Perlindungan Hukum Terhadap Masyarakat Adat Menurut The United Nations Declaration On The Rights Of Indigenous Peoples Oleh : DANIEL S NABABAN Pembimbing I : Dr. Emilda Firdaus, SH., MH Pembimbing II : Widia Edorita, SH.,MH Alamat : Jl. Beringin, Gobah, Pekanbaru Email :
[email protected] Telpon : 085355905109
ABSTRACK Issues of recognition of Indigenous People (which by the international world is translated by the term Indigenous Peoples (Ips) is a problem that has developed since Ke century - XIV. Indigenous Peoples (Ips) naturally have a genuine autonomy (original autonomous powers) and rights to land (entitlesmens to land). ILO Convention 107 of 1957 concerning Indigenous and Tribal Nations that assumes that the Indigenous People is the poorest people (Uncivilized Society) to be developed into a modern society. Protection of Land Rights of Indigenous People in the United Nations Declaration on Rights of indigenous peoples are reflected in Article 26, while the Protection of Land Rights of Indigenous People in Indonesia has been poured into the form of legislation relating to the recognition of Indigenous People in Indonesia. Terms of recognition of customary law communities along with their traditional rights is a form of acceptance tertinggi.Sampai state as an organization of power today, customary rights arrangements still sporadically scattered in various laws - laws in Indonesia, all of which are aimed at providing legal protection of
JOM Fakultas Hukum Volume 2 Nomor 2 Oktober 2015
1
customary rights. But it becomes unclear and cause various interpretations which are not adequate with the aim, often negating the detriment of the rights of Indigenous People. As for some of the problems related to communal rights are concerned: Management Rights for Indigenous People and Land Rights Alliance for Indigenous People. Keywords: Indigenous People - Land Rights
satu sisi terjadi perubahan sosial yang
A. Pendahuluan Indonesia
merupakan
bangsa
yang terkenal dengan kemajemukannya, terdiri dari berbagai suku bangsa dan hidup bersama dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dibungkus semangat Bhineka Tunggal Ika. Namun demikian guna memberikan persepsi
oleh sebagian masyarakat di Indonesia dapat di manfaatkan sehingga membawa kemajuan dan di sisi lain menimbulkan ketertinggalan dan keterpencilan pada kelompok
disebabkan oleh faktor keterikkatan kultur/adat, agama maupun lokasi. Masyarakat yang dideskripsikan
yang sama maka masyarakat adat yang dimaksud di sini adalah masyarakat dalam
sebuah
tatanan
organisasi
kemasyarakatan yang memiliki wilayah tempat tinggal, mempunyai pimpinan, harta kekayaan, serta kebersamaan hidup antar sesama anggota masyarakat1. Di
masyarakat lain yang
terakhir inilah yang disebut dengan masyarakat Hukum adat yang masih hidup
terpencil.
keadaan
Walaupun
ketertinggalan
dalam dan
keterbelakangan mereka tetap memiliki hak sebagai warga negara yang diakui dan
dilindungi
keberadaan
dan
kebebasannya untuk tetap hidup dengan 1
Zulherman
Lembaga-Lembaganya, Perubahannya
Idris,
Hukum
Keberadaan
Adat dan
(Suatu Pendekatan Pemahaman
nilai-nilai
tradisionalnya.
Suatu
Hukum Adat Sebagai Sumber Hukum Indonesia Yang Tidak Tertulis). UIR Press, 2000, hal. 50
JOM Fakultas Hukum Volume 2 Nomor 2 Oktober 2015
2
kesatuan sosial yang teritorial, yang
pengakuan
individu
melulu di bentuk atas dasar kerjasama di
sebagai subjek hukum internasional.
berbagai lapangan demi kepentingan
Namun,
bersama masyarakat hukum desa yang
diharapkan tidak akan menggoyahkan
tergabung dalam masyarakat hukum
integritas dan persatuan nasional oleh
serikat desa itu.
karena
hak
itu,
(perseorangan)
persorangan
tersebut
hak perseorangan (hak
kewajiban
individu) tetap diakui yang berarti hak
negara untuk memberikan pengakuan
asasi individu (perseorangan) maupun
dan
hak etnik (kelompok) dalam batas-batas
Merupakan
sebuah
perlindungan
bagi
masyarakat
Hukum Adat untuk tetap hidup dalam ketertinggalan
dan
tertentu tetap diakui.2
keterbelakangan,
Keberadaan kelompok minoritas
selama hal tersebut merupakan adat-
dan masyarakat adat terkait dengan pasal
istiadat yang dipegang teguh.
