PENERAPAN PSAK NO. 101 PADA PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN PT. BANK SYARIAH MANDIRI

PENERAPAN PSAK NO. 101 PADA PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN PT. BANK SYARIAH MANDIRI Skripsi Diajukan untuk Memenuhi Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana Komunikasi Islam (S. Kom. I)

Oleh

Hana Rahmanida NIM : 1111053000018

KONSENTRASI MANAJEMEN LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH JURUSAN MANAJEMEN DAKWAH FAKULTAS ILMU DAKWAH DAN ILMU KOMUNIKASI UIN SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA 1436 H./2015 M.

PENERAPAN PSAK NO. 101 PADA PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN PT. BANK SYARIAH MANDIRI

SKRIPSI Diajukan kepada Fakultas Ilmu Dakwah dan Ilmu Komunikasi untuk Memenuhi Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana Komunikasi Islam (S. Kom. I) Oleh:

Hana Rahmanida NIM : 1111053000018

Di Bawah Bimbingan

Drs. Hasanudin Ibnu Hibban, MA. NIP. 196606051994031005

KONSENTRASI MANAJEMEN LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH JURUSAN MANAJEMEN DAKWAH FAKULTAS ILMU DAKWAH DAN ILMU KOMUNIKASI UIN SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA 1436 H./2015 M. ii

LEMBAR PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa: 1. Skripsi ini merupakan hasil karya asli saya yang diajukan untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh gelar strata 1 di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. 2. Semua sumber yang saya gunakan dalam penulisan ini telah saya cantumkan sesuai ketentuan yang berlaku di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. 3. Jika dikemudian hari terbukti bahwa karya ini bukan hasil karya asli saya atau merupakan hasil jiplakan dari karya orang lain, maka saya bersedia menerima sanksi yang berlaku di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.

Jakarta, 20 Mei 2015

Hana Rahmanida

iv

KATA PENGANTAR Puji syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT. yang telah memberi limpahan nikmat yang tak ternilai sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “Penerapan PSAK No. 101 pada Penyusunan Laporan Keuangan PT. Bank Syariah Mandiri” yang dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Komunikasi Islam pada Jurusan Manajemen Dakwah, Fakultas Ilmu Dakwah dan Komunikasi, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Penulis menyadari penulisan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan, bimbingan, dukungan, dan doa dari berbagai pihak. Untuk itu, penulis mengucapkan terima kasih kepada: 1. Dr. H. Arief Subhan, MA. selaku Dekan, Suparto, M.Ed, Ph.D selaku Wakil Dekan I, Dr. Roudhonah, MA selaku Wakil Dekan II, Dr. Suhaimi, M.Si selaku Wakil Dekan III Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. 2. Drs. Cecep Castrawijaya, MA. selaku Ketua Jurusan Manajemen Dakwah dan H. Mulkanasir, BA, S.Pd, MM. selaku Sekretaris Jurusan Manajemen Dakwah. 3. Drs. H. Mahmud Jalal, MA. selaku dosen Penasihat Akademik. 4. Drs. H. Hasanudin Ibnu Hibban, MA. selaku dosen pembimbing yang selalu meluangkan waktunya untuk memberikan arahan dan pemikirannya yang bermanfaat bagi penulis dari masa perkuliahan hingga skripsi ini terselesaikan. 5. Muammar Aditya, S.E, M.Ak. selaku dosen Akuntansi yang selalu memberikan saran, nasihat, dan dukungannya kepada penulis hingga skripsi ini terselesaikan. 6. Drs. H. M. Sungaidi, MA. dan Ir. Noor Bekti Negoro, S.E, M.Si selaku tim penguji sidang skripsi. 7. Bapak dan Ibu dosen Fakultas Ilmu Dakwah dan Komunikasi khususnya jurusan Manajemen Dakwah atas ilmu yang telah diberikan kepada penulis selama ini.

v

8. Keluarga besar PT. Bank Syariah Mandiri, khususnya Bapak Hairudin dan Bapak Aris, selaku kepala bagian dan staff pelaporan, Accounting Group yang berkenan menjadi informan dalam penelitian ini dan meluangkan waktunya untuk memberikan informasi yang penulis butuhkan. Mbak Nadia selaku staff HCD dan Mbak Wiwid selaku staff ACG yang juga membantu kelancaran penulis dalam pelaksanaan penelitian di BSM. 9. Edy Swadoyo (Papa) dan Irlina Mahmudah Ekowati (Mama), Mbak Anis, Mas Fahmi, Nawaf dan keluarga besar yang selalu memberikan semangat, doa, dan dukungannya baik moral maupun material untuk penulis. 10. Sahabat penulis Mei, Tami, Mega, Septi yang selalu menyediakan waktunya untuk bermain, belajar, berbagi ilmu dan cerita. 11. Teman-teman Manajemen Dakwah angkatan 2011 yang sudah menemani dan berbagi ilmu pengetahuan selama berjalannya perkuliahan. 12. Para sahabat, teman-teman dan semua pihak yang tidak penulis sebutkan namanya satu persatu, namun tidak mengurangi rasa terima kasih penulis atas segala bantuan, dukungan dan doa yang telah diberikan. Akhir kata, penulis berharap Allah SWT. berkenan membalas segala kebaikan semua pihak yang telah membantu. Meskipun skripsi ini masih jauh dari sempurna, penulis berharap agar skripsi ini dapat membawa manfaat khususnya bagi diri penulis dan para pembaca pada umumnya.

Jakarta, Mei 2015

Hana Rahmanida

vi

ABSTRAK Hana Rahmanida, 1111053000018, Penerapan PSAK No.101 pada Penyusunan Laporan Keuangan PT. Bank Syariah Mandiri, di bawah bimbingan Drs. Hasanudin Ibnu Hibban, MA. Pengungkapan laporan keuangan secara transparan dan accountable merupakan bentuk perwujudan rasa tanggung jawab suatu entitas kepada para pemangku kepentingan dan masyarakat pada umumnya. Bank syariah sebagai suatu entitas syariah memiliki tanggung jawab lebih dari sekedar menyusun laporan keuangan yang dapat diterima publik, tetapi juga harus dapat menunjukkan kepatuhannya terhadap prinsip-prinsip syariah (sharia compliance) dalam setiap laporannya. Lalu, sudah sejauh mana bank syariah menerapkan prinsip-prinsip syariah? Untuk mengetahui hal tersebut, penelitian ini menggunakan pendekatan PSAK No. 101 tentang Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan Syariah pada laporan keuangan PT. Bank Syariah Mandiri (BSM). Rumusan permasalahannya adalah: 1) Bagaimana prosedur penyusunan laporan keuangan pada BSM? 2) Bagaimana penerapan PSAK No. 101 pada laporan dana zakat BSM? 3) Bagaimana penerapan PSAK No. 101 pada Laporan dana Kebajikan BSM? Penelitian yang menggunakan metode kualitatif deskriptif ini bertujuan untuk mengetahui prosedur penyusunan laporan keuangan pada BSM dan mengetahui penerapan PSAK No. 101 pada laporan dana zakat serta dana kebajikan BSM. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan 3 (tiga) cara, yaitu: dokumentasi melalui data yang terdapat pada laporan keuangan BSM, wawancara dengan bagian pelaporan, Accounting Group BSM, dan studi kepustakaan dengan menggunakan literatur-literatur yang terkait dengan permasalahan yang dibahas. Dari hasil penelitian diketahui bahwa prosedur penyusunan laporan keuangan secara umum pada BSM terdiri atas dua tahap. Pertama, pembuatan Laporan Stabilitas Moneter dan Sistem Keuangan (LSMK) berbasis XBRL yang merupakan penyempurnaan dari sitem sebelumnya LBUS (Laporan Bank Umum Syariah). Kedua, pembuatan laporan secara manual dalam bentuk excel yang digunakan sebagai alat kontrol LSMK. BSM juga telah menerapkan PSAK No. 101 dengan baik khususnya pada laporan dana zakat dan dana kebajikan. Kata kunci

: Laporan keuangan, Laporan Dana Zakat, Laporan Dana Kebajikan, PSAK No. 101.

vii

DAFTAR ISI LEMBAR JUDUL ........................................................................................... LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING .................................................. LEMBAR PENGESAHAN ............................................................................. LEMBAR PERNYATAAN ............................................................................ KATA PENGANTAR ..................................................................................... ABSTRAK ....................................................................................................... DAFTAR ISI .................................................................................................... DAFTAR TABEL ............................................................................................ DAFTAR GAMBAR ....................................................................................... DAFTAR LAMPIRAN .................................................................................... BAB I

BAB II

i ii iii iv v vi viii x xi xii

PENDAHULUAN A. Latar Belakang Masalah .........................................................

1

B. Pembatasan dan Perumusan Masalah.....................................

6

C. Tujuan dan manfaat penelitian ...............................................

7

D. Tinjauan Pustaka ....................................................................

8

E. Metodologi Penelitian ............................................................

10

F. Sistematika Penulisan ........................................................... .

15

TINJAUAN TEORI TENTANG PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN SYARIAH DAN PSAK NO. 101 A. Penyusunan Laporan Keuangan Syariah ................................ 17 1. Pengertian.........................................................................

17

2. Pengguna dan Kebutuhan Informasi ................................

19

3. Tujuan, Bentuk, dan Karakteristik kualitatif ....................

20

B. PSAK No. 101 tentang Penyajian Laporan Keuangan Syariah 24

BAB III

1. Standar Akuntansi Keuangan (SAK) dan SAK Syariah ..

24

2. Pernyataan Standar Akuntansi keuangan No. 101 ...........

26

3. Laporan Sumber dan Penggunaan Dana Zakat ................

27

4. Laporan Sumber dan Penggunaan Dana Kebajikan .........

30

TINJAUAN UMUM TENTANG BANK SYARIAH MANDIRI A. Sejarah Singkat Bank Syariah Mandiri ................................. viii

34

BAB IV

BAB V

B. Profil Bank Syariah Mandiri .................................................

37

C. Visi, Misi dan Nilai-nilai Bank Syariah Mandiri ..................

37

D. Struktur Organisasi dan Logo Bank Syariah Mandiri ..........

42

ANALISIS PENYUSUNAN LAPORAN TAHUNAN DAN KESESUAIANNYA DENGAN PSAK NO. 101 A. Prosedur Penyusunan Laporan Keuangan .............................

44

B. Penerapan PSAK No. 101 pada Laporan Dana Zakat............

54

C. Penerapan PSAK No. 101 pada Laporan Dana Kebajikan ....

59

D. Analisis...................................................................................

66

PENUTUP A. Kesimpulan .............................................................................

76

B. Saran ........................................................................................

77

DAFTAR PUSTAKA LAMPIRAN

ix

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1 Pernyataan Misi BSM ...................................................................

39

Tabel 4.1 Kesesuaian Pengungkapan Informasi pada Laporan Dana Zakat dengan PSAK No. 101 .................................................................

56

Tabel 4.2 Kesesuaian Pengungkapan Informasi pada Laporan Dana Kebajikan dengan PSAK No. 101 .................................................................. 61

x

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1

Bentuk Laporan Sumber dan Penggunaan Dana Zakat .............

30

Gambar 2.2

Bentuk Laporan Sumber dan Penggunaan Dana Kebajikan .....

33

Gambar 3.1

Struktur Organisasi BSM .........................................................

42

Gambar 3.2

Logo BSM ................................................................................

42

Gambar 4.1

Elemen Pengolahan Data .........................................................

45

Gambar 4.2

Siklus Akuntansi .......................................................................

45

Gambar 4.3 Mekanisme Pelaporan dengan XBRL ........................................

49

Gambar 4.4

Prosedur Penyusunan Laporan Keuangan dengan LSMK ........

51

Gambar 4.5

Implementasi LBUS pada Bank Syariah ...................................

69

Gambar 4.6

Implementasi LSMK pada Bank Syariah ..................................

69

xi

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 : Surat Bimbingan Skripsi Lampiran 2 : Surat Izin Penelitian Skripsi Lampiran 3 : Surat Keterangan Penelitian Lampiran 4 : PSAK No. 101 tentang Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan Syariah Lampiran 5 : Laporan Dana Zakat BSM periode 2013 Lampiran 6 : Laporan Dana Kebajikan BSM periode 2013 Lampiran 7 : Pedoman Wawancara

xii

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah Pengungkapan informasi dalam laporan tahunan adalah salah satu cara bank syariah untuk menciptakan budaya transparan dan menunjukan tanggung jawab serta kepatuhannya terhadap prinsip syariah kepada para pemangku kepentingan dan masyarakat pada umumnya. Salah satu sumber utama untuk meraih kepercayaan publik adalah tingkat kualitas informasi yang diberikan kepada publik.1 Perbankan syariah harus meyakinkan masyarakat/publik bahwa segala aktivitas yang dilakukan telah sesuai dengan syariah Islam. Seperti yang diungkapkan oleh Inten Meutia, dkk yang dikutip dari Haniffa dan Hudaib dalam Disclosure Practise of Islamic Financial Institutions: An Exploratory Study. Pada Working Paper at the Accounting, Commerce and Finance: The Islamic Perspective International Conference V. Brisbone, Australia, yang berpendapat bahwa : “One opportunity to demonstrate responsibility and commitment in meeting the needs of the Muslim community and society in general is through the disclosure of information that is relevant and reliable in the annual report. Through the disclosure of social responsibility, Islamic banks can provide information on the extent to which it has fulfilled the function as a means to improve the welfare of the community.”2 Dari pernyataan tersebut dapat diketahui bahwa salah satu cara untuk menunjukkan rasa tanggung jawab dan komitmen Perbankan Syariah terhadap umat Islam dan masyarakat pada umumnya yaitu dengan melalui 1

Kuat Ismanto, Manajemen Syariah, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009), h. 120 Inten Meutia, dkk, Qualitative Approach to Build the Concept of Social Responsibility Disclosures Based on Shari’ah Enterprise Theory/Pendekatan Kualitatif untuk Membangun Konsep Pengungkapan Tanggung Jawab Sosial, (Palembang: Universitas Sriwijaya, 2010), h. 17 2

1

2

pengungkapan informasi yang relevan dan dapat dipercaya di dalam laporan tahunan (annual report). Dalam Islam, hal terpenting dari pengungkapan laporan Bank Syariah adalah untuk menunjukan bahwa seluruh operasi yang terdapat pada Bank Syariah telah sesuai dengan prinsip-prinsip Syariah, dimana masyarakat mempunyai hak untuk mengetahui setiap dampak dari kegiatan bisnis bagi kesejahteraan masyarakat dan untuk memastikan bahwa kegiatan tersebut sesuai dengan prinsip syariah. Informasi yang disajikan dalam laporan tahunan biasanya mencakup keseluruhan aktivitas yang dilakukan oleh bank syariah yang dituangkan dalam catatan yang mudah dimengerti oleh masyarakat luas dan salah satu yang terpenting dalam laporan tahuanan adalah laporan keuangan. Menurut Ratih Paramita yang dikutip dari Mediawati dalam tulisannya yang berjudul Islamic Corporate Identity In The Practice Of Annual Report Disclosure

Islamic

Bank,

tujuan

laporan

keuangan

syariah

adalah

dilaporkannya informasi kepatuhan bank terhadap prinsip syariah; membantu pihak terkait dalam menentukan zakat bank, maupun pihak lain; membantu mengevaluasi pemenuhan bank terhadap tanggung jawab amanah dalam mengamankan dana; menginvestasikannya pada tingkat keuntungan yang layak, informasi mengenai tingkat keuntungan investasi yang diperoleh pemilik dan pemilik rekening investasi; serta pemenuhan fungsi sosial termasuk pengelolaan dan penyaluran zakat.3 Menurut Azhar Abdul Rahman dan Abdullah Awadh Bukair yang dikutip dari Maali et al. dalam Social Reporting by Islamic Banks, tujuan dari

3

Ratih Paramita, Islamic Corporate Identity In The Practice Of Annual Report Disclosure Islamic Bank, (Jakarta : Jurnal Akutansi dan Pendidikan, 2012), h. 36

