PENETAPAN TARIF PREMI RISIKO KHUSUS GEMPA BUMI PADA LINI USAHA ASURANSI HARTA BENDA DAN ASURANSI KENDARAAN BERMOTOR TAHUN 2014

Lampiran IV Surat Edaran Nomor: SE-06/D.05/2013 Tanggal: 31 Desember 2013

PENETAPAN TARIF PREMI RISIKO KHUSUS GEMPA BUMI PADA LINI USAHA ASURANSI HARTA BENDA DAN ASURANSI KENDARAAN BERMOTOR TAHUN 2014

I. KETENTUAN UMUM 1.

Otoritas Jasa Keuangan yang selanjutnya disingkat OJK adalah lembaga yang independen dan bebas dari campur tangan pihak lain, yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan.

2.

Perusahaan Asuransi Umum adalah perusahaan asuransi kerugian sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Usaha Perasuransian, termasuk yang menjalankan usaha atau unit usaha berdasarkan prinsip Syariah.

3.

Biaya Akuisisi adalah biaya-biaya yang dibayarkan penanggung kepada pemegang polis atau pihak ketiga dalam rangka perolehan bisnis.

4.

Komisi adalah komponen Biaya Akuisisi yang menjadi hak Agen Asuransi, Perusahaan Pialang Asuransi, bank atau perusahaan pembiayaan sebagai imbalan jasa keperantaraan yang telah diberikan.

5.

Agen Asuransi adalah agen asuransi sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Usaha Perasuransian.

6.

Perusahaan Pialang Asuransi adalah perusahaan pialang asuransi sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Usaha Perasuransian.

7.

Tarif Premi yang diatur dalam surat edaran ini adalah tarif premi untuk jaminan Asuransi Gempa Bumi yang berlaku untuk 12 bulan.

Lampiran IV Surat Edaran Nomor: SE-06/D.05/2013 Tanggal: 31 Desember 2013 -2-

II. KETENTUAN RISIKO KHUSUS ASURANSI HARTA BENDA

GEMPA

BUMI

PADA

LINI

USAHA

1. DEFINISI a. Asuransi Gempa Bumi adalah asuransi yang menjamin kerugian atau kerusakan harta benda dan atau kepentingan yang dipertanggungkan yang secara langsung disebabkan oleh bahaya yang disebutkan di bawah ini: 1) gempa bumi; 2) letusan gunung berapi; 3) kebakaran dan ledakan yang mengikuti terjadinya gempa bumi dan atau letusan gunung berapi; 4) tsunami. b. Polis Standar Asuransi Gempa Bumi Indonesia (PSAGBI) adalah polis yang digunakan dalam menutup risiko khusus Asuransi Gempa Bumi untuk lini Asuransi Harta Benda. Perusahaan asuransi tidak diperkenankan menggunakan polis lain untuk menutup Asuransi Gempa Bumi selain PSAGBI. c. Risiko sendiri adalah jumlah kerugian yang harus ditanggung terlebih dahulu oleh Tertanggung untuk setiap kejadian atas klaim yang telah disetujui. d. Nilai Penuh (Full Value) adalah harga sebenarnya (actual value) atau nilai sehat (sound value) suatu obyek yang dipertanggungkan sesaat sebelum terjadi suatu kerugian atau kerusakan, yang dihitung berdasarkan biaya memperoleh / memperbaiki obyek yang dipertanggungkan kedalam keadaan baru dikurangi depresiasi teknis e. Loss Limit adalah batas maksimum ganti rugi yang ditetapkan sebagai harga pertanggungan dimana jika harga pertanggungan tersebut lebih kecil dari Nilai Penuh dan berlaku ketentuan prorata (average) pada saat terjadi klaim.


2. HARGA PERTANGGUNGAN a. Perusahaan Asuransi Umum dapat menetapkan harga pertanggungan baik untuk Kerusakan Fisik maupun Gangguan Usaha berdasarkan : 1) Full Value Basis, atau 2) Loss Limit Basis. b. Jika harga pertanggungan didasarkan pada loss limit basis, Perusahaan Asuransi Umum wajib mendapatkan nilai deklarasi (declared value) yang besarnya sama dengan nilai sebenarnya (actual value) obyek pertanggungan bersangkutan, dari tertanggung. c. Jika pada saat terjadinya kerugian, nilai deklarasi lebih kecil dari nilai sebenarnya, Perusahaan Asuransi Umum dapat memberlakukan ketentuan pertanggungan di bawah harga. 3. TARIF PREMI DAN ZONA ASURANSI GEMPA BUMI a. Perusahaan Asuransi Umum yang memasarkan Asuransi Gempa Bumi wajib memberlakukan tarif premi dan Zona Asuransi Gempa Bumi seperti tercantum pada Tabel IV.A.1 dan Table IV.A.2. b. Perusahaan Asuransi Umum harus menantumkan Tarif premi Asuransi Gempa Bumi sebagaimana angka 1 diatas dalam Ikhtisar polis atau dokumen yang merupakan bagian dari polis yang wajib diketahui oleh Tertanggung dan/atau Pembayar premi. c. Pihak ketiga yang berhubungan dengan perolehaan bisnis asuransi seperti Agen Asuransi, Perusahaan Pialang Asuransi, Bank atau Lembaga Pembiayaan dan atau pihak lainnya dilarang menjual tarif premi asuransi yang lebih tinggi dari pada yang ditetapkan oleh Perusahaan Asuransi Umum. 4. KETENTUAN KHUSUS a. Perusahaan Asuransi Umum dapat memberlakukan tarif premi Asuransi Gempa Bumi yang memiliki harga pertanggungan kerugian fisik (material damage) lebih besar dari USD300.000.000 (tiga ratus juta dolar Amerika) untuk setiap risiko dan setiap lokasi (any one risk and any one location) berdasarkan pertimbangan underwriter Perusahaan Asuransi Umum.


