1
PELAKSANAAN PENGAWASAN DAN MONITORING PEMBIAYAAN GUNA MEMINIMALISIR RISIKO DALAM PEMBIAYAAN MURABAHAH PADA PT. BNI SYARIAH TBK. CABANG MALANG Oleh: AHMAD DWI NURYAWAN Dosen Pembimbing: Lutfi Harris, SE., M.Ak., Ak Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya Malang
Abstract The purpose of this study was to determine the system of supervision and monitoring on the BNI Syariah Malang to anticipate the risk of murabahah financing repayment problems. This study uses a case study approach is one strategy in a qualitative study. The data were collected by using interviews, interviews, and documentation then analyzed with descriptive methods. To keep the financing provided to customers can be run in accordance with the agreement, the banks need to conduct surveillance and monitoring of such financing. Surveillance and monitoring carried out in order to avoid the possibility of undesirable both for the continuity of financing and the possible risks arising from the provision of such financing. The results of this research is the implementation of the supervision and monitoring of the financing is done BNI Syariah Malang against murabahah financing through two ways, namely by direct supervision and administrative oversight. Comparison of the amount of murabahah financing is channeled to financing problems in BNI Syariah Malang at the level of Non Performing Financing is still below 5% are included in the category of healthy financing. BNI Syariah Malang should still anticipate and improve the supervision and monitoring of murabahah financing which has been distributed to minimize the financing problems that exist. Keywords: Control, Monitoring, Murabahah Troubled
1. Pendahuluan Perkembangan syariah di Indonesia terus berkembang pesat, dalam waktu yang relatif singkat perbankan syariah telah mampu memperlihatkan kemajuan yang cukup signifikan hingga saat ini. Perbankan syariah dinilai berhasil mempertahankan eksistensinya dalam perekonomian Indonesia. Perkembangan perbankan syariah di Indonesia memiliki peluang besar karena peluang pasarnya yang luas dan sesuai dengan mayoritas penduduk di Indonesia adalah islam.
2
Perkembangan ini dapat kita lihat dengan semakin banyaknya perbankan syariah yang ada di Indonesia. Masyarakat Indonesia semakin banyak yang memilih untuk menabung dan menggunakan jasa bank syariah. Untuk mempertahankan kepercayaan tersebut, maka bank syariah harus hati-hati dalam mengelola kegiatan operasionalnya (Rokhmana, 2012). Seperti halnya bank konvensional, bank syariah berfungsi sebagai lembaga intermediasi yaitu berfungsi menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan kembali dana-dana tersebut kepada masyarakat yang membutuhkannya dalam bentuk pembiayaan. Pembiayaan (financing), yaitu pendanaan yang diberikan oleh suatu pihak kepada pihak lain untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun lembaga. Dengan kata lain, pembiayaan adalah pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan (Muhammad, 2005). Seseorang yang berhubungan dengan pembiayaan harus menempuh prosedur pembiayaan yang sehat, meliputi prosedur persetujuan pembiayaan, prosedur administrasi dan prosedur pengawasan pembiayaan. Persetujuan pembiayaan kepada setiap nasabah harus dilakukan melalui proses penilaian yang objektif terhadap berbagai aspek yang berhubungan dengan berbagai objek pembiayaan. Hal ini bertujuan untuk memberikan keyakinan kepada semua pihak yang terkait bahwa nasabah dapat memenuhi segala kewajibanya sesuai dengan persyaratan dan jangka waktu yang disepakati. Penyelewengan mudah timbul sejak pembiayaan itu disalurkan oleh bank kepada nasabah sampai dengan pembiayaan itu dibayar lunas oleh nasabah. Oleh karena itu tugas bank tidak hanya berhenti pada pemberian pembiayaan saja tetapi bank masih harus melakukan pengawasan mulai dari pembiayaan itu diberikan sampai dengan pembiayaan dibayar lunas oleh nasabah. Apabila dalam pemberian pembiayaan itu bank kurang memperhatikan aspek pengawasan, maka segala permasalahan yang timbul baru akan di ketahui setelah masalah tersebut menjadi berat dan sulit untuk diatasi. Akibat dari keadaan tersebut kualitas pembiayaan yang diberikan menjadi buruk. Adanya pembiayaan bermasalah apalagi bila pembiayaan tersebut sudah ada pada pembiayaan macet akan membutuhkan banyak waktu, tenaga dan dana bank untuk menyelamatkanya.
