PENERIMAAN DOKTER DAN PERAWAT SISTEM PELAYANAN GRATIS DI PUSKESMAS KABUPATEN KAMPAR

Working Paper Series No. 10 Januari 2007, First Draft

PENERIMAAN DOKTER DAN PERAWAT SISTEM PELAYANAN GRATIS DI PUSKESMAS KABUPATEN KAMPAR Elfian, Mubasysyir Hasanbasri, Ali Ghufron Mukti

Kata kunci: pelayanan puskesmas gratis pusat kesehatan masyarakat insentif

-Tidak Untuk DisitasiProgram Magister Kebijakan dan Manajemen Pelayanan Kesehatan, Universitas Gadjah Mada Yogyakarta 2007

Elfian, Mubasysyir Hasanbasri, Ali Ghufron Mukti ; WPS no.10 Januari 2007 1st draft

Penerimaan Dokter Dan Perawat Sistem Pelayanan Gratis Di Puskesmas Kabupaten Kampar Elfian, Mubasysyir Hasanbasri, Ali Ghufron Mukti

Abstrak Latar Belakang: Sejak diberlakukan Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang No. 25 Tahun 1999 Tentang Perimbangan Keuangan Pusat Daerah dinyatakan bahwa kewenangan daerah untuk menyelenggarakan pemerintahan yang mencakup kewenangan disemua bidang termasuk dibidang kesehatan. Dengan keputusan tersebut, Bupati Kampar membuat suatu kebijakan untuk membebaskan biaya pelayanan kesehatan di puskesmas kepada masyarakat tanpa membedakan status sosial ekonominya. Akan tetapi kebijakan tersebut tidak diiringi dengan penambahan insentif yang adil untuk para petugas yang bertugas memberikan pelayanan. Cara Penelitian: Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan rancangan studi kasus, penelitian ini dilaksanakan diwilayah Kabupaten Kampar dan subjek penelitian ini adalah dokter, Kepala Puskesmas dan perawat puskesmas. Untuk menganalisa data digunakan teknik kualitatif yaitu interpretasi naratif, kesimpulan dan validasi data dengan teknik triangulasi Hasil Penelitian: Kebijakan puskesmas gratis memberikan pelayanan kesehatan di puskesmas secara gratis bagi semua masyarakat membuat kunjungan rawat jalan meningkat hampir dua kali lipat dari biasanya. Peningkatan ini menambah beban kerja. Kebijakan tidak disertai dengan penambahan insentif yang adil kepada petugas. Kebijakan ini diterima oleh petugas karena status mereka sebagai pegawai negeri sipil yang harus tunduk kepada pemerintah. Kebijakan ini diterima oleh petugas dalam bentuk protes yang dapat dilihat dari sikap dan tindakan mereka saat menjalankan tugas sehari hari. Kesimpulan: Penerapan pelayanan gratis di Kabupaten Kampar membuat peningkatan jumlah kunjungan puskesmas dan menambah beban kerja petugas. Karena kebijakan ini tidak didukung oleh dana yang cukup untuk menyesuaikan dengan beban kerja itu, telah terjadi protes diam yang tercemin dalam pemberian layanan sehari hari. .

Distant Learning Resouce Center Magister KMPK UGM http://lrc-kmpk.ugm.ac.id

2


ADOPTION OF FREE PUSKESMAS SERVICE POLICY AMONG HEALTH WORKERS IN KAMPAR DISTRICT OF RIAU Elfian, Mubasysyir Hasanbasri, Ali Ghufron Mukti Abstract Since the regulations number 22 1999 about the the local government and the regulations number 25 1999 about the balance of local budget was established, it was stated that the authority of the local government to implement the government administration including the authority in all sectors included in health sector. By this decision, the head of local government of Kampar regency made a policy to exempt the cost of health services in the public health centre to the public regardless of their social economic status. Nevertheless, this policy was not accompanied by the increasing of fair incentive to the employee who gave the services to the public. This research was implemented by the descriptive case study. This research was carried out in Kampar regency territory and the subjects of the research were the doctor, the head of public centre and the nurse of public health centre. To analyze the data it was used the quantitative technique those are narrative interpretation, conclusion and the validity data by triangular technique. The policy of local government of Kampar regency gave free helath services in the public health centre to the public made a mobile treatment increased almost twice as much as usual. By increasing the number of visiting to the public health centre would increase a burden of employee’s duties. The policy was not accompanied by the increasing of incentive to the employees. This policy was accepted by the employees because as a civil servant who must obey to the government and it was not caused by the income in this services for free. This policy was accepted by the employees through the protest that can be shown from their attitude, and treatment when they do their daily duties. In summary, free puskesmas services policy has increased patients visit. The lack of operational cost compensating for higher workload among health workers has created a hidden protest at the implementation level. There is a need to review the existing financial arrangement strategies and to modify to the one that addresses the higher health workers workload. Keywords: free puskesmas service, public health center, incentive


