Ekonomi, Bisnis, dan Perbankan
PENERAPAN SISTEM EKONOMI BERBASIS KOMUNITAS SEBAGAI METODE ALTERNATIF PENGENTASAN KEMISKINAN DAN PEMBERDAYAAN EKONOMI MASYARAKAT DI INDONESIA
diajukan untuk mengikuti LKTIM bagi Mahasiswa Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009
TIM: Yusno Yuliyanto
I0405010
Akbar Darmawan
I04060
Gustitia Putri P.
I03060
Dibiayai oleh Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2009
UNIVERSITAS SEBELAS MARET SURAKARTA 2009
LEMBAR PENGESAHAN LOMBA KARYA TULIS INOVATIF MAHASISWA 1. Judul Naskah
2. Bidang Kajian 3. Ketua Tim a. Nama Lengkap b. NIM/NRM c. Jurusan/Fakultas d. Universitas/Institut/Politeknik e. Alamat Rumah/Telepon/Faximili f. e-mail 4. Anggota Tim 5. Dosen Pembimbing a. Nama Lengkap dan Gelar b. NIP
: Penerapan Sistem Ekonomi Berbasis Komunitas sebagai Metode Alternatif Pengentasan Kemiskinan dan Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat di Indonesia : Ekonomi, Bisnis, dan Perbankan : Yusno Yuliyanto : I0405010 : Teknik Mesin/Teknik : Universitas Sebelas Maret Surakarta : Donorati RT 04 RW 02 Purworejo 54151 / 085647291772 :
[email protected] : 2 orang : Dwi Aries Himawanto, S.T., M.T. : 132 258 058 Surakarta, 14 Juni 2009
Menyetujui: Dosen Pembimbing,
Ketua Tim,
Dwi Aries Himawanto, S.T., M.T. NIP: 132 258 058
Yusno Yuliyanto NIM: I0405010
Mengetahui: Pembantu Rektor III Bid. Kemahasiswaan Universitas Sebelas Maret
Drs. Dwi Tiyanto, S.U. NIP: 130 814 593
ii
KATA PENGANTAR
Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, yang karena rahmat-Nya penulis mampu menyelesaikan karya tulis ini dengan baik. Karya tulis ini berjudul “ Penerapan Sistem Ekonomi Berbasis Komunitas sebagai Metode Alternatif Pengentasan Kemiskinan dan Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat di Indonesia” disampaikan dalam rangka mengikuti LKTIM bagi Mahasiswa Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009. Penulis mengucapkan terima kasih kepada berbagai pihak yang telah membantu dalam penyusunan karya tulis ini, yaitu : 1. Bapak Dwi Aries Himawanto, S.T., M.T., Dosen Pembimbing karya tulis ini yang telah memberikan inspirasi dalam pembuatan karya tulis ini. 2.
Pihak-pihak yang telah membantu dalam penyelesaian karya tulis ini, yang tidak dapat disebutkan satu-persatu. Penulis menyadari penyusunan karya tulis ini masih jauh dari sempurna. Oleh
karena itu, kritik dan saran konstruktif sangat penulis harapkan guna kesempurnaan karya tulis ini. Penulis berharap semoga karya tulis ini bermanfaat bagi penulis khususnya dan bagi pembaca pada umumnya.
Surakarta,
Juni 2009
Penulis
iii
DAFTAR ISI HALAMAN JUDUL........................................................................................ i HALAMAN PENGESAHAN.......................................................................... ii KATA PENGANTAR ..................................................................................... iii DAFTAR ISI .................................................................................................... iv DAFTAR TABEL ............................................................................................ v DAFTAR GAMBAR ....................................................................................... vi ABSTRAK ....................................................................................................... vii BAB I PENDAHULUAN ................................................................................ 1 A. Latar Belakang ............................................................................... 1 B. Rumusan Masalah .......................................................................... 2 C. Tujuan ............................................................................................ 4 D. Manfaat ......................................................................................... 4 E. Sistematika Penulisan......................................................................5 BAB II TINJAUAN PUSTAKA.......................................................................6 A. Strategi Penagentasan Kemiskinan di Indonesia............................ 6 B. Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat (Community Economics Empowerment) ............................................................................... 8 C. Ekonomi Berbasis Komunitas (Community-Based Economics) .... 9 BAB III METODE PENULISAN.................................................................... 12 A.. Teknik Penulisan ............................................................................ 12 B. Pendekatan Metode Penulisan........................................................ 12 C. Analisis Data .................................................................................. 12 D. Sumber Data ................................................................................... 13 BAB IV PEMBAHASAN................................................................................ 14 A. Konstribusi Ekonomi Berbasis Komunitas (Community-Based
iv
Economics) dalam Mengentaskan Kemiskinan ............................. 14 B. Keunggulan Metode Pengentasan Kemiskinan dengan Ekonomi Berbasis Komunitas (Community-Bsaed Economics).................... 15 C. Bentuk-Bentuk Ekonomi Berbasis Komunitas (Community-Based Economics) yang Cocok Diterapkan di Indonesia ......................... 17 D. Langkah-Langkah Penerapan Ekonomi Berbasis Komunitas (Community-Based Economics) ..................................................... 20 BAB V PENUTUP........................................................................................... 27 A. Kesimpulan .................................................................................... 27 B. Saran ............................................................................................... 27 DAFTAR PUSTAKA
v
DAFTAR TABEL Tabel 4.1 : Tabel studi kondisi sosial, ekonomi, demografi, dan geografi..................22 Tabel 4.2 : Contoh hasil analisis SWOT.....................................................................23 Tabel 4.3 : Matriks strategi pengembangan potensi....................................................24
vi
DAFTAR GAMBAR Gambar 4.1 : Diagram alir penerapan sistem ekonomi berbasis komunitas................21
vii
PENERAPAN SISTEM EKONOMI BERBASIS KOMUNITAS SEBAGAI METODE ALTERNATIF PENGENTASAN KEMISKINAN DAN PEMBERDAYAAN EKONOMI MASYARAKAT DI INDONESIA Yusno Yuliyanto, Akbar Darmawan, Gustitia Putri P. Dosen Pembimbing : Dwi Aries Himawanto, S.T., M.T. Jurusan Teknik Mesin, Fakultas Teknik, Universitas Sebelas Maret, Surakarta
Masalah kemiskinan merupakan masalah krusial yang dihadapi oleh negaranegara berkembang seperti Indonesia. Metode pengentasan kemiskinan yang selama ini diterapkan di Indonesia tidak membuat kondisi rakyat miskin menjadi lebih sejahtera. Pemberian subsidi langsung tidak akan mampu menyelesaikan masalah kemiskinan karena rakyat miskin selamanya akan tergantung pada bantuan tunai. Dengan kata lain, bantuan tunai tidak dapat memberdayakan mereka. Sistem ekonomi berbasis komunitas adalah metode pengentasan kemiskinan yang relatif baru. Metode ini menekankan pada pemberdayaan ekonomi masyarakat kelas bawah sehingga pada akhirnya mereka dapat mandiri secara ekonomi. Selain itu, metode ini juga dapat mengurangi laju urbanisasi dari desa ke kota. Sistem ekonomi berbasis komunitas dapat diterapkan pada berbagai bidang, yaitu pertanian, peternakan, kerajinan, pariwisata, dan industri rumah tangga. Kata kunci : ekonomi berbasis masyarakat, pengentasan kemiskinan, pemberdayaan ekonomi masyarakat
viii
BAB I PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah Jumlah penduduk miskin di Indonesia pada Maret 2007 sebanyak 37,17 juta jiwa atau 16,58 persen dari total jumlah penduduk Indonesia sebanyak 224,328 juta jiwa. Jumlah itu berkurang dibandingkan bulan Maret 2006 yang tercatat sebanyak 39,30 juta jiwa 17,75 persen dari total penduduk. Perhitungan kemiskinan tersebut dilakukan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) berdasarkan Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Panel Modul Konsumsi yang dilakukan pada Maret 2006 dan Maret 2007. Penduduk dikategorikan miskin jika rata-rata pengeluaran per kapita per bulan berada di bawah garis kemiskinan. Deputi Kepala BPS Bidang Statistik Sosial Arizal Ahnaf menjelaskan, garis kemiskinan pada Maret 2007 ditetapkan senilai Rp 166.697,00 per kapita per bulan. Garis kemiskinan tersebut naik 9,67 persen dibandingkan garis kemiskinan pada Maret 2006 yang tercatat senilai Rp 151.997,00 per kapita per bulan. (Kompas, 3 juli 2007). Pengumuman BPS tersebut memang sangat menggembirakan ditinjau dari kuantitas penurunan angka kemiskinan. Apalagi garis kemiskinannya dinaikkan. Jumlah penduduk miskin memang amat dipengaruhi oleh perubahan garis kemiskinan dan perubahan pendapatan.