3
Perwujudan prinsip kehati-hatian diatur sebagaimana pada Pasal 23 Undang-Undang Perbankan Syariah. Pada Pasal 23 UU. No.1 Perbankan syariah, bahwa bank syariah atau UUS harus mempunyai keyakinan atas kemauan dan kemampuan calon nasabah penerima fasilitas untuk melunasi seluruh kewajiban pada waktunya, sebelum bank syariah dan UUS menyalurkan dana kepada nasabah penerima fasilitas. (Pada Pasal 1 UU. No.26 Perbankan Syariah). Hal ini diperkuat terutama oleh desakan warga muslim yang menganggap bahwa bunga bank itu riba. Adapun tujuan dari diberlakukannya prinsip kehati-hatian tidak lain agar bank-bank selalu dalam keadaan sehat, sehingga antara lain selalu dalam keadaan likuid, solvent dan menguntungkan (profitable). Dengan diberlakukannya prinsip kehati-hatian itu diharapkan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap perbakan selalu tinggi sehingga masyarakat bersedia dan tidak ragu-ragu menyimpan dananya di bank (Sjadeini, 2006). Bank syariah beroperasi dengan menawarkan produk salah satunya yaitu produk pembiayaan murabahah atau jual beli barang dengan harga asal dan ditambah dengan margin keuntungan yang telah disepakati bersama. Pembelian ini memudahkan para nasabah tidak membayar secara kontan. Untuk mendapatkan keyakinan maka bank syariah wajib melakukan penilaian yang seksama terhadap kemampuan, modal, agunan, dan prospek usaha dari calon nasabah penerima fasilitas 5C (character, capacity, capital, collateral, dan condition) sebagai upaya untuk meminimalisir terjadinya pembiayaan bermasalah. Antara dari pihak bank dan debitur biasanya menyepakati perikatan sebagaimana sistem pengangsurannya. Apabila pembiayaan murabahah tidak menentukan tingkat suku bunga. Hal ini biasanya berakibat pada peluang terjadinya resiko pengembalian pembiayaan yang lebih besar. Untuk itu perlu strategi mengantisipasinya. Salah satu tindakan yang efektif dalam menangani masalah pembiayaan, yaitu melaksanakan fungsi pengawasan dengan baik. Dengan adanya pengawasan yang baik dari pihak bank maka tingkat resiko pengembalian pembiayaan atau angsuran akan lebih ringan. Apabila terdapat halhal yang tidak diinginkan maka setidaknya akan mampu diantisipasi oleh pihak bank, sebab masing-masing pihak akan bertanggung jawab terhadap ketentuanketentuan yang telah disepakati bersama. Yang mengakibatkan resiko kredit adalah
4
kegagalan nasabah atau pihak lain dalam memenuhi kewajiban kepada bank sesuai perjanjian yang disepakati. Salah satu yang termasuk dalam kelompok resiko kredit adalah resiko konsentrasi pembiayaan. Kegiatan usaha bank syariah senantiasa dihadapkan pada resiko-resiko yang berkaitan erat dengan fungsinya sebagai lembaga intermediasi keuangan Perkembangan lingkungan eksternal dan internal perbankan syariah yang semakin pesat mengakibatkan resiko kegiatan usaha perbankan syariah semakin kompleks. Oleh karena itu, bank syariah dituntut untuk mampu beradaptasi dengan lingkungan melalui penerapan menejemen resiko yang sesuai dengan prinsip syariah. Penerapan manajemen resiko pada perbankan syariah disesuaikan dengan ukuran dan kompleksitas usaha serta kemampuan bank. Pada risiko kredit kerugian atau risiko terjadi akibat dari kegagalan debitur yang tidak dapat diperkirakan karena debitur tidak mampu memenuhi kewajibannya sesuai dengan perjanjian. Pembiayaan murabahah merupakan pembiayaan yang dicirikan dengan adanya penyerahan barang di awal akad dan pembayaran kemudian, baik dalam bentuk angsuran maupun dalam bentuk Lump Sum (sekaligus). Dengan demikian pada pemberian pembiayaan murabahah dengan jangka waktu panjang menimbulkan risiko tidak bersaingnya bagi hasil kepada dana pihak ketiga. Sedangkan pada pembiayaan murabahah risiko bisa terjadi berakibat pada bank, diantara kemungkinan risiko yang harus diantisipasi dalam pembiayaan murabahah antara lain seperti default atau kelalaian, nasabah sengaja tidak membayar angsuran dan biasanya juga terjadi penundaan kewajiban membayar disebabkan karena ketidakmampuan nasabah. Maka bank tidak diperbolehkan meminta nasabah membayar jumlah tambahan sebagai denda tetapi bank menunggu nasabah sampai mampu membayar cicilan. Inilah kerugian yang harus ditanggung bank ketika nasabah tidak mampu membayar sesuai dengan jatuh tempo pembayaran yang disepakati bersama. Untuk menjaga agar pembiayaan yang diberikan kepada nasabah dapat berjalan sesuai dengan perjanjian maka perbankan perlu melakukan pengawasan dan monitoring
terhadap
pembiayaan
tersebut. Pengawasan dan monitoring
dilaksanakan untuk menghindari kemungkinan yang tidak diinginkan baik bagi
5
berlangsungnya pembiayaan dan kemungkinan risiko yang timbul dari pemberian pembiayaan tersebut. Pengawasan merupakan salah satu aktivitas atau fungsi manajemen terkait dengan fungsi lainya seperti perencanaan, pengorganisasian, kepemimpinan, penetapan dan pelaksanaan keputusan (Sinn dan Ahmad, 2006). Dari pemaparan di atas, pengawasan dan monitoring pembiayaan sangat penting dilakukan oleh lembaga keuangan syariah yaitu khususnya bagi BNI Syariah Malang untuk menghindari risiko yang mungkin terjadi. Dalam pembiayaan yang diberikan oleh lembaga keuangan kepada masyarakat atau nasabah
menunjukkan
bahwa
walaupun
pembiayaan
murabahah
begitu
mendominasi praktek pembiayaan, namun tetap ada risiko yang menyertainya. Adanya
risiko
pada
pembiayaan
murabahah
inilah
yang
menimbulkan
keingintahuan peneliti mengkaji lebih dalam tentang praktek pengawasan dan monitoring pembiayaan murabahah yang selama ini begitu dominan pada perbankan syariah. 2. Landasan Teori A. Tinjauan Umum Bank Syariah Menurut UU No.21 tahun 2008 adalah segala sesuatu yang menyangkut bank syariah dan unit usaha syariah mencakup kelembagaan, mencakup kegiatan usaha, serta tata cara dan proses di dalam melaksanakan kegiatan usahanya. Perbankan syariah sebagai badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat. Secara umum hubungan ekonomi yang berjalan berdasarkan syariat Islam ditentukan oleh hubungan akad. Akad-akad yang berlaku tersebut terdiri dari 5 prinsip-prinsip dasar. Adapun prinsip-prinsip dasar akad tersebut dapat ditemukan pada produk baik lembaga-lembaga keuangan bank syariah maupun lembaga keuangan bank konvensional di Indonesia sebagai berikut (Muhammad, 2005): 1). Prinsip Simpanan Murni (Al-Wadiah) Prinsip simpanan murni merupakan fasilitas yang diberikan oleh bank syariah untuk memberikan kesempatan kepada pihak yang kelebihan dana untuk menyimpan dananya dalam bentuk al-wadiah. Fasilitas ini diberikan