3


Latar Belakang Sesuai dengan Undang-Undang No 23 tahun 1992 tentang kesehatan menjelaskan bahwa pemerintah bertugas mengatur, membina, dan mengawasi penyelenggaraan upaya kesehatan. Pemerintah dalam penyelenggarakan upaya kesehatan yang merata terjangkau oleh masyarakat, menggerakkan peran serta masyarakat yang bergerak dibidang kesehatan agar dapat lebih berdaya guna dan berhasil guna dalam penyelenggaraan dan pembiayaan kesehatan dengan memperhatikan fungsi sosial supaya masyarakat miskin dapat terjamin. Sejak diberlakukan Undang Undang No 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah dan Undang Undang No 25 Tahun 1999 Tentang Perimbangan Keuangan Pusat Daerah. Dan telah disempurnakan Undang Undang No 32 tahun 2004, dinyatakan bahwa kewenangan otonomi luas adalah keleluasaan daerah untuk menyelenggarakan pemerintahan yang mencakup kewenangan semua bidang pemerintahan, kecuali kewenangan dibidang politik luar negeri, pertahanan keamanan, peradilan, moneter dan fiskal, serta agama. Kebijakan tentang pelaksanaan otonomi daerah pada dasarnya merupakan pemberian wewenang yang lebih besar pada suatu daerah dalam pembangunan yang sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik daerah tersebut. Bahwa dengan otonomi daerah telah diberikan kewenangan dan keleluasaan kepada daerah untuk menyelenggarakan pemerintahan, kewenangan tersebut semestinya dipergunakan untuk meningkatkan kualitas pelayanan dan kesejahteraan masyarakat. Berdasarkan kepada undang undang tersebut diatas, pada saat dan pemikiran yang sama Pemerintah Daerah Kabupaten Kampar dalam hal ini Bupati Kampar selaku Kepala Daerah Kabupaten Kampar membuat suatu kebijakan untuk membebaskan biaya pelayanan di Puskesmas Kabupaten Kampar Propinsi Riau. Salah satu tujuan kebijakan ini adalah untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang berada di wilayah Kabupaten Kampar. Akan tetapi kebijakan ini tidak diiringi dengan penambahan insentif yang merata untuk para petugas yang bertugas memberikan pelayanan. Dengan kondisi yang seperti ini, ditakutkan mutu pelayanan yang diberikan kepada masyarakat oleh petugas puskesmas tidak sesuai dengan apa yang diharapkan oleh masyarakat pengguna jasa pelayanan tersebut. Kebijakan pemerintah daerah Kabupaten Kampar memberikan pelayanan dasar rawat jalan di puskesmas secara gratis atau tidak dipungut bayaran tersebut membuat kunjungan rawat jalan meningkat hampir dua kali lipat dari biasanya. Dengan peningkatan jumlah kunjungan puskesmas, menambah beban kerja dari petugas. Kebijakan memberikan pelayanan dasar rawat jalan secara gratis bagi semua masyarakat yang menggunakan pasilitas puskesmas untuk pelayanan kesehatan dasarnya, Distant Learning Resouce Center Magister KMPK UGM http://lrc-kmpk.ugm.ac.id

