Riau Law Journal Vol. 1 No.1, Mei 2017
PENGAKUAN TERHADAP HUKUM ADAT DALAM KAJIAN PUTUSAN KASUS TANAH HIBAH ADAT DI PENGADILAN SIGLI Laila M Rasyid Email :
[email protected] Fakultas Hukum, Universitas Malikussaleh Abstrak Artikel ini menjelaskan analisis terhadap putusan hakim melalui penalaran hukum untuk menilai kualitas dari pertimbangan hukum yang diberikan Oleh Hakim pada Pengadilan Negeri Sigli terhadap kasus perebutan hak milik atas tanah hibah adat antara masyarakat desa Rambong sebagai Tergugat dan M bin Tgk.B sebagai Penggugat.Hukum modern dan hukum adat dapat berjalan bersama dalam sistem hukum Indonesia yang sarat dengan pluralisme dapat digambarkan dalam Putusan No. 02/Pdt.G/2014/Pn.Sgi. Kata kunci : Pengakuan, hukum adat, tanah.
Abstract This article describes an analysis of the judge's decision through legal reasoning to assess the quality of the legal reasoning given by the judge in the District Court against the case of the seizure of Sigli property rights over customary land grant between communities Rambong as Defendants and M bin Tgk.B as Plaintiff.Modern law and customary law may run together in the Indonesian legal system is loaded with pluralism can be described in Decision No. 02 / Pdt.G / 2014 / Pn.Sgi. Keywords : Recognition, adat law/ customary law, land.
A.
Latar Belakang Masalah Hukum
merupakan
pranata
sosial yang dibuat oleh manusia untuk mewujudkan tata tertibnya sendiri
dalam
kehidupan
bermasyarakat.Tertib itu ada dan dikehendaki
atas
kesepakatan
bersama kelompok manusia yang muncul
secara
alamiah
sebagai
kebutuhan bersama.Realisasi tertib bersama
diwujudkan
dengan
terbentuknya pranata-pranata hukum, baik itu substansinya, kelembagaan maupun budaya hukum.Keberadaan hukum itu hidup dan berkembang sesuai
dengan
nilai-nilai
masyarakatnya. Hukum adat sebagai hukum yang hidup (living law), adalah 61
Riau Law Journal Vol. 1 No.1, Mei 2017
realitas yang tidak dapat dihilangkan
masyarakat, disusun berdasar sistem
atau
adat
nilai dan budaya masyarakat.Sebagai
menyangkut cita sosial dan keadilan
pranata sosial, hukum adat berfungsi
masyarakat, ia menjadi darah dan
sebagai instrument untuk menjaga
daging
keseimbangan
dimatikan.
Hukum
dalam
masyarakat.Oleh
kehidupan karena
itu
“stabilisator”
masyarakat, dari segala kegoncangan
meskipun masih adanya dominasi
akibat
hukum barat, baik itu yang diatur
peraturan
dalam KUHP, BW dan peraturan
pelanggaran terhadap norma-norma
lainnya yang berlaku di Indonesia,
kesusilaan, keagamaan dan sopan
tuntutan
santun dalam masyarakat.
masyarakat
berlakunya
hukum
terhadap
peraturan-
hukum
maupun
sesuai
Dalam alam pikiran tradisional
dengan sistem nilai, cita sosial dan
Indonesia yang bersifat kosmis, yang
keadilan masyarakat senantiasa tetap
penting adalah adanya pengutamaan
ada sebagai realitas yang dari waktu
terhadap
kewaktu tidak dapat dihindarkan.
keseimbangan antara dunia lahir dan
Von
Savigny
yang
pelanggaran
menyatakan
dunia
terciptanya
ghaib,
suatu
antara
golongan
bahwa “hukum adalah pernyataan
manusia
dari
dengan
perorangan, antara persekutuan dan
ungkapannya yang terkenal bahwa
masyarakat.Segala perbuatan yang
“das recht wiid nicht gemacht, es its
mengganggu perimbangan tersebut
und wird mit den volke”, yang
merupakan pelanggaran hukum dan
artinya “hukum itu tidak dibuat
petugas hukum wajib mengambil
melainkan berada dan berkembang
tindakan
jiwa
bangsa”,
1
seluruhnya
yang
dan
perlu
orang
guna
dengan bangsa itu sendiri”. Hukum
memulihkan kembali perimbangan
adat disebut juga delik adat, ia juga
hukum
merupakan
hidup,
dalam posisi saling berhubungan,
ditengah
mempengaruhi dan seimbang, oleh
menyatu
realitas dan
yang
berada
tersebut.
