PENERAPAN PSAK NO. 45 PADA RUMAH SAKIT BERSTATUS BADAN LAYANAN UMUM
(Studi Kasus Pada RSUD dr. H. Slamer Martodirdjo Pamekasan)
Fahitah Mahmud, Agus Sugiono Fakultas Ekonomi Universitas Islam Madura Email:
[email protected]
ABSTRACT The new paradigm of financial management to contain at least three state financial management principles, namely: results orientation, professionalism, and accountability-transparency. Government issued Government Regulation (PP) No. 23 of 2005 on the Financial Management of the accounting and financial reporting requires BLU conducted in accordance with Financial Accounting Standards issued by the association of Indonesian accounting profession. Based on the common characteristics of the BLU, then the appropriate accounting standard, Statement of Financial Accounting Standards (PSAK) No. 45 on Financial Reporting for Nonprofit Organizations. Are PSAK No. 45 can be applied in full to the financial statements of BLU ? The research method used was a qualitative descriptive study to determine the comparative object BLU Financial Reporting dr. H. Slamet Martodirdjo Pamekasan with PSAK No. 45, Accounting Guidelines for Government Hospital, and the Guidelines for Preparing a Business Plan and Budget to implement the research process according to Emory and Cooper (1996). The results of the qualitative analysis showed no significant differences for the 8 indicators are used. In the statement of financial position dr. H. Slamet Martodirdjo Pamekasan there are only a few differences in naming, simpler and tailored to the needs. To report the same activity with PSAK No. 45 and the Accounting and Financial Reporting Guidelines for Public Service Board and the Business Plan and Budget Hospitals Public Service Board. Statement of Cash Flows dr. H. Slamet Martodirdjo Pamekasan same with PSAK No. 45 and the Accounting and Financial Reporting Guidelines for Public Service Board. While the Business Plan and Budget Hospitals Public Service Board there are only difference in the name and additional information such as the increase in cash, cash and cash equivalents at the beginning, and the beginning cash balance amount so PSAK No. 45 can be applied in full to the financial statements BLU particular hospital. Key words: Financial Statements of the Public Service Board, PSAK No. 45, Non-Profit Organizations
PENDAHULUAN Latar Belakang Paradigma baru pengelolaan keuangan negara sesuai dengan paket peraturan perundang-undangan di bidang keuangan negara meliputi Undang- Undang No. 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-Undang
Negara dan Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum setidaknya mengandung tiga kaidah manajemen keuangan negara, yaitu: orientasi pada hasil, profesionalitas, dan akuntabilitas - transparansi. Yang semuamya itu bertujuan untuk meningkatkan pelayanan
Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan |1 |
publik oleh pemerintah. Paradigma ini dimaksudkan untuk memangkas ketidakefisienan. Rumah sakit sebagai salah satu jenis Badan Layanan Umum merupakan ujung tombak dalam pembangunan kesehatan masyarakat. Namun, tidak sedikit keluhan selama ini diarahkan pada kualitas pelayanan rumah sakit yang dinilai masih rendah. Perkembangan pengelolaan rumah sakit, baik dari aspek manajemen maupun operasional sangat dipengaruhi oleh berbagai tuntutan dari lingkungan, yaitu antara lain bahwa rumah sakit dituntut untuk memberikan pelayanan kesehatan yang bermutu, dan biaya pelayanan kesehatan terkendali sehingga akan berujung pada kepuasan pasien. Tuntutan lainnya adalah pengendalian biaya. Pengendalian biaya merupakan masalah yang kompleks karena dipengaruhi oleh berbagai pihak yaitu mekanisme pasar, tindakan ekonomis, sumber daya manusia yang dimiliki (profesionalitas) dan yang tidak kalah penting adalah perkembangan teknologi dari rumah sakit itu sendiri. Rumah sakit pemerintah yang terdapat di tingkat pusat dan daerah tidak lepas dari pengaruh perkembangan tuntutan tersebut. Dipandang dari segmentasi kelompok masyarakat, secara umum rumah sakit pemerintah merupakan layanan jasa yang menyediakan untuk kalangan menengah ke bawah, sedangkan rumah sakit swasta melayani masyarakat kelas menengah ke atas. Biaya kesehatan cenderung terus meningkat, dan rumah sakit dituntut untuk secara mandiri mengatasi masalah tersebut. Peningkatan biaya kesehatan menyebabkan fenomena tersendiri bagi rumah sakit pemerintahan karena rumah sakit pemerintah memiliki segmen layanan kesehatan untuk kalangan menengah ke bawah. Akibatnya rumah sakit pemerintah diharapkan menjadi rumah sakit yang murah dan bermutu. |2 | Vol. 2 No. 2 Desember 2014
