TESIS
PENGATURAN PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP TANAH ADAT SEBAGAI LOKASI INVESTASI PARIWISATA
PUTU KARLINA OKTAVIANI KUSUMA DEWI
PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS UDAYANA DENPASAR 2016
TESIS
PENGATURAN PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP TANAH ADAT SEBAGAI LOKASI INVESTASI PARIWISATA
PUTU KARLINA OKTAVIANI KUSUMA DEWI NIM. 1292461026
PROGRAM STUDI MEGISTER KENOTARIATAN PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS UDAYANA DENPASAR 2016
PENGATURAN PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP TANAH ADAT SEBAGAI LOKASI INVESTASI PARIWISATA
Tesis ini dibuat untuk memperoleh Gelar Magister Kenotariatan Pada Program Magister Kenotariatan Universitas Udayana
PUTU KARLINA OKTAVIANI KUSUMA DEWI NIM. 1292461026
PROGRAM STUDI MEGISTER KENOTARIATAN PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS UDAYANA DENPASAR 2016
TESIS INI TELAH DIUJI PADA TANGGAL : 4 MEI 2016
Panitia Penguji Tesis Berdasarkan SK Rektor Universitas Udayana Nomor
: 2141/UN14.4/HK/2016
Tanggal
: 3 Mei 2016
Ketua
:
Prof. Dr. Ida Bagus Wyasa Putra, SH, M.Hum.
Sekretaris
:
Dr. Desak Putu Dewi Kasih, SH, M.Hum.
Anggota
:
1. Prof. Dr. I Wayan Parsa, SH, M.Hum. 2. Dr. I Ketut Sudantra, SH, MH. 3. Dr. I Ketut Westra, SH, MH.
PERNYATAAN BEBAS PLAGIAT
Yang bertanda tangan di bawah ini
:
Nama
: PUTU KARLINA OKTAVIANI KUSUMA DEWI
NIM
: 1292461026
Program Studi
: Kenotariatan
Judul Tesis
: Pengaturan Perlindungan Hukum Terhadap Tanah Adat Sebagai Lokasi Investasi Pariwisata
Dengan ini menyatakan dengan sebenarnya bahwa karya ilmiah tesis ini bebas dari plagiat. Apabila di kemudian hari karya ilmiah tesis ini terbukti plagiat, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor : 17 Tahun 2010 dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
Denpasar, 3 Mei 2016 Yang membuat pernyataan,
Putu Karlina Oktaviani Kusuma Dewi
UCAPAN TERIMA KASIH
Puji syukur penulis panjatkan kepada Ida Sang Hyang Widhi Wasa/Tuhan Yang Maha Esa, karena Asung Kerta Wara Nugraha-Nya penulis dapat menyelesaikan tesis ini guna memperoleh gelar Magister Kenotariatan pada Program Studi Kenotariatan, Program Pascasarjana Universitas Udayana. Pada kesempatan ini perkenankan penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Prof. Dr. Ida Bagus Wyasa Putra, SH, M.Hum., selaku pembimbing pertama dan Dr. Desak Putu Dewi Kasih, SH, M.Hum., selaku pembimbing kedua yang telah memberikan bimbingan, perhatian, dan saran kepada penulis dalam proses penyelesaian tesis ini. Terima kasih untuk para penguji Prof. Dr. I Wayan Parsa, SH, M.Hum., Dr. I Ketut Sudantra, SH, MH., dan Dr. I Ketut Westra, SH, MH., yang telah bersedia meluangkan waktu, memberi saran dan masukan serta ilmu kepada penulis. Penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Rektor Universitas Udayana
Prof. Dr. dr. Ketut Suastika, Sp.PD-KEMD., atas kesempatan dan fasilitas yang
diberikan kepada penulis untuk mengikuti dan menyelesaikan pendidikan Program Magister Universitas Udayana, kepada Direktur Program Pascasarjana Universitas Udayana, Prof. Dr. dr. A.A. Raka Sudewi, Sp.S.(K)., atas kesempatan yang diberikan kepada penulis untuk menjadi mahasiswa Program Magister pada Program Pascasarjana Universitas Udayana, kepada Dekan Fakultas Hukum Universitas Udayana, Prof. Dr. I Gusti Ngurah Wairocana, SH, MH., atas izin yang diberikan kepada penulis untuk mengikuti Program Magister Kenotariatan Universitas Udayana. Penulis juga mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Ketua Program Magister Kenotariatan Universitas Udayana Dr. Desak Putu Dewi Kasih, SH, M.Hum., atas