Keberadaannya
karena itu pelanggaran terhadap 1
. Notohamidjojo, Pengantar Kedalam Filsafat Hukum, Universitas Kristen Satya Wacana, Salatiga, hlm 12
keseimbangan
tersebut
senantiasa
harus dikembalikan dalam posisi 62
Riau Law Journal Vol. 1 No.1, Mei 2017
keseimbangan.Pelanggaran terhadap
hukum.3Perasaan
ketentuan adat yang dikualifikasikan
keadilan masyarakat dan pencelaan
sebagai pelanggaran delik adat pada
hukum adalah pencelaan berdasar
hakekatnya
rasa
juga
pelanggaran
terhadap situasi harmoni tersebut. Menurut
Ter
Haar
keadilan
keadilan
yang
adalah
hidup
berkembang dan dipelihara dalam
untuk
konteks
waktu
tertentu.Sehingga
disebut delik, perbuatan tersebut
suatu perbuatan pada suatu saat
harus mengakibatkan keguncangan
dianggap sebagai delik adat, dengan
dalam
keseimbangan
berjalannya waktu bisa dipandang
masyarakat.Kegoncangan ini tidak
bukan sebagai delik adat begitu juga
hanya terdapat apabila peraturan-
sebaliknya.4
neraca
peraturan
hukum
masyarakat juga
dalam
dilanggar,
apabila
kesusilaan,
suatu
melainkan
norma-norma
kesopanan
Karena sifatnya yang tidak “prae
didalam
existence”
menentukan delik, dalam delik adat
dan
tidak dikenal asas legalitas seperti
keagamaan dalam suatu masyarakat
yang diatur dalam KUHP.5Delik adat
dilanggar.2
terjadi apabila suatu saat timbul
Sifat hakiki hukum adat adalah
larangan untuk melakukan suatu
sifatnya yang tidak “prae existence”
perbuatan
yang sama sekali berbeda dengan
dirasakan
konsep hukum barat.Hukum adat
perbuatan yang tidak patut, tercela
(delik
mengenal
karena apabila dilanggar dipandang
peraturan-peraturan.Oleh karenanya
dapat mengganggu keseimbangan
hakim tidak boleh menghukum suatu
dalam masyarakat.Realitas bahwa
perbuatan yang pada saat perbuatan
hukum
dilakukan
penyeimbang
adat)
tidak
tidak
masyarakat rakyat/hukum
ada
anggapan
(perasaan
keadilan
rakyat)
bahwa
perbuatan itu bertentangan dengan 2
. Soerojo Wignjodipoero, Pengantar dan Asas-Asas Hukum Adat, PT. Toko Gunung Agung, Jakarta,1995, hlm. 228.
3
karena
perbuatan
masyarakat
adat
merupakan atas
itu
sebagai
sarana
kegoncangan
. Hermien Hadiati Koeswadji, Beberapa Permasalahan Hukum dan Pembangunan Hukum, Hukum dan Pendidikan dan Bantuan Hukum, Surabaya,1978. hlm 51. 4 . Pujiono, KumpulanTulisan Hukum Pidana, CV. Mandar Maju, Bandung, 2007, hlm.70 5 . Pujiono, Ibid., hlm. 71. 63
Riau Law Journal Vol. 1 No.1, Mei 2017
dalam
masyarakat
akibat
sama yaitu keadilan yang tidak bisa
pelanggaran delik, berfungsi untuk
sepenuhnya
menjaga
rumusan hukum.
