Pengajar : Margono Dwi SusiloBagus Widodo-

Pengajar :

Margono Dwi SusiloBagus Widodo-

PENGERTIAN LELANG Lelang adalah penjualan barang yang terbuka untuk umum dengan penawaran harga secara tertulis dan/atau lisan yang semakin meningkat atau menurun untuk mencapai harga tertinggi, yang didahului dengan Pengumuman Lelang. Pasal 1 angka 1 PMK No.93/PMK.06/2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang

PENGERTIAN Istilah organisasi berasal dari bahasa Yunani, yaitu “Organon” yang berarti alat, bagian, anggota atau badan. Sedangkan menurut Indonesia (KBBI)

Kamus

Besar

Bahasa

Organisasi:

adalah kesatuan (susunan) yang terdiri atas bagian-bagian (orang) dalam perkumpulan untuk mencapai tujuan tertentu; Kelompok kerja sama antara orang-orang yang diadakan untuk mencapai tujuan bersama.

ORGANISASI MENURUT PARA AHLI •

•

•

•

•

1.Prof Dr. Sondang P. Siagian, mendefinisikan “organisasi ialah setiap bentuk persekutuan antara dua orang atau lebih yang bekerja bersama serta secara formal terikat dalam rangka pencapaian suatu tujuan yang telah ditentukan dalam ikatan yang mana terdapat seseorang / beberapa orang yang disebut atasan dan seorang / sekelompok orang yang disebut dengan bawahan.” 2.Drs. Malayu S.P Hasibuan mengatakan “organisasi ialah suatu sistem perserikatan formal, berstruktur dan terkoordinasi dari sekelompok yang bekerja sama dalam mencapai tujuan tertentu. Organisasi hanya merupakan alat dan wadah saja.” 3. Prof. Dr. Mr Pradjudi Armosudiro mengatakan “organisasi adalah struktur pembagian kerja dan struktur tata hubungan kerja antara sekelompok orang pemegang posisi yang bekerjasama secara tertentu untuk bersama-sama mencapai tujuan tertentu. 4. James D Mooney berpendapat bahwa “Organization is the form of every human, association for the assignment of common purpose” atau organisasi adalah setiap bentuk kerjasama untuk pencapaian suatu tujuan bersama. 5. Chester L Bernard (1938) mengatakan bahwa “Organisasi adalah system kerjasama antara dua orang atau lebih ( Define organization as a system of cooperative of two or more persons) yang sama-sama memiliki visi dan misi yang 4 sama.

CIRI-CIRI ORGANISASI • Adapun ciri-ciri dari organisasi adalah – Adanya komponen ( atasan dan bawahan) – Adanya kerja sama (cooperative yang berstruktur dari sekelompok orang) – Adanya tujuan – Adanya sasaran – Adanya keterikatan format dan tata tertib yang harus ditaati – Adanya pendelegasian wewenang dan koordinasi tugas-tugas 5

DEFINISI ADMINISTRASI •

•

•

Administrasi dalam arti sempit. Menurut Soewarno Handayaningrat mengatakan “Administrasi secara sempit berasal dari kata Administratie (bahasa Belanda) yaitu meliputi kegiatan catat-mencatat, surat-menyurat, pembukuan ringan, ketik-mengetik, agenda dan sebagainya yang bersifat teknis ketatausahaan”(1988:2). ULBERT SILALAHI (2008). Administrasi secara sempit didefinisikan sebagain penyusunan dan pencatatan data dan informasi secara sistematis baik internal maupun eksternal dengan maksud menyediakan keterangan serta memudahkan untuk memperoleh kembali baik sebagian maupun menyeluruh. Pengertian administrasi secara sempit ini lebih dikenal dengan istilah Tata Usaha. Administrasi dalam arti luas. Menurut The Liang Gie mengatakan “Administrasi secara luas adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh sekelompok orang dalam suatu kerjasama untuk mencapai tujuan tertentu”(1980:9). Administrasi secara luas dapat disimpulkan pada dasarnya semua mengandung unsur pokok yang sama yaitu adanya kegiatan tertentu, adanya manusia yang melakukan kerjasama serta mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya. 6

DEFINISI ADMINISTRASI Kegiatan tatausaha dapat dirangkum dalam tiga kelompok, yaitu: 1. Korespondensi (correspondence) atau surat-menyurat yaitu rangkaian aktivitas yang berkenaan dengan pengiriman informasi secara tertulis mulai dari penyusunan, penulisan sampai dengan pengiriman informasi hingga sampai kepada pihak yang dituju. 2. Ekspedisi (expedition), yaitu aktivitas mencatat setiap informasi yang dikirim atau diterima, baik untuk kepentingan intern maupun ekstern. 3. Pengarsipan (filing), yaitu suatu proses pengaturan dan penyimpanan informasi secara sistematis sehingga dapat dengan mudah dan cepat ditemukan setiap diperlukan. 7

DEFINISI ADMINISTRASI SONDANG P. SIAGIAN (1994 :3) “Keseluruhan Proses pelaksanaan kegiatan yang dilakukan oleh dua orang atau lebih yang terlibat dalam suatu bentuk usaha bersama demi tercapainya tujuan yang telah ditentukan sebelumnya” LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA “Keseluruhan proses kerja sama dua orang atau lebih melalui cara-cara tertentu untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya”

8

UNSUR ADMINISTRASI a. Administrasi adalah suatu proses b. Adanya dua orang atau lebih yang terlibat c. Pelaksanaan kegiatan tertentu d. Kemampuan untuk bekerja sama e. Adanya pembagian tugas f. Adanya tujuan yang telah ditentukan sebelumnya 9

PENGERTIAN MANAGEMEN kata manajemen berasal dari bahasa inggris, "Manage" yang memiliki arti mengelola/ mengurus, mengendalikan, mengusahakan dan juga memimpin. Manajemen adalah Sebuah proses dalam rangka untuk mencapai suatu tujuan organisasi dengan cara bekerja secara bersama sama dengan orang - orang dan sumber daya yang dimiliki organisasi

10

Hubungan administrasi, organisasi dan managemen • Ada beberapa orang yang beranggapan bahwa sesungguhnya administrasi dan manajemen adalah sama, hanya saja istilah administrasi digunakan pada badan / organisasi pemerintah, sedangkan istilah manajemen dipergunakan untuk organisasi swasta. Administrator sama artinya dengan manajer, tetapi organisasi untuk pemerintah. • Kepemimpinan merupakan arti dari manajemen • Melalui manajemen semua kegiatan di koordinir dan diarahkan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan oleh organisasi. • Administrasi merupakan suatu kegiatan pelayanan, termasuk di dalam kegiatan administrasi adalah kegiatan pengelolaan atau manajemen administrasi dapat dilaksanakan di dalam atau diluar organisasi (formal). • Organisasi (formal) merupakan tempat dilaksanakannya kegiatan administrasi. 11

Pengertian Administrasi Lelang “Seluruh proses kerja sama dari pegawai-pegawai dengan cara-cara tertentu untuk memberikan pelayanan lelang yang efektif dan efisien ” 12

1. Administrasi non teknis, yang meliputi : a. Kepegawaian, antara lain kenaikan pangkat, cuti, dll b. Keuangan, baik rutin maupun hasil lelang; c. Rumah tangga, seperti perlengkapan d. Pendukung, seperti pengarsipan 2. Administrasi teknis, yang meliputi : a. Permintaan lelang b. Pemeriksaan berkas dan kelengkapannya

c. Laporan-laporan terkait lelang

13

DASAR HUKUM a. b. c. d.

e.

f.

g. h. i.

Vendu Reglement (S. 1908 No. 189) Vendu Instructie (S.1908 No.190) PP No. 1 Tahun 2013 Pasal 1 Ayat 2 (d) dan lampiran hal. 3 -8 PMK No.93/PMK.06/2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang jo. PMK No. 106/PMK.06/2013 tentang Perubahan PMK No. 93/PMK.06/2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang PMK No.174/PMK.06/2010 tentang Pejabat Lelang Kelas I jo. PMK No. 158/PMK.06/2013 tentang Perubahan Atas PMK No. 174/PMK.06/2010 tentang Pejabat Lelang Kelas I. PMK No.176/PMK.06/2010 tentang Balai Lelang jo. PMK No. 160/PMK.06/2013 tentang Perubahan atas PMK No. 176/PMK.06/2010 tentang Balai Lelang Peraturan Dirjen KN No.06/KN/2009 tentang Pedoman Administrasi Perkantoran dan Pelaporan Lelang oleh KPKNL Per. Dirjen KN No. 06/KN/2013 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Lelang Keputusan Dirjen KN No. 157/KN/2013 tentang Pembakuan Laporan Kinerja di Lingkungan DJKN 14

ADMINISTRASI TEKNIS OPERASIONAL Ada 3 (Tiga) Tahapan Yaitu :

1

Administrasi Persiapan Lelang

2

Administrasi Pelaksanaan Lelang

3

Administrasi Setelah Lelang

15

1 Adminstrasi Persiapan Lelang

Permohonan Lelang harus diajukan secara tertulis oleh Penjual/Pemilik Barang kepada :

A. Kepala KPKNL, untuk Lelang Eksekusi, Noneksekusi Wajib dan Non Eksekusi Sukarela B. Pemimpin Balai Lelang/Pejabat Lelang Kelas II, untuk lelang non eksekusi sukarela. dengan dilengkapi dokumen persyaratan lelang yang bersifat umum dan khusus.

16

Dokumen Persyaratan Lelang yang Bersifat Umum

1.

2. 3.

4.

5.

Dokumen persyaratan lelang yang bersifat umum untuk semua jenis lelang terdiri dari: salinan/fotokopi Surat Keputusan Penunjukan Penjual, kecuali Pemohon Lelang adalah perorangan, atau Perjanjian/Surat Kuasa penunjukan Balai Lelang sebagai pihak Penjual; daftar barang yang akan dilelang; surat persetujuan dari pemegang Hak Pengelolaan, dalam hal objek lelang berupa tanah dan/atau bangunan dengan dokumen kepemilikan Hak Guna Bangunan atau Hak Pakai di atas tanah Hak Pengelolaan; informasi tertulis yang diperlukan untuk penyerahan/penyetoran hasil bersih lelang berupa: a. data yang diperlukan untuk pengisian Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP) sekurang-kurangnya meliputi kode satker Pemohon Lelang, kode Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN), Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), kode Mata Anggaran Penerimaan (MAP), apabila hasil bersih lelang sesuai ketentuan harus disetorkan langsung ke Kas Negara oleh Bendahara Penerimaan; atau b. nomor rekening Pemohon Lelang, apabila hasil bersih harus disetorkan ke Pemohon Lelang. syarat lelang tambahan dari Penjual/Pemilik Barang (apabila ada), sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, antara lain: a. jangka waktu bagi Peserta Lelang untuk melihat, meneliti secara fisik barang yang akan dilelang; b. jangka waktu pengambilan barang oleh Pembeli; dan/atau c. jadwal penjelasan lelang kepada Peserta Lelang sebelum 17 pelaksanaan lelang {aanwijzing).

