PENGADILAN AGAMA BLAMBANGAN UMPU Jalan Mayjen Ryacudu, KM. 5, Blambangan Umpu Website :

PENGADILAN AGAMA BLAMBANGAN UMPU Jalan Mayjen Ryacudu, KM. 5, Blambangan Umpu Website : www.pa-blambanganumpu.go.id – email [email protected]

WAY KANAN

KATA PENGANTAR Bisimllahirrahmanirrahiim

Assalamu’alaikum wr, wb. Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT, berkat limpahan taufiq dan hidayah-Nya kita semua sehat wal afiat dan dapat melaksanakan aktifitas rutin sebagai abdi masyarakat dan aparat penegak hukum dinegara ini, mudah-mudahan rasa syukur ini menambah nikmat yang diberikan dan kita termasuk hamba yang bertaqwa kepada Allah SWT.

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) pada Pengadilan Agama Blambangan Umpu merupakan laporan tugas selama tahun 2014 sebagai realisasi Program kerja Pengadilan Agama Blambangan Umpu tahun 2014. Maksud LAKIP ini disajikan adalah untuk memberikan informasi tentang pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Pengadilan Agama Blambangan Umpu Wilayah Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung

Dalam penyusunan LAKIP ini, kami telah berupaya semaksimal mungkin formatnya berpedoman kepada Surat Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor : 239/IX/6/8/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Tentunya masih banyak kekurangan dan belum sempurna, oleh karena itu kritik dan saran konstruktif kami perlukan untuk kesempurnaan dimasa yang akan datang.

Ahirnya, kepada Allah kami berserah diri dan akhirnya kami ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu penyusunan laporan ini.

Wassalamu’alaikum Wr, Wb Blambangan Umpu, 1 Februari 2015 Plh. KETUA,

Drs. DARUL HUSNI , SH. MHI. NIP. 19640204 199303 1 004 Laporan Akuntabilitas Instansi Pemerintah (LAKIP) PA.Blambangan Umpu Tahun 2014

DAFTAR ISI KATA PENGANTAR DAFTAR ISI IKHTISAR EKSEKUTIF BAB I

BAB II

PENDAHULUAN A. LATAR BELAKANG ……………………………………..

1

B. TUGAS POKOK DAN FUNGSI …..………......................

6

C. SISTIMATIKA PENYAJIAN ..…………………………..

8

PERENCANAAN DAN PENETAPAN KINERJA A. RENCANA STRATEGIS 2015-2019

BAB III

BAB IV

BAB V

1.

Visi Misi ……………………………..………………...

10

2.

Tujuan Dan Sasaran Strategis ………………………….

10

3.

Program Utama dan Kegiatan Pokok ..……..………….

15

B. RENCANA KINERJA TAHUN 2013 ..…………………...

16

C. PENETAPAN KINERJA TAHUN 2013 ………………….

18

AKUNTABILITAS KINERJA A. PENGUKURAN KINERJA..……………………………...

19

B. ANALISA AKUNTABILITAS KINERJA ..……………..

22

PENUTUP A. Kesimpulan ………………………………………………….

32

B. Rekomendasi ..……………………………………………….

32

LAMPIRAN-LAMPIRAN 1. STRUKTUR ORGANISASI 2. INDIKATOR KINERJA UTAMA 3. RENCANA KINERJA TAHUN 2014 4. MATRIKS RENCANA STRATEGIS 2014-2019 5. PENETAPAN KINERJA 2013 6. PENGUKURAN KINERJA TAHUN 2013 7. SK TIM PENYUSUN LAKIP

Laporan Akuntabilitas Instansi Pemerintah (LAKIP) PA.Blambangan Umpu Tahun 2014

IKHTISAR EKSEKUTIF

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Pengadilan Agama Blambangan Umpu ini merupakan LAKIP dari Rentra tahun 2010-2014 berdasarkan Rentra yang dibuat oleh Mahkamah Agung RI, Pengadilan Agama Blambangan Umpu sebagai bagian dari Mahkamah Agung yang mendukung kekuasaan kehakiman pelaksanaan Rentra tahun 2010-2014 selain

berpedoman

pada

Keputusan

Kepala

Lembaga

Administrasi

Negara

Nomor:

239/IX/6/8/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dalam rangka menindaklanjuti Intruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

(LAKIP) yang dituangkan dengan Surat

Edaran Kementerian Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor : 10 Tahun 2010 tanggal 20 Nopember 2010 dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor : PER/09M.PAN/05/2007 Tentang Pedoman Umum Penetapan Indiukator Kinerja Utama,

Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor :

MA/SEK/07/III/2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Mahkamah Agung RI yang kemudian ditindak lanjuti dengan Surat Nomor : 355A/SEK/KU.01/II/2014 tanggal 28 Nopember 2014 perihal penyampaian Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ( LAKIP) Tahun 2014 dan Dokumen Penetapan Kinerja Tahun 2015. Dalam rangka memenuhi kewajiban dan sesuai dengan amanat yang tertuang dalam instuksi Presiden tersebut salah satu inti tugas pokok dan fungsi serta pencapaian kinerja dari Pengadilan Agama Blambangan Umpu adalah masalah penyelesaian perkara tingkat pertama untuk itu penyelesaian perkara merupakan sasaran strategis berpedoman pada faktor Indikator Kinerja Utama maupun target yang ingin direalisasikan, Adapaun pencapaian kinerja lembaga peradilan


dipengaruhi unsur SDM, Sarana dan Prasarana serata anggaran yang berkaitan dengan penyelesaian perkara adapun yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama Blambangan Umpu akan selalu meningkatkan kwalitas kinerja semua sektor satuan kerja dibawahnya sehingga dapat meningkatkan kinerja secara keseluruhan

telah melaksanakan penyusunan LAKIP Tahun 2014 dan Penetapan

Kinerja Tahun 2014, hal ini untuk meningkatkan tranparasi dan akuntabilitas Kinerja Pengadilan Agama Blambangan Umpu sebagai Instansi Vertikal yang bernaung dibawah Mahkamah Agung RI. Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) ini merupakan perwujudan rasa tanggung

jawab

(sense

ol

responsibility)

atas

pelaksanaan

program

kerja,

tugas pokok dan fungsi pencapaian kinerja Pengadilan Agama Blambangan Umpu adalah masalah penyelesaian perkara dan selalu berusaha meningkatkan kualitas kinerja disemua sektor satuan kerja dibawahnya sehingga dapat meningkatkan kinerja secara keseluruhan. Dalam rangka mewujudkan reformasi birokrasi pada Mahkamah Agung RI maka penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) ini setiap tahun menjadi suatu kegiatan yang dilaksanakan secara berkesinambungan, disusun secara proposional dan professional diharapkan mendukung terciptanya keterbukaan

(Transparency) dan pertanggung

jawaban ( Accountability ) kinerja selama kurun waktu satu tahun. Dalam Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP ) ini Tahun 2014 Pengadilan Agama Blambangan Umpu menetapkan 8 sasaran yaitu : 1.

Meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat dan mewujudkan peradilan yang sederhana, cepat biaya ringan dan transparan.

2.

Meningkatkan penyelesaian perkara dan eksebilitas putusan hakim.

3.

Meningkatkan profesionalitas dan integritas aparatur.

4.

Mewujudkan manajemen Pengadilan Agama yang modern.

5.

Meningkatkan transparansi dan kualitas pengawasan Pengadilan Agama dengan pemanfaatan Teknologi Informasi.


6.

Penataan organisasi, tatalaksana dan sistem manajemen SDM aparatur.

7.

Meningkatkan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (acces to justice).

8.

Meningkatkan sarana dan prasarana dan Pembinaan Administrasi di lingkungan peradilan. Untuk mewujudkan tujuan dan sasaran di atas, kebijakan yang ditempuh Pengadilan Agama

Blambangan Umpu adalah dengan metode skala prioritas sehingga program yang akan dicapai diarahkan kepada kualitas. Namun dalam Laporan AkuntabilitasKinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) ini tertuang kinerja utama dari Pengadilan Agama Blambangan Umpu yang didukung dengan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) tahun 2014 hanya ada 3 (tiga) program sebagai berikut yaitu : 1. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung RI 2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Mahkamah Agung 3. Program peningkatan Manajemen Peradilan Agama

Demikian ikhtisar eksekutif ini, mudah-mudahan memberikan gambaran yang utuh dalam mengantarkan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Pengadilan Agama Blambangan Umpu Tahun 2014.

Wassalamu’alaikum Wr, Wb Blambangan Umpu, 1 Februari 2015 Plh. KETUA,

Drs. DARUL HUSNI , SH. MHI. NIP. 19640204 199303 1 004


Bab I - PENDAHULUAN A.I. LATAR BELAKANG

SEJARAH SINGKAT PENGADILAN AGAMA BLAMBANGAN UMPU :

Dasar Hukum dan Sejarah berdirinya Pengadilan Agama Blambangan Umpu bahwa sebelum tahun 2003

masyarakat pencari keadilan kussus yang beragama Islam

dahulu mengajukan perkaranya ke Pengadilan Agama Kotabumi yang jarak tempuhnya jauh kurang lebih 150 Km dan harus memerlukan waktu seharian dari Way Kanan, maka sejak diresmikan Kabupaten Way Kanan pada tahun 1999 yang berkedudukan di Blambangan Umpu

dengan

luas

wilayah 3.921,63 Km2 jumlah pusat pemerintahan terbagi 14

kecamatan 3 Kelurahan dan 197 Desa / Kampung, maka oleh Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung diusulkan untuk pembentukan Pengadilan Agama Blambangan Umpu ke Ketua Mahkamah Agung RI lalu diteruskan surat tersebut ke Presiden Republik Indonesia dan disetujui pembentukannya dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2002 dan dengan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia pada tanggal 19 Februari 2003. Pengadilan Agama Blambangan Umpu disahkan pembentukannya karena merupakan salah satu badan pelaksana kekuasaan kehakiman tingkat pertama dari lingkungan Peradilan Agama di Indonesia di bawah lembaga Mahkamah Agung dan mulai kegiatan operasionalnya pada tanggal 01 Maret 2003 dan Kantornya pinjam pakai / menempati Balai sidang keliling Pengadilan Negeri Blambangan Umpu Kabupaten Way Kanan jalan Jenderal Sudirman dan mulai melakukan kegiatan dengan jumlah Personil 6 ( Enam ) orang sudah termasuk Ketua Pengadilaan. dan Panitera/Sekretaris, dibantu oleh 3 (tiga) tenaga administrasi Keperkaraan dan Keaekretaariatan serta 1 orang hakim dan pada tahun 2006 / 2007 mendapat dana DIPA Belanja Modal Pembangunan gedung Kantor Pengadilan Agama Blambangan Umpu tingkat 2 (Dua) lantai dan dibangun diatas tanah hibah dari PEMDA Way Kanaan dengan ukuran tanah 6.500 M2dan. Gedung Pengadilan Agama Blambangan Umpu diresmikan pada tanggal 30 Maret 2007 oleh Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Prof.Dr.H.BAGIR MANAN.SH.MH beralamat di Jalan Maijen Ryacudu KM.05 Blambangan Umpu Kode Pos 34564 Way Kanan


1

Para Pimpinan yang Menjabat di Pengadilan Blambangan Umpu yaitu : KETUA : 1. Drs.YUSRON SULAIMAN menjabat Ketua dari tahun 2003 s/d 2005. 2. Drs. SANUSI menjabat Ketua dari tahun 2005 s/d 2009. 3. DJAUHARI, SH menjabat Ketua dari tahun 2009 s/d 2012 4. Drs. S A L W I , SH. menjabat Ketua dari tahun 2012 s/d 2014

PANITERA / SEKRETARIS : 1. LUKMAN YUSUF, SH menjabat Panitera / sekretaris dari tahun 2003 s/d 2006. 2. DAMSAH MUHIB, SH menjabat Panitera / sekretaris dari tahun 2006 s/d 2008. 3. MUKMIN HUSIN, SH menjabat Panitera / sekretaris dari tahun 2008 s/d 2009. 4. Dra. YURAIDA menjabat Panitera / sekretaris dari tahun 2009 s/d 2011. 5. Drs. SUNARIA menjabat Panitera / sekretaris dari tahun 2011 s/d 2014. 6. ZUHRI SA’AD, SH menjabat Panitera / sekretaris dari tahun 2014 s/d Sekarang.

