Jurnal Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Syiah Kuala
ISSN 2302-0180 pp. 56- 65
10 Pages
KEDUDUKAN HUKUM TENAGA KERJA KONTRAK PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM dr. ZAINOEL ABIDIN BANDA ACEH Sarah Hayuna1, Husni2, Eddy Purnama3 1)
Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Syiah Kuala Banda Aceh 2,3) Staff Pengajar Ilmu Hukum Universitas Syiah Kuala
Abstract, Article 33 (1) of the Government Regulation Number 23, 2005 regarding the Financial Management of Public Service Board states that Officials who are managers of the board and its officials may consist of civil servants and/or professional officials that are non-civil servants based on the need of the board that can be employed permanently or based on contract. In fact, practically, there are officials non civil servants of the Board discriminate and there is an inequal treatment of the local government compared to civil servants. The legal status of contracted employees at the Public Service Board of the Zainoel Abidin Public Hospital (RSUZA) Banda Aceh as contracted officials who are non-civil servants bound by working agreement in certain time and they are who are having functional official position. The existing of the work relationship is based on the regulation of State Official Act and Labor Act; hence there is possible that the violation towards the rights of contracted officials in regard with they are only bound for certain time and there is also cut of working relationship by one side. The protection forms preventively namely official status protection for contracted officials, protection on training and skill rights, protection on welfare, protection on strike right, and right to create workers union in defending colleagues rights and protection on fired action.
Key words: Contracted Employees and Regional Public Service Board ABSTRAK, Pasal 33 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum menyebutkan pejabat pengelola BLU dan pegawai BLU dapat terdiri dari pegawai negeri sipil dan/atau tenaga professional Non PNS sesuai dengan kebutuhan BLU, dimana tenaga professional non PNS tersebut dapat dipekerjakan secara tetap atau berdasarkan kontrak. Dalam praktik adanya pegawai non PNS BLUD menimbulkan diskriminasi dan kesewenang-wenangan pemerintah daerah dibandingkan dengan pegawai negeri sipil. Berdasarkan hasil penelitian diketahui pegawai kontrak pada BLUD Rumah Sakit Umum dr Zainoel Abidin Banda Aceh diikat melalui hubungan kerja dalam jangka waktu tertentu dan pegawai tetap non PNS yang memegang jabatan fungsional sesuai dengan keahliannya. Adanya hubungan kerja tersebut didasar pada ketentuan UU Kepegawaian dan UU Ketenagakerjaaan sehingga tidak menutup kemungkinan terjadi pelanggaran terhadap hak pegawai kontrak dari kemungkinan dilakukan pemutusan hubungan kerja secara sepihak. Bentuk perlindungan hukum secara preventif antara lain perlindungan atas status kepegawaian bagi tenaga kerja kontrak, perlindungan atas hak mendapatkan pelatihan dan keterampilan, perlindungan atas Kesejahteraan Pegawai, perlindungan atas hak mogok dan hak membentuk serikat pekerja dalam membela kepentingan rekan sejawat dan perlindungan atas tindakan PHK. Kata Kunci: Tenaga Kerja Kontrak dan Badan Layanan Umum Daerah
produktivitas, efiensi dan efektivitas.
PENDAHULUAN
Pegawai negeri merupakan unsur yang memiliki peran penting dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dalam rangka mencapai
tujuan
negara
khususnya
dalam
pelayanan publik oleh isntransi pemerintah. instansi dan
pemerintah
fungsinya
yang
memberi
tugas
pokok
pelayanan
kepada
masyarakat dapat menerapkan pola pengelolaan keuangan yang fleksibel dengan menonjolkan
Instansi pemerintah tersebut disebut sebagai Badan Layanan Umum (BLU), dan diharapkan dapat menjadi contoh kongkrit yang menonjol dan penerapan manajemen keuangan berbasis hasil (kinerja). BLU merupakan instansi pemerintah dan termasuk kekayaan negara yang tidak dipisahkan dan memiliki perbedaan dengan instansi
pemerintah
pengelolaan
lainnya
keuangan.
dalam
BLU
bentuk diberikan
Volume 1, No. 3, Agustus 2013
- 56
Jurnal Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Syiah Kuala kewenangan
untuk
mengelola
sendiri
keuangannya berupa pendapatan atas jasa yang
sekunder, serta informasi dari para ahli dianalisis secara kualitatif.