b. Ketentuan Tarif Premi dalam lampiran surat edaran ini tidak berlaku untuk produk asuransi mikro. c. Ketentuan yang berlaku untuk lini usaha berdasarkan prinsip Syariah adalah : 1) Polis Asuransi Gempa Bumi; 2) Tarif Premi dan Zona Asuransi Gempa Bumi; 3) Risiko sendiri; 4) Sesi risiko asuransi gempa bumi.

5. KETENTUAN PERALIHAN Perusahaan Asuransi Umum wajib memberlakukan tarif minimum untuk Asuransi Gempa Bumi pada 1 Februari 2014.

premi


TABEL IV.A TARIF PREMI ASURANSI GEMPA BUMI PADA LINI USAHA ASURANSI HARTA BENDA Tarif Premi untuk Kerusakan Fisik dan Gangguan Usaha dengan Harga Pertanggungan Nilai Penuh (Full Value Basis) dengan Indemnity Period 12 bulan. IV.A.1. Commercial and Industrial (Non Dwelling House) Kelas Konstruksi

Steel, Wood and RC Frame

Tarif Premi per mil (%o) Zona I

Zona II

Zona III

Zona IV

Zona V

< 9 Storeys

0,90

0,95

1,25

1,50

1,90

> 9 Storeys

1,35

1,45

1,55

1,60

2,00

1,00

1,10

1,55

3,00

4,70

Others

IV.A.2. Dwelling House – occupation code 2976 Kelas Konstruksi

Tarif Premi per mil (%o) Zona I

Zona II

Zona III

Zona IV

Zona V

Steel, Wood and RC Frame

0,85

0,95

1,15

1,35

1,60

Others

0,90

1,00

1,55

2,75

4,50

Zona mengacu pada tabel IV.D Aturan Tambahan 1. Untuk gedung bertingkat yang mempunyai bangunan di bawah tanah yang lazim disebut “basement” atau “semi basement” atau dengan nama apapun, lantai bawah tanah tersebut juga diperhitungkan dalam menentukan jumlah lantai. Dengan demikian, semua lantai dihitung, baik lantai yang ada di atas tanah maupun yang di bawah tanah. 2. Untuk tower antena yang lazim digunakan sebagai pemancar radio, jaringan listrik, jaringan telepon genggam dan sejenisnya, tingginya tower (dihitung dari permukaan tanah) dianggap sebagai ukuran jumlah lantai, dengan menggunakan dasar perhitungan tinggi 1 (satu) lantai adalah +/- 4 meter.


TABEL IV.B TARIF PREMI UNTUK POLIS LOSS LIMIT Penetapan tarif premi untuk polis yang tidak menerapkan pertanggungan secara full value maka berlaku skala sebagai berikut : % of Values

% of Total Premium

100,00 99,00 98,00 97,00 96,00 95,00 94,00 93,00 92,00 91,00 90,00 89,00 88,00 87,00 86,00 85,00 84,00 83,00 82,00 81,00 80,00 79,00 78,00 77,00 76,00 75,00 74,00 73,00 72,00 71,00 70,00 69,00 68,00 67,00

100,00 99,60 99,20 98,80 98,40 98,00 97,60 97,20 96,80 96,40 96,00 95,60 95,20 94,80 94,40 94,00 93,60 93,20 92,80 92,40 92,00 91,60 91,20 90,80 90,40 90,00 89,80 89,60 89,40 89,20 89,00 88,80 88,60 88,40

% of Values

% of Total Premium

% of Values

% of Total Premium

66,00 65,00 64,00 63,00 62,00 61,00 60,00 59,00 58,00 57,00 56,00 55,00 54,00 53,00 52,00 51,00 50,00 49,00 48,00 47,00 46,00 45,00 44,00 43,00 42,00 41,00 40,00 39,00 38,00 37,00 36,00 35,00 34,00 33,00

88,20 88,00 87,80 87,60 87,40 87,20 87,00 86,80 86,60 86,40 86,20 86,00 85,80 85,60 85,40 85,20 85,00 84,70 84,46 84,21 83,90 83,60 83,30 83,00 82,80 82,53 82,20 81,87 81,54 81,21 80,88 80,55 80,22 80,00

32,00 31,00 30,00 29,00 28,00 27,00 26,00 25,00 24,00 23,00 22,00 21,00 20,00 19,00 18,00 17,00 16,00 15,00 14,00 13,00 12,00 11,00 10,00 9,00 8,00 7,50 7,00 6,00 5,00 4,90 4,80 4,70 4,60 4,50

79,37 78,75 78,12 77,50 76,87 76,25 75,62 75,00 74,00 73,00 72,00 71,00 70,00 69,00 68,00 67,00 66,00 65,00 64,00 63,00 62,00 61,00 60,00 58,00 56,00 55,00 54,00 52,00 50,00 49,50 49,00 48,50 48,00 47,50