harmoni,
penyelesaian
konflik, solidaritas, refleksi citra moral, agama dan susila masyarakat. Hukum lokal yang dihayati
dipastikan
dalam
Berangkat dari latar belakang pandangan ahli hukum diatas, pada tulisan ini akan diambil satu putusan
sebagai living law berada pada anak
untuk
tangga bawah dan disepelekan ketika
bagaimana
orang masuk dalam hukum modern
penanganan
yang tertulis.Ketika relasi kekuasaan
hukum.Putusan yang dipilih berasal
itu
dari
ada
dalam
kekuasaan
yang
dapat
dijadikan hakim
contoh
melakukan
suatu
kasus
Majelis Hakim Pengadilan
mengabsahkan tradisi tulisan, maka
Negeri Sigli yang dibacakan pada
hukum trtulis dianggap lebih tinggi
hari Rabu Tanggal 11 juni 2014,
dan objektif dibanding hukum lisan,
dengan registrasi perkara nomor
sebagaimana
02/Pdt.G/2014/PN.Sgi.Putusan
ditegaskan
Kelsen
ini
bahwa norma kebiasaan, tradisi, atau
terdiri dari 48 halaman kertas ukuran
adat belum menjadi norma hukum
kuarto dengan jarak kerikan 1,5
apabila belum ditetapkan norma
spasi. Dari total jumlah halaman
yang lebih tinggi.
6
tersebut, pertimbangan hakim terkait
Hukum modern dan hukum
“tentang hukumnya” dan “dalam
adat dapat eksis bersama dalam
pokok
konstelasi hukum Indonesia yang
halaman.
syarat dalam
dengan
pluralisme.Namun,
beberapa
Kasus
terdiri
dalam
dari
12
putusan
ini
harus
bermula dari gugatan perdata perdata
adat
seseorang bernama Murdani, A. Ma
seperti putusan atas tanah hibah adat
Bin Tgk Basyaruddin Melawan Arbi
di Pengadilan Negeri Sigli.Kedua
Bin Usman, Abdurrahman Bin Raja
hukum tersebut memiliki tujuan yang
dkk.Penggugat mempunyai 1 (satu)
6
petak tanah kebun yang terletak di
berhadapan
dengan
kasus
perkara”
hukum
. Widodo Dwi Putro, Perselisihan Hukum Modern Dan Hukum adat Dalam kasus Pencurian sisa panen Randu, Jurnal Yudisial, Vol IV No 02 Agusuts, 2011, hlm. 122.
Gp Rambong, Kec Mutiara Timur, Kabupaten Pidie yang penggugat 64
Riau Law Journal Vol. 1 No.1, Mei 2017
peroleh
dari
penggugat hibah
ayah
kandung
atas dasar
pemberian
penggugat untuk seluruhnya; (2) Menyatakan
akta
hibah
Nomor
dengan akta hibah Nomor
1091/2011 Tertanggal 23 November
1091.2011 tertanggal 23 November
2011 adalah sah menurut hukum; (3)
2011.Penggugat mengklaim dirinya
menyatakan perbuatan para tergugat
adalah
tanah
menghalang-halangi di atas tanah
tersebut menurut hukum kemudian
milik penggugat telah menimbulkan
penggugat
kerugian
pemilik
sah
dari
mendirikan
rumah
diatasnya.
bagi
penggugat;
(4)
menghukum para tergugat untuk
Bahwa
setelah
penggugat
mengganti
kerugian
kepada
mendirikan rumah diatasnya, para
penggugat yaitu kerugian materiil
tergugat mengajukan gugatan ke
sebesar
Mahkamah Syar’iyah Sigli dengan
puluh empat lima ratus enam puluh
No.209/PDT.G/2013/MS.Sgi
yang
tiga ribu rupiah) secara kontan atau
mendalilkan bahwa tanah tersebut
tunai seketika pada saat putusan
adalah milik para tergugat dan
dalam perkara ini berkekuatan tetap;
melarang
melanjutkan
(5) menghukum para tergugat untuk
penggugat
membayar uang paksa sebesar Rp.
sehingga tukang yang mengerjakan
1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu
pembangunan milik penggugat tidak
rupiah) setiap hari bila mana para
berani lagi melanjutkan pekerjaannya
tergugat lalai dalam melaksanakan
sehingga terbengkalai.
putusan dalam perkara ini;
penggugat
pembangunan
rumah
Rp.