dilakukannya tanpa perlu disetorkan terlebih dahulu ke dalam kas negara/daerah. Bentuk kewenangan lain yang diberikan kepada BLU di luar keuangan adalah BLU diperbolehkan merekrut pegawai non Pegawai Negeri Sipil (PNS) secara tetap maupun Perekrutan pegawai non PNS ini
kontrak. bukan
hanya untuk tingkat pegawai biasa namun juga untuk tingkat pejabat pengelola BLU. Pemimpin dan pejabat BLU dapat diisi dari tenaga-tenaga professional sesuai kebutuhan BLU tersebut. Pasal 33 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum menyebutkan pejabat pengelola BLU dan pegawai BLU dapat terdiri dari pegawai negeri sipil dan/atau tenaga professional Non PNS sesuai dengan kebutuhan BLU, dimana tenaga professional non PNS tersebut dapat dipekerjakan secara tetap atau berdasarkan kontrak. Dalam praktik adanya pegawai
non
diskriminasi
PNS
BLUD
menimbulkan
dan
kesewenang-wenangan
pemerintah daerah dibandingkan dengan pegawai negeri sipil. METODE PENELITIAN
KAJIAN KEPUSTAKAAN Dalam
menelaah
kedudukan
dan
perlindungan hukum terhadap pegawai kontrak non PNS pada Badan Layanan Umum khususnya pada RSUZA Banda Aceh tidak terlepas dari sistem yang diartikan sebagai suatu rangkaian susunan berkesinambungan yang saling terkait, teratur dan menyeluruh (global). pula diartikan sebagai rangkaian
Sistem dapat kenyataan,
prinsip, peraturan, mulai dari perencanaan, tata caranya, jalan pelaksanaan pekerjaannya sampai pada fungsinya (Inu Kencana Syafiie, 1999 : 9) Menurut Musanef
sistem adalah suatu
sarana yang menguasai keadaan dan pekerjaan agar dalam menjalankan tugas dapat teratur. Di samping itu sistem juga merupakan suatu tatanan dari hal-hal yang paling berkaitan dan berhubungan sehingga membentuk suatu kesatuan dan satu keseluruhan (Musanef, 1989 :7) Inue Kencana Sjafii juga mengatakan bahwa sistem adalah kesatuan yang utuh dari suatu rangkaian, yang kait mengkait satu sama lain. Bagian atau anak cabang dari suatu sistem, menjadi induk sistem dari rangkaian selanjutnya, begitulah
Metode Penelitian yang digunakan adalah metode pendekatan yuridis empiris dan yuridis normatif yang bersumber dari data primer dan
seterusnya sampai pada bagian terkecil (Inue Kencana Syafiie, 1992: 102). Selanjutnya Ridwan,
HR (2007 : 28)
data sekunder. Data sekunder berupa bahan
mengutip pendapat
hukum primer dan bahan hukum sekunder. Data
Magnar, mengemukanan bahwa :
diperoleh, baik dari bahan hukum primer, 57 -
Volume 1, No. 3, Agustus 2013
Bagir Manan dan Kuntana
Penyelenggaran pelayanan publik pemerintah
Jurnal Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Syiah Kuala sebagai alat kelengkapan negara dapat diartikan secara luas (in the broad sense) dan dalam arti sempit (in the narrow sense). Pemerintah dalam arti luas mencakup segala alat kelengkapan negara yang pada pokoknya terdiri dari cabang-cabang kekuasaan eksekutif, legislatif dan yudikatif atau alat-alat kelengkapan negara lain yang bertindak untuk dan atas nama negara, sedangkan dalam pengertian sempit, pemerintah adalah cabang kekuasaan eksekutif.
subyek hukum (Ridwan HR, 2007: 280). F.H. Van Der Burg sebagaimana dikutip Ridwan HR (2007 :280).mengatakan bahwa : Kemungkinan untuk memberikan perlindungan hukum merupakan hal penting ketika pemerintah bermaksud untuk melakukan atau tidak melakukan tindakan tertentu terhadap sesuatu, yang oleh karena tindakan atau kelalaiannya itu melanggar (hak) orangorang atau kelompok tertentu). Menurut Philipus M. Hadjon (1994: 4)
P. Nicolai yang dikutip Ridwan HR (2007:
perlindungan hukum adalah :
102), juga mengemukakan bahwa : Kewenangan adalah kemampuan untuk melakukan tindakan hukum tertentu yaitu tindakan yang dimaksudkan untuk menimbulkan akibat hukum, dan mencakup mengenai timbul dan lenyapnya akibat hukum. Hak berisi kebebasan untuk melakukan atau tidak melakukan tindakan tertentu atau menuntut pihak lain untuk melakukan tindakan tertentu, sedangkan kewajiban memuat keharusan untuk melakukan atau tidak melakukan tindakan tertentu. Berdasarkan asas legalitas wewenang bagi pemerintah berasal dari perundang-undangan, yang diperoleh melalui tiga cara yaitu atribusi, delegasi dan mandat. Dalam penulisan ini, pemerintahan adalah suatu sistem pelayanan yang memiliki kekuasaan penuh dan memiliki seluruh kegiatan yang bisa dilakukan (Taliziduhu Ndraha, 2003 : 57). Kemudian