Akan tetapi, banyak pihak yang
meragukan keakuratan data BPS tersebut. Ekonom dari Tim Indonesia Bangkit, Hendri Saparini menilai, turunnya angka kemiskinan tidak bisa dipercaya karena pada kenyataannya, daya beli masyarakat, nilai tukar petani, dan upah buruh justru turun. (Kompas, 3 juli 2007). Sebulan sebelumnya, pada tanggal 11 Juni 2007, melalui Instruksi Presiden nomor 6 tahun 2007, pemerintah Indonesia mengeluarkan Paket Kebijakan Ekonomi yang antara lain berisi perbaikan iklim investasi, reformasi sektor
ix
keuangan, percepatan pembangunan infrastruktur, serta pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Setidaknya 20 trilyun rupiah pertahun akan dikeluarkan pemerintah untuk membiayai UMKM dan angka yang lebih besar disediakan oleh perbankan. (Antara, 12 Juni 2007). Selama ini, pemberdayaan UMKM yang dilakukan pemerintah masih sangat kurang. Padahal ketika krisis moneter (krismon)
yang mengakibatkan
perusahaan-perusahaan besar harus merumahkan ribuan karyawannya dan 16 bank swasta nasional ditutup pada tanggal 1 November 1997, lembaga keuangan mikro justru berkembang pesat. (Mubyarto, 2002). Unit-unit usaha kecil bermunculan sebagai akibat banyaknya karyawan yang di-PHK (Pemutusan Hubungan Kerja). Unit-unit usaha kecil ini terbukti mampu menopang kebutuhan ekonomi rakyat kecil dalam menghadapi masa krismon. Selain pemberdayaan UMKM, pemerintah perlu untuk mengembangkan metode dan strategi lain yang digunakan dalam penguatan ekonomi masyarakat (community economics empowerment). Salah satu metode pemberdayaan ekonomi masyarakat adalah melalui sistem ekonomi berbasis komunitas (community-based economics). Metode ini
menitikberatkan pembangunan
ekonomi dengan mengoptimalkan sumber daya lokal yang dikelola secara kolektif yakni bertumpu pada kekuatan anggota komunitas dengan asas mutualisme dan kekeluargan (brotherhood). Sistem ekonomi berbasis komunitas sesuai dengan sistem ekonomi kerakyatan. Inti dari sistem ekonomi kerakyatan adalah ekonomi harus ditopang dari bawah, dimana rakyat secara partisipatif memiliki kesempatan aktif dalam kegiatan ekonomi yang dapat menghidupi diri sendiri (self sufficient), membangun dirinya sendiri (self-empowering), bersumber dari rakyat, dan dikelola oleh rakyat atau masyarakat sendiri untuk meraih nilai tambah ekonomi dan nilai tambah sosial.
B. Perumusan Masalah
x
Masalah kemiskinan tampaknya merupakan musuh terbesar yang dihadapi bangsa Indonesia sejak Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945. Setelah hampir 63 tahun merdeka, kesejahteraan rakyat masih jauh dari yang dicitacitakan para pendiri bangsa ini. Kasus busung lapar dapat ditemui di seluruh perjuru tanah air. Ribuan anak putus sekolah dapat kita temui setiap hari berkeliaran di jalanan. Gelandangan dan pengemis bertebaran di kota-kota besar. Antrian panjang terjadi hanya untuk mendapatkan satu liter minyak goreng bersubsidi. Kondisi sosial ekonomi rakyat kecil semakin hari semakin memprihatinkan. Upaya pemerintah untuk membantu penderitaan rakyat kecil selama ini tidak berjalan demgan baik. Sebagai contoh, pemberian Subsidi Langsung Tunai (SLT) yang diberikan oleh pemerintah sebagai kompensasi kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) menimbulkan banyak masalah.
Selain terjadi banyak
penyelewengan, bantuan dalam bentuk uang tunai tidak mendidik dan tidak produktif. Masyarakat yang menerima bantuan hanya dapat menikmatinya sesaat. Setelah bantuan habis, mereka kembali kesulitan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Oleh karena itu, sudah saatnya bagi pemerintah untuk memberdayakan perekonomian mereka dalam bentuk yang lebih mendidik dan produktif. Sistem ekonomi berbasis komunitas merupakan program yang bertujuan untuk meningkatkan perekonomian masyarakat dengan cara mengembangkan potensi yang ada dalam masyarakat itu sendiri. Dengan kata lain, masyarakat dididik untuk mandiri secara ekonomi dengan potensi yang mereka miliki, tanpa ada intervensi dari pihak luar. Pendekatan ekonomi model ini perlu diterapkan pada masyarakat Indonesia agar mereka mampu mengolah potensinya. Akan tetapi, sebelum metode ini benar-benar diterapkan harus dilakukan berbagai studi dan penelitian. Karya tulis ini dibuat untuk memberikan sumbangan pemikiran mengenai kemungkinan penerapan sistem ekonomi berbasis komunitas di Indonesia. Karya tulis ini berlandaskan rumusan permasalahan sebagai berikut :
xi
1. Apakah konstribusi sistem ekonomi berbasis komunitas dalam mengentaskan kemiskinan? 2. Apakah keunggulan metode pengentasan kemiskinan dengan sistem ekonomi berbasis komunitas dibandingkan dengan metode lain? 3. Bagaimanakah bentuk-bentuk sistem ekonomi berbasis komunitas yang cocok diterapkan di Indonesia? 4. Bagaimanakah
langkah-langkah
penerapan
sistem
ekonomi
berbasis
komunitas?
