PENGAKHIRAN PERPANJANGAN KONTRAKcKARYA UANG DISEBABKAN OLEH KERUGIAN PERUSAHAAN (STUDI KASUS PT KOBA TIN)

PENGAKHIRAN PERPANJANGAN KONTRAKcKARYA UANG DISEBABKAN OLEH KERUGIAN PERUSAHAAN (STUDI KASUS PT KOBA TIN) Rangga Putra Wili Andy, Abdul Rasyid Business Law Department, School of Humanities, Binus University Jl K.H Syahdan No 9, Palmerah-Jakarta Barat 11480 Telp: (+62-21) 5345830 [email protected]

ABSTRACT Before the law Number 4 of 2009 concerning Mineral and Coal Mining was made, the contract of work was the only legal basis for the foreign mining companies to get into mining business investment in Indonesia. One of those companies was PT Koba Tin. The problem of this research is, the Government of Indonesia refused PT Koba Tin offer to renew the contract again because the company did not perform well and had suffered a huge financial loss. This research uses a qualitative approach; data were collected through various methods i.e. interviews, library and documentary searches. The collected data is then used for analyzing the issues and problems. The conclusion achieved by this research is the Government has the rights to refuse offering of renewal contract from the company if the company does not give benefits for the country. Furthermore, the Government action also could not be considered as injustice decision, since the contract period was over and for many reasons the Government have the rights either to extend or terminate the contract. Keywords : Mining Law, Contract of Work, PT Koba Tin

ABSTRAK Sebelum Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Mineral dan Batubara disahkan, kontrak karya adalah satu-satunya dasar hukum bagi perusahaan Penanaman Modal Asing (PMA) untuk dapat melakukan pengusahaan pertambangan di Indonesia. Salah satunya adalah PT Koba Tin. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah ditolaknya permohonan perpanjangan kedua kontrak karya PT Koba Tin oleh Pemerintah Indonesia karena PT koba Tin mengalami kerugian. Metode yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dan pengumpulan data melalui wawancara, studi pustaka dan dokumen hasil riset terkait kontrak karya. kesimpulan dari penelitian ini menunjukan bahwa pemerintah dapat menolak penawaran perpanjangan kontrak karya suatu perusahaan jika perusahaan tidak memberikan manfaat bagi negara. Selain itu tindakan pemerintah juga tidak dapat dianggap sebagai keputusan tidak adil, karena jangka waktu kontrak karya sudah berakhir. Oleh karena itu, pemerintah mempunyai hak untuk melanjutkan atau tidak kotrak tersebut.(RPW) Kata kunci: Hukum Pertambangan, Kontrak Karya, PT Koba Tin

PENDAHULUAN Indonesia merupakan negara yang sangat kaya akan sumber daya alamnya yang berbentuk bahan galian, sehingga membuat banyak sekali pihak-pihak yang ingin mencari keuntungan di Indonesia dalam sektor pertambangan bahan galian, termasuk timah. Indonesia adalah negara penghasil timah terbesar di dunia. Salah satu perusahaan yang bergerak dalam sector pertambangan timah di Indonesia adalah PT Koba Tin, PT Koba Tin merupakan joint venture company antara Malaysia Smelting Corporation Berhad (MSC) dan PT Timah yang focus usahanya adalah pertambangan timah di provinsi Bangka Belitung. Dasar PT Koba Tin melakukan pengusahaan pertambangan di Indonesia adalah kontrak karya dengan Pemerintah Indonesia pada tahun 1971 untuk jangka waktu produksi selama 10 tahun. Setelah jangka waktu kontrak berakhir, PT Koba Tin memperpanjang kontrak karya tersebut yang disetujui oleh Pemerintah Indonesia untuk jangka waktu 10 tahun sampai dengan tahun 2013. Namun, dalam kurun tersebut PT Koba Tin diketahui mengalami kerugian finansial dalam usahanya, saat masa kontrak berakhir, PT Koba Tin bermaksud untuk mengajukan perpanjangan kedua untuk kontrak karya tersebut namun Pemerintah Indonesia menolaknya, keputusan tersebut diambil karena PT Koba Tin mengalami kerugian finansial dalam pengusahaannya. PT Koba Tin merasa keputusan tersebut tidak adil dan merasa mempunyai hak untuk dapat mengajukan perpanjangan kontrak satu lagi lagi selama 10 tahun. Oleh atas dua perspektif tersebut, maka perlu dianalisa secara mendalam manakah diantara pandangan tersebut yang paling tepat ataukah ada jawaban yang paling tepat untuk problematika tersebut.