kesempatan dan dukungan yang telah diberikan kepada penulis untuk mengikuti dan menyelesaikan pendidikan pada Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Udayana. Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada Notaris/PPAT Eddy Nyoman Winarta, SH., dan Notaris/PPAT Putu Herlina, SH., yang telah banyak membantu memberikan informasi, masukan dan saran dalam penulisan tesis penulis. Terima kasih juga kepada Bendesa Adat Jimbaran, Bapak I Ketut Suardana, SPd., Staff Administrasi Kantor Desa Adat Jimbaran Bapak I Ketut Yuda Susana, dan warga Desa Adat Jimbaran Bapak I Wayan Sudana yang juga telah banyak membantu memberikan informasi dalam penulisan tesis penulis. Tidak lupa juga penulis mengucapkan terima kasih banyak kepada Bapak dan Ibu Dosen dan Staff Pengajar serta Pegawai di Program Studi Magister Kenotariatan Program Pascasarjana Universitas Udayana atas ilmu dan bantuan yang telah diberikan. Terima kasih yang sebesarbesarnya kepada Ayah tercinta Nyoman Suhardana, SE, SH, MKn dan Ibunda tercinta Putu Herlina, SH, adik-adik dan anak tersayang Arya, Wulan dan Sanatana, serta terima kasih kepada yang terkasih I Gusti Agung Bhinendra Jambe, atas doa dan dukungannya selama ini yang menjadi semangat penulis untuk dapat menyelesaikan tesis ini. Terima kasih kepada sahabat Kadek Pelo Periawan, SH, MKn., Luh Gede Soearningsih, SH, MKn., Rico Puryatma, SH, MKn., Andres Wayan Suyadnya, SH., Ni Made Budiani, SH, MKn., Dwi Hartawan, SH, MH., serta seluruh teman-teman angkatan IV, V, dan VII Magister Kenotariatan Universitas Udayana yang telah membantu memberikan semangat dan dorongan dalam penulisan tesis ini.
Akhir kata penulis berharap semoga Ida Sang Hyang Widhi Wasa/Tuhan Yang Maha Esa selalu memberikan kebahagiaan dan kesejahteraan kepada kita semua dan semoga tesis ini dapat bermanfaat bagi semua pihak yang berkepentingan.
Denpasar, 3 Mei 2016
Penulis,
ABSTRAK PENGATURAN PELINDUNGAN HUKUM TERHADAP TANAH ADAT SEBAGAI LOKASI INVESTASI PARIWISATA Lokasi kegiatan kegiatan pariwisata di Kabupaten Badung, sampai saat ini mengalami peningkatan dibandingkan dengan daerah-daerah lain di Bali. Guna memenuhi kebutuhan para wisatawan yang menginap di Kabupaten Badung, diperlukan investasi pariwisata berupa penginapan, salah satu yang dipergunakan dalam pembangunan akomodasi pariwisata di bidang perhotelah adalah tanah adat. Pentingnya tanah bagi kehidupan manusia mengakibatkan tanah betul-betul difungsikan untuk kehidupan manusia tersebut baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama. Perlindungan hukum dalam penggunaan tanah adat yang dipergunakan sebagai penyelenggara investasi pariwisata bidang jasa akomodasi wisata tidak sesuai dengan peranan dan fungsi tanah adat. Hak ulayat menunjukkan hubungan hukum antara masyarakat hukum (subyek hak) dan tanah/wilayah tertentu (obyek hukum). Ada beberapa permasalahan tanah adat dipergunakan sebagai investasi pariwisata yaitu : Bagaimanakah formulasi hukum pengaturan perlindungan tanah adat yang digunakan sebagai lokasi investasi di desa jimbaran? dan Apakah formulasi hukum pengaturan tanah adat sebagai lokasi investasi yang ada saat ini telah memenuhi kebutuhan perlindungan terhadap tanah adat lokasi investasi? Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan penggunakan pendekatan yuridis sosiologis dengan sumber data primer, data sekunder dan tersier, dengan menggunakan metode analisis interpretasi hukum dan konstruksi hukum. Formulasi pengaturan perlindungan tanah adat sebagai lokasi investasi pariwisata, adalah mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku UU NO. 5 tahun 1960 dan hukum adat desa adat Jimbaran, dimana penguasaan tanah adat di kuasai dan dikelola oleh desa adat, disamping sebagai berfungsi sosial juga berfungsi ekonomis dengan melakukan penyewaan tanah adat sebagai lokasi investasi pariwisata. Formulasi hukum Pengaturan tanah adat sebagai lokasi investasi di desa adat Jimbaran dengan adanya UU No. 5 tahun 1960 dan berlakunya hukum adapt berupa awig-awig desa adat sangat membawa dampak terhadap kepastian hukum terhadap peranan dan