3

laporan keuangan syariah adalah “To show compliance with Shariah principles by contracting fairly with various parties inside and outside an organisation such as employees, shareholders and government; clarify the effect of the activities of Islamic businesses on community welfare and help Muslims to perform their religious obligations.”4 Dari kedua pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa tujuan utama dari laporan keuangan syariah adalah untuk menunjukan tingkat kepatuhan Bank Syariah dengan prinsip-prinsip syariah. Bank Syariah Mandiri sebagai Bank Syariah yang terkemuka di Indonesia juga berusaha memenuhi tanggung jawabnya kepada masyarakat dengan mengungkapkan informasi dalam laporan tahunan perusahaan, termasuk dengan laporan sumber dan penggunaan dana zakat dan Qardul Hasan. Berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya dan bank lainnya, laporan tahunan Bank Syariah Mandiri pada periode 2013 disusun menjadi tiga bagian yaitu laporan manajemen (management report), laporan keuangan (financial report), dan laporan berkelanjutan

yang dapat diunduh langsung di situs

ressmi Bank Syariah Mandiri. Klasifikasi tersebut tentunya memudahkan para pembaca yang berkepentingan. Salah satu upaya untuk meningkatkan Shariah Compliance pada Lembaga Keuangan adalah dengan disusunnya suatu standar atau pedoman akuntansi perbankan Syariah sebagai acuan dalam pembuatan laporan keuangan yang ditujukan untuk para pengguna sebagai dasar dalam

4

Azhar Abdul Rahman dan Abdullah Awadh Bukair, The Influence of the Shariah Supervision Board on Corporate Social Responsibility Disclosure by Islamic Banks of Gulf CoOperation Council Countries, ( Asian Journal of Business and Accounting 6(2), 2013), h. 72

4

pengambilan keputusan ekonomi.5 Standar berfungsi memberikan acuan dan pedoman dalam penyusunan laporan keuangan sehingga laporan keuangan antar-entitas menjadi lebih seragam.6 Antonio menyatakan bahwa suatu standar akuntansi akan menjadi kunci sukses bank Syariah dalam melayani masyarakat untuk memenuhi kebutuhan informasi yang transparan, dapat dipercaya dan relevan dengan kebutuhan pengguna sesuai dengan konteks syariah.7 Dengan disusunnya standar tersebut, Bank Syariah dapat memberikan pelayanan berupa pengungkapan informasi yang terdapat dalam Laporan Tahunan (annual report) yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah guna memenuhi kebutuhan para stakeholders. Di Indonesia, Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 59 tentang Akuntansi Perbankan Syariah dan Kerangka Dasar Penyusunan Laporan Keuangan Bank Syariah disahkan pada tanggal 1 Mei 2002 dan resmi berlaku sejak 1 Januari 2003.8 PSAK No. 59 dikhususkan untuk kegiatan transaksi syariah di sektor perbankan syariah. Hal tersebut menjadi permasalahan baru mengingat pada saat itu lembaga keuangan syariah lain juga mengalami perkembangan yang cukup pesat. Seiring dengan tuntutan tersebut, Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) membentuk Komite Akuntansi Syariah (KAS) pada tanggal 18 Oktober 2005 untuk merumuskan Standar Akuntansi Keuangan Syariah. Akhirnya, KAS 5

Maulana Nasrifa dan Ade Wirman, Analisa Tingkat Kesesuaian Annual Report Perbankan Syariah dengan Prinsip-Prinsip Syariah (Studi Kasus Bank Umum Syariah di Indonesia). (Jakarta : Tazkia, 2006) h. 70 6 Dwi Martani dkk, Akuntansi Keuangan Menengah bebrasis PSAK, (Jakarta: Salemba Empat, 2012), h. 15 7 Syafii Antonio, Bank Syariah dari Teori ke Praktik, (Jakarta: Gema Insani Press, cet 1, 2001), h. 198 8 www.gudangilmusyariah.blogspot.com/2014/09/akuntansai-perbankan-syariah-psak59.html?m=1 diakses pada 19 Desember 2014 pukul 08.25

5

berhasil membangun konsep Prinsip Akuntansi Syariah yang Berlaku umum, Kerangka Dasar Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan Syariah, serta enam konsep Exposure Draft PSAK Syariah. Pada tanggal 19 September 2006, Dewan Standar Akuntansi Keuangan (DSAK) akhirnya menyetujui untuk menyebarluaskan Exposure Draft PSAK Syariah yang salah satunya adalah PSAK No.101 tentang Penyajian Laporan Keuangan Syariah. PSAK No.101 ini bertujuan untuk mengatur penyajian dan pengungkapan laporan keuangan untuk tujuan umum (general purpose financial statements) untuk entitas syariah yang selanjutnya disebut “laporan keuangan”, agar dapat dibandingkan baik dengan laporan keuangan entitas syariah periode sebelumnya maupun dengan laporan keuangan entitas syariah lain. Pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan transaksi dan peristiwa tertentu diatur dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) terkait. Berdasarkan uraian diatas, peneliti tertarik untuk memahami bagaimana penerapan dari PSAK No. 101 pada laporan tahunan Bank Syariah Mandiri dalam usahanya untuk meningkatkan transparansi dan kredibilitas Bank Syariah Mandiri di mata publik. Maka dari itu penulis mengangkat permasalahan ini dalam bentuk skripsi dengan judul “Penerapan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 101 dalam Penyusunan Laporan Tahunan pada PT. Bank Syariah Mandiri”.

6

B. Pembatasan dan Perumusan Masalah Pada uraian latar belakang di atas dapat terlihat bahwa pengungkapan informasi dalam laporan tahunan merupakan salah satu cara yang dilakukan oleh bank syariah dalam menunjukan transparasi dan kredibilitas di mata publik. Banyak hal yang dapat diteliti dari laporan tahunan perbankan syariah, salah satunya dari segi isi laporan tahunan. Laporan tahunan pada Bank Syariah Mandiri dibagi atas tiga bagian yaitu laporan keuangan, laporan manajemen, dan laporan berkelanjutan. Terkait dengan penerapan PSAK No. 101, maka peneliti membatasi laporan tahunan pada laporan keuangannya saja, yang selanjutnya akan dibahas mengenai prosedur penyusunan laporan keuangan secara umum. Laporan keuangan tahunan Bank Syariah terdiri atas: a. aset; b. kewajiban; c. dana syirkah temporer; d. ekuitas; e. pendapatan dan beban termasuk keuntungan dan kerugian; f. arus kas; g. dana zakat; h. dan dana kebajikan. Selanjutnya, untuk memfokuskan permasalahan dan keterbatasan waktu peneliti, maka dalam kesesuaian laporan keuangan dengan PSAK No. 101 peneliti membatasinya pada Laporan Dana Zakat dan Dana Kebajikan. Adapun perumusan masalahnya adalah :

7

1. Bagaimana prosedur penyusunan laporan keuangan pada PT. Bank Syariah Mandiri? 2. Bagaimana penerapan PSAK No. 101 pada Laporan Dana Zakat PT. Bank Syariah Mandiri? 3. Bagaimana penerapan PSAK No. 101 pada Laporan Dana Kebajikan PT. Bank Syariah Mandiri? C. Tujuan dan Manfaat Penelitian 1. Tujuan penelitian Berdasarkan perumusan masalah, penelitian ini bertujuan untuk: a. Mengetahui dan memahami prosedur umum penyusunan laporan keuangan pada Bank Syariah Mandiri. b. Mengetahui dan memahami penerapan PSAK No. 101 pada Laporan Dana Zakat PT. Bank Syariah Mandiri. c. Mengetahui dan memahami penerapan PSAK No. 101 pada Laporan Dana Kebajikan PT. Bank Syariah Mandiri. 2. Manfaat Penelitian Adapun manfaat penelitian ini antara lain sebagai berikut : a. Kontribusi Akademis Penelitian ini dapat menambah khasanah dan ilmu pengetahuan khususnya tentang penyusunan Laporan Keuangan Syariah. Penelitian ini juga bermanfaat bagi mahasiswa, dapat dijadikan sebagai bahan referensi dan pembanding pada penelitian selanjutnya. b. Kontribusi Praktis Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi

8

kepada Perbankan Syariah di Indonesia terkait dengan pengungkapan informasi dalam Laporan Keuangan. D. Tinjauan Pustaka Penelitian yang berjudul “Penerapan PSAK No. 101 pada Penyusunan Laporan Keuangan pada PT. Bank Syariah Mandiri” dilakukan berdasarkan penelitian-penelitian sebelumnya yang membahas. Berikut merupakan penjelasan mengenai deskripsi penelitian terdahulu: 1).

Penelitian yang dilakukan oleh Maula Nasrifa dan Ade Wirman Syafei pada tahun 2005 dengan judul Tingkat Kesesuaian Annual Report Perbankan

Syariah

dengan

Prinsip-prinsip

Syariah.

Penelitian

dilakukan pada tiga Bank Syariah di Indonesia yatu BSM, BMI, dan BSMI. Penelitian tersebut dilakukan menggunakan metode kuantitatif dengan content analysis dengan pendekatan PSAK No. 59 dan AAOIFI. Dari hasil penelitian yang didapat adalah tingkat kesesuaian annual report dengan prinsip-prinsip syariah yang paling tinggi dari ketiga Bank Syariah adalah Bank Syariah Mandiri. 2).

Peneitian oleh Catur Juliyantoro dengan judul Akuntansi Qardhul Hasan pada Bank Syariah berdasarkan PSAK No. 59 (Studi Kualitatif pada PT. Bank Muammalat Jember). Penelitian menggunakan metode kualitatif dengan analisis kualitatif deskriptif. Dari hasil penelitian tersebut disimpulkan akuntansi Qardhul Hasan pada Bank Muamalat Indonesia cabang Jember telah sesuai dengan PSAK No. 59.

3).

Penelitian oleh Sutarti, Enjang Tachyan dan Adilah Saesar dengan judul Evaluasi atas Penerapan PSAK No. 101 dalam Kaitannya dengan

9

Kewajaran Penyajian Laporan Keuangan pada Bank BJB Syariah. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan analisis deskriptif komparatif. Dari hasil penelitian dijelaskan bahwa Bank BJB Syariah belum sepenuhnya menerapkan PSAK No. 101. Sekilas penelitian yang peneliti lakukan memiliki kemiripan dengan penelitian-penelitian yang telah disebutkan di atas, namun jika dilihat lebih detail maka akan terlihat perbedaan antara penelitian ini dengan penelitian terdahulu. Perbedaan-perbedaan tersebut antara lain, sebagai berikut: a.

Penelitian ini mendasari peneliti untuk mengetahui secara kualitatif tentang bagaimana kesesuaian annual report Bank Syariah Mandiri. Sehingga data yang didapat oleh peneliti berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Maula Nasrifa dan Ade Wirman Syafei yang merupakan data kuantitatif.

b.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan Catur Juliantoro terletak pada PSAK yang digunakan, peneliti menggunakan PSAK yang sudah diperbarui yaitu PSAK No. 101. Selain itu peneliti tidak meneliti sebatas akuntansi pada Qardhul Hasan tetapi juga pada dana Zakat dan prosedur penyusunan laporan keuangan.

c.

Perbedaan penelitian yang dilakukan oleh Sutarti, Enjang Tachyan dan Adilah Saesar dengan penelitian ini adalah pada pembatasan masalah dan objek penelitian yang digunakan. Dalam penelitian ini, peneliti membatasi masalah hanya pada prosedur penyusunan laporan keuangan dan laporan Dana Zakat dan Kebajikan pada BSM.

10

E. Metodologi Penelitian 1. Tipe Penelitian Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana prosedur penyusunan laporan keuangan dan penerapan PSAK No. 101 pada Laporan Dana Zakat dan Kebajikan PT. Bank Syariah Mandiri. Terdapat faktor-faktor yang berperan dan mempengaruhi penyusunan laporan keuangan pada Bank Syariah, oleh karena itu diperlukan pemahaman yang mendalam guna meneliti hal tersebut. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Penelitian dengan pendekatan kualitatif menekankan analisis proses berpikir secara induktif yang berkaitan dengan dinamika hubungan antar fenomena yang diamati, dan senantiasa menggunakan logika ilmiah.9 2. Subjek dan Objek Penelitian serta Langkah-langkah Penentuannya a. Subjek Penelitian dan Objek Penelitian Subjek Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah PT. Bank Syariah Mandiri. Sedangkan, sebagai objek penelitian, peneliti menggunakan laporan keuangan tahunan PT Bank Syariah Mandiri dan untuk mengetahui penerapan PSAK No. 101 pada PT Bank Syariah Mandiri, peneliti menggunakan metode wawancara ke narasumber terkait, yaitu Pegawai Kantor Pusat Bank Syariah Mandiri bagian pelaporan divisi accounting yang menyusun laporan keuangan.

9

Imam Gunawan, Metode Penelitian Kualitatif Teoti dan Praktik, (Jakarta: Bumi Aksara, 2013) h. 80

11

b. Cara memperoleh Informan Dalam penelitian ini, cara memperoleh informan penelitian melalui key person, peneliti sudah memahami informasi awal tentang objek penelitian maupun informan penelitian sehingga peneliti membutuhkan key person untuk memulai melakukan wawancara atau observasi.10 3. Jenis dan Sumber Data Dari sumber penelitian ini diharapkan dapat memperoleh data sesuai judul “Penerapan PSAK No. 101 pada Penyusunan Laporan Keuangan PT. Bank Syariah Mandiri.” Berikut adalah uraian sumber data yang digunakan : a. Data Primer Data primer merupakan data yang diperoleh langsung dari hasil wawancara peneliti kepada pihak yang bersangkutan. Dalam Hal ini penulis memperoleh hasil wawancara dari bagian pelaporan divisi accounting PT. Bank Syariah Mandiri. b. Data Sekunder Data Sekunder merupakan data yang diperoleh dari secara tidak langsung atau bukan dari hasil wawancara. Dalam penelitian ini, sumber data sekunder yang digunakan peneliti adalah Laporan Keuangan Bank Syariah Mandiri yang diakses langsung dari website resmi BSM dan literatur kepustakaan seperti artikel, jurnal dan sumber lainnya yang berkaitan dengan penulisan skripsi.

10

h. 77

Burhan Bungin, Penelitian Kualitatif, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009),

12

4. Tempat dan Waktu Penelitian Penelitian secara langsung melalui wawancara dilaksanakan di kantor pusat Bank Syariah Mandiri, Wisma Mandiri I, Jl. M. H. Thamrin No. 5, Jakarta 10340. Telp (021) 230 0509, 3983 9000 pada hari Rabu, 4 Maret 2015 pukul 17.00-20.00 WIB dan Rabu, 25 maret 2015 pukul 16.00-18.00. 5. Teknik Pengumpulan Data Secara umum terdapat dua metode pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini yaitu : a. Dokumentasi Teknik dokumentasi adalah salah satu metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian sosial untuk menelusuri data historis.11 Data yang digunakan diperoleh dari laporan keuangan Bank Syariah Mandiri. b. Wawancara Untuk dapat memahami secara mendalam terkait penerapan PSAK No. 101 pada Laporan Sumber dan Penggunaan Dana zakat dan Kebajikan yang terdapat pada laporan keuangan Bank Syariah, penelitian ini menggunakan metode wawancara. Wawancara mendalam secara umum adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab bertatap muka antara

pewawancara

diwawancarai, 11

h. 177

dengan

denagn atau

informan tanpa

atau

orang

menggunakan

yang

pedoman


13

wawancara.12 c.

Studi Kepustakaan Studi kepustakaan merupakan teknik pengumpulan data dengan mempelajari buku-buku, literatur-literatur, catatan-catatan, dan laporan-laporan yang ada hubungannya dengan permasalahan yang akan dipecahkan.13

6. Analisis Data Berdasarkan wawancara dan observasi yang dilakukan, peneliti mendapatkan sejumlah data. Data yang diperoleh dalam penelitian dikumpulkan dan dianalisis secara sistematis. Peneliti menggunakan metode analisis data deskriptif kualitatif. Berikut tahap-tahap analisis yang dilakukan dalam penelitian ini, yaitu: a. Pengumpulan Data Pada tahap ini peneliti melakukan proses pengumpulan data melalui data dokumentasi dan wawancara. Data dalam penelitian kualitatif bukan hanya sekedar terkait kata-kata, melainkan segala sesuatu yang dilihat, didengar, dan diamati oleh peneliti. Data yang didapat berupa catatan hasil amatan, deskripsi wawancara, catatan pribadi, jurnal, surat-surat, daln lain-lain.14 b. Reduksi data Menurut Imam Gunawan yang dikutip dari Sugiyono, mereduksi data merupakan 12

kegiatan

merangkum,

memilih

hal-hal

pokok,


h. 108 13

Moh. Nazir, Metode Penelitian, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2003), h. 93 Muhammad Idrus, Metode Penelitian Ilmu Sosial Pendekatan Kualitatif dan Kuantitatif Edisi Kedua, (Jakarta: Penerbit Erlangga, 2009), h. 148. 14

14

memfokuskan pada hal-hal yang penting, dan mencari tema dan polanya.15 Pada tahap ini, peneliti melakukan proses pemilihan, pemusatan perhatian penyederhanaan, pengabstrakan, dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan.16 c. Triangulasi Pada tahap ini peneliti mencocokkan (cross check) antara hasil wawancara dengan bukti dokumen atau pendapat yang lain.17 Bukti yang digunakan peneliti adalah Laporan sumber dan penggunaan dana zakat dan kebajikan yang diperoleh dari laporan keuangan tahunan Bank Syariah Mandiri yang telah disesuaikan dengan PSAK No. 101 paragraf 70-74 dan paragraf 75-79. d. Display data Langkah selanjutnya adalah penyajian data, yang dimaknai oleh Miles dan Huberman sebagai sekumpulan informasi tersusun yang membei kemungkinan

adanya

penarikan

kesimpulan

dan

pengambilan

tindakan. Pada tahap ini, peneliti lebih mudah memahami apa yang terjadi dan apa yang harus dilakukan.18 e. Kesimpulan, Saran, dan Diskusi Tahap terakhir dari penelitian ini adalah menuliskan hasil penelitian, berupa kesimpulan dan saran, serta diskusi.

