Manajemen Pelayanan di Puskesmas
Hartoyo, dr., M.Kes Tujuan bangsa Indonesia sebagaimana yang tercantum dalam Pembukaan UUD 1945 alinea 4 adalah untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Untuk mencapai tujuan tersebut diselenggarakan program pembangunan nasional secara berkelanjutan, terencana dan terarah. Pembangunan kesehatan merupakan bagian integral dan terpenting dari pembangunan nasional. Tujuan diselenggarakannya pembangunan kesehatan adalah meningkatkan kesadaran, kemauan dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar terwujud derajat kesehatan masyarakat yang optimal. Keberhasilan pembangunan kesehatan berperan penting dalam meningkatkan mutu dan daya saing sumber daya manusia Indonesia. Untuk mencapai tujuan pembangunan kesehatan tersebut diselenggarakan berbagai upaya kesehatan secara menyeluruh, berjenjang dan terpadu. Puskesmas adalah penanggungjawab penyelenggara upaya kesehatan untuk jenjang tingkat pertama. Pada saat ini Puskesmas telah didirikan di hampir seluruh pelosok tanah air. Untuk menjangkau seluruh wilayah kerjanya, Puskesmas diperkuat dengan Puskesmas Pembantu serta Puskesmas Keliling, disamping itu banyak Puskesmas yang telah dilengkapi dengan fasilitas rawat inap. Penyelenggaraan berbagai upaya kesehatan maka Puskesmas Puskesmas menerapkan azas penyelenggaraan secara terpadu. Azas penyelenggaraan ini dikembangkan dari ketiga fungsi Puskesmas, dimana ketiga fungsi Puskesmas tersebut dijabarkan sebagai berikut: 1. Pusat Penggerak Pembangunan Berwawasan Kesehatan. 2. Pusat Pemberdayaan masyarakat. 3. Pusat Pelayanan Kesehatan Strata Pertama. Untuk tercapainya Visi Pembangunan Kesehatan, Puskesmas berdasarkan ketiga fungsi tersebut, bertanggungjawab menyelenggarakan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan
masyarakat, yang keduanya jika ditinjau dari sistem kesehatan nasional merupakan pelayanan kesehatan tingkat pertama. Upaya kesehatan tersebut dapat dikelompokkan menjadi: A. Upaya Kesehatan Wajib: 1. Upaya Promosi Kesehatan 2. Upaya Kesehatan Lingkungan 3. Upaya Kesehatan Ibu dan Anak serta Keluarga Berencana 4. Upaya Perbaikan Gizi Masyarakat 5. Upaya Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit Menular 6. Upaya Pengobatan B. Upaya Kesehatan Pengembangan, berdasar permasalahan kesehatan setempat dan kemampuan Puskesmas, dapat dipilih berdasar upaya kesehatan yang telah ada : 1. Upaya Kesehatan Sekolah 2. Upaya Kesehatan Olah Raga 3. Upaya Perawatan Kesehatan Masyarakat 4. Upaya Kesehatan Kerja 5. Upaya Kesehatan Gigi dan Mulut 6. Upaya Kesehatan Jiwa 7. Upaya Kesehatan Mata 8. Upaya Kesehatan Usia lanjut 9. Upaya Pembinaan Pengobatan Tradisonal C. Upaya Kesehatan Inovasi, yakni upaya lain diluar upaya tersebut diatas yang sesuai dengan kebutuhan. Azas penyelenggaraan Puskesmas dimaksud di depan adalah : 1. Azas Pertanggungjawaban wilayah., dalam arti Puskesmas bertanggungjawab meningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang bertempat tinggal di wilayah kerjanya. 2. Azas Pemberdayaan Masyarakat, dalam arti Puskesmas wajib memberdayakan perorangan, keluarga dan masyarakat, agar berperan aktif dalam penyelenggaraan setiap upaya Puskesmas.