fungsi tanah adat sebagai lokasi investasi pariwisata. Adapun kesimpulan yang dapat ditarik adalah perlindungan hukum tanah adat yang digunakan sebagai lokasi investasi di desa jimbaran, tanah adat dilindungi oleh Undang-Undang dan hukum adat (awig-awig). Formulasi hukum pengaturan Tanah Adat sebagai lokasi investasi yang ada saat ini telah memenuhi kebutuhan perlindungan terhadap tanah adat lokasi Investasi, tanah-tanah adat yang dipergunakan sebagai lokasi investasi pariwisata, sesuai dengan rapat anggota masyarakat Desa Adat Jimbaran Kata Kunci : Pengaturan, Perlindungan Hukum, Tanah Adat, Lokasi Investasi
ABSTRACT ARRANGEMENTS FOR LEGAL PROTECTION FOR CUSTOMARY LANDS AS TOURISM INVESTMENT LOCATIONS The location for tourism activities in Badung Regency, until today, has increased compared with other areas in Bali. To meet the needs of tourists who stay in Badung, tourism investment is required in the form of lodging, one that is used in the construction of tourism accommodation is customary land. The importance of lands for human life causes them to bereally functioned for human life either individually or jointly. Legal protection in the use of customary lands used by an organizer of tourism investment areas for tourist accommodation does not correspond to the role and function of customary lands. Customary rights show the legal relations between public law (the subject of rights) and specific land/ region (legal object). There are several problems of customary land used as tourism investments, namely: How is the formulation of the laws governing the protection of customary land used for an investment location in the village of Jimbaran? And Have the legal formulations of customary laws governing lands as an investment location that exists today been meeting the needs of the protection of customary lands as investment site? The type of research used was a normative legal research employing sociological juridical approach to the primary, secondary, and tertiary data sources through analysis method of legal interpretation and construction. The formulation of protection arrangements customary land as an investment location for tourism is referring to the existing legislation, Act No. 5 of 1960 and customary laws of the indigenous village of Jimbaran, where customary land authorizationis controlled and managed by the indigenous villages, besides having social function sit also has economic functions by leasing customary lands as a location for tourism investment. Legal formulations of customary land as an investment location in the traditional village of Jimbaran are regulated by the Law No. 5 of 1960 and the enactment of such customary laws in the form of awigawig of the indigenous village had an impact on the legal certainty of the role and functions of traditional lands as a location for tourism investment. The conclusions that can be drawn were that the legal protection of indigenous land used as an investment location in the village of Jimbaran, customary lands are protected by the Act and the customary law (awigawig). The formulation laws governing Customary Land as an investment location that exists today had been meeting the needs for protection of traditional land investment location, customary lands used as a location for tourism investment was in accordance with the meeting of community members of the Customary Village of Jimbaran. Keywords: Arrangement, Legal Protection, Customary Lands, Investment Location