Bermula dari tujuan peningkatan pelayanan publik diperlukan pengaturan yang spesifik mengenai unit pemerintahan yang melakukan pelayanan kepada masyarakat yang saat ini bentuk dan modelnya beraneka macam. Tujuan dibentuknya BLU adalah sebagaimana yang diamanatkan dalam Pasal 68 ayat (1) UU No. 1 Tahun 2004, yang menyebutkan bahwa “Badan Layanan Umum dibentuk untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa”. Kemudian ditegaskan kembali dalam PP No. 23 Tahun 2005 sebagai peraturan pelaksanaan dari Pasal 69 ayat (7) UU No. 1 Tahun 2004, yang menyebutkan bahwa BLU bertujuan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa dengan memberikan fleksibilitas dalam pengelolaan keuangan berdasarkan prinsip ekonomi dan produktivitas, dan penerapan praktek bisnis yang sehat. Karakteristik organisasi nirlaba berbeda dengan organisasi bisnis. Perbedaan utama yang mendasar terletak pada cara organisasi nirlaba memperoleh sumber daya dibutuhkan untuk melakukan berbagai aktivitas operasinya. Organisasi nirlaba memperoleh sumber daya dari sumbangan para anggota dan para penyumbang lain yang tidak mengharapkan imbalan apapun dari organisasi tersebut. Sebagai akibat dari karakteristik tersebut, dalam organisasi nirlaba timbul transaksi tertentu yang jarang atau bahkan tidak pernah terjadi dalam organisasi bisnis misalnya penerimaan sumbangan. Namun demikian dalam praktik organisasi nirlaba sering tampil dalam berbagai bentuk sehingga seringkali sulit dibedakan dengan organisasi bisnis pada umumnya. Pada beberapa organisasi nirlaba meskipun tidak ada kepemilikan, organisasi nirlaba
tersebut mendanai kebutuhan modalnya dari utang dan kebutuhan operasinya dari pendapatan atas jasa yang diberikan kepada publik. Akibatnya, pengukuran jumlah aset, dan kepastian aliran pemasukan kas menjadi ukuran kinerja penting bagi para pengguna laporan keuangan organisasi tersebut, seperti kreditur dan pemasok dana lainnya. Organisasi semacam ini memiliki karakteristik yang tidak jauh berbeda dengan bisnis pada umunya. Menurut PP No. 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan BLU pasal 26 ayat (2) yang berbunyi “Akuntansi dan laporan keuangan BLU diselenggarakan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan yang diterbitkan oleh asosiasi profesi akuntansi Indonesia” Maka standar akuntansi yang digunakan dalam penyusunan laporan keuangan rumah sakit adalah Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 45 tentang Pelaporan Keuangan Organisasi Nirlaba. Standar pelaporan dibuat dengan tujuan agar laporan keuangan organisasi nirlaba dapat lebih mudah dipahami, memiliki relevansi dan memiliki daya banding yang tinggi. Laporan keuangan organisasi nirlaba meliputi Laporan Posisi Keuangan, Laporan Aktivitas, Laporan Arus Kas dan Catatan atas Laporan Keuangan. Pada saat ini hampir seluruh rumah sakit di Indonesia masih belum menerapkan Laporan Keuangan yang sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan Murni dan umumnya hanya mengkonversi dari Laporan Keuangan berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintahan ke Laporan Keuangan yang sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan.
Rumusan Masalah Penyajian laporan keuangan Badan Layanan Umum bertujuan agar diperoleh transparansi, peningkatan kinerja, mudah dipahami, memiliki relevansi, dan daya banding |3 | Vol. 2 No. 2 Desember 2014
yang tinggi. Berdasarkan hal tersebut, Laporan keuangan harus disajikan dengan benar sesuai dengan standar pelaporan yang berlaku. Dalam hal ini mengacu pada PSAK yang diterbitkan asosiasi profesi akuntansi Indonesia, tetapi di dalam PSAK belum ada yg mengatur secara spesifik mengenai Pelaporan Keuangan RS BLU, tetapi jika dilihat dari karakteristik BLU yang dijelaskan di atas, maka PSAK yang sesuai adalah PSAK No. 45 tentang Pelaporan Keuangan Organisasi Nirlaba. Namun ada pernyataan yang menyatakan bahwa ini tidak berlaku bagi lembaga pemerintah, departemen dan unit-unit sejenis lainnya. Terkait dengan hal tersebut, perumusan masalah yang timbul adalah Bagaimana penerapan PSAK No.45 pada Laporan keuangan RSUD dr. H. Slamet Martodirdjo Pamekasan.
Tujuan Penelitian Dalam penelitian ini pembahasannya diarahkan untuk dapat menjawab permasalahan yang ada, yaitu Mengetahui bagaimana penyusunan laporan keuangan pada RSUD dr. H. Slamet Martodirdjo Pamekasan dengan mengacu pada ketentuan PSAK No. 45 dan ketentuan mengenai Badan Layanan Umum.