6
untuk tujuan investasi guna mendapatkan keuntungan seperti halnya giro dan tabungan. Istilah al-wadiah dalam dunia perbankan konvensional lebih dikenal dengan giro. 2). Prinsip Bagi Hasil (Syirkah) Prinsip Syirkah ini adalah suatu konsep yang meliputi tata cara pembagian hasil usaha antara penyedia dan pengelola dana. Pembagian hasil usaha ini dapat terjadi antara bank dengan penyimpan dana maupun antara bank dengan nasabah penerima dana. Bentuk produk yang berdasarkan prinsip ini adalah mudharabah dan musyarakah. Prinsip mudharabah ini dapat digunakan sebagai dasar baik produk pendanaan (tabungan dan deposito) maupun pembiayaan, sementara musyarakah lebih banyak diterapkan pada pembiayaan dan penyertaan. 3). Prinsip Jual Beli (At-Tijarah) Prinsip At-Tijarah merupakan suatu konsep yang menerapkan tata cara jual beli, di mana bank akan membeli terlebih dahulu barang yang dibutuhkan atau mengangkat nasabah sebagai agen bank dalam melakukan pembelian barang atas nama bank. Bank menjual barang tersebut kepada nasabah dengan sejumlah harga beli ditambah keuntungan (margin). Implikasinya dapat berupa akad murabahah, salam, dan istishna. 4). Prinsip Sewa (Al-Ijarah) Prinsip ini secara garis besar terdiri dari dua jenis. Pertama, ijarah (sewa murni) seperti halnya penyewaan traktor dan alat-alat produk lainnya (operating lease). Secara teknik bank dapat membeli dahulu barang yang dibutuhkan oleh nasabah, kemudian barang tersebut disewakan dalam waktu dan hanya yang telah disepakati oleh nasabah. Kedua, bai al-takjiri atau ijarah al-muntahiya bithamlik, yang merupakan penggabungan sewa dan beli di mana penyewa mempunyai hak untuk memiliki barang pada akhir masa sewa (financial lease). 5). Prinsip Jasa/Fee (Al-Ajr Walumullah) Prinsip kelima ini meliputi seluruh layanan non-pembiayaan yang diberikan bank. Bentuk produk yang berdasarkan prinsip ini antara lain Bank Garansi, Kliring, Inkaso, Jasa, Transfer, dan lain-lain.
7
B. Definisi Pembiayaan Pembiayaan ialah penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil (Kasmir, 2002). Bank merupakan badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit ataupun bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Seiring dengan perjalanan waktu sesudah kredit direalisasikan, tidak dapat dipungkiri bank akan dihadapkan pada permasalahan risiko yaitu risiko kredit bermasalah. Prinsip pemberian pembiayaan dipergunakan dalam melakukan penilaian permohonan pembiayaan. Seorang petugas pembiayaan pada perbankan harus memperhatikan beberapa prinsip utama yang berkaitan dengan kondisi secara keseluruhan calon debitur. Banyak cara yang dapat dilakukan untuk meminimalisir resiko kredit. Dalam dunia perbankan pertimbangan yang lazim digunakan untuk mengevaluasi calon nasabah sering disebut dengan prinsip 5C (Character, Capacity, Capital, Condition, dan Collateral) terhadap nasabah. Dalam berbagai referensi disebutkan faktor yang paling dominan dalam analisis tersebut adalah Character, yang tentunya sangat penting untuk didalami oleh petugas bank sebelum memberikan kredit. Character berkaitan dengan watak calon debitur untuk memenuhi kewajiban-kewajibannya, seperti memegang teguh janji dan bersedia melunasi utangnya tepat waktu. Nasabah yang memiliki karakter yang baik akan berdampak positif terhadap kualitas NPF perbankan. Menurut Arthesa dan Handiman (2006) analisa pembiayaan dapat dilakukan dengan berbagai metode sesuai kebijakan bank. Dalam beberapa kasus seringkali digunakan metode analisa 5C, yang meliputi: 1. Penilaian terhadap karakter (Character) Merupakan data tentang kepribadian dari calon debitur seperti sifat-sifat pribadi, kebiasaan-kebiasaannya, cara hidup, keadaan dan latar belakang keluarga maupun hobinya. Kegunaan dari penilaian tesebut untuk mengetahui sampai sejauh mana iktikad atau kemauan calon debitur untuk
8
memenuhi kewajibannya (wiilingness to pay) sesuai dengan janji yang telah ditetapkan. Pemberian kredit atas dasar kepercayaan, sedangkan yang mendasari suatu kepercayaan, yaitu adanya keyakinan dari pihak bank bahwa calon debitur memiliki moral, watak dan sifat-sifat pribadi yang positif dan koperatif. Karakter merupakan faktor yang dominan, sebab walaupun calon debitur tersebut cukup mampu untuk menyelesaikan hutangnya, kalau tidak mempunyai itikad yang baik tentu akan membawa kesulitan bagi bank dikemudian hari. 2. Penilaian terhadap kemampuan (Capacity) Penilaian terhadap kemampuan nasabah bertujuan untuk mengukur kemampuan nasabah dalam menjalankan usahanya. Untuk perorangan, hal ini dapat terindikasi dari referensi ataupun Curriculum Vitae (CV) yang dimilikinya. Hal ini dapat menggambarkan pengalaman kerja atau bisnis yang besangkutan. Untuk perusahaan, hal ini dapat terlihat dari laporan keuangan dan performance usaha. Hal ini dilakukan untuk mengetahui kemampuan
perusahaan
memenuhi
semua
kewajibannya
termasuk
pembayaran pelunasan pembiayaan. Capacity merupakan ukuran dari ability to pay atau kemampuan dalam membayar. 3. Penilaian terhadap modal (Capital) Penilaian terhadap modal perusahaan bertujuan untuk mengetahui kemampuan nasabah atau perusahaan milik nasabah dalam menanggung beban pembiayaan yang dibutuhkan serta kemampuan dalam menanggung beban risiko (risk sharing) yang mungkin dialami perusahaan itu. 4. Penilaian terhadap agunan kredit (Collateral) Jaminan yang mungkin bisa disita apabila ternyata calon pelanggan benarbenar tidak bisa memenuhi kewajibannya. Penilaian terhadap agunan kredit dilakukan berdasarkan nilai wajar atas nilai pasar agunan yang berlaku pada saat dilakukan penilaian. Agunan kredit adalah jaminan dari nasabah ke bank untuk meminimalisir risiko yang mungkin timbul dari pemberian kredit.