Dokumen Persyaratan Lelang yang Bersifat Khusus Lelang Eksekusi Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN), terdiri dari: 1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8)

salinan/fotokopi Pernyataan Bersama/Penetapan Jumlah Piutang Negara; salinan/fotokopi Surat Paksa; salinan/fotokopi Surat Perintah Penyitaan; salinan/fotokopi Berita Acara Sita; salinan/fotokopi Surat Perintah Penjualan Barang Sitaan; salinan/fotokopi Perincian Hutang; salinan/fotokopi Surat Pemberitahuan Lelang kepada Penanggung Hutang/Penjamin Hutang; dan asli/fotokopi bukti kepemilikan/hak atas barang yang akan dilelang atau khusus lelang harta kekayaan selain agunan, apabila bukti kepemilikan/hak tidak dikuasai, harus ada surat pernyataan dari Kepala Seksi Piutang Negara bahwa barangbarang tersebut tidak disertai bukti kepemilikan/hak dengan menyebutkan alasannya. 18

Dokumen Persyaratan Lelang yang Bersifat Khusus Lelang Eksekusi Pengadilan terdiri dari: 1)salinan/fotokopi putusan dan/atau penetapan pengadilan; 2)salinan/fotokopi penetapan aanmaning/teguran kepada tereksekusi dari ketua pengadilan; 3)salinan/fotokopi penetapan sita oleh ketua pengadilan; 4)salinan/fotokopi Berita Acara Sita; 5)salinan/fotokopi Perincian Hutang/jumlah kewajiban 6)tereksekusi yang harus dipenuhi, kecuali untuk eksekusi pembagian harta gono-gini; 7)salinan/fotokopi Surat Pemberitahuan Lelang kepada termohon eksekusi; dan 8)asli dan/atau fotokopi bukti kepemilikan/hak apabila berdasarkan peraturan perundang-undangan diperlukan adanya bukti kepemilikan/hak, atau apabila bukti kepemilikan/hak tidak dikuasai, harus ada surat pernyataan/surat keterangan dari Penjual bahwa barangbarang tersebut tidak disertai bukti kepemilikan/hak dengan menyebutkan alasannya. 19

Dokumen Persyaratan Lelang yang Bersifat Khusus Lelang Eksekusi Pajak (Pajak Pemerintah Pusat/Daerah) terdiri dari: 1)Salinan /fotokopi Surat Tagihan Pajak/Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar/Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan/Surat Keputusan Pembetulan/Surat Keputusan Keberatan/putusan banding; 2)Salinan/fotokopi Surat Teguran; 3)Salinan/fotokopi Surat Paksa; 4)Salinan/fotokopi Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan; 5)Salinan/fotokopi Berita Acara Pelaksanaan Sita; 6)Perincian jumlah tagihan pajak yang terakhir dan biaya penagihan; dan 7)Asli dan/atau fotokopi bukti kepemilikan/hak apabilaberdasarkan peraturan perundang-undangan diperlukanadanya bukti kepemilikan/hak, atau apabila buktikepemilikan/hak tidak dikuasai, harus ada surat pernyataan/surat keterangan dari Penjual bahwa barang-barang tersebut tidak disertai bukti kepemilikan/hak dengan menyebutkan alasannya. 20

Dokumen Persyaratan Lelang yang Bersifat Khusus Lelang Eksekusi Harta Pailit terdiri dari: 1)Salinan/fotokopi putusan pailit dari Pengadilan Niaga; 2)Salinan/fotokopi daftar boedel pailit; 3)Surat pernyataan dari Balai Harta Peninggalan/kurator, sebagai pihak yang akan bertanggungjawab apabila terjadi gugatan perdata atau tuntutan pidana; 4)Asli dan/atau fotokopi bukti peralihan hak atau bukti/dokumen lain yang menyatakan aset merupakan milik Terpailit, dalam hal aset masih tertulis milik pihak ketiga; 5)Penetapan/keterangan dari Hakim Pengawas mengenai dimulainya keadaan insolvensi; 6)Asli dan/atau fotokopi bukti kepemilikan/hak apabila berdasarkan peraturan perundang-undangan diperlukan adanya bukti kepemilikan/hak, atau apabila bukti kepemilikan/hak tidak dikuasai, harus ada surat pernyataan/surat keterangan dari Penjual bahwa barang-barang tersebut tidak disertai bukti kepemilikan/hak dengan menyebutkan alasannya; dan 7)Surat persetujuan Hakim Pengawas bahwa boedel pailit dijual melalui lelang, dalam hal terhadap putusan pailit diajukan kasasi atau peninjauan kembali. 21

Dokumen Persyaratan Lelang yang Bersifat Khusus Lelang Eksekusi Pasal 6 Undang-Undang Hak Tanggungan (UUHT) terdiri dari: a. salinan/fotokopi Perjanjian Kredit; b. salinan/fotokopi Sertifikat Hak Tanggungan dan Akta Pemberian Hak Tanggungan; c. fotokopi sertifikat hak atas tanah yang dibebani Hak Tanggungan; d. salinan/fotokopi Perincian Hutang/jumlah kewajiban debitor yang harus dipenuhi; e. salinan/fotokopi bukti bahwa: 1) debitor wanprestasi, antara lain surat-surat peringatan; 2) debitor telah pailit, antara lain berupa putusan pailit, dan/atau penetapan insolvensi (dalam hal Pemohon Lelang kreditor separatis); atau 3) debitor merupakan Bank Dalam Likuidasi, Bank Beku Operasional, Bank Beku Kegiatan Usaha, atau Eks BPPN; f. surat pernyataan dari kreditor selaku Pemohon Lelang yang isinya akan bertanggung jawab apabila terjadi gugatan perdata dan/atau tuntutan pidana; g. salinan/fotokopi surat pemberitahuan rencana pelaksanaan lelang kepada debitor oleh kreditor, yang diserahkan ke KPKNL sebelum lelang dilaksanakan, kecuali debitor Hak Tanggungan adalah Bank Dalam Likuidasi, Bank Beku Operasional, Bank Beku Kegiatan Usaha, atau Eks BPPN; dan h. surat pernyataan dari kreditor selaku Pemohon Lelang yang isinya menyatakan bahwa nilai limit ditetapkan berdasarkan hasil penilaian dari Penilai dengan menyebutkan nama Penilai, nomor, dan tanggal laporan penilaian, dalam hal: 1) bank kreditor akan ikut menjadi Peserta Lelang; atau 22 2) nilai limit paling sedikit Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

Dokumen Persyaratan Lelang yang Bersifat Khusus Lelang Eksekusi Benda Sitaan Pasal 45 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana terdiri dari: a. Salinan/fotokopi Surat Izin Penyitaan dari Pengadilan; b. Salinan/fotokopi Surat Perintah Penyitaan; c. Salinan/fotokopi Berita Acara Sita; d. Persetujuan dari tersangka/kuasanya atau Surat Pemberitahuan Lelang kepada tersangka; e. Izin Lelang dari Ketua Pengadilan atau Ketua Majelis Hakim yang menyidangkan perkara, apabila perkara sudah dilimpahkan ke Pengadilan; dan f. Asli dan/atau fotokopi bukti kepemilikan/hak apabila berdasarkan peraturan perundang-undangan diperlukan adanya bukti kepemilikan/hak, atau apabila bukti kepemilikan/hak tidak dikuasai, harus ada surat pernyataan/surat keterangan dari Penjual bahwa barang-barang tersebut tidak disertai bukti kepemilikan/hak dengan menyebutkan alasannya. 23

Dokumen Persyaratan Lelang yang Bersifat Khusus Lelang Eksekusi Barang Rampasan terdiri dari: a. Salinan/fotokopi Putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap; b. Salinan/fotokopi Surat Perintah Penyitaan; c. Salinan/fotokopi Berita Acara Sita; d. Salinan/fotokopi Surat Perintah Lelang dari Kejaksaan/Oditurat Militer/ Komisi Pemberantasan Korupsi; dan e. Asli dan/atau fotokopi bukti kepemilikan/hak apabila berdasarkan peraturan perundang-undangan diperlukan adanya bukti kepemilikan/hak, atau apabila bukti kepemilikan/hak tidak dikuasai, harus ada surat pernyataan/surat keterangan dari Penjual bahwa barang-barang tersebut tidak disertai bukti kepemilikan/hak dengan menyebutkan alasannya.

24

Dokumen Persyaratan Lelang yang Bersifat Khusus Lelang Eksekusi Jaminan Fidusia terdiri dari: a. Salinan/fotokopi Perjanjian Pokok; b. Salinan/fotokopi Sertifikat Jaminan Fidusia dan Akta Jaminan Fidusia; c. Salinan/fotokopi Perincian Hutang/jumlah kewajiban debitor yang harus dipenuhi; d. Salinan/fotokopi bukti bahwa: 1) debitor wanprestasi, antara lain surat-surat peringatan; atau 2} debitor telah pailit, antara lain putusan pailit, dan/atau penetapan insolvensi (dalam hal Pemohon Lelang kreditor separatis); e. Surat pernyataan/surat keterangan dari Penjual bahwa barang yang akan dilelang dalam penguasaan Penjual; f. Surat pernyataan dari kreditor selaku Pemohon Lelang yang isinya akan bertanggung jawab apabila terjadi gugatan; g. Asli dan/atau fotokopi bukti kepemilikan/hak; dan h. Salinan/fotokopi surat pemberitahuan rencana pelaksanaan lelang kepada debitor oleh kreditor, yang diserahkan ke KPKNL sebelum 25 lelang dilaksanakan.

Dokumen Persyaratan Lelang yang Bersifat Khusus Lelang Eksekusi Barang Yang Dinyatakan Tidak Dikuasai/Barang Yang Dikuasai Negara Direktorat Jenderal Bea dan Cukai terdiri dari: a. Salinan/fotokopi Surat Keputusan/Penetapan Kepala Kantor Pelayanan Bea dan Cukai tentang Barang Yang Dinyatakan Tidak Dikuasai/Barang Yang Dikuasai Negara; b. Salinan/fotokopi Keputusan Kepala Kantor Pelayanan Bea dan Cukai tentang Penjualan Barang Yang Dinyatakan Tidak Dikuasai/Barang Yang Dikuasai Negara; c. Salinan/fotokopi Surat Keputusan Pembentukan Panitia Lelang; dan d. Asli dan/atau fotokopi bukti kepemilikan/hak apabila berdasarkan peraturan perundang-undangan diperlukan adanya bukti kepemilikan/hak, atau apabila bukti kepemilikan/hak tidak dikuasai, harus ada surat pernyataan/surat keterangan dari Penjual bahwa barang-barang tersebut tidak disertai bukti kepemilikan/hak dengan menyebutkan alasannya. 26

Dokumen Persyaratan Lelang yang Bersifat Khusus Lelang Eksekusi Barang Temuan terdiri dari: a. Salinan /fotokopi Berita Acara Barang Temuan; b. Salinan/fotokopi pengumuman barang temuan; c. Salinan/ fotokopi Surat Keputusan Penjualan Barang Temuan; dan d. Asli dan/atau fotokopi bukti kepemilikan/hak apabila berdasarkan peraturan perundang-undangan diperlukan adanya bukti kepemilikan/hak, atau apabila bukti kepemilikan/hak tidak dikuasai, harus ada pernyataan tertulis/ surat keterangan dari Penjual bahwa barang-barang tersebut tidak disertai bukti kepemilikan/hak dengan menyebutkan alasannya.