C. Tujuan Selaras dengan masalah yang telah dirumuskan di atas, maka tujuan yang ingin dicapai dalam pembuatan karya tulis ini adalah untuk mengkaji dan menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut, yaitu : 1. Mengkaji kontribusi ekonomi sistem berbasis komunitas dalam mengentaskan kemiskinan. 2. Mengetahui keunggulan metode pengentasan kemiskinan dengan sistem ekonomi berbasis komunitas dibandingkan dengan metode lain. 3. Mengkaji dan merumuskan bentuk-bentuk sistem ekonomi berbasis komunitas yang cocok diterapkan di Indonesia. 4. Merumuskan langkah-langkah penerapan sistem ekonomi berbasis komunitas di Indonesia.
D. Manfaat Karya tulis ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan pembuat kebijakan lain. Manfaat yang ingin diperoleh dari pembuatan karya tulis ini antara lain : 1. Memberikan gambaran mengenai penerapan dan konstribusi sistem ekonomi berbasis komunitas dalam usaha mengentaskan kemiskinan.
xii
2. Memberikan gambaran keunggulan sistem ekonomi berbasis komunitas dibandingkan metode pengentasan kemiskinan yang lain. 3. Memberikan rumusan mengenai bentuk dan langkah-langkah penerapan sistem ekonomi berbasis komunitas di Indonesia.
E. Sistematika Penulisan Bab I Pendahuluan Pendahuluan berisi: latar belakang, rumusan masalah, tujuan penulisan, manfaat penulisan, dan sistematika penulisan. Bab II Tinjauan Pustaka Tinjauan pustaka merupakan kerangka konseptual berisi batasan, konsep, dan teori yang mendukung penulisan yang dapat diperoleh dari jurnal penelitian, buku, internet, atau sumber-sumber lainnya. Bab III Metode Penulisan berisi Metode penulisan menyajikan langkah-langkah atau prosedur yang benar yang
digunakan
dalam penulisan
karya
ilmiah
yang menguraikan
secara cermat cara atau metode pengumpulan informasi dan atau data, analisis
informasi atau
data,
penarikan
saran.
Metode penulisan mencakup:
simpulan,
serta merumuskan
pendekatan penulisan, sumber
penulisan, sasaran penulisan, dan tahapan penulisan. Bab IV Pembahasan Uraian hasil
kajian,
temuan, ide pengembangan yang sesuai
dengan
rumusan masalah dan tujuan. Bab V Penutup Penutup berisi simpulan dan saran yang direkomendasi.
xiii
BAB II TELAAH PUSTAKA A. Strategi Pengentasan Kemiskinan di Indonesia Untuk menanggulangi kemiskinan di Indonesia, pemerintah telah menyusun Dokumen Interim Poverty Reduction Strategy Paper (I-PRSP) atau Strategi Penanggulangan Kemiskinan Sementara yang merupakan dokumen sementara dan dipersiapkan sebagai pengantar bagi bangsa Indonesia untuk menyusun sebuah strategi besar (grand strategy) penanggulangan kemiskinan jangka panjang (2004 - 2015). Di dalam dokumen I-PRSP ini disebutkan bahwa selama ini pemerintah telah melakukan penanggulangan kemiskinan melalui berbagai kebijakan dan program untuk menanggulangi kemiskinan melalui penyediaan kebutuhan dasar seperti: (i) pangan; (ii) pelayanan kesehatan dan pendidikan; (iii) perluasan kesempatan kerja; (iv) bantuan prasarana dan sarana pertanian; (v) bantuan kredit usaha bagi masyarakat miskin; dan (vi) bantuan prasarana permukiman kumuh perkotaan. Upaya pemerintah tersebut diintesifkan sejak 1994 melalui program Inpres Desa Tertinggal (IDT), Proyek Pembangunan Prasarana Pendukung Desa Tertinggal (P3DT), Program Pengembangan Kecamatan (PPK), Proyek Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan (P2KP), dan Jaring Pengaman Sosial (JPS). Sejak pelaksanaan otonomi daerah 2001, upaya penanggulangan kemiskinan dilaksanakan secara terdesentralisasi, dengan mendorong secara terus menerus kepada pemda (provinsi, kabupaten/kota, desa) dan segenap elemen masyarakat lainnya (perguruan tinggi, dunia usaha, lembaga swadaya/organisasi masyarakat, dan masyarakat miskin) untuk berpartisipasi dalam kegiatan penanggulangan kemiskinan secara menyeluruh, terpadu dan berkelanjutan.
xiv
Untuk mempercepat penanggulangan kemiskinan, pemerintah telah memutuskan untuk melakukan pengarusutamaan penanggulangan kemiskinan dalam proses penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN). Dimulai dengan rancangan Repeta 2003 yang menempatkan masalah penanggulangan kemiskinan sebagai salah satu prioritas kebijakan di antara 11 prioritas yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Untuk itu dalam RAPBN 2003 dilakukan penajaman program/kegiatan di seluruh sektor terkait melalui langkah kebijakan: (i) penciptaan kesempatan yang berkaitan dengan sasaran pemulihan ekonomi makro, perwujudan pemerintahan yang baik, dan peningkatan pelayanan umum; (ii) pemberdayaan masyarakat yang berkaitan dengan sasaran penyediaan akses masyarakat miskin ke sumber daya ekonomi dan keterlibatan masyarakat miskin dalam pengambilan keputusan; (iii) peningkatan kemampuan yang berkaitan dengan sasaran peningkatan pelayanan pendidikan, kesehatan, pangan, perumahan agar masyarakat makin produktif; dan (iv) perlindungan sosial yang berkaitan dengan sasaran pemberian jaminan kehidupan bagi masyarakat yang mengalami kecacatan, fakir miskin, keterisolasian, konflik sosial, kehilangan pekerjaan sehingga berpotensi menjadi miskin. Langkah yang diambil pemerintah adalah dengan membentuk Komite Penanggulangan Kemiskinan (KPK) melalui Kepres No. 124 Tahun 2001 jo. No. 8 Tahun 2002 jo. No. 34 Tahun 2004. Kemudian KPK menetapkan dua pendekatan utama untuk menanggulangi kemiskinan, yaitu: (1) mengurangi beban biaya bagi penduduk miskin; dan (2) meningkatkan pendapatan atau daya beli penduduk miskin. Pendekatan ini dijadikan pedoman bagi langkah kebijakan pembangunan yang bertujuan untuk menanggulangi kemiskinan. Saat ini pemerintah menyusun SPK melalui tahapan: (i) identifikasi permasalahan kemiskinan; (ii) evaluasi kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan; (iii) perumusan strategi dan kebijakan; (iv) perumusan program dan cara penyampaian program; dan (v)pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan dan program.
xv
Selain
itu,
dalam
pengarusutamaan
kebijakan
dan
program
penanggulangan kemiskinan, mulai 2002 pemerintah menyiapkan pedoman dan petunjuk bagi instansi sektoral dan daerah untuk menyusun program dan rencana anggaran pembangunan yang berpihak pada upaya penanggulangan kemiskinan serta memberikan bantuan teknis kepada instansi sektoral dan daerah untuk melaksanakan kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan secara terdesentralisasi. (Akhmadi, 2004).
B. Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat (Community Economics Empowerment) 1.Pengertian Pemberdayaan masyarakat (community empowerment) adalah suatu pendekatan yang tujuan utamanya adalah untuk memperkuat keseluruhan kemampuan masyarakat Pembedayaan masyarakat pada intinya bertujuan agar masyarakat dapat menolong diri sendiri dan mengembangkan wilayahnya, dengan kegiatan income generating melalui optimasi sumber daya alam (SDA) dan sumber daya manusia (SDM). Dalam pelaksanaannya juga mempertimbangkan potensi serta peluang yang ada serta memperhatikan permasalahan yang muncul, yang merupakan hasil evaluasi tahun sebelumnya. Sehingga implementasi kegiatan akan lebih efektif dan efisien. (USAID, 2007) 2.Penerapan yang Pernah Dilakukan Upaya pemerintah Indonesia dalam melakukan pemberdayaan ekonomi masyarakat telah dilakukan sejak zaman Orde Baru. Pemberdayaan ekonomi masyarakat terutama dilakukan pada Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) serta sektor informal, seperti Pedagang Kaki Lima (PKL). Untuk memberdayakan ekonomi masyarakat pedesaan, pemerintah Orde Baru meluncurkan program Inpres Desa Tertinggal (IDT) yang bertujuan untuk memperkuat kemampuan masyarakat dan mengidentifikasi, menguasai, dan memobilisir sumber yang ada di masyarakat setempat. (Suyanto, 1995).
xvi
Akan tetapi, pelaksanaan program IDT di lapangan tidak sesuai blue print yang dirancang pemerintah pusat. Penyelewengan banyak terjadi dalam penyaluran dana IDT, dari pemerintah daerah tingkat I di provinsi hingga RT/RW di tingkat desa kelurahan. Penggunaan dana IDT oleh masyarakat penerima juga tidak sesuai yang diharapkan karena dana yang seharusnya digunakan untuk usaha produktif malah banyak digunakan untuk keperluan konsumtif. Memasuki era reformasi, pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui pembinaan UMKM masih terus dilakukan pemerintah. Berbagai program lain juga diluncurkan, misalnya Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir yang dilakukan oleh Departemen Kelautan dan Perikanan (DKP) pada tahun 2001. Balai Besar Pengembangan Teknologi Tepat Guna Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (B2P TTG LIPI) melaksanakan program pemberdayaan ekonomi masyarakt Kabupaten Poso melalui pemanfaatan Teknologi Tepat Guna (TTG) untuk mengolah komoditi lokal, seperti coklat, kelapa, dan ikan, sebelum di jual ke pasar. Berbagai macam komoditi lokal umumnya dijual dalam bentuk produk primer (tanpa pengolahan). Pengolahan produk-produk tersebut sebelum dijual ke pasar akan menambah nilai jualnya dan pada akhirnya petani menikamati keuntungan yang lebih.
C. Ekonomi Berbasis Komunitas (Community-Based Economics) 1. Pengertian Ekonomi berbasis komunitas adalah kegiatan ekonomi yang dilandaskan pada tiga hal penting, yakni partisipasi, kontrol, dan pemanfaatan potensi lokal oleh masyarakat demi tercapainya pertumbuhan dan kesejahteraan masyarakat secara luas dan merata. Artinya warga ikut merencanakan ekonomi seperti apa dimasa kini dan masa yang akan datang. Tetapi yang penting adalah melakukan kontrol. Reformasi tidak cukup kalau tidak ada penguatan rakyat sipil. Apakah
xvii
sektor ekonomi akan mengulang sektor yang sama di bidang politik. (Sujito, 2003). Wikipedia menyebutkan bahwa ekonomi berbasis komunitas mendorong penggunaan potensi lokal dan penolakan paksaan serta subsidi dari luar. Sementara itu, situs Green Party of New Jersey , sebuah lembaga sosial di Amerika Serikat, mengatakan bahwa ekonomi berbasis komunitas (communitybased economics) adalah suatu politik ekonomi yang membedakannya sendiri dari sosialisme ortodoks dan kapitalisme dengan menekankan bahwa skala organisasi harus diperlakukan sebagai suatu masalah utama dan mandiri. Tradisi ini, sekalipun berafiliasi dengan erat dengan niai-nilai sosialis, lebih tepat digolongkan sebagai sistem ekonomi “murni”. Oleh karena itu,
sistem ini
cocok dengan banyak bentuk usaha bebas dan kepemilikan swasta, asalkan ukuran perusahaan swasta tidak sedemikian besar untuk memisahkan kepemilikan dari keterlibatan pribadi, yang saat ini merupakan aturan pada sebagian besar kapitalisme yang dijalankan dunia. Kebesaran adalah pembalasan keadilan, tak peduli apakah kebesaran itu birokrasi publik atau swasta, sebab kebesaran mengakibatkan impersonalitas, ketidakpekaan, dan nafsu untuk mengumpulkan kekuatan abstrak. 2.Penerapan yang Pernah Dilakukan Penerapan sistem ekonomi berbasis komunitas di Indonesia selama ini masih terbatas pada kalangan tertentu, terutama kalangan masyarakat adat. Dalam sistem permerintahan masyarakat adat, suasana kekeluargaan masih begitu terasa. Kepala suku, pemangku adat, atau pemimpin kelompok mempunyai pengaruh yang sangat besar pada kehidupan suku atau kelompok tersebut. Di sinilah potensi pengembangan sistem ekonomi berbasis komunitas nampak jelas. Hingga saat ini, nampaknya pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah (pemda), belum tertarik untuk mengembangkan sistem ekonomi berbasis komunitas. Pemberdayaan masyarakat melalui sistem
xviii
ekonomi berbasis komunitas di Indonesia selama ini hanya dilakukan oleh beberapa Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM). Beberapa LSM yang berperan aktif dalam pengembangan sistem ekonomi berbasis komunitas di Indonesia antara lain Institute for Research and Empowerment (IRE), Tabitha, Telapak, Austcare, Yayasan Merah Putih, dan beberapa LSM lain baik dari dalam maupun luar negeri. Beberapa perusahaan besar juga melakukan pemberdayaan masyarakat dengan melakukan pembinaan sistem ekonomi berbasis komunitas sebagai realisasi Corporate Social Responsibility (CSR). Contoh perusahaan yang melakukan pembinaan sistem ekonomi berbasis komunitas adalah PT Carrefour Indonesia. PT Carrefour Indonesia berhasil membina sedikitnya 45 orang warga Ngagel Surabaya, untuk melakukan produksi sabun kemasan skala industri rumahan dengan merek Java Soap. (Bisnis Indonesia, 2007)
xix
BAB III METODE PENULISAN A. Pendekatan Penulisan Metode pada penulisan Karya Tulis Ilmiah yang digunakan analisis sintesis dengan mengumpulkan data dan informasi sebagai acuan telaah pustaka.