15

Imam Gunawan, Metode Penelitian Kualitatif Teori Dan Praktik. (Jakarta: PT.Bumi Aksara, 2013), h. 210-211. 16 Muhammad Idrus, Metode Penelitian Ilmu Sosial Pendekatan Kualitatif dan Kuantitatif Edisi Kedua, (Jakarta: Penerbit Erlangga, 2009), h. 150. 17 Boys Sabarguna, Analisis Data pada Penelitian Kualitatif, (Jakarta: UI Press, 2005), h. 65. 18 Muhammad Idrus, Metode Penelitian Ilmu Sosial Pendekatan Kualitatif dan Kuantitatif Edisi Kedua, (Jakarta: Penerbit Erlangga, 2009), h. 151

15

F. Sistematika Penulisan Skripsi ini menggunakan metode kualitatif dengan analisis data deskrtiptif kualitatif. Skripsi ini terdiri dari lima bab yang disusun secara deskriptif. Bab I Pendahuluan, terdiri dari latar belakang masalah, pembatasan dan perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, tinjauan pustaka, metodologi penelitian, serta sistematika penulisan. Bab II Tinjauan Teori, di dalam bab ini membahas landasan teori yang digunakan. Pada bagian pertama akan dijelaskan mengenai Penyusunan Laporan Keuangan Syariah yang terdiri dari; pengertian penyusunan laporan keuangan syariah, pengguna dan kebutuhan informasi, tujuan laporan keuangan, bentuk laporan keuangan serta karakteristik kualitatif laporan keuangan. Pada bagian kedua akan dijelaskan mengenai Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 101 yang meliputi; standar akuntansi keuangan, standar akuntansi keuangan syariah, PSAK No. 101 tentang Penyajian Laporan Keuangan Syariah, laporan sumber dan penggunaan dana zakat, serta laporan sumber dan penggunaan dana kebajikan. Bab III Tinjauan Umum tentang Bank Syariah Mandiri, membahas mengenai sejarah singkat BSM, profil BSM, visi, misi dan nilai-nilai BSM, struktur organisasi BSM, dan logo Bank Syariah Mandiri. Bab IV Hasil Penelitian, di dalam bab ini membahas hasil penelitian tentang prosedur penyusunan laporan keuangan, penerapan PSAK No. 101 pada Laporan Dana Zakat dan Kebajikan PT. Bank Syariah Mandiri, serta analisis peneliti mengenai hasil yang diperoleh.

16

Bab V Penutup, merupakan bagian penutup dari penelitian. Bagian penutup mencakup kesimpulan, dan saran dari uraian pada bab-bab sebelumnya.

BAB II TINJAUAN TEORI TENTANG PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN SYARIAH DAN PSAK NO. 101 A. Penyusunan Laporan Keuangan Syariah 1. Pengertian Penyusunan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah proses, cara, perbuatan menyusun. Kata menyusun sendiri dapat berarti; mengatur dengan menumpuk secara tindih menindih; mengatur secara baik; menempatkan

secara

beraturan.1Dalam

kaitannya

dengan

laporan

keuangan, penyusunan diartikan mengatur dengan baik laporan keuangan. Laporan Keuangan adalah laporan periodik yang disusun menurut prinsip-prinsip akuntansi yang diterima secara umum tentang status keuangan dari individu, asosiasi, atau organisasi bisnis yang terdiri dari neraca, laporan laba rugi, dan laporan perubahan ekuitas pemilik.2 Menurut PSAK, laporan keuangan untuk tujuan umum adalah laporan keuangan yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan bersama sebagian besar pengguna laporan. Laporan keuangan untuk tujuan umum termasuk juga laporan keuangan yang disajikan terpisah atau yang disajikan dalam dokumen publik lainnya seperti laporan tahunan atau prospektus.3

1

Kbbi.web.id/susun diakses pada 7 Mei 2015 pukul 18.46 Veithzal Rivai dan Arviyan Arifin, Islamic Banking – Sebuah Teori, Konsep, dan Aplikasi, (Jakarta: Bumi Aksara, 2010), h. 876. 3 IAI, Standar Akuntansi Keuangan per 1 Juli (Jakarta: Salemba Empat, 2009), PSAK No. 101, paragraf 4. Prospektus adalah suatu dokumen yang memberikan informasi serta penjelasan mengenai penerbitan sekuritas baru beserta perusahaan penerbit. Dikutip dari www.organisasi .org diakses pada 6 Juni 2015 pukul 05.55 2

17

18

Menurut Ismail dalam bukunya Akuntansi Bank, Teori dan Aplikasi dalam

Rupiah,

pertanggungjawaban

laporan

keuangan

manajemen

bank

terhadap

merupakan

bentuk

pihak-pihak

yang

berkepentingan dengan kinerja bank yang dicapai selama periode tertentu.4 Laporan Keuangan Syariah memiliki perbedaan yang signifikan bila dibandingkan dengan laporan keuangan konvensional. Hal ini terkait penyusunan laporan keuangan yang didasarkan pada transaksi syariah. Agar laporan keuangan sesuai dengan paradigma, azas, dan karakteristik laporan keuangan syariah, maka ditetapkanlah unsur-unsur laporan keuangan syariah sebagai berikut:5 a. Komponen laporan yang mencerminkan kegiatan komersial 1). 2). 3). 4).

Laporan posisi keuangan; Laporan laba rugi; Laporan arus kas; Laporan perubahan ekuitas

b. Komponen laporan keuangan yang mencerminkan kegiatan sosial 1). 2).

Laporan sumber dan penggunaan dana zakat; dan Laporan sumber dan penggunaan dana kebajikan.

c. Komponen laporan keuangan lainnya yang mencerminkan kegiatan dan tanggung jawab khusus entitas syariah tersebut Dari definisi di atas, dapat disimpulkan penyusunan laporan keuangan syariah adalah suatu proses mengatur dengan baik laporan yang disusun berdasarkan prinsip akuntansi yang berisi tentang status keuangan suatu instansi guna memenuhi kebutuhan pengguna laporan sesuai dengan kriteria syariah. 4

Ismail, Akuntansi Bank, Teori dan Aplikasi dalam Rupiah, (Jakarta: Kencana Prenada Media, 2011), h. 15 5 Slamet Wiyono dan Taufan Maulamin, Memahami Akuntansi Syariah di IndonesiaAplikasi Pada Entitas Perbankan Syariah, Takaful, Entitas Syariah lainnya dan Entitas Konvensional yang Melakukan Transaksi Syariah, (Jakarta: Mitra Wacana Media, 2013), h. 85

19

2. Pengguna dan Kebutuhan Informasi Pengguna laporan keuangan meliputi: investor; pemilik dana qardh; pemilik dana syirkah temporer; pemilik dana titipan; pembayar dan penerima zakat, infak, sedekah, dan wakaf; pengawas syariah; karyawan; pemasok dan mitra usaha lainnya; pelanggan; pemerintah; masyarakat.6 Pengguna tersebut menggunakan laporan keuangan untuk memenuhi kebutuhan informasi yang berbeda, diantaranya sebagai berikut: a. Investor, menilai entitas dan kemampuan entitas membayar deviden di masa mendatang.7 Hal ini bertujuan agar investor dapat mengambil keputusan untuk membeli, menahan, atau menjual investasi atau penerimaan deviden. b. Pemilik dana qardh, untuk mengetahui apakah dana qardh dapat dibayar pada saat jatuh tempo. c. Pemilik dana syirkah temporer, untuk pengambilan keputusan pada investasi yang memberikan tingkat pengembalian yang bersaing dan aman. d. Pemilik dana titipan, untuk memastikan bahwa titipan dana dapat diambil setiap saat. e. Pembayar dan penerima zakat, infak, sedekah, dan wakaf, untuk informasi tentang sumber dan penyaluran dana tersebut. 6

Sri Nurhayati dan Wasilah, Akuntansi Syariah di Indonesia (Jakarta: Salemba Empat, 2011), h. 93, dibaca juga pada Rizal Yaya dkk, Akuntansi Perbankan Syariah Teori dan Praktik Kontemporer, (Jakarta: 2009, Salemba Empat), h. 82-84 Muhammad Yusuf dan Junaedi, Pengantar Ilmu Ekonomi dan Perbankan Syariah, (Jakarta: 2006, Ganeca Press), h. 137 7 Dwi Martani dkk, Akuntansi Keuangan Menengah bebrasis PSAK, (Jakarta: Salemba Empat, 2012), h. 34

20

f. Pengawas syariah, untuk menilai kepatuhan pengelolaan lembaga syariah terhadap prinsip syariah. g. Karyawan, untuk mengetahui informasi tentang stabilitas dan profitabilitas entitas syariah. h. Pemasok dan mitra usaha lainnya, untuk memperoleh informasi tentang kemampuan entitas membayar hutang pada saat jatuh tempo. i. Pelanggan, untuk memperoleh informasi tentang kelangsungan hidup entitas syariah. j. Pemerintah serta lembaga-lembaganya, untuk memperoleh informasi tentang aktivitas entitas syariah, perpajakan serta kepentingan nasional lainnya. k. Masyarakat, untuk memperoleh informasi tentang kontribusi entitas terhadap masyarakat dan negara.8 3. Tujuan, Bentuk, dan Karakteristik Kualitatif a Tujuan Laporan Keuangan Syariah Tujuan utama laporan keuangan adalah untuk menyediakan informasi, menyangkut posisi keuangan, kinerja serta perubahan posisi keuangan suatu entitas syariah yang bermanfaat bagi sejumlah besar pemakai dalam pengambilan keputusan ekonomi. Beberapa tujuan lainnya adalah: 1) Meningkatkan kepatuhan terhadap prinsip syariah dalam semua 8

Sri Nurhayati dan Wasilah, Akuntansi Syariah di Indonesia (Jakarta: Salemba Empat, 2011), h. 93, dibaca juga pada Rizal Yaya dkk, Akuntansi Perbankan Syariah Teori dan Praktik Kontemporer, (Jakarta: Salemba Empat, 2009), h. 82-84 Muhammad Yusuf dan Junaedi, Pengantar Ilmu Ekonomi dan Perbankan Syariah, (Jakarta: Ganeca Press, 2006), h. 137.

21

transaksi dan kegiatan usaha. 2) Informasi kepatuhan entitas syariah terhadap prinsip syariah, seta informasi aset, kewajiban, pendapatan, dan beban yang tidak sesuai dengan prinsip syariah bila ada dan bagaimana perolehan dan penggunaannya. 3) Informasi untuk membantu mengevaluasi pemenuhan tanggung jawab entitas syariah terhadap amanah dalam mengamankan dana, menginvestasikannya pada tingkat keuntungan yang layak. 4) Informasi mengenai tingkat keuntungan investasi yang diperoleh penanam modal dan pemilik dana syirkah temporer; dan informasi mengnai pemenuhan kewajiban fungsi sosial entitas syariah termasuk pengelolaan dan penyaluran zakat, infak, sedekah, dan wakaf.9 Dalam kaitannya dengan manajemen risiko, tujuan dari laporan keuangan pada umumnya untuk memberikan informasi tentang posisi keuangan (neraca), kinerja (laporan keuangan), perubahan posisi keuangan (laporan arus kas, eksposur risiko yang signifikan, dan praktik manajemen risiko (dalam catatan) suatu perusahaan kepada pemangku kepentingan.10

9

Sri Nurhayati dan Wasilah, Akuntansi Syariah di Indonesia (Jakarta: Salemba Empat, 2011), h. 95. Dibaca juga pada Slamet Wiyono, Cara Mudah Memahami Akuntansi Perbankan Syariah Berdasarkan PSAK dan PAPSI, (Jakarta: PT. Grasindo, 2006), h. 78. Dan Sofyan Harahap, Kerangka Teori dan Tunjuan Akuntansi Syariah, (Jakarta: Pustaka Quantum, 2008), h. 162 10 Hennie van Greuning dan Zamir Iqbal, Analisis Risiko Perbankan Syariah, (Jakarta: Salemba Empat, 2011), h. 197.

22

Bentuk Laporan Keuangan Syariah11

b

1)

Posisi Keuangan Entitas Syariah, disajikan sebagai neraca. Laporan ini menyajikan informasi tentang sumber daya yang dikendalikan, struktur keuangan, likuiditas dan solvabilitas serta kemampuan beradaptasi terhadap perubahan lingkungan.

2)

Informasi Kinerja Entitas Syariah, disajikan dalam bentuk laporan laba rugi. Laporan ini diperlukan untuk menilai perubahan potensial sumber daya ekonomi yang mungkin dikendalikan di masa depan.

3)

Informasi Perubahan Posisi Keuangan Entitas Syariah, yang dapat disusun berdasarkan definisi dana seperti seluruh sumber daya keuangan, modal kerja, aset likuid atau kas.

4)

Informasi lain, seperti laporan penjelasan tentang pemenuhan fungsi sosial entitas syariah.

5)

Catatan dan schedule tambahan, merupakan penampung dari informasi tambahan yang relevan termasuk pengungkapan tentang risiko dan ketidakpastian yang mempengaruhi entitas.

c

Karakteristik Kualitatif Laporan Keuangan Laporan keuangan berisikan informasi keuangan yang pada hakikatnya adalah informasi kuantitatif. Agar informasi tersebut berguna bagi pemakai informasi tersebut harus memenuhi karakteristik kualitatif.12 Menurut PSAK, terdapat empat karakteristik pokok, yaitu:

11

Sri Nurhayati dan Wasilah, Akuntansi Syariah di Indonesia (Jakarta: Salemba Empat, 2011), h. 95-96 12 Dwi Martani dkk, Akuntansi Keuangan Menengah bebrasis PSAK, (Jakarta: Salemba Empat, 2012), h. 36.

23

1) Dapat Dipahami. Informasi harus mudah dipahami oleh pengguna dengan pengetahuan terbatas mengenai usaha, perekonomian, dan akuntansi serta kemauan untuk mempelajari informasi dengan rajin 2) Relevan. Informasi harus relevan karena informasi mempengaruhi keputusan ekonomi dari penggunanya dengan membantu mereka mengevaluasi masa lalu, sekarang dan peristiwa masa depan atau untuk memastikan atau memperbaiki penilaian masa lalu. 3) Gambaran yang jelas. Informasi harus bebas dari kesalahan dan bias. Aspek-aspek kunci dari gambaran yang jelas adalah kehandalan, prioritas isi di atas bentuk, netralitas, kehati-hatian, dan kelengkapan. 4) Dapat Dibandingkan. Informasi harus disajikan secara konsisten dari waktu ke waktu dan berbentuk sama dengan informasi terkait dan pihak lain dalam rangka untuk memudahkan pengguna dalam melakukan perbandingan. Sebuah laporan keuangan yang dapat dipertanggungjawabkan, setidaknya harus memenuhi beberapa kriteria, antara lain :13 a)

Asas manfaat, terutama bagi pihak pemakainya

b) Relevansi antara laporan keuangan tersebut dengan tujuan pelaporannya c)

Tingkat kepercayaan

d) Komparabilitas, artinya dapat diperbandingkan berdasarkan periode waktu tertentu.