1 ICCPR yang menyatakan : “ bahwa
Hak asasi manusia dengan negara hukum
tidak
dapat
dipisahkan,
masyarakat
(peoples)
memiliki
hak
untuk menentukan nasibnya sendiri “.
negara
Walaupun dalam aplikasinya sulit, hal
hukum salah satu tujuannya melindungi
ini tidak saja terbentur pada makna
hak asasi manusia, berarti hak dan
people, tetapi ada penafsiran semua
sekaligus kebebasan perorangan diakui,
penghuni setiap negara, disamping itu
di hormati dan di junjung tinggi. Hak
sistem politiknya yang berlaku dinegara
asasi manusia merupakan bagian integral
ikut
dari
keberadaan masyarakat adat / minoritas
pengakuan
dan
hukum
pengukuhan
internasional,
sehingga
dikenal Hukum Hak Asai Manusia
berpengaruhuntuk
mengakui
dengan hak – hak asasinya.3
(Human Rights Law). Sebuah resolusi PBB No.1514-XV, December 1960 menegaskan “all peoples have the right to
free
tersebut
determination merupakan
“.
Resolusi
penegasan
atas
2
H . A . Mansyur Efendi,. Hak Asasi
Manusia , Ghalia Indonesia , 1993, hal. 54. 3
Sukmana
JOM Fakultas Hukum Volume 2 Nomor 2 Oktober 2015
H. A. Mansyur Efendi.,dan Taufani Evandri,.
HAM
Dalam
3
Permasalahan
pengakuan
bahasa,
ketenagakerjaan,
Masyarakat Hukum Adat (yang oleh
pendidikan
dunia
Deklarasi ini melarang diskriminasi
Internasional
diterjemahkan
dan
kesehatan,
hal-hal
lainnya.
dengan istilah Indigenous Peoples (Ips)
terhadap
merupakan
masalah yang sudah
mendorong agar hak-hak mereka tetap
berkembang sejak abad Ke – XIV.Saat
jelas dan agar mereka meraih visi
itu Bartolomeo de Las Casas dan
mereka
Francisco de vitoria mengkritik dan
ekonomi dan sosial mereka sendiri.
membuat antitesis atas Doktrin Terra
Deklarasi
Nullius yaitu Doktrin Klasik yang
“persetujuan atas dasar informasi awal
mengatakan bahwa daerah-daerah yang
tanpa
disinggahi oleh para bangsa penakluk
perlindungan lahan dan sumber daya
adalah tanah tak bertuan yang dapat
adat. Rekomendasi yang dibuat Komisi
dimiliki, sedangkan manusia-manusia
PBB
yang terlebih dahulu menempati daerah
Rasial
tersebut tidak dianggap sebagai manusia
Penduduk Asli, mewajibkan kepada
karena
beradab
seluruh pihak untuk mengakui dan
Didalam
melindungi Masyarakat Hukum Adat
Deklarasi Universal tentang Hak Asasi
dengan segala hak-hak dan wilayah
Manusia (DUHAM) dan Deklarasi PBB
tradisionalnya dan larangan perampasan
mengenai Hak-Hak Masyarakat Adat
hak-hak dan wilayah Masyarakat Hukum
(UNDRIP) Deklarasi ini menetapkan
Adat dengan alasan apapun kecuali
hak mereka atas budaya, identitas,
disetujui oleh Masyarakat Hukum Adat
belum
(Uncivilized peoples).
masyarakat
mengenai
itu
dan
dan
pembangunan
menegaskan
tekanan”
untuk
adat
terkait
Eliminasi
konsep dengan
Diskriminasi
Rekomendasi
tentang
tersebut dan disertai kompensasi yang Dimensi/Dinamika Yuridis, Sosial, Politik dan
pantas, adil dan tepat.