A.2 DATA WILAYAH HUKUM PENGADILAN AGAMA BLAMBANGAN UMPU. KABUPATEN WAY KANAN


2

Sebagai Instansi Pemerintah menurut insruksi Presiden RI Nomor 7 Tahun 1999 tentang Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) berkewajiban untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas dan fungsi serta peranannya dalam pengelolaan sumber daya anggaran maupun keuangan dalam melayani pencari keadilan sebagai dasar Hukumnya adalah : 1.

Undang-Undang Dasar 1945 pasal 24 A ;

2.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 jo Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian ;

3.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme ;

4.

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman ;

5.

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 jo Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung ;

6.

Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor : MA/SEK/07/III/2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Mahkamah Agung RI ;

7.

Surat Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor : 239/IX/6/8/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ;

8.

Surat Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor : 355A/SEK/KU.01/II/2014 tanggal 28 Nopember 2014 perihal : Penyampaian LAKIP Tahun 2014 dan Dokumen Penetapan Kinerja Tahun 2015 ;

9.

Surat Panitera/Sekretaris Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung Nomor : W8A/11/KU.01/I/2015 tanggal 7 Januari 2015 perihal : Penyampaian LAKIP Tahun 2014 dan Dokumen Penetapan Kinerja Tahun 2015 ;

Untuk itulah Pengadilan Agama Blambangan Umpu menyusun laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun 2014. Pengadilan Agama Blambangan Umpu adalah pelaksana kekuasaaan kehakiman yang bertugas melaksanakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan di Kabupaten Way Kanan berdasarkan Pancasila, dengan tugas pokok menerima, memeriksa, dan mengadili serta menyelesaikan setiap perkara yang diajukan dan tugas lain yang diberikan kepadanya berdasarkan peraturan perundang- undangan. Pembinaan teknis Peradilan Agama baik teknis yustisial maupun non yustisial Laporan Akuntabilitas Instansi Pemerintah (LAKIP) PA.Blambangan Umpu Tahun 2014

3

(organisasi, administrasi dan keuangan) sejak tanggal 30 Juni 2004 beralih sepenuhnya dari Departemen Agama ke Mahkamah Agung RI. Hal ini berdasarkan Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 8) dan Undang-undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung serta ditinjaklanjuti dengan Keputusan Presiden RI Nomor 21 Tahun 2004 tentang Pengalihan Organisasi, Administrasi dan Finansial di lingkungan Peradilan Umum dan Peradilan Tata Usaha Negara dan Peradilan Agama ke Mahkamah Agung RI. Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) adalah salah satu rangkaian kegiatan yang harus dilakukan setiap tahun dan merupakan salah satu bentuk manifestasi dari evaluasi semua rangkaian yang telah dilakukan selama satu tahun anggaran. Kesemuanya harus terangkum dalam Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP), selain sebagai bahan evaluasi dari rangkaian program yang telah dicanangkan pada awal tahun anggaran juga sebagai bahan pijakan dalam menyusun langkah-langkah pada tahun berikutnya. Selain itu laporan tahunan yang disusun secara hirarki merupakan bahan untuk menyusun berbagai kebijaksanaan sehingga dapat ditarik satu langkah yang lebih tepat sesuai dengan kebutuhan. Tujuan penyusunan LAKIP Pengadilan Agama Blambangan Umpu ini adalah dalam rangka : - Memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Undang - Undang No. 28 tahun 1999 Tentang Penyelenggaran Negara Yang Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, yang menyatakan bahwa Asas Umum Penyelenggara Negara meliputi Asas Kepastian Hukum, Asas Keterbukaan, Asas Proporsionalitas dan Asas Akuntabilitas. - Mengacu pada surat keputusan Kepala LAN No. 239/IX/6/8/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Instansi Pemerintah. Negara Republik Indonesia adalah negara hukum yang berdasarkan Pancasila danUndang-Undang Dasar 1945. Keadilan, kebenaran, kepastian hukum, dan ketertiban penyelenggaraan sistem hukum merupakan hal-hal pokok untuk menjamin kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Pengadilan Agama Blambangan Umpu sebagai salah satu lembaga peradilan harus mewujudkan suasana perikehidupan yang sejahtera, aman, tenteram, tertib, adil dan adanya kepastian hukum. Pengadilan Agama Blambangan Umpu juga sebagai salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sebagaimana diatur dalam UU No. Laporan Akuntabilitas Instansi Pemerintah (LAKIP) PA.Blambangan Umpu Tahun 2014

4

50 Tahun 2009 sebagai Perubahan atas UU No. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, dan sebagai instansi pemerintah berkewajiban mempertanggung jawabkan tugas pokok dan fungsinya tersebut kepada masyarakat sebagai pemegang kedaulatan rakyat. Kewajiban tersebut dijabarkan dengan menyiapkan, menyusun dan menyampaikan laporan kinerja secara tertulis, priodik dan melembaga. Laporan kinerja dimaksud berguna untuk mengkomunikasikan pencapaian kinerja Pengadilan Agama Blambangan Umpu dalam satu tahun anggaran, baik berkaitan dengan proses pencapaian tujuan dan sasaran maupun menjelaskan keberhasilan dan kegagalan tingkat kinerja yang dicapai.

B. TUGAS POKOK DAN FUNGSI A. Tugas Pokok dan Fungsi Pengadilan Agama Blambangan Umpu sebagai salah satu pelaksana Kekuasaan Kehakiman bertugas menyelengarakan peradilan agama yang bersih, merdeka, bebas dari pengaruh kekuasaan Eksekutif maupun kekuasaan Legislatif (pasal 24, 25 Undang-Undang Dasar 1945, pasal 10 Undang - undang Nomor 4 Tahun 2004, tentang Pokok – pokok Kekuasaan Kehakiman), dan menurut Pasal 49,50,51,52 dan 53 UU No. 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas UU No. 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, Tugas pokok dan fungsinya adalah 1. Tugas Pokok : Pengadilan Agama Blambangan Umpu merupakan lingkungan peradilan agama dibawah Mahkamah Agung RI sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakan Hukum dan Keadilan. Pengadilan Agama, sebagai Pengadilan Tingkat Pertama bertugas dan berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah dan ekonomi syari’ah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang sekarang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas undnag-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama.

Mengingat luas lingkup tugas dan beratnya

beban pekerjaan yang harus dilaksanakan oleh Pengadilan, maka dalam hal penyelenggaraan administrasi pengadilan oleh undang-undang dibedakan

menurut

jenisnya

kedalam

administrasi Kepaniteraan dan administrasi Sekretariatan, hal mana dimaksudkan selain menyangkut aspek ketertiban dalam penyelenggaraan administrasi juga akan mempengaruhi Laporan Akuntabilitas Instansi Pemerintah (LAKIP) PA.Blambangan Umpu Tahun 2014

5

kelancaran penyelenggaraan peradilan.Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, Pengadilan Agama mempunyai fungsi sebagai berikut :

2.

Fungsi : a.

Memberikan pelayanan teknis yudisial dan administrasi kepaniteraan bagi perkara tingkat pertama serta penyitaan dan eksekusi.

b. Memberikan pelayanan administrasi umum kepada semua unsur di lingkungan Pengadilan Agama Blambangan Umpu (Umum, Kepegawaian dan Keuangan kecuali keuangan perkara). c.

Memberikan pelayanan penyelesaian permohonan pertolongan pembagian harta peninggalan di luar sengketa antara orang-orang yang beragama Islam serta waarmeking akta keahliwarisan dibawah tangan untuk pengambilan deposito/ tabungan, pensiunan dan sebagainya.

d. Memberikan keterangan, pertimbangan dan nasehat tentang hukum Islam kepada Instansi pemerintah dan daerah hukumnya, apabila diminta. e.

Memberikan informasi yang jelas dan lengkap tentang segala sesuatu yang dibutuhkan oleh siapa saja, tentang proses berperkara di Pengadilan Agama.

C. Struktur Organesasi

Struktur Organisasi Pengadilan Agama diatur dalam peraturan perundang-undangan, yaitu undang-undang nomor 5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung serta Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2005 tentang Kepaniteraan Mahkamah Agung. Struktur Organisasi Pengadilan Agama Blambangan Umpu digambarakan sebagai berikut :


6

STRUKTUR ORGANISASI

STRUKTUR ORGANISASI PENGADILAN AGAMA BLAMBANGAN UMPU

KETUA WAKIL KETUA WAKIL KETUA Drs. H. Drs. FAJRI DARUL HIDAYAT, HUSNI, MH MH

4. H.M.KUSEN RAHARJO, SHI, M.A.

1. Drs. H. ALI SOFWAN

1. SOLEH, LC 2. HAMZAH, Sag, MH 3. JUNAIDI , SHI 3. H.SHALAHUDDIN, SH.MH

5. SHOFA’U QOLBI DJABIR, LC 5. MASWARI, S.HI. 6. ASEP RIDWAN HOTOYA, SHI. 7. HUDA LUKONI, SHI.

2. Drs. H. ROHMAT, S.Ag , MH

PANITERA/SEKRETARIS PANITERA/SEKRETARIS ITNA FAUZA ZUHRI QADRIYAH, SA’AD, SH,. SH,MH.

WAKIL PANITERA WAKIL PANITERA M I S W AREDOYATI, R D I, SH.SH, MH.

PANMUD PERMOHONAN

HUSNIATUN AINI,S.Ag,SHI

STAF 2. RONI FEBRIYANTO,SHI

PANMUD G UGATAN Drs. YULIANTO.Z

STAF 1. FAKTA SAMIAGO, A.Md 2. M I S I N I 3. HASTUTI YENI HS

PANITERA PENGGANTI -.

SEKRETARIS WAKILWAKIL SEKRETARIS GUNAWAN, GUNAWAN, SHI. SHI.

PANMUD PANMUD HUKUM HUKUM

NURSIAH, SHI

STAF 1. HALOMOAN, SH

KAUR KAUR KEUANGAN KEUANGAN

M. NUR ARDIAN,SH MASROAH,SHI

STAF STAF 1. ASEP SUBHI, SHI 2. ARIS MARGONO

1. 2. 3. 4. 5.

KAURKAUR KEPEGAWAIAN KEPEGAWAI AN I D R U S MARMIATUN,

STAF STAF 1. SUHARTINI FAIZA 2. HARMINIS

L HABIB,

KAUR KAUR UMUMUMUM YOSHI ARIA,ST PURWAD I, S.Sy

STAF STAF 1.AHMAD SURYADHARMA, SS 2. M. MUKHLIS HERYANTO

JURUSITA/JURUSITA PENGGANTI MISWANTO ( JS ) NURRAHMAT SYARIF,SH (JSP ) FAJRI NUR, SH. (JSP ) TAUFIK HIDAYAH, SH (JSP ) IRFAN JUNIAL, S. Kom (JSP )


7

Penjelasan Struktur Organisasi Pengadilan Agama Blambangan Umpu : 1. Pimpinan Pengadilan terdiri dari Ketua dan Wakil Ketua; 2. Hakim yang bertugas menangani perkara dalam kedudukannya sebagai penyelenggara kekuasaan kehakiman; 3. Panitera/ Sekretaris selaku pimpinan Kepaniteraan dan Kesekretariatan; 4. Kepaniteraan yang dipimpin oleh Panitera, dibantu Wakil Panitera, Panitera Muda Hukum, Panitera Muda Gugatan dan Panitera Muda Permohonan; 5. Kesekretariatan yang dipimpin oleh Sekretaris, dibantu Wakil sekretaris, Kepala Urusan Umum, Kepala Urusan Keuangan dan Kepala Urusan Kepegawaian; 6. Kelompok Jabatan Fungsional yang berada kewenangan Panitera yaitu Panitera Pengganti, Jurusita dan Jurusita Pengganti; 7. Staf yang ditugaskan secara menyebar diseluruh unit kerja Pengadilan Agama Blambangan Umpu.