Dibaca juga pada Hennie van Greuning dan Zamir Iqbal, Analisis Risiko Perbankan Syariah, (Jakarta: Salemba Empat, 2011), h. 197, dan Rizal Yaya dkk, Akuntansi Perbankan Syariah Teori dan Praktik Kontemporer, (Jakarta: Salemba Empat, 2009), h. 85-86. 13 Kuat Ismanto, Manajemen Syariah, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009), h. 123

24

e)

Konsistensi, artinya metode yang digunakan konsisten dan tidak mudah berubah.

f)

Mudah dipahami, serta tidak multi interpretasi. Selain itu, informasi yang diberikan harus mencakup beberapa

aspek:

Pertama,

informasi

yang

tersedia

harus

mampu

menggambarkan pencapaian tujuan yang ada dan konsistensinya dengan syariat; kedua, informasi tersebut harus mampu membantu pihak luar bank untuk mengevaluasi rasio kecukupan modal, risiko investasi, likuiditas, dan berbagai aspek finansial perbankan lainnya agar kredibilitas bank dapat dipertanggungjawabkan.14 B. PSAK No. 101 tentang Penyajian Laporan Keuangan Syariah 1. Standar Akuntansi Keuangan (SAK) dan SAK Syariah a

Standar Akuntansi Keuangan Standar akuntansi adalah tata cara pencatatan, pengukuran, pelaporan dan pengungkapan akibat transaksi yang dilakukan laporan keuangan.15 Standar Akuntansi Keuangan (SAK) digunakan untuk entitas yang memiliki akuntabilitas publik yaitu entitas terdaftar atau dalam proses pendaftaran di pasar modal atau entitas fidusia (yang menggunakan dana masyarakat seperti asuransi, perbankan, dan dana pensiun). Standar ini mengadopsi International Financial Reporting Standard (IFRS) mengingat Indonesia, melalui Ikatan Akuntan Indonesia telah menetapkan untuk melakukan adopsi penuh IFRS

14

Kuat Ismanto, Manajemen Syariah, (Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2009), h 123-124. Sofyan Harahap, Kerangka Teori dan Tunjuan Akuntansi Syariah, (Jakarta: Pustaka Quantum, 2008), h. 175 15

25

mulai tahun 2012.16 Standar akuntansi keuangan ini berfungsi sebagai pedoman bagi para entitas yang telah terdaftar maupun dalam proses pendaftaran di pasar modal atau entitas fidusia dalam menyusun laporan keuangan. Standar akuntansi yang efektif harus memenuhi tiga kriteria umum (Basel Committee on Banking Supervision 2000): Standar akuntansi harus memberikan kontribusi untuk –atau paling tidak konsisten dengan (dan tidak menghambat –manajemen risiko yang sehat dan praktik pengendalian di bank. Mereka juga harus menyediakan kerangka kerja kehati-hatian dan dapat diandalkan untuk menghasilkan informasi akuntansi berkualitas tinggi di bank. Standar akuntansi harus memfasilitasi disiplin pasar dengan mendorong pelaporan yang tranparan mengenai posisi dan kinerja keuangan bank, eksposur risiko dan kegiatan manajemen risiko. Standar akuntansi harus memfasilitasi dan tidak membatasi pengawasan bank yang efektif.17 b

Standar Akuntansi Keuangan Syariah Standar Akuntansi Keuangan Syariah (SAK Syariah) adalah standar yang digunakan untuk entitas yang memiliki transaksi syariah atau entitas berbasis syariah. Standar akuntansi keuangan syariah terdiri atas kerangka konseptual penyusunan dan pengungkapan laporan, standar penyajian laporan keuangan, dan standar khusus transaksi syariah seperti mudharabah, murabahah, salam, ijarah, dan istishna. Standar ini merupakan standar yang dikembangkan oleh 16

Dwi Martani dkk, Akuntansi Keuangan Menengah bebrasis PSAK, (Jakarta: Salemba Empat, 2012), h. 15 17 Hennie van Greuning dan Zamir Iqbal, Analisis Risiko Perbankan Syariah, (Jakarta: Salemba Empat, 2011), h. 198

26

Dewan Standar Akuntansi Keuangan Syariah (DSAK Syariah).18 Standar akuntansi keuangan syariah berfungsi sebagai pedoman bagi lembaga keuangan syariah dalam menyusun laporan keuangan. 2. Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 101 Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 101 bertujuan untuk mengatur penyajian dan pengungkapan laporan keuangan untuk tujuan umum (general purpose financial statements) untuk entitas syariah yang selanjutnya disebut “laporan keuangan”, agar dapat dibandingkan baik dengan laporan keuangan entitas syariah periode sebelumnya maupun dengan laporan keuangan entitas syariah lain.19 Pernyataan ini menggunakan terminologi yang cocok bagi entitas syariah yang berorientasi profit, termasuk entitas bisnis sektor publik. Entitas nirlaba syariah, entitas sektor publik, pemerintah dan entitas syariah lainnya yang akan menerapkan standar ini mungkin perlu melakukan penyesuaian-penyesuaian terhadap deskripsi beberapa pos yang terdapat dalam laporan keuangan dan istilah laporan keuangan itu sendiri serta dapat pula menyajikan komponen-komponen tambahan dalam laporan keuangannya.20 Laporan keuangan bank syariah yang lengkap terdiri atas: Neraca; Laporan Laba Rugi; Laporan Arus Kas, Laporan Perubahan Ekuitas; Laporan Perubahan Dana Investasi Terikat, Laporan Rekonsiliasi Pendapatan Dan Bagi Hasil; Laporan Sumber Dan Penyaluran Dana Zakat; 18

Dwi Martani dkk, Akuntansi Keuangan Menengah bebrasis PSAK, (Jakarta: Salemba Empat, 2012), h. 17 19 IAI, Standar Akuntansi Keuangan per 1 Juli (Jakarta: Salemba Empat, 2009), PSAK No. 101 paragraf 1 20 IAI, Standar Akuntansi Keuangan per 1 Juli (Jakarta: Salemba Empat, 2009), PSAK No. 101, paragraf 6

27

Laporan Sumber Dan Penggunaan Dana Kebajikan; Catatan Atas Laporan Keuangan.21 3. Laporan Sumber dan Penggunaan Dana Zakat Dari segi bahasa, zakat berasal dari kata zaka – yakzu - zaka-an atau zakiya – yazka- zakan yang berarti suci, bersih, tumbuh, berkembang, bertambah, dan berkah, namun sering diartikan menyucikan atau membersihkan.22 Secara terminologi, zakat berarti aktivitas memberikan harta tertentu yang diwajibkan Allah SWT dalam jumlah dan perhitungan tertentu untuk diserahkan kepada orang-orang yang berhak.23 Di dalam PSAK No. 101, zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh wajib zakat (muzakki) untuk diserahkan kepada penerima zakat (mustahiq). Pembayaran zakat dilakukan apabila nisab dan haulnya terpenuhi dari harta yang memenuhi kriteria wajib zakat. 24 Dari pengertian zakat di atas dapat disimpulkan, zakat adalah suatu kewajiban untuk mengeluarkan harta yang dimiliki untuk diserahkan kepada orang-orang yang berhak menerima zakat. Menurut Moustafa F. Abdel Magid (1981) dalam “The Theory of Islamic Banking: Accounting Implications” International Journal of Accounting, Education and Reaserch menyatakan aspek akuntansi yang sangat penting dari Bank Islam adalah memiliki hak menerima dan mengelola zakat, melakukan kegiatan Bank biasa, TabunganInvestasi, dan 21

Sri Nurhayati dan Wasilah, Akuntansi Syariah di Indonesia (Jakarta: Salemba Empat, 2011), h. 101 22 Al-Furqon Hasbi, 125 Masalah Zakat (Solo: Tiga Serangkai, 2008) h. 13 23 Sri Nurhayati dan Wasilah, Akuntansi Syariah di Indonesia (Jakarta: Salemba Empat, 2011), h. 278 24 Slamet Wiyono, Cara Mudah Memahami Akuntansi Perbankan Syariah Berdasarkan PSAK dan PAPSI, (Jakarta, 2006, PT. Grasindo), h. 173

28

Investasi umum. Bank Islam mengoperasikan dana zakat terpisah dari dana tabungan lain dan dalam mengelola dana ini, Bank memiliki Dewan Syariah yang disebut Dewan Pengawas Syariah.25 Adapun langkah-langkah perhitungan Zakat adalah sebagai berikut :26 1. Menetapkan tanggal waktu tiba pembayaran zakat, yaitu tanggal wajib pembayaran dan perhitungan zakat sesuai dengan kondisi harta dan muzaki. 2. Menetapkan dan mengkalkulasi semua harta yang dimiliki oleh muzaki pada akhir haul dan menjelaskan harta-harta yang masuk dalam harta zakat. 3. Menetapkan dan mengkalkulasi tanggungan, tuntutan, dan kewajiban pembayaran jangka pendek yang harus dipotong dari harta wajib zakat tersebut sesuai dengan hukum dan dasar fiqh zakat. 4. Menetapkan wi’a zakat (tempat zakat) dengan cara mengurangkan tanggungan, tuntutan dan kewajiban jangka pendek dari harta zakat. Perhitungan tempat zakat tersebut dengan rumus: Tempat zakat= harta wajib zakat-tanggungan/tuntuta pembayaran jangka pendek. 5. Menetapkan nisab zakat. 6. Membandingkan

tempat

zakat

dengan

nisab

zakat

untuk

mengetahui apakah harta tersebut wajib dizakati atau tidak.

25

h. 295

26

Sofyan Syafri Harahap, Akuntansi Islam, (Jakarta: Bumi Aksara, 2004, cetakan ke 4) ,

Husayn Syahatah, Akuntansi Zakat Panduan Praktis Perhitungan Zakat Kontemporer, ( Jakarta: Pustaka Progressif , 2004), h. 34

29

7. Menetapkan kadar yang diambil dari tempat zakat atau dalam bahasa akuntansi disebut persentase atau harga zakat. 2,5% pada zakat emas dan perak, barang perdagangan, industri, pendapatan hasil kerja, harta mustafad, zakat profesi dan zakat pekerjaan. 8. Menghitung jumlah zakat dengan cara mengalikan tempat zakat dengan persentase zakat. Dengan demikian akuntan telah sampai kepada penetapan nilai zakat yang harus dikeluarkan. 9. Pembebanan jumlah zakat zakat yang harus dikeluarkan, sebagai berikut: a

Pada proyek/ harta pribadi: ditanggung oleh pemilik atau pribadi

b

Pada syirkah ashkhasy: jumlah zakat dibagi atas para serikat

sesuai

dengan

nisbah modal harta

mereka

sebagaimana dalam akan syirkah. c

Pada syirkah amwal/ perusahaan bersaham: jumlah zakat dibagi atas jumlah saham untuk mengetahui bagian zakat masing-masing saham dan kemudian untuk mengetahui bagian zakat tiap penanmsaham sesuai dengan jumlah saham yang dimiliki.

Unsur dasar laporan sumber dan penggunaan dana zakat meliputi sumber dana, penggunaan dana selama suatu jangka waktu, serta saldo dana zakat pada tanggal tertentu. Sumber dana zakat berasal dari bank dan pihak lain yang diterima bank untuk disalurkan kepada yang berhak. Penggunaan dana zakat berupa penyaluran kepada yang berhak sesuai

30

prinsip syariah. Saldo dana zakat adalah dana zakat yang belum dibagikan pada tanggal tertentu.27 Berikut adalah bentuk laporan sumber dan penggunaan dana zakat yang sesuai dengan PSAK No. 101

GAMBAR 2.1. Bentuk Laporan Sumber dan Penggunaan Dana Zakat 28 SUMBER: IAI, PSAK No. 101

4.

Laporan Sumber dan Penggunaan Dana Kebajikan Qardhul Hasan atau Dana Kebajikan adalah pinjaman tanpa dikenakan biaya (hanya wajib membayar sebesar pokok hutangnya).29 Qardhul Hasan adalah pinjaman tanpa imbalan yang memungkinkan peminjam untuk menggunakan dana tersebut selama jangka waktu tertentu dan mengembalikan dalam jumlah yang sama pada akhir periode yang disepakati. Qardhul hasan adalah produk perbankan syariah untuk

27

Slamet Wiyono, Cara Mudah Memahami Akuntansi Perbankan Syariah Berdasarkan PSAK dan PAPSI, (Jakarta: PT. Grasindo, 2006), h. 174 28 IAI, Standar Akuntansi Keuangan.... h. lampiran 29 Sri Nurhayati dan Wasilah, Akuntansi Syariah di Indonesia (Jakarta: Salemba Empat, 2011), h. 239

31

nasabah yang membutuhkan dana untuk keperluan mendesak dengan kriteria tertentu dan bukan untuk tujuan konsumtif. Sumber dana qardhul hasan dapat berasal dari internal dan eksternal. Sumber dana eksternal meliputi dana qardh yang diterima entitas bisnis dari pihak lain. Sedangkan contoh sumber dana qardh yang disediakan para pemilik entitas bisnis, hasil pendapatan non-halal, denda, dan lain sebagainya.30 Pengembalian pinjaman ditentukan dalam jangka waktu tertentu dan dapat dikembalikan sekaligus atau diangsur tanpa tambahan atas dana yang dipinjam. Jika peminjam mengalami kerugian bukan karena kelalaiannya maka kerugian tersebut dapat mengurangi jumlah pinjaman. Pelaporan qardhul hasan disajikan tersendiri dalam laporan sumber dan penggunaan dana karena dana tersebut bukan aset bank yang bersangkutan. Sumber dana qardhul hasan berasal dari eksternal dan internal. Sumber dana eksternal meliputi dana qardh yang diterima bank syariah dari pihak lain (misalnya dari sumbangan, infaq, sedekah, dan sebagainya), dana yang disediakan oleh para pemilik bank syariah dan hasil pendapatan non-halal. Sumber dana internal meliputi qardhul hasan31 Beberapa petunjuk dalam penyusunan laporan keuangan dana kebajikan ini adalah32:

30

, Sri Nurhayati dan Wasilah, Akuntansi Syariah di Indonesia (Jakarta: Salemba Empat, 2011), h. 239. 24 Adrian Sutedi, Perbankan Syariah, Tinjauan dan Beberapa Segi Hukum, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2009), h. 111 32

Sofyan Harahap, Kerangka Teori dan Tunjuan Akuntansi Syariah, (Jakarta: Pustaka Quantum, 2008), h. 311

32

1)

Sumber dana kebajikan berasal dari beberapa sumber: a. Infak b. Sedekah c. Hasil dana yang diperoleh dari manajemen wakaf d. Pengembalian dana kebajikan produktif atau bagi hasil suka rela e. Denda yang dikenakan bank kepada nasabah atas kelalaian yang disengaja f. Pendapatan yang bersifat non-halal yang tidak bisa dihindari. g. Wakaf yang khusus dimaksudkan untuk dana kebajikan. h. Dana musyarakah yang digunakan khusus untuk maksud dana kebajikan. i. Sumber lain yang sah.

2)

Penggunaan Dana Kebajikan dapat dilakukan kepada: a. Pembiayaan kepada pengusaha atau mudharib produktif. b. Sumbangan untuk kegiatan dakwah, sosial, ekonomi, pendidikan,

penelitian,

community

development,

dan

sebagainya. c. Dan lain-lain yang dibenarkan syariah dan Undang-undang. Unsur Laporan sumber dan penggunaan dana qardhul hasan meliputi sumber penggunaan dana qardhul hasan seelama jangka waktu tertentu dan saldo dana qardhul hasan pada tanggal tertentu.33

33

Slamet Wiyono, Cara Mudah Memahami Akuntansi Perbankan Syariah Berdasarkan PSAK dan PAPSI, (Jakarta: PT. Grasindo , 2006), h. 175

33

Berikut adalah bentuk laporan sumber dan penggunaan dana kebajikan yang sesuai dengan PSAK No. 101

GAMBAR 2.2. Bentuk Laporan Sumber dan Penggunaan Dana Zakat Sumber: IAI, PSAK No. 101

BAB III TINJAUAN UMUM TENTANG PT. BANK SYARIAH MANDIRI

A. Sejarah Singkat Bank Syariah Mandiri Bank Syariah Mandiri hadir dengan Cita-cita Membangun Negeri, Nilai-nilai perusahaan yang menjunjung tinggi kemanusiaan dan integritas telah tertanam kuat pada segenap insan Bank Syariah Mandiri (BSM) sejak awal pendiriannya. Kehadiran BSM sejak tahun 1999, sesungguhnya merupakan hikmah sekaligus berkah pasca krisis ekonomi dan moneter 1997-1998. Sebagaimana diketahui, krisis ekonomi dan moneter sejak Juli 1997, yang disusul dengan krisis multi-dimensi termasuk di panggung politik nasional, telah menimbulkan beragam dampak negatif yang sangat hebat terhadap seluruh sendi kehidupan masyarakat, tidak terkecuali dunia usaha. Dalam kondisi tersebut, industri perbankan nasional yang didominasi oleh bank-bank konvensional mengalami krisis luar biasa. Pemerintah akhirnya mengambil tindakan dengan merestrukturisasi dan merekapitalisasi sebagian bank-bank di Indonesia.1 Salah satu bank konvensional, PT Bank Susila Bakti (BSB) yang dimiliki oleh Yayasan Kesejahteraan Pegawai (YKP) PT Bank Dagang Negara dan PT Mahkota Prestasi juga terkena dampak krisis. BSB berusaha keluar dari situasi tersebut dengan melakukan upaya merger dengan beberapa bank lain serta mengundang investor asing.2

1 2

http://www.syariahmandiri.co.id diakses pada 2 Februari 2015 pukul 09.40 http://www.syariahmandiri.co.id diakses pada 2 Februari 2015 pukul 09.40

34

35

Pada saat bersamaan, pemerintah melakukan penggabungan (merger) empat bank (Bank Dagang Negara, Bank Bumi Daya, Bank Exim, dan Bapindo) menjadi satu bank baru bernama PT Bank Mandiri (Persero) pada tanggal 31 Juli 1999. Kebijakan penggabungan tersebut juga menempatkan dan menetapkan PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. sebagai pemilik mayoritas baru BSB. Sebagai tindak lanjut dari keputusan merger, Bank Mandiri melakukan konsolidasi serta membentuk Tim Pengembangan Perbankan Syariah. Pembentukan tim ini bertujuan untuk mengembangkan layanan perbankan syariah di kelompok perusahaan Bank Mandiri, sebagai respon atas diberlakukannya UU No. 10 tahun 1998, yang memberi peluang bank umum untuk melayani transaksi syariah (dual banking system). Tim Pengembangan Perbankan Syariah memandang bahwa pemberlakuan UU tersebut merupakan momentum yang tepat untuk melakukan konversi PT.Bank Susila Bakti dari bank konvensional menjadi bank syariah. Oleh karenanya, Tim Pengembangan Perbankan Syariah segera mempersiapkan sistem dan infrastrukturnya, sehingga kegiatan usaha BSB berubah dari bank konvensional menjadi bank yang beroperasi berdasarkan prinsip syariah dengan nama PT.Bank Syariah Mandiri sebagaimana tercantum dalam Akta Notaris: Sutjipto, SH, No. 23 tanggal 8 September 1999.3 Perubahan kegiatan usaha BSB menjadi bank umum syariah dikukuhkan oleh Gubernur Bank Indonesia melalui SK Gubernur BI No.

