PENETAPAN NISBAH BAGI HASIL DALAM PERJANJIAN PEMBIAYAAN MUSYARAKAH PADA BNI SYARIAH PADANG

Adi Suryanto Putra Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Tamansiswa Padang 2013

PENETAPAN NISBAH BAGI HASIL DALAM PERJANJIAN PEMBIAYAAN MUSYARAKAH PADA BNI SYARIAH PADANG (ADI SURYANTO PUTRA, 0910005600015, Fakultas Hukum, Universitas Tamansiswa Padang, 73 Halaman, 2013) ABSTRAK Dunia perbankan sudah sudah tidak bisa dipisahkan dari masyarakat dunia, setiap orang hampir bisa dipastikan menggunakan jasa bank. Meskipun fungsi dan peranan sangat besar, bank ternyata juga mempunyai masalah yang juga sangat besar, seperti krisis ekonomi, status kehalalan berbagai transaksi, keberpihakan bank terhadap pemodal besar, dan lain-lain. Masalah ini menginspirasi berbagai kalangan untuk mendirikan Bank Syariah yang dianggap menjadi solusi, aman, dan sesuai syariat, dengan menerbitkan Undang-undang Perbankan Syariah Nomor 21 Tahun 2008. Kegiatan usaha Bank Umum Syariah meliputi menyalurkan Pembiayaan bagi hasil berdasarkan Akad mudharabah, Akad musyarakah, atau Akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah. Dari uraian latarbelakang diatas maka penulis menyusun karya tulis yang berjudul PENETAPAN NISBAH BAGI HASIL DALAM PERJANJIAN PEMBIAYAAN MUSYARAKAH PADA BNI SYARIAH PADANG. Sebagai rumusan masalah yang akan di bahas dalam skripsi ini adalah bagaimanakah penetapan nisbah bagi hasil dalam perjanjian pembiayaan Musyarakah, bagaimanakah pelaksanaan dan apakah hambatan-hambatan yang dihadapi oleh PT. BNI Syariah Padang dalam pelaksanaan bagi hasil. Untuk menyusun karya tulis ini terlebih dahulu penulis menggunakan metode penelitian yurisdis empiris yaitu penulis data sekunder terlebih dahulu dan kemudian dilanjutkan dengan mengadakan penelitian data primer di lapangan. Penelitian yang penulis lakukan pada BNI Syariah Cabang Padang dengan teknik wawancara dan studi dokumentasi. Dari hasil penelitian penetapan nisbah bagi hasil berdasarkan pembiayaan musyarakah adalah Pihak bank meminta laporan pendapatan selama setahun sebelum mengajukan peminjaman dan meneliti hasil dari usaha nabahnya. Pelaksanaan perjanjian pembiayan musyarakah dilaksanakan dengan prinsip kehati-hatian. Kendala dalam oleh pihak BNI Syariah adalah nasabah yang mampu untuk membayar pinjamannya malah menunda-nunda pembayaran.

1


BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah Dunia perbankan sudah tidak bisa dipisahkan dari masyarakat dunia. Setiap orang hampir bisa dipastikan menggunakan jasa bank. Bank digunakan sebagai sarana untuk menyimpan uang, mentranfer uang, bisnis, ekspor impor, utang piutang, pembiayaan, dan apalah namanya yang masih banyak fungsi bank yang tidak mungkin satu per satu penulis sebutkan. Meskipun fungsi dan peranan bank sangatlah besar, bank ternyata juga mempunyai masalah yang juga sangat besar; seperti krisis ekonomi, status kehalalan berbagai transaksi, keberpihakan bank terhadap pemodal besar, dan lain-lain. Banyaknya masalah ini, menginspirasi berbagai kalangan untuk mendirikan Bank Syariah, yang dianggap menjadi solusi, aman, dan sesuai dengan syariat. Harapan ini menjadikan umat sangat antusias menyambut munculnya perbankan syariah yang diharapkan masa depan ekonomi umat lebih cerah. Generasi terselamatkan dari kehancuran ekonomi konvensional, serta kemakmuran segera tercapai. Seperti hadis Nabi SAW “ Sesungguhnya harta riba, meskipun jumlahnya banyak akan tetapi akan menjadi sedikit,” (HR Imam Ahmad, At Thabrani dan Al hakim). Secercah harapan umat ini untuk mempunyai Bank Syariah akhirnya ditanggapi pemerintah dengan menerbitkan Undang-undang Perbankan Syariah Nomor 21 tahun 2008. Dalam ketentuan umum Pasal 1 ayat 7 ditegaskan, bahwa Bank Syariah adalah bank yang menjalankan kegiatannya sesuai dengan 2


prinsip syariah dan menurut jenisnya terdiri dari Bank Syariah Umum (BSU) dan Pembiayaan Umum Syariah (PUS). Pasal ini diperkuat pada Bab II Pasal 2 dinyatakan, Bank Syariah dalam menjalankan prinsipnya berdasarkan prinsip syariah, demokrasi ekonomi, dan kehati-hatian. Harapan umat semakin dekat terwujud jika membaca penjelasan Pasal 19 ayat 1 huruf C, dan Undang-undang Perbankan Syariah Nomor 21 Tahun 2008, yang dimaksud akad musyarakah adalah akad kerja sama antara pihak pertama (malik, sahibul maal) atau Bank Syariah yang menyediakan sebagian dana, dan pihak kedua (amil, mudharib atau nasabah) yang bertindak selaku pengelola dana membagi keuntungan dana usaha sesuai dengan kesepakatan yang dituangkan dalam akad, sedangkan kerugian ditanggung oleh kedua belah pihak. Penjelasan Undang-undang ini sungguh selaras dengan keinginan umat islam untuk terbebas dari praktik riba. BNI Syariah yang bekerja menggunakan sistem non bunga melalui transaksi dengan menggunakan sistem misalnya profit and loss sharing (bagi hasil). “Profit sharing menurut etimologi Indonesia adalah bagi keuntungan. Dalam kamus ekonomi diartikan pembagian laba. Pada Perbankan Syariah istilah yang sering dipakai adalah profit and loss sharing, dimana hal ini dapat diartikan sebagai pembagian antara untung dan rugi dari pendapatan yang diterima atas hasil usaha yang telah dilakukan”1. Keuntungan dan kerugian yang terjadi ditanggung oleh kedua belah pihak yaitu pemilik dana (shahibul maal) dengan pengusaha (mudharib). 1

http://tenggarp.blogspot.com/2012/06/pengertian-profit-sharing-dan-revenue.html, diakses terakhir kali tanggal 24 Juni 2013.