% of Values

% of Total Premium

4,40 4,30 4,20 4,10 4,00 3,90 3,80 3,70 3,60 3,50 3,40 3,30 3,20 3,10 3,00 2,90 2,80 2,70 2,60 2,50 2,40 2,30 2,20 2,10 2,00 1,90 1,80 1,70 1,60 1,50 1,40 1,30 1,20 1,10 1,00

47,00 46,50 46,00 45,50 45,00 44,50 44,00 43,50 43,00 42,50 42,00 41,50 41,00 40,50 40,00 39,75 39,50 39,25 39,00 38,75 38,50 38,25 38,00 37,75 37,50 37,00 36,50 36,00 35,50 35,00 34,50 34,00 33,50 33,00 32,50


TABEL IV.C SKALA TARIF PREMI GANGGUAN USAHA (BUSINESS INTERRUPTION) Penetapan tarif premi untuk jaminan gangguan usaha (Business Interruption) berlaku skala sebagai berikut: Indemnity Period 1 bulan

Prosentase (%) dari Tarif Premi 20% x 100% tarif premi

2 bulan

30% x 100% tarif premi

3 bulan


4 bulan


6 bulan


9 bulan


12 bulan


15 bulan


18 bulan


21 bulan

91.5% x 100% tarif premi

24 bulan


30 bulan


36 bulan


48 bulan


Untuk Indemnity Period lebih dari 48 bulan penetapan prosentase dari tarif premi diserahkan kepada underwriter Perusahaan Asuransi Umum


TABEL IV.D ZONA ASURANSI GEMPA BUMI NO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38

PROVINSI BALI BALI BALI BALI BALI BALI BALI BALI BALI BANTEN BANTEN BANTEN BANTEN BANTEN BANTEN BANTEN BENGKULU BENGKULU BENGKULU BENGKULU BENGKULU BENGKULU BENGKULU BENGKULU BENGKULU D.I. YOGYAKARTA D.I. YOGYAKARTA D.I. YOGYAKARTA D.I. YOGYAKARTA D.I. YOGYAKARTA DKI JAKARTA DKI JAKARTA DKI JAKARTA DKI JAKARTA DKI JAKARTA DKI JAKARTA GORONTALO GORONTALO

DAERAH TINGKAT II KAB. BADUNG KAB. BANGLI KAB. BULELENG KAB. GIANYAR KAB. JEMBRANA KAB. KLUNGKUNG KAB. TABANAN KOTA DENPASAR KAB. KARANGASEM KAB. LEBAK KAB. SERANG KAB. TANGERANG KOTA CILEGON KOTA SERANG KOTA TANGERANG KAB. PANDEGLANG KAB. BENGKULU SELATAN KAB. BENGKULU UTARA KAB. KAUR KAB. KEPAHIANG KAB. LEBONG KAB. MUKOMUKO KAB. REJANG LEBONG KAB. SELUMA KOTA BENGKULU KAB. BANTUL KAB. GUNUNG KIDUL KAB. KULON PROGO KAB. SLEMAN KOTA YOGYAKARTA KAB. KEPULAUAN SERIBU KOTA JAKARTA BARAT KOTA JAKARTA PUSAT KOTA JAKARTA SELATAN KOTA JAKARTA TIMUR KOTA JAKARTA UTARA KAB. BOALEMO KAB. BONE BOLANGO

ZONA 4 4 4 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 5 5

Lampiran IV Surat Edaran Nomor: SE-06/D.05/2013 Tanggal: 31 Desember 2013 -9NO 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79

PROVINSI GORONTALO GORONTALO GORONTALO GORONTALO JAMBI JAMBI JAMBI JAMBI JAMBI JAMBI JAMBI JAMBI JAMBI JAMBI JAWA BARAT JAWA BARAT JAWA BARAT JAWA BARAT JAWA BARAT JAWA BARAT JAWA BARAT JAWA BARAT JAWA BARAT JAWA BARAT JAWA BARAT JAWA BARAT JAWA BARAT JAWA BARAT JAWA BARAT JAWA BARAT JAWA BARAT JAWA BARAT JAWA BARAT JAWA BARAT JAWA BARAT JAWA BARAT JAWA BARAT JAWA BARAT JAWA BARAT JAWA BARAT JAWA TENGAH

DAERAH TINGKAT II KAB. GORONTALO KAB. GORONTALO UTARA KAB. POHUWATO KOTA GORONTALO KAB. BATANGHARI KAB. MUARO JAMBI KAB. TANJUNG JABUNG BARAT KAB. TANJUNG JABUNG TIMUR KOTA JAMBI KAB. BUNGO KAB. SAROLANGUN KAB. TEBO KAB. MERANGIN KAB. KERINCI KAB. CIREBON KAB. INDRAMAYU KAB. SUMEDANG KOTA CIREBON KAB. BANDUNG KAB. BANDUNG BARAT KAB. BEKASI KAB. BOGOR KAB. CIAMIS KAB. CIANJUR KAB. GARUT KAB. KARAWANG KAB. KUNINGAN KAB. MAJALENGKA KAB. PURWAKARTA KAB. SUBANG KAB. SUKABUMI KAB. TASIKMALAYA KOTA BANDUNG KOTA BANJAR KOTA BEKASI KOTA BOGOR KOTA CIMAHI KOTA DEPOK KOTA SUKABUMI KOTA TASIKMALAYA KAB. BANYUMAS