3

http://www.syariahmandiri.co.id diakses pada 2 Februari 2015 pukul 09.40

36

1/24/ KEP.BI/1999, 25 Oktober 1999. Selanjutnya, melalui Surat Keputusan Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia No. 1/1/KEP.DGS/ 1999, BI menyetujui perubahan nama menjadi PT Bank Syariah Mandiri. Menyusul pengukuhan dan pengakuan legal tersebut, PT Bank Syariah Mandiri secara resmi mulai beroperasi sejak Senin tanggal 25 Rajab 1420 H atau tanggal 1 November 1999. PT.Bank Syariah Mandiri hadir, tampil dan tumbuh sebagai bank yang mampu memadukan idealisme usaha dengan nilai-nilai rohani, yang melandasi kegiatan operasionalnya. Harmoni antara idealisme usaha dan nilai-nilai rohani inilah yang menjadi salah satu keunggulan Bank Syariah Mandiri dalam kiprahnya di perbankan Indonesia. BSM hadir untuk bersama membangun Indonesia menuju Indonesia yang lebih baik. Tonggak Sejarah PT Bank Syariah Mandiri adalah sebagai berikut:4 a.

1955 Pendirian PT Bank Industri Nasional (PT BINA)

b.

1967 PT BINA berubah nama menjadi PT Bank Maritim Indonesia

c.

1973 PT Bank Maritim Indonesia berubah nama menjadi PT Bank Susila Bakti

d.

1999 PT Bank Susila Bakti dikonversi menjadi bank syariah dan berubah nama menjadi PT Bank Syariah Mandiri.

4

Bank Syariah Mandiri, Laporan Tahunan Periode 2013- Laporan Manajemen, h. 28

37

B. Profil Bank Syariah Mandiri Nama

: PT. Bank Syariah Mandiri

Alamat

: Wisma Mandiri I, Jl. MH. Thamrin No. 5 Jakarta 10340

Telepon

: (62-21) 2300 509, 3983 9000 (Hunting)

Fax

: (62-21) 3983 2989

Situs web

: www.syariahmandiri.co.id

Tanggal berdiri

: 25 Oktober 1999

Tanggal Beroperasi : 1 November 1999 Modal Dasar

: Rp. 2.500.000.000.000,-

Modal Disetor

: Rp. 1.489.021.935.000,-

Kantor Layanan

: 854 kantor, yang tersebar di 33 provinsi di seluruh Indonesia

Jumlah jaringan ATM : 909 ATM Syariah Mandiri, ATM Mandiri 11.454, ATM Bersama 53.722 unit (include ATM Mandiri dan ATM BSM), ATM Prima 66.770 unit, EDC BCA 196,870 unit, ATM BCA 10,596 dan

Malaysia

Electronic

Payment

System

(MEPS) 12.010 unit. Jumlah Karyawan

: 16.945 orang (Per Desember 2013)5

C. Visi, Misi, dan Nilai-nilai Bank Syariah Mandiri 1)

Visi “ Memimpin pengembangan peradaban ekonomi yang mulia.” Penjelasan tentang Pernyataan Visi sebagai berikut:

5


38

“Memimpin Pengembangan Peradaban Ekonomi yang Mulia” Bank memaknai nisi tersebut dengan: “BSM akan menjadi yang terdepan dalam Mengembangkan Peradaban Ekonomi umat manusia yang lebih luhur, adil, terhormat, sejahtera-menyejahterakan, sesuai Syariah, bernilai tinggi, dan unggul.”6 a. Memimpin adalah menjadi yang terdepan; b. Pengembangan adalah pemberian manfaat dengan berjuang membuat

lebih

baik

secara

terus-menerus

dan

berkesinambungan dari generasi ke generasi; c. Peradaban Ekonomi adalah suatu kondisi ketika manusia telah mengembangkan cara-cara (tradisi, budaya, proses, system) yang efektif di dalam penggunaan sumber daya dan di dalam memproduksi dan memperdagangkan barang dan jasa (Merriem Webster online); d. Mulia

adalah

luhur,

adil,

terhormat,

sejahtera

menyejahterakan, sesuai Syariah, bernilai tinggi, dan unggul. 2)

Misi7: a

Mewujudkan pertumbuhan dan keuntungan di atas rata-rata industri yang berkesinambungan.

b

Mengutamakan penghimpunan dana murah dan penyaluran pembiayaan pada segmen UMKM.

6

Bank Syariah Mandiri, Annual Report 2013, Laporan Manajemen, h. 30 Misi perusahaan adalah pernyataan luas dan kekal mengenai nilai suatu perusahaan, menyatakan citra yang ingin diproyeksikan pleh perusahaan, mencerminkan konsep diri perusahaan, dan mengindikasikan bidang produk atau jasa utama perusahaan, serta kebutuhan utama konsumen yang berusaha untuk dipenuhi oleh perusahaan. Dikutip dari Pearce dan Robinson, Manajemen Strategis Formulasi, Implementasi, dan Pengendalian Edisi 10, (Jakarta: Salemba Empat, 2008), h. 30 7

39

c

Mengembangkan manajemen talenta dan lingkungan kerja yang sehat.

d

Meningkatkan

kepedulian

terhadap

masyarakat

dan

lingkungan. e

Mengembangkan nilai-nilai syariah universal.

Penjelasan Tentang Pernyataan Misi8 No. 1.

Misi

Penjelasan

Mewujudkan pertumbuhan

Bahwa pertumbuhan dan

dan keuntungan di atas rata-

keuntungan BSM selalu di atas

rata industri yang

rata-rata industri yang dicapai

berkesinambungan

dengan strategi pengelolaan yang mengutamakan SCA (Sustainable Competitive Advantage).

2.

Mengutamakan

Bahwa BSM mengutamakan

penghimpunan dana murah

penghimpunan dana murah

dan penyaluran pembiayaan

dan penyaluran

pada segmen UMKM

pembiayaan pada segmen UMKM.

8

Bank Syariah Mandiri, Annual Report 2013, Laporan Manajemen, h. 30

40

3.

Mengembangkan

Bahwa BSM terus menerus

Manajemen Talenta dan

mengembangkan pengelolaan

lingkungan kerja yang sehat

talenta Sumber Daya Manusia (SDM), mulai tahap attraction, identification, development, deployment, s.d. retention, dan lingkungan kerja yang sehat.

4.

Meningkatkan kepedulian

Bahwa BSM terus menerus

terhadap masyarakat dan

berupaya menebar manfaat

lingkungan

pada masyarakat dan lingkungan yang meningkat dari waktu ke waktu.

5.

Mengembangkan nilai-nilai

Bahwa BSM berkomitmen

Syariah Universal

untuk mengembangkan tata kelola berdasarkan ilmu pengetahuan dan nilai-nilai kemanusiaan yang diterima masyarakat secara universal.

Tabel 3.1. Penjelasan tentang Pernyataan Misi BSM Sumber : BSM, Annual Report 2013- Laporan Manajemen

41

3)

Nilai-Nilai Bank Syariah Mandiri Setelah melalui proses yang melibatkan seluruh jajaran pegawai

sejak pertengahan 2005, lahirlah nilai-nilai perusahaan yang baru yang disepakati bersama untuk di-shared oleh seluruh pegawai Bank Syariah Mandiri yang disebut Shared Values Bank Syariah Mandiri. Shared Values Bank Syariah Mandiri disingkat “ETHIC”.9 Excellence: Mencapai hasil yang mendekati sempurna (perfect resultoriented). Teamwork: Mengembangkan lingkungan kerja yang saling bersinergi. Humanity: Mengembangkan kepedulian terhadap kemanusiaan dan lingkungan. Integrity: Berperilaku terpuji, bermartabat, dan menjaga etika profesi. Customer Focus: Mengembangkan kesadaran tentang pentingnya nasabah dan berupaya melampaui harapan nasabah (internal dan eksternal).

9


42

D. Struktur Organisasi dan Logo Bank Syariah Mandiri 1.

Struktur Organisasi

Gambar 3.1. Struktur Organisasi BSM Sumber : http://www.syariahmandiri.co.id diakses pada 2 Februari 2015

2.

Logo Bank Syariah Mandiri

Gambar 3.2. Logo Bank Syariah Mandiri Sumber : http://www.syariahmandiri.co.id diakses pada 2 Februari 2015

43

Keterangan Logo Perusahaan :10 1. Makna Umum: a. Pemilihan huruf kecil untuk huruf logo mencerminkan kedekatan kepada nasabah dengan tetap rendah hati. b. Ramah terhadap semua segmen bisnis dari semua kalangan. c. Kedua tulisan logo (“mandiri” dan “syariah’) sebagai satu kesatuan, namun boleh berganti warna bilamana diperlukan. 2. Warna Huruf: a

Hijau melambangkan kesuburan, kemakmuran, kesejukan.

b

Warna hijau juga identik dengan dunia Islam yang universal.

3. Gelombang Emas Cair (liquid gold) a

Gelombang

emas

cair

menyimbolkan

kekayaan,

kesejahteraan, dan kejayaan. b

Lengkung emas simbol karakter yang agile, progressive, pandangan ke depan, excellent segala kemungkinan yang akan datang.

10

Bank Syariah Mandiri, Annual Report BSM 2013- Laporan Manajemen, h. 1

BAB IV ANALISIS PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN DAN KESESUAIANNYA DENGAN PSAK NO. 101 A. Prosedur Penyusunan Laporan Keuangan Tahunan Pengungkapan informasi dalam laporan tahunan harus cukup komprehensif1 untuk memenuhi kebutuhan pengguna lain dalam keterbatasan mengenai apa yang wajar bisa diminta.2 Artinya, informasi yang diberikan harus benar-benar jelas dan relevan dengan apa yang dibutuhkan oleh para stakeholder. Untuk itu dalam proses penyusunan laporan keuangan, khususnya pada bank syariah harus mengikuti standar yang telah dibuat oleh Bank Indonesia . Proses penyusunan laporan keuangan tidak lepas dari proses akuntansi. Proses akuntansi adalah proses pengolahan data.3 Stettler (1978) dalam karyanya yang berjudul Auditing Principles menggambarkan elemen umum yang dipakai dalam setiap pengolahan data sebagai berikut:

1

Komprehensif/ kom-pre-hen-sif/ 1. Bersifat mampu menangkap (menerima dengan baik; 2. Luas dan lengkap (tt ruang lingkup atau isi); 3. Mempunyai dan memperlihatkan wawasan yang luas. Dalam kaitannya dengan penyajian informasi secara komprehensif, kata komprehesif dapat diartikan luas dan lengkap. Dikutip dari kbbi.web.id/komprehensif. 2 Hennie van Greuning dan Zamir Iqbal, Analisis Risiko Perbankan Syariah, (Jakarta: Salemba Empat, 2011), h. 199 3 Sofyan Syafri Harahap, Analisis Kritis atas Laporan Keuangan, (Jakarta: Rajawali Press, 2011), h. 64

44

45

GAMBAR 4.1. Elemen Pengolahan Data SUMBER : Sofyan Syafri Harahap, 2011 Analisis Kritis atas Laporan Keuangan, h. 64.

Selanjutnya akuntansi dalam pengolahan datanya menggunakan siklus akuntansi yang dimulai dari transaksi, pencatatan, pengklasifikasian, pengikhtisaran, hingga pada tahap pelaporan. Smith dan Skousen menggambarkan siklus akuntansi sebagai berikut:

GAMBAR 4.2. Siklus Akuntansi4 SUMBER : Sofyan Syafri Harahap, Analisis Kritis atas Laporan Keuangan, h. 64.

4

Sofyan Syafri Harahap, Analisis Kritis atas Laporan Keuangan, (Jakarta: Rajawali Press, 2011), h. 64.

46

Proses akuntansi ini juga berlaku pada praktik penyusunan laporan keuangan pada Bank Syariah Mandiri, hanya saja proses yang digunakan saat ini sudah menjadi satu kesatuan dalam sebuah sistem. Penyusunan laporan keuangan di Bank Syariah Mandiri dilakukan oleh divisi accounting. Prosedur penyusunan laporan keuangan di BSM terdiri dari dua tahap,5 yaitu pembuatan laporan keuangan dengan sistem Laporan Stabilitas Moneter dan Sistem Keuangan (LSMK) dan Laporan manual dalam bentuk Excel. 1. Penyusunan Laporan Stabilitas Moneter dan Sistem Keuangan Tahap pertama dalam penyusunan laporan keuangan adalah pembuatan Laporan Stabilitas Moneter dan Sistem Keuangan (LSMK) berbasis XBRL (Extensible Business Reporting Language) yang dibuat setiap bulan dan dikirim ke Bank Indonesia. LSMK merupakan sebuah penyempurnaan sistem dan format laporan keuangan sebelumnya yaitu Laporan Bulanan Bank Umum Syariah (LBUS) yang telah digunakan sejak tahun 20036. LSMK berbasis XBRL sudah mulai dioperasikan sejak Mei 2014 serempak oleh seluruh Bank Indonesia dan Bank Syariah di Indonesia.7 Bank Syariah lebih awal menggunakan sistem LSMK-XBRL karena bank syariah yang dianggap lebih siap dan lebih mudah untuk melakukan perubahan sistem, sedangkan bank konvensional yang jumlahnya jauh lebih besar

5

Hasil wawancara peneliti dengan Pak Hairudin kepala bagian Pelaporan divisi Accounting Bank Syariah Mandiri pada hari Rabu, 4 Maret 2015 pukul 17.00-20.00. 6 Hasil wawancara peneliti dengan Pak Hairudin kepala bagian Pelaporan divisi Accounting Bank Syariah Mandiri pada hari Rabu, 4 Maret 2015 pukul 17.00-20.00 7 Hasil wawancara peneliti dengan Pak Aris bagian Pelaporan divisi Accounting Bank Syariah Mandiri pada hari Rabu, 4 Maret 2015 pukul 17.00-20.00

47

memerlukan waktu untuk perubahan dari Laporan Bank Umum (LBU) ke LSMK.8 Extensible Business Reporting Language (XBRL) merupakan bahasa standar yang digunakan untuk memudahkan pertukaran data keuangan

antar

institusi.

Metode

pelaporan

dengan

XBRL

memungkinkan pertukaran data yang lebih konsisten dan mudah dengan redundansi9 minimal.10 Mekanisme pelaporan menggunakan kamus data XBRL adalah sebagai berikut:11 a

Bank Indonesia memberikan kamus data kepada Bank Pelapor melalui media Single Reporting Platform (SRP).

b

Bank Pelapor menggunakan kamus data sebagai acuan pembentukan instance document.12

c

Bank Pelapor melakukan pemetaan metadata13 dari sumber data ke metadata yang didefinisikan pada kamus data (Fungsi Pemetaan Metadata).