Proses Penyusunan/Aplikasi HA-kham ( Hukum
Hak Ulayat merupakan hak sejak
Hak Asasi Manusia ) Dalam Masyarakat .
zaman nenekmoyang leluhur masyarakat
,Ghalia Indonesia. 2007, hal. 76
adat setempat dan merupakan hak purba,
JOM Fakultas Hukum Volume 2 Nomor 2 Oktober 2015
4
hak tradisional, turun-temurun serta
Hak masyarakat hukum adat atas
berupa hak secara kolektif dalam suatu
tanah tersebut disebut dengan hak
wilayah
suatu
pertuanan, persekutuan atau hak ulayat
masyarakat adat dimana hak ini diakui
dan dalam literatur daftar buku bacaan
dan dihormati oleh negara sesuai dengan
hak
landasan konstitusional Undang-Undang
CorneliusVanVollen
Dasar 1945 (yang selanjutnya disebut
istilah ”beschikkingrecht. Istilah ini
dengan UUD 45) termuat dalam Pasal 18
dalam
B dan juga diatur dalam UU No. 32
merupakan suatu pengertian yang baru,
Tahun 2004 juncto UU No.12 Tahun
satu dan lain karena dalam bahasa
2008 Tentang Pemerintah Daerah dalam
Indonesia (juga dalam bahasa daerah-
Pasal 2 Ayat (2).
daerah) semua istilah yang dipergunakan
yang
dimiliki
oleh
ini
disebut
kamus
oleh Hoven
bahasa
Mr. dengan
Indonesia
dihormati,
mengan- dung pengertian lingkungan
maksudnya di sini adalah hak tradisional
kekuasaan, sedangkan beschikkingsrecht
sendiri telah diakui entitas keberadaanya
itu menggambarkan tentang hubungan
jauh sebelum bangsa Indonesia itu
antara masyarakat hukum dan tanah itu
sendiri lahir. Sehingga hak tradisional
sendiri. Kini lazimnya di pergunakan
yang dalam hal ini adalah Hak Ulayat
istilah hak ulayat sebagai terjemahan
masyarakat hukum adat bukanlah hak
beschikkingsrecht.
Diakui
dan
yang berasal dari pemberian negara. Sama halnya dengan tiga hak yang bersifat fundamental dan melekat dalam
B. Rumusan Masalah Berdasarkan hal-hal yang telah
tiap diri manusia yakni hak untuk hidup,
diuraikan
hak
permasalahan,
atas
kebendaan
dan
hak
dalam maka
latar
belakang
ada
bebebrapa
kekeluargaan. Jadi dengan eksistensi
permasalahan yang akan penulis teliti,
dari pada pencabutan hak ulayat ini
antara lain:
merupakan inskonstitusional.
1. Apakah dihadapi
JOM Fakultas Hukum Volume 2 Nomor 2 Oktober 2015
permasalahan
yang
Indonesia
dalam
5
memberikan terhadap
perlindungan
hak-hak
masyarakat
hukum adat ?
yang
berbasis
pada
pergeseran
bahkan
pemahaman
berbudaya
perbedaan, perubahan masyarakat.
dapat
Pergeseran pemahaman konflik atau
diberikan untuk menyelesaikan
sengketa pada gilirannya berdampak
permasalahan tersebut ?