B. Sumber Penulisan Sumber data yang digunakan adalah data sekunder yang berasal dari buku dan internet.
C. Sasaran Penulisan Sasaran penulisan karya tulis ini adalah memberikan masukan pada pemerintah pusat, pemerintah daerah, perusahaan swasta, maupun BUMN untuk menerapkan sistem ekonomi berbasis komunitas dalam rangka mengatasi persoalan kemiskinan dalam masyarakat.
D. Tahapan Penulisan 1. Perumusan Masalah Masalah-masalah yang diperoleh dikumpulkan menjadi suatu hipotesis yang nantinya akan dicari jawabannya. 2. Pengumpulan Data dan Informasi Penulisan berdasarkan pengumpulan data dan informasi sebagai landasan telaah pustaka, dengan tahapan sebagai berikut : a. Mengumpukan data dan informasi b. Mengolah data dan informasi c. Menganalisis data dan informasi yang diperoleh d. Merumuskan kesimpulan dan saran
xx
Metode dasar yang digunakan
dalam karya tulis ini adalah deskriptif. Ciri dari metode ini adalah :
a. Memusatkan diri pada pemecahan–pemecahan masalah yang ada pada masa sekarang, pada masalah-masalah yang aktual. b. Data yang dikumpulkan mula-mula disusun, dijelaskan dan kemudian dianalisis. (Mardikanto, 2001)
xxi
BAB IV PEMBAHASAN A. Kontribusi Ekonomi Berbasis Komunitas (Community-Based Economics) dalam Mengentaskan Kemiskinan Mengingat pembinaan ekonomi berbasis komunitas belum banyak diterapkan di Indonesia, konstribusi nyata ekonomi berbasis komunitas dalam mengentaskan kemiskinan belum banyak dirasakan. Sebagaimana telah disebutkan dalan tinjauan pustaka, pembinaan ekonomi berbasis komunitas hanya dilakukan oleh lembaga-lembaga non pemerintah. Pembinaan ekonomi berbasis komunitas yang dilakukan PT Carrefour Indonesia di Surabaya merupakan contoh nyata upaya pengentasan kemiskinan masyarakat. Produksi sabun kemasan skala industri rumah tangga secara langsung dapat membantu masyarakat miskin dalam mencari nafkah. Apalagi distribusi dan pemasaran produk sabun tersebut dilakukan melalui gerai-gerai Carrefour di Indonesia. Di Kabupaten Purworejo Jawa Tengah, pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui pembinaan ekonomi berbasis komunitas dilakukan oleh Baitul Mal wat Tamwil (BMT) Bina Masyarakat (Binamas) Purworejo. BMT Binamas Purworejo melakukan pemberdayaan masyarakat melalui program pemeliharaan kambing. Program ini dilakukan di desa-desa di dua kecamatan, yaitu Kecamatan Purworejo dan Kecamatan Kaligesing. Mekanisme pemberdayaannya adalah dengan meminjamkan induk kambing kepada para petani miskin untuk dipelihara. Induk kambing yang dipinjamkan dipilih kambing dengan kualitas baik, terutama kambing Peranakan Etawa (PE). Petani peminjam wajib memelihara, memberi makan, dan mengawinkan induk kambing tersebut. Pembagian hasil usaha dilakukan dengan sistem bagi hasil. Resiko kegagalan, misalnya induk kambing mati, juga ditanggung bersama. Sebagian besar peminjam adalah ibu rumah
xxii
tangga. Hasil penjualan anak kambing dapat membantu perekonomian keluarga, terutama untuk biaya sekolah anak-anak mereka. Dua contoh di atas merupakan sedikit gambaran tentang peranan ekonomi berbasis komunitas dalam memberdayakan masyarakat serta mengentaskan mereka dari himpitan kemiskinan yang menjerat. Beberapa LSM, baik dari dalam maupun luar negeri, juga melakukan pembinaan sistem ekonomi berbasis komunitas di Indonesia. Misalnya, IRE yang memberdayakan masyarakat nagari di Sumatera Barat dan Yayasan Bina Lingkungan (YBL) Masta yang melakukan pendampingan terhadap petani agar dapat berpartisipasi mengelola hutan di Perbukitan Menoreh, Kedu, Jawa Tengah. Sistem ekonomi berbasis masyarakat memang belum terdengar gaungnya di Indonesia karena masing-masing pihak yang menjalankannya berjalan sendirisendiri. Pemerintah belum melirik cara ini untuk membantu mereka dalam kampanye mengentaskan kemiskinan. Keberhasilan penerapan sistem ekonomi berbasis komunitas berdampak cukup besar bagi masyarakat setempat. Di samping masyarakat dapat mandiri secara ekonomi, arus urbanisasi ke kota juga dapat ditekan. Masyarakat yang mempunyai penghidupan layak di desa tidak berkeinginan lagi untuk merantau ke kota-kota besar, terutama Jakarta.