METODE PENELITIAN Bentuk penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yang bersifat yuridis normatif, artinya pendekatan yang menggunakan konsep legis positivis yang menyatakan bahwa hukum adalah identik dengan norma-norma tertulis yang dibuat dan diundangkan oleh lembaga-lembaga atau pejabat yang berwenang. Selain itu konsep ini juga memandang hukum sebagai sistem normatif yang bersifat otonom, tertutup dan terlepas dari kehidupan masyarakat. Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Dalam penelitian ini, menggunakan jenis alat pengumpulan data yaitu melalui studi dokumen dan wawancara. Metode yang digunakan dalam mengelola, menganalisa, dan mengkonstruksi data adalah metode kualitatif. Sehingga akan menghasilkan data yang deskriptif-analitis

HASIL DAN BAHASAN PT Koba Tin merupakan sebuah perseroan terbatas yang didirikan menurut hukum Indonesia dan mulai beroperasi di Indonesia pada tahun 1971 dalam rangka penanaman modal asing (PMA). Perusahaan ini bergerak di bidang penambangan timah, termasuk eksplorasi dan perdagangannya. Perusahaan diberi kuasa untuk mengelola penambangan timah di area seluas 41.543 Ha yang terletak di Kabupaten Bangka Tengah dan Bangka Selatan, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. PT Koba Tin beroperasi di Indonesia berdasarkan kontrak karya yang telah dilakukan dengan Pemerintah Republik Indonesia yang diwakili oleh Menteri Pertambangan pada tanggal 16 Oktober tahun 1971 untuk pengelolaan lahan seluas 41.680 hektar yang wilayahnya tersebar di bagian tenggara Pulau

Bangka dan berlaku selama 30 tahun masa eksploitasi terhitung sejak periode penyelidikan umum, konstruksi, serta persiapan-persiapan lain selesai pada tahun 1973, maka kontrak karya tersebut berlaku sampai tahun 2003. Pada tanggal 6 September tahun 2000, PT Koba Tin mengajukan perpanjangan kontrak karya yang telah disetujui pemerintah untuk masa berlaku selama 10 tahun terhitung dari 1 April 2003 hingga 31 Maret 2013. Kemudian yang menjadi masalah disini adalah PT Koba Tin merasa alasan keputusan pemerintah tersebut tidak adil dan semakin merugikan PT Koba Tin, karena dalam perhitungan PT Koba Tin, cadangan timah yang terkandung pada wilayah tersebut masih sangat besar dan cukup untuk kegiatan pertambangan selama 10 tahun kedepan dan PT Koba Tin yakin dapat memperbaiki kinerjanya sekaligus memperoleh keuntungan yang besar. Dalam bab 4 ini, penulis akan menganalisa apakah alasan keugian pada perusahaan dapat dijadikan dasar pengakhiran dan/atau penolakkan perpanjangan suatu kontrak karya. Dari pertimbangan Pemerintah Indonesia tersebut, maka diketahui bahwa alasan pemerintah mengakhiri kontrak karya adalah karena kontrak karya tersebut memang telah berakhir jangka waktunya pada tanggal 31 Maret 2013. Kemudian telah dilakukan evaluasi selama 3 bulan terhadap kinerja PT Koba Tin, dari hasil evaluasi tersebut pemerintah berpendapat bahwa PT Koba Tin tidak melakukan kinerja pengusahaan pertambangan yang baik. Selanjutnya, terjadi perbedaan pendapat dalam hal besaran jumlah cadangan timah yang ada di wilayah pertambangan PT Koba Tin, menurut pemerintah cadangan timah yang ada pada wilayah tersebut akan habis dalam kurun waktu 3 tahun sejak tahun 2012. Namun, menurut PT Koba Tin, cadangan timah di wilayah tersebut masih cukup untuk kegiatan usaha pertambangan selama 10 tahun mendatang. PT Koba Tin juga diketahui mengalami kerugian finansial yang cukup besar pada tahun 2009, 2011, dan 2012 serta alasan-alasan lain yang mengacu pada kinerja perusahaan yang buruk. Pada analisis PT Timah terhadap kinerja PT Koba Tin, terdapat 5 sebab penting atas kerugian keuangan yang dialami PT Koba Tin, yaitu: 1. Harga jual rata-rata yang diterima PT Koba Tin (setelah diperhitungkan dengan laba (rugi) hedging) lebih rendah dari harga jual yang diterima oleh PT Timah. 2.