4


dimulai dari akhir tahun 2003. Memberikan pelayanan yang bermutu kepada masyarakat adalah tanggung jawab dari puskesmas sebagai pos terdepan dalam sistem kesehatan, supaya seluruh lapisan masyarakat dapat memanfaatkan puskesmas sebagai tempat untuk mendapatkan pelayanan kesehatan. Oleh karena itu Pemerintah Daerah Kabupaten Kampar memberikan subsidi kepada puskesmas untuk keperluan yang dibutuhkan antara lain untuk oparesional puskesmas, untuk keperluan alat tulis kantor, untuk pembiayaan kebersihan, dan lain sebagainya, supaya roda organisasi bisa berjalan lancar. Sedangkan untuk pengadaan obat obatan di pusesmas didatangkan dari Dinas Kesehatan Kabupaten Kampar melalui gudang farmasi dengan anggaran dari pemda Kabupaten Kampar. Penyaluran obat obatan tersebut diberikan kepada puskesmas sekali dalam tiga bulan. Adapun untuk operasional seluruh puskesmas dianggarkan melalui biaya rutin dinas kesehatan termasuk juga anggaran anggaran yang lainnya, akan tetapi sampai saat ini biaya pendukung untuk petugas yang memberikan pelayanan belum ada, sementara di puskesmas tidak dipungut biaya walaupun itu untuk kegiatan yang bersipat tindakan yang diberikan misalnya, untuk cabut gigi, kecelakaan, rawat inap juga tidak dipungut bayaran Metode Penelitian Penelitian yang dilakukan berdasarkan Deskriptif Kualitatif dengan rancangan studi kasus. Penelitian ini dilaksanakan pada tiga (3) puskesmas yang berada pada wilayah Kabupaten Kampar yang terdiri (1). Puskesmas Kampar, (2) Puskesmas Kampar Timur, dan (3) Puskesmas Tambang Adapun subjek penelitian ini terdiri dari (1) pimpinan puskesmas (2) dokter puskesmas (3) perawat puskesmas. Jumlah keseluruhan informan adalah sebanyak duabelas orang. Pada penelitian ini jenis data yang digunakan sebagai bahan penelitian adalah data primer dan data sekunder, data primer adalah data yang didapat melalui tehnik wawancara dan diskusi kelompok terarah, sedangkan data sekunder melalui pengamatan dokumen puskesmas maupun dinas kesehatan. Analisa data untuk menggambarkan keadaan atau penomena berdasarkan fakta fakta yang ada yang sesuai dengan kenyataan sebenarnya. Maka dengan menganalisa informasi berupa data yang terkumpul oleh peneliti tidak menggunakan uji statistik, melainkan analisis non statistik sesuai dengan penelitian deskriptif naratif Hasil Dan Pembahasan Kebijakan Pelayanan Kesehatan Gratis di Puskesmas Dari penghujung Tahun 2003, seluru puskesmas di kabupaten Kampar menerapkan kebijakan pelayanan gratis untuk rawat jalan yang Distant Learning Resouce Center Magister KMPK UGM http://lrc-kmpk.ugm.ac.id

5


ditujukan kepada masyarakat, kebijakan ini merupakan respon Bupati bersama DPRD Kabupaten Kampar dalam bidang pelayanan kesehatan dan menekankan posisi pemerintah sebagai posisi pemberi pelayanan kesehatan kepada masyarakatnya, pemerintah sepakat bahwa puskesmas bukan salah satu penghasilan dari pemasukan Pendapatan Asli Daerah. Pelayanan kesehatan pemerintah bersifat sosial yang ditujukan untuk masyarakat di wilayah kerjanya, Keputusan Pemerintah Daerah Kabupaten Kampar berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 08 Tahun 2003 tentang retribusi pelayanan kesehatan yang mana kunjungan rawat jalan tidak dipungut retribusinya/gratis. Pemberian pelayanan gratis ini ditujukan kepada seluruh masyarakat tanpa memandang status sosial ekonomi masyarakat tersebut, baik dari status ekonomi mampu maupun tidak mampu. Pada awalnya kebijakan gratis ini hanya untuk retribusi di loket rawat jalan saja, sedangkan untuk kegiatan yang bersifat tindakan misalnya cabut gigi, kecelakaan, rawat inap, emergensi, visum, dan loboratorium masih dipungut bayaran. Sebelum peraturan daerah nomor 08 Tahun 2003 itu diterbitkan retribusi yang diambil dari masyarakat di loket rawat jalan sebanyak Rp.2.500. Di dalam pelaksanaanya masih ada puskesmas yang menarik retribusi kepada masyarakat, sehubungan banyaknya pengaduan dari masyarakat mengenai adanya puskesmas memungut retribusi untuk kunjungan rawat jalan pada puskesmas induk maupun puskesmas pembantu, maka Dinas Kesehatan Kabupaten Kampar mengeluarkan Surat Edaran dengan Nomor 1050/440/TU-3/2005 tentang diaktifkan kembali peraturan daerah tersebut di atas. Seiring dengan keinginan Bupati Kampar untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakatnya, bupati memandang perlu untuk memberikan pelayanan gratis disegala lini dengan itu Bupati Kampar mengeluarkan Surat Keputusan Nomor 04 Tahun 2006 tentang pembebasan retribusi pelayanan kesehatan di puskesmas merevisi surat edaran yang terdahulu, adapun retribusi yang digratiskan meliputi sebagai berikut: (1) rawat kunjungan, (2) rawat inap, (3) visum luar, (4) tindakan medis ringan, (5) tindakan medis sedang, (6) tindakan medik gigi, (7) pemeriksaan penunjang, (8) diagnostik. Dengan kebijakan gratis ini hampir seluruh tindakan dan kegiatan di puskesmas tidak dipungut bayaran, bukan di loket rawat jalan saja yang gratis tetapi seluruhnya gratis, otomatis sejak kebijakan ini dikeluarkan masyarakat yang datang ke puskesmas untuk berobat meningkat dua kali lipat dari biasanya, dengan peningkatan jumlah kunjungan puskesmas menambah beban kerja dari petugas, ironisnya kebijakan pelayanan gratis ini tidak disertai dengan peningkatan kesejahteraan untuk petugas dalam bentuk insentif. Petugas mengatakan dengan kebijakan pelayanan gratis ini, mereka berpendapat bahwa ini merupakan tidak mendidik dan merupakan suatu pembodohan terhadap masyarakat itu sendiri, masyarakat tidak didik untuk menghargai arti pentingnya kesehatan. lebih jauh lagi petugas Distant Learning Resouce Center Magister KMPK UGM http://lrc-kmpk.ugm.ac.id