pada
2. Apakah
solusi
yang
munculnva
alternatif
C. Pembahasan
berbagai
penyelesalan
konsep
konflik
atau
sengketa. 1. Penyelesaian Berdasarkan Hukum Konflik
Nasional Indonesia
atau
sengketa
dapat
diselesaikan melalui mekanisme litigasi, Konflik berasal dari teminologi kata bahasa Inggris conflict, yang berarti persengketaan,
perselisihan,
percekcokan atau pertentangan. Konflik atau
persengketaan
tentang
sesuatu
terjadi antara dua pihak atau lebih. Konflik atau perselisihan nyaris tidak terpisah dari kehidupan manusia dan masyarakat, membayangkan
sehingga masyarakat
sulitlah tanpa
konflik. Konflik
non litigasi maupun advokasi. Masingmasing
mekanisme
penyelesaian
sengketa tersebut memiliki persyaratan, karakteristik, dan kekuatan berlakunya yang satu sama lain tidaklah sama. Mekanislne litigasi dapat dipilih untuk konflik atau sengketa kepastian hukum dan hak, dimana para pihaknya tidak lagi memiliki itikat baik untuk berdamai atau memusyawarahkan kasusnya. Litigasi juga didayagunakan untuk kasus-kasus
atau
sengketa,
pelanggaran
hukum
atau
kejahatan
merupakan kosakata yang acap kali
terhadap kemanusian dan hak asasi
muncul dalam fenomena kehidupan
manusia. Keputusan yang dihasilkan
bermasyarakat,
lebih bersifat memaksa.
berbangsa
bahkan
Sedangkan
bernegara. Konflik atau sengketa tidak
apabila
non
lagi bersifat idiologis tetapi Sudah
litigasi
bergeser ke arah konflik multikultural
kepentingan para pihak yang harus
JOM Fakultas Hukum Volume 2 Nomor 2 Oktober 2015
dipilih
mekanisme
terhadap
6
dilindungi
dihadapan
publik
dan
Pada dasarnya persoalan hak
terhadap keinginan yang kuat dari
ulayat
masing-masing pihak untuk berdamai
diantaranya adalah:
dan
memusyawarahkan
yang
menyebabkan
konflik
kasusnya.
1. Konflik antar pemegang hak
Keputusan yang dihasilkan lebih bersifat
ulayat yang disebabkan oleh batas-
sukarela.
batas lahan yang tidak jelas.
Sedangkan
mekanisme
advokasi dapat didayagunakan untuk
2. Konflik
konflik atau sengketa di masyarakat.
wilayah snmbersumber air.
Pengadilan, oleh masyarakat tidak lagi
3. Pada
dilihat sebagai lembaga penyelesaian
menggunakan
sengketa satusatunya. Lebih-lebih bila
maka konflik akan terjadi karena
saat ini keberadaan lembaga pengadilan
tidak jelasnya batas-batas lahan hak
sudah terinfiltrasi dengan berbagai kasus
ulayat.
Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, yang lebih dikenal dengan istilah KKN. Lebih parah lagi, lembaga ini oleh masyarakat telah diberi stigma "Mafia Peradilan”. Hal
ini
mengingat
banyak
produk
keputusan pengadilan yang menyimpang dari azas-azas
keadilan, cepat dan
berbiaya murah. Mekanisme litigasi, non litigasi maupun advokasi secara konseptual dan akademik memiliki cakupan yang sangat luas dengan berbagi dimensi teoritik dan pengaturannya.
yang
saat
memperebutkan
investor
tanah
hak
akan ulayat,
4. Beberapa pemegang hak ulayat, tanpa berkoordinasi dengan anggota persekutuan
adat
yang
lain,
berinisiatif menguruskan tanah hak ulayat Nasional
pada
Badan
setempat.
menimbulkan
beberapa
Pertanahan Hal
ini
persoalan
yaitu masalah kewenangan siapa yang boleh mengurus hak ulayat tersebut. 5. Penggunaan hukum waris adat yang seringkali berbenturan dengan hukum waris nasional, sehingga penyelesaian konflik akan semakin sulit.
JOM Fakultas Hukum Volume 2 Nomor 2 Oktober 2015
7
Secara
umum,
penyelesaian
sengketa atau konflik dapat diselesaikan dengan 3 Cara, yaitu: 1. Litigasi,
dalam
perundangundangan,
diantaranya adalah: 1. Pasal 130 HIR juncto Pasal l54
model
Rbg.
penyelesaian sengketa melalui
2. Pasal
yaitu
pengadilan. 2. Non
yaitu
model
penyelesaian sengketa melalui pengadilan
musyawarah.