3. Azas Keterpaduan, meliputi keterpaduan lintas program dan lintas sektoral. 4. Azas Rujukan. Manajemen Puskesmas: Untuk terselenggaranya berbagai upaya kesehatan yang sesuai dengan azas penyelenggaraan Puskesmas, perlu ditunjang oleh manajemen Puskesmas yang baik. Manajemen Puskesmas adalah rangkaian kegiatan yang bekerja secara sistematik untuk menghasilkan luaran Puskesmas yang efektif dan efisien. Rangkaian kegiatan sistematis yang dilaksanakan oleh Puskesmas membentuk fungsifungsi manajemen. Ada tiga fungsi manajemen Puskesmas yang dikenal yakni Perencanaan, Pelaksanaan dan Pengendalian, serta Pengawasan dan Pertanggungjawaban (pada masa sebelumnya fungsi manajemen ini lebih dikenal dengan P1, P2, P3 yaitu P1 sebagai Perencanaan, P2 sebagai Penggerakan Pelaksanaan dan P3 sebagai Pengawasan, Pengendalian dan Penilaian). Semua fungsi manajemen tersebut harus dilaksanakan secara terkait dan berkesinambungan. Standar Pelayanan Minimal (SPM). Adalah suatu standar dengan batas-batas tertentu untuk mengukur kinerja penyelenggaraan kewenangan wajib daerah Kabupaten/Kota yang berkaitan dengan pelayanan (kesehatan) dasar kepada masyarakat yang mencakup jenis pelayanan, indikator dan nilai. Kewenangan wajib adalah kewenangan untuk menangani urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam menyelenggarakan pelayanan dasar kepada masyarakat yang diwajibkan oleh Pemerintah kepada Daerah Kabupaten/Kota. Indikator kinerja, adalah variabel yang dapat digunakan untuk mengevaluasi keadaan atau status, dan memungkinkan dilakukannya pengukuran terhadap perubahan-perubahan yang terjadi dari waktu ke waktu. Jenis pelayanan, adalah pelayanan publik yang mutlak dilaksanakan untuk memenuhi kebutuhan dasar yang layak dalam kehidupan sosial, ekonomi, dan politik. Prinsip-Prinsip SPM:
1. Diterapkan pada kewenangan wajib 2. Diberlakukan untuk seluruh Daerah Kabupaten dan Daerah Kota 3. Menjamin akses masyarakat mendapat pelayanan kesehatan dasar tanpa mengorbankan mutu, mempunyai dampak luas pada masyarakat. 4. Merupakan indikator kinerja, bukan standar teknis 5. Dinamis 6. Dalam kerangka penyelenggaraan pelayanan dasar. Kriteria Kewenangan Wajib dan Standar Pelayanan Minimal. 1. Kewenangan Wajib dan Standar Pelayanan Minimal hanya pelayanan langsung yang dirasakan masyarakat. Hal-hal yang berkaitan dengan manajemen sebagai faktor pendukung tidak dimasukkan dalam Kewenangan Wajib 2. Harus menjadi prioritas tinggi bagi Pemda 3. Berorientasi pada out put yang langsung dirasakan masyarakat 4. Dilaksanakan secara terus menerus (sustainable), terukur (measurable), dan mungkin dapat dikerjakan (feasible). Daftar Pustaka
1. Anonim, 2004, Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor : 128/MENKES/SK/2004 tentang Kebijakan Dasar Pusat Kesehatan Masyarakat. 2. Anonim, 2006, Pedoman Perencanaan Tingkat Puskesmas, Direktorat Jenderal Bina Kesehatan Masyarakat, Depkes RI 3. Anonim, 2006, Pedoman Loka Karya Mini Puskesmas, Direktorat Jenderal Bina Kesehatan Masyarakat, Depkes RI 4. Anonim, 2006, Pedoman Penilaian Kinerja Puskesmas, Direktorat Jenderal Bina Kesehatan Masyarakat, Depkes RI 5. Anonim, 1997, ARRIF, Pedoman Manajemen Peranserta Masyarakat, Departemen Kesehatan RI. 6. Anonim, 2003, Kewenangan Wajib dan Standar Pelayanan Minimal, Kepmenkes: 1457/MENKES/SK/2003,
7. Azwar,A, 1996, Pengantar Administrasi Kesehatan, Edisi Ketiga, Binarupa Aksara. 8. Azwar,A, 1993, Program Menjaga Mutu Pelayanan Kesehatan, Penerbit PKMI. 9. Anonim, 1991/1992 Pedoman Kerja Puskesmas Jilid I, II, III dan IV.
