
1
1
12
PETUGAS BATRA
1
-
13
TATA USAHA
4
-
14
PETUGAS IT
1
-
15
PETUGAS UNIT PENDAFTARAN
2
1
16
PETUGAS UNIT OBAT
1
1
17
KASIR
1
-
18
SOPIR AMBULANS
1
-
1
1
19
PETUGAS KEBERSIHAN
1
1
2
2
20
LINMAS
2
-
2
2
36
7
23
43
TOTAL
Australia Indonesia Partnership for Health Systems Strengthening (AIPHSS)
4
1
4 1
1
2
3
2
2
1
20
1
www.aiphss.org Kementerian Kesehatan Republik Indonesia
UNIT KEFARMASIAN PUSKESMAS PUCANG SEWU
Australia Indonesia Partnership for Health Systems Strengthening (AIPHSS)
www.aiphss.org Kementerian Kesehatan Republik Indonesia
DASAR HUKUM : - UU NO 36 TAHUN 2009 TENTANG KESEHATAN - UU 23 TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH - PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 51 TAHUN 2009 TENTANG PEKERJAAN KEFARMASIAN - PERATURAN NOMOR 32 TAHUN 2014 TENTANG PENGELOLAAN DAN PEMANFAATAN DANA KAPITASI JKN PADA FASILITAS KESEHATAN TINGKAT PERTAMA MILIK PEMERINTAH DAERAH - PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 71 TAHUN 2013 TENTANG PELAYANAN KESEHATAN NASIONAL Australia Indonesia Partnership for Health Systems Strengthening (AIPHSS)
www.aiphss.org Kementerian Kesehatan Republik Indonesia
• PERMENKES NO. 889 TH. 2011: REGISTRASI IZIN PRAKTEK DAN IZIN KERJA TENAGA KEFARMASIAN • PERMENKES NO.30 TAHUN 2014 TENTANG STANDAR PELAYANAN KEFARMASIAN DI PUSKESMAS STANDAR PELAYANAN KEFARMASIAN DI PUSKESMAS • KEPUTUSAN KEPALA BADAN POM RI NO . HK . 03 . 1 . 34 . 11 . 12 . 7542 TAHUN 2012 TENTANG PEDOMAN TEKNIS CARA DISTRIBUSI OBAT YANG BAIK . • SK KEPALA DINAS KESEHATAN KOTA SURABAYA NOMOR 440/33388/436.6.3/2014 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN DANA KAPITASI JKN DI PUSKESMAS PADA FINAS KESEHATAN KOTA SURABAYA Australia Indonesia Partnership for Health Systems Strengthening (AIPHSS)
www.aiphss.org Kementerian Kesehatan Republik Indonesia
PENGELOLA OBAT, BAHAN MEDIS HABIS PAKAI DAN VAKSIN DI PUSKESMAS PETUGAS PENANGGUNG JAWAB : APOTEKER YANG MEMBANTU : OBAT DAN BMHP : ASISTEN APOTEKER REAGEN : ANALIS LAB VAKSIN : BIDAN
Australia Indonesia Partnership for Health Systems Strengthening (AIPHSS)
www.aiphss.org Kementerian Kesehatan Republik Indonesia
No
1.
Apoteker
TTK (Asisten Apoteker)
Bertanggung jawab terhadap perencanaan kebutuhan Obat dan Bahan
Membantu proses perencanaan kebutuhan Obat dan
Medis Habis Pakai
Bahan Medis Habis Pakai
Bertanggung jawab terhadap permintaan Obat dan Bahan Medis Habis
Membantu proses permintaan Obat dan Bahan Medis
Pakai
Habis Pakai
Bertanggung jawab terhadap penerimaan Obat dan Bahan Medis Habis
Membantu proses penerimaan Obat dan Bahan Medis
Pakai
Habis Pakai
Bertanggung jawab terhadap penyimpanan Obat dan Bahan Medis
Membantu proses penyimpanan Obat dan Bahan Medis
Habis Pakai
Habis Pakai
Bertanggung jawab terhadap pendistribusian Obat dan Bahan Medis
Membantu proses pendistribusian Obat dan Bahan Medis
Habis Pakai
Habis Pakai
Bertanggung jawab terhadap pengendalian Obat dan Bahan Medis
Membantu proses pengendalian Obat dan Bahan Medis
Habis Pakai
Habis Pakai
7.
Bertanggung jawab terhadap pencatatan, pelaporan dan pengarsipan
Membantu proses pencatatan, pelaporan dan pengarsipan
8.