6


berpendapat terkesan dengan pelayanan gratis ini beban kerja petugas tidak diperhitungkan dalam pendapatan mereka. Gambar 1. Skema Pelayanan Gratis Puskesmas

Pelayanan Gratis Puskesmas

Tahun 2003

Tahun 2004

Tahun 2005

Tahun 2006

Mulai gratis retribusi loket rawat jalan

Puskesmas ada yang memungut retribusi kepada masyarakat

Ada pengaduan, Dinas mengeluarkan surat edaran agar Perda Tahun 2003 diaktifkan kembali

Gratis total, revisi Perda yang lama

Dampak Puskesmas Gratis Terhadap Kunjungan Pelayanan Sejak dikeluarkan peraturan bupati, masyarakat berbondongbondong datang ke puskesmas untuk mendapatkan pelayanan kesehatan, dengan kondisi seperti ini membuat jumlah kunjungan meningkat dua kali lipat dari biasanya. Kutipan hasil wawancara dengan informan, “Kebijakan sistem pelayanan gratis ini sangat terasa sekali dimana jumlah pasien meningkat lebih dari lima puluh persen, berarti beban kerja kami juga meningkat”. Dampak lain dari kebijakan gratis ini membuat tidak ada lagi perbedaan antara pasien yang menggunkan kartu miskin dengan pasien umum lainnya untuk mendapatkan pelayanan kesehatan di puskesmas. Kutipan hasil wawancara dengan informan, “Kalau bisa janganlah, jadi bingung antara geb antara pasien umum dengan pasien miskin, kalau bisa ada perbedaan antara pasien JPKMM dengan pasien umum, supaya tidak buang-buang uang untuk menengah keatas”. Dengan adanya pelayanan gratis ini membuat masyarakat tidak menghargai dan meresapi arti penting kesehatan itu sendiri. Penerimaan Petugas Terhadap Puskesmas Gratis Penerimaan petugas kesehatan dalam hal kebijakan gratis yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Kampar lebih didasarkan karena hampir seluruh petugas adalah sebagai pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Honor Daerah yang digaji oleh pemerintah. Alasan menerima Distant Learning Resouce Center Magister KMPK UGM http://lrc-kmpk.ugm.ac.id