3


Sistem bagi hasil mempunyai keuntungan sebab tidak akan menimbulkan negatif spread, pertumbuhan modal negatif, dalam permodalan bank, sebagaimana yang terjadi dalam perbankan konvensional yang menggunakan sistem bunga, ini terjadi karna disatu sisi disebabkan karena adanya tingkat suku bunga deposito yang tinggi, disisi lain bunga kredit dibebani tingkat bunga yang rendah untuk menarik para investor menanamkan modalnya. Negative spread adalah pendapatan bunga negatif, padahal pendapatan bunga merupakan sumber pendapatan terbesar bank (konvensional) yang dalam situasi normal di Indonesia mencakup 65%-80% dari total pendapatan2. Bank Islam dengan sistem bagi hasil sebagai alternatif pengganti dari penerapan sistem bunga ternyata dinilai telah berhasil menghindarkan dampak negatif dari penerapan bunga, seperti3 : 1. Pembebanan pada nasabah berlebih-lebihan dengan beban bunga berbunga (compound interest) bagi nasabah yang tidak mampu membayar pada saat jatuh temponya; 2. Timbulnya pemerasan (eksploitas) yang kuat terhadap yang lemah; 3. Terjadinya konsentrasi kekuatan ekonomi ditangan kelompok elit, para bankir dan pemilk modal; 4. Kurangnya peluang bagi kekuatan ekonomi lemah/ bawah untuk mengembangkan potensi usaha.

2

Rijanto Sastro Atmodjo, Skenario Rekapitalisasi Perbankan 1999-2001, dalam Jurnal Hukum Bisnis vol. 6 tahun 1999, ( Juni 1999), Hlm. 4. 3 Heri Sudarsono, Bank dan Lembaga Keuangan Syariah, EKONISA Kampus Fakultas Ekonomi UII Yogyakarta, 2003, Hlm. 67.

4


Selain mampu menghindarkan dari dampak negatif penerapan bunga, bank islam dengan sistem bagi hasil dinilai mengalokasikan sumber daya dan sumber dana secara efesien. Kemampuan untuk mengalokasikan sumber secara efesien ini merupakan modal utama untuk menghadapi persaingan pasar dan perolehan laba. Secara umum pembiayaan yang diberikan atau dikeluarkan oleh Bank Syariah meliputi tiga (3) kerangka (aqad) pembiayaan besar yaitu 4: 1. Pembiayaan ber-aqad tijarah (jual-beli) Pembiayaan ini digolongkan sebagai pembiayaan yang bersifat investasi, jenis produk pembiayaan yang dikeluarkan meliputi: a. al-Bai'u Bitsaman Ajil (jual beli dengan cara angsuran); b. al-Murabaha (jual beli dengan cara jatuh tempo); c. Produk ijarah (sewa menyewa); 2. Pembiayaan ber-aqad syarikah (kerja sama/ kongsi) Digolongkan sebagai pembiayaan yang bersifat modal kerja, jenis produk pembiayaan syarikah meliputi: a. Pembiayaan al-Musyarakah (pembiayaan dengan jumlah modal sebagian antara pihak bank dengan pihak peminjam); b. Pembiayaan al-Mudharobah (pembiayaan dengan dana 100% dari pihak bank) 3. Pembiayaan ber-aqad hasan (kebajikan)

4

M. Nijatullah Sidiqqi, Bank Islam, Pustaka, Bandung, 1984, Hlm. 56.

5


Pembiayaan ber-aqad hasan adalah pembiayaan yang berorentasi pada kebajikan, yaitu bank yang memberikan pembiayaan kepada pihak-pihak yang tergolong dalam delapan asnaf. Dalam uraian pembiayaan diatas, maka sistem pengembangan produk di Bank Syariah dapat dilakukan melalui lima (5) prinsip yaitu5 : a. Prinsip Wadiah (simpanan) b. Prinsip Syarikah (bagi hasil) c. Prinsip Tijarah (jual beli/ pengembalian keuntungan) d. Prinsip Al Ajr (pengambilan fee) e. Prinsip al-Qard (biaya administrasi) Keuntungan yang diperoleh dibagi antara keduanya dengan perbandingan nisbah yang disepakati sebelumnya. Nisbah merupakan rasio bagi hasil yang akan diterima oleh tiap-tiap pihak yang melakukan akad kerjasama usaha, yaitu shahibul maal dan mudharib, dimana nisbah ini tertuang didalam akad yang telah disepakati dan ditanda tangani oleh kedua belah pihak6. Pembagian keuntungan Bank Syariah kepada nasabah berdasarkan nisbah yang disepakati setiap bulannya. Bagi hasil yang diperoleh tergantung jumlah dan jangka waktu simpanan serta pendapatan bank pada periode tersebut. Besarnya bagi hasil dihitung berdasarkan pendapatan bank (revenue) sehingga nasabah pasti memperoleh bagi hasil dan tidak kehilangan pokok simpanan.

5

Zainul Arifin, Dasar-Dasar Manajemen Bank Syariah, Azkia Publisher, Jakarta, 2002, Hlm. 123. 6 http://punyahari.blogspot.com, Konsep Bagi Hasil Dalam Ekonomi Syariah, Diakses terakhir kali tanggal 17 Mei 2013.

6


Berdasarkan pernyataan tersebut maka penulis akan melakukan penelitian dengan judul “Penetapan Nisbah Bagi Hasil Dalam Perjanjian Pembiayaan Musyarakah Pada BNI Syariah Padang”. B. Perumusan Masalah Berangkat dari latar belakang tersebut diatas rumusan masalah yang dikemukakan sebagai berikut : 1. Bagaimanakah penetapan nisbah bagi hasil dalam perjanjian pembiayaan musyarakah pada BNI Syariah Padang ? 2. Bagaimanakah pelaksanaan perjanjian pembiayaan musyarakah dengan prinsip bagi hasil pada BNI Syariah Padang ? 3. Apakah hambatan-hambatan yang dihadapi oleh PT. BNI Syariah Padang dalam pelaksanaan bagi hasil ? C. Tujuan Penelitian Bertitik tolak dari permasalahan yang telah dikemukakan diatas, maka tujuan yang hendak dicapai dalam penulisan ini yaitu : 1. Untuk mengetahui bagaimanakah penetapan nisbah bagi hasil dalam perjanjian pembiayaan Musyarakah pada BNI Syariah Padang. 2. Untuk mengetahui pelaksanaan perjanjian pembiayaan musyarakah dengan prinsip bagi hasil pada BNI Syariah Padang. 3. Untuk mengetahui hambatan-hambatan yang dihadapi oleh PT. BNI Syariah Padang dalam pelaksanaan bagi hasil.