Selalu berkaitan dengan kekuasaan ada dua kekuasaan yang selalu menjadi perhatian yakni kekuasaan pemerintah dan kekuasaan ekonomi. Dalam hubungan dengan kekuasaan pemerintah, permasalahan perlindungan hukum bagi rakyat (yang diperintah) terhadap pemerintah (yang memerintah). Dalam hubungan dengan kekuasaan ekonomi permasalahan perlindungan hukum adalah perlindungan bagi si lemah (ekonomi) terhadap si kuat (ekonomi), misalnya perlindungan bagi pekerja terhadap pengusaha. Keputusan dan ketetapan sebagai instrumen hukum dalam melakukan tindakan hukum sepihak dapat menjadi penyebab terjadinya pelanggaran hukum terhadap warga negara, apalagi dalam negara
hukum
modern
yang
memberikan
kewenangan yang luas kepada pemerintah untuk mencampuri kehidupan warga negara. Oleh karena itu, diperlukan perlindungan hukum bagi
dalam
menganalisis
perlindungan hukum pegawai kontrak digunakan teori tentang perlindungan hukum yang diciptakan sebagai suatu sarana atau instrument untuk mengatur hak dan kewajiban subyek hukum agar masing-masing subyek hukum dapat menjalankan kewajibannya dengan baik dan mendapatkan haknya secara wajar. Disamping itu, hukum juga
warga
negara
terhadap
tindakan
hukum
pemerintah. Bentuk perlindungan yang harus diberikan
pemerintah
kepada
warga
negara
sekurang-kurangnya adalah perlindungan hak asasi manusia (Miriam Budiardjo, 1982: 57-58). Philipus M Hadjon mengemukakan bahwa ada dua macam perlindungan hukum, yaitu perlindungan hukum preventif dan represif. Pada
berfungsi sebagai instrumen perlindungan bagi Volume 1, No. 3, Agustus 2013
- 58
Jurnal Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Syiah Kuala perlindungan hukum preventif, rakyat diberikan
Pegawai negeri adalah pelayan umum atau
kesempatan untuk mengajukan keberatan atau
public servant
pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah
Sedangkan J. H. A. Logeman dalam “over de
mendapat
artinya
theorie van een stellig staatsrecht”) sebagaimana
perlindungan hukum yang preventif bertujuan
dikutip Sudibyo Triatmodjo berpendapat bahwa
untuk menyelesaikan sengketa.
pegawai
hukum
bentuk
yang
yang
represif
difinitif,
Perlindungan
bertujuan
(Jimly Asshiddiqie, 2007:384).
negeri
adalah
tiap
pejabat
yang
untuk
mempunyai hubungan dinas publik dengan negara.
menyelesaikan sengketa. Perlindungan hukum
Hubungan dinas publik itu terjadi jika seseorang
yang preventif sangat besar artinya bagi tindakan
mengikat dirinya untuk tunduk pada perintah dari
pemerintahan yang didasarkan kepada kebebasan
pemerintah
bertindak, karena dengan adanya perlindungan
beberapa
hukum yang preventif pemerintah terdorong untuk
mendapatkan
bersikap hati-hati dalam mengambil keputusan
beberapa keuntungan lain. Jadi seseorang yang
yang didasarkan diskresi (Philipus M Hadjon,
mempunyai hubungan dinas publik dengan negara,
1987: 2).
yang berarti dia menjadi pegawai negeri, tidak
Perlindungan hukum bagi rakyat merupakan
untuk macam
melakukan jabatan
tertentu
penghargaan
akan menolak dan
sesuatu
berupa
atau
dengan gaji
dan
menerima tanpa syarat
konsep universal, dalam arti dianut dan diterapkan
pengangkatannya dalam suatu jabatan yang
oleh setiap negara yang mengkedepankan diri
ditentukan pemerintah. (Sudibyo Triatmodjo,
sebagai negara hukum, namun seperti disebutkan
1983 : 27).
Paulus
E.
Lotulong,
masing-masing
negara
Berdasarkan dua pendapat tersebut di atas,
mempunyai cara dan mekanisme sendiri tentang
Muchsan (1982: 18).
bagaimana mewujudkan perlindungan hukum
hubungan dinas publik pada pegawai negeri
tersebut,
merupakan
dan
juga
sampai
seberapa
jauh
perbuatan
berpendapat bahwa
hukum
bersegi
satu
perlindungan hukum itu diberikan (Paulus E.