74.563.000,-
(tujuh
(6)
Atas dasar itu penggugat minta
meletakkan sita jaminan harta milik
kepada majelis hakim agar dalam
Ir. Mukhtar Bin Adam, Muhammad
provisi
jaminan
Bin A.Rahman, Azhari Bin A.Gani;
terhadap harta milik para tergugat
(7) menyatakan sah dan berharga sita
(Mukhtar bin Adam, Muhammad Bin
jaminan yang diletakkan oleh juru
A
A
sita PN.Sgi; (8) menyatakan putusan
pokok
dalam perkara ini dapat dijalankan
diletakkan
Rahman,
Gani).Sementara
sita
Azhari dalam
Bin
perkara, primer penggugat meminta
terlebih
majelis: (1) mengabulkan gugatan
sungguhpun
dahulu/serta ada
upaya
merta hukum 65
Riau Law Journal Vol. 1 No.1, Mei 2017
banding dan kasasi; (9) menghukum
bahan jurnal, buku dan lainnya
para
sebagai sumber kepustakaan.
tergugaat
untuk
membayar
ongkos perkara yang timbul dalam perkara ini.
C.
Atas dasar latar belakang di atas,
dapat
diajukan
Hasil Penelitian dan Pembahasan
rumusan
Kasus
dalam
putusan
ini
masalah dalam tulisan ini yaitu,
bermula dari gugatan perdata perdata
bagaimana
seseorang bernama Murdani, A. Ma
hakim
pemikirannya Pengadilan
menampilkan
dalam Negeri
putusan Sigli
No.
Bin Tgk Basyaruddin Melawan Arbi Bin Usman, Abdurrahman Bin Raja
02/Pdt.G/2014/PN.Sgi.walaupun
dkk. Penggugat mempunyai 1 (satu)
pola pemikiran hakim secara sekilas
petak tanah kebun yang terletak di
sudah
melalui
Gp Rambong, Kec Mutiara Timur,
pertimbangan hakim, dalam tulisan
Kabupaten Pidie yang penggugat
ini akan diuraikan untuk memahami
peroleh
seberapa reasonable dan logical
penggugat
putusan tersebut.7
hibah
terkandung
dari
ayah
kandung
atas dasar
pemberian
dengan akta hibah Nomor
1091/2011 tertanggal 23 November B.
2011.Penggugat mengklaim dirinya
Metode Penelitian Metode
digunakan adalah
penelitian
dalam
penelitian
yang
penulisan yang
ini
adalah
pemilik
penggugat
yuridis normatif, yaitu penelitian
diatasnya.
meneliti
bahan
tanah
mendirikan
Bahwa
setelah
rumah
penggugat
No.
mendirikan rumah diatasnya, para
02/Pdt.G/2014/Pn.Sgi sebagai bahan
tergugat mengajukan gugatan ke
primer
Mahkamah Syar’iyah Sigli dengan
ditambah
putusan
dari
tersebut menurut hukum kemudian
bersifat
hukum yang dilakukan dengan cara
sah
dengan
bahan-
No.209/PDT.G/2013/MS.Sgi
yang
mendalilkan bahwa tanah tersebut 7
. Shidarta, Peragaan Pola Penalaran Hukum Dalam Kajian Putusan Kasus Tanah Adat, Jurnal Yudisial, Vol III/No03/Desember/2010, hlm. 211.
adalah milik para tergugat dan melarang
penggugat
melanjutkan 66
Riau Law Journal Vol. 1 No.1, Mei 2017
pembangunan
rumah
penggugat
menyarankan
untuk
tidak
sehingga tukang yang mengerjakan
melanjutkan bangunan tersebut; (5)
pembangunan milik penggugat tidak
bahwa penggugat mempertahankan
berani lagi melanjutkan pekerjaannya
tanah atas dasar akta hibah dimana
sehingga terbengkalai.
akta hibah tersebut dikeluarkan tidak
Dalam
jawaban
surat
procedural dan menyalah gunakan
gugatan itu, tergugat mengajukan
jabatan; (6) bahwa tidak ada alasan
eksepsi.
penggugat
Dalam
atas
eksepsi
tersebut
mengajukan
gugatan
tergugat mengajukan beberapa hal:
tersebut karena yang mengajukan
(1) pengadilan tidak wenang secara
pembatalan hibah tersebut adalah
absolute; (2) gugatan salah alamat;
pejabat desa yang berwenang untuk
(3) gugatan kabur (obscurr libel),
itu;
selain tiga hal diatas tergugat juga
keterangan hak milik adat adalah
menyampaikan dalam pokok perkara
rekayasa.