ZONA 5 5 5 5 2 2 2 2 2 3 3 3 4 5 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3


PROVINSI JAWA JAWA JAWA JAWA JAWA JAWA JAWA JAWA JAWA JAWA JAWA JAWA JAWA JAWA JAWA JAWA JAWA JAWA JAWA JAWA JAWA JAWA JAWA JAWA JAWA JAWA JAWA JAWA JAWA JAWA JAWA JAWA JAWA JAWA JAWA JAWA JAWA JAWA JAWA JAWA JAWA

TENGAH TENGAH TENGAH TENGAH TENGAH TENGAH TENGAH TENGAH TENGAH TENGAH TENGAH TENGAH TENGAH TENGAH TENGAH TENGAH TENGAH TENGAH TENGAH TENGAH TENGAH TENGAH TENGAH TENGAH TENGAH TENGAH TENGAH TENGAH TENGAH TENGAH TENGAH TENGAH TENGAH TENGAH TIMUR TIMUR TIMUR TIMUR TIMUR TIMUR TIMUR

DAERAH TINGKAT II KAB. BATANG KAB. BLORA KAB. BOYOLALI KAB. BREBES KAB. DEMAK KAB. GROBOGAN KAB. JEPARA KAB. KARANGANYAR KAB. KENDAL KAB. KUDUS KAB. PATI KAB. PEKALONGAN KAB. PEMALANG KAB. PURBALINGGA KAB. REMBANG KAB. SEMARANG KAB. SRAGEN KAB. TEMANGGUNG KOTA MAGELANG KOTA PEKALONGAN KOTA SALATIGA KOTA SEMARANG KOTA SURAKARTA KOTA TEGAL KAB. BANJARNEGARA KAB. CILACAP KAB. KEBUMEN KAB. KLATEN KAB. MAGELANG KAB. PURWOREJO KAB. SUKOHARJO KAB. TEGAL KAB. WONOGIRI KAB. WONOSOBO KAB. BANGKALAN KAB. BOJONEGORO KAB. BONDOWOSO KAB. GRESIK KAB. JEMBER KAB. JOMBANG KAB. LAMONGAN

ZONA 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3


PROVINSI JAWA TIMUR JAWA TIMUR JAWA TIMUR JAWA TIMUR JAWA TIMUR JAWA TIMUR JAWA TIMUR JAWA TIMUR JAWA TIMUR JAWA TIMUR JAWA TIMUR JAWA TIMUR JAWA TIMUR JAWA TIMUR JAWA TIMUR JAWA TIMUR JAWA TIMUR JAWA TIMUR JAWA TIMUR JAWA TIMUR JAWA TIMUR JAWA TIMUR JAWA TIMUR JAWA TIMUR JAWA TIMUR JAWA TIMUR JAWA TIMUR JAWA TIMUR JAWA TIMUR JAWA TIMUR JAWA TIMUR KALIMANTAN KALIMANTAN KALIMANTAN KALIMANTAN KALIMANTAN KALIMANTAN KALIMANTAN KALIMANTAN KALIMANTAN KALIMANTAN

BARAT BARAT BARAT BARAT BARAT BARAT BARAT BARAT BARAT BARAT

DAERAH TINGKAT II KAB. MADIUN KAB. MAGETAN KAB. MOJOKERTO KAB. NGANJUK KAB. NGAWI KAB. PAMEKASAN KAB. PASURUAN KAB. PROBOLINGGO KAB. SAMPANG KAB. SIDOARJO KAB. SITUBONDO KAB. SUMENEP KAB. TUBAN KOTA MADIUN KOTA MOJOKERTO KOTA PASURUAN KOTA PROBOLINGGO KOTA SURABAYA KAB. BANYUWANGI KAB. BLITAR KAB. KEDIRI KAB. LUMAJANG KAB. MALANG KAB. PACITAN KAB. PONOROGO KAB. TRENGGALEK KAB. TULUNGAGUNG KOTA BATU KOTA BLITAR KOTA KEDIRI KOTA MALANG KAB. BENGKAYANG KAB. KAPUAS HULU KAB. KAYONG UTARA KAB. KETAPANG KAB. KUBU RAYA KAB. LANDAK KAB. MELAWI KAB. PONTIANAK KAB. SAMBAS KAB. SANGGAU

ZONA 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1


PROVINSI KALIMANTAN KALIMANTAN KALIMANTAN KALIMANTAN KALIMANTAN KALIMANTAN KALIMANTAN KALIMANTAN KALIMANTAN KALIMANTAN KALIMANTAN KALIMANTAN KALIMANTAN KALIMANTAN KALIMANTAN KALIMANTAN KALIMANTAN KALIMANTAN KALIMANTAN KALIMANTAN KALIMANTAN KALIMANTAN KALIMANTAN KALIMANTAN KALIMANTAN KALIMANTAN KALIMANTAN KALIMANTAN KALIMANTAN KALIMANTAN KALIMANTAN KALIMANTAN KALIMANTAN KALIMANTAN KALIMANTAN KALIMANTAN KALIMANTAN KALIMANTAN KALIMANTAN KALIMANTAN KALIMANTAN