TINJAUAN PUSTAKA Organisasi Nirlaba Organisasi nirlaba sering juga disebut dengan istilah organisasi non profit atau organisasi non bisnis. Organisasi nirlaba adalah suatu organisasi yang bukan bertujuan mencari laba, umumnya memberikan jasa kepada masyarakat, dan keuntungan yang diperoleh organisasi nirlaba tidak dibagikan, tetapi dikembalikan kepada organisasi untuk peningkatan mutu atas jasa yang diberikan. Dalam PSAK No. 45 dikatakan bahwa sebuah organisasi nirlaba harus memenuhi
karakteristik yaitu Sumber daya entitas berasal dari para penyumbang yang tidak mengharapkan pembayaran kembali atau manfaat ekonomi yang sebanding dengan jumlah sumber daya yang diberikan, menghasilkan barang dan/atau jasa tanpa bertujuan memupuk laba, dan kalau suatu entitas menghasilkan laba, maka jumlahnya tidak pernah dibagikan kepada para pendiri atau pemilik entitas tersebut, tidak ada kepemilikan seperti lazimnya pada organisasi bisnis, dalam arti bahwa kepemilikan dalam organisasi nirlaba tidak dapat dijual, dialihkan, atau ditebus kembali, atau kepemilikan tersebut tidak mencerminkan proporsi pembagian sumber daya entitas pada saat likuidasi atau pembubaran entitas. Menurut Kotler, (2003:23), organisasi nirlaba dapat diklasifikasikan sebagai badan pemerintahan yang dibentuk dengan undangundang dan diberi wewenang untuk memberi pelayanan dan memungut pajak, organisasi nonprofit swasta atau sektor independen yang biasanya beroperasi sebagai organisasi bebas pajak, tetapi diorganisir di luar wewenang pemerintah dan perundang-undangan. Dalam PSAK No. 45 dikatakan bahwa tujuan utama laporan keuangan organisasi nirlaba adalah menyediakan informasi yang relevan untuk memenuhi kepentingan para penyumbang, anggota organisasi, kreditur, dan pihak lain yang menyediakan sumber daya bagi organisasi nirlaba.
Standar Akuntansi Keuangan Akuntansi Keuangan di Indonesia disusun oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan yaitu IAI. Indonesia juga telah memiliki Kerangka Dasar Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan yang merupakan konsep yang mendasari penyusunan dan penyajian laporan keuangan bagi para pemakai eksternal. Jika terdapat pertentangan antara kerangka |4 | Vol. 2 No. 2 Desember 2014
dasar dan Standar Akuntansi Keuangan maka ketentuan Standar Akuntansi Keuangan yang harus diunggulkan relatif terhadap kerangka dasar ini. Secara garis besar ada empat hal pokok yang diatur dalam Standar Akuntansi Keuangan yaitu: 1. Pengakuan unsur laporan keuangan Pengakuan merupakan proses pembentukan suatu pos yang memenuhi definisi unsur serta kriteria pengakuan yang dikemukakan dalam neraca atau laba rugi. Pengakuan dilakukan dengan menyatakan pos tersebut dengan kata-kata maupun dalam jumlah uang dan mencantumkannya ke dalam neraca atau laporan laba rugi. Pos yang memenuhi definisi suatu unsur diakui jika: a. Ada kemungkinan bahwa manfaat ekonomi yang berkaitan dengan pos tersebut akan mengalir dari atau ke dalam perusahaan. b. Pos tersebut mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal. 2. Definisi elemen dan pos laporan keuangan 3. Pengukuran unsur laporan keuangan Pengukuran adalah proses penetapan jumlah uang untuk mengetahui setiap laporan keuangan dalam neraca dan laporan keuangan laba rugi. Proses ini menyangkut dasar pemilihan tertentu. 4. Pengungkapan atau penyajian informasi keuangan dalam laporan keuangan
Sta ndar Akuntansi Keuangan Organisasi Nirlaba PSAK No. 45 merupakan standar khusus untuk organisasi nirlaba. Karakteristik organisasi nirlaba sangat berbeda dengan organisasi bisnis yang berorientasi untuk memperoleh laba. Perbedaan terletak pada cara
organisasi memperoleh sumber daya yang dibutuhkan untuk melakukan berbagai aktivitas operasionalnya. Organisasi memperoleh sumber daya dari sumbangan para anggota dan penyumbang lain yang tidak mengharapkan imbalan apapun dari organisasi yang bersangkutan. Berikut ini adalah pengertian-pengertian menurut PSAK No. 45: a. Tujuan Laporan Keuangan Secara rinci, tujuan laporan keuangan termasuk catatan atas laporan keuangan adalah untuk menyajikan informasi mengenai: a) Jumlah dan sifat aktiva, kewajiban, dan aktiva bersih suatu organisasi. b) Pengaruh transaksi, peristiwa, dan situasi lainnya yang mengubah nilai dan sifat aktiva bersih. c) Jenis dan jumlah arus masuk dan arus keluar sumber daya dalam suatu periode dan hubungan antara keduanya. d) Cara suatu organisasi mendapatkan dan membelanjakan kas, memperoleh pinjaman dan melunasi pinjaman, dan faktor lainnya yang berpengaruh pada likuiditasnya. e) Usaha jasa suatu organisasi. b. Unsur-Unsur Laporan Keuangan Nirlaba Laporan keuangan organisasi nirlaba menurut PSAK No. 45 meliputi: 1) Laporan posisi keuangan pada akhir periode laporan Tujuan laporan posisi keuangan adalah untuk menyediakan informasi mengenai aktiva, kewajiban dan aktiva bersih, serta mengetahui hubungan di antara unsur-unsur tersebut pada waktu tertentu. Laporan posisi keuangan, termasuk catatan atas laporan keuangan, menyediakan informasi yang relevan mengenai likuiditas, fleksibilitas keuangan, dan hubungan anta-
ra aktiva dan kewajiban. Informasi tersebut umumnya disajikan dalam pengumpulan aktiva dan kewajiban yang memiliki aktivitas serupa dalam suatu kelompok yang relatif homogen. 2) Laporan Aktivitas Laporan aktivitas menyajikan jumlah perubahan aktiva bersih terikat permanen, terikat temporer dan tidak terikat dalam suatu periode. Tujuan utama laporan aktivitas adalah menyediakan informasi mengenai pengaruh transaksi dan peristiwa lain yang mengubah jumlah dan sifat aktiva bersih, hubungan antar transaksi dan peristiwa lain, dan bagaimana penggunaan sumber daya dalam pelaksanaan berbagai program atau jasa. 3) Laporan arus kas untuk satu periode laporan Tujuan umum laporan arus kas adalah menyajikan informasi mengenai penerimaan dan pengeluaran kas dalam suatu periode. Laporan ini digunakan sebagai dasar untuk menilai kemampuan perusahaan dalam menggunakan arus tersebut. Penilaian atas kemampuan menghasilkan kas dikaitkan dengan aktivitas yang dijalankan perusahaan, yaitu aktivitas operasi, investasi, dan pendanaan.