Bertanggung jawab terhadap pemantauan dan evaluasi pengelolaan obat Membantu proses pemantauan dan evaluasi pengelolaan
2.
3.
4.
5.
6.
dan Bahan Medis Habis Pakai
Australia Indonesia Partnership for Health Systems Strengthening (AIPHSS)
obat dan Bahan Medis Habis Pakai
www.aiphss.org Kementerian Kesehatan Republik Indonesia
PEMILIHAN JENIS OBAT - BERDASARKAN DOEN 2013 / FORMULARIUM NASIONAL - BERDASARKAN PMK 5 TAHUN 2013 - BERDASARKAN FORMULARIUM DINAS KESEHATAN YANG BELUM TERCANTUM PADA KEDUA PEDOMAN TERSEBUT DI ATAS YAITU OBAT BATUK (GG,OBH), OBAT FLU (PSEUDOEPHEDRIN,PPA), OBAT DM DENGAN EFEK SAMPING MINIMAL (GLICAZIDE, GLIMEPIRIDE) CARA MENGATASI : MENGANGGARKAN DARI DANA JKN / MENGUSULKAN DARI DANA APBD
Australia Indonesia Partnership for Health Systems Strengthening (AIPHSS)
www.aiphss.org Kementerian Kesehatan Republik Indonesia
PERENCANAAN • Sisa stok obat di Puskesmas • Usulan Puskemas berdasarkan kunjungan resep selama 1 tahun / pola penyakit. • Usulan Obat Program • Buffer stok 3 bulan dan 3 bulan lead time (6 bulan ) • Rumus perencanaan : (berdasar pola konsumsi) 18 bulan x pemakaian rata – rata selama 1 tahun • Termasuk perencanaan perbekalan kesehatan, reagen kimia dan vaksin. Australia Indonesia Partnership for Health Systems Strengthening (AIPHSS)
www.aiphss.org Kementerian Kesehatan Republik Indonesia
Perencanaan kebutuhan • Jenis obat dan perbekalan kesehatan • Jumlah obat dan perbekalan kesehatan • Metode yang digunakan ; metode konsumsi dengan terlebih dulu menetapkan stok optimum setiap jenis obat serta memperhitungkan pola penyakit. Australia Indonesia Partnership for Health Systems Strengthening (AIPHSS)
www.aiphss.org Kementerian Kesehatan Republik Indonesia
PENGELOLAAN OBAT RUTIN DAN OBAT PROGRAM - APOTEKER MEMBERIKAN DAFTAR USULAN OBAT PROGRAM DAN OBAT RUTIN YANG DIBUTUHKAN, MEMVERIFIKASI SUMBER PENDANAANNYA, MEMBERIKAN FEEDBACK KEPADA YANG MENGUSULKAN DAN MENDISKUSIKAN DG KAPUS UTK MENDAPATKAN PERSETUJUAN. - USULAN DIKIRIM KE DINKES Australia Indonesia Partnership for Health Systems Strengthening (AIPHSS)
www.aiphss.org Kementerian Kesehatan Republik Indonesia
PENGADAAN OBAT DAN BMHP (JKN) • BERDASARKAN SUMBER ANGGARAN : DANA DAK DAN APBD DIPROSES DINAS KESEHATAN, DANA JKN BERDASARKAN MANLAK KEPALA DINAS • PUSKESMAS BELUM MENGADAKAN SENDIRI • PENGADAAN E KATALOG DAN NON E KATALOG DIPROSES DI DINKES • PENGADAAN E KATALOG SECARA E PURCHASING DIPROSES DINKES • PROSES PENENTUAN HPS, SPESIFIKASI, NEGO HARGA UTK NON E KATALOG DI PROSES DINKES Australia Indonesia Partnership for Health Systems Strengthening (AIPHSS)
www.aiphss.org Kementerian Kesehatan Republik Indonesia
PENYIMPANAN DAN DISTRIBUSI • SARPRAS PENYIMPANAN SUDAH MEMENUHI : MEMPUNYAI AC, LEMARI NARKOTIKA DAN PSIKOTROPIKA, RAK DAN LEMARI PENYIMPANAN OBAT. SOFTWARE PENGELOLAAN DENGAN SIMPUS (MASIH DALAM PROSES TRANSISI) DAN EXCEL • FREKUENSI PENERIMAAN : 2 BULAN SEKALI DG DIMUNGKINKAN PERMINTAAN TAMBAHAN, KE DEPAN MENJADI SATU BULAN SEKALI • PENGECEKAN KUALITAS SELALU DILAKUKAN PADA SAAT PENERIMAAN OBAT DARI GFK • PENJAGAAN MUTU OBAT DILAKUKAN SECARA KONTINUE TIAP SEMINGGU SEKALI
Australia Indonesia Partnership for Health Systems Strengthening (AIPHSS)
www.aiphss.org Kementerian Kesehatan Republik Indonesia
PELAYANAN KEFARMASIAN • • • •
Kegiatan pelayanan resep Kegiatan pelayanan informasi obat Kegiatan konseling Kegiatan evaluasi penggunaan obat. Upaya Peningkatan Penggunaan Obat Rasional kepada Dokter, Paramedis dan Apoteker di Puskesmas • Kegiatan pelayanan residensial ( home care ) • Kegiatan promosi dan edukasi (Pelaksanaan Penyuluhan tentang Penggunaan Obat Rasional dengan Materi Poster dan leaflet) • Kegiatan pemantauan dan pelaporan efek samping obat.