Kerugian hedging (lindung nilai)

3. Tingginya biaya operasional (operating cost) dalam kurun waktu lima tahun terakhir lebih besar dari 90% terhadap penjualan dan dalam 2 tahun terakhir perusahaan sudah mengalami rugi operasi. 4. Tingginya biaya umum dan administrasi, diantaranya terdapatnya biaya contract service dan Profesional fee yang jumlah totalnya mencapai USD 2,8 juta tahun 2009 sampai dengan USD 10,8 juta di tahun 2008. 5. Biaya lain-lain, di antaranya adalah pembebanan biaya bunga “interest expense on advances” ke MSC dan pembayaran bunga pinjaman berkisar USD 980 ribu tahun 2011 dan terbesar USD 4,8 juta tahun 2008.

PT Koba Tin memiliki beberapa alasan atas kekecewaannya terhadap keputusan yang diambil oleh Pemerintah Indonesia, secara singkat, alasan tersebut dapat disimpulkan menjadi sebagai berikut. 1. PT Koba Tin merasa mempunyai hak untuk memperpanjang lagi masa kontrak karya selama 1 x 10 Tahun sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1969. 2. PT Koba Tin merasa bahwa kedudukan pemerintah dan kontraktor adalah setara, tidak ada yang lebih dominan posisinya. 3. PT Koba Tin merasa bahwa PT Koba Tin lah yang dibutuhkan oleh pemerintah, untuk mengelola bahan galian golongan strategis 4. Dalam kontrak karya pada Pasal 24 ayat (c), disebut bahwa pemerintah wajib mempertimbangkan segala bentuk pengajuan perpanjangan kontrak yang diajukan oleh PT Koba Tin. Dari analisa di atas, maka penulis berpendapat bahwa alasan pemerintah memutuskan untuk mengakhiri kontrak karya PT Koba Tin cenderung lebih kuat dibandingkan dengan alasan keberatan PT

Koba Tin yang merasa bahwa keputusan tersebut tidak adil. Hal tersebut dikarenakan jangka waktu kontrak karya PT Koba Tin memang telah berakhir. Selain itu, di dalam kontrak karya tidak dicantumkan secara jelas mengenai perpanjangan kontrak karya dapat dilakukan berapa kali, seperti yang dicantumkan jelas pada kontrak karya PT Freeport Indonesia. Selanjutnya, alasan PT Koba Tin yang merasa memiliki hak untuk mendapatkan perpanjangan kontrak karya selama 10 tahun lagi seperti yang diamanatkan Undang-Undang Nomor 11 tahun 1967 adalah tidak tepat, karena jangka waktu yang dimaksud oleh Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 melalui Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1969 tersebut dikhususkan bagi pemilik kuasa pertambangan eksploitasi dalam bentuk kuasa pertambangan (KP), bukan kontrak karya (KK). Selain itu, kerugian PT Koba Tin terjadi selama beberapa tahun, maka penulis menilai hal tersebut tidak lagi sesuai dengan tujuan-tujuan utama dilakukannya kontrak karya, yaitu untuk memberikan manfaat dan keuntungan yang sebesar-besarnya bagi kedua belah pihak. Walaupun dalam KEPMEN ESDM tentang pengakhiran kontrak karya PT koba Tin tidak disertakan alasan adanya itikad tidak baik PT Koba Tin dalam proses terjadinya kerugian perusahaan, namun hasil analisis PT Timah terhadap kinerja PT Koba Tin serta hasil wawancara penulis dengan Marwan Batubara yang menilai adanya itikad tidak baik PT Koba Tin tersebut menjadi dalam proses meruginya juga menjadi sebab yang kuat untuk mengakhiri kontrak karya PT Koba Tin.

