I. PENDAHULUAN
Selama periode Januari – Desember tahun 2013 jumlah pengaduan yang telah dikelola dari tingkat Korkot sampai dengan KMP mencapai 12.403 dengan status pengaduan yang masih proses 57 pengaduan(0,45%). Sedangkan pengaduan secara akumulatif telah mencapai 40.183 pengaduan.
Pengaduan
secara
akumulatif
mencapai
40.183 aduan yang terdiri dari
pengaduan
informatif 38.007 aduan (94,58%) dan pengaduan masalah
sebesar
1.644
aduan (4,1%). Sedangkan pengaduan
yang
masih
status proses sebanyak 89 aduan (0,22%). Jumlah pengaduan yang masih status proses tersebut sebanyak 32 aduan (35,9%) merupakan pengaduan di tahun sebelumnya. Secara rinci pengaduan yang masih status proses tersebut dapat
dilihat
pada
grafik
berikut.
Bila
melihat
pada
grafik
tersebut
bahwa
pengaduan pada tahun 2010
tersisa
1
pengaduan yang masih status Pengaduan
proses. tersebut
terdapat di wilayah Kab.Deli Serdang Propinsi Sumatera Utara. Pengaduan tersebut berkaitan dengan temuan BPKP pada kegiatan Infrastruktur yang belum selesai.
1
II. PROGRESS PPM WILAYAH I 1. Berdasarkan status aduan Pengaduan secara akumulatif telah mencapai 40.183 aduan dengan pengaduan yang masih proses sebanyak 89 aduan atau (0,22%). Selama periode tahun 2010 – tahun 2013 jumlah pengaduan tertinggi terdapat di tahun 2012. Grafik 1.1 Pengaduan berdasarkan Status aduan (Periode thn 2009 - 2013)
Secara lebih rinci bahwa propinsi yang masih memiliki pengaduan status proses tertinggi dibandingkan jumlah pengaduan yang telah masuk dan diproses terdapat di Propinsi Banten, DKI dan Jawa Barat. Grafik 1.2 Pengaduan berdasarkan Status aduan
2
2. Berdasarkan asal pengaduan
Selama periode Januari – Desember 2013 pengaduan yang disampaikan berdasarkan asal aduan tertinggi terdapat pada derajat tingkat kelurahan. Dari jumlah aduan 11.227 aduan 90,51% aduan berasal dari tingkat kelurahan. Hal ini hampir rata-rata terjadi di seluruh propinsi. Di lihat dari sisi positifnya bahwa pengaduan yang berasal dari tingkat kelurahan lebih besar. Ini menunjukkan bahwa masyarakat masih mempercayai pengelola pengaduan pada tingkat kelurahan untuk menyampaikan aduannya. Sisi negatifnya, pengaduan tersebut masih disampaikan kepada fasilitator kelurahan. Bukan unit pengelola pengaduan yang ada di BKM. Ini artinya, masyarakat masih menilai bahwa program ini milik konsultan, bukan sebagai kebutuhan masyarakat.
3. Pengaduan berdasarkan media pengaduan. Pengaduan melalui tatap langsung selama kurun waktu Januari – Desember 2013 masih mendominasi sebagai media yang banyak digunakan oleh masyarakat. Pengaduan tatap langsung telah mencapai 36.170 aduan (93%). Pengaduan melalui media tatap langsung lebih dominan terjadi di tingkat kelurahan. Pengaduan melalui media tatap langsung lebih banyak bersifat pengaduan informatif (pertanyaan, saran, kritik).
3
Pengaduan yang disampaikan melalui media tatap langsung merupakan pengaduan yang bersifat informatif (pengetahuan) yang membutuhkan tanggapan langsung. Pengaduan melalui media tatap langsung merupakan pengaduan yang disampaikan kepada fasilitator.
4. Penyimpangan dana
Penyimpangan dana non temuan BPKP selama kurun waktu tahun 2005 – 2013 mencapai 2 Milliar dengan tingkat pengembalian mencapai 764 juta (37,02%). Penyimpangan tertinggi
4
terdapat di Propinsi Banten dengan total penyimpangan dana 813 juta. Penyimpangan tersebut telah diselesaikan 575 juta melalui pihak berwajib. Penyimpangan dana hasil temuan BPKP selama kurun waktu 2005 – 2013 mencapai 6,4 Milliar dan dana yang telah dikembalikan sebesar 5,9 Milliar (93%). Secara detail penyimpangan dana dan pengembaliannya di masing-masing OC dapat dilihat pada tabel berikut :
Penyimpangan dana secara keseluruhan mencapai 8,6 Milliar dengan dana yang telah dikembalikan mencapai 7,9 Milliar. (91,38%).