1338
Undang
Litigasi,
luar
Dalam
Kitab
Undang-
Hukum
Perdata
(KUHP). 3. Pasal 6 ayat (l) Undang-Undang
atau
No. 30 tahun l999 Tentang
bahasa
Arbitrase dan Alternatif Pilihan
hukum sering disebut dading atau damai.
Penyelesaian Sengketa. 4. Pasal 30 Undang-Undang No. 23
3. Advokasi, yaitu pembelaan secara
Taltun l997 tentang Pengelolaan
sistematis dan terorganisir untuk
lingkungan Hidup.
mempengaruhi dan mendesakkan
Mekanisme
terjadinya
yaitu
perubahan
dalam
penyelesaian
permasalahan hak ulayat terdapat dalam
kebijakan publik secara bertahap
Peraturan
dan maju.
Agraria/Kepala
Diantara ketiga Cara tersebut,
Nasional Nomor 5 Tahun 1999 tentang
yang paling cocok dengan konflik hak
Pedoman Penyelesaian Masalah Hak
ulayat adalah dengan cara Non litigasi.
Ulayat
Apabila dengan cara Non Litigasi tidak
Lahirnya peraturan ini didasari pada
tercapai, maka cara litigasi dapat dipakai
pertimbangan
sebagai upaya yang terakhir.
kenyataannya pada waktu ini di banyak
Menteri
Negara
Badan
Pertanahan
Masyarakat
Hukum
bahwa
Adat.
dalam
ADR sering diartikan sebagai
daerah masih terdapat tanah-tanah dalam
alternative to litigation dan alternative to
lingkungan masyarakat hukum adat yang
adjudication. Di Indonesia, penggunaan
pengurusan,
ADR sudah secara eksplisit disebutkan
penggunaannya
JOM Fakultas Hukum Volume 2 Nomor 2 Oktober 2015
penguasaan didasarkan
dan pada
8
ketentuan hukum adat setempat dan
pemegang
diakui pleh para warga masyarakat
bersangkutan
hukum adat yang bersangkutan sebagai
kesepakatan mengenai penyerahan tanah
tanah ulayatnya dan di berbagai daerah
dan imbalannya. 5
timbul berbagai masalah mengenai hak
2. Penyelesaian
ulayat, baik mengenai eksistensinya maupun penguasaan tanahnya.
4
untuk
tanah yang memperoleh
Berdasarkan
The
United Nations Declaration On
( UNDRIP ).
diberi batasan yang lebih jelas, yaitu: Pelaksananaan hak ulayat sepanjang pada kenyataannya masih ada dilakukan oleh masyarakat hukum adat yang bersangkutan menurut ketentuan hukum adat setempat.
UNDRIP merupakan singkatan dari United Nation Declaration on the Rights of Indigenous Peoples. Dalam bahasa
Indonesia
Perserikatan
berarti
Bangsa-Bangsa
Deklarasi tentang
Hak-Hak Masyarakat Adat . UNDRIP
Dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan secara
gamblang
bahwa
“Dalam hal tanah yang diperlukan adalah tanah hak ulayat masyarakat hukum adat yang menurut kenyataannya masih ada mendahului pemberian hak, pemohon
atas
The Rights Of Indigenous Peoples
Dalam peraturan ini, hak ulayat
disebutkan
hak
hak
wajib melakukan
musyawarah dengan masyarakat adat pemegang hak ulayat dan warga
telah diadopsi oleh General Assembly Resolution 61/295 (Resolusi Sidang Umum PBB) pada tanggal 13 September 2007. Indonesia merupakan salah satu negara yang menandatangani UNDRIP, sehingga, Hak-Hak Masyarakat Adat yang tercantum dalam deklarasi ini mengikat Indonesia secara moral untuk mengakui, menghormati dan memenuhi hak-hak Masyarakat Adat di wilayah Indonesia. Dengan demikian, UNDRIP
4
Lihat
konsideran
menimbang
Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 Tahun 1999
5
Pasal 9 Ayat (2) Undang-Undang
Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan
JOM Fakultas Hukum Volume 2 Nomor 2 Oktober 2015
9
merupakan
salah
hukum.