7


kebijakan pelayanan gratis di puskesmas itu oleh karena dia seorang Pegawai Negeri Sipil yang makan gaji dari pemerintah, kutipan hasil wawancara dengan informan, “Otomatis menerima apalagi kita pegawai pemda, mau tidak mau kita harus mau menerima. 1. Bentuk Protes Tehadap Kebijakan Gratis Kebijakan ini menimbulkan protes dari sebagian petugas yang bertugas memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat. Bentuk protes yang nyata seperti turun ke jalan tidak ada. Protes diwujudkan dalam sikap, bahasa. dan tindakan dalam keseharian pada saat menjalankan tugas dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, kutipan hasil wawancara dengan informan, Sebagian petugas bisa menerima, tapi sebagian lagi nampak dari sikapnya bekerja setengah terpaksa, kerna disini nampak dengan pasien bertambah banyak, beban kerja bertambah banyak, sedangkan finansial yang diterima belum jelas… dijanjikan tapi belum pasti, kadang kadang mereka ngomel, jam bekerja udah jelas bertambah. Untuk sampai tidak datang sih ngak ada ya pak ya,,, cuman yang nampak mereka dalam melakukan pelayanan dengan malas, itu yang dapat kita lihat”. Bentuk protes yang lain, ada yang mengatakan tidak ada untungnya pelayanan gratis ini, berikut ini kutipan wawancara dengan informan. “keuntungannya tidak ada hanya menambah beban kerja saja”, “masyarakat datang dengan sangat leluasa”, “tanpa menenggang rasa”, menguras lebih banyak wabtu, lebih banyak tenaga” 2. Ketaatan Dalam Menjalankan Tugas Sejak diberlakukan pelayanan gratis di puskesmas, mau tidak mau, suka tidak suka, petugas yang memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat harus taat dalam menjalankan tugas, walaupun ketaatan ini berbentuk protes, berikut ini kutipan hasil wawancara mendalam dengan infoman: “Taat,,, tapi dengan bentuk protes yang seperti tadi, mungkin dengan kesal, ngomel sambil bekerja, setengah setengah, jadi taat taat dalam kata masuk, masuk sih masuk, diruangan duduk. Cuma pelayanan prima terhadap pasien itu agak sulit didapat” Tingkat kepatuhan dalam menjalankan tugas sebatas sebagai Pegawai Negeri Sipil masih cukup tinggi walaupun bekerja dengan setengah terpaksa. Pekerjaan apabila dilakukan dalam setengah terpaksa akan merugikan pasien itu sendiri sehingga pelayanan prima yang diharapkan pasien tidak didapatkannya, harapan dan kenyataan yang diterima tidak sama. Ketaatan dalam menjalankan tugas pelayanan gratis ini lebih dikarena sebagai Pegawai Negeri Sipil, Pendapatan Petugas Terhadap Pelayanan Gratis Keputusan untuk memberikan pelayanan gratis di puskesmas untuk seluruh pelayanan masyarakat tanpa memandang status sosial ekonomi Distant Learning Resouce Center Magister KMPK UGM http://lrc-kmpk.ugm.ac.id

8


masyarakat, secara otomatis meningkat jumlah kunjungan puskesmas, sebelum keputusan ini di keluarkan, puskesmas masih ada pendapatan yang di ambil kepada pasien dari kegiatan yang sipatnya tindakan, misalnya saja tindakan cabut gigi, kecelakaan, circumsisi, rawat inap, pemeriksaan laboratorium, dan yang lainnya. Akan tetapi sejak dikeluarkan keputusan ini, semua pendapatan yang diatas tadi sudah tidak ada lagi, berkenaan dengan itu penerimaan terhada pelayanan gratis ini tidak ada hubungannya dengan pendapatan, penerimaan ini lebih dititik beratkan kepada kepatuhan sebagai Pegawai Negeri Sipil, bukan karena mendapatkan pendapatan dari pelayanan gratis ini, berikut ini kutipan hasil wawancara mendalam dengan informan “Awalnya dokter juga komplein dong? Saya rasa tidak ada hubungannya deh, menerima denga adanya pendapatan nggak juga, menerima kita bukan pengaruh kependapatan, sebenarnya yang pertama kita komplein pengobatan gratis seharusnya pemda mengantisipasi seperti jumlah obat, insentif untuk para petugas, macam macamlah, kerena otomatis pengobatan gratis ini meningkatkan jumlah pasien, yang kita komplein awalnya itu? Hubungan dengan sarana kita yang tersedia, bukan kerena kita digratisin kita tidak menerima nggak,,, bukan kerena itu. Awalnya kita memang komplein” Gambar 2. Bagan Penerimaan Dana Sebelum Pelayanan Gratis