(sepihak/unilateral) karena kehendak pemerintah
Lotulong, 1993: 282).
lebih menonjol daripada pihak pegawai yang
Sementara itu, apabila dikaitkan dengan
bersangkutan,
bahkan
pemerintah
dapat
konsep kepegawaian, maka pegawai kontrak yang
memaksakan kehendaknya agar dilakukan oleh
dimaksud
juga
pegawai tersebut. Sekalipun ada pegawai atau
penyelenggaraan
pejabat yang diangkat tidak secara tetap atau
pemerintahan dan pelayanan publik, walaupun
dalam jangka waktu tertentu yang terkesan mirip
tidak termasuk sebagai pegawai negeri. Oleh
dengan
karena itu, perlu pula diberikan pengertian
merupakan kehendak sepihak dari pemerintah
pegawai negeri agar mudah dibedakan dengan
untuk melakukan hal tersebut.
merupakan
dalam
penelitian
pelaksanaan
adalah
pegawai kontrak. 59 -
Volume 1, No. 3, Agustus 2013
perjanjian
kerja,
namun
itu
lebih
Peranan pegawai negeri sebagai aparatur
Jurnal Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Syiah Kuala negara atau pelaksana dari birokrasi negara
perubahan Pergub Aceh nomor 04 Tahun 2010
tersebut menjadikan kedudukan pegawai negeri
menjadi Peraturan Gubernur Aceh nomor 67 tahun
menjadi strategis dalam mencapai tujuan negara.
2010.
Menurut Eko Prasodjo (2006: 5) bahwa : Baik buruknya suatu birokrasi negara sangat dipengaruhi oleh kualitas kepegawaian negaranya. Untuk itu perhatian terhadap pegawai negeri menjadi hal yang penting. Hal ini disebabkan kepegawaian negara merupakan faktor dinamis birokrasi yang memegang peranan penting dalam semua aspek pelayanan publik dan penyelenggara pemerintahan. Dalam rangka melaksanakan ketentuan dalam UU Kepegawaian
pemerintah telah
Setelah memenuhi berbagai persyaratan substantif,
teknis,
dan
administratif
secara
memuaskan sesuai dengan peraturan peundangundangan, maka pada tanggal 20 desember 2011, Gubernur Aceh telah menetapkan Rumah Sakit Umum Daerah dr. Zainoel Abidin menjadi Satuan kerja Perangkat Aceh yang menerapkan status PPK-BLUD secara penuh dalam keputusan Gubernur Aceh nomor 445/685/2011.
mengeluarkan berbagai ketentuan PP No 23 Tahun
Rumah Sakit Umum Daerah dr. Zainoel
2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan
Abidin beroperasi sebagai unit kerja Pemerintah
Layanan Umum, UU No 43 Tahun 1999 tentang
Aceh untuk tujuan pemberian layanan umum yang
Kepegawaian termasuk dalam hal ini PP No 53
pengelolaannya
Tahun 2010.
kewenangan oleh Pemerintah Aceh. Dengan kata
berdasarkan
pendelegasian
lain, RSUDZA merupakan bagian perangkat HASIL PENELITIAN Status Hukum Tenaga Kerja Kontrak pada Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Rumah Sakit Umum dr.Zainoel Abidin Banda Aceh
daerah dalam pencapaian tujuan Pemerintah Aceh yang tidak terpisah dari Pemerintah Aceh sebagai instansi induk. Satuan Kerja Perangkat Aceh ini mengelola penyelenggaraan layanan kesehatan
Badan Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit Umum Dokter Zainoel Abidin (BPK-RSUZA) Banda Aceh, beralamat di Jl. Tgk. H. M. Daud Beureuh No. 118 Banda Aceh, memiliki luas area 196.480 m2 dengan luas bangunan 174.728 m2. Sesuai dengan peraturan Gubernur Aceh Nomor 04 Tahun 2010 tentang Status Rumah Sakit Umum Daerah dr. Zainoel Abidin menjalankan pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD), RSUD dr. Zainoel Abidin telah menerapkan PPK-BLUD secara bertahap. Dengan menimbang fleksibilitas PPKBLUD yang belum diatur maka telah dilakukan
dan pendidikan kesehatan sejalan dengan praktek bisnis yang sehat. Dalam struktur Pemerintah Aceh, RSUDZA merupakan lembaga Teknis Daerah yang memberikan Pelayanan Kesehatan kepada Masyarakat dan sebagai Pusat Rujukan serta pendidikan. Rumah Sakit Umum Daerah dr. Zainoel Abidin dipimpin oleh seorang Direktur yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui SEKDA, Tugas Rumah Sakit Umum Daerah dr. Zainoel Abidin adalah melaksanakan pelayanan pengobatan, pemulihan, peningkatan kesehatan dan pencegahan penyakit melalui Volume 1, No. 3, Agustus 2013
- 60
Jurnal Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Syiah Kuala pelayanan rawat inap, rawat jalan, gawat darurat
negeri sipil. Menurut pejabat dari Biro Organisasi
(emergency) dan tindakan medik.