SIMPULAN DAN SARAN Simpulan Setelah dijelaskan pada bab 1 mengenai problematika yang timbul antara PT Koba Tin dengan pemerintah Indonesia, sampai kepada timbulnya pertanyaan apakah alasan kerugian perusahaan dapat dijadikan dasar pengakhiran suatu kontrak karya dan apakah keputusan pemerintah yang mengakhiri kontrak karya tersebut bukan merupakan perbuatan yang melanggar hak-hak PT Koba Tin. Kemudian dijelaskan pada bab 2 hal-hal yang berkaitan dengan kontrak karya. Hasil penelitian di lapangan telah dijelaskan pada bab 3, mulai dari sejarah perusahaan, isi dari kontrak karya, serta pendapat dari narasumber. Pada bab 4 telah dilakukan analisis terhadap problematika tersebut dari pandangan kedua pihak dengan mengacu pada aturan-aturan dan sumber-sumber hukum yang ada. Penulis berpandangan bahwa dalam membuat kesimpulan pada permasalahan ini, harus melihat sisi keadilan, kepastian, dan kemanfaatannya. Kita tahu bahwa kontrak karya dapat terjadi karena pemerintah tidak dapat mengolah sendiri segala sumber daya alam yang dimiiki, seperti yang tercantum dalam Pasal 10 Undang-Undang Nomor 11 tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan.. Oleh karena itu, perlu ditunjuknya kontraktor asing yang dapat mengolah sumber daya alam tersebut, maka diberlakukanlah pola kontrak karya. Pada masa pertama kali kontrak karya diterapkan di Indonesia, pembuat isi dari kontrak karya adalah orang asing, yaitu Bob Duke. Oleh karena itu sudah jelas bahwa yang tertuang dalam kontrak karya menunjukkan dominansi dan supremasi kontraktor yang dalam hal ini adalah perusahaan penanaman modal asing. Namun, hal tersebut dianggap wajar dan disetujui oleh pemerintah demi kepentingan pembangunan bangsa. Berdasarkan hal tersebut, penulis berpandangan bahwa jika suatu persetujuan telah disepakati, maka ada keadilan yang dirasakan oleh kedua pihak. Jika dilihat pada kasus PT Koba Tin, maka pandangan mengenai keadilan dapat dirasakan karena kedua pihak saling membutuhkan satu sama lain. Pemerintah memerlukan segera modal dan pengolahan sumber daya alam Indonesia agar pembangunan nasional dapat segera terwujud. Di sisi lain, kontraktor atau perusahaan bertujuan agar dapat memperoleh keuntungan yang sebesar-besarnya dari pengusahaan sumber daya tersebut. Jadi, posisi tawar dari kepentingan kedua pihak cukup adil. Selain itu, Pada sisi kepastian hukum, dalam kontrak karya PT Koba Tin jelas disebutkan bahwa jangka waktu periode produksi adalah 30 tahun, namun jangka waktu perpanjangan kontrak karya tersebut tidak jelas disebutkan. Akan tetapi di dalam kontrak disebutkan bahwa pemerintah wajib untuk mempertimbangkan segala permohonan perpanjangan kontrak yang diajukan oleh perusahaan. Sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa pemilik kuasa pertambangan eksploitasi, menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967, dapat mengeksploitasi tambang di Indonesia selama 30 tahun dan dapat diperpanjang selama 2 x 10 tahun. Namun ketentuan ini tidak disebutkan kepada pemilik kuasa