B. Sistematika Pelaporan Laporan akuntabilitas kinerja ini menggambarkan pencapaian kinerja Pengadilan Agama Blambangan Umpu selama tahun 2014 sebagai acuan untuk perbaikan kinerja dimasa mendatang. LAKIP disusun dengan Sistimatika sebagai berikut: BAB I Pendahuluan

:

menjelaskan tentang latar belakang penulisan laporan, maksud dan tujuan penulisan laporan, tugas dan fungsi, serta sistematika penulisan laporan ini.

BAB II Perencanaan Strategi :

terdiri dari Rencana Strategis, Rencana Kerja dan Perjanjian Kerja.

BAB III Akuntabilitas Kinerja :

tahun 2014 terdiri dari Pengukuran Kerja, Evaluasi Kinerja serta analisis Keberhasilan dan Kegagalan.

BAB IV Penutup

:

terdiri dari Kesimpulan dan Saran.


8

BAB II – PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA A. RENCANA STRATEGIS 2010-2014 1.

Visi dan Misi Rencana strategis Pengadilan Agama Blambangan Umpu 2010-2014, merupakan

komitmen bersama dalam menetapkan kinerja dan tahapan-tahapan yang berencana dan terprogram secara sistematis melaui penataan, penertiban, perbaikan pengkajian pengelolaan terhadap sistem kebijakan dan peraturan perundang-undangan untuk mencapai ektivitas dan efesiensi Atau gambaran dari kinerja yang merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai untuk mewujudkan Visi dan Misi. Selanjutnya untuk memberikan arah dan sasaran yang jelas serta sebagai pedoman dan tolak ukur kinerja Pwngadilan Agama Blambangan umpu diselaraskan dengan kebijakan Mahkamah Agung RI yang disesuaikan dengan Pembangunan Nasional yang telah diditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional( RPJPN) tahun 2005-2025 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah ( RPJM) tahun 2010-2014 sebagai pedoman dan pengendalian kinerja dalam pelaksanaan program dan kegiatan dalam pencapaian visi dan misi sertaq tujuan organesasi pada tahun 2010- 2014.

1.

Visi merupakan cara pandang jauh kedepan untuk mewujudkan tercapainya tugas pokok dan fungsi Pengadilan Agama Blambangan Umpu,

Visi Pengadilan Agama

Blambangan Umpu mengacu pada Visi Mahkamah Agung RI adalah sebagai berikut :

“MEWUJUDKAN PENGADILAN AGAMA BLAMBANGAN UMPU YANG MODEREN MENUJU BADAN PERADILAN YANG AGUNG”

Misi adalah sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan sesuai Visi yang ditetapkan agar tujuan organesasi dapat terlaksana dan terwujud dengan baik. Oleh karena itu Pengadilan Agama Blambangan umpu merupakan kondisi yang diharapkan dapat memoti seluruh karyawan karyawati dalam melaksanakan aktivitas peradilan. Berdasrkan Visi yang telah ditetapkan tersebut, maka ditetapkan beberapa misi Pengadilan Agama Blambangan Umpu untuk mewujudkan Visi tersebut yaitu :


9

1. Meningkatkan Pelaksanaan peradilan yang sederhana, cepat, biaya ringan. 2. Meningkatkankan Kekuasaan Kehakiman ( Peradilan ) yang mandiri dan independen dari campur tangan pihak lain. 3. Meningkatkan Profesionalitas dan kredibilitas Aparatur Peradilan dalam rangka peningkatan pelayanan pada masyarakat. 4. Meningkatkan pengawasan dan pembinaan, tertib administrasi dan menejemen yang transparan serta efektif dan efesien. 5. Meningkatkan sarana dan prasarana Peradialan

2. Tujuan Dan Sasaran Strategis Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam rangka mencapai visi dan misi Pengadilan Agama Blambangan Umpu, bahwa tujuan yang hendak dicapai adalah sebagai berikut : 1.

Peningkatan penyelesaian perkara.

2.

Peningkatan aksebilitas masyarakat terhadap peradilan (acces to justice).

3.

Peningkatan kualitas sumber daya manusia dan kinerja yang efektif dan efesien.

4.

Peningkatan Akuntabilitas dan tranparasi Peradilan.

5.

Peningkatan tertip administrasi perkara.

 SASARAN STRATEGIS Sasaran adalah penjabaran dari tujuan secara terukur, yaitu sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu lima tahun kedepan, sasaran strategis yang hendak dicapai atau ditetapkan dalam rencana strategis Pengadilan Agama Blambangan Umpu adalah sebagai berikut : 1.

Penyelesaian perkara.

2.

Melaksanakan kekuasaan kehakiman yang mandiri berwibawa dan tidak memihak.

3.

Meningkatkan

profesionalisme

dan

pelayanan

lembaga

peradilan

kepada

masyarakat terhadap peradilan ( Aksebilitas). 4.

Meningkatkan tranparasi dan akuntabilitas peradilan.

5.

Meningkatnya masyarakat dalam kepatuhan terhadap Putusan peradialan

6.

Meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas serta pengawasan.

7.

Meningkatan Sarana dan prasarana Peradilan.

8.

Meningkatkan tertib administrasi dan Pengelolan Keuangan.

Dari delapan sasaran tersebut merupakan sasaran yang akan dicapai Pengadilan Agama Blambangan Umpu dalam Tahun 2015 – 2019. Laporan Akuntabilitas Instansi Pemerintah (LAKIP) PA.Blambangan Umpu Tahun 2014

10

INDIKATOR KINERJA UTAMA Indikator kinerja utama diperlukan sebagai tolak ukur atas keberhasilan sasaran strategis dalam mencapai tujuan. Sasaran, program dan kegiatan pokok dicantumkan juga t arget indikator kinerja utama Pengadilan Agama Blambangan Umpu dengan digambarkan sebagai berikut:

NO 1

KINERJA UTAMA Meningkat nya penyelesai an pkara

INDIKATOR KINERJA a

b

c

d

e

PENANGGUNG JAWAB Persentase Perbandingan antara Hakim mediasi Mediasi mediasi yang proses yang dengan jumlah perkara Panitera diselesaikan yang diajukan mediasi /Sekretaris Persentase mediasi yang diselesaikan menjadi akte perdamaian Persentase sisa perkara yang diselesaikan

PENJELASAN

SUMBER DATA Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

Perbandingan antara mediasi yang diproses dengan jumlah mediasi yang menjadi akte perdamaian

Hakim Mediasi Panitera /Sekretaris

Perbandingan sisa perkara yang diselesaikan dengan sisa perkara yang harus diselesaikan

Hakim Majelis Laporan Bulanan dan dan Laporan Panitera/Sekreta Tahunan ris

Persentase

Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

Perbandingan perkara yang diselesaikan perkara dengan perkara yang yang akan diselesaikan diselesaikan (saldo awal dan perkara yang masuk)

Hakim Majelis

Laporan

dan

Bulanan dan

ris

Tahunan

Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 6 bulan

Hakim Majelis

Laporan

dan

Bulanan dan

Perbandingan perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 6 bulan dengan perkara yang harus diselesaikan dalam waktu maksimal 6 bulan (diluar sisa perkara)

Panitera/Sekreta Laporan

Panitera/Sekreta Laporan ris


Tahunan

11

2

Peningkatn

Persentase

Hakim Majelis

Laporan

aksepbilitas penurunan upaya

selama tahun berjalan

Bulanan dan

putusan

hukum (tidak

(Un) dengan jumlah

Laporan

Hakim

diajukan):

upaya hukum tahun

Tahunan

- Banding

lalu (Un-1) dibagi

- Kasasi

jumlah upaya hukum

- Peninjauan

tahun lalu (Un-1) di

Kembali 3

Jumlah Upaya hukum

Peningkata

a Persentase

kali seratus persen Perbandingan antara


berkas yang diajukan

ris

n efektifitas

berkas yang

Bulanan dan

pengelolan

diajukan kasasi Kasasi dan PK yang

Laporan

penyelesain

dan PK yang

lengkap (terdiri dari

Tahunan

perkara

disampaikan

bundel A dan B)

secara lengkap

dengan jumlah berkas yang diajukan Kasasi

b Persentase

Perbandingan antara


berkas yang

berkas perkara yang

ris

diregister dan

diterima Kepaniteraan

Laporan

siap

dengan berkas perkara

Tahunan

didistribusikan

yang didistribusikan ke

ke Majelis

Majelis

c Persentase penyampia

Perbandingan antara

Panitera/Sekre

berkas putusan dengan taris dan Juru

pemberitahuan relas putusan yang relaas putusan

disampaikan ke para

tepat waktu,

pihak tepat waktu.

Sita

Bulanan dan


tempat dan para pihak d Prosentase

Perbandingan antara

Panitera/Sekre

Laporan

penyitaan

permohonan penyitaan taris dan Juru

Bulanan dan

tepat waktu

dengan pelaksanaan

Laporan

dan tempat

penyitaan tepat waktu

Sita

Tahunan

dan tempat


12

e Ratio Majelis

4

Perbandingan ratio

Majelis Hakim

Laporan

Hakim

Majelis Hakim

dan

Bulanan dan

terhadap

dibandingkan dengan


perkara

perkara masuk

ris

Tahunan

Perbandingan perkara

Majelis Hakim

Laporan Bulanan dan

Peningkatn

a Persentase

aksesibilitas

perkara

predeo yang

dan

masyarakat

prodeo yang

diselesaikan dengan


terhadap

diselesaikan

perkara predeo yang

ris

Tahunan


Majelis Hakim

Laporan

perkara yang

yang dibawa ke lokasi

dan

Bulanan dan

dapat

Sidang diluar


diselesaikan

Pengadilan (Keliling)

ris

Tahunan

dengan cara

dengan jumlah perkara

Sidang Keliling

yang diterima.

peradilan (acces to justice)

5

Meningkat nya kepatuhan terhadap putusan pengadilan.

masuk b Persentase

c Persentase (amar) putusan perkara (yang menarik perhatian masyarakat) yang dapat diakses secara on line dalam waktu maksimal 1 hari kerja sejak diputus.

Perbandingan amar putusan perkara yang ditayangkan di wibe site dengan jumlah perkara tindak yang tidak ditayangkan

Majelis Hakim

Laporan

dan

Bulanan dan

ris

Tahunan

Persentase permohonan eksekusi atas putusan perkara perdata yang berkekuatan hukum tetap yang ditindaklanjuti


Ketua

Laporan

perdata yang

Pengadilan dan

Bulanan dan

ditindaklanjuti


(dieksekusi)

dengan


ris

Tahunan

perkara perdata yang belum ditindaklanjuti (dieksekusi)


13

6

Meningkat

a.

Persentase

Perbandingan jumlah pengaduan yang ditindaklanjuti mengenai perilaku aparatur peradilan (teknis dan non teknis) dengan jumlah pengaduan yang dilaporkan

Ketua

Laporan

Pengadilan dan

Bulanan dan

ris

Tahunan

Persentase

Perbandingan jumlah

Ketua

Laporan

temuan

pengaduan

Pengadilan dan

Bulanan dan

hasil

ditindaklanjuti


pemeriksaa

mengenai

perilaku

ris

n eksternal

aparatur

peradilan

yang

(teknis

ditindaklan

teknis) dengan jumlah

juti.

pengaduan

nya

pengaduan

kualitas

masyarakat

pengawasan

yang ditindaklan juti

b

7

Peningkatan Prosentase Sarana dan

Pengadaan

Prasarana di sarana dan

8

yang

dan

Tahunan

non

yang

dilaporkan Perbandingan antara Panitera/Sekreta Laporan dana yang

ris Pengadilan

Bulanan dan

dianggarkan untuk

Tingkat Pertama

Laporan

Lingkungan

prasarana guna

peningkatan sarana

peradilan

menunjang

dan prasarana dengan

operasional

kebutuhan guna

peradilan

menunjang

Peningkatan Prosentase


Tahunan.

operasional Perbandingan antara


Pembinaan

Pembinaan

dana yang

ris Pengadilan

Bulanan dan

administrasi

administrasi dan

dianggarkan dengan

Tingkat Pertama

Laporan

dan

Pengelolaan

kebutuhan guna

pengelolaan Keuangan Guna

menunjang

keuangan

Menunjang

operasional

diLingkung

Operasional

perkantoran (Laporan

an

Perkantoran

Penyerapan

Peradilan

Tahunan.