Pengertian Badan Layanan Umum Sesuai dengan Pasal 1 Butir 23 UU No.1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara disebutkan: “Badan Layanan Umum adalah instansi di lingkungan pemerintah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/ atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan menVol. 2 No. 2 Desember 2014 |5 |
cari keuntungan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas”. Secara spesifik karakteristik organisasi yang merupakan Badan Layanan Umum, yaitu: 1.
Berkedudukan sebagai lembaga pemerintah yang tidak dipisahkan dari kekayaan Negara.
2.
Menghasilkan barang dan/atau jasa yang diperlukan masyarakat.
3.
Tidak mengutamakan pencarian laba.
4.
Dikelola secara otonom dengan prinsip efisiensi dan produktivitas ala korporasi.
5.
Rencana kerja, anggaran dan pertanggungjawabannya dikonsolidasikan pada instansi induk.
6.
Penerimaan baik pendapatan maupun sumbangan dapat digunakan secara langsung.
7.
Pegawai dapat terdiri dari pegawai negeri sipil dan bukan pegawai negeri sipil.
8.
BLU bukan subyek pajak.
Pedoman Akuntansi Badan Layanan Umum Dalam pelaksanaan pengembangan dan penerapan sistem akuntansi Badan Layanan Umum yang mengacu pada standar akuntansi yang berlaku sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum yang kemudian disempurnakan dengan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Lasyanan Umum, perlu diatur ketentuan mengenai pedoman akuntansi dan pelaporan keuangan Badan Layanan Umum. Berdasar pertimbangan hal inilah Menteri Keuangan Republik Indonesia menetapkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 76/PMK.05/2008 tentang Pedoman Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Badan Layanan Umum dan Menteri Dalam Negeri |6 | Vol. 2 No. 2 Desember 2014
Mengeluarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah. Sedangkan Menteri Kesehatan meneluarkan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1164/MENKES/SK/X/2007 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Bisnis dan Anggaran Rumah Sakit Badan Layanan Umum.
Rumah Sakit Pemerintah Berstatus Badan Layanan Umum Istilah Badan Layanan Umum muncul setelah ditetapkannya Undang- Undang no 1 tahun 2004 tentang perbendaharaan Negara yang ditetapkan sesuai dengan semangat reformasi dan otonomi daerah. Misi refomasi keuangan ditujukan pada akuntabilitas dan transparansi keuangan yang professional. Dengan penetapan rumah sakit pemerintah menjadi Badan Layanan Umum diharapkan dapat meningkatkan akuntabilitas dan transparansi. Sebagai tahap awal, pemerintah menetapkan 13 rumah sakit yang statusnya perusahaan jawatan (Perjan) menjadi BLU. Yaitu enam rumah sakit di Jakarta (RSCM, RS Persahabatan, RS Jantung dan Pembuluh Darah Harapan Kita, RS Kanker Dharmais, dan masing-masing satu rumah sakit di Bandung (RS Dr Hasan Sadikin), di Pamekasan (RS Dr Kariadi), di Yogyakarta (RS Dr Sarjito), di Denpasar (RS Sanglah), di Makassar (RS Dr Wahidin Sudirohusodo) di Padang (RS Dr M Djamil), dan RS Dr Mohammad Hoesin di Palembang. Saat ini sebagian besar rumah sakit pemerintah pengelolaannya sudah dalam bentuk BLU. Begitu juga dengan RSUD dr. H. Slamet Martodirdjo Pamekasan yang sekarang telah menjadi Badan Layanan Umum (BLU) sesuai dengan SK Bupati Pamekasan Nomor: 188/401/ 441.131./2010 tanggal 29 Desember 2010.
METODE PENELITIAN Jenis dan Sumber Data Menurut Indriarto dan Supomo (2002: 145), pada dasarnya data yang digunakan dalam penelitian ada dua, yaitu: 1.
Data Subjek (Self Report Data) Data subjek adalah jenis data penelitian yang berupa opini, sikap, pengalaman, karakteristik dan seseorang atau sekelompok orang yang menjadi subjek penelitian (responden). Dengan demikian data subjek merupakan data penelitian yang diberikan oleh responden dalam hal ini bagian keuangan dan akuntansi.