9
5. Penilaian terhadap kondisi perekonomian dan usaha (Condition) Kredit yang diberikan juga perlu mempertimbangkan kondisi ekonomi yang dikaitkan dengan prospek usaha calon debitur. Ada suatu usaha yang sangat tergantung dari kondisi perekonomian, oleh karena itu perlu mengaitkan kondisi ekonomi dengan usaha calon debitur. Penilaian terhadap kondisi ekonomi dan prospek usaha dilakukan untuk mengetahui kekuatan perusahaan atas berubah-ubahnya kondisi makro ekonomi dan kemampuan perusahaan mengantisipasinya untuk bisa bertahan dalam keadaan yang sulit sekalipun. C. Pelaksanaan Pengawasan dan Monitoring Pembiayaan Untuk mengetahui dengan jelas apakah penyelenggaraan berbagai kegiatan operasional sesuai dengan rencana atau tidak, dan apakah terjadi deviasi atau tidak, manajemen perlu mengamati jalanya kegiatan operasional tersebut. Berbagai teknik yang dapat digunakan antara lain adalah: 1) Pengamatan lansung atau observasi oleh manajemen melihat sendiri bagaimana caranya para petugas operasional menyelenggarakan kegiatan dan menyelesaikan tugasnya. Teknik ini dapat berakibat positif dalam implementasi strategi dengan efesien dan efektif. Dikatakan demikian karena dengan pengawasan langsung berbagai manfaat dapat dipetik, seperti perolehan informasi bukan hanya tentang jalanya pelaksanaan berbagai kegiatan operasional, akan tetapi juga dengan demikian manajemen dapat segera meluruskan tindakan para pelaksana apabila diperlukan. 2) Melalui laporan, baik lisan maupun tulisan dari para penyelia yang seharihari mengawasi secara langsung kegiatan tersebut (Sondang, 2005). D. Risiko Dalam Pembiayaan Murabahah Pembiayaan berdasarkan pembagian resiko yang diidentikkan dengan model teoritis perbankan Islam tidak tampak menjadi karakter utama praktek murabahah bank-bank Islam. Namun demikian, para pendukung bank syariah mengatakan bahwa dalam murabahah, faktor pembagian resiko tetap ada, yang itu menjadi alasan diambilnya laba sampai nasabah memenuhi janji awal untuk
10
membeli barang. Berikut ini adalah resiko-resiko yang terkait dalam murabahah sebagai berikut (Muhammad, 2004): 1. Resiko yang terkait dengan barang Bank syariah membeli barang-barang yang diminta oleh nasabah dan secara teoritis menanggung resiko kehilangan atau kerusakan pada barang-barang tersebut dari saat pembelian sampai diserahkan kepada nasabah. Dalam kontrak murabahah, bank syariah diwajibkan untuk menyerahkan barang kepada nasabah dalam kondisi yang baik. Bahkan nasabah berhak menolak barang-barang yang rusak, yang kurang jumlahnya atau tidak sesuai dengan spesifikasinya. Bank syariah bagaimanapun juga dalam praktiknya menghindari resiko-resiko tersebut dengan asuransi dan klausul kontrak, yang telah disusun sedemikian rupa sehingga membantu bank syariah untuk menghindari segala resiko yang terkait dengan barang. Dengan demikian, segala resiko yang terkait dengan barang, yang secara teoritis harus ditanggung bank, secara efektif telah terhindarkan. 2. Resiko yang terkait dengan nasabah Janji nasabah murabahah untuk membeli barang yang dipesan dalam suatu transaksi murabahah, tidaklah mengikat. Oleh sebab itu, nasabah berhak menolak untuk membeli barang ketika bank syariah menawari mereka dalam penjualan. Dalam prakteknya, resiko terhadap kemungkinan penolakan nasabah untuk membeli barang dapat dihindari dengan pembayaran di awal (sepertiga dari total harga, misalnya), dengan jaminan, jaminan pihak ketiga, dan dengan klausul kontrak. Dengan demikian, semua resiko yang secara teoritis mungkin ada dalam kaitannya dengan penolakan nasabah untuk membeli barang, sebenarnya telah hilang dalam praktek perbankan syariah. 3. Resiko yang terkait dengan pembayaran Resiko tidak terbayar penuh atau sebagian dari uang muka, seperti yang dijadwalkan dalam kontrak, memang ada dalam pembiayaan murabahah. Bank syariah menghindari resiko ini dengan adanya janji tertulis, jaminan, jaminan pihak ketiga dan klausul kontrak yang menyatakan bahwa semua hasil dari barang-barang murabahah yang dijual kepada pihak ketiga
11
dengan tunai maupun kredit harus ditaruh di bank sampai apa yang menjadi hak bank dibayar kembali sepenuhnya. Jika tidak adanya pembayaran itu disebabkan oleh faktor di luar kemampuan nasabah, bank syariah secara moral berkewajiban menjadwal ulang utang. Di pihak lain, jika nasabah memiliki kemampuan untuk membayar tepat waktu, tetapi nasabah tidak melakukannya maka bank syariah telah mengadopsi konsep denda yang dijatuhkan kepada nasabah. 3. Metode Penelitian A. Objek Penelitian Penelitian ini dilakukan di PT. BNI Syariah Cabang Malang, yang beralamat di Jl. Jaksa Agung Suprapto No.48 Malang. Adapun alasan peneliti memilih lokasi PT. Bank Negara Indonesia dikarenakan PT. Bank Negara Indonesia Syariah merupakan salah satu pelopor dari perbankan syariah yang ada di Malang, berdiri pada tanggal 29 April 2000. Dipilihnya BNI Syariah ini juga didasarkan pada pertimbangan bahwa BNI Syariah memiliki data yang diperlukan untuk penyusunan tugas akhir ini. B. Pendekatan dan Jenis Penelitian Dalam penulisan skripsi ini peneliti menggunakan pendekatan studi kasus yang merupakan salah satu strategi dalam sebuah penelitian kualitatif. Penelitian studi kasus ini dimana di dalamnya peneliti menyelidiki secara cermat suatu program, peristiwa, aktivitas, proses, atau sekelompok individu. Kasus-kasus dibatasi oleh waktu serta aktivitas, dan peneliti mengumpulkan informasi
secara
lengkap
dengan
menggunakan
berbagai
prosedur
pengumpulan data berdasarkan waktu yang telah ditentukan (John, 2008). Dalam penelitian kualitatif di mana penelitian lebih menekankan pada makna dan proses daripada hasil suatu aktivitas. Penelitian ini merupakan kualitatif karena menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan pelaku yang dapat diamati (Moleong, 2005). Secara umum penelitian kualitatif bertujuan untuk memahami dunia makna yang disimbolkan dalam perilaku masyarakat menurut perspektif masyarakat itu sendiri. Jadi dalam penelitian kualitatif ini bukan hanya