27

Dokumen Persyaratan Lelang yang Bersifat Khusus Lelang Eksekusi Gadai terdiri dari: a. salinan/fotokopi Perjanjian UtangPiutang/Perjanjian Kredit; b. salinan/fotokopi Perjanjian Gadai/Akta Gadai; c. salinan/fotokopi Perincian Hutang/jumlah kewajiban debitor yang harus dipenuhi; d. salinan/fotokopi bukti bahwa: 1} debitor wanprestasi, antara lain surat-surat peringatan; atau 2) debitor telah pailit, antara lain putusan pailit, dan/atau penetapan insolvensi (dalam hal Pemohon Lelang kreditor separatis); e. asli dan/atau fotokopi bukti kepemilikan/hak apabila berdasarkan peraturan perundang-undangan diperlukan adanya bukti kepemilikan/hak, atau apabila bukti kepemilikan/hak tidak dikuasai, harus ada surat pernyataan/surat keterangan dari Penjual bahwa barang-barang tersebut tidak disertai bukti kepemilikan/hak dengan menyebutkan alasannya; dan f. salinan /fotokopi surat pemberitahuan rencana pelaksanaan lelang kepada debitor oleh kreditor, yang diserahkan ke KPKNL sebelum lelang dilaksanakan. 28

Dokumen Persyaratan Lelang yang Bersifat Khusus Lelang Eksekusi Benda Sitaan Pasal 18 ayat (2) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak PidanaKorupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 terdiri dari: a. salinan/fotokopi putusan pengadilan yang telah mempunyaikekuatan hukum tetap; b. salinan/fotokopi Surat Perintah Penyitaan; c. salinan/fotokopi Berita Acara Sita; d. salinan/fotokopi Surat Perintah Lelang dari Kejaksaan/Komisi Pemberantasan Korupsi; dan e. asli dan/atau fotokopi bukti kepemilikan/hak apabila berdasarkan peraturan perundang-undangan diperlukanadanya bukti kepemilikan/hak, atau apabila buktikepemilikan/hak tidak dikuasai, harus ada surat pernyataan/surat keterangan dari Penjual bahwa barang-barang tersebut tidak disertai bukti kepemilikan/hak dengan menyebutkan alasannya. 29

Dokumen Persyaratan Lelang yang Bersifat Khusus Lelang Noneksekusi Wajib Barang Milik Negara/Daerah terdiri dari: a. salinan/fotokopi Surat Persetujuan/Penetapan Penjualan dari Pengelola Barang; b. salinan/fotokopi Surat Keputusan tentang Pembentukan Panitia Penjualan Lelang; dan c. asli dan/atau fotokopi bukti kepemilikan/hak apabila berdasarkan peraturan perundang-undangan diperlukan adanya bukti kepemilikan, atau apabila bukti kepemilikan/hak tidak dikuasai harus ada pernyataan tertulis/surat keterangan dari Penjual bahwa barang-barang tersebut tidak disertai dengan bukti kepemilikan/hak dengan menyebutkan alasannya.

30

Dokumen Persyaratan Lelang yang Bersifat Khusus Lelang Noneksekusi Wajib Barang Milik BUMN/BUMD Nonpersero terdiri dari: a. salinan/fotokopi Surat Keputusan Persetujuan Penghapusan aset BUMN/BUMD Nonpersero dari Menteri yang berwenang/Gubernur/Bupati/Walikota/Dewan Komisaris; b. salinan/fotokopi Surat Persetujuan Presiden/DPR/DPRD, dalam hal peraturan perundang-undangan menentukan adanya persetujuan tersebut; c. salinan/fotokopi Surat Keputusan Penghapusan dari Direksi/Kepala Daerah; d. salinan/fotokopi Surat Keputusan tentang Pembentukan Panitia Penjualan Lelang; dan e. asli dan/atau fotokopi bukti kepemilikan/hak apabila berdasarkan peraturan perundang-undangan diperlukan adanya bukti kepemilikan/hak, atau apabila bukti kepemilikan/hak tidak dikuasai, harus ada pernyataan tertulis/surat keterangan dari Penjual bahwa barang-barang tersebut tidak disertai bukti kepemilikan/hak dengan menyebutkan alasannya. 31

Dokumen Persyaratan Lelang yang Bersifat Khusus Lelang Noneksekusi Wajib Barang Yang Menjadi Milik Negara Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (bukan penghapusan inventaris Bea dan Cukai) terdiri dari: a. salinan/fotokopi Keputusan Kepala Kantor Pelayanan Bea dan Cukai tentang Barang Yang Menjadi Milik Negara; b. salinan/fotokopi Surat Keputusan/Persetujuan Menteri Keuangan tentang Barang Yang Menjadi Milik Negara untuk dijual secara lelang; c. salinan/fotokopi Keputusan Kepala Kantor Pelayanan Bea dan Cukai tentang Penjualan Barang Yang Menjadi Milik Negara; d. salinan/fotokopi Surat Keputusan tentang Pembentukan Panitia Penjualan Lelang; dan e. asli dan/atau fotokopi bukti kepemilikan/hak apabila berdasarkan peraturan perundang-undangan diperlukan adanya bukti kepemilikan/hak, atau apabila bukti kepemilikan/hak tidak dikuasai, harus ada pernyataan tertulis/surat keterangan dari Penjual bahwa barang-barang tersebut tidak disertai bukti kepemilikan/hak dengan menyebutkan alasannya. 32

Dokumen Persyaratan Lelang yang Bersifat Khusus Lelang Noneksekusi Wajib Barang Gratiflkasi terdiri dari: a. salinan/fotokopi Keputusan /Surat Persetujuan/Penetapan Penjualan melalui Lelang dari Pengelola Barang; b. salinan/fotokopi Surat Keputusan tentang Pembentukan Panitia Penjualan Lelang; dan c. asli dan/atau fotokopi bukti kepemilikan/hak apabila berdasarkan peraturan perundang-undangan diperlukan adanya bukti kepemilikan, atau apabila bukti kepemilikan/hak tidak dikuasai harus ada pernyataan tertulis/surat keterangan dari Penjual bahwa barang-barang tersebut tidak disertai dengan bukti kepemilikan/hak dengan menyebutkan alasannya. 33

Dokumen Persyaratan Lelang yang Bersifat Khusus

Lelang Noneksekusi Wajib Aset Properti Barang Bongkaran Barang Milik Negara Karena Perbaikan (Renovasi, Rehabilitasi, atau Restorasi) terdiri dari: a. fotokopi persetujuan penjualan dari Pengelola Barang; dan b. salinan/fotokopi surat keputusan tentang pembentukan panitia penjualan lelang.

34

Dokumen Persyaratan Lelang yang Bersifat Khusus Lelang Noneksekusi Wajib Barang Habis Pakai Eks Pemilihan Umum terdiri dari: a. fotokopi persetujuan penjualan dari Pengelola Barang; b. salinan/fotokopi surat keputusan tentang pembentukan panitia penjualan lelang; dan c. salinan/fotokopi surat persetujuan penghapusan dari Arsip Nasional Republik Indonesia, khusus lelang formulir dan surat suara.

35

Dokumen Persyaratan Lelang yang Bersifat Khusus Lelang Noneksekusi Wajib Aset Tetap dan Barang Jaminan Diambil Alih (BJDA) Eks Bank Dalam Likuidasi (BDL) terdiri dari: a. salinan/fotokopi dokumen pelepasan hak atas tanah baik notariil maupun di bawah tangan dari pemegang hak kepada BDL dan/atau fotokopi Akta Kuasa Menjual dari pemilik asalkepada Tim Likuidasi; b. salinan/fotokopi Akta Kuasa Menjual dari Tim Likuidasi BDL kepada Menteri Keuangan (apabila ada); c. salinan/fotokopi Berita Acara Serah Terima Aset BDL dari Tim Likuidasi kepada Menteri Keuangan; d. salinan/fotokopi Daftar Aset Bank dalam Neraca Akhir Likuidasi; dan e. asli dan/atau fotokopi bukti kepemilikan/hak. 36

Dokumen Persyaratan Lelang yang Bersifat Khusus Lelang Noneksekusi Wajib Aset Eks Kelolaan PT Perusahaan Pengelola Aset (PPA) terdiri dari: a. salinan/fotokopi Berita Acara Serah Terima Aset eks. Kelolaan PT PPA kepada Menteri Keuangan. b. salinan/fotokopi dokumen pendukung peralihan status aset dalam hal aset bukan atas nama Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN); dan c. asli dan/atau fotokopi bukti kepemilikan/hak.

37

Dokumen Persyaratan Lelang yang Bersifat Khusus Lelang

Noneksekusi

Wajib Asset Settlement Obligor Penyelesaian Kewajiban Pemegang Saham (PKPS) Akta Pengakuan Utang (APU), terdiri dari: a. salinan/ fotokopi dokumen perjanjian penyerahan aset keMenteri Keuangan berikut kuasa untuk menjual dan kuasalainnya; b. salinan/ fotokopi Surat Keputusan Pembentukan PanitiaLelang; dan c. asli dan/atau fotokopi bukti kepemilikan/hak.

38

Dokumen Persyaratan Lelang yang Bersifat Khusus Lelang Noneksekusi Wajib Aset Inventaris Eks. BPPN terdiridari: a. salinan/fotokopi Berita Acara Hasil Inventarisasi dan Penilaian Tahun 2009; b. surat persetujuan penjualan aset dari Menteri Keuangan; dan c. Surat Keterangan dari polisi/instansi yang berwenang tentang asal usul kendaraan bermotor (khusus untuk objek lelang kendaraan bermotor).

39

Dokumen Persyaratan Lelang yang Bersifat Khusus Lelang Noneksekusi Wajib Aset Properti Eks BPPN terdiri dari: a. salinan/fotokopi dokumen pendukung peralihan aset dalam hal aset bukan atas nama BPPN atau bank; b. daftar nominatif aset properti eks BPPN; c. Kutipan Berita Acara Hasil Inventarisasi dan Penilaian terkait aset properti eks BPPN yang akan dilelang; dan d. asli dan/atau fotokopi bukti kepemilikan/hak.

40

Dokumen Persyaratan Lelang yang Bersifat Khusus Lelang Noneksekusi Wajib Balai Harta Peninggalan (BHP), atas Harta Peninggalan Tidak Terurus dan Harta Kekayaan Orang yang Dinyatakan Tidak Hadir terdiri dari: a. salinan/fotokopi penetapan atau putusan Pengadilan Negeri yang menyatakan tentang ketidakhadiran (untuk Harta Kekayaan Orang yang Dinyatakan Tidak Hadir); b. salinan/fotokopi Laporan resmi dari Lurah/Camat setempat tentang adanya orang yang meninggal tanpa ahli waris, atau adanya putusan pengadilan, atau adanya penolakan warisan dari ahli waris (untuk Harta Peninggalan Tidak Terurus); c. salinan/fotokopi pengumuman tentang Orang yang Dinyatakan Tidak Hadir /Orang yang meninggal tidak ada ahli waris atau si ahli waris menolak warisan; d. salinan/fotokopi ijin penjualan dari Pengadilan Negeri setempat dan Menteri Hukum dan HAM RI; e. surat pernyataan dari BHP yang ditetapkan akan bertanggungjawab apabila terjadi gugatan perdata atau tuntutan pidana; dan f. asli dan/atau fotokopi bukti kepemilikan/hak apabila berdasarkan peraturan perundang-undangan diperlukan adanya bukti kepemilikan/hak, atau apabila bukti kepemilikan/hak tidak dikuasai, harus ada surat pernyataan/surat keterangan dari Penjual bahwa barang- barang tersebut tidak disertai bukti kepemilikan/hak 41 dengan menyebutkan alasannya.

Dokumen Persyaratan Lelang yang Bersifat Khusus Lelang Noneksekusi Wajib Benda Berharga Muatan Kapal yang Tenggelam (BMKT) terdiri dari: a. salinan/fotokopi surat keputusan/persetujuan Menteri Keuangan tentang BMKT untuk dijual secara lelang, kecuali untuk BMKT yang diangkat sebelum ditetapkan PMK Nomor 184/PMK.06/2009; b. salinan/fotokopi surat keputusan Ketua Panitia Nasional BMKT tentang penetapan status BMKT sebagai Barang Dikuasai Negara; c. salinan/fotokopi surat keputusan Pembentukan Panitia Lelang; d. daftar barang yang akan dilelang berikut nilai limitnya; dan e. salinan/fotokopi surat keterangan dari Penjual mengenai asal barang yang akan dilelang.