BARAT BARAT BARAT BARAT SELATAN SELATAN SELATAN SELATAN SELATAN SELATAN SELATAN SELATAN SELATAN SELATAN SELATAN SELATAN SELATAN TENGAH TENGAH TENGAH TENGAH TENGAH TENGAH TENGAH TENGAH TENGAH TENGAH TENGAH TENGAH TENGAH TENGAH TIMUR TIMUR TIMUR TIMUR TIMUR TIMUR TIMUR TIMUR TIMUR TIMUR

DAERAH TINGKAT II KAB. SEKADAU KAB. SINTANG KOTA PONTIANAK KOTA SINGKAWANG KAB. BALANGAN KAB. BANJAR KAB. BARITO KUALA KAB. HULU SUNGAI SELATAN KAB. HULU SUNGAI TENGAH KAB. HULU SUNGAI UTARA KAB. KOTABARU KAB. TABALONG KAB. TANAH BUMBU KAB. TANAH LAUT KAB. TAPIN KOTA BANJARBARU KOTA BANJARMASIN KAB. BARITO SELATAN KAB. BARITO TIMUR KAB. BARITO UTARA KAB. GUNUNG MAS KAB. KAPUAS KAB. KATINGAN KAB. KOTAWARINGIN BARAT KAB. KOTAWARINGIN TIMUR KAB. LAMANDAU KAB. MURUNG RAYA KAB. PULANG PISAU KAB. SERUYAN KAB. SUKAMARA KOTA PALANGKARAYA KAB. KUTAI BARAT KAB. KUTAI KARTANEGARA KAB. PASIR KAB. PENAJAM PASER UTARA KOTA BALIKPAPAN KOTA SAMARINDA KAB. KUTAI TIMUR KAB. MALINAU KAB. NUNUKAN KAB. TANA TIDUNG

ZONA 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2

Lampiran IV Surat Edaran Nomor: SE-06/D.05/2013 Tanggal: 31 Desember 2013 -13NO

PROVINSI

203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243

KALIMANTAN TIMUR KALIMANTAN TIMUR KALIMANTAN TIMUR KALIMANTAN TIMUR KEPULAUAN BANGKA KEPULAUAN BANGKA KEPULAUAN BANGKA KEPULAUAN BANGKA KEPULAUAN BANGKA KEPULAUAN BANGKA KEPULAUAN BANGKA KEPULAUAN RIAU KEPULAUAN RIAU KEPULAUAN RIAU KEPULAUAN RIAU KEPULAUAN RIAU KEPULAUAN RIAU LAMPUNG LAMPUNG LAMPUNG LAMPUNG LAMPUNG LAMPUNG LAMPUNG LAMPUNG LAMPUNG LAMPUNG LAMPUNG MALUKU MALUKU MALUKU MALUKU MALUKU MALUKU MALUKU MALUKU MALUKU MALUKU UTARA MALUKU UTARA MALUKU UTARA MALUKU UTARA

DAERAH TINGKAT II

BELITUNG BELITUNG BELITUNG BELITUNG BELITUNG BELITUNG BELITUNG

KOTA BONTANG KOTA TARAKAN KAB. BERAU KAB. BULUNGAN KAB. BANGKA KAB. BANGKA BARAT KAB. BANGKA TENGAH KAB. BELITUNG KAB. BELITUNG TIMUR KOTA PANGKAL PINANG KAB. BANGKA SELATAN KAB. BINTAN KAB. KARIMUN KAB. LINGGA KAB. NATUNA KOTA BATAM KOTA TANJUNG PINANG KAB. LAMPUNG TENGAH KAB. LAMPUNG TIMUR KAB. LAMPUNG UTARA KAB. TULANG BAWANG KAB. WAY KANAN KOTA METRO KAB. LAMPUNG SELATAN KAB. PESAWARAN KOTA BANDAR LAMPUNG KAB. LAMPUNG BARAT KAB. TANGGAMUS KAB. MALUKU TENGAH KAB. MALUKU TENGGARA KAB. SERAM BAGIAN BARAT KOTA TUAL KAB. BURU KAB. KEPULAUAN ARU KAB. MALUKU TENGGARA BARAT KAB. SERAM BAGIAN TIMUR KOTA AMBON KAB. HALMAHERA TENGAH KAB. HALMAHERA TIMUR KAB. HALMAHERA BARAT KAB. HALMAHERA SELATAN

ZONA 2 2 3 3 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 3 3 3 3 3 3 4 4 4 5 5 4 4 4 4 5 5 5 5 5 4 4 5 5


PROVINSI MALUKU UTARA MALUKU UTARA MALUKU UTARA MALUKU UTARA NANGGROE ACEH DARUSSALAM NANGGROE ACEH DARUSSALAM NANGGROE ACEH DARUSSALAM NANGGROE ACEH DARUSSALAM NANGGROE ACEH DARUSSALAM NANGGROE ACEH DARUSSALAM NANGGROE ACEH DARUSSALAM NANGGROE ACEH DARUSSALAM NANGGROE ACEH DARUSSALAM NANGGROE ACEH DARUSSALAM NANGGROE ACEH DARUSSALAM NANGGROE ACEH DARUSSALAM NANGGROE ACEH DARUSSALAM NANGGROE ACEH DARUSSALAM NANGGROE ACEH DARUSSALAM NANGGROE ACEH DARUSSALAM NANGGROE ACEH DARUSSALAM NANGGROE ACEH DARUSSALAM NANGGROE ACEH DARUSSALAM NANGGROE ACEH DARUSSALAM NANGGROE ACEH DARUSSALAM NANGGROE ACEH DARUSSALAM NANGGROE ACEH DARUSSALAM NUSA TENGGARA BARAT NUSA TENGGARA BARAT NUSA TENGGARA BARAT NUSA TENGGARA BARAT NUSA TENGGARA BARAT NUSA TENGGARA BARAT NUSA TENGGARA BARAT NUSA TENGGARA BARAT NUSA TENGGARA BARAT NUSA TENGGARA TIMUR NUSA TENGGARA TIMUR NUSA TENGGARA TIMUR NUSA TENGGARA TIMUR NUSA TENGGARA TIMUR