8

Hasil wawancara peneliti dengan Pak Aris bagian Pelaporan divisi Accounting Bank Syariah Mandiri pada hari Rabu, 25 Maret 2015 pukul 16.00-18.00 9 Redudansi adalah pemborosan kata; pemakaian kata yang banyak, yang sebenarnya tidak diperlukan. Dikutip dari kbbi.web.id diakses pada 6 Juni 2015 10 Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 15/37/Dsta Perihal Laporan Stabilitas Moneter Dan Sistem Keuangan Syariah Bulanan Bank Umum Syariah Dan Unit Usaha Syariah, Lampiran II h. 1874 11 Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 15/37/Dsta Perihal Laporan Stabilitas Moneter Dan Sistem Keuangan Syariah Bulanan Bank Umum Syariah Dan Unit Usaha Syariah, Lampiran II h. 1874 12 Instance document. file yang berekstensi *.xml yang berisi data (fact) sebagai hasil pemetaan metadata dari sumber data ke metadata yang didefinisikan pada kamus data. Dikutip dari Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 15/37/...h. 1881 13 Metadata berisi penjelaskan definisi, aturan bisnis, serta informasi-informasi lain mengenai data tersebut. Dikutip dari Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 15/37/...h. 1875

48

d

Bank Pelapor membentuk instance document yang sesuai dengan pemetaan pada poin sebelumnya (Fungsi Pembentukan Instance Document).

e

Bank Pelapor melakukan pengecekan instance document sesuai dengan kaidah-kaidah pada kamus data (Fungsi Validasi Instance Document).

f

Bank Pelapor mengirimkan instance document ke Bank Indonesia melalui Single Reporting Platform (SRP).

g

Bank

Indonesia

melakukan

validasi

terhadap

instance

document. h

Bank Indonesia memberikan log hasil validasi untuk instance document yang tidak sesuai dengan kaidah-kaidah pada kamus data.

i

Bank Pelapor memperbaiki kesalahan berdasarkan log hasil validasi14 dan mengirimkan kembali instance document yang sudah diperbaiki kepada Bank Indonesia.

j

Bank

Indonesia

memberikan

informasi

pelaporan melalui portal Bank

lainnya

terkait

Indonesia sebagaimana

tercantum pada Petunjuk Teknis Single Reporting Platform (SRP).15

14

Log hasil validasi berisi detil kesalahan dari instance document yang dikirimkan oleh Bank Pelapor, baik kesalahan hasil validasi syntax maupun hasil validasi bisnis. Dikutip dari Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 15/37/...h. 1883 15 Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 15/37/Dsta Perihal Laporan Stabilitas Moneter Dan Sistem Keuangan Syariah Bulanan Bank Umum Syariah Dan Unit Usaha Syariah, Lampiran II h. 1875-1876

49

GAMBAR 4.3. Mekanisme Pelaporan Menggunakan XBRL SUMBER: Surat Edaran BI Nomor 15/37/Dsta

Sejalan dengan Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 15/37/DSta perihal Laporan Stabilitas Moneter Dan Sistem Keuangan Syariah Bulanan Bank Umum Syariah Dan Unit Usaha Syariah, LSMK diterapkan dalam rangka menjalankan fungsi kebansentralan yang diamanatkan dalam Undang-undang, khususnya fungsi di bidang moneter, sistem pembayaran, dan pengawasan perbankan serta kegiatan usaha perbankan, termasuk perbankan syariah.16 Dalam masa pelaporannya baik harian, bulanan, triwulanan, hingga tahunan BSM melaporkan laporan keuangan kepada Bank Indonesia dengan LSMK. Cara kerja LSMK adalah sebagai berikut:17 1). Sebelumnya semua data transaksi di seluruh cabang BSM ditarik dan dijadikan satu di Bank Syariah Mandiri Pusat

16

Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 15/37/Dsta Perihal Laporan Stabilitas Moneter Dan Sistem Keuangan Syariah Bulanan Bank Umum Syariah Dan Unit Usaha Syariah, Lampiran I h. 1206 17 Hasil wawancara peneliti dengan Pak Aris bagian Pelaporan divisi Accounting Bank Syariah Mandiri pada hari Rabu, 25 Maret 2015 pukul 16.00-18.00

50

2). File diletakkan di Intranet untuk dibuat laporan keuangannya. File tersebut dibuat sesuai file yang sudah distandarkan oleh Bank Indonesia. 3). File

yang di-upload

terlebih dahulu

divalidasi

untuk

menghindari hal-hal seperti data non-valid, virus dan lain sebagainya sehingga tidak masuk pada server Bank Indonesia. 4). Selanjutnya BSM sebagai Bank Pelapor akan mendapatkan hasil validasi yang ditampilkan dalam laporan. Penggunaan

LSMK

mempermudah

pengerjaan

laporan

keuangan untuk Bank Indonesia karena dilakukan sepenuhnya oleh Bank Syariah Mandiri kantor pusat.18 Sistem ini dapat mengurangi kendala yang sebelumnya sering terjadi ketika masih menggunakan LBUS, kendala tersebut diantaranya: a) Pihak kantor pusat harus selalu memastikan bahwa data yang berasal dari cabang adalah data yang benar dan wajar, padahal BSM memiliki hampir 387 kantor cabang di Indonesia. b) Tidak semua pihak kantor cabang paham dan mengerti akuntansi. c) Permasalahan SDM dan koordinasi yang kurang tepat sering terjadi di cabang, sehingga mempengaruhi ketika sedang melakukan pelaporan.19

18

Hasil wawancara peneliti dengan Pak Aris bagian Pelaporan divisi Accounting Bank Syariah Mandiri pada hari Rabu, 25 Maret 2015 pukul 16.00-18.00 19 Hasil wawancara peneliti dengan Pak Aris bagian Pelaporan divisi Accounting Bank Syariah Mandiri pada hari Rabu, 25 Maret 2015 pukul 16.00-18.00

51

2. Penyusunan Laporan Manual dalam Bentuk Excel Tahap kedua dalam penyusunan laporan keuangan pada Bank Syariah Mandiri adalah pembuatan laporan keuangan dalam bentuk excel. Hal tersebut bertujuan untuk menjaga keakurasian data dalam laporan keuangan BSM.20 Laporan manual ini sebenarnya disusun secara beriringan dengan LSMK. Laporan excel dibuat menyerupai laporan keuangan pada LSMK yang berfungsi sebagai alat kontrol LSMK agar data yang disajikan lebih valid dan akurat.Penyusunan laporan keuangan dilakukan secara harian, bulanan, triwulanan, tahunan yang keseluruhannya masih dalam satu kesatuan. Dari paparan hasil wawancara di atas, peneliti menggambarkan prosedur penyusunan laporan keuangan bulanan pada Bank Syariah Mandiri sebagai berikut:

GAMBAR 4.4. Prosedur Penyusunan Laporan Keuangan dengan LSMK-XBRL SUMBER: Analisis hasil wawancara dengan bagian accounting group

20

Hasil wawancara peneliti dengan Pak Aris bagian Pelaporan divisi Accounting Bank Syariah Mandiri pada hari Rabu, 4 Maret 2015 pukul 17.00-20.00

52

Untuk laporan keuangan tahunan dilakukan audit. Proses audit dilakukan setahun sekali, biasanya pada bulan agustus atau september.21 Seperti yang dinyatakan dalam PBI Nomor 14/14/PBI/2012 tentang Transparasi dan Publikasi Laporan Bank, Laporan tahunan wajib diaudit oleh Akuntan Publik. Akuntan Publik atau biasa disebut auditor eksternal atau auditor independen adalah auditor dari luar perusahaan. Tugasnya untuk memeriksa apakah laporan keuangan yang dibuat sudah sesuai standar Bank Indonesia atau belum.22 Selain audit eksternal, audit juga dilakukan oleh auditor internal Auditor internal bertugas memeriksa laporan keuangan tahunan sebelum diserahkan kepada dewan komisaris untuk memastikan bahwa kebijakan dan praktik akuntansi yang sesuai telah dilaksanakan dalam penyusunan laporan keuangan.23 Laporan yang sudah di audit dipublikasikan pada laporan tahunan melalui website BSM. Publikasi pada laporan triwulan BSM bekerja sama dengan Republika, Harian Pelita, dan Investor Daily.24 Pengungkapan informasi kepada publik didasarkan pada keberadaan standar akuntansi yang berkualitas dan metodologi pengungkapan yang memadai. Proses ini biasanya melibatkan publikasi atas informasi kualitatif dan kuantitatif dalam laporan keuangan tahunan, yang biasanya dilengkapi dengan

21

Hasil wawancara peneliti dengan Pak Aris bagian Pelaporan divisi Accounting Bank Syariah Mandiri pada hari Rabu, 4 Maret 2015 pukul 17.00-20.00 22 Hasil wawancara peneliti dengan Pak Aris bagian Pelaporan divisi Accounting Bank Syariah Mandiri pada hari Rabu, 4 Maret 2015 pukul 17.00-20.00 23 Hennie van Greuning dan Zamir Iqbal, Analisis Risiko Perbankan Syariah, (Jakarta, 2011, Salemba Empat), h. 43. 24 Hasil wawancara peneliti dengan Pak Aris bagian Pelaporan divisi Accounting Bank Syariah Mandiri pada hari Rabu, 4 Maret 2015 pukul 17.00-20.00

53

laporan keuangan dua tahunan atau kuartalan dan informasi penting lainnya. Dalam melakukan bagi

sebuah

bank

pelaporan atau publikasi informasi, penting

untuk

Pengungkapan informasi

menerapkan

negatif

prinsip

kehati-hatian.25

ke publik yang tidak memiliki

pengetahuan yang cukup untuk menerjemahkannya dapat merusak sebuah bank dan mungkin seluruh sistem perbankan dalam situasi di mana informasi berkualitas rendah diajukan atau

penguna dianggap tidak

mampu menafsirkan dengan benar apa yang diungkapkan, kebutuhan publik harus disediakan secara hati-hati dan diperketat secara bertahap.26 Oleh karena itu penyajian laporan keuangan harus mudah dipahami sesuai dengan karakteristik pokok laporan keuangan di dalam PSAK, yaitu mudah dipahami, relevan, memiliki gambaran yang jelas dan mudah dibandingkan. Setiap akhir bulan dilakukan COB (Close of Business) untuk membuat laporan keuangan dengan standar BI dan setiap awal bulan dilakukan pembuatan laporan keuangan sesuai dengan format PSAK.27 Perlakuan akuntansi yang mencakup pencatatan dan penilaian atas transaksi kegiatan usaha bank wajib mengikuti Pernyataan Standar Akutansi Keuangan yang berlaku bagi Bank Syariah (PSAKS), Pedoman

25

Hasil wawancara peneliti dengan Pak Aris bagian Pelaporan divisi Accounting Bank Syariah Mandiri pada hari Rabu, 4 Maret 2015 pukul 17.00-20.00 26 Hennie van Greuning dan Zamir Iqbal, Analisis Risiko Perbankan Syariah, (Jakarta: Salemba Empat, 2011), h. 195. 27 Hasil wawancara peneliti dengan Pak Aris bagian Pelaporan divisi Accounting Bank Syariah Mandiri pada hari Rabu, 4 Maret 2015 pukul 17.00-20.00

54

Akuntansi Perbankan Syariah Indonesia (PAPSI), dan PSAK yang berlaku umum.28 B. Penerapan PSAK No. 101 pada Laporan Dana Zakat Zakat perusahaan/institusi adalah zakat yang didasarkan atas prinsip keadilan serta hasil ijtihad para fuqaha. Kewajiban zakat perusahaan hanya ditujukan kepada perusahaan yang dimiliki (setidaknya mayoritas) oleh muslim. Para ulama kontemporer menganalogikan zakat perusahaan kepada zakat perdagangan, karena dipandang dari aspek legal dan ekonomi, kegiatan sebuah perusahaan intinya berpijak pada kegiatan trading atau perdagangan.29 Bank Syariah Mandiri sebagai sebuah lembaga keuangan dimana seluruh aktivitasnya berdasar pada prinsip syariah memiliki kewajiban untuk membayar zakat perusahaan. Selain sebagai bentuk transparasi dan tanggung jawab bank syariah terhadap publik, pembuatan laporan zakat dari bank syariah mandiri juga dapat menjadi salah satu alat ukur tingkat kepatuhan syariah dari bank syariah. Laporan sumber dan penggunaan dana zakat merupakan laporan yang menunjukkan sumber dan penggunaan dana selama suatu jangka waktu tertentu, serta saldo zakat pada tanggal tertentu.30 Pada PSAK No. 101 tentang penyajian laporan keuangan syariah, laporan sumber dan penggunaan dana zakat dijelaskan pada paragraf 70-74 dan informasi lainnya dijelaskan dalam Catatan Atas Laporan Keuangan. Di dalamnya 28

Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 15/37/Dsta Perihal Laporan Stabilitas Moneter Dan Sistem Keuangan Syariah Bulanan Bank Umum Syariah Dan Unit Usaha Syariah, Lampiran II h. 1208 29 Sofyan Harahap, Kerangka Teori dan Tunjuan Akuntansi Syariah, (Jakarta: Pustaka Quantum, 2008), h. 78 30 Dwi Nuraini Ihsan, Analisis Laporan Keuangan Perbankan Syariah, (Banten: UIN Jakarta Press, 2013) h. 47

55

dinyatakan, entitas syariah menyajikan Laporan Sumber dan Penggunaan Dana

Zakat

sebagai

komponen utama laporan keuangan,

yang

menunjukkan: a.

Dana zakat berasal dari wajib zakat (muzakki): 1). zakat dari dalam entitas syariah; 2). zakat dari pihak luar entitas syariah;

b.

Penggunaan dana zakat melalui lembaga amil zakat untuk: Fakir; Miskin; Riqab; orang yang terlilit hutang (Gharim); Muallaf; Fiisabilillah; orang yang dalam perjalanan (Ibnu Sabil); dan Amil.

c.

Kenaikan atau penurunan dana zakat;

d.

Saldo awal dana zakat; dan

e.

Saldo akhir dana zakat.31.

Selain dalam laporan sumber dan penggunaan dana zakat, bank syariah juga harus melaporkan informasi yang lebih jelas dalam catatan atas laporan keuangan. Seperti yang dinyatakan pada PSAK No. 101 yaitu entitas syariah harus mengungkapkan dalam catatan atas Laporan Sumber dan Penggunaan Dana Zakat, tetapi tidak terbatas pada: a.

Sumber dana zakat yang berasal dari internal entitas syariah;

b.

Sumber dana zakat yang berasal dari eksternal entitas syariah;

c.

Kebijakan penyaluran zakat terhadap masing-masing asnaf;dan

d.

Proporsi dana yang disalurkan untuk masing-masing penerima zakat diklasifikasikan atas pihak terkait, sesuai dengan yang diatur dalam PSAK 7: Pengungkapan pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa, dan pihak ketiga.32

31

IAI, Standar Akuntansi Keuangan per 1 Juli (Jakarta, Salemba Empat, 2009), PSAK No. 101 , paragraf 70 32 IAI, Standar Akuntansi Keuangan per 1 Juli (Jakarta, Salemba Empat, 2009), PSAK No. 101 , paragraf 71

56

Secara garis besar, laporan sumber dan penyaluran dana zakat Bank Syariah Mandiri telah memenuhi standar yang terdapat pada PSAK No. 101 tentang Penyajian Laporan Keuangan Syariah. Hal tersebut dapat dilihat dari informasi-informasi yang disajikan, baik dalam laporan Sumber dan Penggunaan Dana Zakat maupun dalam Catatan atas Laporan Keuangan.33 Berikut adalah tabel kesesuaian Laporan Sumber dan penggunaan Dana zakat dengan PSAK No. 101: Pengungkapan No.

Laporan Keuangan PSAK No. 101

Informasi

1

2

Judul

Sumber Dana

Tahunan BSM Laporan Sumber

Laporan Sumber dan

dan Penggunaan

Penyaluran Dana

Dana Zakat

Zakat

sumber dana zakat

Sumber dana zakat

berasal dari dalam

berasal dari zakat

entitas syariah dan

bank, zakat pegawai

pihak luar entitas

dan zakat nasabah

syariah;

umum

Penggunaan dana zakat melalui Disalurkan melalui 3

Penggunaan Dana Lembaga Amil LAZNAS BSM Zakat untuk: Fakir; Miskin; Riqab;

33

Hasil wawancara peneliti dengan Pak Aris bagian Pelaporan divisi Accounting Bank Syariah Mandiri pada hari Rabu, 4 Maret 2015 pukul 17.00-20.00

57

orang yang terlilit hutang (Gharim); Muallaf; Fiisabilillah; orang yang dalam perjalanan (Ibnu Sabil); dan Amil.