2.
Data Dokumenter (Dokumen Data) Data dokumenter adalah jenis data penelitian yang antara lain berupa faktur, jurnal, surat-surat, notulen hasil rapat, memo ataupun dalam bentuk laporan program laporan keuangan. Dalam penelitian ini data dokumenter yang digunakan adalah laporan keuangan RSUD dr. H. Slamet Martodirdjo Pamekasan tahun 2013, dan laporan evaluasi kinerja RSUD dr. H. Slamet Martodirdjo Pamekasan tahun 2013.
Metode Pengumpulan Data Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah: 1. Metode Wawancara Metode pengumpulan data yang dilakukan untuk mendapatkan informasi secara langsung dengan mengungkapkan pertanyaan kepada informan. Wawancara ini bersifat tidak terstruktur dan dilakukan kepada pihak manajemen Rumah Sakit Umum Daerah Kota Pamekasan, khususnya dengan bagian Pengembangan dan Informasi, dan Bagian Keuangan. Metode
ini digunakan dalam rangka mendapatkan data primer berupa struktur organisasi, aktivitas operasional yang sering terjadi gambaran umum dan kondisi keuangan RSUD dr. H. Slamet Martodirdjo Pamekasan pada umumnya. 2. Studi Pustaka Studi pustaka sebagai bagian dari langkah studi eksploratif yang digunakan yang merupakan suatu metode pengumpulan data dengan mencari informasi-informasi yang dibutuhkan melalui dokumen-dokumen, buku-buku, majalah atau sumber data tertulis lainnya baik yang berupa teori, laporan penelitian atau penemuan sebelumnya (findings) yang berhubungan dengan proses akuntansi Badan Layanan Umum. Metode ini digunakan untuk memperoleh data berupa sejarah perusahaan, bidang usaha perusahaan, termasuk juga laporan kinerja RSUD dr. H. Slamet Martodirdjo Pamekasan tahun 2013.
Metode Analisis Data Metode yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah penulisan yang bersifat deskriptif kualitatif dengan tujuan untuk memberikan gambaran yang mendetail tentang latar belakang, sifat-sifat serta karakteristikkarakteristik yang khas dari subjek yang diteliti. Maxfield (2002:153) mengatakan bahwa penelitian deskriptif yang bersifat kualitatif adalah penelitian tentang status subjek penelitian yang berkenaan dengan suatu fase yang spesifik atau khas dari keseluruhan personalita. Penelitian ini mengevaluasi laporan keuangan tahunan RSUD dr. H. Slamet Martodirdjo Pamekasan sebagai Badan Layanan Umum diawali dengan analisis komparatif terhadap objek penelitian dengan konsep pembanding dalam hal kebijakan akuntansi maupun penyaVol. 2 No. 2 Desember 2014 |7 |
jian laporan keuangan, kemudian mencoba menyesuaikan dan mengkombinasikan empat unsur, yaitu PSAK No. 45 tentang Pelaporan Keuangan Organisasi Nirlaba, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 76/PMK.05/2008 tentang Pedoman Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Badan Layanan Umum, Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1164/MENKES/ SK/X/2007 tentang Penyusunan Rencana Bisnis dan Anggaran Rumah Sakit Badan Layanan Umum dan Laporan Keuangan RSUD dr. H. Slamet Martodirdjo Pamekasan tahun 2013. Langkah-langkah yang perlu dilakukan dalam prosedur ini adalah mengidentifikasi format pelaporan yang digunakan, mengidentifikasi klasisikasi aktiva dan kewajiban, mengidentifikasi pengklasifikasian aktiva bersih terikat atau tidak terikat, mengidentifikasi perubahan kelompok aktiva bersih, kemudian mengidentifikasi perlakuan terhadap pendapatan dan beban serta mengidentifikasi perlakuan terhadap keuntungan ataupun kerugian. Setelah itu mengidentifikasi pengungkapan terhadap informasi pendapatan dan beban dilanjutkan dengan mengidentifikasi pengungkapan terhadap informasi pemberian jasa. Yang terakhir adalah mengidentifikasi klasifikasi penerimaan dan pengeluaran kas. Pada penelitian ini dilakukan pembandingan apakah format laporan keuangan telah disajikan sesuai dengan PSAK 45 atau masih perlu dilakukan penyesuaian. Apabila penyajian laporan keuangan telah sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam PSAK No. 45 maka penyajian akun tersebut dikatakan benar. Apabila penyajian laporan keuangan belum sesuai dengan ketentuan- ketentuan dalam PSAK No. 45 maka penyajian akun tersebut dikatakan salah dan perlu dilakukan penyesuaian. Untuk lebih jelasnya proses penelitian akan digambarkan sesuai dengan bagan |8 | Vol. 2 No. 2 Desember 2014
berikut ini.