bahwa: (1) bahwa para tergugat
(7)
bahwa
Para
keluarnya
tergugat
juga
surat
dalam
membantah/menolak dalil penggugat
rekonpensi mengajukan dalih bahwa
kecuali yang para tergugat akui
para tergugat mengajukan gugatan
secara tegas; (2) bahwa tidak benar
perwakilan
objek sengketa milik penggugat dan
tergugat
juga bukan milik para tergugat secara
kepentingan diri sendiri selaku warga
pribadi, yang benar objek sengketa
gampong Rambong, secara tidak
adalah
langsung juga mewakili masyarakat
milik
atau
asset
desa
dikarenakan
bertindak
selain
untuk
Rambong yang telah dikuasai desa
gampong
Rambong ratusan tahun yang lalu
mengajukan gugatan ke pengadilan
dan dipergunakan untuk kepentingan
yang berwenang karena kesemuanya
masyarakat desa Rambong sebagai
mempunyai kesamaan kepentingan
tanah kuburan; (3) bahwa tidak benar
(interest) yang dirugikan atas suatu
para tergugat menghalang-halangi
persoalan hukum dalam hal ini akibat
penggugat untuk mendirikan rumah;
geuchik
(4) bahwa masyarakat Rambong
keterangan milik adat tanggal 29
memang
November 2011 sehingga lahir akta
benar
ada
menegor,
Rambong
para
mengeluarkan
untuk
surat
67
Riau Law Journal Vol. 1 No.1, Mei 2017
hibah no. 1091/2011 tanggal 23
lainnya telah ada akta hibah atas
November 2011.
tanah tersebut.
Bahwa tanah tersebut menurut cerita
orangtua
gampong
Dalam materi gugatan terkait
sudah
dengan objek tanah adalah substansi
dipergunakan untuk kuburan umum
yang harus memuat dengan jelas luas
sejak zaman kerajaan Iskandar Muda
lokasi
(sebelum
gugatan penggugat adalah mengenai
Indonesia
Merdeka)
dan
tanah
dapat dilihat) batu nisan buatan Turki
Rambong yang diperoleh dengan
yang
akta hibah sehingga jika ada gugatan
hanya
pada
zaman
kerajaan.
adat
di
isi
bahkan ada bukti (hingga sekarang
ada
hibah
batas-batasnya,
gampong
terkait dengan objek tanah yang tidak
Bahwa keadaan tanah kuburan
memuat dengan jelas luas lokasi dan
lama tersebut 2/3 dari tanah kuburan
batas-batas objek sengketanya maka
telah penuh kuburan dan batu nisan,
gugatan itu harus ditolak.Pada kasus
kira-kira 1/3 lagi saat itu tidak bisa
ini penggugat telah mendalilkan
dipergunakan
bahwa
untuk
kuburan
tanah
sengketa
adalah
berhubung tanah tersebut berawa-
miliknya dengan berdasarkan pada
rawa
akta hibah yang dibuat di hadapan
sehingga
tidak
layak
dipergunakan untuk kuburan. Bahwa
pada
tahun
Camat Mutiara Timur, akan tetapi 1960
para
tergugat
telah
membantah
komplek kuburan tersebut tidak lagi
gugatan gugatan tersebut dengan
dipergunakan dan ketika tanah yang
menyatakan bahwa tanah tersebut
dahulunya rawa-rawa tersebut lama
bukan milik penggugat juga bukan
kelamaan
dan
milik para tergugat melainkan milik
Tgk
atau asset desa Rambong yang telah
menjadi
dimanfaatkan Basyaruddin(ayah
kering oleh
penggugat)
dengan ditanami tanaman muda dan
dikuasai ratusan tahun yang lalu. Dengan
demikian
mulai membangun fondasi rumah
hakim
tanpa
pembuktian atas hak yang diminta
sepengetahuan
dan
musyawarah dengan aparat gampong
penggugat
berpendapat
majelis
adalah
bahwa
gagal
membuktikan dalil gugatannya, tidak 68
Riau Law Journal Vol. 1 No.1, Mei 2017
mempunyai
kekuatan
hukum,
sehingga cacat hukum dan harus dikesampingkan.