4

Jumlah penggunaan

Jumlah Penyaluran

Dana Zakat

Dana Zakat

Jumlah Dana

Keuntungan/kerugian 5

Selisih Kurs

selisih kurs

Kondisi Dana

kenaikan/penurunan kenaikan/penurunan

Zakat

Dana Zakat

Dana Zakat

saldo awal dana

saldo awal dana

zakat

zakat

saldo akhir dana

saldo akhir dana

zakat

zakat

6

7

8

Saldo Awal

Saldo Akhir

TABEL 4.1. Tabel Kesesuaian Pengungkapan Informasi pada Laporan Dana Zakat dengan PSAK No. 101 Sumber: Analisis PSAK No. 101 dan Laporan keuangan tahunan BSM

Pada Laporan Keuangan Tahunan Bank Syariah Mandiri, istilah Laporan Sumber dan Penggunaan Dana Zakat disebut juga Laporan Sumber

58

dan Penyaluran Dana Zakat. Komponen-komponen yang terdapat pada Laporan Sumber Dan Penyaluran Dana Zakat BSM antara lain:34 1). Sumber dana zakat yang terdiri dari zakat dari bank, zakat dari nasabah umum, dan zakat dari pegawai. 2). Penyaluran dana zakat kepada Lembaga Amil Zakat Nasional Bangun Sejahtera Mitra (LAZNAS BSM). 3). Keuntungan/kerugian selisih kurs- bersih 4). Kenaikan/penurunan dana zakat 5). Saldo awal dana zakat 6). Saldo akhir dana zakat Sesuai dengan PSAK No. 101, sumber dana zakat Bank Syariah Mandiri berasal dari dalam dan pihak luar bank syariah. Sumber dana zakat dari dalam bank syariah berasal dari zakat BSM dan zakat pegawai BSM sedangkan zakat dari luar bank berasal dari nasabah umum. Zakat BSM dihitung 2,5% dari laba sebelum zakat dan pajak penghasilan pada jangka waktu tertentu. Berikut adalah perhitungan zakat perusahaan Bank Syariah Mandiri pada periode 2013:35 Laba sebelum zakat dan pajak

= Rp. 906.498.894.169,00

(dinyatakan dalam laporan laba rugi) Zakat bank periode 2013

= 2,5% x Rp. 906.498.894.169,00 = Rp. 22.662.472.354,00

Zakat pegawai berasal dari zakat penghasilan pegawai yang disisihkan dari gaji pegawai BSM. Sedangkan zakat dari nasabah biasanya

34 35

Bank Syariah Mandiri, Laporan Keuangan Tahunan 2013 Bank Syariah Mandiri, Laporan Keuangan Tahunan 2013

59

berasal dari transaksi yang dilakukan oleh nasabah. Dalam Catatan Atas Laporan Keuangan dinyatakan Zakat Bank merupakan liabilitas zakat Bank yang dihitung dari laba sebelum pajak. Zakat pegawai, nasabah, dan umum merupakan titipan dana zakat, infak, dan shadaqah dari pihak pihak tersebut.36 Dari ketiga sumber zakat, yang disalurkan sepenuhnya kepada LAZNAS BSM adalah zakat bank, sedangkan yang lainnya hanya sebagian yang disalurkan, jumlahnya tergantung dari kebijakan CSG. Kemudian sisa jumlah zakat yang belum disalurkan dianggap sebagai Saldo zakat. Informasi kenaikan/penurunan kurs pada Laporan sumber dan penyaluran dana zakat digunakan untuk perubahan kurs pada valuta asing. Sumber dan penyaluran dana zakat, pengelolaannya diserahkan kepada LAZNAS BSM. Hal tersebut dilakukan agar bank dapat fokus kepada kegiatan bisnis, dan LAZNAS BSM fokus kepada kegiatan sosialnya.37 C. Penerapan PSAK No. 101 pada Laporan Dana Kebajikan Salah satu bukti komitmen sosial dari entitas syariah khususnya bank syariah adalah produk Qardhul Hasan atau benevolent loan atau dana kebajikan. Dana kebajikan ini adalah produk bantuan pembiayaan yang diberikan kepada masyarakat khususnya mudharib atau pengusaha kecil untuk melakukan kegiatan bisnisnya.38 Laporan sumber dan penggunaan dana kebajikan menjadi salah satu informasi yang dapat diketahui oleh para

36

Bank Syariah Mandiri. Laporan Keuangan Tahunan 2013, (Jakarta, 2013) h. 413 Hasil wawancara peneliti dengan Pak Aris bagian Pelaporan divisi Accounting Bank Syariah Mandiri pada hari Rabu, 4 Maret 2015 pukul 17.00-20.00 38 Sofyan Harahap, Kerangka Teori dan Tunjuan Akuntansi Syariah, (Jakarta: Pustaka Quantum, 2008), h. 311 37

60

stakeholders mengenai sumber dana dan besarnya jumlah dana kebajikan/ Qardhul Hasan serta penggunaan dana tersebut. PSAK No. 101 tentang Penyajian Laporan Keuangan Syariah menjelaskan Laporan Sumber dan Penggunaan Dana Kebajikan ini pada paragraf 75-79. Dana kebajikan merupakan penerimaan pendapatan denda nasabah pembiayaan dan jasa giro dari bank non-syariah.39 Unsur dasar laporan sumber dan penggunaan dana kebajikan meliputi sumber dan penggunaan dana selama jangka waktu tertentu, serta saldo dana kebajikan yang menunjukkan dana kebajikan yang belum disalurkan pada tanggal tertentu.40 1). sumber dana kebajikan berasal dari penerimaan: a. Infak; b. Sedekah; c. Hasil pengelolaan wakaf sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku d. pengembalian dana kebajikan produktif; e. denda; dan f. pendapatan nonhalal. 2). Penggunaan dana kebajikan untuk: a. dana kebajikan produktif; b. sumbangan; dan c. penggunaan lainnya untuk kepentingan umum. 3). kenaikan atau penurunan sumber dana kebajikan; 4). saldo awal dana penggunaan dana kebajikan; dan 5). saldo akhir dana penggunaan dana kebajikan. Selain dalam laporan sumber dan penggunaan dana kebajikan, bank syariah juga melaporkan informasi mengenai dana kebajikan dalam catatan atas laporan keuangan. Seperti yang dibahas pada PSAK No. 101 paragraf 39

Bank Syariah Mandiri. Laporan Keuangan Tahunan 2013, (Jakarta, 2013) h. 413 IAI, Standar Akuntansi Keuangan per 1 Juli (Jakarta, Salemba Empat, 2009), PSAK No. 101 , paragraf 76 40

61

79 yaitu entitas syariah mengungkapkan dalam catatan atas Laporan Sumber dan Penggunaan Dana Kebajikan, tetapi tidak terbatas pada:41 a. Sumber dana kebajikan; b. Kebijakan penyaluran dana kebajikan kepada masing-masing penerima; c. Proporsi dana yang disalurkan untuk masing-masing penerima dana kebajikan diklasifikasikan atas pihak yang memiliki hubungan istimewa sesuai dengan yang diatur dalam PSAK 7: Pengungkapan Pihak-pihak yang Mempunyai Hubungan Istimewa, dan pihak ketiga; dan d. Alasan terjadinya dan penggunaan atas penerimaan nonhalal . Secara umum, laporan sumber dan penggunaan dana kebajikan pada Bank Syariah mandiri telah sesuai dengan PSAK No. 101 tentang Penyajian Laporan Keuangan Syariah.42 Kesesuaian tersebut dapat dilihat dari informasi yang diungkapkan dalam laporan keuangan tahunan BSM telah mengikuti format yang ada pada PSAK No. 101. Berikut ini adalah tabel kesesuaian laporan sumber dan penggunaan dana kebajikan BSM dengan PSAK No. 101: No.

1

41

Pengungkapan Informasi

Judul

PSAK No. 101

Laporan Keuangan Tahunan BSM

Laporan Sumber

Laporan Sumber dan

dan Penggunaan

Penyaluran Dana

Dana Kebajikan

Kebajikan

IAI, Standar Akuntansi Keuangan per 1 Juli (Jakarta, Salemba Empat, 2009), PSAK No. 101 , paragraf 79 42 Hasil wawancara peneliti dengan Pak Aris bagian Pelaporan divisi Accounting Bank Syariah Mandiri pada hari Rabu, 4 Maret 2015 pukul 17.00-20.00

62

sumber dana

Sumber dana

kebajikan berasal

kebajikan BSM

dari penerimaan

berasal dari denda,

Infak; Sedekah;

sumbangan/hibah,

Hasil pengelolaan

penerimaan nonhalal,

wakaf sesuai

dana sosial lainnya

dengan perundang2

Sumber Dana undangan yang berlaku; pengembalian dana kebajikan produktif; denda; dan pendapatan nonhalal. Penggunaan dana kebajikan dana kebajikan produktif; Penggunaan

sumbangan; dan

Disalurkan melalui

Dana

penggunaan lainnya

LAZNAS BSM

3

untuk kepentingan umum.

4

Jumlah penggunaan

Jumlah Penyaluran

Dana Kebajikan

Dana Kebajikan

Jumlah Dana

63

Keuntungan/kerugian 5

selisih kurs

selisih kurs

kondisi dana

kenaikan/penurunan kenaikan/penurunan

kebajikan

Dana Kebajikan

Dana Kebajikan

saldo awal dana

saldo awal dana

kebajikan

kebajikan

saldo akhir dana

saldo akhir dana

kebajikan

kebajikan

6

7

Saldo awal

8

Saldo akhir

TABEL 4.2. Tabel Kesesuaian Pengungkapan Informasi pada Laporan Sumber dan Penggunaan Dana Kebajikan dengan PSAK No. 101 SUMBER: Analisis PSAK No. 101 dan laporan keuangan tahunan BSM

Komponen-komponen yang terdapat pada Laporan keuangan BSM Sumber dan Penggunaan Dana Kebajikan Bank Syariah Mandiri yaitu:43 1).

Sumber dana kebajikan yang berasal dari: a. b. c. d.

2).

Denda sumbangan/hibah, penerimaan nonhalal dana sosial lainnya

Penggunaan sumber dana kebajikan yang disalurkan melalui LAZNAS BSM

3).

Jumlah dana kebajikan

4).

Keuntungan/kerugian selisih kurs

5).

Kenaikan/penurunan dana kebajikan

6).

Saldo awal dana kebajikan

7).

Saldo akhir dana kebajikan

Dari paparan di atas, dapat diketahui bahwa hampir seluruh komponen sesuai dengan penjelasan yang terdapat pada PSAK No. 101. Perbedaannya, di 43

Bank Syariah Mandiri, Laporan Keuangan Tahunan 2013

64

dalam laporan sumber dan penggunaan dana kebajikan Bank Syariah Mandiri menambahkan informasi mengenai keuntungan/kerugian selisih kurs untuk valuta asing.

44

Dalam penyaluran dana kebajikan melalui LAZNAS BSM,

BSM hanya menyalurkan sebagian dari jumlah keseluruhan dana kebajikan.45 Sedangkan sisa dana kebajikan yang belum disalurkan dianggap sebagai saldo. Sumber dana kebajikan pada Bank Syariah Mandiri tidak berasal dari infak atau sedekah langsung dari nasabah atau umum,46 karena BSM tidak menerima infak atau sedekah dan hanya bertindak sebagai penyalur dana kebajikan yang berasal dari BSM itu sendiri, misalnya denda atau penerimaan nonhalal. Adapun lembaga yang berperan untuk menerima infak, sedekah maupun wakaf adalah LAZNAS BSM.47 Sumber dana kebajikan yang berasal dari denda merupakan hasil dari denda nasabah akibat kelalaian dalam pembayaran. Denda/sanksi diberikan kepada nasabah yang mampu membayar, tetapi menunda pembayaran dengan sengaja dikenakan denda berupa sejumlah uang yang besarnya tidak ditentukan atas dasar kesepakatan dan tidak dibuat saat akad ditandatangani. Dana

yang

berasal

sosial/kebajikan.48

dari

Denda

denda/sanksi dibebankan

diperuntukkan

kepada

debitur

untuk

dana

sebagai

biaya

tunggakan. Biaya tunggakan adalah biaya yang dikenakan kepada debitur karena kelalaian debitur dalam memenuhi kewajibannya kepada Bank.

44

Hasil wawancara peneliti dengan Pak Hairudin kepala bagian Pelaporan divisi Accounting Bank Syariah Mandiri pada hari Rabu, 4 Maret 2015 pukul 17.00-20.00 45 Hasil wawancara peneliti dengan Pak Hairudin kepala bagian Pelaporan divisi Accounting Bank Syariah Mandiri pada hari Rabu, 4 Maret 2015 pukul 17.00-20.00 46 Hasil wawancara peneliti dengan Pak Hairudin kepala bagian Pelaporan divisi Accounting Bank Syariah Mandiri pada hari Rabu, 4 Maret 2015 pukul 17.00-20.00 47 Analisis hasil wawancara peneliti dengan Bagian Accounting Bank Syariah Mandiri 48 Bank Syariah Mandiri. Laporan Keuangan Tahunan 2013, (Jakarta, 2013) h. 379

65

Besarnya denda ditetapkan berdasarkan ketentuan internal. Bank tidak mengakui pendapatan atas biaya tunggakan tersebut, namun digunakan sebagai dana kebajikan.49 Sumber dana kebajikan yang berasal dari penerimaan nonhalal biasanya berasal dari transaksi dengan bank konvensional. Dalam PSAK No. 101 dijelaskan pendapatan non-halal antara lain adalah penerimaan yang tidak sesuai dengan prinsip syariah antara lain penerimaan jasa giro atau bunga yang berasal dari bank umum konvensional yang dana ditempatkan disana untuk tujuan yang berkaitan dengan kegiatan dan operasional bank.50 Bank syariah tidak diperkenankan untuk menjadikan penerimaan nonhalal atau bunga dari bank konvensional ditempatkan pada di kolom pemasukan bank.51 Di dalam PSAK No. 101 dijelaskan dana kebajikan dapat digunakan untuk dana kebajikan produktif, sumbangan, maupun kegiatan sosial lainnya. Sedangkan pada laporan sumper dan penggunaan dana kebajikan BSM, penggunaan dana kebajikan pada Bank Syariah Mandiri bekerja sama dengan Lembaga Amil Zakat Bank Syariah Mandiri (LAZNAS BSM). Sehingga dana kebajikan disalurkan kepada LAZNAS BSM dan pengelolaan seluruhnya dilakukan oleh pihak LAZNAS. Hal tersebut bertujuan agar bank dapat fokus dalam kegiatan bisnis dan LAZNAS fokus dengan kegiatan sosial. Dalam pelaporannya BSM tetap memiliki tanggung jawab untuk melaporkan kegiatan

49

Bank Syariah Mandiri. Laporan Keuangan Tahunan 2013, (Jakarta, 2013) h. 439 Sofyan Harahap, Kerangka Teori dan Tunjuan Akuntansi Syariah, (Jakarta, 2008, Pustaka Quantum), h. 312 51 Analisis hasil wawancara peneliti dengan Bagian Accounting Bank Syariah Mandiri 50

66

sosial BSM sebagai bentuk tanggung jawab sosial kepada publik dalam laporan (Corporate Social Responsibilities) CSR.52 D. Analisis Penyusunan laporan keuangan merupakan salah satu bentuk tanggung jawab manajemen suatu entitas kepada publik. Begitu pun dengan yang dilakukan Bank Syariah Mandiri. Laporan keuangan

disusun

sedemikian rupa sesuai dengan standar yang diberlakukan oleh Bank Indonesia. Dengan menyajikan laporan keuangan yang benar dan wajar tentunya dapat meningkatkan kredibilitas perusahaan di mata publik, khususnya bank syariah. 53 Kegiatan penyusunan laporan keuangan pada Bank Syariah tidak terlepas dari praktik akuntansi yang seharusnya juga disandarkan pada prinsip Islam, dimana dalam pelaksanaannya, akuntansi Islam lebih menekankan aspek keadilan dan kebenaran.54 Hal tersebut sejalan dengan pernyataan Zulkifli dan Sulastiningsih (1998) dalam Jurnal Akuntansi dan Auditing Indonesia yang berjudul “Rerangka Konseptual Pelaporan Keuangan dalam Perspektif Islam” yang menyebutkan bahwa “Akuntansi merupakan sistem informasi, penentuan laba, pencatatan muamalah sekaligus pertanggungjawaban (accountability), akuntansi lahir dan berkembang sesuai dengan tuntutan masyarakat. Sedangkan Islam merupakan tata nilai yang harus ditegakkan, seperti kejujuran, kebenaran, dan keadilan.” 55