RINGKASAN Tesis ini menganalisis Pengaturan Perlindungan Hukum Terhadap Tanah Adat Sebagai Lokasi Investasi Pariwisata. Tesis ini terdiri dari 5 (lima) bab yang dapat diuraikan sebagai berikut: Bab I menguraikan mengenai latar belakang yang melandasi pentingnya melakukan penelitian terhadap permasalahan dalam tesis ini. Berdasarkan permasalahan tersebut maka masalah yang timbul meliputi 2 (dua) hal yaitu : (1 ) Bagaimanakah formulasi hukum pengaturan perlindungan tanah adat yang digunakan sebagai lokasi investasi di Desa Jimbaran? (2) Apakah formulasi hukum pengaturan tanah adat sebagai lokasi investasi yang ada saat ini telah memenuhi kebutuhan perlindungan terhadap tanah adat lokasi investasi? Disamping latar belakang dan rumusan masalah pada bab I juga diuraikan mengenai tujuan dan manfaat penelitian, landasan teoritis yang dipakai mengkaji sesuai dengan permasalahan yang dibahas, metode penelitian yang digunakan dalam penulisan tesis ini, sumber data yang menunjang pembahasan permasalahan, teknik data serta teknik pengolahan dan analisa data. Bab II dalam tesis ini dibagi dalam 4 (empat) sub pokok bahasan yakni terkait tentang tinjauan umum pengertian pariwisata, penjelasan mengenai wisatawan, sarana dan prasana wisata, konsep investasi pariwisata, sumber daya wisata, konsep tanah adat, penjelasan mengenai hak ulayat, tanah-tanah adat, dan konsep perlindungan hukum. Bab III tesis ini membahas rumusan masalah I, dikemukakan hasil-hasil penelitian yang diperoleh sesuai dengan permasalahan yang dibahas, dan dianalisa berdasarkan kajian teoritis, normatif, untuk menemukan jawaban dari permasalahan yang ada. Oleh karena itu, dalam sub bahasan bab ini dibedakan menj adi 3 (tiga) pembahasan yakni : Formulasi Hukum Pengaturan Perlindungan Tanah Adat Sebagai Lokasi Investasi dalam Peraturan Perundang-undangan, Formulasi Hukum Pengaturan Perlindungan Tanah Adat Sebagai Lokasi Investasi dalam Hukum Adat, dan Penerapan Awig-Awig dalam Pemberian Tanah Adat Sebagai Lokasi Investasi di Desa Jimbaran. Bab IV tesis ini membahas rumusan masalah II, dikemukakan hasil -hasil penelitian yang diperoleh sesuai dengan permasalahan yang dibahas, dan dianalisa berdasarkan kajian teoritis, normatif, untuk menemukan jawaban dari permasalahan yang ada. Oleh karena itu, dalam sub bahasan bab ini dibedakan menjadi 3 (tiga) pembahasan yakni : Kebutuhan Perlindungan Hukum Terhadap Tanah Adat Sebagai Lokasi Investasi, Formulasi Hukum Pemenuhan Kebutuhan Perlindungan Terhadap Tanah Adat Sebagai Lokasi Investasi, dan Perbandingan Penggunaan Tanah Adat Sebagai Lokasi Investasi Dari Sudut Pandang Pariwisata, Investasi dan Hukum Adat. Bab V sebagai penutup ini dikemukakan kesimpulan yang diperoleh berdasarkan hasil pembahasan yang dilakukan pada bab III dan bab IV. Adapun kesimpulan atas kedua permasalahan yang dibahas yakni untuk kesimpulan, pada rumusan masalah pertama yaitu Formulasi hukum pengaturan perlindungan tanah adat yang digunakan sebagai lokasi investasi di Desa Jimbaran, tanah-tanah adat yang dipergunakan meliputi tanah laba pura, tanah pekarangan desa. Penggunaan tanah adat sebagai lokasi investasi adalah sesuai dengan hukum adat yang berlaku. Penggunaan tanah adat sebagai lokasi investasi berdasarkan hasil rapat banjar, sehingga penggunaan tanah adat tidak dipermasalahkan oleh warga masyarakat. Kesimpulan rumusan masalah kedua yaitu Formulasi hukum pengaturan Tanah Adat sebagai lokasi investasi yang ada saat ini telah memenuhi kebutuhan perlindungan terhadap tanah adat lokasi investasi, sesuai
dengan rapat anggota masyarakat Desa Adat Jimbaran. Dalam awig-awig tidak diatur penggunaan tanah adat sebagai lokasi investasi, hal tersebut hanya berdasarkan paruman atau rapat anggota, kemudian dituangkan dalam Akta Notaris antara Bendesa Adat dengan pelaku usaha wisata. Guna menghindari kesewenang-wenangan Pemerintah sebagai pemangku kebijakan semua tanah adat yang ada di Desa Adat Jimbaran tertuang dalam awig-awig dan perjanjian. Selain kesimpulan tersebut dalam bab ini juga memuat saran yakni Agar kedepannya di berikan kepastian hukum terhadap penggunaan tanah adat sebagai lokasi investasi pariwisata, dan BPN agar dapat memberikan kepastian hukum terhadap kepemilkan hak atas tanah.