ditolak
dan
dikesampingkan. Atas dasar fakta-fakta yang
Karena gugatan telah dibantah maka
dinyatakan
penggugat
harus
harus
diyakini oleh majelis hakim tersebut, akhirnya
pengadilan
membuktikannya dengan alat bukti
(dalam
surat dan saksi-saksi begitu juga
menolak gugatan penggugat untuk
dengan
para
pokok
memutuskan
perkara)
tergugat,
dalam
seluruhnya
majelis
hakim
penggugat untuk membayar biaya
mendasarkan pada keterangan saksi-
perkara. Dasar pertimbangan yang
saksi
sengketa
digunakan oleh majelis untuk sampai
merupakan milik masyarakat umum
pada amar putusan itu adalah sebagai
gampong Rambong yang digunakan
berikut :
pertimbangannya
bahwa
tanah
untuk kuburan umum masyarakat adalah
pada
tahun
1958
a) Penggugat
menghukum
tidak
dapat
mempertahankan
dan
sengketa saksi melihat kepala desa
membuktikan dasar
hak
Rambong
untuk
bersama
tanah
dan
untuk
masyarakat
menguasai
tanah
pernah menebang pohon angsana
berdasarkan Akta Hibah No.
untuk membangun rumah sekolah
1091/2011,
untuk anak-anak desa Rambong.Pada
keterangan hak milik adat itu
prosedur pembuktian ini majelis
telah dibatalkan oleh kepala
hakim
desa Rambong karena tidak
menimbang
fakta-fakta
yang
berdasarkan terungkap
di
procedural
karena
juga
surat
terungkap
persidangan, keterangan saksi yang
fakta di persidangan yang
dihubungakn
diperoleh
dengan
bukti-bukti
dari
keterangan
surat tidak mampu membuktikan
saksi-saksi, penggugat tidak
dalil gugatannya yang menyatakan
berhasil membuktikan dalil
tanah
gugatan.
sengketa
adalah
milik
tgk.basyaruddin (ayah penggugat) dengan demikian terhadap petitum No. 3 dan petitum No. 4 haruslah
b) Penggugat telah menyatakan mempunyai 1 (satu) petak 69
Riau Law Journal Vol. 1 No.1, Mei 2017
tanah yang diperoleh dari ayah
kandung
atas
dasar
Hampir dapat dipastikan tidak banyak putusan hakim yang memuat
pemberian hibah ini tidak
perumusan
sejalan dengan Pasal 61 jo
sistematis.Umumnya
Pasal 101 Peraturan Menteri
hanya membuat uraian pertimbangan
Negara Agraria
Nomor 3
yang agak longgar secara agak
tentang
panjang lebar.Namun jika ditelaah
Pelaksanaan
lebih jauh esensi dari pertimbangan-
Peraturan Pemerintahn No 24
pertimbangan itu pastilah aspek dari
Tahun
penalaran
Tahun
1997
ketentuan
1997
Tentang
secara
rapi para
hukum
dan hakim
dalam
Pendaftaran Tanah sehingga
putusan.Putusan hakim dalam tulisan
akta tersebut menjadi cacat
ini dapat dilihat pemikiran yang
hukum.
dipakai
c) Bahwa
sesuai
keterangan
saksi-saksi bahwa asal usul tanah
sengketa
sebagai
titik
tolak
pemikirannya adalah: a) Semua materi gugatan terkait
dasarnya
objek tanah adalah subtansi
adalah milik Raja Bangen,
yang harus memuat dengan
setelah raja meninggal dunia
jelas
dikuburkan di atas tanah
batasnya serta substansi asal
sengketa
kepemilikan
tersebut,
oleh
karena Raja Bangen tidak ada keluarga,
kemudian
dikuburkan warga Rambong yang meninggal dunia di atas tanah tersebut, dan tanah itu sudah masyarakat temurun sekarang.
dikuasai secara sampai
oleh turun dengan
lokasi
dan
dari
batas-
hak
tersebut. b) Semua pengakuan penggugat harus disertai dengan buktibukti surat dan keterangan saksi yang bisa membuktikan hak penggugat atas tanah sengketa c) Hal-hal penggugat
tersebut tidak
apabila dapat 70
Riau Law Journal Vol. 1 No.1, Mei 2017
mendalilkan haknya secara
memiliki kesempatan yang sama
pembuktian surat dan saksi
untuk
serta
di
penyelesaian sengketa, maka hakim
persidangan, gugatan harus
dapat melakukan forum shopping,
ditolak.