9


Gambar 3. Bagan Penerimaan Dana Setelah Pelayanan Gratis

Keadilan Pembagian Jasa Medis Rasa adil dalam menerima jasa medis sangat didambakan oleh seluruh petugas, karena apabila keadilan sudah tidak ada lagi membuat gairah bekerja dalam memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat akan terganggu, motivasi dalam bekerja juga tidak ada, apabila rasa adil dalam menerima jasa medis sangat mendorong para petugas untuk bekerja lebih keras lagi di dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, berkenaan dengan itu penerimaan terhada pelayanan gratis ini tidak ada hubungannya dengan pendapatan. Penerimaan ini lebih dititik beratkan kepada kepatuhan sebagai Pegawai Negeri Sipil, bukan karena mendapatkan pendapatan dari pelayanan gratis ini, berikut ini kutipan hasil wawancara mendalam dengan informan sebagai berikut:“ sangat tidak adil la”, “Dimana mau bisa adil, karena sistemnya gini kalau berbicara masalah insentif dari APBD belum ada, dokter dapat, perawat tidak dapat, ya… tidak adil” Bagi petugas puskesmas di Kampar menganggap ada ketimpangan dalam pola pembiayaan pelayanan, jika pemerintah daerah mau memperhatikan dan bertindak adil, maka dana pemerintah untuk puskesmas diberikan sesuai dengan biaya seluruh pelayanan termasuk insentif para petugas, dalam kenyataannya dana untuk puskesmas dianggap tidak memadai karena tidak mencakup biaya insentif pegawai, berikut ini kutipan hasil wawancara mendalam dengan informan “ kami merasakan tidak adil, bagai mana bisa adil, kalau seperti ini, kan masyarakat udah kita usahakan kalau bisa pemerintah yang mengusahakan kita”. Rasa ketidakadilan juga dirasakan oleh sebaian pelaku medis karena petugas tersebut membandingkan dengan pelaku medis yang lebih tinggi lagi, Distant Learning Resouce Center Magister KMPK UGM http://lrc-kmpk.ugm.ac.id

10


berikut ini kutipan wawancara mendalam dengan informan: “apalagi sudah kita bandingkan kemarin sama dokter spesialis, jauh gitu ya, jauh sekali… dia 7 juta, kita 1 juta, padahal kalau dilihat dari keaktifan cara masuk, keintensifan kita masuklah, wabtu kerja tentu lebih banyak kita, di Kampar baru diberikan buat dokter doang, sementara para medisnya belum Beban Kerja Petugas Sesuai Dengan Penghasilan Yang Didapat Seiring dengan peningkatan jumlah kunjungan puskesmas hampir 50% dari sebelum gratis, mau tidak mau juga menambah beban kerja dari petugas. Akan tetapi kebijakan ini tidak diiringi dengan penambahan penghasilan yang sesuai dari pemerintah untuk petugas, berikut ini kutipan wawancara mendalam dengan beberapa informan sebagai berikut: “Tidak sama sekali, kita terima hanya gaji pokok dari pemerintah, beda dengan yang memang ada program dari dinas, itukan dari program, tidak dari pelayanan, tidak ada dana tambahan atau dana yang sesuai dengan kerja yang ada dilapangan” Beban kerja dengan penghasilan yang didapat dari pemerintah tidak sesuai sama sekali, penghasilan yang diterima dari pemerintah adalah gaji, sedangkan penghasilan lain untuk pelayanan gratis ini belum diterima. Sejak pelayanan gratis ini di berlakukan jam penerimaan kunjungan pasien juga bertambah, penghasilan juga tidak bertambah, berikut ini kutipan wawancara mendalam dengan informan sebagai berikut: “Oh,,, tidak, contoh honor daerah gajinya hanya Rp.600000. mereka untuk transportasi aja berapa? Untuk makan siang berapa?, kita pulang jam setengah tiga, untuk makan siang?, sangat tidak sesuai”, “kalau gaji dari pemerintah tetap aja berdasarkan pangkat dan golongan, ada yang beban kerjanya banyak pada hal pangkat dan golongannya rendah ya,,, tetap aja penghasilannya rendah”, Orang yang pangkat dan golongannya rendah tetap saja penghasilan yang didapatkannya sedikit, walaupun beban kerjanya banyak, seiring meningkatnya jumlah kunjungan puskesmas, dengan pelayanan gratis beban kerja petugas tidak seimbang dengan penghasilan yang didapat dari pemerintah daerah. Gambar 4. Bagan Penghasilan Dan Beban Kerja Dari Pemerintah Daerah