DAERAH TINGKAT II KAB. HALMAHERA UTARA KAB. KEPULAUAN SULA KOTA TERNATE KOTA TIDORE KAB. ACEH UTARA KOTA LHOKSEUMAWE KAB. ACEH TAMIANG KAB. ACEH TENGAH KAB. ACEH TIMUR KAB. BENER MERIAH KAB. BIREUEN KOTA LANGSA KAB. ACEH BARAT KAB. ACEH BARAT DAYA KAB. ACEH BESAR KAB. ACEH JAYA KAB. ACEH SELATAN KAB. ACEH SINGKIL KAB. ACEH TENGGARA KAB. GAYO LUES KAB. NAGANRAYA KAB. PIDIE KAB. PIDIE JAYA KAB. SIMEULUE KOTA BANDA ACEH KOTA SABANG KOTA SUBULUSSALAM KAB. BIMA KAB. LOMBOK TENGAH KAB. LOMBOK TIMUR KAB. SUMBAWA KAB. SUMBAWA BARAT KOTA BIMA KAB. DOMPU KAB. LOMBOK BARAT KOTA MATARAM KAB. ENDE KAB. FLORES TIMUR KAB. KUPANG KAB. MANGGARAI KAB. MANGGARAI BARAT

ZONA 5 5 5 5 3 3 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 4 4 4 4 5 5 5 4 4 4 4 4


PROVINSI NUSA TENGGARA NUSA TENGGARA NUSA TENGGARA NUSA TENGGARA NUSA TENGGARA NUSA TENGGARA NUSA TENGGARA NUSA TENGGARA NUSA TENGGARA NUSA TENGGARA NUSA TENGGARA NUSA TENGGARA NUSA TENGGARA NUSA TENGGARA NUSA TENGGARA PAPUA PAPUA PAPUA PAPUA PAPUA PAPUA PAPUA PAPUA PAPUA PAPUA PAPUA PAPUA PAPUA PAPUA PAPUA PAPUA PAPUA PAPUA PAPUA PAPUA PAPUA BARAT PAPUA BARAT PAPUA BARAT PAPUA BARAT PAPUA BARAT PAPUA BARAT

TIMUR TIMUR TIMUR TIMUR TIMUR TIMUR TIMUR TIMUR TIMUR TIMUR TIMUR TIMUR TIMUR TIMUR TIMUR

DAERAH TINGKAT II KAB. MANGGARAI TIMUR KAB. NGADA KAB. ROTE NDAO KAB. SIKKA KAB. SUMBA TIMUR KOTA KUPANG KAB. ALOR KAB. BELU KAB. LEMBATA KAB. NAGEKEO KAB. SUMBA BARAT KAB. SUMBA BARAT DAYA KAB. SUMBA TENGAH KAB. TIMOR TENGAH SELATAN KAB. TIMOR TENGAH UTARA KAB. MERAUKE KAB. ASMAT KAB. BOVEN DIGOEL KAB. MAPPI KAB. MIMIKA KAB. PUNCAK JAYA KAB. BIAK NUMFOR KAB. PANIAE KAB. PEGUNUNGAN BINTANG KAB. SUPIORI KAB. WAROPEN KAB. YAPEN WAROPEN KAB. JAYAPURA KAB. JAYAWIJAYA KAB. KEEROM KAB. NABIRE KAB. SARMI KAB. TOLIKARA KAB. YAHUKIMO KOTA JAYAPURA KAB. FAK-FAK KAB. KAIMANA KAB. SORONG SELATAN KOTA SORONG KAB. RAJA AMPAT KAB. SORONG

ZONA 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 1 2 2 2 3 3 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 3 3 3 3 4 4


PROVINSI PAPUA BARAT PAPUA BARAT PAPUA BARAT RIAU RIAU RIAU RIAU RIAU RIAU RIAU RIAU RIAU RIAU RIAU SELAWESI SELATAN SELAWESI SELATAN SELAWESI SELATAN SELAWESI SELATAN SELAWESI SELATAN SELAWESI SELATAN SELAWESI SELATAN SELAWESI SELATAN SELAWESI SELATAN SELAWESI SELATAN SELAWESI SELATAN SULAWESI BARAT SULAWESI BARAT SULAWESI BARAT SULAWESI BARAT SULAWESI BARAT SULAWESI SELATAN SULAWESI SELATAN SULAWESI SELATAN SULAWESI SELATAN SULAWESI SELATAN SULAWESI SELATAN SULAWESI SELATAN SULAWESI SELATAN SULAWESI SELATAN SULAWESI SELATAN SULAWESI SELATAN