Anggaran)


14

3.

PROGRAM UTAMA DAN KEGIATAN POKOK Delapan

sasaran strategis tersebut merupakan arahan bagi Pengadilan Agama

Blambangan Umpu untuk mewujudkan visi dan misi yang telah ditetapkan dan membuat rincian Program dan Kegiatan Pokok yang akan dilaksanakan sebagai berikut : a. Program Peningkatan Manajemen Peradilan Agama Program Peningkatan Manajemen Peradilan Agama merupakan program untuk mencapai sasaran strategis dalam hal penyelesaian perkara, tertib administrasi perkara, dan aksesbilitas masyarakat terhadap peradilan. Kegiatan pokok yang dilaksanakan Pengadilan Agama Blambangan Umpu dalam pelaksanaan Program Peningkatan Manajemen Peradilan Agama adalah : 1. Penyelesaian Perkara Gugatan dan Permohonan. 2. Penyelesaian Sisa Perkara Gugatan dan Permohonan . 3. Penelitian berkas perkara banding disampaikan secara lengkap dan tepat waktu. 4. Register dan pendistribusian berkas perkara ke Majelis yang tepat waktu. 5. Publikasi dan transparasi proses penyelesaian dan putusan perkara.

b. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung bertujuan untuk mencapai sasaran strategis dalam penyediaan sarana dan prasarana. Untuk itu Pengadilan Agama Blambangan umpu mohon melalui Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung untuk meneruskan usulan pengadaan sarana dan prasarana ke Mahkamah Agung RI Kegiatan pokok program ini adalah pengadaan sarana dan prasarana di lingkungan pengadilan Agama Blambangan Umpu. c. Program Peningkatan Manajemen Peradilan Agama Program Peningkatan Manajemen Peradilan Agama bertujuan untuk memperlancar kegiatan – kegiatan yang dilakukan di Pengadilan Agama Kalianda, hal ini diperuntukkan untuk Operasional penyelesaian perkara, biaya prodeo dan ongkos sidang keliling.


15

B. RENCANA KINERJA TAHUN 2014 RENCANA KINERJA TAHUNAN

NO 1

Unit Organisasi

: Pengadilan Agama Blambangan Umpu

Tahun Anggaran

: 2014

SASARAN STRATEGIS Meningkatnya

INDIKATOR KINERJA

TARGET

Persentase mediasi yang diselesaikan

100 %

a.

penyelesaian perkara

Persentase mediasi yang diselesaikan b.

menjadi akte perdamaian

2%

c. Persentase sisa perkara yang diselesaikan d.

Persentase perkara yang diselesaikan

100 %

100 %

e Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 6 bulan

100 %

f. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu lebih 6 bulan 2

Peningkatan aksepbilitas putusan Hakim

Persentase penurunan upaya hukum (tidak mengajukan upaya Hukum): - Banding - Kasasi - Peninjauan Kembali

0%

95 %

Peningkatan 3

efektifitas pengelolaan penyelesaian

a.

Persentase berkas yang diajukan kasasi dan PK yang disampaikan secara

0%

b. lengkap Persentase berkas yang diregister dan siap didistribusikan ke Majelis


100 %

16

perkara

c.

Persentase penyampaian pemberitahuan relaas putusan tepat waktu, tempat dan para pihak d. Prosentase penyitaan tepat waktu dan tempat

100 %

100 %

e. a. 4

Peningkatan aksesibilitas

100 %

diselesaikan dengan cara Ziting Plaatz /

terhadap

Sidang diluar Pengadilan ( sidang keliling)

Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan. Meningkatnya kualitas pengawasan

100 %

b. Persentase masyarakat pencari keadilan yang mendapat layanan bantuan hukum c.

7

diselesaikan b. Persentase perkara yang dapat

to justice)

6

100 %

masyarakat

peradilan (acces

5

Ratio Majelis Hakim terhadap perkara Persentase perkara prodeo yang

( POSBAKUM ) Persentase (amar) putusan perkara (yang menarik perhatian masyarakat) yang dapat diakses secara on line dalam waktu maksimal 1 hari kerja sejak diputus.

Persentase permohonan eksekusi atas

100 %

100 % 100 %

putusan perkara perdata yang berkekuatan hukum tetap yang ditindaklanjuti Persentase pengaduan masyarakat a.

yang ditindaklanjuti

100 %

Persentase temuan hasil pemeriksaan b. eksternal yang ditindaklanjuti.

100 %

Peningkatan Sarana Prosentase Pengadaan sarana dan dan Prasarana di

prasarana guna menunjang operasional

Lingkungan

peradilan


1 %

17

8

Peningkatan

Prosentase Pembinaan administrasi dan

Pembinaan

Pengelolaan Keuangan Guna Menunjang

administrasi dan

Operasional Perkantoran

10 %

pengelolaan keuangan di Lingkungan Peradilan

C. PERJANJIAN KINERJA (DOKUMEN PENETAPAN KINERJA) TAHUN 2014 Penyusunan Penetapan Kinerja ini didasarkan pada Inpres Nomor: 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi, dan Surat Edaran Menteri Negara PAN dan Reformasi Birokrasi Nomor : 29 Tahun 2010 tentang Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, acuan dalam menyusun Penetapkan Kinerja tahun 2014 tidak terlepas dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM), Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahun 2014 dan Kebijakan Umum Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam rangka penggunaan anggaran tahun 2014.

Penetapan kinerja pada dasarnya adalah pernyataan komitmen yang mepresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelolanya. Tujuan khusus Penetapan kinerja antara lain adalah untuk meningkatkan akuntabilitas, tranparasi dan kinerja sebagai nyata komitmen, dasar penilaian keberhasilan / kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran Pengadilan Agama Blambangan Umpu dalam pencapaian dan tolak ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja dan sasaran-sasaran yang akan dicapai dinyatakan dalam Penetapan Kinerja tahun 2014 dapat diperinci sebagai berikut :

PERJANJIAN KINERJA NO

SASARAN STRATEGIS

1

Meningkatnya penyelesaian perkara

INDIKATOR KINERJA

TARGET

a. Persentase mediasi yang diselesaikan

100 %

b. Persentase mediasi yang diselesaikan

2%

menjadi akte perdamaian


18

c. Persentase sisa perkara yang diselesaikan d.


100 %

100 %

e Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 6 bulan

100 %

f. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu lebih 6 bulan 2


Persentase penurunan upaya hukum (tidak mengajukan upaya Hukum): - Banding - Kasasi - Peninjauan Kembali a.

3

Peningkatan efektifitas pengelolaan

95 %

0%

dan PK yang disampaikan secara lengkap b. Persentase berkas yang diregister dan

100 %

siap didistribusikan ke Majelis


Persentase berkas yang diajukan kasasi

0%

c.

Perentase penyampaian pemberitahuan relaas putusan tepat waktu, tempat dan para pihak

100 %

d. Prosentase penyitaan tepat waktu dan tempat e.

100 %

Ratio Majelis Hakim terhadap perkara 100 %

4

Peningkatan aksesibilitas

a.

Persentase perkara prodeo yang diselesaikan

100 %

masyarakat terhadap

b. Persentase perkara yang dapat

peradilan (acces

diselesaikan dengan cara Ziting Plaatz /

to justice)

Sidang diluar Pengadilan ( sidang keliling) b. Persentase masyarakat pencari keadilan yang mendapat layanan bantuan hukum

100 %

100 %

( POSBAKUM ) Laporan Akuntabilitas Instansi Pemerintah (LAKIP) PA.Blambangan Umpu Tahun 2014

19

Persentase (amar) putusan perkara c.

(yang menarik perhatian masyarakat)

100 %

yang dapat diakses secara on line dalam waktu maksimal 1 hari kerja Meningkatnya 5

kepatuhan terhadap putusan pengadilan.

6

Meningkatnya kualitas pengawasan

7

8

sejak diputus. Persentase permohonan eksekusi atas putusan perkara perdata yang

100 %

berkekuatan hukum tetap yang ditindaklanjuti Persentase pengaduan masyarakat a.

yang ditindaklanjuti

100 %

Persentase temuan hasil pemeriksaan b. eksternal yang ditindaklanjuti.

100 %

Peningkatan Sarana Prosentase Pengadaan sarana dan dan Prasarana di

prasarana guna menunjang operasional

Lingkungan

peradilan

Peningkatan Pembinaan administrasi dan pengelolaan keuangan di Lingkungan Peradilan

Prosentase Pembinaan administrasi dan

1 %

Pengelolaan Keuangan Guna Menunjang Operasional Perkantoran

10 %

BAB III – AKUNTABILITAS KINERJA TAHUN 2014 A. PENGUKURAN KINERJA

Akuntabilitas Kinerja adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan/program/kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi dan visi organisasi yang tertuang dalam perumusan perencanaan strategis suatu organisasi. Pengukuran Kinerja adalah proses sistematis dan berkesinambungan untuk menilai keberhasilan/kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, kebijakan, untuk mencapai sasaran dan tujuan Laporan Akuntabilitas Instansi Pemerintah (LAKIP) PA.Blambangan Umpu Tahun 2014

20

yang telah ditetapkan dalam mewujudkan visi dan misi organisasi. Pengukuran kinerja merupakan suatu metode untuk menilai kemajuan yang telah dicapai dibandingkan dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan. Pengukuran kinerja tidak dimaksudkan sebagai mekanisme untuk memberikan reward/punishment, melainkan sebagai alat komunikasi dan alat manajemen untuk memperbaiki kinerja organisasi.

Pengukuran tingkat capaian kinerja Pengadilan Agama Blambangan Umpu tahun 2014, dilakukan dengan cara membandingkan antara realisasinya dengan target pencapaian indikator kinerja yang telah ditetapkan, sehingga terlihat apakah sasaran yang telah ditetapkan tercapai atau tidak. Realisasi Tingkat capaian kinerja = X 100 % Rencana

Secara umum terdapat beberapa keberhasilan pencapaian target indikator kinerja, namun demikian terdapat juga beberapa indikator kinerja sasaran target yang belum terwujut capaiannya dalam tahun 2014 ini. Dari target sasaran strategis yang diuraikan dalam penetapan kinerja dan capaian indikator kinerja tersebut Pengadilan Agama Blambangan Umpu telah melakukan analisis dan evaluasi perbaikan dimasa yang akan datang yaitu masing-masing indikator kinerja tersebut diuraikan dalam tabel dibawah ini.

PENGUKURAN KINERJA Unit Organisasi


Tahun Anggaran

: 2014

NO

SASARAN STRATEGIS

1

Meningkatnya

INDIKATOR KINERJA

a.


CAPAIAN KINERJA


b.

TARGET REALISASI

Persentase mediasi yang diselesaikan menjadi akte perdamaian

100%

100%

100%

2%

1%

50%


21

c.

d.

Persentase sisa perkara yang diselesaikan

100%

100%

100%

100%

84.43%

84.43%

100%

95%

95%

100%

95%

95%

100% 100% 100%

98% 100% 100%


e.

2


3

Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara

Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 6 bulan e. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu lebih dari 6 bulan Persentase penurunan upaya hukum (tidak diajukan): - Banding - Kasasi - Peninjauan Kembali a.

b.

c.

Persentase berkas yang diajukan kasasi dan PK yang disampaikan secara lengkap

Persentase berkas yang diregister dan siap didistribusikan ke Majelis Persentase penyampaian pemberitahuan relaas putusan tepat waktu, tempat dan para pihak

d. Prosentase penyitaan tepat waktu dan tempat e.

Ratio Majelis Hakim terhadap perkara

98% 54% 119%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

80.00%

80.00%


22

4

Peningkatan

a.

aksesibilitas masyarakat terhadap

b.

peradilan (acces to justice)

c.