Penyelasian
Masyarakat Adat di Indonesia untuk
terhadap
hak
menekan pemerintah Indonesia agar
UNDRIP
mengakui, menghormati dan memenuhi
menberikan
Hak-hak Masyarakat Adat.
kepada masyarakat hukum adat dan
UNDRIP
satu
alat
bagi
mensyaratkan
ada
komunitas masyarakat adat dengan hak
kompensasi
masyarakat
Selain
itu
UNDRIP
mengangkat hak masyarakat sebagai satu satuan sosial, ekonomi, budaya, & politik. UNDRIP menguraikan tentang hak-hak individual dan kolektif dari suatu
komunitas
tradisional-lokal
mengenai budaya, tanah leluhur atau ulayat
(ancestral
domain),
bahasa,
pendidikan, identitas, pekerjaan dan kesehatan. Deklarasi tersebut bertujuan untuk dan
mempertahankan, mendorong
memperkuat
pertumbuhan
adat,
institusi-institusi budaya tradisional dan
ulayat
berdasarkan
yaitu
dengan
restitusi
atas
jika
cara tanah
restitusi
tidak
memungkinkan. Hak-hak dan kebebasan dasar
kolektif. Berpijak atas asumsi dasar bahwa ada hak Negara dan ada hak
permasalahan
dari masyarakat adat juga menjadi inti dari UNDRIP yang seluruh pasal dan ayatnya mengatur tentang pengakuan, perlindungan,
penghormatan,
dan
pemenuhannya. Termasuk di dalamnya ada sejumlah pasal yang mengatur tentang hak masyarakat adat untuk menerima atau menolak berbagai usulan atau rancangan pembangunan yang akan dilaksanakan
dalam
wilayah
adat
mereka. Prinsip yang mengatur tentang hak untuk menerima atau menolak ini dikenal dengan free, prior, and informed consent
(FPIC). Prinsip-prinsip
FPIC
mencerminkan bahwa sebuah negara
tradisi. UNDRIP
memberikan
perlindungan yang kuat teerhadap hak masyarakat adat atas sumber daya alam meskipun masih berupa instrument yang soft law, yaitu tidak mengikat secara
demokrasi
wajib
menghargai
dan
melindungi hak-hak masyarakat adat, tidak
diskriminatif,
kebebasan
kepada
memberikan
rakyat,
termasuk
masyarkat adat, untuk berperan serta
JOM Fakultas Hukum Volume 2 Nomor 2 Oktober 2015
10
dalam pembangunan, tanpa tekanan dan
Ketiga
metode
penyelesaian
manipulasi. Kepentingan perlindungan
sengketa secara damai tersebut dapat
hak-hak masyarakat adat atas tanah,
Anda pahami dalam uraian berikut.
hutan
dan
sebagainya
berhubungan
dengan
pengelolaan
ketika investasi
sumberdaya
alam.
1. PENYELESAIAN SENGKETA SECARA POLITIK ATAU DIPLOMATIK
Masyarakat adat tidak boleh dipaksakan oleh
pihak
perusahaan
pemerintah
untuk
ataupun
menyetujui
suatu
tawaran investasi sebelum mengetahui seluk-beluknya, termasuk resiko-resiko yang
akan
menjadi
beban
mereka
sepanjang investasi itu berjalan. Pada prinsipnya masyarakat harus mengetahui lebih dahulu tanpa unsur paksaan atau tekanan, sehingga dengan pilihan bebas
Penyelesaian
sengketa
secara
diplomatik meliputi beberapa hal seperti negosiasi,
enquiry,
mediasi,
dan
konsiliasi, serta jasa-jasa baik (good offices).
Kelima
sengketa
secara
cara
penyelesaian
diplomatik
tersebut
memiliki ciri khas, kelebihan, dan kekurangan masing-masing. a. Negosiasi
mereka dapat mengambil keputusan sendiri
entah
menerima
atau
menolaknya. Jika keputusan masyarakat adalah
menolak,
maka
pemerintah
maupun investor harus menghormati keputusan itu. Metode Damai dalam menyelesaikan
sengketa
dapat
dikelompokkan menjadi tiga bagian, yaitu
penyelesaian
sengketa
secara
politik/diplomatik, pengawasan di bawah PBB, dan secara hukum.