12
menyajikan data apa adanya melainkan juga berusaha menginterpretasikan korelasi sebagai faktor yang ada yang berlaku meliputi sudut pandang atau proses yang sedang berlangsung. Berpijak dari penelitian di atas penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan pengawasan dan monitoring pembiayaan murabahah pada PT. BNI Syariah Cabang Malang. Sedangkan jenis penelitian yang dipakai oleh peneliti adalah jenis deskriptif kualitatif yang mempelajari masalah-masalah yang ada serta tata cara kerja yang berlaku. Penelitian deskriptif kualitatif ini bertujuan untuk mendeskripsikan apa-apa yang saat ini berlaku. Di dalamnya terdapat upaya mendeskripsikan, mencatat, analisis dan menginterpretasikan kondisi yang sekarang ini terjadi atau ada. Penelitian deskriptif kualitatif ini bertujuan untuk memperoleh informasi-informasi mengenai keadaan yang ada. Bahwasanya penelitian deskriptif kualitatif dirancang untuk mengumpulkan informasi tentang keadaan-keadaan nyata sekarang yang sementara berlangsung. C. Sumber Data Penelitian yang dilaksanakan berkaitan erat dengan data yang diperoleh sebagai dasar dalam pembahasan dan analisis. Diharapkan dari hasil penelitian nantinya bisa didapatkan data yang valid dan relevan dengan obyek yang diteliti. Menurut (Indriantoro dan Supomo, 2002) sumber data penelitian merupakan faktor penting yang menjadi pertimbangan dalam penentuan metode pengumpulan data, dalam mengadakan penelitian ini data-data yang diperlukan adalah: 1.
Data primer adalah sumber data penelitian yang diperoleh secara langsung dari sumber asli. Dalam hal ini peneliti langsung meminta informasi atau keterangan dari pegawai bagian Constumer Processing Head tentang penerapan pengawasan dan monitoring pembiayaan murabahah, yang dilakukan dengan metode wawancara.
2.
Data sekunder adalah sumber data penelitian yang diperoleh peneliti secara tidak langsung melalui media perantara (diperoleh dan dicatat oleh pihak lain). Dalam penelitian ini data sekunder diperoleh dari dokumendokumen yang dimiliki oleh perbankan yang berupa gambaran umum
13
perbankan, data keuangan dan jumlah nasabah yang bermasalah yang diperoleh dari periode 2011, 2012, dan 2013. D. Metode Pengumpulan Data Metode pengumpulan data dalam penelitian kualitatif secara umum dikelompokkan ke dalam dua jenis cara, yaitu teknik yang bersifat interaktif dan non-interaktif (Sutopo, 2006). Metode interaktif meliputi interview dan observasi berperanserta, sedangkan metode noninteraktif meliputi observasi tak berperanserta, mencatat dokumen, dan partisipasi tidak berperan. 1. Teknik pengumpulan data yang dilakukan oleh penulis untuk mendapatkan dan mengumpulkan data adalah sebagai berikut: a. Wawancara adalah proses tanya jawab dalam penelitian yang berlangsung secara lisan di mana dua orang atau lebih bertatap muka mendengarkan secara langsung informasi atau keterangan. Dengan mengadakan tanya jawab secara langsung pada pihak yang berwenang dari pegawai BNI Syariah Cabang Malang untuk mendapatkan gambaran umum mengenai perusahaan dan masalah yang berhubungan dengan sistem pelaksanaan pengawasan dan monitoring terhadap pembiayaan murabahah. Sedangkan yang dapat diwawancarai adalah Bapak Junaidi sebagai Constumer Processing Head. b. Dokumentasi adalah mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkip, buku, agenda dan lain sebagainya. Untuk mendapatkan data-data yang terkait dengan penelitian, maka peneliti menggunakan arsip-arsip yang ada pada BNI Syariah Cabang Malang untuk dipergunakan dalam penelitian yaitu profile perusahaan yang berisi gambaran umum BNI Syariah Malang, formulir yang digunakan dalam sistem dan prosedur pengajuan, penyaluran dan pengawasan kredit, prosedur pengajuan kredit serta laporan pembiayaan murabahah bermasalah. c. Observasi adalah pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengamati dan mencatat secara sistematik gejala-gejala yang diselidiki. Data yang diperoleh dengan metode ini adalah yang berhubungan mengenai kondisi obyektif yang mencakup: profil perusahaan yang berisi
14
gambaran umum BNI Syariah Cabang Malang, formulir yang digunakan dalam sistem dan prosedur pengajuan, penyaluran dan pengawasan kredit, prosedur pengajuan kredit serta laporan pembiayaan murabahah yang bermasalah dalam perusahaan yang ada di BNI Syariah Cabang Malang, serta hal-hal yang berkaitan dengan pengumpulan data. 2. Penelitian Kepustakaan (Library Research) dilakukan untuk memperoleh data dengan meneliti dan mempelajari literatur, karya ilmiah, dan sumber-sumber bacaan lain yang berkaitan dengan masalah yang diteliti untuk mendapatkan landasan teori. E. Metode Analisis Data Metode analisis data adalah proses mengatur urutan data dan mengorganisasikan ke dalam suatu pola, kategori dan satuan uraian dasar sehingga lebih mudah di baca dan diinterpretasikan (Moleong, 2005). Dalam penelitian ini digunakan analisis kualitatif. Difokuskan pada penunjukkan makna, deskriptif, penjernihan dan penempatan data pada konteksnya masingmasing dan seringkali melukiskannya dengan kata-kata dari pada dalam angkaangka. Tahap menganalisa data yang paling penting dan menentukan dalam suatu penelitian. Data yang diperoleh selanjutnya dianalisa dengan tujuan menyederhanakan data ke dalam bentuk yang lebih mudah dibaca dan diinterpretasikan. Selain itu data diterjunkan dan dimanfaatkan agar dapat dipakai untuk menjawab masalah yang diajukan dalam penelitian. Metode analisis data proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lain, sehingga dapat mudah difahami, dan temuanya dapat diinformasikan kepada orang lain (Sugiyono, 2012). Proses analisis data pada penelitian ini adalah sebagai berikut : 1.