42

Dokumen Persyaratan Lelang yang Bersifat Khusus Lelang Noneksekusi Wajib Aset Bank Indonesia terdiri dari: a. salinan/fotokopi surat keputusan penghapusan dari: 1)Gubernur Bank Indonesia untuk tanah dan/atau bangunan berupa gedung kantor; 2)Anggota Dewan Gubernur yang membawahkan bidang Iogistik untuk bangunan berupa rumah dinas dan/atau bangunan lainnya; 3)Pemimpin Satuan Kerja Pelaksana Category Management (CM) untuk inventaris dan inventaris rutin yang pengadaannya dilakukan oleh Pelaksana CM; 4)Pemimpin Bank Indonesia dan Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia (KPwBI) untuk inventaris dan inventaris rutin yang pengadaannya dilakukan oleh Kantor Bank Indonesia (KBI) dan KPwBI; 5)Pemimpin Bank Indonesia dan Kepala KPwBI untuk inventaris dan inventaris rutin yang pengadaannya dilakukan oleh Pelaksana CM dan dialokasikan kepada KBI dan KPwBI; atau 6)Anggota Dewan Gubernur yang membawahkan bidang penyelesaian aset untuk bangunan berupa rumah dinas atau bangunan lainnya yang dikelola oleh Satuan Kerja yang membidangi penyelesaian aset. b. salinan/fotokopi Surat Keputusan ten tang Panitia Lelang; dan c. asli dan/atau fotokopi bukti kepemilikan/hak. 43

Dokumen Persyaratan Lelang yang Bersifat Khusus

Lelang Noneksekusi Wajib Kayu dan Hasil Hutan Lainnya dari tangan pertama tidak memerlukan dokumen yang bersifat khusus.

44

Dokumen Persyaratan Lelang yang Bersifat Khusus Lelang Sukarela Barang Milik Swasta: a. surat pernyataan dari pemilik barang bahwa barang tidak dalam sengketa; b. surat persetujuan suami/istri Pemohon Lelang dalam hal objek lelang merupakan harta bersama; c. surat persetujuan/surat kuasa dari seluruh ahli waris (sesuai surat keterangan waris dari pejabat yang berwenang) dalam hal objek lelang merupakan boedel waris; d. asli dan/atau fotokopi bukti kepemilikan hak (kecuali untuk barang bergerak yang tidak memerlukan bukti kepemilikan hak); e. surat persetujuan dari RUPS/Komisaris/Pemilik sesuai dengan anggaran dasar, dalam hal objek lelang merupakan aset badan hukum; dan f. surat pernyataan dari Pemilik Barang/Penjual yang isinya menyatakan bahwa nilai limit tanah dan/atau bangunan ditetapkan berdasarkan hasil penilaian dari Penilai dengan menyebut nama Penilai, nomor, dan 45 tanggal laporan penilaian.

Dokumen Persyaratan Lelang yang Bersifat Khusus Lelang Sukarela aset BUMN/BUMD berbentuk Persero: a. salinan/fotokopi Surat Keputusan Persetujuan Penghapusan Barang dari Menteri Negara BUMN/Menteri Keuangan/Dewan Komisaris/Rapat Umum Pemegang Saham; b. salinan/fotokopi Surat Keputusan Penghapusan dari Direksi; c. salinan/fotokopi Surat Keputusan tentang Panitia Lelang; d. asli dan/atau fotokopi bukti kepemilikan/hak (kecuali untuk barang bergerak yang tidak memerlukan bukti kepemilikan hak); dan e. Surat pernyataan dari BUMN/BUMD yang isinya menyatakan bahwa nilai limit tanah dan/atau bangunan ditetapkan berdasarkan hasil penilaian dari Penilai dengan menyebut nama Penilai, nomor, dan tanggal laporan penilaian.

46

Dokumen Persyaratan Lelang yang Bersifat Khusus Lelang Sukarela aset milik Bank Dalam Likuidasi (atas permintaan Tim Likuidasi) : a. salinan/fotokopi Akta Notaris Risalah Rapat Umum PemegangSaham (RUPS) atau Penetapan Pengadilan Negeri perihal susunan anggota Tim Likuidasi; b. Surat Kuasa dari Rapat Umum Pemegang Saham kepada Ketua Tim Likuidasi untuk mewakili Tim Likuidasi sebagai Penjual (untuk Tim Likuidasi yang dibentuk oleh RUPS); c. asli dan/atau fotokopi bukti kepemilikan/hak; dan d. surat pernyataan dari Tim Likuidasi yang isinya menyatakan bahwa nilai limit tanah dan/atau bangunan ditetapkan berdasarkan hasil penilaian dari Penilai dengan menyebut nama Penilai, nomor, dan tanggal laporan penilaian.

47

Dokumen Persyaratan Lelang yang Bersifat Khusus Dalam hal objek lelang berupa saham, selain dokumen persyaratan lelang yang bersifat khusus sebagaimana Pasal 6, Pasal 7 dan Pasal 8 juga disyaratkan dokumen sebagai berikut: a. salinan/fotokopi Daftar Pemegang Saham atau Daftar Khusus; b. daftar saham yang akan dilelang, dibuat secara terinci dansekurangkurangnya memuat nama pemilik saham, jumlah saham, nominal saham, dan dasar hukum kepemilikan saham; c. asli bukti kepemilikan/surat saham untuk saham perseroan tertutup atau surat keterangan dari Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian (PT Kustodian Sentral Efek Indonesia, disingkat PT KSEI) bahwa saham tersebut ada sebagai saham perseroan terbuka; dan d. surat penyataan Pemohon Lelang bahwa saham yang akan dilelang telah diblokir yang didukung dengan surat keterangan dari PT KSEI untuk saham perseroan terbuka. 48

Legalitas Formal Subjek dan Objek Lelang a. b. c.

Dokumen persyaratan lelang yang berupa fotokopi harus dilegalisir atau diberi catatan “fotokopi sesuai dengan aslinya” oleh Pemohon Lelang; Kepala KPKNL Wajib meneliti kelengkapan dokumen persyaratan lelang dan legalitas formal subjek dan objek lelang; Kepala KPKNL tidak boleh menolak permohonan lelang yang diajukan kepadanya sepanjang dokumen persyaratan lelang sudah lengkap dan telah memenuhi legalitas formal subjek dan objek lelang (tidak ada perbedaan data, menunjukkan hukum-hukum antara subjek dengan objeknya sehingga meyakinkan PL)

Kepala KPKNL/Pejabat Lelang Kelas II wajib mengajukan surat permintaan penerbitan Surat Keterangan Pendaftaran Tanah (SKPT)/Surat Keterangan Tanah (SKT) kepada Kepala Kantor Pertanahan setempat apabila objek yang akan dilelang berupa tanah dan/atau bangunan paling lama sebelum pengumuman lelang.

49

Surat Keterangan Pendaftaran Tanah (SKPT) / Surat Keterangan Tanah (SKT)

Kepala KPKNL/Pejabat Lelang Kelas II wajib mengajukan surat permintaan penerbitan Surat Keterangan Pendaftaran Tanah (SKPT)/Surat Keterangan Tanah (SKT) kepada Kepala Kantor Pertanahan setempat apabila objek yang akan dilelang berupa tanah dan/atau bangunan paling lama sebelum pengumuman lelang.

50

Prosedur Permohonan dan Penetapan Hari dan Tanggal Lelang • Pemohon Lelang mengajukan permohonan lelang secara tertulis kepada Kepala Kantor, dengan dilampiri dokumen persyaratan lelang; • Kepala Kantor mendisposisikan kepada Kepala Seksi Pelayanan Lelang untuk melakukan penelitian kelengkapan berkas dokumen persyaratan lelang dan membuat laporan hasil penelitian kelengkapan berkas; • Dalam hal hasil penelitian kelengkapan berkas belum memenuhi persyaratan, Kepala Seksi Pelayanan Lelang membuat laporan hasil penelitian berkas kepada Kepala Kantor dengan dilampiri konsep surat permintaan kelengkapan dokumen persyaratan lelang kepada Pemohon Lelang; • Apabila dari hasil penelitian kelengkapan berkas telah memenuhi syarat, Seksi Pelayanan Lelang mencatat dalam Buku Register Permintaan Lelang, mengusulkan nama Pejabat Lelang Kelas I, dan konsep surat Penetapan Jadwal Lelang; 51

Prosedur Permohonan dan Penetapan Hari dan Tanggal Lelang 1. Kepala Seksi Pelayanan Lelang meneruskan dokumen persyaratan lelang kepada Pejabat Lelang Kelas I yang ditunjuk dan pegawai yang membantu tugas (pendamping) Pejabat Lelang Kelas I (apabila diperlukan); 2. Dalam hal terdapat Pemandu Lelang yang berasal dari pegawai KPKNL, surat tugas pemandu lelang dibuat bersama-sama dengan surat tugas Pejabat Lelang Kelas I; 3. Pejabat Lelang Kelas I meneliti legalitas formal subjek dan objek lelang serta dokumen persyaratan lelang, apabila masih ditemukan kesalahan formal dokumen persyaratan lelang, Pejabat Lelang Kelas I membuat konsep surat pemberitahuan kepada Pemohon Lelang; 4. Apabila dari hasil penelitian Pejabat Lelang Kelas I sudah sesuai dengan ketentuan, Pejabat Lelang Kelas I melengkapi dokumen persyaratan lelang berupa SKT (apabila dipersyaratkan) dan Nilai Limit serta bukti pengumuman lelang, yang telah disampaikan oleh Penjual selambat-selambatnya pada saat akan dimulainya pelaksanaan lelang. 5. Surat penetapan jadwal lelang berisi penetapan waktu dan tempat lelang, permintaan untuk melaksanakan pengumuman lelang dan menyampaikan bukti pengumuman kepada Kepala KPKNL, serta hal-hal lain seperti nilai limit. 52

Permohonan Lelang dengan Jasa Pra Lelang atau Pasca Lelang oleh Balai Lelang Jika memakai jasa Pra lelang dan atau Pasca lelang oleh Balai Lelang, nama Balai Lelang ybs harus disebutkan dalam surat permohonan lelang

53

Khusus Penetapan Lelang PUPN  Kepala Seksi Piutang Negara membuat nota dinas permohonan lelang kepada Kepala Kantor dengan dilampiri berkas dokumen persyaratan lelang;  Kepala Kantor mendisposisikan kepada Kepala Seksi Pelayanan Lelang untuk melakukan penelitian kelengkapan berkas dokumen persyaratan lelang dan membuat laporan hasil penelitian kelengkapan berkas;  Dalam hal hasil penelitian kelengkapan berkas belum memenuhi persyaratan, Kepala Seksi Pelayanan Lelang membuat laporan hasil penelitian berkas kepada Kepala Kantor dengan dilampiri konsep nota dinas permintaan kelengkapan berkas lelang kepada Kepala Seksi Piutang Negara;  Apabila dari hasil penelitian kelengkapan berkas telah memenuhi syarat, Seksi Pelayanan Lelang mencatat dalam Buku Register Permintaan Lelang, mengusulkan nama Pejabat Lelang Kelas I, dan konsep surat Penetapan Pelaksanaan Lelang kepada Kepala Seksi Piutang Negara;