Negosiasi
adalah
upaya
penyelesaian sengketa yang dilakukan secara langsung oleh para pihak yang bersengketa melalui dialog tanpa ada keikutsertaan dari pihak ketiga. Dalam pelaksanaan negosiasi ini, para pihak melakukan pertukaran pendapat dan usul untuk mencari kemungkinan tercapainya penyelesaian sengketa secara damai. b. Enquiry atau Penyelidikan
JOM Fakultas Hukum Volume 2 Nomor 2 Oktober 2015
11
Enquiry atau penyelidikan adalah suatu proses penemuan fakta oleh suatu tim penyelidik yang netral.
substansi atau pokok sengketa yang bersangkutan. 2. PENYELESAIAN SENGKETA DI
BAWAH
PENGAWSAN
PBB c. Mediasi Sengketa yang ditangani Dewan Mediasi adalah tindakan negara ketiga
atau
individu
yang
tidak
Keamanan
PBB
dapat
digolongkan
menjadi dua macam sebagai berikut.
berkepentingan dalam suatu sengketa internasional, yang bertujuan membawa ke arah negosiasi atau memberi fasilitas ke
arah
negosiasi
dan
sekaligus
berperan serta dalam negosiasi pihak
a. Sengketa yang Membahayakan Perdamaian
dan
Keamanan
Internasional. b. Peristiwa Ancaman Perdamaian, Pelanggaran Perdamaian, atau
sengketa tersebut.
Agresi Dewan Keamanan PBB d. Konsiliasi Seperti penyelesaian
berwenang cara
sengketa
mediasi, melalui
cara
konsiliasi menggunakan intervensi pihak ketiga. Pihak ketiga yang melakukan intervensi ini biasanya adalah negara.
merekomendasikan
hal-hal yang diperlukan untuk mempertahankan
atau
memulihkan
dan
perdamaian
keamanan
internasional
atau
meminta
pihak-pihak
yang
bersengketa e. Good Offices (Jasa Baik)
aturan
Good offices (jasa baik) adalah tindakan pihak ketiga yang membawa ke arah terselenggaranya
negosiasi,
tanpa
berperan serta dalam diskusi mengenai
atau
untuk
memenuhi
tindakan
yang
ditetapkan. 3. PENYELESAIAN SENGKETA SECARA HUKUM Penyelesaian
sengketa
secara
hukum dapat dilakukan melalui arbitrase
JOM Fakultas Hukum Volume 2 Nomor 2 Oktober 2015
12
dan pengadilan internasional seperti
mendaftarkan permohonan ke BANI,
berikut.
Pemohon
terlebih
memberitahukan
a. Arbitrase Internasional
bahwa
Penyelesaian
dahulu
kepada
sehubungan
Termohon
dengan
adanya
sengketa
sengketa antara Pemohon dan Termohon
arbitrase
maka Pemohon akan menyelesaikan
internasional adalah pengajuan sengketa
sengketa melalui BANI, sesuai dengan
internasional kepada arbitrator (wasit)
Pasal 8 ayat (1) dan (2) UU No. 30/1999.
yang dipilih secara bebas oleh para
Setelah menerima Permohonan Arbitrase
pihak, untuk memberi keputusan dengan
dan
tidak
pendaftaran
internasional
melalui
harus
terlalu
terpaku
pertimbangan-pertimbangan
pada hukum.
dokumen-dokumen
Sekretariat
yang
serta
biaya
disyaratkan,
harus
mendaftarkan
Permohonan arbitrase juga telah diatur
Permohonan itu dalam register BANI.
dalam Undang-undang Nomor 30 tahun
Badan
1999 tentang Arbitrase dan Alternatif
memeriksa Permohonan tersebut untuk
Penyelesaian 30/1999).