B. Keunggulan Metode Pengentasan Kemiskinan dengan Ekonomi Berbasis Komunitas (Community-Based Economics) Sistem ekonomi berbasis komunitas menitikberatkan pada pembangunan kemandirian ekonomi masyarakat. Hal ini tentu sangat berbeda dengan Program Subsidi Langsung Tunai (SLT) yang diluncurkan pemerintah sebagai kompensasi kenaikan harga Bahan Bakar Minyak pada tahun 2005 lalu. SLT merupakan program yang kurang mendidik karena bantuan tunai tanpa disertai pembinaan hanya akan digunakan untuk keperluan konsumtif. Bantuan uang tunai sebesar Rp
xxiii
100.000,00/bulan dan diberikan setiap tiga bulan sekali tidak mampu menutupi kebutuhan hidup masyarakat miskin yang semakin melonjak. Bantuan tersebut hanya mampu memenuhi kebutuhan mereka selama beberapa hari atau beberapa minggu. Belum lagi kalau bantuan tersebut dipotong oleh aparat desa/kelurahan dengan berbagai alasan. Selain itu, penyaluran bantuan yang kurang tepat sasaran menimbulkan kerawanan sosial dalam masyarakat. Di zaman orde baru, pengentasan kemiskinan di pedesaan dilakukan melalui program Inpres Desa Tertinggal (IDT). IDT disalurkan dalam bentuk kredit lunak dengan bunga rendah melalui Bank Desa. IDT dimaksudkan untuk membantu masyarakat miskin dalam membangun dan mengelola usaha mandiri. Akan tetapi, program IDT ternyata tidak berjalan sesuai dengan yang diharapkan karena masyarakat menjalankan usahanya sendiri-sendiri. Kurangnya penyuluhan dan pembinaan dari pemerintah juga membuat masyarakat bingung memilih usaha yang cocok bagi mereka. Sebagai akibatnya, usaha yang mereka lakukan tidak berlangsung lama. Kegagalan program IDT juga dipengaruhi oleh banyaknya penyimpangan yang terjadi. Di beberapa desa, dana dari pemerintah tidak hanya disalurkan kepada masyarakat yang mengalami kesulitan ekonomi saja tetapi dibagi rata untuk seluruh penduduk desa. Baik yang kaya maupun yang miskin memperoleh bantuan IDT sehingga nominal bantuan yang diperoleh masyarakat ekonomi lemah justru kecil. Sistem ekonomi berbasis komunitas berbeda dengan program SLT maupun IDT. Karena tujuan utamanya adalah untuk membangun kemandirian ekonomi masyarakat dalam jangka panjang, sistem ekonomi berbasis komunitas menghindari segala bentuk bantuan tunai dan kebijakan-kebijakan reaktif seperti SLT. Keunggulan sistem ekonomi berbasis komunitas dibandingkan dengan program pengentasan kemiskinan yang lain terletak pada pengelolaan usaha secara bersama-sama oleh anggota masyarakat dengan mendayagunakan potensi lokal.
xxiv
Perumpamaan yang tepat bagi sistem ekonomi berbasis komunitas adalah memberi kail dan umpan pada masyarakat ekonomi lemah, bukan memberi ikannya. Kolam tempat memancingnya telah disediakan disekitar mereka. Pemerintah berperan dalam melatih mereka agar dapat menjadi pemancing yang baik serta menjaga agar tempat pemancingan tersebut tetap lestari.
C. Bentuk-Bentuk
Ekonomi
Berbasis
Komunitas
(Community-Based
Economics) yang Cocok Diterapkan Di Indonesia Sebagai negara berkembang dengan persentase penduduk miskin yang besar, sistem ekonomi berbasis komunitas sangat cocok diterapkan di Indonesia. Potensi sumber daya alam yang sangat banyak dan beraneka ragam merupakan modal yang sangat berharga. Setiap daerah di Indonesia mempunyai potensi masingmasing yang unik. Oleh karena itu, pemberdayaan ekonomi masyarakat juga harus bersifat unik di masing-masing daerah. Artinya, program pengentasan kemiskinan di Indonesia tidak dapat dilakukan pada skala makro saja, tetapi juga harus dilakukan dalam skala mikro. Pemberdayaan ekonomi mikro inilah yang harus disesuaikan dengan potensi masing-masing daerah. Banyak sekali potensi lokal di Indonesia yang selama ini belum tergarap dengan baik. Pengelolaan potensi lokal yang belum optimal disebabkan oleh berbagai faktor. Faktor-faktor penghambat pengelolaan potensi lokal di Indonesia antara lain kurangnya pengetahuan serta penguasaan teknologi yang rendah. Sistem pemasaran produk lokal yang tidak menguntungkan petani, peternak, atau perajin juga merupakan faktor penyebab keengganan masyarakat untuk mengembangkan potensi lokal. Keanekaragaman potensi lokal yang ada di Indonesia membuat model pengelolaannya beraneka ragam pula. Potensi lokal yang dapat dikembangkan dengan sistem ekonomi berbasis komunitas antara lain di bidang pertanian, peternakan, kerajinan, pariwisata, dan industri rumah tangga.
xxv
Di bidang pertanian dan peternakan, titik berat pengembangan sistem ekonomi berbasis komunitas adalah agar produk hasil pertanian dan petenakan tidak dijual dalam bentuk produk primer (tanpa pengolahan) sehingga dapat memberi nilai tambah bagi petani dan peternak. Sebagai contoh, sebuah daerah pertanian diketahui cocok untuk ditanami ketela pohon. Petani diberikan penyuluhan dan pelatihan mengenai pengolahan ketela pohon menjadi berbagai macam produk makanan ringan, seperti kerupuk, opak, gethuk, kripik, dan lain-lain. Sebai modal awal, pemerintah dapat memberi kredit dengan bunga rendah atau tanpa bunga sama sekali dan tanpa jaminan kepada petani. Pemerintah kemudian melakukan pendampingan usaha sehingga pengelolaan usaha dapat berjalan efisien. Pemasaran produk dilakukan melalui koperasi yang dibentuk oleh masyarakat sendiri. Pengelolaan koperasi sedapat mungkin juga dilakukan oleh masyarakat sendiri dan pemerintah hanya sebagai pendamping. Hal ini bertujuan untuk menghindari permainan harga oleh tengkulak jika pemasaran tidak dikelola oleh mereka sendiri. Untuk bidang peternakan, contohnya adalah suatu daerah yang cocok untuk peternakan itik. Peternak diberikan penyuluhan tentang cara beternak itik yang baik serta cara memberi ransum yang tepat. Pelatihan ini bertujuan untuk meningkatkan produktivitas itik dala bertelur. Selanjutnya, untuk memberi nilai tambah pada telur, peternak diberi pelatihan pembuatan telur asin. Pemasaran hasil ternak juga dilakukan melalui koperasi yang dikelola oleh petenak sendiri. Sistem ekonomi berbasis komunitas di bidang pertanian dan peternakan seperti yang sudah dicontohkan di atas cocok pada kaum ibu di pedesaan. Pada umumnya, kaum ibu di pedesaan hanya berperan sebagai ibu rumah tangga dan mempunyai banyak waktu luang setelah mereka selesai mengerjakan tugas rumah tangga mereka. Pemberdayaan kaum ibu di pedesaan dapat membantu perekonomian keluarga dan pada akhirnya dapat mengentaskan mereka dari jurang kemiskinan.