Gambar 1 Alur Proses Penelitian
ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN Gambaran Umum RSUD dr. H. Slamet Martodirjo Pamekasan RSUD dr. H. Slamet Martodirdjo Pamekasan beroperasi sejak tahun 1973 dengan nama Rumah Sakit Umum Daerah Pamekasan yang bertempat ditengah kota Pamekasan tepatnya di Jalan Kesehatan No. 3–5 Pamekasan. Namun dalam perkembangannya Rumah Sakit Umum Daerah Pamekasan dengan Surat Keputusan Menteri Kesehatan RI No 51 / Menkes / SK / II / 1979 tertanggal 22 Februari 1979 ditetapkan RSUD Pamekasan menjadi Rumah Sakit Type C. Kemudian pada tanggal 6 Februari 2006 dengan Keputusan Menteri Kesehatan RI No. 1673 / Menkes / Per / XII / 2005 / Rumah Sakit
Umum daerah Pamekasan ditetapkan sebagai Rumah Sakit Type B non pendidikan yang pada saat ini telah menempati Rumah Sakit yang baru di jalan Raya Panglegur – Pamekasan. Akhirnya pada tanggal 29 Desember 2010 Rumah Sakit Umum daerah Pamekasan ditetapkan menjadi Badan Layanan Umum (BLU) sesuai dengan SK Bupati Pamekasan Nomor: 188/ 401/441.131./2010 sehingga berubah nama menjadi RSUD dr. H. Slamet Martodirdjo Pamekasan.
Analisis data kualitatif yaitu analisis yang dilakukan dengan membandingkan antara praktek yang dilakukan dengan pedoman dalam penyusunan laporan keuangan rumah sakit. Dalam melakukan analisis data kualitatif, digunakan sel analisis yang memuat indikatorindikator dari PSAK. No. 45 tentang Pelaporan Keuangan Organisasi Nirlaba, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 76/PMK.05/2008 tentang Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Badan Layanan Umum, Keputusan Menteri KeseSaat ini RSUD dr. H. Slamet Martodirdjo hatan Nomor 1164/MENKES/SK/X/2007 Pamekasan berkedudukan di Jalan Raya tentang Pedoman Penyusunan Rencana Bisnis Panglegur Pamekasan. dan Anggaran Rumah Sakit Badan Layanan Visi dari RSUD dr. H. Slamet Martodirdjo Umum dan penerapannya pada RSUD dr. H. Pamekasan yaitu Menjadi Rumah Sakit yang Slamet Martodirdjo Kabupaten Pamekasan. menyenangkan dan terdepan dalam pelayanan. Data yang digunakan dalam analisis kualitatif dapat diuraikan sebagai berikut: Adapun Misi dari RSUD dr. H. Slamet Martodirdjo Pamekasan ada 5, yaitu: 1. Memberikan pelayanan kesehatan yang cepat dan tepat, bermutu dan terjangkau. 2. Memberikan pelayanan sesuai standar profesi.
Penyusunan Laporan Keuangan RSUD dr. H. Sla met Martodirdjo Kabupaten Pamekasan dan Ketentuan Mengenai Pelaporan Keuangan BLU
Dari hasil penelitian dapat diketahui bahwa RSUD dr. H. Slamet Martodirdjo Pamekasan membuat dua laporan keuangan yaitu Laporan keuangan yang sesuai dengan SAP 4. Mengelola semua kegiatan manajerial (Standar Akuntansi Pemerintahan) dan Laporan secara professional dan transparan. Keuangan berdasarkan SAK (Standar Akun5. Meningkatkan kualitas dan kompetensi tansi Keuangan) yang sudah diaudit oleh KanSDM RS. tor Akuntan Publik. RSUD dr. H. Slamet MarSedangkan Value atau Tujuan dari RSUD todirdjo Pamekasan membuat Laporan Realidr. H. Slamet Martodirdjo Pamekasan, yaitu: sasi Anggaran dan Laporan Perubahan Ekui1. Saling mendukung walaupun berbeda pertas karena RSUD dr. H. Slamet Martodirdjo sepsi. Pamekasan masih merupakan Satuan Kerja 2. Menghargai/menghormati masing-masing Pemerintahan Daerah Kabupaten Pamekasan profesi dalam menjalankan pekerjaan. sebagai Pengguna Anggaran/Barang dengan 3. Profesional jujur dan disiplin dalam bekerja. istilah entitas akuntansi yang mempunyai 4. Melayani dengan sentuhan hati nurani. kewajiban menyelenggarakan akuntansi dan 5. Mengutamakan kepentingan pelanggan. 3. Memberikan pelayanan dengan sentuhan hati nurani.