11


Aliran Dana Dari Pemerintah Salah satu tehnik yang lumrah digunakan untuk lebih mendorong produktivitas kerja yang lebih tinggi petugas dalam memberikan pelayan kepada masyarakat adalah dengan jalan memberikan insentif finansial berdasarkan pekerjaan yang dilakukan oleh petugas itu sendiri, aliran dana yang diberikan pemerintah dalam pelayanan gratis ini kepada petugas adalah berbentuk insentif, insentif yang diberikan oleh pemerintah daerah hanya diberikan kepada dokter saja sementara perawat dan petugas yang lain tidak diberikan, aliran dana tersebut diberikan setiap bulan kepada petugas tersebut, berikut ini kutipan wawancara mendalam dengan informan sebagai berikut:“Samapai,,, kita mendistribusikan kepetugas secara jelas, sejauh apa mereka bertanggung jawab dengan dana itu, kalau memang teralokasi dana itu satu juta, satu juta petugas itu pun tahu”, Sedangkan untuk dana non miskin yang pernah dijanjikan sampai saat ini belum keluar, berikut ini kutipan hasil wawancara dengan informan sebagai berikut: sampai sekarang untuk dana non miskin belum ada, tapi kita udah disuruh bikin berapa jasa pelayanan, SPJ udah disuruh bikin, kita udah mulai tahu berapa gambaran dananya, tapi sampai sekarang belum ada yang turun, jadi aliran dananya dari pemeritah daerah terus ke dinas terus kekita” Sejak pelayanan gratis aliran dana yang berbentuk insentif dari pemerintah daerah yang hanya diberikan kepada dokter saja sampai kepetugas tersebut setiap bulannya, dana yang berasal dari pemerintah daerah itu diserahkan pada dinas kesehatan, dinas kesehatan menyerahkan kepada juru bayar puskesmas, juru bayar puskesmas menyerahkan pada staf yang bersangkutan. tetapi dana yang dijanjikan yang berasal dari non miskin belum keluar. Kepuasan Bekerja Dalam Pelayanan Gratis Kepuasan bekerja adalah keadaan emosional petugas dalam bemberikan pelayanan kepada masyarakat apalagi pelayanan gratis di puskesmas, kepuasan bekerja tersebut nampak dalan sikap petugas tersebut pada saat memberikan pelayanan kepada pasien, berikut ini kutipan wawancara mendalam dengan informan sebagai berikut:“Kepuasan kerja dirasakan sedikit berkurang, karena jumlah pasien meningkat tidak diiringi dengan penambahan insentif untuk petugas”, “Sebagai PNS kita akan bekerja sebagaimana yang telah ditetapkan, Cuma agak mengganggu”, Orang bekerja tidak akan merasa puas apabila tidak disertai dengan pendapatan yang memadai.


12


Kesimpulan Dan Saran Kesimpulan Berdasarkan hasil penelitian tentang penerapan pelayanan gratis di puskesmas dapat disimpulkan sebagai berikut: (1) Sejak diberlakukan sistem pelayanan gratis di Puskesmas Kabupaten Kampar terjadi peningkatan jumlah kunjungan hampir dua kali lipat, (2) Penerimaan dan ketaatan petugas kesehatan dalam hal kebijakan gratis yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Kampar lebih didasarkan karena disebabkan hampir seluruh petugas adalah sebagai pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Honor Daerah yang digaji oleh pemerintah, (3) Penerimaan kebijakan pelayanan gratis ini menimbulkan protes dari petugas yang diwujudkan sikap dan bahasa dalam keseharian saat menjalankan tugas, (4) Kebijakan pelayanan gratis ini tidak disertai dengan penambahan insentif yang adil kepada petugas, (5) Kepuasan bekerja yang diraskan oleh petugas di dalam pelayanan gratis ini agak sedikit berkurang Saran Berdasarkan kesimpulan dari data yang diperoleh terhadap kebijakan sistem pelayanan gratis di puskesmas, disarankan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Kampar dari sisi penyedia pelayanan seharusnya memperhatikan komponen health system yaitu bukan hanya kepada masyarakat selaku penerima pelayanan, tetapi pemerintah juga harus memperhatikan kesejahteraan petugas selaku pemberi pelayanan kepada masyarakat, seperti pemberian kesejahteraan dalam bentuk insentif yang adil dalam bentuk jasa pelayanan. Dengan demikian pihak pemberi pelayanan dan penerima pelayanan sama sama menguntungkan. Disamping itu pemerintah daerah juga harus memperhatikan dana operasional puskesmas, ketersediaan obat obatan dan alat medis sebagai penunjang mutu pelayanan yang diberikan kepada masyarakat. Perlu dilakukan peninjauan kembali kebijakan pelayanan gratis ini, pada penelitian ini didapatkan informasi bahwa kebijakan pelayanan gratis ini sebenarnya tidak mendidik masyarakat, masyarakat kurang meresapi arti penting menjaga kesehatan