yakni mencari sistem hukum mana
fakta-fakta
Putusan pengadilan ini adalah perkara perdata yang berdimensi hukum adat, dalam putusan ini penggugat tidak dapat membantah pembuktian
saksi
yang
telah
memberikan kesaksian mereka di persidangan
dan
majelis
hakim
terpilih
yang
paling
sebagai
dasar
sesuai,
untuk
penyelesaian klaim-klaim para pihak tersebut. Para hakim mutlak perlu memiliki
pengetahuan
mendalam
tentang hukum adat setempat. D.
Kesimpulan Hukum
positif
betatapun
memberikan pertimbangan dengan
lengkapnya tetap saja terbatas, ketika
mengutip catatan dari Ter Haar
terjadi perbedaan penrapan antara
dalam azas-azas hukum adat pada
hukum positif dan hukum adat,
halaman 77 yang menyebutkan hak
keduanya
pertuanan
itu
kesempatan yang sama untuk dipilih
juga berlaku karena bagian-bagian
sebagai dasar penyelesaian sengketa.
tertentu dari pada daerah sendiri
Hakim
dipakai buat tanah tempat kediaman
Tanyadilan
umum atau buat keperluan-keperluan
mutlak perlu memiliki pengetauan
masyarakat
kesatuan
mengenai hukum adat yang berlaku
(pekuburan, cadangan kayu untuk
di masyarakat, agar hukum tidak
pertukangan, pengembalaan umum)
hanya
atau karena dipergunakan untuk
positivistic/legaslic yang tertulis saja
dipungut hasilnya buat masyarakat
akan tetapi juga mengadopsi nilai-
sebagai kesatuan.
nilai adat yang berlaku dan tidak
(beschikkingsrecht)
sebagai
Tatkala terjadi silang selisih antara penerapan hukum adat dan hukum negara,
dalam
arti
hendaklah
selaku melalui
berjalan
memiliki
mahkotanya putusannya
sebagai
menempatkan hakim hanya sebagai corongnya undang-undang saja.
keduanya 71
Riau Law Journal Vol. 1 No.1, Mei 2017
Terkait
dengan
Putusan
No.02/Pdt.G/2014/Pn.Sgi
majelis
hakim
telah
mempertimbangkan
nilai-nilai adat yang berlaku di masyarakat, hal ini dapat diapresiasi positif untuk perkembangan hukum adat selanjutnya, dan hakim-hakim lainnya dapat menjadikan hukum adat sebagai salah satu alternatif dalam penyelesain sengketa. DAFTAR PUSTAKA Lumbuun, Gayus, 2004, “Menerobos Goa Hantu Peradilan Indonesia”, Business Information Services, Jakarta. Koeswadji, Hermien Hadiati, 1978, “Beberapa Permasalahan Hukum dan Pembangunan Hukum, Hukum dan Pendidikan dan Bantuan Hukum”, Surabaya. Notohamidjojo, “Pengantar Kedalam Filsafat Hukum”,
Universitas Kristen Satya Wacana, Salatiga. Pujiono, 2007, “Kumpulan Tulisan Hukum Pidana”, CV. Mandar Maju, Bandung. Shidarta, “Peragaan Pola Penalaran Hukum Dalam Kajian Putusan Kasus Tanah Adat”, Jurnal Yudisial, Vol III/No-03/Desember/2010. Wignjodipoero, Soerojo, 1995, “Pengantar dan Asas-Asas Hukum Adat”, PT. Toko Gunung Agung, Jakarta. Sulastriyono dan Sandra Dini Febri Aristya, “Penerapan Norma dan Asas-Asas Hukum Adat Dalam Praktik Peradilan Perdata”, Jurnal Mimbar Hukum, Vol 24 No 1 Feb 2012, FH Univ.Gajah Mada. Dwi Putro, Widodo, “Perselisihan Hukum Modern Dan Hukum adat Dalam kasus Pencurian sisa panen Randu”, Jurnal Yudisial, Vol IV No 02 Agusuts, 2011.
72