100%

85.00%

85.00%

100%

100%

100%

100%

82.00%

82.00%

5%

0%

Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti

100%

100%

100%

Persentase temuan hasil pemeriksaan eksternal yang ditindaklanjuti.

100%

100%

100%

Persentase masyarakat pencari keadilan yang mendapat layanan bantuan hukum ( POSBAKUM ) Persentase perkara yang dapat diselesaikan dengan cara sidang keliling

d.

5

6

Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan. Meningkatnya

Persentase (amar) putusan perkara (yang menarik perhatian masyarakat) yang dapat diakses secara on line dalam waktu maksimal 1 hari kerja sejak diputus. Persentase permohonan eksekusi atas putusan perkara perdata yang berkekuatan hukum tetap yang ditindaklanjuti

a.

kualitas pengawasan b.

7

Peningkatan Sarana dan Prasarana di Lingkungan peradilan

Prosentase Pengadaan sarana dan prasarana guna menunjang operasional peradilan

100%

0%


0%

0%

23

8


Prosentase Pembinaan administrasi dan Pengelolaan

100 %

0%

0%

Keuangan Guna Menunjang Operasional Perkantoran

Jumlah Anggaran Kegiatan Tahun 2014

: Rp.

2.976.054.000,-

Jumlah Realisasi Anggaran Kegiatan Tahun 2014

: Rp.

2 . 9 5 5 . 7 5 7 . 3 0 5 ,-

B. ANALISIS AKUNTABILITAS KINERJA Pengukuran kinerja Pengadilan Agama Blambangan Umpu Tahun 2014 mengacu pada indikator kinerja utama sebagaimana tertuang pada tabel diatas, untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan. Pada akhir tahun 2014, Pengadilan Agama Blambangan Umpu telah melaksanakan seluruh kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya. Adapun hasil capaian kinerja sesuai sasaran yang ditetapkan, diuraikan sebagai berikut :

1. SASARAN PENYELESAIAN PERKARA Sasaran

ini

dimaksudkan

untuk

menggambarkan

efektivitas

dan

efisiensi

penyelenggaraan peradilan di Indonesia dalam penyelesaian perkara di Pengadilan Agama Blambangan Umpu untuk mengukur keberhasilan meliputi 5 (lima) indicator kinerja sasaran pada tahun 2014 dapat digambarkan sebagai berikut :

1. Ukuran capaian kinerja utama Peningkatan Penyelesaian Perkara : a. Persentase mediasi yang menjadi akta perdamaian. Tabel 1. Analisa Kinerja Mediasi yang diselesaikan menjadi akte perdamaian Data Perkara Mediasi Tahun 2013 Jumlah Perkara mediasi yang diproses Jumlah mediasi yang menjadi akte perdamaian

Jumlah

Realisasi

Capaian Kinerja

0%

0c%

24

0


24

Data Perkara Mediasi Tahun 2014 Jumlah Perkara mediasi yang diproses Jumlah mediasi yang menjadi akte perdamaian

Jumlah

Realisasi

Capaian Kinerja

202

0

0 %

0 %

Berdasarkan tabel diatas, dapat disimpulkan bahwa indikator kinerja persentase mediasi yang diselesaikan pada tahun 2014 sebesar 100 %, sedangkan persentase mediasi yang menjadi akte perdamaian hanya 0 %, hal ini disebabkan karena tidak adanya proses mediasi yang menjadi akte perdamaian. - Persentase mediasi yang diselesaikan yaitu Perbandingan antara mediasi yang proses dengan jumlah perkara yang diajukan mediasi. Jumlah perkara perdata yang masuk pada Tahun 2013 adalah sebanyak 853 perkara, dan yang dimediasi adalah keseluruhannnya. Sehingga Persentase mediasi yang diselesaikan adalah 100 %. - Persentase mediasi yang diselesaikan menjadi akte perdamaian yaitu Perbandingan antara mediasi yang diproses dengan jumlah mediasi yang menjadi akte perdamaian. Jumlah perkara perdata yang masuk pada tahun 2014 adalah sebanyak 202 perkara dan jumlah perkara yang berhasil mediasi (menghasilkan akte perdamaian) adalah

0

perkara. Sehingga Persentase mediasi yang diselesaikan menjadi akte

perdamaian adalah 0 dari 0perkara yakni 0 % dari target % keseluruhan

b. Persentase sisa perkara yang diselesaikan. Tabel 2. Analisa Kinerja Penyelesaian Sisa Perkara Jumlah Perkara Gugatan Tahun 2014 GUGATAN

2014

Sisa Tahun 2013

41

MASUK

200

PUTUS

214

SISA

27

BERHASIL MEDIASI

0

Realisasi

Capaian Kinerja

Realisasi


Capaian Kinerja

25

Jumlah Perkara Permohonan Tahun 2014 Permohonan

2014

SISA

-

MASUK

384

PUTUS

385

SISA

-

Realisasi

Capaian Kinerja

Jumlah keseluruhan Perkara Gugatan/Permohonan Data Perkara

Jumlah

Sisa perkara tahun 2013

41

Perkara masuk tahun 2014

584

Sisa perkara tahun 2014 yang diminutasi

41

Perkara tahun 2014 yang diminutasi

598

Sisa Akhir

27

Realisasi

Capaian Kinerja

100 %

100 %

Berdasarkan tabel , dapat disimpulkan bahwa indikator kinerja persentase sisa perkara yang diselesaikan pada tahun 2014 untuk perkara gugatan mencapai target 87 %, sedangkan untuk perkara permohonan sebesar 100 % dikarenakan tidak ada sisa perkara permohonan tahun 2014.

. Prosentase sisa perkara yang diselesaikan yaitu Perbandingan sisa perkara yang diselesaikan dengan sisa perkara yang harus diselesaikan. Dan besarnya Persentase tersebut adalah 100 % karena semua sisa perkara tahun sebelumnya selalu diusahakan segera diselesaikan di tahun selanjutnya. d. Persentase perkara yang diselesaikan Yaitu Perbandingan perkara yang diselesaikan dengan perkara yang akan diselesaikan (saldo awal dan perkara yang masuk). Jumlah perkara yang putus Gugatan dan Permohonan sehingga berjumlah 598 perkara. Sementara saldo awal jumlah perkara Gugatan 41 dan permohonan 0 perkara pada tahun 2014 adalah 41 perkara Jumalah


26

perkara yang masuk tahun 2014 adalah 625 perkara. Sehingga Persentase perkara yang diselesaikan adalah 598 yakni 96 %. c.

Persentase perkara yang diselesaikan. Tabel 3. Analisa Kinerja Penyelesaian Perkara Data Perkara Tahun 2013 Sisa perkara tahun 2012

38


225

Jumlah Perkara 2013

263

Perkara diminutasi 2013

222

Sisa akhir 2013

41

Data Perkara Tahun 2014

Jumlah

Sisa perkara tahun 2014

41


584

Jumlah Perkara 2014

625

Perkara diminutasi 2014

598

Sisa akhir 2014

d.

Jumlah

Realisasi

Capaian Kinerja

100 %

100 %

Realisasi

Capaian Kinerja

100 %

100 %

27

Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 6 bulan. Tabel 4. Analisa Kinerja Penyelesaian Perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 6 bulan. Data Perkara Yang Diselesaikan Maksimal 6 Bulan Perkara masuk tahun 2014

Jumlah

Realisasi

Capaian Kinerja

100 %

100 %

584

Perkara Putus < 6 bulan

557

Sisa akhir

27

Berdasarkan tabel di atas dapat disimpulkan bahwa penyelesaian perkara dalam jangka waktu maksimal 6 bulan pada tahun 2014 sebesar 95 %.

e.

Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu lebih dari 6 bulan. Tabel 5. Analisa Kinerja Penyelesaian Perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu lebih dari 6 bulan.


27

Data Perkara Yang Diselesaikan Maksimal 6 Bulan Perkara masuk tahun 2014

Jumlah

Realisasi

Capaian Kinerja

0%

0%

584

Perkara Putus > 6 bulan

0

Sisa akhir

27

Berdasarkan tabel di atas dapat disimpulkan bahwa penyelesaian perkara dalam jangka waktu lebih dari 6 bulan pada tahun 2014 sebesar 0 %. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 6 bulan Yaitu Perbandingan perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 6 bulan dengan perkara yang harus diselesaikan dalam waktu maksimal 6 bulan (diluar sisa perkara). Jumlah perkara yang putus lebih dari 6 bulan adalah 1 perkara sementara yang putus 2 perkara. Sehingga persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 6 bulan adalah 890 yakni 1.78 %.

2. Peningkatan aksesibilitas putusan Hakim Persentase Perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Banding/ Kasasi/ Peninjauan Kembali adalah perbandingan Jumlah Putusan yang tidak mengajukan upaya hukum selama tahun berjalan dari jumlah Putusan tahun 2014 adalah sebesar 0 %.

Data Perkara yang tidak mengajukan Upaya Hukum Jumlah Putusan Perkara Yang tidak Mengajukan Upaya Hukum Tahun 2014 Jumlah Putusan Perkara Tahun 2014

Jumlah

Realisasi

Capaian Kinerja

557 557

100 %

100 %

Peningkatan aksebtabilitas putusan Hakim

Sasaran Peningkatan aksepbilitas putusan hakim adalah untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada Hukum melalui tindakan Penegakan hukum di bidang peradilan. Indikator yang digunakan adalah Persentase Penurunan Upaya Hukum (Tidak Diajukan ) banding, Kasasi dan peninjauan Kembali. Laporan Akuntabilitas Instansi Pemerintah (LAKIP) PA.Blambangan Umpu Tahun 2014

28

Dengan tidak diajukannya upaya hukum oleh masyarakat pencari keadilan berarti tingkat kepercayaan masyarakat kepada Hukum melalui aksepbilitas putusan hakim berarti masyrakat langsung dapat menerima putusan hakim di tingkat pertama.

3. Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara

a. Persentase berkas yang diajukan kasasi dan PK yang disampaikan secara lengkap. Jumlah perkara yang diajukan banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali pada tahun 2014 adalah sebanyak 0 berkas, dari berkas yang tersebut sudah disampaikan secara lengkap

sebanyak 0 berkas, sehingga

persentase

berkas yang diajukan banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali yang disampaikan secara lengkap pada perkara Gugatan adalah 100 % b.

Persentase berkas yang diregister dan telah didistribusikan ke Majelis. Untuk berkas perkara Gugatan dan Permohonan pada tahun 2014 semua berkas yang diregister sudah didistribusikan ke majelis, sehingga persentase berkas yang diregister dan siap didistribusikan ke Majelis adalah 100 %.

. Persentase Penurunan upaya Hukum (Tidak Diajukan ) Banding Yaitu membandingkan Jumlah perkara yang banding dari perkara yang sudah putus selama tahun berjalan. Perkara yang Putus selama Tahun 2014 adalah perkara yang putus berjumlah 598 perkara. Jumlah Perkara yang melakukan banding adalah ...... sehingga berjumlah 0 perkara.sehingga Persentase Penurunan Upaya Hukum (Tidak Diajukan ) Banding sebesar 0 %.

b. Persentase Penurunan upaya Hukum (Tidak Diajukan ) Kasasi Yaitu membandingkan jumlah perkara yang tidak kasasi dari perkara yang melakukan upaya banding. Perkara yang melakukan kasasi adalah 0 .perkara Gugatan, Perkara. Jumlah perkara yang melakukan banding adalah 0 perkara, sehingga Persentase Penurunan Upaya Hukum Kasasi adalah sebesar 0.%.


29

Tabel 6. Analisa berkas perkara pada tahun 2014 yang diregister dan sudah didistribusikan ke majelis. Data Berkas Perkara

Jumlah

Realisasi

Capaian Kinerja

Jumlah Perkara Gugatan dan Permohonan yang masuk dan sudah

584

diregister Tahun 2014 Jumlah Berkas Perkara Gugatan dan PermohonanYang didistribusikan ke

584

100 %

100 %

Majelis Hakim Tahun 2014

c.