13


Daftar Pustaka Departemen Kesehatan RI. 1992. Undang Undang Tentang Kesehatan. Jakarta Departemen Kesehatan RI. 2003. Kebijakan dan Strategi Desentralisasi Bidang Kesehatan. Jakarta Departemen Kesehatan RI. 2004. Sistem Kesehatan Nasional. Jakarta Dinas Kesehatan Kabupaten Kampar .2005. Profil Dinas Kesehatan Kesehatan Kabupaten Kampar. Bangkinang. Dwiyanto, Agus. 2005. Mewujutkan Good Governance Melalui Pelayanan Publik. Yogyakarta Gadja Mada University Press. Handoko , Hani. 2001 Manajemen Personalia dan Sumberdaya Manusia. Edisi kedua. Yogyakarta BPFE. Hanif, 2006. Penerapan pelayanan Rawat Jalan Gratis di Puskesmas Padang Pariaman, Tesis Program Pasca Sarjana IKM, UGM Yogyakarta. Hanif, Mamduh. 2003. manajemen. Edisi revisi. Yogyakarta UPP AMP YKPN. Kusnanto, Hari. Metode Kualitatif Dalam Riset Kesehatan. Yogyakarta, Aditya Media. Nawawi, Hadari. 2002. Menajemen Sumber Daya Manusia Untuk Bisnis Yang Kompetitif. Edisi Kedua. Yogyakarta, Gadjah Mada University. Parizot, Isabelle. Chauvin, Pierre & Paugam, serge. 2005. The Moral Career of Poor Patients in Free Clinics. Jaurnal Social Science & Medicene 61, April, 1369-1380. Profil Puskesmas, 2005. Profil Puskesmas Kampar, Airtiris Profil Puskesmas, 2005. Profil Puskesmas Kampar Timur, Kampar Profil Puskesmas, 2005. Profil Puskesmas Tambang, danau Bingkuang Ratminto. & Winarsih ,Atik, Septi. 2005. Menajemen Pelayanan Pengembangan Model Konseptual, Penerapan Citizens Charter dan Standar Pelayanan Minimal. Yogyakarta, Pustaka Pelajar. Distant Learning Resouce Center Magister KMPK UGM http://lrc-kmpk.ugm.ac.id

14


Saimi, 2005. Faktor Faktor Yang Mempengaruhi Pemamfaatan pelayanan Persalinan Gratis di Puskesmas Kabupaten Lombok Tengah Provinsi Nusa Tenggara Barat, Tesis Program Pasca Sarjana IKM, UGM Yogyakarta. Simamora, Henry. 2004. Menajemen Sumber Daya Manusia Edisi ketiga Yogyakarta. STIE YKPN. Siagian, Sondang. 2003. Manajemen Sumber Daya Manusia Cetakan kesepuluh, Jakarta, PT Bumi Aksara. Trisnantoro, L. , 2005. Desentralisasi Kesehatan Di Indonesia dan Perubahan Fungsi Pemerintah 2001 – 2003 . Yogyakarta, Gadjh Mada University Press. Trisnantoro, L. , 2005. Aspek Strategis Menajemen Rumah Sakit Antara Misi Sosial dan Tekanan Pasar. Yogyakarta, Penerbit. Andi Utarini, Adi. Tak Kenal Maka Tak Sayang , Mengenal Metode Penelitian Kualitatif dan Paradigmanya. Wijono, Djoko.2002. Menajemen Mutu Pelayanan Kesehatan Teori Strategi dan Aplikasi. Voume I. Surabaya, Airlangga University Press.


15

PENERIMAAN DOKTER DAN PERAWAT SISTEM PELAYANAN GRATIS DI PUSKESMAS KABUPATEN KAMPAR

Recommend Documents