5
III. ISSUE UMUM PPM Issue-issue umum PPM selama kurun waktu tahun 2013, yang merupakan issue-issue yang terjadi ditahun-tahun sebelumnya dapat disampaikan sebagai berikut : 1. PPM masih merupakan bagian dari milik konsultan dan bukan menjadi kebutuhan masyarakat. Faktanya, bahwa pengaduan melalui media tatap langsung di tingkat kelurahan cukup tinggi. Namun pengaduan yang disampaikan kepada fasilitator bukan kepada Unit pengaduan yang ada di BKM. 2. Peran pemerintah dalam penanganan pengaduan masyarakat dalam PNPM Mandiri Perkotaan belum optimal. Faktanya, belum ada peran TKPKD secara terorganisir sampai tingkat kelurahan dalam pengelolaan pengaduan dan penanganan masalah yang dikoordinasikan bersama BKM maupun forum BKM. 3. Penyimpangan dana hasil temuan BPKP lebih efektif dalam penyelesaiannya dibandingkan penyimpangan dana Non temuan BPKP. Faktanya, penyimpangan dana hasil temuan BPKP 94% dapat dikembalikan. Sedangkan penyimpangan dana Non temuan BPKP hanya 34% tidak ada perubahan dari tahun ke tahun. 4. Konsultan masih menganggap kinerja buruk bila ada masalah
di wilayah
dampingannya. Faktanya, masih banyak permasalahan dilapangan yang ditutup-tutupi oleh konsultan sendiri. 5. Anggapan kinerja yang baik bagi fasilitator dan korkot bila dapat mengirimkan jumlah aduan yang banyak. Faktanya, setiap korkot maupun KMW menargetkan jumlah quota aduan kepada masing-masing fasilitatornya sehingga aduan yang disampaikan tidak murni dari masyarakat.
6
IV. Kesimpulan dan rekomendasi A. Kesimpulan Kesimpulan yang dapat diperoleh dari data yang dikumpulkan sampai bulan Desember 2013 sebagai berikut : 1. Penyimpangan dana hasil temuan BPKP lebih cepat dan efektif dalam penyelesaian dan pengembalian dananya. Sedangkan penyimpangan dana Non BPKP cenderung lambat dalam penyelesaiannya. 2. Bahwa pengaduan melalui media tatap langsung masih menjadi media yang disukai masyarakat di dalam menyampaikan aduan yang bersifat informatif berupa pertanyaan dengan harapan supaya memperoleh jawaban langsung. Media telephone, SMS dan kotak pengaduan merupakan media lain yang sering digunakan masyarakat dalam menyampaikan pengaduannya selain tatap langsung. 3. Jumlah pelaku penyimpangan dana sampai dengan status Desember 2013 yang tertinggi terjadi di daerah Propinsi Sumatera Utara, Sumatera Selatan dan Jawa Barat. 4. Terjadi penurunan jumlah penyimpangan dana di tahun 2013 dari tahun sebelumnya. Namun pengaduan yang masih status proses sebelum tahun 2013 cukup tinggi. 5. Juga adanya pelanggaran mekanisme dan prosedur dalam pemanfaatan dana BLM khususnya bidang infra-struktur dan ekonomi harus menjadi perhatian serius USK terkait.
B. Rekomendasi 1. Data kasus penyimpangan dana yang Non BPKP supaya diserahkan kepada BPKP/ Inspektorat daerah supaya penyelesaiannya lebih cepat dan terkoordinasi oleh semua pihak. 2. Media aduan sebaiknya dirancang secara interaktif antara masyarakat dan pengelola pengaduaan yang sifatnya Online atau SMS pengaduan yang softwarenya dirancang bisa interaktif secara langsung baik, di tingkat korkot, KMW maupun pusat. 3. Perlu dilakukan evaluasi oleh pusat terhadap sistem perekrutan personil di wilayah KMW Propinsi Sumatera Utara, Sumatera Selatan dan Jawa Barat. Pengawasan pengendalian pencairan dana dan pemanfataan dana di wilayah tersebut harus diperketat. 4. Perlu dilakukan deteksi ulang terhadap pelaku yang pernah dan terindikasi penyimpangan dana untuk dibuatkan rekapitulasi data pelaku penyimpangan dana oleh masing-masing KMW Propinsi dan mengirimkannya ke HRD Pusat untuk dimasukan dalam daftar black-list/ DPO pihak berwajib supaya tidak masuk ke program PNPM lain. 7
Jakarta, 20 Januari 2014 PPM KMP PNPM WILAYAH-1
8