DAERAH TINGKAT II KAB. TELUK BINTUNI KAB. TELUK WANDOMA KAB. MANOKWARI KAB. BENGKALIS KAB. INDRAGIRI HILIR KAB. INDRAGIRI HULU KAB. PELALAWAN KAB. ROKAN HILIR KAB. SIAK KOTA DUMAI KAB. KAMPAR KAB. KUANTAN SINGINGI KAB. ROKAN HULU KOTA PEKANBARU KAB. BARRU KAB. ENREKANG KAB. LUWU KAB. LUWU TIMUR KAB. LUWU UTARA KAB. PINRANG KAB. SIDENRENG RAPPANG KAB. SOPPENG KAB. WAJO KOTA PALOPO KOTA PARE-PARE KAB. MAMUJU UTARA KAB. MAJENE KAB. MAMASA KAB. MAMUJU KAB. POLEWALI MANDAR KAB. BANTAENG KAB. BONE KAB. BULUKUMBA KAB. GOWA KAB. JENEPONTO KAB. MAROS KAB. PANGKAJENE KEPULAUAN KAB. SELAYAR KAB. SINJAI KAB. TAKALAR KOTA MAKASSAR

ZONA 4 4 5 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

Lampiran IV Surat Edaran Nomor: SE-06/D.05/2013 Tanggal: 31 Desember 2013 -17NO

PROVINSI

367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407

SULAWESI SELATAN SULAWESI TENGAH SULAWESI TENGAH SULAWESI TENGAH SULAWESI TENGAH SULAWESI TENGAH SULAWESI TENGAH SULAWESI TENGAH SULAWESI TENGAH SULAWESI TENGAH SULAWESI TENGAH SULAWESI TENGGARA SULAWESI TENGGARA SULAWESI TENGGARA SULAWESI TENGGARA SULAWESI TENGGARA SULAWESI TENGGARA SULAWESI TENGGARA SULAWESI TENGGARA SULAWESI TENGGARA SULAWESI TENGGARA SULAWESI TENGGARA SULAWESI TENGGARA SULAWESI UTARA SULAWESI UTARA SULAWESI UTARA SULAWESI UTARA SULAWESI UTARA SULAWESI UTARA SULAWESI UTARA SULAWESI UTARA SULAWESI UTARA SULAWESI UTARA SULAWESI UTARA SULAWESI UTARA SULAWESI UTARA SUMATRA BARAT SUMATRA BARAT SUMATRA BARAT SUMATRA BARAT SUMATRA BARAT

DAERAH TINGKAT II KAB. TANAH TORAJA KAB. MOROWALI KAB. BANGGAI KEPULAUAN KAB. DONGGALA KAB. POSO KAB. TOJO UNA-UNA KOTA PALU KAB. BANGGAI KAB. BUOL KAB. PARIGI MOUTONG KAB. TOLI-TOLI KAB. BOMBANA KAB. BUTON KAB. KOLAKA KAB. KOLAKA UTARA KAB. KONAWE KAB. KONAWE SELATAN KAB. KONAWE UTARA KAB. MUNA KAB. WAKATOBI KOTA BAU-BAU KAB. BUTON UTARA KOTA KENDARI KAB. BOLAANG MONGONDOW KAB. BOLAANG MONGONDOW UT KAB. KEPULAUAN SANGIHE KAB. KEPULAUAN SITARO KAB. KEPULAUAN TALAUD KAB. MINAHASA KAB. MINAHASA SELATAN KAB. MINAHASA TENGGARA KAB. MINAHASA UTARA KOTA BITUNG KOTA KOTAMOBAGU KOTA MANADO KOTA TOMOHON KAB. DHARMASRAYA KAB. PASAMAN KAB. LIMA PULUH KOTA KAB. PASAMAN BARAT KAB. SAWAHLUNTO SIJUNJUNG

ZONA 4 3 4 4 4 4 4 5 5 5 5 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 3 3 4 4 4


PROVINSI SUMATRA SUMATRA SUMATRA SUMATRA SUMATRA SUMATRA SUMATRA SUMATRA SUMATRA SUMATRA SUMATRA SUMATRA SUMATRA SUMATRA SUMATRA SUMATRA SUMATRA SUMATRA SUMATRA SUMATRA SUMATRA SUMATRA SUMATRA SUMATRA SUMATRA SUMATRA SUMATRA SUMATRA SUMATRA SUMATRA SUMATRA SUMATRA SUMATRA SUMATRA SUMATRA SUMATRA SUMATRA SUMATRA SUMATRA SUMATRA SUMATRA

BARAT BARAT BARAT BARAT BARAT BARAT BARAT BARAT BARAT BARAT BARAT BARAT BARAT BARAT SELATAN SELATAN SELATAN SELATAN SELATAN SELATAN SELATAN SELATAN SELATAN SELATAN SELATAN SELATAN SELATAN SELATAN SELATAN UTARA UTARA UTARA UTARA UTARA UTARA UTARA UTARA UTARA UTARA UTARA UTARA