7


D. Manfaat Penelitian Adapun manfaat dalam penelitian ini adalah : 1. Secara teoritis Dalam penelitian ini diharapkan agar hasil penelitian nantinya dapat memberikan ataupun menambah pengetahuan terutama dalam hukum mengenai masalah–masalah yang berkaitan dengan penetapan nisbah bagi hasil dalam perjanjian pembiayaan musyarakah pada BNI Syariah Padang sebagaimana yang terdapat pada Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008. 2. Secara praktis Bagi pegawai bank penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan atau menambah pengetahuan tentang hal–hal yang berhubungan dengan dengan penetapan nisbah bagi hasil dalam perjanjian pembiayaan musyarakah pada BNI Syariah Padang sebagaimana yang terdapat pada Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah. E. Metode Penelitian Untuk menyelesaikan permasalahan dalam penelitian ini, maka penulis meneliti menggunakan metode yang terdiri dari : 1. Pendekatan Masalah Menggunakan metode Yuridis Empiris, yaitu suatu pendekatan yang meneliti data sekunder terlebih dahulu dan kemudian dilanjutkan dengan mengadakan penelitian data primer di lapangan.

8


2. Sifat Penelitian Penelitian ini bersifat deskriptif, yaitu penelitian yang bertujuan untuk mendeskripsikan secara sistematis, factual, dan akurat terhadap suatu populasi atau daerah tertentu, mengenai sifat, karakteristik-karakteristik, atau faktor-faktor tertentu7. Pelaksanaan perjanjian pembiayaan khususnya pelaksanaan perjanjian dengan prinsip bagi hasil (al-musyarakah) pada BNI Syariah Padang. 3. Jenis Dan Sumber Data Data yang dipergunakan dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder : a. Data primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung di lapangan dari masyarakat8 dengan cara melakukan : 1) Wawancara, yaitu pengumpulan data yang dilakukan dengan mewawancarai secara langsung para responden, dengan menggunakan wawancara semi terstruktur yaitu mempersiapkan daftar wawancara kemudian diikuti dengan pertanyaan secara lisan dan melengkapi daftar wawancara yang telah ada. 2) Studi dokumen Yaitu dengan menelaah dokumentasi perjanjian yang dilaksanakan pada pelaksanaan pembiayaan musyarakah di BNI Syariah Padang.

7

Bambang Sunggono, Metode Penelitian Hukum, raja grafindo persada, Jakarta, 1998, Hlm. 36. 8 Soarjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, UI Press, Jakarta, 1986, Hlm. 13.

9


b. Data sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh melalui bahan kepustakaan9. Pengumpulan data ini dilakukan dengan studi atau penelitian kepustakaan (library research) yaitu dengan mempelajari peraturanperaturan, buku-buku yang berkaitan dengan penelitian. Data sekunder yang dikumpulkan terdiri dari : 1) Data sekunder dari bahan hukum primer Menurut Soerjono Soekanto bahan hukum primer yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat dan terdiri dari norma atau kaidah dasar yaitu Pembukaan Undang-undang Dasar 1945, peraturan dasar, peraturan perundang-undangan bahan hukum yang tidak dikodifikasikan misalnya hukum adat, yurisprudensi, traktat, dan KUHPerdata.10 Diantaranya yaitu : a) Norma atau kaidah dasar, yaitu Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, b) Peraturan dasar, batang tubuh UUD 1945, c) Kitab Undang-undang Hukum Perdata, d) Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, e) Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah, f) Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor : 08/DSN-MUI/IV/2000 9

Ronny Hanitijo Soemitro, Metode Penelitian Hukum Dan Yurimetri, ghalia, Jakarta, 1994, Hlm. 11. 10 Soerjono Soekanto, Op.cit, Hlm. 152-153.

10


Tentang Pembiayaan Musyarakah. 2) Data sekunder dari bahan hukum sekunder Data dimaksud berwujud : a) Buku-buku teks dan tulisan-tulisan ilmiah yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. b) Dokumen atau arsip resmi atau arsip yang berkaitan dengan penelitian yang sedang dilakukan. 3) Data sekunder dari bahan hukum tersier berupa buku kamus hukum, ensiklopedi. 4. Teknik Pengumpulan Data Untuk memperoleh data dalam penelitian ini dipergunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut : a. Studi pustaka Studi pustaka bertujuan untuk mengumpulkan data mengenai teori, konsep

yang berhubungan dengan variabel-variabel

dari buku-

buku/literatur yang relevan. b. Studi dokumen, yaitu suatu metode pengumpulan data yang diperlukan untuk menjawab masalah penelitian. Pelaksanaan penelitian dengan cara mengadakan tinjauan langsung ke BNI Syariah Padang untuk melakukan pengamatan dan pemeriksaan mengenai dokumen-dokumen yang diperlukan. c. Wawancara

11


Wawancara adalah proses tanya jawab dalam penelitian yang berlangsung secara lisan dimana dua orang atau lebih bertatap muka mendengarkan secara langsung informasi-informasi atau keteranganketerangan untuk pengumpulan data dengan melakukan komunikasi langsung

dengan

responden,

caranya

mempersiapkan

pedoman

wawancara maupun semi terstruktur. 5. Pengolahan Dan Analisis Data a. Pengolahan data Pengolahan data menurut Colid Narbuko dan Abu Achmad adalah serangkaian operasi informasi yang direncanakan guna mencapai tujuan atau hasil yang diinginkan. Setelah peneliti mendapatkan data, baik data primer maupun data sekunder, maka langkah selanjutnya adalah pengolahan data yaitu dengan tabulating dan editing.11 a. Editing yaitu memperbaiki data yang tidak betul menjadi betul atau memisahkan data yang masih kasar menjadi halus dan bermakna. b. Tabulating yaitu pengolahan data dengan cara memasukkan data kedalam tabel. b. Analisis data Analisis yang digunakan adalah analisis kualitatif yaitu suatu metode analisis data dengan menjelaskan dan menjabarkan permasalahan yang diteliti kemudian menganalisa hasil penelitian yang ada di lapangan untuk dapat dirumuskan dalam suatu kesimpulan. 11

Colid Narbuko dan Abu Achmad, Metodologi Penelitian, bumi aksara, Jakarta, 2001,

Hlm. 81.