Analisis Data dan Pembahasan Analisis Data Kualitatif Vol. 2 No. 2 Desember 2014 |9 |
menyusun laporan keuangan untuk digabung- Keuangan Badan Layanan Umum (BLU) pasal kan pada entitas pelaporan secara periodik dan 26 ayat (2) yang berbunyi “Akuntansi dan lamelakukan rekonsiliasi atas laporan keuangan. poran keuangan BLU diselenggarakan sesuai Melalui sel analisis yang telah disusun, dengan Standar Akuntansi Keuangan yang kita dapat melakukan perbandingan antara diterbitkan oleh asosiasi profesi akuntansi Inpenyajian laporan keuangan RSUD dr. H. donesia.”, BLU sebagai instansi di lingkungan Slamet Martodirdjo Pamekasan dengan keten- pemerintah yang dibentuk untuk memberikan tuan-ketentuan pemerintah yang mengatur pelayanan kepada masyarakat berupa penyetentang pelaporan keuangan rumah sakit BLU seperti Pedoman Akuntansi Rumah Sakit dan diaan barang dan/atau jasa yang tanpa mengPedoman Penyusunan Rencana Bisnis dan utamakan mencari keuntungan merupakan Anggaran. Dalam sel analisis juga disertakan organisasi pemerintah yang bersifat nirlaba. pembanding berupa ketentuan pelaporan ke- Sebagaimana sesuai dengan salah satu asas uangan organisasi nirlaba yang tertuang da- BLU yang termuat dalam pasal 3 ayat 5 Perlam PSAK No. 45. aturan Pemerintah Nomor 23 tahun 2005 yang berbunyi “BLU menyelenggarakan kegiatanSetelah dilakukan analisis dengan meng- nya tanpa mengutamakan pencarian keuntunggunakan 8 indikator, maka diperoleh hasil an”, dan salah satu sumber pendapatan BLU bahwa RSUD dr. H. Slamet Martodirdjo Pame- adalah hibah tidak terikat yang diperoleh dari kasan telah menerapkan PSAK No. 45 dan masyarakat seperti yang termuat dalam pasal BLU secara penuh. Hal ini dibuktikan dengan 14 ayat 2 dan 3 Peraturan Pemerintah Nomor tidak adanya Pos (Penyetoran)/Penarikan kas 23 tahun 2005 yang berbunyi: negara yang merupakan bagian dari pendapatan PNBP (Pendapatan Nasional Bukan 1) Pendapatan yang diperoleh dari jasa laPajak) BLU bertahap yang tidak dapat digunayanan yang diberikan kepada masyarakat kan langsung. dan hibah tidak terikat yang diperoleh dari masyarakat atau badan lain merupakan Dari 8 indikator, antara penyajian menupendapatan operasional BLU. rut RSUD dr. H. Slamet Martodirdjo Pamekasan dan PSAK No. 45 tidak terdapat per- 2) Hibah terikat yang diperoleh dari masyarakat atau badan lain merupakan penbedaan yang signifikan. Demikian pula antara dapatan yang harus diperlakukan sesuai penyajian menurut RSUD dr. H. Slamet Martodirdjo Pamekasan dengan Pedoman Akundengan peruntukan. tansi Rumah Sakit Pemerintah dan Pedoman Penyusunan Rencana Bisnis dan Anggaran Maka standar akuntansi yang mungkin tidak terdapat perbedaan signifikan. RSUD dr. digunakan dalam penyususnan laporan keH. Slamet Martodirdjo Pamekasan telah menyusun laporan keuangan sesuai dengan uangan rumah sakit pemerintah adalah PerPedoman Akuntansi Rumah Sakit Pemerintah nyataan Standar Akuntansi Keuangan No. 45 dan Pedoman Penyusunan Rencana Bisnis dan tentang Pelaporan Keuangan Organisasi Nirlaba. Standar pelaporan dibuat dengan Anggaran. tujuan agar laporan keuangan organisasi nirlaba dapat lebih mudah dipahami, memiliki relevansi, dan memiliki daya banding yang Penerapan PSAK No. 45 dalam Pelaporan tinggi. Keuangan Rumah Sakit BLU Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 tahun 2005 tentang Pengelolaan |10 | Vol. 2 No. 2 Desember 2014
Dengan dipergunakannya PSAK No. 45 organisasi nirlaba pada pelaporan keuangan
Badan Layaman Umum, maka dapat diperoleh keuntungan antara lain: 1. Meningkatnya daya banding, relevansi serta lebih mudah dipahami oleh para stakeholder. 2. Meningkatkan kinerja dan transparansi dalam rangka mendukung paradigma baru Pengelolaan Keuangan Negara. 3. Telah memenuhi apa yang diamanatkan Negara dalam Peraturan Pemerintah Nomor 23 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum.
PENUTUP Kesi m pulan Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa laporan posisi keuangan RSUD dr. H. Slamet Martodirdjo Pamekasan disebut sebagai Neraca. Laporan Neraca RSUD dr. H. Slamet Martodirdjo Pamekasan tidak ada perbedaan sifnifikan dengan PSAK No. 45, hanya terdapat beberapa perbedaan penyebutan nama, lebih sederhana dan disesuaikan dengan kebutuhan.
Sehingga dapat disimpulkan bahwa RSUD dr. H. Slamet Martodirdjo Pamekasan telah menyajikan laporan keuangan sesuai PSAK No. 45 dan ketentuan yang berlaku bagi Badan Layanan umum yaitu Peraturan Menteri Keuangan Nomor 76/PMK.05/2008 tentang Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Badan Layanan Umum dan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1164/MENKES/SK/X/2007 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Bisnis dan Anggaran Rumah Sakit Badan Layanan Umum. PSAK No. 45 tentang Pelaporan Keuangan Organisasi Nirlaba dapat diterapkan penuh pada Badan Layanan Umum khususnya rumah sakit.
Saran Setelah melakukan penelitian, penulis dapat memberikan beberapa saran pada penelitian ini, yaiu: 1.