dan Pemerintahan Provinsi Aceh kebijakan ini
Guna melaksanakan tugas
pelayanan
diambil karena instansi pemerintah daerah Aceh
kesehatan BLUD RSUZA Komite Klinik yang
yang juga menerapkan PPK-BLUD dan RSUDZA
memegang peran penting dari operasional rumah
merupakan sebagai lembaga teknis daerah. Oleh
sakit merupakan kelompok jabatan fungsional
karena itu,
yang pegawainya diisi dari pegawai PNS dan non
harus diangkat oleh kepala daerah dari PNS yang
PNS atau pegawai kontrak. Kebijakan yang
memenuhi
diambil Pemerintah Aceh dengan memberikan
merupakan lembaga struktural maka jabatan yang
peluang kepada PNS dan juga pegawai kontrak
ada dalam RSUDZA merupakan jabatan struktural
non PNS yang memiliki keahlian profesi tertentu
yang harus diisi dari kalangan PNS.
yang
dibutuhkan
dalam
mengelola
kepala rumah sakit umum daerah
syarat.
Oleh
karena
RSUDZA
dan
Pada RSUDZA Banda Aceh terdapat empat
menjalankan Badan Layanan Umum RSUDZA
jenis tenaga kerja dengan status sebagai pegawai
Banda Aceh.
negeri sipil daerah sebanyak 896 orang, tenaga
Adanya kebijakan ini merupakan tindakan atau
kerja titipan sebanyak 7 orang, DPK sebanyak 1
perbuatan yang dilakukan pemerintah untuk
orang, pegawai Dikbud dan Kemenkes yang
memenuhi kebutuhan masyarakat di bidang jasa
diperbantukan 68 orang dan 5 orang, 16 orang
pelayanan kesehatan. Adanya kebutuhan tenaga
pegawai tidak tetap dan 472 orang pegawai
kerja kontrak profesonal tersebut dilakukan
kontrak. Dalam penulisan ini yang dibahas adalah
dengan melakukan kontrak kerja dengan tenaga
mengenai pegawai kontrak yang dibandingkan
kerja professional guna memenuhi kebutuhan
dengan pegawai negeri sipil daerah
pelayanan publik di bidang kesehatan sesuai
merupakan pegawai tetap.
dengan bidang tugas Badan Layanan Umum
Dalam
penyelenggaraan
pemerintahan
Direktur RSUDZA sesuai dengan kewenangan
pegawai kontrak non PNS di instansi Pemerintah
yang diberikan PP No. 23 Tahun 2005 dan Pergub
Aceh khususnya pada RSUDZA juga menerapkan
No. 26 Tahun 2011 tentang Pola Tata Kelola
Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan
RSUD dr. Zainoel Abidin Banda Aceh.
umum Daerah (PPK-BLUD) yang diatur dalam
PP No 23 Tahun 2005
yang
instansi
RSUDZA Banda Aceh. Hal ini dilakukan oleh
Kebijakan ini sesuai dengan Pasal 33 ayat (1)
khususnya
yang
menyangkut
Peraturan Gubernur Aceh Nomor 67 Tahun 2010
yang memberikan
tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Aceh
kesempatan kepada PNS dan pegawai kontrak non
Nomor 4 Tahun 2010 tentang Status Rumah Sakit
PNS untuk menjabat sebagai pejabat pengelola
Umum Daerah dr. Zainoel Abidin. Selain itu,
tetapi hanya dalam jabatan fungsional sedangkan
didasarkan pada Pergub No. 26
jabatan struktural tetap hanya kepada pegawai
tentang Pola Tata Kelola Rumah Sakit Umum
61 -
Volume 1, No. 3, Agustus 2013
Tahun 2011
Jurnal Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Syiah Kuala Daerah dr. Zainoel Abidin.
Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang
Adanya pegawai tetap non PNS dan
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum
pegawai kontrak non PNS pada BLU/BLUD
dan Peraturan Gubernur Aceh Nomor 26 Tahun
karena bentuk hubungan kerja yang berdasarkan
2011 tentang Pola Tata Kelola Pegawai Rumah
perjanjian kerja menurut Undang-Undang Nomor
Sakit Umum Daerah dr. Zainoel Abidin. Kedua
13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan haruslah
peraturan
dibuat untuk waktu tertentu atau untuk waktu
terhadap hak-hak dari pegawai kontrak non PNS
tidak tertentu.
di RSUD dr. Zainoel Abidin tersebut. Adapun
Berdasarkan uraian di atas jelaslah bahwa
tersebut
memberikan
perlindungan
hak-hak yang dilindungi dalam kedua ketentuan
status hukum pegawai kontrak pada Badan
tersebut sebagaimana diuraikan sebagai berikut.