Menelaah seluruh data yang tersedia dari berbagai sumber, yaitu dari wawancara, pengamatan, dokumentasi dan sebagainya.
2.
Reduksi data, yaitu dilakukan dengan jalan melakukan abstraksi. Abstraksi merupakan usaha membuat rangkuman inti, proses dan
15
pernyataan-pernyataan yang perlu dijaga sehingga tetap berada didalamnya. 3.
Menyusun data hasil reduksi, data tersebut disusun menjadi satu persatu yang kemudian dikategorisasikan pada langkah berikutnya.
4.
Pemeriksaan keabsahan data, yaitu data yang telah diperoleh perlu diperiksa kembali untuk memeriksa keabsahan data.
5. Melakukan penafsiran data dalam mengelola hasil sementara menjadi teori substantif. 4. Hasil dan Pembahasan A. Pelaksanaan Pengawasan dan Monitoring Pembiayaan Murabahah Pada BNI Syariah Malang. Pelaksanaan pengawasan pembiayaan di BNI Syariah Malang dilakukan secara terus menerus guna menjamin pembiayaan serta menghindari pembiayaan bermasalah. Kegiatan pengawasan langsung dan pengawasan administratif yang dilakukan oleh BNI Syariah Malang adalah sebagai berikut: a.
Pengawasan Langsung. Pengawasan yang dilakukan dengan mengadakan pemeriksaan langsung
ditempat kegiatan usaha nasabah. Tujuan dari inspeksi on the spot ini untuk mengecek kebenaran dari seluruh data maupun laporan oleh nasabah dibandingakan dengan jumlah dan keadaannya secara fisik. Oleh karena itu pelaksanaan inspeksi on the spot perlu dilakukan tidak hanya bersifat insidentil tetapi juga harus dilakukan secara rutin. Dalam hal ini bagi semua debitur tidak terkecuali bagi debitur yang mengalami permasalahan dan pihak bank juga harus menyelamatkan pembiayaan bermasalah tersebut. Sehingga bila terjadi permasalahan, maka pihak bank segera mambantu mencari jalan keluarnya. Dengan kata lain dengan kunjungan debitur tersebut, accunt officer dapat mengetahui hal-hal apakah yang perlu mendapatkan bimbingan atau pembinaan. Selain melakukan kunjungan ketempat debitur, account officer juga melakukan informasi seperti sms atau telepon untuk mengingatkan debitur bila terjadi tunggakan.
16
b.