12


BAB II TINJAUAN UMUM A. Tinjauan Umum Tentang Bank 1. Pengertian Bank Pengertian bank Menurut Undang‐undang Nomor 21 Tahun 2008, Pasal 1 yaitu Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk Simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan/atau bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat. Bank Indonesia adalah Bank Sentral Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Bank Konvensional adalah Bank yang menjalankan kegiatan usahanya secara konvensional dan berdasarkan jenisnya terdiri atas Bank Umum Konvensional dan Bank Perkreditan Rakyat. Bank Umum Konvensional adalah Bank Konvensional yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. 2. Fungsi Bank a. Penciptaan uang Uang yang diciptakan bank umum adalah uang giral, yaitu alat pembayaran lewat mekanisme pemindahbukuan (kliring). b. Mendukung kelancaran mekanisme pembayaran Fungsi lain dari bank umum yang juga sangat penting adalah mendukung kelancaran mekanisme pembayaran, hal ini dimungkinkan karena salah 13


satu jasa yang ditawarkan bank umum adalah jasa-jasa yang berkaitan dengan mekanisme pembayaran. Beberapa jasa yang amat dikenal adalah kliring, transfer uang, penerimaan setoran-setoran, pemberian fasilitas pembayaran dengan tunai, kredit, fasilitas-fasilitas pembayaran yang mudah dan nyaman, seperti kartu plastik dan sistem pembayaran elektronik. c. Penghimpunan dana simpanan masyarakat Dana yang paling banyak dihimpun oleh bank umum adalah dana simpanan. Di Indonesia dana simpanan terdiri atas giro, deposito berjangka, sertifikat deposito, tabungan dan atau bentuk lainnya yang dapat dipersamakan dengan itu. Kemampuan bank umum menghimpun dana jauh lebih besar dibandingkan dengan lembaga-lembaga keuangan lainnya. Dana-dana simpanan yang berhasil dihimpun akan disalurkan kepada pihak-pihak yang membutuhkan, utamanya melalui penyaluran kredit. d. Mendukung kelancaran transaksi internasional Bank umum juga sangat dibutuhkan untuk memudahkan dan atau memperlancar transaksi internasional, baik transaksi barang/jasa maupun transaksi modal. 3. Kegiatan Bank Ada beberapa kegiatan yang ada dalam bank diantaranya : a. Kegiatan bank umum berupa menghimpun dana dari masyarakat (Funding), menyalurkan dana dari masyarakat (Lending), memberikan 14


jasa-jasa bank lainnya (service). b. Kegiatan BPR berupa menghimpun dana, menyalurkan dana. c. Kegiatan bank campuran dan bank asing pada umumnya tugasnya sama dengan bank umum lainnya, namun mereka lebih dikhususkan dalam bidang-bidang tertentu.12 B. Tinjauan Umum Tentang Bank Syariah 1. Pengertian Bank Syari'ah Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 menyebutkan Perbankan Syariah adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah (UUS), mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya. Selanjutnya dalam Pasal 1 angka 7 disebutkan Bank Syariah adalah Bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah dan menurut jenisnya terdiri atas Bank Umum Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah. Pasal 1 butir 8 dan 9 memberikan penjelasan tentang dua komponen tersebut. Bank Umum Syariah adalah Bank Syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran, sedangkan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah adalah Bank Syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. 2. Tujuan Perbankan Syari'ah Ada beberapa tujuan dari perbankan Islam. Diantara para ilmuwan dan

12

Pratama Rahardja, Uang & Perbankan, PT. Rineka Cipta, Jakarta, 1997, Hlm. 65.

15


para professional muslim berbeda pendapat mengenai tujuan tersebut. Menurut Handbook of Islamic Banking, perbankan Islam ialah menyediakan fasilitas keuangan dengan cara mengupayakan instrumen-instrumen keuangan (Finansial Instrumen) yang sesuai dengan ketentuan dan norma syari'ah. Menurut Muhammad Umar Kapra : “Suatu dimensi kesejahteraan sosial dapat dikenal pada suatu pembiayaan bank. Pembiayaan bank Islam harus disediakan untuk meningkatkan kesempatan kerja dan kesejahteraan ekonomi sesuai dengan nilai-nilai Islam. Usaha yang sungguh-sungguh yang harus dilakukan untuk memastikan bahwa pembiayaan yang dilakukan bank-bank Islam tidak akan meningkatkan konsentrasi kekayaan atau meningkatkan konsumsi meskipun sistem Islam telah memiliki pencegahan untuk menangani masalah ini. Pembiayaan tersebut harus dapat dinikmati oleh pengusaha sebanyakbanyaknya yang bergerak dibidang industri pertanian dan perdagangan untuk menunjang kesempatan kerja dan menunjang produksi dan distribusi barang-barang dan jasa-jasa untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri maupun ekspor”.13 3. Ciri Bank Syari'ah Bank Syari'ah mempunyai ciri yang berbeda dengan bank konvensional, ciri-ciri ini bersifat universal dan kualitatif, artinya Bank Syari'ah beroperasi dimana harus memenuhi ciri-ciri tersebut yaitu : a. Beban biaya yang telah disepakati pada waktu akad perjanjian diwujudkan dalam bentuk jumlah nominal yang besarnya tidak kaku dan dapat ditawar dalam batas yang wajar. b. Penggunaan prosentasi dalam hal kewajiban untuk melakukan pembayaran selalu dihindarkan. Karena prosentase bersifat melekat pada sisa hutang meskipun hutang beda batas waktu perjanjian telah berakhir. c. Didalam kontrak pembiayaan proyek bank tidak menetapkan perhitungan berdasarkan keuntungan yang pasti (Fixed Return) yang ditetapkan dimuka. Bank Syari'ah menerapkan system berdasarkan atas modal untuk jenis kontarak al-mudharabah dan al-musyarakah dengan system bagi 13

Muhamad, Sistem Dan Prosedur Operasional Bank Syariah, UII Press, Yogyakarta, 2000, Hlm. 67.

16


hasil (Profit and losery) yang tergantung pada besarnya keuntungan. Sedangkan penetapan keuntungan dimuka ditetapkan pada kontrak jual beli melalui pembiayaan pemilikan barang (al-murabahah dan al-bai’u bithaman ajil, sewa guna usaha (al-ijarah), serta kemungkinan rugi dari kontrak tersebut amat sedikit. d. Pengarahan dana masyarakat dalam bentuk deposito atau tabungan oleh penyimpan dianggap sebagai titipan (al-wadi’ah) sedangkan bagi bank dianggap sebagai titipan yang diamanatkan sebagai pernyataan dana pada proyek yang dibiayai oleh bank sesuai dengan prinsip-prinsip syari'ah hingga kepada penyimpan tidak dijanjikan imbalan yang pasti (fixed return). Bentuk yang lain yaitu giro dianggap sebagai titipan murni (alwadiah) karena sewaktu-waktu dapat ditarik kembali dan dapat dikenai biaya penitipan. e. Bank Syari'ah tidak menerapkan jual beli atau sewa-menyewa uang dari mata uang yang sama dan transaksinya itu dapat menghasilkan keuntungan. Jadi mata uang itu dalam memberikan pinjaman pada umumnya tidak dalam bentuk tunai melainkan dalam bentuk pembiayaan pengadaan barang selama pembiayaan, barang tersebut milik bank. f. Adanya dewan syari'ah yang bertugas mengawasi bank dari sudut syari'ah. g. Bank Syariah selalu menggunakan istilah-istilah dari bahasa arab dimana istilah tersebut tercantum dalam fiqih Islam. h. Adanya produk khusus yaitu pembiayaan tanpa beban murni yang bersifat sosial, dimana nasabah tidak berkewajiban untuk mengembalikan pembiayaan (al-qordul hasal). i. Fungsi lembaga bank juga mempunyai fungsi amanah yang artinya berkewajiban menjaga dan bertanggung jawab atas keamanan dana yang telah dititipkan dan siap sewaktu-waktu apabila dana ditarik kembali sesuai dengan perjanjian.14 C. Tinjauan Umum Tentang Perjanjian 1. Pengertian Perjanjian Pengertian perjanjian diatur dalam Pasal 1313 KUH Perdata yang menyebutkan bahwa "suatu persetujuan adalah perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikat dirinya terhadap satu orang atau lebih". Pasal ini