Layanan Umum Daerah (BLUD) Rumah Sakit
a. Perlindungan atas status kepegawaian bagi
Umum
Zainoel Abidin Banda Aceh sebagai
pegawai kontrak non pegawai negeri sipil yang diikat melalui hubungan kerja dalam jangka waktu
tenaga kerja kontrak b. Perlindungan atas hak mendapatkan pelatihan dan keterampilan
tertentu sehingga dikatakan bukan pegawai tetap
c. Perlindungan atas Kesejahteraan Pegawai
non PNS. Selain itu, juga terdapat adanya pegawai
d. Perlindungan atas hak mogok dan hak
tetap non PNS yang memegang jabatan fungsional
membentuk serikat pekerja dalam membela
sesuai dengan keahliannya. Adanya hubungan
kepentingan rekan sejawat.
kerja
tersebut didasar
pada
ketentuan
UU
Kepegawaian dan UU Ketenagakerjaaan, namun
e. Perlindungan atas tindakan PHK Selain
dari
hukum
berbagai yang
diatur
bentuk
tidak menutup kemungkinan terjadi pelanggaran
perlindungan
dalam
terhadap hak-hak pegawai kontrak mengingat
ketentuan perundang-undangan dalam praktik
pegawai kontrak dimaksud hanya diikat selama
terdapat pula beberapa ketentuan di RSUDZA
jangka waktu tertentu dan tidak tertutup pula
yang belum memberikan perlindungan secara
kemungkinan dilakukan pemutusan hubungan
hukum namun tetap diupayakan melalui
kerja secara sepihak. Lain halnya apabila pegawai
pelaksanaan antara lain:
non PNS yang bersangkutan merupakan pegawai
a. Perlindungan atas hak untuk mendapat
tetap yang statusnya jelas karena menduduki
perlakuan yang adil dalam penyelenggaraan
jabatan fungsional tertentu.
operasional RSUDZA. b. Perlindungan atas hak untuk mendapat
Perlindungan Hukum yang Diberikan Pemerintah Aceh terhadap Pegawai Kontrak pada RSUZA Banda Aceh
imbalan yang adil, seorang pegawai kontrak non PNS bergelar sarjana non kedokteran yang baru masuk dengan PNS golongan
Perlindungan hukum terhadap pegawai non PNS di RSUDZA dapat dilihat dalam Peraturan
III/a dengan masa kerja 0 tahun di RSUDZA yang secara pendidikan sama dan Volume 1, No. 3, Agustus 2013
- 62
Jurnal Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Syiah Kuala pekerjaan juga sama tetapi dalam gaji
RSUDZA dapat saja menjadi pihak yang
berbeda. Padahal apabila dibandingkan gaji
dirugikan dan dilanggar hak-haknya apabila
dan tunjangan pegawai non PNS dengan
pemerintah yang diwakili BLUD atau pejabat
pegawai PNS akan terlihat perbedaan yang
RSUD dr. Zainoel Abidin tidak konsisten
besar diantara keduanya.
dalam menjalankan
Berdasarkan uraian di atas jelaslah bahwa
undangan.
pada dasarnya ketentuan perundang-undangan yang
ada
telah
apabila
ditelaah
dari
adanya
perlindungan hukum secara represif dilakukan
perlindungan hukum terhadap pegawai kontrak
setelah terjadi sengketa atau perselisihan antara
non PNS sejak sebelum terjadinya suatu
BLUD dengan pegawai kontrak non PNS
permasalahan dalam hubungan kerja antara
termasuk pada RSUDZA. Perlindungan hukum
pegawai kontrak dengan BLUD. Jadi dalam
represif terhadap pegawai non PNS dilakukan
hal ini ketika pemerintah bertindak dalam
dalam kerangka hukum perdata karena hukum
lapangan keperdataan kedudukan pemerintah
yang dipakai di RSUDZA terkait pegawai non
dalam pergaulan hukum keperdataan tidak
PNS
berbeda dengan seseorang atau badan hukum
Ketentuan
privat,
yang
perselisihan ketenagakerjaan adalah UU No 2
istimewa dan dapat menjadi pihak dalam
Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan
sengketa keperdataan dengan kedudukan yang
Hubungan Industrial. Dalam undang-undang
sama dengan seseorang atau badan hukum
tersebut
perdata dalam peradilan umum.
meliputi
tidak
menetapkan
Selanjutnya
ketentuan perundang-
memiliki
kedudukan
Pemerintah dapat saja melakukan kontrak
adalah
hukum
yang
berlaku
perselisihan
dan
ketika
hubungan
perselisihan
kepentingan
ketenagakerjaan.