DAFTAR ISI
HALAMAN JUDUL .............................................................................. ........
i
PRASYARAT GELAR ..................................................................................
ii
LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING ..............................................
iii
LEMBAR PANITIA PENGUJI....................................................................
iv
PERNYATAAN BEBAS PLAGIAT ............................................................
v
UCAPAN TERIMA KASIH ........................................................................
vi
ABSTRAK .....................................................................................................
ix
ABSTRACT ....................................................................................................
x
RINGKASAN .................................................................................................
xi
DAFTAR ISI ..................................................................................................
xiii
DAFTAR TABEL ………………………………………………………….
xvi
BAB I
PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang Masalah ...........................................
1
1.2. Rumusan Masalah ....................................................
16
1.3. Tujuan Penelitian .....................................................
17
1.3.1. Tujuan Umum ...............................................
17
1.3.2. Tujuan Khusus ..............................................
17
1.4. Manfaat Penelitian ...................................................
17
1.4.1. Manfaat Teoritis ............................................
17
1.4.2. Manfaat Praktis .............................................
18
1.5. Landasan Teori ........................................................
18
1.6. Metode Penelitian ....................................................
59
1.6.1. Jenis Penelitian ..............................................
59
1.6.2. Pendekatan Masalah ......................................
59
1.6.3. Sumber Bahan Hukum ....................................
60
1.6.4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum ...............
61
1.6.5. Analisis Bahan Hukum .................................. BAB II
62
KONSEP INVESTASI PARIWISATA, TANAH ADAT DAN PERLINDUNGAN HUKUM
BAB III
2.1. Pengertian Pariwisata ...............................................
65
2.2. Konsep Investasi Pariwisata ......................................
72
2.3. Konsep Tanah Adat ..................................................
77
2.4. Konsep Perlindungan Hukum ....................................
94
FORMULASI
HUKUM
PENGATURAN
PERLINDUNGAN
TANAH ADAT SEBAGAI LOKASI INVESTASI DI DESA JIMBARAN 3.1. Formulasi
Hukum
Pengaturan
Perlindungan
Tanah
Adat
Sebagai Lokasi Investasi dalam Peraturan Perundang-Undangan 101 3.2. Formulasi Hukum Pengaturan Perlindungan Tanah Sebagai Lokasi Investasi dalam Hukum Adat ............
Adat 120
3.3. Penerapan Awig-Awig dalam Pemberian Tanah Adat Sebagai Lokasi Investasi di Desa Jimbaran ............................
BAB IV
132
FORMULASI HUKUM PEMENUHAN KEBUTUHAN DALAM PENGATURAN PERLINDUNGAN TANAH ADAT SEBAGAI LOKASI INVESTASI 4.1. Kebutuhan Perlindungan Hukum Terhadap Tanah Adat Sebagai Lokasi Investasi ........................................................
144
4.2. Formulasi
Hukum
Pemenuhan
Kebutuhan
Perlindungan
Terhadap Tanah Adat Sebagai Lokasi Investasi ......... 4.3. Perbandingan
Penggunaan
Tanah
Adat
Sebagai
150 Lokasi
Investasi Dari Sudut Pandang Pariwisata, Investasi dan Hukum Adat ........................................................................ BAB V
164
PENUTUP 5.1. Kesimpulan ..............................................................
169
5.2. Saran ......................................................................
170
DAFTAR PUSTAKA………………………………………………………..
171
LAMPIRAN
DAFTAR TABEL
Tabel 1. Banyaknya Usaha Akomodasi Penginapan Di Kabupaten Badung Tahun 2013 ………………………………………............................................
2
Tabel 2.
Jumlah Akomodasi Di Provinsi Bali ……………………….........
3
Tabel 3.
Perkembangan Akomodasi Di Bali Tahun 2009-2013 ……. ........
4
Tabel 4,
Formulasi Hukum Pengaturan Perlindungan Tanah Adat Sebagai Lokasi Investasi
Dalam
Peraturan
Perundang-Undangan
………………………………………………................................
101