Pengawasan Administratif. Administrasi pembiayaan sebagai salah satu objek pengawasan
pembiayaan merupakan kegiatan untuk mengumpulkan atau menyusun dan memeriksa data-data maupun surat-surat kelengkapan nasabah yang dibutuhkan selama proses kegiatan pembiayaan tersebut berlangsung seperti kartu tanda pengenal, surat ijin usaha, surat perjanjian pembiayaan dan sebagainya. Hal ini akan memudahkan bank dalam melakukan pengawasan terhadap nasabah maupun kegiatan pembiayaan yang dilakukan oleh pegawai bank. Untuk memudahkan pengawasan dan supaya setiap pembiayaan dapat diikuti dengan baik maka disusun kolektabilitas pembiayaan, atas pembagian tersebut costumer service dapat melakukan identifikasi terhadap pembiayaan yang mungkin menjadi masalah dan mulai melakukan rencana penyelesaian sebelum pembiayaan tersebut menjadi macet atau tidak dapat ditagih. Kegiatan monitoring yang dilakukan oleh BNI Syariah Malang dalam pengawasan pembiayaan meliputi monitoring terhadap rekening nasabah, laporan keuangan yang disampaikan oleh nasabah kepada bank, serta terhadap jaminan pembiayaan. Dari fokus pemantauan bahwa tujuan dari kegiatan monitoring adalah mengamankan dana bank dan risiko kerugian yaitu dengan memberikan keyakinan bahwa pembiayaan yang telah diberikan cukup aman dari segi penggunaanya maupun agunanya. B. Implementasi Pelaksanaan Pngawasan dan Monitoring Pembiayaan Murabahah Pada BNI Syariah Malang Prosedur pembiayaan suatu metode untuk melaksanakan kegiatan pembiayaan, dengan persetujuan pembiayaan kepada setiap calon nasabah harus dilakukan melalui proses penilaian yang objektif terhadap berbagai aspek yang berhubungan dengan objek pembiayaan, sehingga memberikan keyakinan kepada semua pihak yang terkait, bahwa anggota dapat memenuhi segala kewajibanya sesuai dengan persyaratan dan jangka waktu yang disepakati. Apabila terjadi hal yang kemudian menyebabkan ketidakmampuan nasabah untuk memenuhi kewajibanya, maka BNI Syariah benar-benar telah menguasai jaminan sebagai jalan keluarnya. Pada BNI Syariah calon nasabah
17
yang hendak melakukan pembiayaan harus melawati prosedur-prosedur dan penilaian yang telah ditetapkan oleh BNI Syariah adalah sebagai berikut: Prosedur awal adalah calon nasabah melakukan negosiasi dengan customer service BNI Syariah tentang pembiayaan yang akan dilakukan, negosiasi tersebut membicarakan tentang semua hal-hal yang berhubungan dengan pembiayaan yaitu terkait barang apa yang akan dibiayai, tentang mergin keuntunganya, jangka waktu angsuran, jaminan dan lain-lain. Setelah prosedur wawancara atau negosiasi selesai dan disepakati oleh calon anggota dan pihak BNI Syariah, prosedur berikutnya adalah calon anggota harus mengisi formulir permohonan pembiayaan yang telah disediakan oleh BNI Syariah. Tahap selanjutnya setelah calon nasabah mengisi formulir permohonan pembiayaan, formulir yang telah diisi oleh calon nasabah akan dinilai dan dianalisis oleh pihak bank, tujuan dari penilaian dan analisis tersebut adalah untuk meyakinkan pihak bank bahwa calon nasabah benar-benar siap dengan segala sesuatunya yang berhubungan dengan pembiayaan. Pada BNI Syariah yang berwenang menilai dan menganalisis formulir permohonan pembiayaan adalah kepala cabang atau asistennya, kepala cabang dan asistennya inilah yang berhak menyetujui pengajuan pembiayaan. Dalam mengambil keputusan menyetujui
permohonan
pembiayaan
kepala
cabang
atau
wakilnya
mempertimbangkan dengan prinsip analisis 5C. C. Analisis Pelaksanaan Pengawasan dan Monitoring Pembiayaan Murabahah Serta Pengelolaan Risiko pada BNI Syariah Malang 1. Analisis Prosedur Pembiayaan Murabahah Pada BNI Syariah Malang. Dari hasil penelitian yang di dapat, peneliti menarik sebuah kesimpulan bahwa dari data-data yang telah peneliti dapat dari BNI Syariah Malang tentang prosedur pengajuan pembiayaan murabahah sudah bisa dikatakan cukup baik, karena penerapan prisip kehati-hatian dalam pembiayaan murabahah di BNI Syariah Malang pada khususnya dilakukan sesuai yang diamanatkan dalam pasal 23 Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah guna meminimalisir pembiayaan yang bermasalah dan pada akhirnya dapat merugikan pihak bank.
18
Pelaksanaan dilakukan berjalan secara berkesinambungan dari data administratifnya sampai dengan kegiatan usaha anggota di lapangan, hal tersebut akan selalu memberi informasi kepada BNI Syariah Malang tentang perkembangan pembiayaan yang telah disalurkan kepada para nasabah dan prosedur yang ditetapkan sudah tersusun secara sistematis dari tahap wawancara sampai dengan tahap kunjungan usaha, dan dalam memutuskan persetujuan pembiayaan pihak BNI Syariah Malang berpedoman dengan prinsip 5C. Namun ada sedikit kerancuan dalam penerapan akad pembiayaan, BNI Syariah Malang dalam pembelian barang diwakilkan kepada anggota dengan akad wakalah, akad murabahah harus diakadkan ketika barang murabahah sudah dibeli. Namun tidak demikian di BNI Syariah Malang, akad wakalah dan akad murabahah dilakukan secara bersama ketika nasabah menandatangani surat wakalah. 2. Analisis Pelaksanaan Pengawasan dan Monitoring Pembiayaan Murabahah Pada BNI Syariah Malang. Dari analisis pelaksanaan pengawasan dan monitoring pembiayaan murabahah bermasalah BNI Syariah Malang yang di dapat disimpulkan bahwa kenaikan jumlah pembiayaan selalu diikuti dengan kenaikan jumlah pembiayaan bermasalah dari tahun ke tahun. Dapat kita ketahui bahwa BNI Syariah Malang mengalami peningkatan tingkat Non Performing Financing (NPF) pada tahun 2012 dan 2013. Salah satu faktor penting penyebab kredit macet atau pembiayaan bermasalah tersebut adalah faktor ekonomi nasabah. Namun BNI Syariah Malang termasuk dalam kategori Bank yang sehat karena memiliki tingkat NPF masih dibawah 5%. Hal ini tidak lepas dari peran manajemen dalam melakukan pengawasan maupun masyarakat sebagai nasabah yang memiliki tingkat kesadaran cukup tinggi. 3. Analisis Penanganan Risiko Pembiayaan Murabahah Pada BNI Syariah Malang. Sebagai cara untuk menyelamatkan dan menyelesaikan pembiayaan bermasalah BNI Syariah Malang memiliki cara-cara atau strategi yang dipergunakan, yang dimaksud dengan penyelamatan pembiayaan adalah suatu
19
langkah penyelesaian pembiayaan bermasalah melalui perundingan kembali antara bank dan nasabah peminjam sebagai debitur. Mengenai penyelamatan pembiayaan bermasalah sebelum diselesaikan melalui lembaga hukum adalah dengan melalui perundingan. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, apabila telah terjadi pembiayaan bermasalah dan macet maka BNI Syariah Malang pada umumnya menempuh langkah seperti: meneruskan hubungan kepada anggota, pengembalian pokok, peringatan (I, II, dan III), menjual barang jaminan, dan yang terakhir penyitaan barang jaminan.