BANI
juga
akan
Sengketa
(UU
No.
menentukan apakah perjanjian arbitrase
Selanjutnya,
saya
akan
atau klausul arbitrase dalam kontrak
menggunakan prosedur
Pengurus
pendekatan
ber-arbitrase
dalam di Badan
arbitrase Nasional Indonesia (BANI).
telah
cukup
kewenangan
memberikan bagi
BANI
dasar untuk
memeriksa sengketa tersebut.
Berikut adalah tahapan prosedurnya. 2. Penunjukan Arbiter 1. Permohonan Arbitrase Pada dasarnya, para pihak dapat Prosedur
dimulai
menentukan apakah forum arbitrase akan
dengan pendaftaran dan penyampaian
dipimpin oleh arbiter tunggal atau oleh
Permohonan Arbitrase oleh pihak yang
Majelis. Dalam hal forum dipimpin oleh
memulai
Majelis
Sekretariat
arbitrase
proses
arbitrase
BANI.
pada Sebelum
maka
Para
Pihak
akan
mengangkat masing-masing 1 (satu)
JOM Fakultas Hukum Volume 2 Nomor 2 Oktober 2015
13
arbiter. Dalam forum dipimpin oleh
5. Sidang Pemeriksaan
Majelis arbiter yang telah diangkat oleh Para Pihak akan menunjuk 1 (satu) arbiter ketiga (yang kemudian akan menjadi ketua majelis arbitrase).
Dalam
sidang
sengketa
oleh
arbitrase
dilakukan
pemeriksaan
arbiter
atau
secara
majelis tertutup.
Bahasa yang digunakan adalah bahasa 3. Tanggapan Termohon
Indonesia,
kecuali
atas
persetujuan
arbiter atau majelis arbitrase para pihak Apabila Badan Pengurus BANI menentukan bahwa BANI berwenang memeriksa, maka setelah pendaftaran Permohonan tersebut, seorang atau lebih
dapat memilih bahasa lain yang akan digunakan. Para pihak yang bersengketa dapat diwakili oleh kuasanya dengan surat kuasa khusus.
Sekretaris Majelis harus ditunjuk untuk membantu
pekerjaan
administrasi
6. Biaya-biaya
perkara arbitrase tersebut. Permohonan 4. Tuntutan Balik
Arbitrase
harus
disertai pembayaran biaya pendaftaran dan biaya administrasi sesuai dengan
Apabila Termohon bermaksud mengajukan
suatu
tuntutan
balik
(rekonvensi) atau upaya penyelesaian sehubungan
dengan
sengketa
atau
ketentuan BANI. Biaya administrasi meliputi biaya administrasi Sekretariat, biaya pemeriksaan perkara dan biaya arbiter serta biaya Sekretaris Majelis
tuntutan yang bersangkutan sebagaimana
yang
diajukan
Pemohon,
Termohon dapat mengajukan tuntutan balik
(rekonvensi)
atau
upaya
penyelesaian tersebut bersama dengan Surat Jawaban atau selambat-lambatnya pada sidang pertama.
D. Penutup 1. Kesimpulan 1. Permasalahan
hak
ulayat
terhadap masyarakat hukum adat mengenai Hak Pengelolaan dan dan
JOM Fakultas Hukum Volume 2 Nomor 2 Oktober 2015
Hak Persekutuan Atas
14
Tanah
dimana
belum
hak
diberikan
tersebut seutuhnya
kepada masyarakat hukum adat serta
kurangnya
perlindungan
hukum terhadap hak tersebut ( aturan hukum yang berlaku saat ini
kurang
mengakomodasi
kepentingan masyarakat hukum adat ). 1. Penyelesaian permasalahan dapat
dilakukan
melakukan
dengan
musyawarah
dengan masyarakat adat pemegang hak ulayat dan warga pemegang hak atas tanah yang bersangkutan dengan
cara
menberikan
restitusi atas tanah kepada masyarakat hukum adat dan kompensasi
jika
restitusi
tidak memungkinkan . 1. Saran Perlu
adanya
undang-undang
yang mengatur secara khusus mengenai masyarakat hukum adat dan wilayah hukum adat.
JOM Fakultas Hukum Volume 2 Nomor 2 Oktober 2015
15