54

Khusus Penetapan Lelang BMN di KPKNL  Kepala Sub Bagian Umum membuat nota dinas permohonan lelang kepada Kepala Kantor dengan dilampiri berkas dokumen persyaratan lelang;  Kepala Kantor mendisposisikan kepada Kepala Seksi Pelayanan Lelang untuk melakukan penelitian kelengkapan berkas dokumen persyaratan lelang dan membuat laporan hasil penelitian kelengkapan berkas;  Dalam hal hasil penelitian kelengkapan berkas belum memenuhi persyaratan, Kepala Seksi Pelayanan Lelang membuat laporan hasil penelitian berkas kepada Kepala Kantor dengan dilampiri konsep nota dinas permintaan kelengkapan berkas lelang kepada Kepala Sub Bagian Umum;  Apabila dari hasil penelitian kelengkapan berkas telah memenuhi syarat, Seksi Pelayanan Lelang mencatat dalam Buku Register Permintaan Lelang, mengusulkan nama Pejabat Lelang Kelas I, dan konsep surat Penetapan Pelaksanaan Lelang kepada Kepala Sub Bagian Umum; 55

 Kepala Seksi Pelayanan Lelang meneruskan dokumen persyaratan lelang kepada Pejabat Lelang Kelas I yang ditunjuk dan pegawai yang membantu tugas (pendamping/Asisten PL) Pejabat Lelang Kelas I (apabila diperlukan);  Dalam hal terdapat Pemandu Lelang yang berasal dari pegawai KPKNL, surat tugas pemandu lelang dibuat bersama-sama dengan surat tugas Pejabat Lelang Kelas I;  Pejabat Lelang Kelas I meneliti legalitas formal subjek dan objek lelang serta dokumen persyaratan lelang, apabila masih ditemukan kesalahan formal dokumen persyaratan lelang, Pejabat Lelang Kelas I membuat konsep surat pemberitahuan kepada Pemohon Lelang;  Apabila dari hasil penelitian Pejabat Lelang Kelas I sudah sesuai dengan ketentuan, Pejabat Lelang Kelas I melengkapi dokumen persyaratan lelang berupa SKT (apabila dipersyaratkan) dan Nilai Limit serta bukti pengumuman lelang, yang telah disampaikan oleh Penjual selambat-selambatnya pada saat akan dimulainya pelaksanaan lelang.56

PENGUMUMAN LELANG  Pengumuman Lelang paling sedikit memuat (Pasal 41 PMK 93/2010 juncto PMK 106/2013): a. identitas Penjual; b. hari, tanggal, waktu dan tempat pelaksanaan lelang dilaksanakan; c. jenis dan jumlah barang; d. lokasi, luas tanah, jenis hak atas tanah, dan ada/tidak adanya bangunan, khusus untuk barang tidak bergerak berupa tanah dan/atau bangunan; e. spesifikasi barang, khusus untuk barang bergerak; f. waktu dan tempat melihat barang yang akan dilelang; g. Jaminan Penawaran Lelang meliputi besaran, jangka waktu, cara dan tempat penyetoran, dalam hal dipersyaratkan adanya Jaminan Penawaran Lelang; h. Nilai Limit, kecuali Lelang Kayu dan Hasil Hutan Lainnya dari tangan pertama dan Lelang Noneksekusi Sukarela untuk barang bergerak; i. cara penawaran lelang; j. jangka waktu Kewajiban Pembayaran Lelang oleh Pembeli; dan k. alamat domain KPKNL/Pejabat Lelang Kelas II yang melaksanakan lelang 57 khusus untuk penawaran lelang melalui email. (ada perubahan di draft RPMK)

RALAT PENGUMUMAN LELANG Pengumuman Lelang yang sudah diterbitkan melalui surat kabar harian, atau melalui media lainnya, harus segera diralat apabila diketahui terdapat kekeliruan yang prinsipil. Ralat yang tidak diperkenankan adalah ralat yang sengaja dimaksudkan untuk tujuan sebagai berikut: a. mengubah besarnya Jaminan Penawaran Lelang; b. memajukan jam dan tanggal pelaksanaan lelang; c. memajukan batas waktu penyetoran/penyerahan Jaminan Penawaran Lelang; atau d. memindahkan lokasi dari tempat pelaksanaan lelang semula. e. Mengubah besarnya nilai limit (tambahan di RPMK) 58

Lampiran Surat Nomor: S/KN.7/2014 Tanggal Nopember 2014 LEMBAR REVIU PENGUMUMAN LELANG Pemohon Lelang Jenis lelang Tanggal lelang

KPKNL Pejabat Lelang Tanda tangan

: : :

a.

Identitas Penjual

Sesuai

Tidak sesuai

b.

1) Hari/tanggal lelang/waktu

Sesuai

Tidak sesuai

2) Tempat lelang

Sesuai

Tidak sesuai

1) Jenis barang

Sesuai

Tidak sesuai

2) Jumlah barang

Sesuai

Tidak sesuai

c.

d.

Reviuw Pengumuman Lelang

: : :

Jika objek lelang berupa barang tidak bergerak -

Lokasi

Sesuai

Tidak sesuai

-

Luas tanah

Sesuai

Tidak sesuai

-

Jenis hak atas tanah

Sesuai

Tidak sesuai

-

Ada/tidak bangunan

Sesuai

Tidak sesuai

e.

Jika objek lelang berupa barang bergerak; spesifikasi barang

Sesuai

Tidak sesuai

f.

Waktu dan tempat melihat barang

Sesuai

Tidak sesuai

g.

Jaminan Penawaran Lelang (dalam hal dipersyaratkan) a. Besaran

Sesuai

Tidak sesuai

b. Jangka waktu

Sesuai

Tidak sesuai

c.

Cara penyetoran

Sesuai

Tidak sesuai

d. Tempat penyetoran

Sesuai

Tidak sesuai

h.

Nilai Limit

Sesuai

Tidak sesuai

i.

Cara penawaran

Sesuai

Tidak sesuai

j.

Jangka waktu kewajiban pembayaran lelang oleh Pembeli

Sesuai

Tidak sesuai

k.

Alamat domain (untuk lelang melalui email atau internet)

Sesuai

Tidak sesuai

l.

Jangka waktu pengumuman

Sesuai

Tidak sesuai

m.

Media pengumuman

Sesuai

Tidak sesuai

Ralat Pengumuman Lelang (jika ada) a.

Tidak Mengubah besarnya Uang Jaminan Penawaran Lelang

Sesuai

Tidak sesuai

b.

Tidak memajukan jam dan tanggal pelaksanaan lelang

Sesuai

Tidak sesuai

c.

Tidak memajukan batas waktu penyetoran Uang Jaminan

Sesuai

Tidak sesuai

d.

Tidak memindahkan lokasi lelang

Sesuai

Tidak sesuai

e.

Pemberitahuan secara tertulis kepada Kepala KPKNL/ Pejabat Lelang paling singkat 2 hari sebelum lelang

Sesuai

Tidak sesuai

f.

Ralat melalui media yang sama dengan menunjuk pengumuman sebelumnya

Sesuai

Tidak sesuai

g.

Dilakukan paling singkat 1 hari kerja sebelum lelang

Sesuai

Tidak sesuai

Catatan:

59

Permintaan Surat Keterangan Tanah 1.Permintaan SKT dilakukan oleh Kepala Kantor dengan mengajukan permintaan kepada Kepala Kantor Pertanahan setempat dengan tembusan kepada Kepala Kantor Wilayah BPN setempat dan Penjual. 2.Dalam hal SKT akan dipergunakan kembali untuk pelaksanaan lelang ulang, maka dapat dimintakan konfirmasi secara tertulis kepada Kantor Pertanahan. 60

Contoh penjadwalan

61

Lanjutan contoh penjadwalan

62


63


64


65

66

Dispensasi Lelang Diluar Hari Dan Jam Kerja 1. Pemohon Lelang mengajukan permohonan persetujuan pelaksanaan lelang di luar jam dan hari kerja secara tertulis kepada Kepala Kantor Wilayah dengan tembusan KPKNL terkait. (Lelang Non Eksekusi Sukarela) 2. Kepala Kantor Wilayah mendisposisikan kepada Kepala Bidang Lelang untuk melakukan analisa terhadap permohonan persetujuan pelaksanaan lelang di luar jam dan hari kerja dan membuat konsep surat jawaban kepada Pemohon Lelang untuk ditandatangani Kepala Kantor Wilayah. Catatan : Draft perubahan PMK : lelang eksekusi ikan illegal fishing boleh dilakukan diluar jam/hari kerja. 67

Pemandu Lelang (Pasal 53) (1) Dalam pelaksanaan lelang, Pejabat Lelang dapat dibantu oleh Pemandu Lelang (2) Pemandu Lelang dapat berasal dari Pegawai DJKN atau dari luar DJKN (4) Pemandu Lelang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat membantu pelaksanaan lelang yang dilakukan oleh Pejabat Lelang Kelas I/Pejabat Lelang Kelas II dan diberitahukan secara tertulis oleh Penjual/Balai Lelang kepada Kepala KPKNL atau Pejabat Lelang Kelas II paling singkat 3 (tiga) hari kerja sebelum pelaksanaan lelang

68

Pemandu Lelang (Pasal 53) (1) Dalam pelaksanaan lelang, Pejabat Lelang dapat dibantu oleh Pemandu Lelang (2) Pemandu Lelang dapat berasal dari Pegawai DJKN atau dari luar DJKN (4) Pemandu Lelang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat membantu pelaksanaan lelang yang dilakukan oleh Pejabat Lelang Kelas I/Pejabat Lelang Kelas II dan diberitahukan secara tertulis oleh Penjual/Balai Lelang kepada Kepala KPKNL atau Pejabat Lelang Kelas II paling singkat 3 (tiga) hari kerja sebelum pelaksanaan lelang

69

Pemandu Lelang (Pasal 53) (5) Dalam hal pelaksanaan lelang dibantu oleh Pemandu Lelang, Pemandu Lelang mendapat kuasa khusus secara tertulis dari Pejabat Lelang untuk menawarkan barang dengan ketentuan Pejabat Lelang harus tetap mengawasi dan memperhatikan pelaksanaan lelang dan/atau penawaran lelang oleh Pemandu Lelang. Catatan : apakah kuasa khusus tersebut masih diperlukan, jika Pemandu Lelang telah mendapat surat tugas tersendiri dari Kepala KPKNL. Apakah Pemandu Lelang statusnya sama dengan “orang yang diberi kuasa” oleh Pejabat Lelang sesuai pasal 2 VR. 70

Pengusulan Pemandu Lelang 1. Penjual mengajukan permohonan Pemandu Lelang secara tertulis kepada Sekretaris Ditjen/Direktur Lelang/Kepala Kanwil/Kepala Kantor tempat kedudukan Pemandu Lelang; 2. Sekretaris Ditjen/Direktur Lelang/Kepala Kanwil/Kepala Kantor mendisposisikan kepada Kabag/Kasubdit/Kabid/Kepala Seksi untuk membuat konsep surat jawaban kepada Penjual dan surat tugas untuk ditandatangani Sekretaris Ditjen/Direktur Lelang/Kepala Kanwil/Kepala Kantor. 71

Pembatalan Lelang Atas Permintaan Penjual

 Penjual mengajukan surat pemberitahuan pembatalan lelang disertai alasan kepada Kepala Kantor;  Kepala Kantor mendisposisikan kepada Kepala Seksi Pelayanan Lelang untuk diteliti dan dicatat dalam buku register permintaan lelang, serta meneruskan kepada Pejabat Lelang Kelas I yang telah ditunjuk;  Pejabat Lelang KelasI & Penjual harus mengumumkan kepada Peserta Lelang pada saat pelaksanaan lelang;  Pembatalan lelang atas permintaan Penjual sebelum pelaksanaan lelang dikenakan Bea Lelang pembatalan Rp. 250.000, Penjual tidak hadir pada saat pelaksanaan lelang, termasuk pembatalan lelang atas permintaan penjual dan dikenalan bea lelang pembatalan 72