pertambangan melalui kontrak karya. Seharusnya, di dalam kontrak harus juga disebutkan berapa kali jangka waktu PT Koba Tin dapat memperpanjang kontraknya. Kenyataannya, hal tersebut tidak dicantumkan dalam kontrak karya PT Koba Tin, seperti halnya pada kontrak karya PT Freeport Indonesia dengan Pemerintah Indonesia. Kemudian apabila kita melihat dari segi manfaat dengan memperhatikan fakta-fakta dilapangan, maka dalam kasus sengketa PT Koba Tin ini diketahui bahwa PT Koba Tin cenderung hanya memberikan manfaat kepada salah satu pihak, yaitu PT Koba Tin itu sendiri dengan para pemegang sahamnya dan tidak memberi manfaat kepada pihak lain yaitu pemerintah dan rakyat Indonesia. Dengan demikian, maka dapat diambil kesimpulan bahwa alasan kerugian perusahaan dapat dijadikan dasar untuk mengakhiri dan/atau menolak permohonan perpanjangan kontrak karya PT Koba Tin, karena jelas bahwa tujuan dari kontrak karya tersebut adalah untuk memberi keuntungan yang sebesar-besarnya bagi kedua belah pihak dan kerugian tersebut dapat dikatakan tidak memberikan manfaat bagi rakyat Indonesia seperti yang diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar dan isi kontrak karya itu sendiri. Kemudian, laporan meruginya PT Koba Tin secara finansial dianggap sebagai suatu kejanggalan dan terjadi akibat tindakan yang beritikad tidak baik. Oleh karena itu, pengakhiran kontrak karrya PT Koba Tin perlu dilakukan. Selain itu, keputusan pemerintah untuk mengakhiri dan/atau menolak permohonan perpanjangan kontrak karya tersebut adalah bukan merupakan perbuatan yang melanggar hak-hak PT Koba Tin, karena pada kontrak karya tidak disebutkan secara jelas jangka waktu perpanjangan bagi perusahaan, dan seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, jangka waktu 2 x 10 tahun perpanjangan untuk pemilik kuasa pertambangan eksploitasi yang tercantum pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 adalah berbeda dengan jangka waktu ekploitasi melalui kontrak karya. Saran Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, terjadi kejanggalan atas meruginya PT Koba tin dan timbul dugaan bahwa kerugian tersebut terjadi atas tindakan yang bertikad tidak baik. Oleh karena itu, penulis menyarankan agar dugaan tersebut diusut sampai tuntas. Karena apabila benar terbukti, maka perbuatan tersebut merupakan perbuatan yang sangat merugikan negara dan rakyat Indonesia. Untuk itu perlu diberikan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selain itu, dengan telah diundangkannya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Mineral dan Batubara, maka sistem kontrak karya tidak diberlakukan lagi dan berubah menjadi izin, yaitu Izin Usaha Pertambangan (IUP). Namun, kontrak karya yang telah ada sebelumnya tetap diberlakukan sampai selesai masa kontraknya. Namun, Undang-Undang tersebut juga mengamanatkan untuk melakukan renegosiasi kontrak agar substansinya dapat disesuaikan dengan undang-undang apabila terjadi perbedaan. Untuk itu, agar semakin banyak manfaat yang didapatkan oleh rakyat Indonesia, penerapan Undang-Undang tersebut harus dilakukan seoptimal mungkin dan pemerintah harus mempunyai posisi tawar yang kuat dalam renegosiasi kontrak karya. Pemerintah seharusnya tidak perlu lagi memberikan kesempatan perpanjangan kepada perusahaan asing yang melakukan pengusahaan pertambangan di Indonesia apabila perusahaan negara sudah dapat mengerjakan sendiri semua hal yang diperlukan dalam pengusahaan pertambangan di Indonesia.