14

Ibid, Hlm. 89.

17


tidak memberikan batas yang jelas. Hal ini dikarenakan disatu sisi terlalu luas dan disisi lain kurang lengkap.15 a. Kata "perbuatan" terlalu luas pengertiannya karena dengan kata itu seakan-akan semua perbuatan termasuk juga didalamnya perbuatan, melawan hukum. Padahal perbuatan yang dimaksud dalam definisi tersebut adalah perbuatan hukum. b. Kalimat "satu orang atau lebih mengikat dirinya terhadap satu orang atau lebih", dikatakan kurang lengkap karena dengan kalimat tersebut perjanjian yang termasuk didalamnya hanyalah perjanjian sepihak sehingga perjanjian yang sifatnya timbal balik tidak termasuk didalamnya. Oleh karena itu supaya perjanjian yang bersifat timbal balik termasuk didalamnya maka perlu ditambah kata "saling" dalam definisi Pasal 1313 KUH Perdata. Pengertian yang lebih lengkap dikemukakan oleh R. Subekti, yang memberikan definisi perjanjian adalah "suatu peristiwa di mana seseorang berjanji kepada orang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal", sedangkan menurut J. Satrio, pengertian perjanjian adalah "sekelompok atau sekumpulan perikatan-perikatan yang mengikat para pihak dalam perjanjian yang bersangkutan"16.

15 16

J. Satrio, hukum perjanjian, PT. Citra Aditiya Bakti, Bandung, Hlm. 56. Ibid, Hlm. 79.

18


2. Syarat Sahnya Perjanjian Suatu perjanjian dinyatakan sah dan mempunyai akibat hukum apabila perjanjian tersebut memenuhi syarat sahnya perjanjian yang ditetapkan dalam Pasal 1320 KUH Perdata, yaitu : a. Sepakat bagi mereka yang mengikat dirinya; b. Kecakapan untuk membuat suatu perjanjian; c. Suatu hal tertentu; d. Suatu sebab yang halal. Dari keempat syarat sahnya perjanjian tersebut, syarat (a dan b) disebut syarat subyektif karena menyangkut orang-orang atau subyek yang mengadakan perjanjian. Syarat subyektif ini apabila tidak dipenuhi maka perjanjian tersebut dapat dimintakan pembatalannya (vernietgbaar) oleh pihak yang lemah yaitu pihak yang tidak cakap atau pihak yang memberikan sepakat secara tidak bebas, pembatalannya ke Pengadilan Negeri. Syarat yang (c dan d) disebut syarat objektif karena menyangkut kepada objek dalam suatu perjanjian, apabila satu syarat objektif tidak dipenuhi maka perjanjian tersebut akan batal dengan sendirinya. 3. Asas-Asas Perjanjian Menurut Sudikno, yang dimaksud dengan asas hukum adalah "Suatu pikiran dasar yang bersifat umum yang melatarbelakangi pembentukan hukum positif. Dengan demikian asas hukum tersebut pada umumnya tidak tertuang di dalam peraturan yang kongkrit akan tetapi hanya merupakan suatu hal yang menjiwai atau melatarbelakangi

19


pembentukannya. Hal ini disebabkan sifat dari asas tersebut adalah abstrak dan kongkrit".17 Adapun asas-asas yang terdapat dalam hukum perjanjian adalah sebagai berikut: 1) Asas kebebasan berkontrak Asas kebebasan berkontrak adalah suatu asas yang menentukan bahwa setiap orang adalah bebas atau leluasa untuk memperjanjikan apa dan kepada siapa saja. 2) Asas konsensualisme Asas ini mengandung arti bahwa perjanjian itu terjadi sejak saat tercapainya kata sepakat antara pihak-pihak mengenai pokok perjanjian. Sejak saat itu perjanjian mengikat dan mempunyai akibat hukum. 3) Kekuatan mengikatnya perjanjian/ asas pacta sun servanda Asas ini berhubungan dengan akibat suatu perjanjian dan diatur dalam Pasal 1338 ayat (1) dan (2) KUH Perdata. Asas tersebut dapat disimpulkan dari kata "... berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya." 4) Asas itikad baik Suatu perjanjian harus dibuat dengan itikad baik oleh para pihak yang membuatnya. Asas itikad baik ini dapat dibedakan antara itikad baik yang subyektif dan itikad baik yang obyektif, itikad baik yang subyektif dapat diartikan sebagai kejujuran seseorang dalam melakukan suatu

17

Sudikno dalam buku R.Setiawan, Pokok-Pokok Hukum Perikatan, Bina Cipta, Bandung, 1994, Hlm.34.

20


perbuatan hukum yaitu apa yang terletak pada sikap batin seseorang pada waktu diadakan perbuatan hukum. D. Tinjauan Umum Tentang Musyarakah 1. Pengertian Musyarakah Musyarakah

berasal

dari

kata syirkah.