5. Penutup A. Kesimpulan Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan serta hasil yang diperoleh seperti yang telah dideskripsikan pada bab-bab sebelumnya dapat ditarik kesimpulan bahwa: 1. Pengawasan dan monitoring pembiayaan murabahah pada BNI Syariah Malang telah dijalankan dengan cukup baik, hal ini bisa dilihat dari kegiatan yang dilakukan pengawasan dan monitoring pembiayaan yang dilakukan BNI Syariah Malang terhadap pembiayaan murabahah melalui berbagai proses yaitu mulai tahap dari pertimbangan pra pemberian pembiayaan murabahah, pengarahan dana, pemberian konsultasi usaha manajemen, pelaksanaan pengawasan pasca pemenuhan pembiayaan sampai dengan penyelesaian pembiayaan murabahah bermasalah pada BNI Syariah Malang. Dalam melakukan pengawasan dan monitoring pembiayaan murabahah, BNI Syariah Malang melakukan pengawasan langsung dan pengawasan administratif. Dengan adanya pengawasan dalam pembiayaan murabahah yang dilakukan oleh bank diharapkan akan meminimalkan pembiayaan bermasalah pada BNI Syariah Malang. Dalam menganalisis permohonan pembiayaan murabahah yang diajukan oleh nasabah, BNI Syariah Malang mengacu kepada prinsip 5C. Setelah pengajuan pembiayaan yang diajukan oleh calon anggota disetujui oleh komite selanjutnya calon nasabah menandatangani surat wakalah dan
20
surat persetujuan pembiayaan murabahah. Pada BNI Syariah Malang akad wakalah dan akad murabahah dilakukan secara bersamaan. 2. Pembiayaan bermasalah yang terjadi pada BNI Syariah Malang walaupun terdapat pembiayaan bermasalah atau macet namun belum melampaui ketentuan Bank Indonesia sebesar 5% tetapi tetap saja perlu mendapat perhatian. Jumlah pembiayaan bermasalah pada BNI Syariah Malang pada tahun 2011 jumlah pembiayaan murabahah yang disalurkan BNI Syariah Malang kepada debitur adalah sebesar Rp12.820.963.462 dan pembiayaan bermasalah yang terjadi adalah sebesar Rp432.913.326 atau sebesar 3,3%. Tahun 2012 pembiayaan murabahah meningkat sebesar Rp15.923.172.886 diikuti peningkatan pembiayaan bermasalah yaitu sebesar Rp560.529.483 atau sebesar 3,5%. Pada tahun berikutnya tahun 2013 jumlah pembiayaan yang diberikan naik kembali sebesar Rp17.696.212.280 diikuti lagi dengan kenaikan pembiayaan bermasalah yaitu sebesar Rp704.028.651 atau 4%. Dapat disimpulkan bahwa kenaikan jumlah pembiayaan selalu diikuti dengan kenaikan jumlah pembiayaan bermasalah dari tahun ke tahun.
B. Saran Berdasarkan hasil penelitian pada BNI Syariah Malang, maka peneliti mempunyai saran-saran yang mungkin sifatnya bisa menjadibahan koreksi bagi BNI Syariah Malangsebagai berikut: 1. Pada
penerapan
akad
wakalah
sebaiknya
BNI
Syariah
Malang
mendahulukan akad wakalah dari pada akad murabahah, kedua akad tersebut sebaiknya tidak dilakukan secara bersamaan karena pada teorinya akad murabahah dilaksanakan setelah barang murabahah dibeli. 2. Agar setiap aktivitas yang diterapkan di dunia perbankan khususnya dalam pembiayaan supaya bisa mencapai hasil yang maksimal, maka fungsi pengawasan harus diterapkan dengan tepat dan benar. Dalam melakukan pengawasan, pihak perbankan diharapkan dapat mengembangkan prinsipprinsip syariah dengan pendekatan yang bersifat kekeluargaan.
21
DAFTAR PUSTAKA
Arthesa, Ade dan Endia Hardiman. 2006. Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank. Jakarta: PT. INDEKS Kelompok Gramedia. Indriantoro, Nur dan Bambang Supomo. 2002. Metodologi Penelitian. Edisi Kesatu. Yogyakarta: BPFE Yogyakarta Ghozali. John W. Creswell. 2008. Research Design Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan Mixed. Edisi Ketiga. Bandung: Pustaka Pelajar. Kasmir. 2002. Management Perbankan. Jakarta: Raja Grafindo Persada. Moleong, Lexy J. 2005. Metode Penelitian Kualitatif. Edisi Revisi. Bandung: Penerbit PT. Remaja Rosdakarya. Muhammad.2004. Teknik Perhitungan Bagi Hasil dan Profit Margin Pada Bank Syariah. Yogyakarta: UII Press. _________.2005. Bank Syariah Problem dan Proses Perkembangan di Indonesia. Yogyakarta: Graha Ilmu. Rokhmana, Siti Nila. 2012. Analisis Pengaruh Risiko Pembiayaan Terhad Profitabilitas (Studi Kasus Pada Bank Muamalat Cabang Semarang). Skripsi. Semarang: Universitas IAIN Walisongo. Sinn, Abu dan Ahmad Ibrahim. 2006. Manajemen Syariah sebuah kajian historis dan kotemporer. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. Sjadeini, Sutan Remy. 2006. Hak Jaminan dan Kepailitan: Yayasan Pengembangan Hukum Bisnis. Jurnal Hukum Bisnis. Volume XI; (53-54). Sondang, Siagan. 2005. Manajemen Stratejik, Jakarta: PT Bumi Aksara. Sugiyono. 2012. Memahami Penelitian Kualitatif. Bandung: Alfabeta Sutopo.2006. Metodologi Penelitian Kualitatif: Dasar Teori dan Terapannya Dalam Penelitian, Pusat Penelitian Universitas Sebelas Maret, Surakarta.