REFERENSI 1. BUKU Badrulzaman, Mariam Darus, Aneka Hukum Bisnis. Bandung: Alumni, 1994. _______, Mariam Darus dkk. Kompilasi Hukum Perikatan. Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2001. Harmoko, Agus Yudha. Hukum Perjanjian Asas Proporsionalitas Dalam Kontrak Komersial. Yogyakarta: LaksBang Mediatama, 2008. Hijma, Jaap. The Netherlands New Civil Code. Jakarta: National Legal Reform Program, 2010. Pound, Roscoe. Pengantar Filsafat Hukum. Jakarta: Bhratara, 1962. Salim H.S. Hukum Pertambangan di Indonesia. Jakarta: Rajawali Pers, 2012. Soekanto, Soerjono. Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat. Jakarta: Rajawali Pers, 2007. Soekanto, Soerjono. Pengantar Penelitian Hukum. Jakarta: UI Press, 1986. Soemitro, Ronny Hanitijo. Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1998. Trihastuti, Nanik. Hukum Kontrak Karya: Pola Kerjasama Pengusahaan Pertambangan Indonesia. Malang: Setara Press, 2011. 2. ARTIKEL, JURNAL, MAJALAH, KAMUS, WAWANCARA Batubara, Marwan. wawancara dengan penulis, kediaman Marwan Batubara, Jakarta, 3 Juni 2015 Alan Schwartz, Robert E Scott, “Contract Theory and the Limits of Contract Law,” The Yale Law Journal, Paper 308, vol. 113, no. 541 (2003), hlm. 543. Azahery Insan Kamil, Pandji Ndaru Sonatra, Nico Pratama, “Hukum Kontrak Dalam Perspektif Komparatif (Menyorot Perjanjian Bernama Dengan Perjanjian Tidak Bernama),” Jurnal Serambi Hukum, vol. 08, no. 02 (Agustus 2014), hlm 139. Sefriani, “Imunitas Negara Asing Di Depan Pengadilan Nasional Dalam Kasus Pelanggaran HAM Yang Berat Konsekuensi Hukum Jus Cogens Terhadap Imunitas Negara,” Jurnal Hukum, vol. 17, no. 1 (Januari 2010), hlm. 25. Tarja Sarmi-Tolonen, “Law and Language in Partnership and Conflict,”A Special Issue of the Lapland Law Review, vol. 1, no. 1 (Mei 2011), hlm. 10.

3. MEDIA ONLINE Anonim. “Informasi Mineral & Batubara” (on-line). tersedia di www: http://www.tekmira.esdm.go.id/data/Timah/ulasan.asp?xdir=Timah&commId=31&comm=Tima h. (23 Maret 2015) Anonim. “Kontrak Koba Tin tidak diperpanjang” (on-line). tersedia di www: http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5242c7488e717/kontrak-koba-tin-tak-diperpanjang (23 Juni 2014) Anonim. “Manfaat timah” (on-line). tersedia di www: http://libratama.com/manfaat-timah/ (23 Maret 2015) Anonim. “menggugat perpanjangan kontrak koba tin” (on-line). tersedia di www: nasional.sindonews.com/.../menggugat-perpanjangan-kontrak-koba-tin (23 Juni 2014) Anonim. “Metode Penelitian Hukum Normatif” (on-line). tersedia di www: https://lawmetha.com/tag/soerjono-soekanto/ (29 Juli 2015) Anonim, “Tahapan Kegiatan Pertambangan” (on-line). tersedia di www: http://ilmugeologitambang.com/tahapan-kegiatan-tambang-atau-pertambangan.html (28 Juli 2015) Anonim, “Tahapan Kegiatan Pertambangan” (on-line). tersedia di www: http://ilmugeologitambang.com/tahapan-kegiatan-tambang-atau-pertambangan.html (28 Juli 2015) Hana. “Sengketa PT Koba Tin dan Pemerintah Indonesia” (on-line). tersedia di www: http://infotambang.com/sengketa-pt-koba-tin-dan-pemerintah-indonesia-p465-1.htm (23 Juni 2014) Iluka Resources Ltd.. Dapat diakses di www: http://fonolive.com/b/au/perth//807247/iluka-resourceslimited (diakses 7 Juli 2015)