Menurut

Hendi

Suhendi, Syirkah menurut bahasa berarti al-ikhtilath yang artinya campur atau percampuran18. Maksud percampuran disini adalah seseorang mencampurkan hartanya dengan harta orang lain sehingga tidak mungkin untuk dibedakan. Musyarakah adalah akad kerjasama antara dua belah pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu di mana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan resiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan19. Dalam Bab I Ketentuan Umum Pasal 1 ayat 13 Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008, yang dimaksud dengan Akad adalah kesepakatan tertulis antara Bank Syariah atau UUS dan pihak lain yang memuat adanya hak dan kewajiban bagi masing-masing pihak sesuai dengan Prinsip Syariah. 2. Landasan Syariah Tentang Penyaluran Pembiayaan Musyarakah a. Al-Qur'an Musyarakah (kerjasama) adalah bentuk dari penerapan prinsip bagi hasil yang dipraktekkan dalam sistem perbankan Islam. Landasan tentang 18

Hendi Suhendi, Fiqih Muamalah, PT. Grafindo Perkasa, 2007, Jakarta, Hlm. 125. Muhammad Syafi’i Antonio, Bank Syari’ah dari Teori ke Praktek, Gema Insani, 2001, Jakarta, Hlm. 90. 19

21


musyarakah dalam Al-Qur'an terdapat pada Q.S An-Nisaa: 12 dan Q.S Shaad: 24. "Dan sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang berserikat itu sebagian mereka berbuat dzalim kepada sebagian yang lain kecuali orang yang beriman dan mengerjakan amal saleh"20. b. Al-Hadits "Dari Abu Hurairah, Rasulullah saw. Bersabda, "sesungguhnya Allah Azza Wa Jalla berfirman, 'Aku pihak ketiga dari dua orang yang berserikat selama salah satunya tidak mengkhianati yang lainnya'". Hadits di atas menunjukan bahwa kecintaan Allah kepada hamba Nya yang melakukan perkongsian selama saling menjunjung tinggi amanat kebersamaan dan menjauhi pengkhianatan.21 3. Rukun, Macam dan Syarat Pembiayaan Musyarakah a. Rukun Pembiayaan Musyarakah Rukun syirkah menurut ulama Hanafiyah, syirkah ada dua, yaitu ijab dan kabul, sebab ijab kabul (akad) yang menentukan syirkah. Adapun yang lain seperti dua orang atau pihak yang berakad dan harta berada di luar pembahasan akad, seperti terdahulu dalam akad jual beli.22 Rukun dari akad musyarakah yang harus dipenuhi dalam transaksi adalah sebagai berikut: 1) Pelaku akad, yaitu para mitra usaha,

Soenarjo, Al-Qur’an Dan Terjemahannya, Toha Putra, Semarang, 1989, Hlm. 735. Muhammad Syafi’i Antoni, Op.Cit, Hlm. 91. 22 Hendi Suhendi, Op.Cit, Hlm. 127. 20 21

22


2) Objek akad, yaitu modal (maal), kerja (dharabah), dan keuntungan (ribh) 3) Shighah, yaitu ijab kabul.23 b. Macam Pembiayaan Musyarakah Musyarakah merupakan istilah yang sering dipakai dalam konteks skim pembiayaan syariah. Istilah ini berkonotasi lebih terbatas dari pada istilah syirkah yang

lebih

umum

digunakan

dalam

fiqih

Islam. Syirkah berarti Sharing 'berbagi'.24 c. Syarat Pembiayaan Musyarakah Adapun syarat pembiayaan musyarakah adalah: 1) Sesuatu yang bertalian dengan semua bentuk syirkah baik dengan harta maupun dengan yang lainnya. Dalam hal ini terdapat dua syarat, yaitu: a) Yang berkenaan dengan benda yang diakadkan adalah harus dapat diterima sebagai perwakilan. b) Yang berkenaan dengan keuntungan, yaitu pembagian keuntungan yang harus jelas dan dapat diketahui oleh kedua pihak. 2) Sesuatu yang bertalian dengan syirkah Al-maal (harta), dalam hal ini ada dua syarat yang harus dipenuhi, yaitu: a) Modal yang dijadikan objek akad adalah alat dari pembayaran seperti dalam satuan rupiah. b) Yang dijadikan modal (harta pokok) ada ketika akad dilakukan, baik jumlahnya sama maupun berbeda. 3) Sesuatu yang bertalian dengan syarikat mufawadhah, bahwa dalam mufawadhah disyaratkan: a) Modal (pokok harta), harus sama. b) Bagi yang bersyirkah ahli untuk kafalah. c) Bagi yang dijadikan objek akad disyaratkan syirkah umum, yakni pada semua macam jual beli atau perdagangan. 4) Adapun syarat yang bertalian dengan syirkah inan sama dengan syarat syirkah mufawadhah.25

23

Ascarya, Akad dan Produk Bank Syariah, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007,

Hlm. 52. 24 25

Ibid, Hlm. 49. Hendi Suhendi, Op.Cit, Hlm. 127.

23


BAB III Penetapan Nisbah Bagi Hasil Dalam Perjanjian Musyarakah Pada BNI Syariah Padang Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan pihak Bank Syariah pada tanggal 6 September 2013, yang diwakili oleh Muhammad Ikhsan (Analis Pembiayaan Produktif) mendapatkan hasil sebagai berikut : 1. Penetapan Nisbah Bagi Hasil Berdasarkan Musyarakah Salah satu contoh penetapan nisbah bagi hasil dalam perjanjian pembiayaan musyarakah pada BNI Syariah Cabang Padang adalah sebagai berikut ini : Skema pembiayaan a.n PT. Suka Makmur ini adalah skema musyarakah modal kerja dengan penurunan pokok pada setiap akhir tahun dan lunas pada tahun ke lima, untuk menghitung nisbah bagi hasilnya setiap bulan maka di hitung terlebih dahulu share modal dari masing-masing pihak. Perhitungan share modalnya sebagai berikut : Modal PT. Suka Makmur

:

Rp.

2,529,374,000

Modal BNIS

:

Rp.

Total Modal

:

Rp.

Share modal PT. Suka Makmur

:

75.97 %

Share Modal BNIS

:

24.03%

800,000,000 + 3,329,374,000

Dalam skim musyarakah modal kerja, share modal memang tidak bisa terlalu dijadikan pijakan dalam menetapkan nisbah bagi hasil, disebabkan tingginya

24


bias (penyimpangan) dalam menentukan besar modal debitur. Berbeda dengan musyarakah transaksional dimana share modal dapat diketahui dengan jelas. Oleh karena itu , penetapan nisbah bagi hasil lebih akurat jika di dasarkan pada “laba kotor bulanan“ rata-rata dari debitur, berikut ini adalah perhitungan nisbah bagi hasilnya ; Tabel 3 Perhitungan Nisbah Bagi Hasil Rekap Penjualan

Padang Periode tahun 2012

Bulan

Penjualan

Harga Pokok Penjualan 70% 70% 70% 70% 70% 70% 70% 70% 70% 70% 70% 70%

Laba Kotor

Januari 480,080,000 144,024,000 Februari 328,565,000 98,569,500 Maret 597,993,000 179,397,900 April 446,800,000 134,040,000 May 395,015,000 118,504,000 Juni 622,625,000 186,787,500 Juli 943,050,000 282,915,000 Agustus 694,475,000 208,342,500 September 359,700,000 107,910,000 Oktober 338,500,000 101,550,000 November 562,750,000 168,825,000 Desember 529,750,000 158,925,000 Total 6.299.303.000 1,889,790,900 Rata-rata 524,941,917 157,482,575 Sumber : Bagian Umum BNI Syariah Cabang Padang Yang Didapat dari Bagian Keuangan PT. Suka Makmur Laba kotor dipatok sebesar 30% penjualan (laba kotor 2) nilai 30% ini diperoleh dari nilai historis rata-rata HPP/Penjualan per bulan PT. Suka Makmur. Dengan metode ini selain akan mempermudah penetapan nisbah disebabkan bias (penyimpangan) yang kecil, metode ini juga tidak melanggar aspek syariah asalkan mudharib setuju dengan penetapan porsi HPP Sebesar 25