xxvi
Sistem ekonomi berbasis komunitas juga dapat diterapkan di bidang kerajinan. Di Indonesia, terdapat berbagai macam produk kerajinan. Produkproduk kerajinan tersebut mulai dari kerajinan ukir, furniture, gerabah, keramik, mendong, berbagai macam cinderamata dan aksesoris hingga batik. Beberapa sentra kerajinan tersebut memang sudah dikelola dengan baik sehingga perajin tidak mengalami kesulitan dalam proses pemasaran. Kerajinan ukir di Jepara, batik di Solo, dan kerajinan mendong di Tasikmalaya merupakan contoh sentrasentra kerajinan yang sudah di kelola dengan baik. Contoh tersebut hanya sebagian kecil dari kekayaan hasil kerajinan di Indonesia. Masih banyak sentra kerajinan di tanah air yang pengelolaannya memprihatinkan. Kualitas yang rendah dan kurangnya variasi hasil kerajinan merupakan kendala utama dalam mengembangkan pasar. Produk kerajinan yang kurang bervariasi menyebabkan konsumen merasa jenuh dengan produk tersebut. Pemberdayaan
perajin
dilakukan
dengan
memberi
penyuluhan
tentang
pengembangan kualitas dan variasi hasil kerajinan. Kemudian, pemerintah membantu distribusi dan pemasaran produk tersebut. Apabila belum terdapat mekanisme pemasaran yang baik, perlu dibentuk mekanisme pemasaran yang sesuai. Pembentukan koperasi juga dapat dilakukan untuk membantu proses pemasaran produk kerajinan tersebut. Untuk bidang pariwisata, sistem ekonomi berbasis komunitas diterapkan dengan melibatkan masyarakat dalam pengelolaan tempat wisata di daerah tersebut. Contoh konkretnya adalah masyarakat di sekitar tempat wisata tersebut yang direkrut sebagai petugas keamanan, penjual karcis masuk, atau petugas kebersihan. Bagi yang ingin berdagang, pemerintah harus memberi ruang gerak bagi mereka. Selain itu, masyarakat di sekitar tempat wisata juga dapat dibina untuk membuat berbagai macam souvenir untuk dijual. Dengan masyarakat sekitar dalam pengelolaan tempat wisata, selain masyarakat tertolong secara
xxvii
ekonomi, diharapka mereka mempunyai rasa memiliki terhadap tempat wisata tersebut sehingga ikut menjaga kelestariannya. Sistem ekonomi berbasis komunitas juga dapat diterapkan melalui pembinaan industri rumah tangga (home industry). Industri kecil yang dibangun tetap harus memperhatikan potensi daerah setempat. Hal ini bertujuan untuk menjamin kelangsungan hidup industri tersebut, terutama untuk menjamin ketersediaan bahan baku. Sebagai contoh, untuk membuat sentra industri kecil kerupuk udang tentu harus dipilih daerah yang dekat dengan sumber udang. Daerah tersebut mungkin daerah di dekat perkampungan nelayan atau di sekitar tambak udang. Aspek pemasaran juga harus dipertimbangkan. Untuk dapat memperlancar proses pemasaran, daerah tersebut harus mempunyai akses yang bagus terhadap pasar, misalnya tidak jauh dari perkotaan.
D. Langkah-Langkah Penerapan Ekonomi Berbasis Komunitas (CommunityBased Economics) Penerapan ekonomi berbasis komunitas harus didahului dengan studi yang mendalam. Studi mengenai kondisi sosial, ekonomi, demografi, dan geografi daerah setempat mutlak harus dilakukan sebelum menerapkan sistem ekonomi berbasis komunitas. Hasil studi tersebut kemudian dianalisis untuk menentukan potensi yang cocok untuk dikembangkan di daerah tersebut. Ananisis hasil studi dilakukan dengan analisis SWOT (Strength, Weakness, Opportunity, Threatment). Hasil analisis SWOT juga berfungsi sebagai dasar dalam menyusun strategi pengembangan. Tahapan selanjutnya adalah melakukan pembinaan terhadap masyarakat dan mendampingi mereka dalam memulai dan menjalankan usahanya. Evaluasi dilakukan setelah usaha berjalan kurang lebih selama satu tahun. Hasil evaluasi berguna untuk menyusun strategi pengembangan selanjutnya. Secara umum,
langkah-langkah
penerapan
ekonomi
berbasis
komunitas
dapat
digambarkan dengan diagram alir sebagai berikut.
xxviii
Studi sosial, ekonomi, demografi, dan geografi
Analisis SWOT
Penentuan potensi yang cocok
Penyusunan strategi pengembangan
Pembinaan masyarakat
Pendampingan usaha
evaluasi
Gambar 4.1 : Diagram alir penerapan sistem ekonomi berbasis komunitas
xxix
Tahapan-tahapan di atas merupakan gambaran umum dari langkah-langkah yang harus ditempuh dalam menerapkan sistem ekonomi berbasis komunitas. Uraian mengenai langkah-langkah di atas dapat di jabarkan sebagai berikut : 1.Studi kondisi sosial, ekonomi, demografi, dan geografi setempat. Studi mengenai kondisi sosial, ekonomi, demografi, dan geografi setempat merupakan studi pendahuluan sebelum menerapkan sistem ekonomi berbasis komunitas. Tujuan studi ini adalah untuk mengetahui secara umum kondisi masyarakat setempat. Kondisi-kondisi secara umum yang perlu diketahui disajikan dalam tabel berikut : Tabel 4.1 : Tabel studi kondisi sosial, ekonomi, demografi, dan geografi No 1.
Kondisi umum Sosial
Kondisi yang perlu diketahui • Sistem kekerabatan • Tingkat kesejahteraan masyarakat • Tingkat melek huruf • Kondisi kesehatan masyarakat • Kondisi
fasilitas-fasilitas
penunjang
(puskesmas, tempat ibadah, sekolah) 2.
Ekonomi
• Kegiatan perekonomian utama penduduk setempat • Mata
pencaharian
utama
penduduk
setempat • Hasil bumi setempat • Akses ekonomi daerah setempat
xxx
3.
Demografi
• Jumlah penduduk • Distribusi penduduk (anak-anak, dewasa, tua, laki-laki, wanita) • Tingkat pengangguran • Jumlah angkatan kerja
4.
Geografi
• Letak geografis • Luas wilayah • Kondisi geografis (kondisi tanah, iklim, curah hujan)
2.Analisis SWOT. Analisis SWOT adalah metode analisis yang umum digunakan sebagai dasar untuk menentukan kebijakan dalam manajemen. SWOT merupakan singkatan dari strength, weakness, opportunity, and threatment. Sesuai dengan artinya, analisis SWOT berfungsi untuk mengetahui kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman pada objek yang dianalisis. Analisis dilakukan dengan mengacu pada data-data yang diperoleh di lapangan. Hasil analisis SWOT kemudian disajikan dalam bentuk tabel untuk memudahkan pengambilan keputusan selanjutnya. Berikut ini merupakan contoh analisis SWOT dari data yang telah ada. Gambaran umum: Desa Donorati merupakan sebuah desa terpencil yang terletak di Kecamatan Purworejo, Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah. Desa ini terletak di lereng perbukitan. Pada tahun 2005, jumlah penduduknya mencapai 1024 jiwa dengan rincian 492 laki-laki dan 532 wanita. Penduduk berusia di atas 17 tahun sebanyak 743 jiwa. Sebagian mata pencaharian penduduk adalah petani dan buruh. Luas lahan pertanian terbatas dan mengandalkan air hujan untuk mengairi sawah (sawah tadah hujan). Jumlah remaja yang tinggal di desa sangat sedikit karena sebagian besar bekerja di kota-kota besar. Sebagian besar kaum
xxxi
ibu hanya berperan sebagai ibu rumah tangga. Hanya ada beberapa yang berdagang atau menjadi buruh bangunan. Hasil analisis SWOT : Tabel 4.2 : Contoh hasil analisis SWOT No 1.