Australia Indonesia Partnership for Health Systems Strengthening (AIPHSS)
www.aiphss.org Kementerian Kesehatan Republik Indonesia
MONITORING • MONITORING KETERSEDIAAN OBAT DENGAN MEMPERHATIKAN KEBUTUHAN DAN RATA2 PEMAKAIAN. DILAKUKAN RUTIN 1 BULAN SEKALI, INDIKATORNYA DARI 10 PENYAKIT TERBANYAK, POLA PERESEPAN, METODE KONSUMTIF • MONITORING PENGGUNAAN OBAT RASIONAL DILAKUKAN TIAP HARI (SESUAI SOFTWARE POR) UTK TERAPI ISPA NON PNEUMONIA, DIARE NON SPESIFIK DAN MYALGIA. • SECARA INTERNAL DILAKUKAN MONEV MELALUI MINI LOKAKARYA • SECARA EKSTERNAL DILAKUKAN MONEV DARI DINAS KESEHATAN
Australia Indonesia Partnership for Health Systems Strengthening (AIPHSS)
www.aiphss.org Kementerian Kesehatan Republik Indonesia
PENGELOLAAN VAKSIN • PERENCANAAN, PENERIMAAN, PENYIMPANAN DAN DISTRIBUSI BIDAN • APOTEKER MEMBANTU MONITORING PENYIMPANAN, PENCATATAN, PENDISTRIBUSIAN, EFEK SAMPING YANG TIMBUL.
Australia Indonesia Partnership for Health Systems Strengthening (AIPHSS)
www.aiphss.org Kementerian Kesehatan Republik Indonesia
PERMASALAHAN DAN TANTANGAN • KETERSEDIAAN OBAT UNTUK PROLANIS PERLU DITINGKATKAN • TERDAPAT DISTRIBUTOR YANG TIDAK MENEYDIAKAN OBAT SESUAI DENGAN HASIL E-PURCHASING
Australia Indonesia Partnership for Health Systems Strengthening (AIPHSS)
www.aiphss.org Kementerian Kesehatan Republik Indonesia
TINDAKAN TERHADAP PERMASALAHAN • • •
• • • •
MENINGKATKAN JUMLAH OBAT UNTUK PASIEN DEGENERATIF TERUTAMA UNTUK OBAT – OBAT RUJUK BALIK DARI APOTEK SEBAIKNYA OBAT-OBAT YANG TERDAPAT DI FORNAS DIPERLUAS, MISAL : OBAT BATUK MEMAKSIMALKAN PERESEPAN MERNGGUNAKAN OBAT-OBAT DASAR DI PUSKESMAS, MISALNYA : PASIEN HIPERTENSI MENGGUNAKAN OBAT GOLONGAN ACEI (ACE INHIBITOR, MISAL : KAPTOPRIL) KOMUNIKASI DAN EDUKASI LEWAT KONSELING ANTARA PASIEN DAN APOTEKER MENINGKATKAN KUALITAS SDM UNTUK BISA MENGOPERASIKAN KOMPUTER PERUSAHAAN YANG MASUK DALAM E-CATALOG HARUS BENAR-BENAR KOMITMEN DENGAN KETERSEDIAAN OBAT DISARANKAN KEPADA MENKES UNTUK PENGADAAN TENAGA KESEHATAN APOTEKER DI PUSKESMAS Australia Indonesia Partnership for Health Systems Strengthening (AIPHSS)
www.aiphss.org Kementerian Kesehatan Republik Indonesia
Australia Indonesia Partnership for Health Systems Strengthening (AIPHSS)
www.aiphss.org Kementerian Kesehatan Republik Indonesia