DAERAH TINGKAT II KAB. TANAH DATAR KOTA PAYAKUMBUH KOTA SAWAHLUNTO KAB. AGAM KAB. KEPULAUAN MENTAWAI KAB. PADANG PARIAMAN KAB. PESISIR SELATAN KAB. SOLOK KAB. SOLOK SELATAN KOTA BUKITTINGGI KOTA PADANG KOTA PADANGPANJANG KOTA PARIAMAN KOTA SOLOK KAB. OGAN ILIR KAB. OGAN KOMERING ILIR KOTA PALEMBANG KAB. BANYUASIN KAB. LAHAT KAB. MUARAENIM KAB. MUSI BANYUASIN KAB. OGAN KOMERING ULU KAB. OGAN KOMERING ULU TI KOTA PRABUMULIH KAB. EMPAT LAWANG KAB. MUSI RAWAS KAB. OGAN KOMERING ULU SE KOTA LUBUKLINGGAU KOTA PAGARALAM KAB. ASAHAN KAB. BATUBARA KAB. DELI SERDANG KAB. LABUHAN BATU KAB. LANGKAT KAB. SERDANG BEDAGAI KOTA BINJAI KOTA MEDAN KOTA TANJUNG BALAI KOTA TEBING TINGGI KAB. ANGKOLA SIPIROK KAB. DAIRI

ZONA 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4

Lampiran IV Surat Edaran Nomor: SE-06/D.05/2013 Tanggal: 31 Desember 2013 -19NO 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464

PROVINSI SUMATRA SUMATRA SUMATRA SUMATRA SUMATRA SUMATRA SUMATRA SUMATRA SUMATRA SUMATRA SUMATRA SUMATRA SUMATRA SUMATRA SUMATRA SUMATRA

UTARA UTARA UTARA UTARA UTARA UTARA UTARA UTARA UTARA UTARA UTARA UTARA UTARA UTARA UTARA UTARA

DAERAH TINGKAT II KAB. KARO KAB. MANDAILING NATAL KAB. PADANG LAWAS KAB. PAKPAK BHARAT KAB. SAMOSIR KAB. SIMALUNGUN KAB. TAPANULI SELATAN KAB. TOBA SAMOSIR KOTA PADANG SIDEMPUAN KOTA PEMATANG SIANTAR KAB. HUMBANG HASUNDUTAN KAB. NIAS KAB. NIAS SELATAN KAB. TAPANULI TENGAH KAB. TAPANULI UTARA KOTA SIBOLGA

ZONA 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5


III. KETENTUAN RISIKO KHUSUS GEMPA BUMI PADA LINI USAHA ASURANSI KENDARAAN BERMOTOR 1. Ketentuan Khusus berlaku untuk linis usaha kendaraan bermotor a. Asuransi Gempa Bumi adalah asuransi yang menjamin kerugian atau kerusakan pada kendaraan bermotor yang dipertanggungkan yang secara langsung disebabkan oleh risiko gempa bumi, letusan gunung berapi, kebakaran dan ledakan yang mengikuti terjadinya gempa bumi dan atau letusan gunung berapi atau tsunami. b. Perusahaan Asuransi Umum wajib menggunakan klausul KL-KBM11 Klausul Gempa Bumi, Tsunami, dan atau Letusan Gunung Berapi, yang merupakan perluasan dari syarat dan ketentuan pada Polis Standar Asuransi Kendaraan Bermotor Indonesia sesuai edaran SK DPP AAUI no 06/AAUI/2007 tanggal 28 Pebruari 2007 Penetapan Polis Standar Asuransi Kendaraan Bermotor Indonesia termasuk penyempurnaannya yang diterbitkan oleh Asosiasi Asuransi Umum Indonesia (AAUI) yang telah disetujui oleh Regulator. 2. TARIF PREMI DAN ZONA ASURANSI GEMPA BUMI a. Perusahaan Asuransi Umum yang memasarkan Asuransi Gempa Bumi wajib memberlakukan tarif premi dan Zona Asuransi Gempa Bumi seperti tercantum pada Tabel IV.E. b. Perusahaan Asuransi Umum harus mencantumkan tarif premi Asuransi Gempa Bumi sebagaimana angka 1 diatas dalam Ikhtisar polis atau dokumen yang merupakan bagian dari polis yang wajib diketahui oleh tertanggung dan atau pembayar premi. 3. RISIKO SENDIRI Perusahaan Asuransi Umum harus memberlakukan ketentuan risiko sendiri pada perluasan jaminan Asuransi Gempa Bumi sebesar 10% dari nilai ganti rugi yang disetujui, atau paling sedikit Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) per kejadian.

4. KETENTUAN KHUSUS Ketentuan lainnya mengacu pada Ketentuan Tarif Asuransi Kendaraan Bermotor pada Lampiran 1 dari Surat Edaran ini.


TABEL IV.E TARIF PREMI ASURANSI GEMPA BUMI LINI USAHA ASURANSI KENDARAAN BERMOTOR

No

Wilayah

1.

Tarif Premi Comprehensive

Total Loss Only

Wilayah 1: Sumatera dan Kepulauannya.

0,12% s/d 0,135%

0,085% s/d 0,11%

2.

Wilayah 2: Jakarta, Banten dan Jabar.

0,10% s/d 0,125%

0,075% s/d 0,10%

3.

Wilayah 3: Selain Wilayah 1 dan Wilayah 2.

0,075% s/d 0,135%

0,05% s/d 0,75%

PENETAPAN TARIF PREMI RISIKO KHUSUS GEMPA BUMI PADA LINI USAHA ASURANSI HARTA BENDA DAN ASURANSI KENDARAAN BERMOTOR TAHUN 2014

Recommend Documents