Pembatalan lelang dengan putusan/penetapan pengadilan • Kepala Kantor menerima dan mendisposisikan surat putusan/penetapan pembatalan lelang kepada Kepala Seksi Pelayanan Lelang untuk diteliti dan, diteruskan kepada Pejabat Lelang Kelas I yang telah ditunjuk; • Pejabat Lelang Kelas I dan Penjual mengumumkan pembatalan lelang kepada peserta lelang yang hadir dalam pelaksanaan lelang; Catatan : bagaimana pengumuman pembatalan untuk lelang tanpa kehadiran peserta. 73

Pembatalan Lelang Sebelum Pelaksanaan Lelang Diluar Ketentuan dilakukan Pejabat Lelang dalam hal : (Sesuai Pasal 27 PMK-93/2010)

• • •

• • • • • • • •

a. SKT untuk pelaksanaan lelang tanah atau tanah dan bangunan belum ada; b. barang yang akan dilelang dalam status sita pidana, khusus Lelang Eksekusi; c. terdapat gugatan atas rencana pelaksanaan Lelang Eksekusi berdasarkan Pasal 6 UUHT dari pihak lain selain debitor/suami atau istri debitor/tereksekusi yang terkait kepemilikan obyek lelang; d. barang yang akan dilelang dalam status sita jaminan/sita eksekusi/sita pidana, khusus Lelang Noneksekusi; e. tidak memenuhi legalitas formal subjek dan objek lelang karena terdapat perbedaan data pada dokumen persyaratan lelang; f. Penjual tidak dapat memperlihatkan atau menyerahkan asli dokumen kepemilikan kepada Pejabat Lelang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18; g. Penjual tidak hadir pada saat pelaksanaan lelang, kecuali lelang yang dilakukan melalui internet (sudah dihapus berdasarkan PMK 106/2013); h. Pengumuman Lelang yang dilaksanakan Penjual tidak dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan; i. keadaan memaksa (force majeur)/kahar; j. Nilai Limit yang dicantumkan dalam Pengumuman Lelang tidak sesuai dengan surat penetapan Nilai Limit yang dibuat oleh Penjual/Pemilik Barang; atau 74 k. Penjual tidak menguasai secara fisik barang bergerak yang dilelang.

Pembatalan lelang yang dilakukan oleh Pejabat Lelang Kelas I (dalam hal terpenuhi kondisi sesuai Pasal 27 Juklak Lelang)

• Pejabat Lelang Kelas I membuat dan menandatangani surat pernyataan pembatalan lelang, selanjutnya menyampaikan kepada Kepala Seksi Pelayanan Lelang; • Kepala Seksi Pelayanan Lelang membuat konsep surat pemberitahuan pembatalan lelang agar Penjual mengumumkan pembatalan lelang untuk ditandatangani oleh Kepala Kantor, dan dilampiri dengan surat pernyataan pembatalan lelang. 75

Penyetoran Uang Jaminan Penawaran Lelang Bendahara Penerimaan/Pejabat Lelang Kelas I menerima Uang Jaminan Penawaran Lelang atau bukti setor Uang Jaminan Penawaran Lelang dari peserta lelang yang telah dicocokan dengan rekening koran dan membuat Tanda Terima Penyetoran Uang Jaminan Penawaran Lelang untuk diserahkan kepada peserta lelang; Bendahara Penerimaan/Pejabat Lelang Kelas I membuat Daftar Penyetoran dan Pengembalian Uang Jaminan Penawaran Lelang. 76

Garansi Bank (GB) Jaminan Penawaran Lelang • Jaminan Penawaran Lelang berupa Garansi Bank diserahkan paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum tanggal pelaksanaan lelang kepada KPKNL/Balai Lelang/Pejabat Lelang Kelas II. • Kepala KPKNL/Balai Lelang/Pejabat Lelang Kelas II meminta konfirmasi secara tertulis kepada Bank Penerbit mengenai keaslian dan keabsahan Garansi Bank, disertai fotokopi Garansi Bank sejak Garansi Bank diterima. • Garansi Bank dinyatakan sah sebagai Jaminan Penawaran Lelang apabila dinyatakan asli dan sah secara tertulis oleh Bank Penerbit. • Jaminan Penawaran Lelang berupa Garansi Bank hanya dapat digunakan sebagai jaminan penawaran untuk 1 (satu) kali lelang. 77

Garansi Bank (GB) Jaminan Penawaran Lelang Garansi Bank dapat diterima dalam hal memenuhi: a. diterbitkan oleh Bank BUMN; b. batasan waktu klaim Garansi Bank masih berlaku sampai dengan 30 (tiga puluh) harisejak tanggal pelaksanaan lelang; dan c. memuat ketentuan antara lain: 1. bahwa Bank Penerbit melepaskan hak istimewanya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1831 KUH Perdata dan memilih menerapkan Pasal 1832 KUH Perdata; 2. bahwa Bank Penerbit akan membayar kepada penerima Garansi Bank sebesar jumlah yang dipersyaratkan dalam pengumuman lelang, dalam hal pembeli wanprestasi; dan 3. bahwa Bank Penerbit akan membayar kepada penerima Garansi Bank sebesar jumlah yang dipersyaratkan dalam pengumuman lelang paling lama 5 (lima) har kerja sejak klaim diterima.

78

Syarat NPWP 1. Dalam hal objek lelang berupa tanah dan atau bangunan (pasal 29 ayat 1a PMK.106/2013) 2. Selain tanah dan/atau bangunan dengan nilai limit palingsedikit Rp100.000.000,- (draft RPMK) 3. Lelang yang dilaksanakan melalui internet 4. Lelang yang dilaksanakan melalui email

79

2 a. b. c. d. e. f. g.

Administrasi Pelaksanaan Lelang Pejabat Lelang membuka pelaksanaan lelang; Pejabat Lelang membacakan Kepala Risalah Lelang; Pejabat Lelang menerima Nilai Limit dari Penjual; Pejabat Lelang memberi kesempatan peserta lelang untuk menanyakan hal-hal yang berkaitan dengan pelaksanaan lelang; Dalam lelang dilaksanakan tertulis, Pejabat Lelang membagi formulir surat penawaran; Dalam lelang dilaksanakan lisan, Pejabat Lelang menawarkan objek lelang kepada peserta lelang Pejabat Lelang menetapkan Pembeli 80

• Lelang tetap dilaksanakan walaupun hanya diikuti oleh 1 (satu) orang peserta lelang

• Dalam hal tidak ada peserta lelang, lelang tetap dilaksanakan dan dibuatkan Risalah Lelang Tidak Ada Penawaran

81

Administrasi Penawaran Lelang       

 

Pemohon Lelang/Penjual menentukan cara penawaran lelang dengan mencantumkan dalam Pengumuman Lelang dapat mengusulkan secara tertulis kepada Kepala KPKNL agar penawaran lelang dilakukan secara inklusif Dalam hal Penjual tidak mengusulkan maka pelaksanaan lelang dilakukan secara eksklusif Penawaran lelang secara tertulis diajukan oleh peserta lelang atau kuasanya dengan mengisi Surat Penawaran Lelang Pada saat pengisian Surat Penawaran Lelang, peserta lelang/kuasanya tidak boleh meninggalkan tempat dan saling mempengaruhi. Surat Penawaran Lelang dimasukkan dalam kotak transparan yang telah disediakan. Pembukaan Surat Penawaran Lelang oleh Pejabat Lelang dapat disaksikan oleh salah satu peserta lelang dan dilanjutkan dengan menuliskan besarnya penawaran pada papan tulis yang telah disediakan. Surat Penawaran Lelang diparaf oleh Pejabat Lelang dan Penjual serta diberi nomor urut. Dalam hal Surat Penawaran Lelang yang masuk tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud diatas, maka Pejabat Lelang menolak dan membatalkan penawaran dari peserta lelang tanpa dapat diganggu gugat 82

Cara Penawaran Lelang Semakin meningkat

Lisan

Semakin menurun Surat Penawaran diserahkan lengsung kepada Pejabat Lelang

Dengan kehadiran Peserta Lelang

Tertulis

Perpaduan antara Dengan kehadiran Peserta Lelang, dengan Tanpa Kehadiran Peserta Lelang

Tanpa kehadiran Peserta Lelang Tertulis dilanjutkan dengan lisan Dalam hal penawaran tertinggi belum mencapai Nilai Limit

Surat Penawaran dimasukkan dalam kotak penawaran

Melalui Surat Elektronik (Email)

Melalui surat tromol pos

Melalui Aplikasi Lelang Internet

83

Penawaran Lelang Lisan 

Penawaran Lelang secara lisan semakin meningkat yang menggunakan nilai limit dimulai paling kurang sama dengan Nilai Limit



Penawaran Lelang secara lisan semakin meningkat yang tidak menggunakan nilai limit dimulai secara bebas dan diakhiri dengan penawaran tertinggi yang terbentuk



Dalam hal penawaran lelang tidak menggunakan nilai limit, Pejabat Lelang meminta surat pernyataan tertulis dari Pemilik Barang bahwa bersedia melepas barang yang dilelang sesuai dengan harga penawaran tertinggi.



Besaran kenaikan penawaran lelang ditentukan oleh Pejabat Lelang 84

Penawaran Lelang Tertulis dengan Kehadiran Peserta Lelang Penawaran lelang secara tertulis dengan kehadiran Peserta Lelang dilaksanakan dengan menyampaikan surat penawaran dalam amplop tertutup Surat penawaran harus ditulis dalam Bahasa Indonesia dan berisi nama penawar, alamat penawara, barang yang ditawar, harga penawaran dalam rupiah dengan angka dan hurug, dan tanda tangan di atas materai cukup. Dalam hal terdapat penawaran tertinggi yang sama, Pejabat Lelang melanjutkan penawaran secara lisan semakin mengingkat atau tertulis di antara penawar tertinggi tertulis yang sama. 85

Penawaran Lelang Tertulis dengan Surat Elektronik (email) Cara penawaran harus dicantumkan dalam pengumuman lelang diterima paling lambat 1 (satu) jam sebelum pelaksanaan lelang diajukan 1 (satu) kali untuk setiap objek lelang yang ditawar Jika penawaran dilakukan lebih dari 1(satu) kali dengan nilai penawarn lebih rendah atau lebih tinggi dari penawaran sebelumnya, maka nilai penawaran yang lebih tinggi yang dianggap sah dan mengikat  Dikirim dengan menggunakan aplikasi atau ke alamat email KPKNL  Surat Penawaran Lelang dibuka pada saat pelaksanaan lelang oleh Pejabat Lelang bersama dengan Penjual dan 2 (dua) orang saksi masingmasing 1(satu) orang dari KPKNL dan 1 (satu) orang dari Penjual  Semua penawaran lelang melalui email yang masuk dan besaran penawaran diumumkan di papan pengumuman KPKNL dan diberitahukan kepada semua Perserta Lelang termasuk pemenang lelang melalui email.    