Kusuma, Adriana Nina & Jensen Fergus.,, “Koba Tin to seek arbitration if Indonesia scraps mining permit” (on-line). tersedia di www: http://www.reuters.com/article/2013/09/19/kobatinindonesia-idUSL3N0HF27N20130919 (9 Juli 2015) Sandi, Ayu Prima. “Pemerintah Tak Perpanjang Kontrak Koba Tin” (on-line). Tersedia di www: http://bisnis.tempo.co/read/news/2013/09/24/090516275/Pemerintah-Tak-Perpanjang-KontrakKoba-Tin (23 Juni 2014) Saptono, Prianto Budi. “Kontrak Karya” (on-line). tersedia di www: http://www.transformasi.net/articles/read/143/kontrak-karya.html (27 Juli 2015) 4. SKRIPSI, TESIS, DAN DISERTASI Toni Rico Siahaan, “Penyesuaian Isi Kontrak Karya Terkait Dengan Penggunaan Jasa Pertambangan.” Skripsi Sarjana Hukum Universitas Indonesia, 2008. Yudha Bakti Ardhiwisastra, “Perkembangan Penerapan Imunitas Kedaulatan Negara dalam Penyelesaian di Forum Pengadilan: Studi perbandingan atas praktek Indonesia di Forum Pengadilan Asing.” Disertasi, Universitas Padjajaran, 1995, Tidak Dipublikasi), hlm. 442.

5. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral. Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral tentang Pedoman Pemrosesan Permohonan Kontrak Karya dan Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batu Bara dalam Rangka Penanaman Modal Asing. Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral No. 1614 Tahun 2004 ______ Keputusan Menteri Pertambangan dan Energi Nomor 1409.K/201/M.PE/1996 tentang Tata Cara Pengajuan Pemrosesan Pemberian Kuasa Pertambangan, Izin Prinsip, Kontrak Karya dan Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batu Bara ______ Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral tentang Pedoman Teknis Menyelenggarakan Tugas Pemerintahan di Bidang Pertambangan Umum. Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral No. 1453 K/29/MEM/2000 ______ Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral tentang Pedoman Teknis Menyelenggarakan Tugas Pemerintahan di Bidang Pertambangan Umum. Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral No. 1453 K/29/MEM/2000 ______ Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral tentang Pengakhiran Kontrak Karya antara Pemerintah Republik Indonesia dan PT Koba Tin di Daerah Kabupaten Bangka Tengah dan Bangka Selatan, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral No. 3367 K/30/MEM/2013 ______ Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral tentang Pembentukan Tim Independen Evaluasi Kontrak Karya PT Koba Tin. Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral No. 1804 K/73/MEM/2013 Indonesia. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. ______ Undang-Undang tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan. Undang-Undang No. 11 Tahun 1967. ______ Undang-Undang tentang Mineral dan Batubara. Undang-Undang No. 4 Tahun 2009. ______ Undang-Undang tentang Perjanjian Internasional. Undang-Undang No, 24 Tahun 2000. ______ Peraturan Pemerintah tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan. Peraturan Pemerintah No. 32 Tahun 1969. ______ Peraturan Pemerintah tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan batubara. Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2010. ______ Peraturan Pemerintah tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1969 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pertambangan. Peraturan Pemerintah No. 75 Tahun 2001. ______ Peraturan Pemerintah tentang Penggolongan Bahan-Bahan Galian. Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 1980.

RIWAYAT PENULIS Nama lengkap penulis yaitu Rangga Putra Wili Andy, lahir di Jakarta pada tanggal 17 Maret 1992. Penulis menamatkan pendidikan S1 di Binus University jurusan Hukum Bisnis pada tahun 2015.