Komponen SWOT Strength / kekuatan
Rincian • Banyak tersedia tenaga kerja • Banyak terdapat daerah hutan yang ditumbuhi pepohonan
2.
Weakness / kelemahan
• Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) penduduk rendah
3.
Opportunity / peluang
• Bagaimana memberdayakan kaum ibu dan kaum pengangguran agar dapat produktif secara ekonomi
4.
Threatment / ancaman
• Daerah rawan bencana tanah longsor
3.Penentuan potensi yang cocok untuk dikembangkan di daerah tersebut. Dengan melihat hasil studi pendahuluan dan analisis SWOT, potensi sekiranyan dapat dikembangkan untuk membantu perekonomian masyarakat dapat diketahui. Potensi yang dapat dikembangkan meliputi potensi Sumber Daya Alam (SDA) dan Sumber Daya Manusia (SDM). Potensi SDA dapat berupa tanah yang subur, hasil bumi, dan kondisi yang sesuai untuk mengembangkan suatu usaha. Sementara itu, potensi SDM dapat berupa keterampilan, etos kerja, dan kekerabatan masyarakat setempat. Contoh untuk Desa Donorati di atas, potensi yang cocok untuk dikembangkan adalah yang dapat melibatkan kaum wanita untuk mengelolanya. Dalam hal ini BMT Binamas Purworejo melihat potensi untuk mengembangkan ternak kambing. Kambing tersebut sebagian besar dirawat oleh kaum ibu setelah mereka selesai mengerjakan tugas-tugas rumah tangga mereka.
xxxii
4.Penyusunan strategi pengembangan sistem ekonomi berbasis komunitas. Penyusunan strategi pengembangan sistem ekonomi berbasis komunitas juga
berdasar
pada
hasil
analisis
SWOT.
Strategi
disusun
dengan
mempertimbangkan dan mengombinasikan kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman yang ada. Cara paling efektif untuk menyusun strategi pengembangan adalah dengan menggunakan matriks strategi seperti gambar berikut : Tabel 4.3 : Matriks strategi pengembangan potensi Kekuatan
Kelemahan
Peluang
Strategi
Strategi
Ancaman
Strategi
Strategi
Matriks di atas memperlihatkan bahwa setiap strategi harus disusun dengan mengombinasikan dua komponen SWOT. Kombinasi keempat komponen SWOT tersebut adalah kekuatan-peluang, kekuatan ancaman, kelemahan peluang, dan kelemahan-ancaman. 5.Pembinaan dan penyuluhan pada masyarakat Sistem ekonomi berbasis komunitas menghendaki agar masyarakat dapat mandiri secara ekonomi dengan mengolah potensi pada diri mereka atau di sekitar mereka. Potensi yang harus dikembangkan adalah potensi yang telah diketahui dari hasil analisis SWOT. Prinsip dasar sistem ekonomi berbasis komunitas adalah memberi kail dan umpan bukan memberi ikan. Tempat untuk memancingnya adalah tersedia di sekitar mereka. Pembinaan dan penyuluhan bertujuan untuk memberi tambahan bekal bagi masyarakat sebelum mereka mengolah potensinya. Penyuluhan sebaiknya dilakukan dalam kelompok-kelompok kecil agar materi yang disampaikan dapat diterima dengan baik. Setiap selesai penyampaian suatu materi, hendaknya dilanjutkan dengan diskusi kelompok. Diskusi perlu dilakuakan secara intensif
xxxiii
sebagai ajang tukar pikiran antan sesama peserta maupun antara peserta dengan pemateri. Materi pelatihan sebaiknya juga diisi dengan cara-cara pembukuan sederhana sehingga peserta diharapkan dapat memahami dan membuat sistem pembukuan sederhana pada usahanya. Pembukuan sederhana ini berfungsi untuk mengetahui perkembangan usaha yang sedang dijalankan. Selain itu, pembukuan juga diperlukan untuk proses evaluasi. 6.Pendampingan usaha Pendampingan usaha penting dilakukan agar usaha yang dijalankan sesuai dengan rencana yang telah disusun. Pendampingan yang dilakukan meliputi pendampingan proses produksi, manajemen, serta proses pemasaran. Pada awal pelaksanaan usaha, pendampingan perlu dilaksanakan secara intensif. Intensitas pendampingan dikurangi secara berangsur-angsur seiring dengan meningkatnya tingkat pengetahuan dan pengalaman masyarakat. Pendampingan dilakukan sampai masyarakat dapat berusaha secara mandiri. 7.Evaluasi. Setiap tindakan yang terencana memerlukan evaluasi untuk mengetahui sejauh mana keberhasilan usaha tersebut. Evaluasi rutin harus dilakukan untuk mengetahui perkembangan penerapan sistem ekonomi berbasis komunitas. Evaluasi dapat dilakukan secara mingguan atau bulanan. Hasil evaluasi diggunakan sebagai dasar untuk mengambil keputusan selanjutnya. Hasil evaluasi yang .menunjukkan perkembangan positif berarti sistem yang diterapkan sudah sesuai dengan kondisi masyarakat setempat. Jika evaluasi belum menunjukkan hasil yang maksimal, sistem ekonomi berbasis komunitas yang diterapkan perlu dikaji ulang dan diperbaiki pelaksanaannya.
xxxiv
BAB V PENUTUP
A. Kesimpulan Dari uraian pada pembahasan di atas, penulis menyimpulkan hal-hal berikut : 1. Penerapan sistem ekonomi berbasis komunitas mempunyai konstribusi besar dalam mengentaskan kemiskinan masyarakat, yaitu dapat meningkatkan kemandirian ekonomi masyarakat dan mengurangi laju urbanisasi dari desa ke kota. 2. Keunggulan sistem ekonomi berbasis komunitas adalah memberi bekal keterampilan hidup pada masyarakat miskin sehingga mereka dapat mandiri secara ekonomi. 3. Penerapan sistem ekonomi berbasis komunitas di Indonesia dapat dilakukan pada berbagai bidang yaitu bidang pertanian, peternakan, kerajinan, pariwisata, dan industri rumah tangga. 4. Penerapan sistem ekonomi berbasis komunitas melalui beberapa langkah, yaitu studi sosial, ekonomi, demografi, dan geografi, analisis SWOT, penentuan potensi yang cocok, penyusunan strategi pengembangan, pembinaan masyarakat, pendampingan usaha, dan evaluasi.
B. Saran 1. Usaha pengentasan kemiskinan dan pemberdayaan masyarakat di Indonesia hendaknya dilakukan secara lebih intensif dengan melibatkan pemerintah, LSM, dan masyarakat umum. 2. Pemerintah hendaknya mengadopsi sistem ekonomi berbasis komunitas sebagai metode pengentasan kemiskinan dan pemberdayaan masyarakat di Indonesia.
xxxv
xxxvi