86

Penawaran Lelang Tertulis dengan Surat Tromol Pos        

cara penawaran harus dicantumkan dalam pengumuman lelang diterima paling lambat 1 (satu) hari kerja sebelum pelaksanaan lelang diajukan 1 (satu) kali untuk setiap objek lelang yang ditawar Jika penawaran dilakukan lebih dari 1(satu) kali dengan nilai penawarn lebih rendah atau lebih tinggi dari penawaran sebelumnya, maka nilai penawaran yang lebih tinggi yang dianggap sah dan mengikat Dikirim dengan surat tercatat yang dialamatkan ke tromol pos KPKNL Formulir penawaran lelang melalui tromol pos diperoleh dari KPKNL, setelah menyerahkan bukti setor Jaminan Penawaran Lelang dan fotokopi identitas diri Surat Penawaran Lelang dibuka pada saat pelaksanaan lelang oleh Pejabat Lelang bersama dengan Penjual dan 2 (dua) orang saksi masingmasing 1(satu) orang dari KPKNL dan 1 (satu) orang dari Penjual Semua penawaran lelang melalui tromol pos yang masuk dan besaran penawaran diumumkan di papan pengumuman KPKNL dan diberitahukan kepada semua Perserta Lelang termasuk pemenang lelang melalui surat dan/atau telepon. 87

Kewajiban Peserta Lelang Melakukan Penawaran  Setiap Peserta Lelang wajib melakukan penawaran dan penawaran tersebut paling sedikit sama dengan Nilai Limit yang tercantum dalam Pengumuman Lelang.  Penawaran yang telah disampaikan oleh Peserta Lelang kepada Pejabat Lelang tidak dapat diubah atau dibatalkan oleh Peserta Lelang.  Dalam penawaran lelang dengan kehadiran Peserta Lelang, Peserta Lelang yang tidak hadir atau hadir namun tidak melakukan penawaran, dikenakan sanksi tidak diperbolehkan mengikuti lelang selama 3 (tiga) bulan di wilayah kerja Kanwil yang membawahi KPKNL yang melaksanakan lelang.  KPKNL wajib membuat surat pemberitahuan kepada Peserta Lelang tentang sanksi dimaksud, dengan tembusan kepada Kanwil dan seluruh KPKNL di wilayah kerja Kanwil  KPKNL juga membuat daftar Peserta Lelang yang dikenai sanksi dimaksud, dan mengirmkan ke Kanwil ybs setiap bulan paling lama tanggal 5 (lima) bulan berikutnya  Kanwil mengkompilasi daftar Peserta Lelang yang dikenai sanksi dimaksud, dan mengirmkan ke seluruh KPKNL di wilayah kerjanya setiap bulan paling lama 88 tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya.

Lelang Tidak Ada Penawaran 1. Lelang

dinyatakan sebagai lelang Tidak Ada Penawaran oleh Pejabat Lelang dalam hal: a. tidak

ada yang menyetor/menyerahkan jaminan penawaran lelang

b. Tidak ada penawaran; atau

Tidak ada penawaran yang memenuhi persyaratan. 2.Pejabat Lelang membuat Risalah Lelang dengan menyebutkan Tidak Ada Penawaran c.

89

Lelang Ditahan 1.

2. 3.

Pada Lelang Non Eksekusi Sukarela barang bergerak dengan Nilai Limit yang tidak dicantumkan dalam pengumuman lelang, dan harga penawaran tertingginya belum mencapai Nilai Limit, maka Pejabat Lelang menyatakan sebagai Lelang Ditahan Pejabat Lelang tetap membuat Risalah Lelang dengan menyebutkan lelang ditahan. Sesuai PP Nomor 1 Tahun 2013, Lelang Ditahan tidak dikenakan Bea Lelang

90

3

Administrasi Setelah Lelang Lampiran Risalah Lelang  Semua surat-surat yang berkaitan persyaratan lelang dan disebut dalam Risalah Lelang dilampirkan pada Minut Risalah Lelang.  Setiap lampiran Minut Risalah Lelang diberi nomor urut lampiran, nomor dan tanggal Risalah Lelang serta tanda tangan Pejabat Lelang.  Minut Risalah Lelang dijahit/dijilid beserta lampirannya. 91

Administrasi Pelayanan Pembeli 

Pembeli wajib melunasi kewajiban pembayaran lelang selambatlambatnya 5 (lima) hari kerja setelah pelaksanaan lelang.



Apabila sampai 5 (lima) hari setelah pelaksanaan lelang Pembeli lelang belum melunasi kewajiban pembayaran lelang, maka pada hari kerja berikutnya Pejabat Lelang membatalkan pengesahannya sebagai pembeli dengan membuat pernyataan pembatalan.



Kepala KPKNL memberitahukan pernyataan pembatalan dengan surat kepada Pembeli lelang yang wanprestasi dengan tembusan kepada Penjual, Kantor Wilayah DJKN setempat dan Kantor Pusat DJKN.



Pembeli yang wanprestasi tidak dibenarkan mengikuti lelang di seluruh wilayah Indonesia dalam waktu 6 (enam) bulan setelah ditunjuk sebagai pemenang lelang. 92

Pengembalian Uang Jaminan Lelang 





Peserta lelang yang tidak ditunjuk sebagai Pembeli Lelang mengajukan permintaan pengembalian Uang Jaminan Penawaran Lelang dengan menunjukkan asli bukti identitas diri, serta menyerahkan kembali Tanda Terima Penyetoran Uang Jaminan Penawaran Lelang kepada Bendahara Penerimaan/Pejabat Lelang Kelas I; Dalam hal peserta lelang yang tidak ditunjuk sebagai Pembeli Lelang memberikan kuasa kepada pihak lain untuk mengambil Uang Jaminan Penawaran Lelang, pihak yang diberi kuasa tersebut menyerahkan asli Surat Kuasa yang secara tegas menyebutkan bahwa pengambilan uang Jaminan Penawaran Lelang sebagai perbuatan yang dikuasakan & bermaterai cukup kepada Bendahara Penerimaan/Pejabat Lelang Kelas I yang dilampiri fotokopi identitas pemberi dan penerima kuasa, serta menyerahkan kembali Tanda Terima Penyetoran Uang Jaminan Penawaran Lelang, dengan menunjukkan asli bukti identitas penerima kuasa; Bendahara Penerimaan/Pejabat Lelang Kelas I menyerahkan Uang Jaminan Penawaran Lelang kepada peserta lelang/penerima kuasa tersebut, setelah peserta lelang/penerima kuasa menandatangani Tanda Terima Pengembalian Uang Jaminan Penawaran Lelang. 93

Pengembalian GB Jaminan Penawaran Lelang  GB

dikembalikan kepada peserta lelang yang tidak disahkan sebagai Pembeli Lelang paling lambat 1 (satu) hari kerja sejak permintaan pengembalian GB diterima oleh KPKNL;  GB dikembalikan kepada pembeli lelang setelah yang bersangkutan melunasi kewajiban pembayaran lelang, paling lambat 1 (satu) hari kerja sejak permintaan pengembalian GB diterima oleh KPKNL ;  Permintaan pengembalian GB harus disertai penyerahan fotokopi identitas dengan menunjukkan aslinya serta bukti tanda terima penyerahan GB. 94

Pelunasan dan Penyetoran Uang Hasil Lelang (Tunai) 





Pejabat Lelang menerbitkan kuitansi sementara untuk Pembeli, dalam jangka waktu 1X24 jam hari kerja, Pejabat Lelang menyerahkan Uang Hasil Lelang ke Bendaharawan Penerima disertai dengan rincian uang hasil lelang, Bendaharawan Penerima menerbitkan Tanda Terima Uang Hasil Lelang kepada Pejabat Lelang yang ditandatangani oleh Bendaharawan Penerima dan diketahui oleh atasan langsung. Dalam hal Bendaharawan Penerima menerima pembayaran Uang Hasil Lelang dari Pejabat Lelang atau Pembeli Lelang dalam bentuk tunai, Bendaharawan Penerima harus menyetorkan ke rekening KPKNL dalam waktu 1 (satu) hari kerja. Dalam hal Pembeli langsung membayar tunai ke Bendaharawan Penerima, Pembeli harus menunjukkan rincian uang hasil lelang yang ditandatangani oleh Pejabat Lelang. Bendaharawan Penerima menerbitkan kuitansi tetap dan diketahui oleh atasan langsung/Kepala Kantor. 95

 Bea meterai untuk kuitansi ditanggung oleh Pembeli dan Kuitansi dibuat 4 (empat) rangkap untuk keperluan :  Lembar 1 dan 2 : Pembeli  Lembar 3 : Bandahara Penerimaan; dan  Lembar 4 : Seksi Pelayanan Lelang.  Bendaharawan Penerima menyetorkan Hasil Bersih Lelang BMN/BMD, Bea Lelang, dan Pajak Penghasilan (apabila ada) dengan cek yang ditandatangani oleh Bendaharawan Penerima dan atasan langsung Bendaharawan Penerima ke Kas Negara selambat-lambatnya 1 (satu) hari kerja setelah pembayaran diterima di rekening KPKNL.  Bendaharawan Penerima menyetorkan Hasil Bersih Lelang dengan cek yang ditanda tangani oleh Bendahara Penerima dan atasan langsung Bendahara Penerima kepada Penjual selambatlambatnya 3 (tiga) hari kerja setelah pembayaran diterima. 96

Pembayaran Uang Hasil Lelang (Cek/Giro/Sarana lain) 

Pejabat Lelang menerbitkan tanda terima cek/giro/sarana pembayaran perbankan lainnya untuk Pembeli. Pejabat Lelang menyerahkan cek/giro/sarana pembayaran perbankan lainnya ke Bendaharawan Penerima dalam waktu 1 X 24 jam hari kerja. Bendaharawan Penerima menerbitkan Tanda Terima cek/giro/sarana pembayaran perbankan lainnya untuk Pejabat Lelang dan diketahui oleh atasan langsung.



Apabila Pembeli membayar dengan cek/giro/sarana pembayaran perbankan lainnya langsung ke Bendaharawan Penerima, Pembeli harus menunjukkan rincian uang hasil lelang yang ditandatangani oleh Pejabat Lelang. Bendaharawan Penerima memberikan Tanda Terima cek/giro/sarana pembayaran perbankan lainnya untuk Pembeli dan diketahui oleh atasan langsung.



Pembayaran Uang Hasil Lelang dengan cek/giro/sarana pembayaran perbankan lainnya dinyatakan lunas apabila sudah dikliring oleh Bendaharawan Penerima, maka Bendaharawan Penerima menerbitkan kuitansi tetap untuk Pembeli.



Apabila dalam jangka waktu 5 (lima) hari kerja setelah dikliring ternyata cek tersebut kosong, maka Bendaharawan Penerima melaporkan kepada Pejabat Lelang dan Pejabat Lelang membatalkan pengesahan sebagai pembeli dengan membuat pernyataan pembatalan penunjukan Pembeli lelang dan melaporkan kepada Kepala KPKNL;



Kepala KPKNL memberitahukan pernyataan pembatalan tersebut dengan surat kepada Pembeli lelang yang wanprestasi dengan tembusan kepada Penjual, Kepala Kanwil dan Kantor Pusat. 97

Minuta/Salinan/Kutipan Risalah Lelang  Minuta Risalah Lelang, Salinan Risalah Lelang, dan Kutipan Risalah Lelang dibuat dan diselesaikan paling lama 3 (tiga) hari kerja setelah pelaksanaan lelang.  Salinan Risalah Lelang disampaikan kepada Penjual dan Superintenden paling lama 2 (dua) hari kerja setelah seluruh kewajiban Pembeli dipenuhi.  Kutipan Risalah Lelang untuk tanah dan/atau bangunan ditandatangani dengan mencantumkan tanggal penyerahan dan diserahkan kepada Pembeli paling lama 1 (satu) hari kerja setelah adanya permintaan dari Pembeli dengan menunjukkan bukti identitas diri dan bukti pelunasan Kewajiban Pembayaran Lelang serta bukti setor pelunasan BPHTB.  Kutipan Risalah Lelang untuk barang selain tanah dan/atau bangunan ditandatangani dengan mencantumkan tanggal penyerahan dan diserahkan kepada Pembeli paling lama 1 (satu) hari kerja setelah adanya permintaan dari pembeli dengan menunjukan bukti identitas diri dan bukti pelunasan Kewajiban Pembayaran Lelang. 98

Hal-hal penting yang perlu dicatat setelah RL ditutup Ada atau tiada ada verzet terhadap hasil lelang Adanya Pembeli Wanprestasi Adanya pemberian pengganti Kutipan Risalah Lelang yang hilang atau rusak Adanya pemberian Grosse Risalah Lelang atas permintaan Pembeli Adanya Penjual yang tidak mau menandatangani Risalah Lelang atau tidak hadir sewaktu Risalah Lelang ditutup 99

Lanjutan hal-hal lain • Adanya Pembatalan Risalah Lelang berdasarkan putusan hakim yang sudah berkekuatan hukum tetap, atau • Hal-hal lain yang akan ditetapkan oleh Direktur Jenderal

100

Pembeli Wanprestasi • Dalam hal Pembeli tidak melunasi Kewajiban Pembayaran Lelang sesuai ketentuan (wanprestasi), pada hari kerja berikutnya Pejabat Lelang harus membatalkan pengesahannya sebagai Pembeli dengan membuat Pernyataan Pembatalan. • Kepala KPKNL/Pejabat Lelang Kelas II memberitahukan secara tertulis Pernyataan Pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas kepada Pembeli, dengan tembusan kepada Penjual, Kepala Kantor Wilayah setempat dan Direktur Jenderal c.q. Direktur Lelang.