hak,
terjadi
industrial perselisihan
perselisihan
pemutusan
standar dalam melakukan perjanjian termasuk
hubungan kerja serta perselisihan antar serikat
dalam
pekerja dalam satu perusahaan.
perjanjian
kerja,
namun
selama
menempuh jalur perdata, tindakan pemerintah
Perselisihan hubungan industrial wajib
tidak boleh bertentangan dengan ketentuan
didahului diselesaikan melalui perundingan
undang-undang, tidak melanggar larangan
bipartit dengan jangka waktu paling lama 30
bertindak
hari. Apabila gagal maka perselisihan tersebut
sewenang-wenang,
penyalahgunaan memperhatikan
tidak
wewenang,
dan
dibawa
ke
dinas
tenaga
kerja
untuk
Umum
diselesaikan secara mediasi, atau konsiliasi,
Pemerintahan yang Baik. Ketidakkonsistenan
atau arbitrase. Dalam hal penyelesaian melalui
dalam menerapkan hukum perdata jelas dapat
mediasi atau konsiliasi gagal maka salah satu
menyebabkan kerugian bagi pihak yang lain.
pihak dapat mengajukan gugatan kepada
Akibatnya, Pegawai kontrak Non PNS di
Pengadilan
63 -
Asas-Asas
terjadi
Volume 1, No. 3, Agustus 2013
Hubungan
Industrial.
Namun
Jurnal Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Syiah Kuala demikian,
terkait
dengan
penyelesaian
hubungan kerja tersebut didasar pada ketentuan
perselisihan antara pegawai kontrak non PNS
UU Kepegawaian dan UU Ketenagakerjaaan,
dengan Pejabat Pengelola di RSUDZA sejauh
namun
ini belum ada yang
diselesaikan melalui
pelanggaran terhadap hak-hak pegawai kontrak
mekanisme yang diatur dalam undang-undang
mengingat pegawai kontrak dimaksud hanya
tersebut tetapi lebih diutamakan penyelesaian
diikat selama jangka waktu tertentu dan tidak
melalui musyawarah dengan terlebih dahulu
tertutup pula kemungkinan dilakukan pemutusan
menyampaikan
hubungan kerja secara sepihak. Lain halnya
teguran
kepada
yang
bersangkutan oleh pejabat yang berwenang. Kemudian
tidak
menutup
kemungkinan
terjadi
apabila pegawai non PNS yang bersangkutan
apabila pegawai kontrak non
merupakan pegawai tetap yang statusnya jelas
PNS yang terlibat dalam persoalan hukum
karena menduduki jabatan fungsional tertentu.
apabila berkenaan dengan pelayanan kesehatan
Perlindungan Hukum yang Diberikan Pemerintah
dalam lingkungan kerja
diupayakan untuk
Aceh terhadap Pegawai Kontrak pada RSUZA
mendapatkan pembelaan/ perlindungan hukum
Banda Aceh apabila ditelaah dari ketentuan yang
dari RSUDZA. Sedangkan apabila
terlibat
ada pada dasarnya telah diatur secara detail dalam
dalam persoalan hukum di luar lingkup kerja
ketentuan yang dijadikan dasar adanya hubungan
tidak mendapatkan pembelaan/ perlindungan
kerja pegawai kontrak pada BLUD baik secara
hukum
yang
preventif maupun secara represif. Adapun bentuk
diberhentikan
perlindungan hukum secara preventif antara lain
sementara dan tidak diberikan gaji karena telah
perlindungan atas status kepegawaian bagi tenaga
mencemarkan nama baik instansi.
kerja kontrak, perlindungan atas hak mendapatkan
dari
bersangkutan
RSUDZA dapat
bahkan
saja
pelatihan dan keterampilan,
perlindungan atas
Kesejahteraan Pegawai, perlindungan atas hak mogok dan hak membentuk serikat pekerja dalam
KESIMPULAN Berdasarkan pembahasan di atas dapat disimpulkan bahwa :
kepentingan
rekan
sejawat
dan
perlindungan atas tindakan PHK akan tetapi hal
Hasil penelitian menunjukkan bahwa status hukum pegawai kontrak pada
membela
tersebut belum berjalan maksimal karena masih
BLUD Rumah
saja terjadi pelanggaran atas hak pegawai kontrak
Banda Aceh
khususnya yang menyangkut peningkatan status
sebagai pegawai kontrak non pegawai negeri sipil
dari kontrak menjadi pegawai tetap atau bahkan
yang diikat melalui hubungan kerja dalam jangka
yang dijanjikan belum sepenuhnya terrealisasi.