30% penjualan. Berikut ini adalah perhitungan nisbah bagi hasil PT. Suka Makmur dengan BNI Syariah berdasarkan nilai laba kotor. Keuntungan yang diharapkan BNI Syariah

= IDR 120,000,000 Per tahun

(eq.rate 13,5 % per tahun)

= IDR 10,000,000

Nilai rata-rata laba kotor PT. Suka Makmur

= IDR 157,482,575 Per bulan

Per bulan

Berdasarkan perhitungan nisbah bagi hasil dari pihak BNI Syariah, maka nisbah bagi hasilnya yaitu : PT. Suka Makmur

=

93,65 %

BNI Syariah

=

6,35%

Berikut ini adalah Simulasi Perhitungan nisbah bagi hasil setiap bulan antara PT. Suka Makmur dengan BNI Syariah : Simulasi 1 a. Nisbah bagi hasil

: bulan April 2013

b. Diserahkan L/R Maret 13

: Penjualan Rp 600,000,000

c. HPP

: 70 % Rp.200.000.000 = IDR 420,000,000

d. Laba Kotor

: penjualan – HPP = IDR 180,000,000

Dari simulasi 1, maka nisbah bagi hasil Per April’13 yaitu : PT. Suka Makmur

=

IDR 168,570,164

BNI Syariah

=

IDR 11,429,836

26


Simulasi 2 a. Nisbah bagi hasil

: bulan Mei 2013

b. Diserahkan L/R April’13

: penjualan

c. HPP

: 70% Rp. 500,000,000

Rp 500,000,000

= IDR 350,000,000 d. Laba Kotor

: penjualan - HPP = IDR 150,000,000

Dari simulasi 2, maka nisbah bagi hasil Per Mei’13 yaitu : PT. Suka Makmur

=

IDR 140,475,137

BNI Syariah

=

IDR 9,524,863

Skema pengambilan bagi hasil riil pada bulan-bulan setelah realisasi akan mengikuti skema simulasi di atas. Menurut Bapak Ikhsan, “bagi hasil dalam perjanjian musyarakah di BNI Syariah ini, setiap bulannya akan selalu berubah karena berdasarkan dari hasil penjualan dan pendapatan dari nasabah.” 2. Pelaksanaan Pembiayaan Musyarakah Di BNI Syariah Dari sekian banyak produk pembiayaan Bank Syariah, ada tiga produk pembiayaan utama yang mendominasi portofolio pembiayaan Bank Syariah yaitu pembiayaan modal kerja, pembiayaan investasi dan pembiayaan aneka barang dan property. Adapun akad yang digunakan dalam aplikasi pembiayaan tersebut

sangat

bervariasi

dari

pola

bagi

hasil (mudharabah

dan

musyarakah), pola jual beli (murabahah, salam, dan istishna), adapun pola sewa (ijarah dan ijarah muntahiya bittamlik). 27


Menurut Bapak Ikhsan, pelaksanaan perjanjian pembiayaan musyarakah sudah sesuai dengan Undang-undang Perbankan Syariah, yaitu jangka waktu proses dalam pembiayaan musyarakah tergantung dari kelengkapan dokumen yang telah dipenuhi oleh para nasabah. Prosedur pemberian kredit didalam sistem operasional perbankan, maka secara umum prosedur pemberian penyaluran pembiayaan musyarakah di BNI Syariah dilakukan dengan prosedur sebagai berikut : a. Tahap Aplikasi Pembiayaan b. Tahap Analisa Pembiayaan c. Tahap Pembuatan Proposal d. Komite Pembiayaan e. Tahap Pencairan f. Tahap Monitoring 3. Hambatan-hambatan yang dihadapi oleh PT. BNI Syariah Cabang Padang dalam Pelaksanaan Bagi Hasil Secara garis besar, suatu perusahaan/ Bank dalam menjalankan kegiatan usahanya tentu mengalami kendala atau hambatan. Begitu juga pada PT. BNI Syariah Cabang Padang, dalam menjalankan kegiatan operasionalnya dan dalam menawarkan serta mengembangkan produk usahanya, mengalami beberapa hambatan atau kendala. Pandangan masyarakat tentang prinsip syariah yaitu sistem bagi hasil disamakan dengan sistem bunga. Masyarakat menganggap bahwa sistem bagi hasil tidak jauh beda dengan sistem bunga, sehingga membuat masyarakat 28


menganggap bunga bank itu riba. Masyarakat masih enggan untuk memanfaatkan fasilitas produk yang ditawarkan Bank Syariah, sedangkan bagi masyarakat yang tidak menganggap bahwa bunga bank itu bukan riba (yang sudah menjadi nasabah Bank Konvensional) juga masih enggan untuk berpindah ke Bank Syariah. Hal ini dikarenakan pendapat yang peroleh BNI Syariah belum pasti (bisa naik/ turun), karena tergantung dari pembagian bagi hasil usaha yang dilakukan nasabah dan Bank.

29


BAB IV PENUTUP A. KESIMPULAN 1. Penetapan Nisbah Bagi Hasil Berdasarkan Musyarakah Di BNI Syariah Padang adalah pihak Bank Syariah melihat dan mengkaji dulu jenis usaha dari nasabah yang akan meminjam dana di BNI Syariah. Pihak bank meminta laporan pendapatan selama setahun sebelum mengajukan peminjaman dan meneliti hasil dari usaha nasabahnya, agar dalam pembiayaan musyarakah nantinya pihak bank dan nasabah sama-sama menikmati keuntungan dengan sistem bagi hasil yang telah disepakati oleh kedua belah pihak. Jadi penetapan nisbah bagi hasilnya tergantung kesepakatan antara kedua belah pihak (nasabah dan bank). 2. Pelaksanaan perjanjian pembiayaan dengan prinsip bagi hasil (Al Musyarakah) pada BNI Syariah Cabang Padang adalah sebagai berikut : Pelaksanaan perjanjian pembiayaan penyaluran dana berdasarkan prinsip bagi hasil pada PT. BNI Syariah Cabang Padang dilaksanakan dengan prinsip kehati-hatian yang tinggi yang berpedoman pada prinsip 5 C (character, capacity, capital, collateral, condition of economy ) ditambah 7 aspek (yuridis, manajemen, teknis, pemasaran, keuangan, social ekonomi, agunan) serta aspek syariah. 3. Hambatan-hambatan yang dihadapi oleh PT. Bank BNI Syariah Padang dalam Pelaksanaan Bagi Hasil adalah secara garis besar, suatu perusahaan/ Bank dalam menjalankan kegiatan usahanya tentu mengalami kendala atau hambatan. Secara umum kendala yang dihadapi oleh PT. BNI Syariah Cabang 30