Persentase penyampaian pemberitahuan relaas putusan tepat waktu, tempat dan para pihak Persentase Ukuran capaian indikator kinerja Persentase penyampaian pemberitahuan relaas putusan tepat waktu, tempat dan para pihak adalah sebesar 100 %, yaitu perbandingan antara berkas putusan perkara sebesar 584 berkas dengan relas putusan yang disampaikan ke para pihak tepat waktu sebesar 584.berkas.

Tabel 7. Analisa berkas perkara pada tahun 2014

yang penyampaian

pemberitahuan relaas putusan tepat waktu, tempat dan para pihak.

Data Perkara

Jumlah

Capaian Kinerja

100 %

100 %

598

Berkas Putusan Tahun 2014 Relas Putusan yang disampaikan tepat

598

waktu

d.

Realisasi

Prosentase penyitaan tepat waktu dan tempat Persentase ukuran capaian indikator kinerja Persentase penyitaan tepat waktu dan tempat

adalah sebesar 0 %, yaitu perbandingan antara permohonan

penyitaan sebanyak 0 permohonan

dengan pelaksanaan penyitaan tepat

waktu dan tempat sebanyak 0 permohonan.


30

Tabel 8. Analisa berkas perkara pada tahun 2014 yang penyitaan tepat waktu dan tempat.

Data Perkara

Jumlah

Jumlah Permohonan Penyitaan

Capaian Kinerja

0

Tahun 2014 Pelaksanaan Penyitaan Tepat Waktu

0

dan Tempat

e.

Realisasi

0%

0%

Ratio Majelis Hakim terhadap perkara Persentase

Ukuran capaian indikator kinerja Ratio Majelis Hakim terhadap

perkara adalah sebesar 100 % yaitu perbandingan antara ratio Majelis Hakim sebanyak 5 majelis terhadap perkara yang masuk sebanyak 625 perkara, sehingga didapat rasio majelis hakim terhadap perkara masuk adalah

125

Pada tahun 2014 dapat tercapai penyelesaian 598 perkara, dan setiap majelis hakim masing-masing dapat menyelesaikan sebanyak 120 berkas perkara.

Tabel 9. Data Ratio Majelis Hakim dan Perkara masuk Data Perkara Jumlah Majelis Hakim Tahun 2014

Jumlah 5

Realisasi

Capaian Kinerja

Majelis

Jumlah Perkara Masuk Tahun 2014

625 Berkas

Penyelesaian Perkara oleh tiap Majelis

125 Berkas

100 %

100 %

4. Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (acces to justice).

a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan Persentase Ukuran capaian indikator kinerja Persentase perkara prodeo yang diselesaikan pada tahun 2014 adalah sebesar 100 %, yaitu Perbandingan perkara prodeo yang diselesaikan sebanyak

8

perkara dengan perkara

prodeo yang masuk pada tahun 2014 sebanyak 8 perkara.


31

Tabel 10. Analisa Kinerja Jumlah Perkara Prodeo Yang diselesaikan dan masuk Data Perkara Prodeo

Jumlah

Perkara Prodeo Yang diselesaikan

Capaian Kinerja

8

Tahun 2014

8

Perkara Prodeo Masuk Tahun 2014

b.

Realisasi

100 %

100 %

Persentase perkara yang dapat diselesaikan dengan cara zitting plaatz Persentase Ukuran capaian indikator kinerja Persentase perkara Sidang diluar Pengadilan (Sidang Keliling) yang diselesaikan pada tahun 2014 adalah sebesar 100 %, yaitu Perbandingan perkara Sidang diluar Pengadilan (Sidang Keliling) yang diselesaikan sebanyak 8 perkara dengan perkara yang masuk pada tahun 2014 sebanyak 625 perkara.

Persentase perkara prodeo yang diselesaikan Ukuran capaian indikator kinerja Pelayanan Peradilan Untuk Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan adalah Prosentase Proposal permintaan bantuan hukum/prodeo kepada masyarakat miskin dan terpinggirkan yang dilayani selama tahun berjalan. Dalam hal ini, Pengadilan Agama Kalianda selain memberikan batuan berupa membayar biaya secara cuma –cuma dan membatu masyarakat pencari keadilan yang miskin kurang Mampu (prodeo), dan terpinggirkan untuk menyelesaian perkara dan membantu melayani Masyarakat Pencari Keadilan di Kecamatan Kasui, Kecamatan Pakuan Ratu, Kecamatan Buay Bahuga dan Kecamatan Negara Batin Kabupaten Way Kanan dana anggaran berasal dari DIPA Tahun 2014 Sehingga Persentase perkara prodeo yang diselesaikan tahun 2014 sebanyak 8 adalah berkisar 100%. Tabel 11. Analisa Kinerja Jumlah Perkara Sidang Keliling Yang diselesaikan dan masuk Data Perkara Sidang Keliling Perkara Sidang Keliling Yang diselesaikan Tahun 2014 Perkara Sidang Keliling Masuk Tahun 2014

Jumlah

Realisasi

Capaian Kinerja

8

8

100 %


100 % 32

c.

Persentase masyarakat pencari keadilan yang mendapat layanan bantuan hukum (POSBAKUM) Untuk Pengadilan Agama Blambangan Umpu saat ini belum tersedia layanan bantuan hukum (POSBAKUM).

d.

Persentase amar putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara on line dalam waktu maksimal 1 hari kerja sejak diputus. Persentase Ukuran capaian indikator kinerja Persentase amar putusan yang menarik perhatian masyarakat pada tahun 2014 adalah sebesar 0 %, yaitu Perbandingan amar putusan yang menarik perhatian masyarakat sebanyak 0 perkara dengan jumlah amar putusan ada tahun 2014 sebanyak 598 perkara.

Pada indikator ini capaian yang dihasilkan adalah 0 % dikarenakan tidak adanya putusan yang menarik perhatian masyarakat pada Pengadilan Agama Blambangan Umpu tahun 2014.

Tabel 12.

Analisa Kinerja Jumlah amar putusan yang menarik perhatian

masyarakat Data Putusan Jumlah amar putusan yang menarik perhatian masyarakat tahun 2014 Jumlah amar putusan tahun 2014

Jumlah

Realisasi

Capaian Kinerja

0 259

0%

100 %

5. Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan Persentase ukuran capaian indikator kinerja Persentase permohonan eksekusi atas putusan perkara yang berkekuatan hukum tetap yang ditindaklanjuti adalah sebesar

0 %,

yaitu

Perbandingan perkara yang ditindaklanjuti (dieksekusi)

adalah 0 (nol) perkara dengan perkara yang belum ditindaklanjuti (dieksekusi) tahun 2014 sebanyak 0 (nol) perkara permohonan eksekusi yang diajukan. Pada indikator ini capaian yang dihasilkan adalah 0% dikarenakan tidak adanya permohonan eksekusi atas putusan perkara perdata yang berkekuatan hukum tetap pada Pengadilan Agama Blambangan Umpu tahun 2014.


33

Tabel 13. Analisa Kinerja Jumlah permohonan eksekusi atas putusan perkara perdata yang berkekuatan hukum tetap yang ditindaklanjuti.

Data Perkara Eksekusi

Jumlah

Data Permohonan Eksekusi yang ditindak lanjuti tahun 2014 Data permohonan Eksekusi tahun 2014

Realisasi

Capaian Kinerja

0 0

0%

0%

6. Meningkatnya kualitas pengawasan a. Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti Pada indikator ini capaian yang dihasilkan adalah 0 % dikarenakan tidak adanya pengaduan dari masyarakat terhadap Perilaku dan Kinerja aparat peradilan di Pengadilan Agama Blambangan Umpu selama tahun 2014. Tabel 14. Analisa pengaduan yang ditindaklanjuti mengenai perilaku aparatur peradilan (teknis dan non teknis).

Data Pengaduan tahun 2014

Jumlah

Pengaduan Masuk tahun 2014

0

Pengaduan ditindaklanjuti tahun 2014

0

Pengaduan tidak ditindaklanjuti tahun 2014

0

Realisasi

0%

b. Persentase temuan hasil pemeriksaan eksternal yang ditindaklanjuti Pada indikator ini capaian yang dihasilkan adalah 0% dikarenakan tidak adanya temuan mengenai perilaku aparatur peradilan (teknis dan non teknis) di Pengadilan Agama Blambangan Umpu selama tahun 2014.

Tabel 15. Analisa pengaduan yang ditindaklanjuti mengenai perilaku aparatur peradilan (teknis dan non teknis). Data Pengaduan tahun 2014

Jumlah

Temuan Masuk tahun 2014

0

Temuan yang ditindaklanjuti tahun 2014

0

Temuan tidak ditindaklanjuti tahun 2014

0


Realisasi

0%

34

B. AKUNTABILITAS KEUANGAN

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya serta untuk mencapai target rencana kinerja juga ditentukan oleh penyediaan anggaran melalui Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) tahun 2014 yang terdiri dari : 1. DIPA (01) Badan Urusan Administrasi, meliputi Belanja Pegawai, Belanja Barang, danBelanja Modal. 2. DIPA (04) Badan Peradilan Agama, meliputi Belanja Penyelesaian Administrasi perkara, perkara Biaya Miskin ( prodeo ) dan ongkos sidang Keliling.

Pada awal tahun 2014, jumlah anggaran DIPA seluruhnya sesuai tertera pada Penetapan Kinerja Tahun 2014 adalah sebesar Rp.2.970.829.000,00 (Dua milyar sembilan ratus tujuh puluh tujuh juta delapan ratus dua puluh sembilan ribu rupiah),

Adapun dalam pelaksanaan kegiatan operasional tersebut harus menyusun rencana kerja untuk pelaksanaan adalah sebagai berikut :

a. Membuat Petunjuk Operasional Kegiatan DIPA tahun anggaran 2014 untuk Pengadilan Agama Blambangan Umpu. b. Membuat Rencana Fisik Penggunaan Anggaran DIPA tahun anggaran 2014 untuk Pengadilan Agama Blambangan Umpu. c. Melaksanakan anggaran rutin dengan memperhatikan skala prioritas, efektifitas dan efisiensi dengan berpedoman pada Rencana Fisik Tahunan dan Triwulan yaitu :

i. Membuat Deftar Gaji setiap bulan untuk pegawai Pengadilan Agama Blambangan Umpu. ii. Mengajukan Surat Perintah membayar (SPM) kepada KPPN Kotabumi untuk gaji induk, kekurangan gaji, kekurangan tunjangan, lembur, honorhonor, Penggantian Uang Persediaan serta Belanja Modal. iii. Menatausahakan

administrasi

keuangan

DIPA

Pengadilan

Agama

Blambangan Umpu sesuai dengan realisasi:

1. PAGU DAN REALISASI DIPA (01) BADAN URUSAN ADMINISTRASI Laporan Akuntabilitas Instansi Pemerintah (LAKIP) PA.Blambangan Umpu Tahun 2014

35

Pagu dan realisasi anggaran untuk DIPA (01) Badan Urusan Administrasi adalah: Pagu DIPA (01) Badan Urusan Administrasi terdiri dari 2 program : 1. Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas teknis Lainnya Mahkamah Agung 2. Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung

PAGU

REALISASI

SISA

ANGGARAN

ANGGARAN

ANGGARAN

Belanja Pegawai

2.976.054.000

2.955.757.305

Belanja Barang

392.327.000

391.323.000

1.004.000

3,368.381.000

3.347.080.305

21.300.695

KEGIATAN

%

NO. 1

2

JUMLAH

20.296.695 99,32

99’74

2. PAGU DAN REALISASI DIPA (04) BADAN PERADILAN AGAMA Pagu dan realisasi anggaran untuk DIPA (04) Badan Peradilan A g a m a adalah sebagai berikut : NO. 1

KEGIATAN

Penyelasaian Administrasi perkara

PAGU

REALISASI

SISA

ANGGARANA

ANGGARAN

ANGGARAN

%

255.000

255.000

100

230.000

230.000

100

2.800.000

100

255.000

2

Penyelesaian Minutasi Perkara

3

Perkara Terpinggir kan (Prodeo)

2.800.000

4

Sewa Gedung Tempat Sidang

12.060.000

12.060.000

12.060.000

100

5.940.000

5.940.000

5.940.000

100

21.285.000

21.285.000

21.285.000

100

5

Ongkos Perjalanan Sidang diluar PA (Sidang Keliling)

JUMLAH

230.000

2.800.000


36

Berdasarkan Formulir Pengukuran Kinerja Kegiatan Tahun 2014 maka dapat

diuraikan

sebagai berikut:

1. PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN DAN PELAKSANAAN TUGAS TEKNIS LAINNYA MAHKAMAH AGUNG

ANTARA LAIN YAITU

Pembayaran Gaji /Honor/Tunjangan,dan penyelenggaraan operasional perkantoran dengan dana yang teresedia sebesar Rp. 3.3681.000,- sedangkan pencapaian realisasi anggaran sebesar Rp. 3.347.080.305,- Sisa anggaran Rp.21.300.695,- kegiatan tersebut telah dilaksanakan dengan pencapaian tingkat capaian kelompok indikator input

99.38 %

sedangkan fisik pelaksanaan pekerjaan 100 %.

2. PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR MAHKAMAH AGUNG ANTARA LAIN YAITU Bahwa dalam tahun 2014 Pengadilan Agama Blambangan tidak mendapat Belanja modal (Fisik) kenyataannya di lapangan iventaris kantor sudah banyak yang rusak berat

3. PROGRAM PENINGKATAN MANAJEMEN PERADILAN AGAMA Dana yang tersedia sebesar Rp. 21.285.000,- sedangkan realisasi anggaran sebesar Rp. 21.285.000,- Sisa anggaran sebesar Rp. 0,- telah dilaksanakan dengan pencapaian rencana tingkat capaian kelompok indikator input 100 %, sedangkan fisik pelaksanaan pekerjaan 100%.

Pelaporan Keuangan a. Membuat Laporan Realisasi Anggaran rutin Pengadilan Agama Blambangan Umpu setiap bulan, triwulan, semester, dan tahunan serta rekapitulasi kepada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Kotabumi dan Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung; b. Membuat Laporan Masa Pajak tiap bulan (PPN, PPh pasal 21, 22, 23) dan Tahunan (SPT-PPh pasal 21) semua pegawai Pengadilan Agama Blambangan Umpu kepada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Kotabumi.


37

A. KESIMPULAN

Pengadilan Agama Blambangan Umpu sebagai tombak Mahkamah Agung RI dalam tehnis yustisial yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi yang meliputi bentuk administrasi perkara yang diproses di Pengadilan Agama Blambangan Umpu, adapun unsur kemandirian maupun kinerja sehingga disadari bahwa peningkatan kinerja akan berpengaruh pada kecepatan dan kualitas pelayanan. Masalah sarana dan prasarana beserta sumber daya manusia adalah sangat tidak bisa dipisahkan maupun diabaikan, sehingga adanya kepuasan masyarakat pencari keadilan terhadap pelayanan di bidang hukum yang professional, efektif, murah serta mandiri dan tidak bisa adanya intervensi atau pengaruh dari lembaga/instansi lainnya. Laporan Akuntabilitas Kinerja Satuan Kerja Pengadilan Agama Blambangan Umpu Tahun 2014 ini merupakan gambaran pencapaian kinerja dan dapat dipertanggung jawabkan sekaligus sebagai alat ukur dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi. Laporan Akuntabilitas ini juga sebagai wujud transparansi laporan pelaksanaan kegiatan yang dilaksanakan berdasarkan rencana strategis Pengadilan Agama Blambangan Umpu Secara umum tujuan sasaran program dan kegiatan Satuan Kerja Pengadilan Agama Blambangan Umpu Tahun 2014 dapat dilaksanakan dengan baik, namun demikian hasil yang diperoleh tersebut masih perlu ditingkatkan terus guna memenuhi tuntutan pelayanan masyarakat yang semakin tinggi, namun demikian masih terdapat beberapa hambatan dan permasalahan yang ditemui diantaranya :

1. Hambatan a. Kurangnya jumlah pegawai dilingkungan Pengadilan Agama Blambangan Umpu; b. Belum adanya realisasi peningkatan biaya / Dana Kepaniteraan Peradilan Agama Blambangan Umpu; serta sumber daya manusia untuk peningkatan penyelesaian perkara c. Anggaran untuk pembinaan dan pengawasan yang tersedia dalam DIPA sangat terbatas / tidak mencukupi.


38

2. Permasalahan

a. Penempatan hakim diatur oleh pusat yang sering tidak sesuai dengan kondisi perkara yang ditangani dengan jumlah tenaga yang dibutuhkan; b. Penerimaan Pegawai tidak seimbang dengan pegawai yang mutasi; c. Secara umum sistem pendataan di Badilag masih lemah. d. Anggaran Pengadilan Agama Blambangan Umpu secara umum masih jauh dari mencukupi; Perlu peningkatan sarana dan prasarana Demikian Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Pengadilan Agama Blambangan Umpu Tahun 2014. Realisasi pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Pengadilan Agama Blambangan Umpu yang diuraikan dalam Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ini adalah merupakan kerja keras dari semua unsur yang terkait, mulai dari pimpinan, para hakim, pejabat struktural dan fungsional serta seluruh staf, yang telah berupaya seoptimal mungkin untuk mencapai target sesuai program kerja yang telah tersusun. Namun demikian kami menyadari masih ada beberapa program kerja yang belum dapat diselesaikan sesuai target yang diprogramkan. Akan tetapi secara umum pelaksanaan tugas pokok dalam menyelesaikan perkara di Pengadilan Agama Blambangan Umpu menunjukkan angka yang menggembirakan, sebagaimana diuraikan di atas. Walaupun secara kumulatif nilai capaian akhir kebijakan tahun 2014 belum berhasil dengan baik sesuai dengan harapan. Semoga laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ini dapat dijadikan tolak ukur untuk memperbaiki kinerja pada tahun yang akan datang, Insyaallah. Akhirnya kami menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah membantu terselesaikannya pembuatan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ini khususnya kepada Pengadilan Tinggi Agama Bandarlampung yang selalu mensuperfisi Mudah-mudahan kita sekalian memperoleh rahmat, taufiq dan hidayahNya .

Blambangan Umpu, 03 Februari 2015 Ketua Pengadilan Agama Blambangan Umpu

Drs. DARUL HUSNI, MH. NIP. 19640204.199303.1.004 Laporan Akuntabilitas Instansi Pemerintah (LAKIP) PA.Blambangan Umpu Tahun 2014

39


40

LAMPIRAN 1 : STRUKTUR ORGANISASI

STRUKTUR ORGANISASI PENGADILAN AGAMA BLAMBANGAN UMPU

KETUA WAKIL KETUA WAKIL KETUA Drs. H. Drs. FAJRI DARUL HIDAYAT, HUSNI, MH MH

6. H.M.KUSEN RAHARJO, SHI, M.A.

4. Drs. H. ALI SOFWAN

5. SOLEH, LC 6. HAMZAH, Sag, MH 6. JUNAIDI , SHI 7. H.SHALAHUDDIN, SH.MH

6. SHOFA’U QOLBI DJABIR, LC 7. MASWARI, S.HI. 6. ASEP RIDWAN HOTOYA, SHI. 7. HUDA LUKONI, SHI.

5. Drs. H. ROHMAT, S.Ag , MH

PANITERA/SEKRETARIS PANITERA/SEKRETARIS ITNA FAUZA ZUHRI QADRIYAH, SA’AD, SH,. SH,MH.

WAKIL PANITERA WAKIL PANITERA M I S W AREDOYATI, R D I, SH.SH, MH.

PANMUD PERMOHONAN

HUSNIATUN AINI,S.Ag,SHI

STAF RONI FEBRIYANTO,SHI

PANMUD G UGATAN Drs. YULIANTO.Z

STAF 1. FAKTA SAMIAGO,A.Md 2. M I S I N I 3. HASTUTI YENI HS

SEKRETARIS WAKILWAKIL SEKRETARIS GUNAWAN, GUNAWAN, SHI. SHI.

PANMUD PANMUD HUKUM HUKUM

NURSIAH, SHI

STAF HALOMOAN,SH

KAUR KAUR KEUANGAN KEUANGAN

M. NUR ARDIAN,SH MASROAH,SHI

STAF STAF 1. ASEP SUBHI,SHI 2. ARIS MARGONO

PANITERA PENGGANTI 4. 5. 6. 4. 5.

KAURKAUR KEPEGAWAIAN KEPEGAWAI AN I D R U S MARMIATUN,

STAF STAF 1. FAIZAL SUHARTINI HABIB, 2.SHI HARMONIS

KAUR KAUR UMUM UMUM YOSHI ARIA,ST PURWAD I, S.Sy

STAF 1.STAF AHMAD SURYADHARMA,SS 2. M. MUKHLIS HERYANTO

JURUSITA/JURUSITA PENGGANTI MISWANTO ( JS ) NURRAHMAT SYARIF,SH (JSP ) FAJRI NUR, SH. (JSP ) TAUFIK HIDAYAH, SH (JSP ) IRFAN JUNIAL, S. Kom (JSP )


41

LAMPIRAN 2 : INDIKATOR KINERJA UTAMA


42

INDIKATOR KINERJA UTAMA NO

1

KINERJA UTAMA

INDIKATOR KINERJA

PENJELASAN

PENANGGUNG JAWAB

SUMBER DATA

a.


Perbandingan antara mediasi yang proses dengan jumlah perkara yang diajukan mediasi

Hakim Mediasi Panitera/Sekretaris


b.


Perbandingan antara mediasi yang diproses dengan jumlah mediasi yang menjadi akte perdamaian

Hakim Mediasi Panitera/Sekretaris


c.


Perbandingan sisa perkara yang diselesaikan dengan sisa perkara yang harus diselesaikan

Hakim Majelis dan Panitera/ Sekretaris


d.


Perbandingan perkara yang diselesaikan dengan perkara yang akan diselesaikan (saldo awaldan perkara yang masuk)

Hakim Majelis dan Panitera/ Sekretaris


Meningkatnya penyelesaian perkara


36


KINERJA UTAMA

INDIKATOR KINERJA e.

2

3



Persentase penurunan upaya hukum (tidak diajukan): - Banding - Kasasi - Peninjauan Kembali


a.


PENJELASAN

PENANGGUNG JAWAB

SUMBER DATA

Perbandingan perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 6 bulan dengan perkara yang harus diselesaikan dalam waktu maksimal 6 bulan (diluar sisa perkara)

Hakim Majelis dan Panitera/Sekretaris


Jumlah Upaya hukum selama tahun berjalan (Un) dengan jumlah upaya hukum tahun lalu (Un-1) dibagi jumlah upaya hukum tahun lalu (Un1) di kali seratus persen

Hakim Majelis


Perbandingan antara berkas yang diajukan Kasasi dan PK yang lengkap (terdiri dari bundel A dan B) dengan jumlah berkas yang diajukan Kasasi dan PK

Panitera/Sekretaris



37


KINERJA UTAMA

INDIKATOR KINERJA b.

c.

d.

e.

PENJELASAN

Persentase berkas yang diregister dan siap didistribusikan ke Majelis

Perbandingan antara berkas perkara yang diterima Kepaniteraan dengan berkas perkara yang didistribusikan ke Majelis

Persentase penyampaian pemberitahuan relaas putusan tepat waktu, tempat dan para pihak

Perbandingan antara berkas putusan dengan relas putusan yang disampaikan ke para pihak tepat waktu.