Dengan melihat hasil analisis PSAK No. 45 dapat diterapkan pada Badan Layanan Umum. Dimana Badan Layanan Umum merupakan sebuah instansi pemerintah, oleh karena hal tersebut, kami memberikan saran kepada DSAK-IAI (Dewan Standar Akuntansi Keuangan-Ikatan Akuntan Indonesia) untuk merevisi paragraf 2 pada PSAK No. 45 agar PSAK No. 45 dapat diakomodir Badan Layanan Umum dalam penyusunan pelaporan keuangannya yang tujuannya dapat meningkatkan daya banding, transparansi dan akuntabilitas pengelolaan negara.
2.
Perlunya penyusunan sebuah standar akuntansi rumah sakit pemerintah yang berstatus Badan Layanan Umum dengan mengacu pada Standar Akuntansi Keuangan yang diterbitkan oleh asosiasi profesi akuntansi Indonesia dalam rangka memenuhi amanat dalam Peraturan Peme-
Secara umum Laporan Aktivitas RSUD dr. H. Slamet Martodirdjo Pamekasan sama dengan PSAK No. 45 dan Pedoman Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Badan Layanan Umum serta Penyusunan Rencana Bisnis dan Anggaran Rumah Sakit Badan Layanan Umum. Laporan Arus Kas RSUD dr. H. Slamet Martodirdjo Pamekasan sama dengan PSAK No. 45 dan Pedoman Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Badan Layanan Umum. Sedangkan pada Penyusunan Rencana Bisnis dan Anggaran Rumah Sakit Badan Layanan Umum hanya ada perbedaan nama dan tambahan informasi seperti kenaikan bersih kas, kas dan setara kas awal, jumlah saldo kas dan awal. RSUD dr. H. Slamet Martodirdjo Pamekasan dalam pelaporannya membuat 2 lapor an keuangan yaitu berdasarkan SAK dan SAP.
Vol. 2 No. 2 Desember 2014 |11 |
rintah Nomor 23 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum.
Henke, E.O. 1988. Introduction to Nonprofit Organization Accounting. California: PWS-KENT Publishing Company. Ikatan Akuntansi Indonesia (IAI). 2011. Pernyataan
3. RSUD dr. H. Slamet Martodirdjo PamekasStandar Akuntansi Keuangan No. 45 tentang Pelaporan Keuangan Organisasi Nirlaba. an segera menyusun Peraturan Bupati Jakarta. yang berkaitan dengan Badan Layanan Umum untuk memperkuat peraturan Indriantoro, Nur, dan B. Supomo. 2002. Metodologi Penelitian Bisnis untuk Akuntansi dan yang sudah ada. Manajemen. Yogyakarta: BPFE.
4. RSUD dr. H. Slamet Martodirdjo Pamekasan dapat mengembangkan kegiatan usaha Kotler, Philip. 1995. Strategi Pemasaran untuk Organisasi Nirlaba. Yogyakarta: Gadjah Mada dengan melakukan investasi jangka panUniversity Press. jang dan kegiatan non operasional seperti pendapatan dari jasa parkir guna menam- Mardiasmo. 2002. Akuntansi Sektor Publik. Yogyakarta: Andi bah penghasilan. 5. RSUD dr. H. Slamet Martodirdjo Pame- Maxfield, Michael. 2002. Research Methods For Criminal Justice An Criminology. New Zealand: kasan dapat membuat peraturan tentang Wadsource Concage. penggunaan Anggaran secara penuh tanpa harus tergantung kepada Pemerin- Salusu, J. 2003. Pengambilan Keputusan Stratejik Untuk Organisasi Publik dan Organisasi Nonprofit. tah Kabupaten untuk mengelola anggaran Jakarta: PT. Gramedia Widiasarana Indonesia. karena sudah berbentuk BLU.
DAFTAR PUSTAKA Anthony, R.N. and D.W. Young. 1984. Management Control in Nonprofit Organization. Illinois: Richard D. Irwin Inc. Belkoui, Ahmed Riahi. 2000. Teori Akuntansi. Jakarta: Salemba Empat. Baridwan, Zaki. 1999. Intermediate Accounting. Edisi 7. Yogyakarta: BPFE.
Solomon, M.R. 2002. Consumer Behaviour: Buying, Having, and Being. New Jersey: Prentice Hall.
Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum. 2005. Jakarta. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Lasyanan Umum. 2012. Jakarta.
Cooper, Donald R. dan C. William Emory. 1996. Metode Penelitian Bisnis. Bandung: Erlangga.
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 76/PMK.05/2008 tentang Pedoman Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Badan Layanan Umum. 2008. Jakarta.
Freeman, R.J. and E.S. Lynn. 1988. Governmental and Non Profit Accounting: Theory and Practice. New Jersey: Prentice Hall Inc.
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah. 2007. Jakarta.
Hendrawan, Ronny. 2011. Analisis Penerapan PSAK No. 45 tentang Pelaporan Keuangan Organisasi Nirlaba pada Rumah Sakit Berstatus Badan Layanan Umum (Studi Kasus pada Rumah Sakit X di Jawa Tengah). Skripsi. Fakultas Ekonomi Universitas Diponegoro Semarang.
Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1164/MENKES/ SK/X/2007 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Bisnis dan Anggaran Rumah Sakit Badan Layanan Umum. Jakarta.
|12 | Vol. 2 No. 2 Desember 2014
|13 | Vol. 2 No. 2 Desember 2014