101

Uang Jaminan Lelang dari Pembeli wanprestasi  Pada Lelang Eksekusi dan Lelang Non Eksekusi Wajib; disetorkan seluruhnya ke Kas Negara  Pada Lelang Noneksekusi Sukarela yang diselenggarakan oleh KPKNL; disetorkan sebesar 50 % ke Kas Negara & 50 % menjadi milik Pemilik Barang  Pada Lelang Noneksekusi Sukarela yang diselenggarakan oleh Balai Lelang bekerja sama dengan Pejabat Lelang Kelas I; disetorkan sebesar 50 % ke Kas Negara & 50 % menjadi milik Pemilik Barang dan/atau Balai Lelang sesuai kesepakatan antara Pemilik Barang dengan Balai Lelang  Penyetoran uang jaminan wanprestasi ke Kas Negara dilakukan dalam waktu 1 (satu) hari kerja, setelah pembatalan penunjukkan Pembeli oleh Pejabat Lelang 102

DENDA KETERLAMBATAN PENYETORAN BEA LELANG KE KAS NEGARA OLEH PL II/BALAI LELANG • Berdasarkan PP Nomor 1 tahun 2013, keterlambatan penyetoran dikenakan denda sebesar 2 % per bulan. • Contoh : Lelang tanggal 1 April 2014, bea lelang pembeli adalah Rp.1 Juta. Dilakukan pelunasan lelang oleh pembeli tanggal 7 April 2014. Tanggal 8 April 2014 seharusnya PL II/BL sudah setor ke kas Negara. Tetapi baru disetor Tanggal 15 April 2014 sebesar Rp.600 rb dan 4 Juli 2014 sebesar Rp.400 rb. • Denda keterlambatan yang dikenakan adalah : • 2% X 600 rb X 1 bulan = Rp12.000,• 2% X 400 rb X 3 bulan = Rp24.000,• TOTAL = Rp36.000,-

103

Routling Slip Berkas/Minuta RL

104

MODEL E

1 2 3

Kode Kantor : 03.02.01 LAPORAN REALISASI PELAKSANAAN LELANG dalam rupiah Nomor Registrasi 050/2015 Tanggal Pelaksanaan Lelang 15-04-2015 Nomor Risalah Lelang 063/2015

4 5

Nama/NIP Pejabat Lelang Penjual/Kode Jenis Lelang

6 7

9 10

Tempat Lelang/Kode Lokasi Sifat Barang Laku Banyaknya Barang yang Batal Ditawarkan Tidak Ada Peminat (TAP) Nama Pemilik Barang Nama Pembeli (tanah/bangunan)

11 12

Lelang Dilaksanakan Dasar Pemungutan Bea Lelang

8

Muh Rumhanafi, S.E. / NIP. 197811101999031001 Kantor Pelayanan Pajak Kode : 1.1 Pratama Jakarta Kebon Jeruk Dua JAKARTA Kode : 01 BB Kode : 01 1 (satu) Unit Dengan/Di Luar Tanggungan Pemerintah *)

PP.No. 1 Tahun 2013 JUMLAH HASIL LELANG PENERIMAAN Diterima dari Pembeli/ Jumlah Penjual Pokok Lelang 2.1. Dengan Tanggungan Rp Barang Yang Pemerintah 13 Laku/Terjual 2.2. Diluar Tanggungan Rp. Pemerintah Pembeli Rp 14 BEA LELANG Penjual Rp Rp Batal Rp 15 Penerimaan Jasa Lainnya Rp 16 PPh Rp Rp JUMLAH YANG SEHARUSNYA DITERIMA DARI PEMBELI DAN ATAU 17 PENJUAL Rp PENYETORAN/PEMBAYARAN/TUNGGAKAN M.A.P Tgl. Setor 18 POKOK LELANG KE KAS NEGARA Rp HASIL BERSIH LELANG KEPADA PEMOHON 19 LELANG/PENJUAL (NON BALAI LELANG) Pembeli Rp 20 BEA LELANG Penjual Rp Batal Rp 21 Hasil Bersih di Luar Tanggungan Pemerintah Rp 22 Penerimaan Jasa Lainnya Rp 23 PPh - Rp 24 JUMLAH PENYETORAN/PEMBAYARAN Rp 25 Jumlah Nilai Limit Barang yang laku/terjual Rp ME-DIR/II/2014 1 Peraturan Menteri Keuangan Jakarta, Nomor 93/PMK.06/2010 tanggal 23 April 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang Kepala KPKNL ............. Nama NIP..............

KODE JENIS LELANG 1.1

Barang Milik Negara

Non Eksekusi Wajib

1.2

Barang Milik Daerah

Non Eksekusi Wajib

1.3

Barang Dimiliki Negara DJBC

Non Eksekusi Wajib

1.4

BUMN

Non Eksekusi Wajib

1.5

BUMD

Non Eksekusi Wajib

1.6

Kayu dan Hasil Hutan Lainnya Non Eksekusi Wajib dari tangan pertama

1.7

Non Eksekusi Lain-lain

Non Eksekusi Wajib

2.1 2.2 2.3 2.4 2.5

PUPN Pengadilan Pajak Harta Pailit Pasal 6 UUHT

Eksekusi Eksekusi Eksekusi Eksekusi Eksekusi

2.6

Barang Tidak Dikuasai / Dikuasai Negara DJBC

Eksekusi

2.7

Barang Sitaan Berdasarkan pasal 45 KUHAP

Eksekusi

2.8 2.9 2.10 2.11

Barang Rampasan Barang Temuan Fidusia Gadai

Eksekusi Eksekusi Eksekusi Eksekusi

2.12

Sitaan UU 31 1999

Eksekusi

2.13

Eksekusi Lain-lain

Eksekusi

3.1

PL Kelas I dari BL

Non Eksekusi Sukarela

3.2

PL Kelas I dari Umum


3.3

PL Kelas II dari BL


106

107

108

Pembukuan Administrasi Lelang KPKNL Buku Yang Harus Disediakan KPKNL Adalah: Buku Register Permintaan Lelang; Buku Kas Umum; Buku Uang Jaminan Penawaran Lelang; Buku Penjualan, Penyetoran dan Tunggakan Hasil Lelang. Buku/Daftar Register Pembatalan Lelang 109

Laporan Lelang yang Harus Dibuat oleh KPKNL KEP Dirjen KN Nomor 157/KN/2013 No

Nama Laporan

Batas Waktu Penyampaian

Tujuan

Bulanan Maks. 5 hari (Dibuat maks. 3 kerja hari kerja setelah kewajiban pembeli dipenuhi)

Kanwil

Bulanan

Maks. 5 hari kerja

Kanwil

3.

Salinan Buku Penjualan, Penyetoran dan Tunggakan Bulanan Hasil Lelang Dikirim bersamaan dengan Laporan Perhitungan dan Pertanggungjawaban Form : KW. LLG.03

Maks. 5 hari kerja

Kanwil

4.

Laporan Pembuatan Risalah Lelang (untuk Pengenaan BPHTB)

Maks. 5 hari kerja

Kantor Pelayanan Pajak (KPP) /Dinas Pendapatan 110 Daerah Tembusan: Kanwil

1.

Laporan Realisasi Pelaksanaan Lelang sebagai Lampiran Salinan Risalah Lelang

Periode

Form : KW.LLG.01 2.

Laporan Perhitungan dan Pertanggungjawaban dengan lampiran : 1. Salinan Buku Penjualan, Penyetoran, dan Tunggakan Hasil Lelang; 2.Daftar Pembatalan Lelang. Form : KW. LLG.02

Form : KW. LLG.04

Bulanan

Laporan Lelang yang Harus Dibuat oleh KPKNL No

5

Nama Laporan

Laporan Daftar Pembeli Lelang Wanprestasi

Periode


Tujuan

Bulanan

Maks. 5 hari kerja Kanwil

Form : KW. LLG.05

6

Laporan Realisasi Kegiatan dan Hasil Pelaksanaan Lelang Menurut Jenis/Asal Barang Form : KW. LLG.06

Bulanan


7

Daftar Pembatalan Sebelum Lelang Dikirim bersamaan Bulanan dengan Laporan Perhitungan dan Pertanggungjawaban


Form : KW. LLG.07 8 9

Laporan Pelaksanaan Illegal Logging

Bulanan


Laporan Rekapitulasi Hasil Pelaksanaan Lelang atas Aset Bulanan Negara Eks. BPPN, Eks. PT PPA, dan Eks. BDL


Form : KW. LLG.08

Form : KW. LLG.09 10

Laporan Penatausahaan Kertas Sekuriti untuk Kutipan Risalah Lelang Form: KW. LLG.10

Triwulan

Maks. 5 hari kerja Kanwil 111

Laporan Lelang yang Harus Dibuat oleh Kanwil KEP Dirjen KN Nomor 157/KN/2013 No

1.

Nama Laporan

Periode

Laporan Bulanan Rekapitulasi Penerimaan Hasil Lelang Dan Bulanan Pencapaian Target Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang/Pejabat Lelang Kelas II


Tujuan

Maks. 10 hari kerja

Direktur Jenderal cq. Direktur Lelang

Bulanan

Males. 10 hari kerja


Laporan Rekapitulasi Kegiatan dan Hasil Pelaksanaan Lelang Bulanan Menurut Jenis/Asal Barang



Bulanan

Maks. 10 hari kerja


Bulanan



Triwulan

Maks. 10 hari kerja


Form:KP.LLG.01

2.

Laporan Bulanan Rekapitulasi Hasil Pengawasan Terhadap Balai Lelang Form : KP.LLG.02

3.

Form: KP.LLG.03

4. 5.

Laporan Rekapitulasi Pelaksanaan Lelang Illegal Logging Form : KP.LLG.04 Laporan Rekapitulasi Hasil Pelaksanaan Lelang atas Aset Negara Eks. BPPN, Eks. PT PPA, dan Eks. BDL Form: KP.LLG.05

6.

Laporan Rekapitulasi Penatausahaan Kertas Sekuriti untuk Kutipan Risalali Lelang Form : KP.LLG.06

112

Daftar PNBP Lelang Berdasarkan PP No. 1 Tahun 2013

113

Daftar Pengenaan PNBP Berdasarkan PP Nomor 1 Tahun 2013

114

115

Terima Kasih

116

Pengajar : Margono Dwi SusiloBagus Widodo-

Recommend Documents