Prosentase penyitaan tepat waktu dan tempat


PENANGGUNG JAWAB

SUMBER DATA

Panitera/Sekretaris


Panitera/Sekretaris dan Juru Sita


Perbandingan antara permohonan penyitaan dengan pelaksanaan penyitaan tepat waktu dan tempat

Panitera/Sekretaris dan Juru Sita


Perbandingan ratio Majelis Hakim dibandingkan dengan perkara masuk

Majelis Hakim dan Panitera/Sekretaris



38

INDIKATOR KINERJA UTAMA NO 4

KINERJA UTAMA Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (acces to justice)

INDIKATOR KINERJA a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan

PENJELASAN Perbandingan perkara predeo yang diselesaikan dengan perkarapredeo yang masuk

b. Persentase perkara yang Perbandingan perkara yang dibawa ke lokasi zetting plaat dapat diselesaikan dengan cara zetting plaat dengan jumlah perkara yang diselesaikan secara zetting plaat

c. Persentase (amar) putusan perkara (yang menarik perhatian masyarakat) yang dapat diakses secara on line dalam waktu maksimal 1 hari kerja sejak diputus.

Perbandingan amar putusan perkara tindak pidana korupsi yang ditayangkan di wibe site dengan jumlah perkara tindak pidana korupsi yang tidak ditayangkan


PENANGGUNG JAWAB

SUMBER DATA







39


KINERJA UTAMA

5

Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan.

INDIKATOR KINERJA


PENJELASAN

PENANGGUNG JAWAB

SUMBER DATA

Perbandingan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi) dengan perkara perdata yang belum ditindaklanjuti (dieksekusi)

Ketua Pengadilan & Panitera/Sekretaris


a. Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti




b. Persentase temuan hasil pemeriksaan eksternal yang ditindaklanjuti.




6 Meningkatnya kualitas pengawasan


40


KINERJA UTAMA

7


8


INDIKATOR KINERJA


Prosentase Pembinaan administrasi dan Pengelolaan Keuangan Guna Menunjang Operasional Perkantoran

PENJELASAN

PENANGGUNG JAWAB

SUMBER DATA

Perbandingan antara dana yang dianggarkan untuk peningkatan sarana dan prasarana dengan kebutuhan guna menunjang operasional perkantoran (Laporan Penyerapan Anggaran Belanja Modal)

Panitera/Sekretaris Pengadilan Tingkat Pertama

Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan.

Perbandingan antara dana yang dianggarkan dengan kebutuhan guna menunjang operasional perkantoran (Laporan Penyerapan Anggaran)

Panitera/Sekretaris Pengadilan Tingkat Pertama

Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan.


41

LAMPIRAN 3 : RENCANA STRATEGIS TAHUN 2015-2019


42

MATRIKS RENCANA STRATEGIS 2015 – 2019 TARGET KINERJA NO 1

SASARAN STRATEGIS Meningkatnya penyelesaian perkara

INDIKATOR KINERJA a.


b.


c.

d. e.

2.

Peningkatan akseptabilitas putusan Hakim

2015

2016

2017

2018

2019

100%

100%

100%

100%

100%

2%

2%

2%

2%

2%


100%

100%

100%

100%

100%


100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

70%

70%

70%

70%

70%




43

MATRIKS RENCANA STRATEGIS 2015 - 2019

TARGET KINERJA NO 3

4

SASARAN STRATEGIS

INDIKATOR KINERJA

2015

2016

2017

2018

2019


100%

100%

100%

100%

100%

b.


100%

100%

100%

100%

100%

c.


100%

100%

100%

100%

100%

d.


100%

100%

100%

100%

100%

e.


100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

Peningkatan efektifitas a. pengelolaan penyelesaian perkara

Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (acces to justice)

a.

b.

Persentase perkara prodeo yang diselesaikan Persentase perkara yang dapat diselesaikan dengan cara sidang keliling


44

MATRIKS RENCANA STRATEGIS 2015-2019 TARGET KINERJA NO

SASARAN STRATEGIS

INDIKATOR KINERJA

c.

5

6


Persentase (amar) putusan perkara (yang menarik perhatian masyarakat) yang dapat diakses secara on line dalam waktu maksimal 1 hari kerja sejak diputus.


Meningkatnya kualitas a. pengawasan

b.

2015

2016

2017

2018

2019

100%

100%

100%

100%

100%

40%

40%

40%

40%

40%


100%

100%

100%

100%

100%


100%

100%

100%

100%

100%


46

MATRIKS RENCANA STRATEGIS 2015-2019 TARGET KINERJA NO

7

8

SASARAN STRATEGIS

INDIKATOR KINERJA






2015

2016

2017

2018

2019

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

47

LAMPIRAN 4 : RENCANA KINERJA TAHUN 2015


48

RENCANA KINERJA TAHUNAN

NO 1

2

3

4

Unit Organisasi


Tahun Anggaran

: 2015


INDIKATOR KINERJA

TARGET

a.


100%

b.


c.


d.


100%

e.


100%

2%

100%

Peningkatan aksebtabilitas putusan Hakim


98% 100% 100%


a.


100%

b.


100%

c.


100%

d.


100%

e.


100%

a.


100%

Peningkatan aksesibilitas masyarakat


49

terhadap peradilan (acces to justice)

b.

Persentase perkara yang dapat diselesaikan dengan cara sidang keliling

c.


100%

85%

5



6


a.


100%

b.


100%


100%


100%

7

8

Peningkatan Sarana dan Prasarana di Lingkungan peradilan Peningkatan Pembinaan administrasi dan pengelolaan keuangan di Lingkungan Peradilan

100%

Blambangan Umpu, 2 Februari 2015 Wakil Ketua Pengadilan Agama Blambangan Umpu

Drs. DARUL HUSNI, MH. NIP. 19640204 199303 1 004


50

LAMPIRAN 5: PENETAPAN KINERJA TAHUN 2015

Laporan Akuntabilitas Instansi Pemerintah (LAKIP) PA Blambangan Umpu Tahun 2014

51

PENETAPAN KINERJA TAHUNAN

NO 1

2

3

4

Unit Organisasi

: Pengadilan Agama Blambangan Umpu.

Tahun Anggaran

: 2015


INDIKATOR KINERJA

TARGET

a.


100%

b.


2%

c.


100%

d.


100%

e.


100%




a.


100%

b.


100%

c.


100%

d.


100%

e.


100%

Peningkatan aksesibilitas masyarakat

a.


100%

terhadap peradilan (acces to

b.


100%


70 70 70

52

justice)

c.


100%

5



6


a.


100%

b.


100%

Pegawai yang lulus diklat teknis yudisial Pegawai yang lulus diklat Non teknis yudisial Prosentase Pejabat yang lulus mengikuti fit dan proper test dalam rangka promosi

100%

7

Peningkatan Kualitas SDM

40%

100% 100%

8



100%

9



100%

Jumlah Anggaran Kegiatan DIPA 01 Tahun 2014 Jumlah Anggaran Kegiatan DIPA 04 Tahun 2014

Wakil Ketua, Pengadilan Agama Kalianda Blambangan Umpu


: Rp. : Rp.

3.368.381.000 21,285.000,-

Panitera / Sekretaris, Pengadilan Agama Blambangan Umpu

ZUHRI SA’AT, SH. NIP. 19630525 198403 1 003


53

LAMPIRAN 6: PENGUKURAN KINERJA TAHUN 2015


54

PENGUKURAN KINERJA Unit Organisasi Tahun Anggaran

NO 1

: Pengadilan Agama Blambangan Umpu : 2015


INDIKATOR KINERJA a.


100%

100.00%

100%

b.


2%

1.02%

50.76%


100%

100.00%

100%

d.


100%

84.43%

84.43%

e.


100%

76%

76.7%

70% 70% 70%

87% 38% 83%

124% 54% 119%


100%

82.00%

82%


100%

85.00%

85%

100%

78.00%

78%

c.

2

3



CAPAIAN TARGET REALISASI KINERJA

Persentase penurunan upaya hukum (tidak diajukan): - Banding - Kasasi - Peninjauan Kembali a.

b.

c.



55

d.

4


100%

75.00%

75%

e.


100%

80.00%

80%

a.


100%

85.00%

85%

b.


100%

100%

100%

100%

82.00%

82%

40%

21.21%

53.03%


100%

89.00%

89%


100%

85.00%

85%



100%

99.07%

99.1%



100%

85.47%

85.5%

Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (acces to justice)

c.

5

6




a.

b.

7

8



56

LAMPIRAN 7 : SK TIM PENYUSUN LAPORAN


57

PENGADILAN BLAMBANGAN UMPU Jalan. Mayjen Ryacudu Km. 5 Blambangan Umpu Kode Pos. 34564 WAY KANAN Website : www.pablambanganumpu.go.id Email : [email protected]

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA BLAMBANGAN UMPU NOMOR : W8.A3/ /OT.01.1/I/2015 TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP) TAHUN 2014 DAN DOKUMEN PENETAPAN KINERJA TAHUN 2015 KANTOR PENGADILAN AGAMA BLAMBANGAN UMPU KETUA PENGADILAN AGAMA BLAMBANGAN UMPU Menimbang

:

a. Bahwa menindak lanjuti surat Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor: 355A/SEK/KU.01/11/2014 tanggal 28 Nopember 2014 dan Surat Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung Nomor W8A/11/KU.01/I/2015

tanggal 7

Januari 2015

Penyampaian Laporan Akuntabilitas Kinerja

perihal perihal

Instansi

Pemerintah

(LAKIP) Tahun 2014 dan Dokumen Penetapan Kinerja Tahun 2015, maka untuk kelancaran penyusunan perlu menunjuk pejabat – pejabat yang bertugas menyelesaikan laporan tersebut b. Bahwa pejabat – pejabat yang ditunjuk untuk melakukan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja dipandang cakap dan mampu untuk melkasanakan tugas tersebut MEMUTUSKAN Menetapkan : Kesatu

:

Membentuk

TIM Penyusunan

Instansi Pemerintah Penetapan

(LAKIP)

Laporan tahun

Akuntabilitas 2014

dan

Kinerja Dokumen

Kinerja Tahun 2015 Kantor Pengadilan Agama

Blambangan Umpu dengan susunan sebagaimana tersebut dalam Lampiran Surat Keputusan ini;


58

Kedua

:

Team ini harus melapor hasil Peyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) 2014 dan P e n e t a p a n K i n e r j a T a hu na n ( PKT ) 2015

kepada Ketua Pengadilan

Agama Blambangan Umpu; Ketiga

:

Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan dapat diperbaiki sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan;

Ditetapkan di : Blambangan Umpu Pada Tanggal : 02 Januari 2015 WAKIL KETUA



59

LAMPIRAN NOMOR TANGGAL T ENTANG

NO

: SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA BLAMBANGAN UMPU : W8.A3/ /OT.01.1/I/2015 : 2 JANUARI 2015 : PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP) TAHUN 2014 DAN DOKUMEN PENETAPAN KINERJA TAHUN 2014 PENGADILAN AGAMA BLAMBANGAN UMPU

NAMA/NIP

JABATAN

KEDUDUKAN DALAM TEAM PENANGGUNG JAWAB

1.

ZUHRI SA’AD, SH NIP. 19630525 198403 1 003

PANSEK

2.

GUNAWAN, SHI NIP. 19650201 198703 1 004

WASEK

KOORDINATOR

3.

REDOYATI, SH,MH NIP. 19680816 199403 2 007

WAPAN

ANGOTA

4.

Drs. YULIANTO Z NIP. 19680704 199803 1 003

PANMUD GUGATAN

ANGOTA

5.

HUSNIATUN AINI, S.Ag, SHI NIP. 19710322 200312 2 003

PANMUD PERMOHONAN

ANGOTA

NURSIAH, SHI NIP. 19690605 200312 2 005

PANMUD HUKUM

ANGOTA

KASUBAG KEUANGAN

ANGOTA

6.

7.

M. NUR ARDIAN NIP. 19740420 200312 1 005

8

IDRUS NIP.19620603198203 1 002

KASUBAG KEPEGAWAIAN

ANGOTA

9

YOSHI ARIA, ST NIP. 19781128 200604 1 002

KASUBAG UMUM

ANGOTA

Ditetapkan di : Blambangan Umpu Pada Tanggal : 02 Januari 2015 WAKIL KETUA



60


61

PENGADILAN AGAMA BLAMBANGAN UMPU Jalan Mayjen Ryacudu, KM. 5, Blambangan Umpu Website :

Recommend Documents