Sakit Umum
dr Zainoel Abidin
waktu tertentu sehingga dikatakan bukan pegawai tetap non PNS. Selain itu, juga terdapat adanya
SARAN
pegawai tetap non PNS yang memegang jabatan
Disarankan kepada pegawai kontrak non PNS
fungsional sesuai dengan keahliannya. Adanya
di lingkungan RSUD dr Zainoel Abidin Banda Volume 1, No. 3, Agustus 2013
- 64
Jurnal Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Syiah Kuala Aceh untuk dapat melaksanakan tugas dan fungsi serta tanggung jawab yang dibebankan kepadanya sesuai dengan ketentuan yang berlaku guna menghindari dari tindakan pengenaan sanksi disiplin. Kepada Direktur RSUD Abidin
dr Zainoel
Banda Aceh selaku pejabat pengelola
disarankan agar dalam kontrak kerja dengan pegawai kontrak non
PNS juga diatur adanya
kemungkinan peningkatan status pegawai sebagai bentuk perlindungan hukum bagi tenaga kerja kontrak dan menambah motivasi pegawai kontrak. termasuk berupaya mengajukan usul peningkatan status mengingat kebutuhan BLUD akan tenaga professional sangat besar untuk memberikan pelayanan yang lebih baik bagi masyarakat. Kepada Pemerintah Daerah Aceh selaku pemilik RSUD dr Zainoel Abidin Banda Aceh disarankan agar
dapat
mengambil
kebijakan
dengan
membuka peluang bagi tenaga kerja kontrak untuk mengisi formasi pegawai pada RSUD dr Zainoel
Jakarta, 2007. Mahfud MD, Mohd., Hukum Kepegawaian Indonesia, Liberty, Yogyakarta,1988. Marbun, SF. dan Moh. Mahfud MD, Pokok-pokok Hukum Administrasi Negara, Liberty, Yogyakarta, 2000. Mas’ud Said, M., Birokrasi di Negara Birokratis: Makna, Masalah, dan Dekonstruksi Birokrasi Indonesia, UMM Press, Malang, 2009. Miriam Budiardjo, Dasar-dasar Ilmu Politik, Jakarta: Gramedia, 1982. Muchsan, Hukum Kepegawaian Pengangkatan dalam Pangkat Pegawai Negeri Sipil, Suatu Tinjauan dari Segi Yuridis, Bina Aksara, Jakarta, 1982. Musanef, Sistem pemerintahan di Indonesia, Haji Masagung, Jakarta, 1989. Padmuji, S., Teori Sistem dan Pengeterapannya dalam Management, Ikhtisar Baru Van Hove, Jakarta, 1981. Paulus E. Lotulong, Beberapa Sistem tentang Kontrol Segi Hukum terhadap Pemerintah, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1993. Philipus M. Hadjon, Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia, Bina Imu, Surabaya,1987. Ridwan HR, Hukum Administrasi Negara, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007. Sastra Djatmika, Hukum Kepegawaian di Indonesia, Djambatan, 1990. Sudibyo Triatmodjo, Hukum Kepegawaian mengenai Kedudukan Hak dan Kewajiban Pegawai Negeri Sipil, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1983. Taliziduhu Ndraha, Kybernologi Sebuah Rekonstruksi Ilmu Pemerintahan, Rineka Cipta, Jakarta, 2003.
Abidin Banda Aceh khususnya yang telah lama bekerja guna peningkatan kinerja pegawai yang bersangkutan dan jaminan peningkatan status sesuai dengan keahlian yang dibutuhkan untuk mendukung dan mengoptimalkan produktivitas dalam pelayanan. DAFTAR PUSTAKA Eko Prasodjo, “Reformasi Kepegawaian (Civil Service Reform) di Indonesia”, dalam Reformasi Birokrasi, The Habibie Centre, Jakarta, 2006. Inu Kencana Syafiie, at.al, Ilmu Administrasi Publik, Rineka Cipta, Jakarta, 1999. -----------, Pengantar Ilmu Pemerintahan, Eresco, Bandung, 1992. ----------, Sistem Administrasi Negara RI, Bumi Aksara, Jakarta, 2003. Jimly Asshiddiqie, Pokok-pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Reformasi, Bhuana Ilmu Populer,
65 -
Volume 1, No. 3, Agustus 2013
Nur Budiyanto, Profil Pegawai Negeri Sipil (PNS) Menuju Indonesia Baru, Majalah Empirika, Vol. III, No. 1, Universitas Sriwijaya, Palembang, 2002 Philipus M Hadjon, “Perlindungan Hukum Dalam Negara Hukum”, Makalah disampaikan pada symposium tentang politik, hak asasi dan pembangunan hukum dalam rangka Dies Natalis XV/Lustrum VIII, Universitas Airlangga, 3 November 1994. Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Peraturan Gubernur No. 26 Tahun 2011 tentang Pola Tata Kelola RSUD dr. Zainoel Abidin Banda A ceh