Padang sebagaimana umumnya perbankan syariah di Indonesia. Pandangan masyarakat yang berbasis konvensional, serta perlakuan dan penilaian yang menyamakan perbankan syariah dengan konvensional. Jadi kendala yang terjadi tidak terlalu mengganggu dalam pembiayaan musyarakah di PT. BNI Syariah Cabang Padang, sehingga penerapan

sanksi

yang

akan

diberlakukan pada nasabah (Mudharib) yang mampu tapi menundanunda pembayaran dan/ atau tidak mempunyai kemauan dan itikad baik untuk membayar hutangnya dapat dikenakan sanksi, yaitu bertujuan agar nasabah lebih disiplin dalam melaksanakan kewajibannya. Sanksi dapat berupa denda sejumlah uang yang besarnya ditentukan atas dasar kesepakatan dan dibuat saat akad ditandatangani. B. SARAN 1. Pihak-pihak yang terkait dalam masalah perbankan khususnya Bank berdasarkan syariah lebih mensosialisasikan keberadaan Bank Syariah kepada masyarakat, terutama terhadap persepsi sebagian masyarakat yang pro dan kontra terhadap halal dan haramnya riba atau bunga bank serta terhadap keunggulan konsep perbankan yang berdasarkan kemitraan. 2. Profesionalisme dan Sumber Daya Manusia pada BNI Syariah khususnya PT. BNI Syariah Cabang Padang lebih ditingkatkan lagi seiring dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi demi peningkatan pelayanan kepada masyarakat. 3. Peran pihak PT. BNI Syariah Cabang Padang dalam memperdayakan 31


pengusaha kecil, golongan ekonomi lemah digiatkan terutama dalam penyediaan pembiayaan modal serta persyaratan jaminan dipermudahkan. 4. Untuk mengatasi hambatan maka perlu adanya penetrasi pasar yaitu dengan cara kerja sama dengan berbagai pihak meliputi pelayanan simpanan pihak ketiga, kerja sama pembiayaan jasa perbankan. Penetrasi pasar ini menitik beratkan pada lembaga yang mempunyai visi dan misi yang sama; melakukan kerja sama dengan pola sponsorship dengan instansi lain untuk sinergi; penyadaran masyarakat terhadap perbankan syariah. Usaha ini dilakukan dengan bentuk kerja sama dengan lembaga-lembaga masyarakat (seperti lembaga swadaya masyarakat/ LSM) yang berbasis keislaman, dengan masyarakat ekonomi syariah, konsorsium ekonomi syariah dan organisasiorganisasi Islam lain. Bentuk kerja sama ini dapat berupa mengadakan acara seperti symposium, seminar, lokakarya dan lain-lain.

32


DAFTAR PUSTAKA A. Buku-buku Abdulkadir Muhammad, 1992, Hukum Perikatan, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung. Adul Gofur Ansori, 2007, Perbankan Syariah Di Indonesia, Gajah Mada University Press. Abdullah Saeed, 2004, Fiqih dan keuangan, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta. Ascarya, 2007, Akad dan Produk Bank Syariah, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta. Bambang Sunggono, 1998, Metodologi Penelitian Hukum, Raja Grafindo Persada, Jakarta. Colid Narbuko dan Abu Achmad, 2001, Metodologi Penelitian, bumi aksara, Jakarta. Hazm Ibnu, 1997, Sumber hukum Islam, Pusat Penelitian, IAIN Sunan Gunung Djati. Hendi Suhendi, 2007, Fiqh Muamalah, PT. Grafindo Perkasa, Jakarta. Heri Sudarsono, 2003, Bank dan Lembaga Keuangan Syariah, EKONISA Kampus Fakultas Ekonomi UII Yogyakarta, Cetakan Pertama, Januari. Iswardono, 1991, Uang dan Bank, BPEE Cetakan Pertama, Jakarta. J. Satrio, 1993, Hukum Perjanjian, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung. Muhamad, 2000, Sistem & Prosedur Operasional Bank Syariah, UII Press, Yogyakarta. 33


M. Nijatullah Siddiqi, 1984, Bank Islam, Pustaka, Bandung. Muhammad Syafi’i Antonio, 2001, Bank Syari’ah dari Teori ke Praktek, Gema Insani, Jakarta. Pratama Rahardja, 1997, Uang & Perbankan, PT. Rineka Cipta, Jakarta. R. Setiawan, 1994, Pokok-Pokok Hukum Perikatan, Bina Cipta, Bandung. R. Subekti, 1982, Hukum Perjanjian, Intermasa, Jakarta. Ronny Hanitijo Soemitro, 1994, Metode Penelitian Hukum Dan Yurimetri, Ghalia, Jakarta. Soenarjo, 1989, Al-Qur’an Dan Terjemahannya, Toha Putra, 1989, Semarang. Soerjono Soekanto, 1986, Pengantar Penelitian Hukum, UI Press, Jakarta. Soemitro, 1990, Metode Penelitian Hukum, ghalia Indonesia, Jakarta. Zainul Arifin, 2002, Dasar-Dasar Manajemen Bank Syariah, Azkia Publisher, Jakarta. Zainudin, 2000, Memahami Bank Syariah Lingkup, Peluang, Tantangan Dan Prospek, Alvabet, Jakarta. B. Peraturan Perundang-undangan Kitab Undang-undang Hukum Perdata Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 08/DSN MUI/IV/2000 C. Sumber lainnya http://punyahari.blogspot.com, Konsep Bagi Hasil Dalam Ekonomi Syariah, diakses terakhir kali tanggal 17, bulan mei, tahun 2013. 34


http://tenggarp.blogspot.com/2012/06/pengertian-profit-sharing-dan revenue.html, diakses terakhir kali tanggal 24, bulan Juni, tahun 2013. Rijanto Sastro Atmodjo, Skenario Rekapitalisasi Perbankan 1999-2001, dalam Jurnal Hukum Bisnis vol. 6 tahun 1999, ( Juni 1999), hlm.4.

35

PENETAPAN NISBAH BAGI HASIL DALAM PERJANJIAN PEMBIAYAAN MUSYARAKAH PADA BNI SYARIAH PADANG

Recommend Documents