52

Analisis hasil wawancara dan laporan keuangan BSM 2013 Analisis hasil wawancara peneliti dengan Bagian Accouning Bank Syariah Mandiri 54 Analisis hasil wawancara peneliti dengan Bagian Accouning Bank Syariah Mandiri 55 Ahmad Fahruddin, Akuntansi dan Ideologi Perumusan Konsep Dasar Akuntansi Syariah, ( Malang: UIN Malang Press, 2008, cetakan I), h. 137. 53

67

Kegiatan akuntansi/ pencatatan juga dijelaskan di dalam Al-Quran pada QS. Al-Baqarah: 282 sebagai berikut:

....            Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah56 tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya....(QS. Al-Baqarah: 282).” Di dalam ayat tersebut Allah swt. memerintahkan untuk melakukan pencatatan

atas

segala

transaksi

atau

kegiatan

muamalah,

dan

menggunakan bukti transaksi sebagai dasar pencatatan.57 Hal seperti itu juga yang diterapkan oleh Bank Syariah Mandiri dalam menyusun laporan keuangannya. Dalam proses penyusunannya, BSM menggunakan 2 (dua) tahap yaitu Laporan Stabilitas Moneter dan Sistem Keuangan (LSMK) dan Laporan manual yang berbentuk excel.58 Pembuatan laporan manual dalam bentuk excel ini hanya digunakan sebagai alat kontrol pada LSMK untuk menghindari kesalahan-kesalahan yang mungkin terjadi pada data transaksi atau

yang lainnya. Hal tersebut

membuktikan, dalam

pelaksanaannya, Bank Syariah Mandiri telah berusaha menerapkan sistem akuntansi yang berdasarkan prinsip-prinsip Islam.59 Hennie van Greuning dan Zamir Iqbal dalam buku Analisis Risiko Perbankan Syariah menyebutkan bahwa:

56

Bermuamalah ialah seperti berjualbeli, hutang piutang, atau sewa menyewa dan sebagainya. QS Al-Baqarah: 282 57 Ahmad Fahruddin, Akuntansi dan Ideologi Perumusan Konsep Dasar Akuntansi Syariah, ( Malang: UIN Malang Press, 2008, cetakan I), h. 139-140. 58 Analisis hasil wawancara peneliti dengan divisi Accounting Bank Syariah Mandiri 59 Analisis hasil wawancara peneliti dengan Bagian Accouning Bank Syariah Mandiri

68

“Dalam membentuk sebuah lingkungan yang aman bagi para pemangku kepentingan, aturan tata kelola perusahaan bagi bank syariah harus berfokus pada menciptakan budaya transparan.”60 Transparasi suatu bank syariah dapat dilihat dari bagaimana sebuah bank syariah menyajikan informasi-informasi secara relevan dan dapat dipercaya dalam laporan tahunan. Pengungkapan informasi sangat penting untuk menjaga stabilitas sistem perbankan, sehingga pihak berwenang telah menempatkan prioritas tinggi dalam meningkatan kualitas informasi yang diungkapkan. Untuk menyediakan informasi yang berkualitas bank juga didorong untuk memperbaiki sistem informasi internal mereka untuk mengembangkan reputasi perusahaannya.61 Penggunaan sistem Laporan Stabilitas Moneter dan Sistem Keuangan (LSMK) berbasis XBRL (Extensible Business Reporting Language) menjadi salah satu cara yang ditempuh Bank Indonesia untuk meningkatkan kualitas informasi sekaligus mempermudah penyusunan laporan keuangan dalam upaya menjalankan fungsi kebersentralan yang terdapat dalam undang-undang. Bank syariah dipilih sebagai pelopor pengguna LSMK karena secara kuantitas yang masih lebih rendah dibanding bank konvensional, bank syariah dianggap lebih siap dan lebih mudah untuk mengganti sistem dari Laporan Bank Umum Syariah (LBUS) menjadi LSMK.62 Berikut merupakan ilustrasi Bank Syariah dalam menggunakan sistem LBUS dan LSMK

60

Hennie Van Greunimg dan Zamir Iqbal, Analisis Risiko Perbankan Syariah, (Jakarta: Salemba Empat, 2011), h. 193 61 Hennie van Greuning dan Zamir Iqbal, Analisis Risiko Perbankan Syariah, (Jakarta, 2011, Salemba Empat), h.195 62 Analisis hasil wawancara peneliti dengan bagian Accounting Bank Syariah Mandiri

69

GAMBAR 4.5. Implementasi LBUS pada Bank Syariah63 Sumber: Achmad Buchori, Presentation about Indonesia’s Experience in Developing Islamic Bank’s Reporting System

GAMBAR 4.6. Implementasi LSMK-XBRL pada Bank Syariah64 Sumber: Achmad Buchori, Presentation about Indonesia’s Experience in Developing Islamic Bank’s Reporting System

63

Achmad Buchori, Presentation about Indonesia’s Experience in Developing Islamic Bank’s Reporting System at Indonesia International Conference on Islamic Finance 2014 “Financial Activities Reporting and Usefullness for Economic Development”. 64 Achmad Buchori,Presentation about Indonesia’s Experience in Developing Islamic Bank’s Reporting System at Indonesia International Conference on Islamic Finance 2014 “Financial Activities Reporting and Usefullness for Economic Development”

70

Ahmad Buchori selaku Director Islamic Banking Departement Indonesia FSA (OJK) mengemukakan beberapa kelebihan sistem LSMKXBRL dalam Indonesia International Conference on Islamic Finance pada November 2014 lalu. Kelebihan tersebut antara lain sebagai berikut : “Data accuracy improved significantly, time and cost efficiency in the long term, flexibility for data modification, centralized data reporting system, less human intervention”

Dari hasil wawancara dengan pegawai Accounting Bank Syariah Mandiri dan pernyataan Achmad Buchori selaku Director Islamic Banking Departement Indonesia FSA (OJK), serta ilustrasi implementasi LBUS dan LSMK pada gambar 4.7. dan 4.8. di atas, peneliti menyimpulkan bahwa perubahan sistem pelaporan menjadi LSMK-XBRL menimbulkan dampak yang positif bagi entitas yang menggunakannya, yaitu Bank Syariah dan Bank Indonesia, baik dari segi keakurasian data, efisiensi waktu dan biaya, kemudahan dalam modifikasi data, lebih aman karena LSMK menggunakan sisten terpusat sehingga tidak ada intervensi pihak lain yang tidak berkepentingan.65 Dampak positif tersebut dapat diketahui dari berkurangnya kendala-kendala yang terjadi saat masih menggunakan sistem Laporan Bulanan Bank Umum Syariah (LBUS). Dengan LSMK-XBRL ini data yang dihasilkan lebih akurat, efesiensi waktu dan biaya. Sistem yang baru dioperasikan pada tahun 2014 ini menjadi tantangan tersendiri bagi BSM untuk meningkatkan kualitas informasi 65

Achmad Buchori, Presentation about Indonesia’s Experience in Developing Islamic Bank’s Reporting System at Indonesia International Conference on Islamic Finance 2014 “Financial Activities Reporting and Usefullness for Economic Development”.

71

perusahaannya. Agar sistem pelaporan LSMK-XBRL ini dapat berjalan efektif, BSM perlu memperhatikan beberapa hal berikut:66 a. Kualitas data yang memadai dalam memenuhi taksonomi data dalam LMSK b. Dukungan yang cukup dari pihak manajemen BSM dalam menerapkan LSMK c.

Pengembangan infrastruktur baik hardware, software, network, maupun brainware.67 Dalam hal penyajian Laporan Keuangan, BSM mengadopsi

Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 101 tentang Penyajian Laporan Keuangan Syariah. Secara umum, Laporan sumber dan penggunaan dana Zakat dan Kebajikan BSM telah sesuai dengan PSAK No. 101. Komponen-komponen yang terdapat pada PSAK disesuaikan dengan laporan yang dibuat. BSM juga melaporkan informasi-informasi penting yang tidak terdapat dalam PSAK, seperti keuntungan/kerugian selisih kurs untuk valuta asing. 68 Dengan menyajikan informasi sesuai dengan PSAK, dapat dikatakan bahwa BSM telah memenuhi salah satu prinsip kepatuhan syariah dari sebuah bank syariah. Keadaan tersebut seharusnya dapat menjadi poin positif bagi perkembangan BSM dan bank syariah pada umumnya. Perlu diketahui bahwa, salah satu usaha untuk menjadikan bank syariah yang dapat bersaing dengan bank konvensional adalah dengan 66

Analisis hasil wawancara peneliti dengan Bagian accounting Bank Syariah Mandiri Achmad Buchori, Presentation about Indonesia’s Experience in Developing Islamic Bank’s Reporting System at Indonesia International Conference on Islamic Finance 2014 “Financial Activities Reporting and Usefullness for Economic Development”. 68 Analisis hasil wawancara peneliti dengan bagian accounting Bank Syariah Mandiri dan laporan keuangan periode 2013. 67

72

meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap bank syariah. Oleh karena itu pelaporan keuangan syariah menjadi penting untuk meyakinkan dan menunjukan kepada publik bahwa bank syariah telah menjalankan kegiatannya sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.69 Sementara itu dari hasil wawancara dijelaskan, penggunaan dana zakat dan kebajikan BSM disalurkan dan dikelola oleh LAZNAS BSM dengan alasan agar bank syariah dapat fokus dalam kegiatan bisnis. Hal tersebut dibenarkan dalam PSAK tetapi akan menjadi kurang tepat jika dipandang dari salah satu sifat kegiatan Islam, yaitu adanya kesatuan dunia dan akhirat serta tidak adanya pemisah antara kegiatan ibadah dan muamalah.70 Kegiatan bisnis dan sosial dalam bank syariah seharusnya tidak perlu dipisahkan karena dapat mengurangi nilai pokok dari Islam itu sendiri. Selain itu bank syariah memiliki kewajiban untuk melaporkan tanggung jawab sosial perusahaan kepada publik pada laporan tahunan, di sisi lain pengelolaan dana zakat dan kebajikan dilakukan oleh pihak lain, bukan bank yang bersangkutan.71 Dari keseluruhan hasil analisis di atas dapat disimpulkan, untuk menciptakan

laporan

keuangan

yang

berkualitas

dan

dapat

dipertanggungjawabkan, penyusunan laporan keuangan bank syariah harus dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, prosedur yang ditetapkan Bank Indonesia, serta standar akuntansi yang digunakan. Untuk mendukung

terciptanya

laporan

keuangan

yang

transparan

dan

accountable bukan hanya menjadi tugas para akuntan publik, tetapi juga tanggung jawab semua pihak terkait seperti regulator, dewan standar 69

Analisis hasil wawancara peneliti dengan Bagian accounting Bank Syariah Mandiri Sofyan Syafri Harahap, Kerangka Teori dan Tunjuan Akuntansi Syariah, (Jakarta, 2008, Pustaka Quantum), h 314 71 Analisis hasil wawancara peneliti dengan Bagian accounting Bank Syariah Mandiri 70

73

akuntansi, serta pihak direksi dan manajemen dari entitas yang bersangkutan.72 Jadi, pihak direksi dan manajemen bank syariah, selain harus menjalankan fungsinya secara jujur, juga dituntut harus memiliki pemahaman yang baik mengenai standar akuntansi yang digunakan dan juga menerapkannya secara konsisten untuk dapat menyajikan informasi dalam laporan keuangan yang berkualitas.73

72

Majalah Akuntan Indonesia, Artikel Laporan Keuangan Tepat Waktu Prinsip Transparasi, Edisi No. 2/Tahun I/Oktober 2007, h. 40 73 Majalah Akuntan Indonesia, 2007, Laporan Keuangan....h. 40

BAB V PENUTUP A. Kesimpulan 1.

Prosedur penyusunan laporan keuangan secara umum pada Bank Syariah Mandiri terdiri dari 2 (dua) tahap, yaitu pembuatan laporan keuangan dengan sistem LSMK (Laporan Stabilitas Moneter dan Sistem Keuangan) berbasis XBRL (Extensible Business Reporting Language) dan Laporan keuangan manual dalam bentuk excel. Sedangkan untuk laporan tahunan, dilakukan proses auditing dan penyusunannya sesuai dengan format PSAK.

2.

Laporan sumber dan penggunaan dana zakat merupakan laporan yang menunjukkan sumber dan penggunaan dana selama suatu jangka waktu tertentu, serta saldo zakat pada tanggal tertentu. Secara umum, penerapan PSAK No. 101 pada Laporan Dana Zakat BSM sudah baik. Hanya saja terdapat perbedaan istilah yang digunakan pada BSM yaitu Laporan Sumber dan Penyaluran dana Zakat.

3.

Laporan sumber dan penggunaan dana kebajikan menjadi salah satu informasi yang dapat diketahui oleh para stakeholders mengenai sumber dana dan besarnya jumlah dana kebajikan/ Qardhul Hasan serta penggunaan dana tersebut. BSM menerapkan PSAK secara penuh dalam pembuatan laporan keuangan. Laporan sumber dan penggunaan dana kebajikan pada BSM telah sesuai dengan PSAK No. 101.

74

75

B. Saran 1.

Untuk Bank Syariah Mandiri, dari segi pelaporan dana zakat dan dana kebajikannya sudah baik, tetapi dari segi operasional yang nantinya akan mempengaruhi pelapran, akan lebih baik jika BSM memiliki Lembaga Zakat intern sehingga kegiatan sosial atau pengelolaan dana sosial tetap dilakukan oleh BSM.

2.

Untuk penelitian selanjutnya, agar dapat meneliti komponenkomponen lainnya dari laporan tahunan maupun PSAK. Dan untuk mengetahui perbandingan dengan bank lain, dapat dilakukan penelitian dengan komparasi dengan bank sejenis atau BPRS.

DAFTAR PUSTAKA A. BUKU Adnan, Akhyar. 2005. Akuntansi syariah, Arah, Prospek, dan Tantangannya. Yogyakarta: UII Press Bank Syariah Mandiri. 2013. Laporan Tahunan Periode 2013 Bungin, Burhan. 2009. Penelitian Kualitatif. Jakarta : Kencana Prenada Media Group Bungin, Burhan. 2009. Metodologi Penelitian Kualitatif; Aktualisasi Metodologis Ke Arah Ragam Varian Kontemporer. Jakarta, Raja Grafindo Persada. DSAK IAI. 2007. Kerangka Dasar Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan Syariah. Jakarta:Salemba Empat DSAK IAI. 2007. Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan Nomor 101 tentang Penyajian Laporan Keuangan Syariah. Jakarta: Salemba Empat. Fahruddin, Ahmad. 2008. Akuntansi dan Ideologi Perumusan Konsep Dasar Akuntansi Syariah. Malang: UIN Malang Press Gunawan, Imam. 2013. Metode.Penelitian Kualitatif Teoti dan Praktik. Jakarta : Bumi Aksara Hasbi, Al-Furqon. 2008. 125 Masalah Zakat. Solo: Tiga Serangkai Idrus, Muhammad. 2009. Metode Penelitian Ilmu Sosial Pendekatan Kualitatif dan Kuantitatif Edisi Kedua. Jakarta: Penerbit Erlangga Ismail. 2011. Akuntansi Bank, Teori dan Aplikasi dalam Rupiah. Jakarta: Kencana Prenada Media Ismanto, Kuat. 2009. Manajemen Syariah. Yogyakarta : Pustaka Pelajar Kartika Oktaviana, Ulfi. 2012. Financial Ratio to Distinguish Banks, Islamic Business Units and Conventional Banks in Indonesia. Jakarta : Kementrian Agama Republik Indonesia Martani, Dwi Dkk. 2012. Akuntansi Keuangan Menengah Berbasis PSAK. Jakarta : Salemba Empat Nazir, Mohammad. 2003. Metode Penelitian. Jakarta: Ghalia Indonesia.

76

77

Nurhayati, Sri dan Wasilah. 2009. Akuntansi syariah di Indonesia. Jakarta: Salemba Empat Nuraini Ihsan, Dwi. 2013. Analisis Laporan Keuangan Perbankan Syariah. Banten: UIN Jakarta Press. Pearce, John dan Robinson. 2008. Manajemen Strategis Formulasi, Implementasi, dan Pengendalian Edisi 10. Jakarta: Salemba Empat. Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/14/PBI/2012 tentang Transparasi dan Publikasi Laporan Bank Sabarguna, Boy. 2004. Analisis Data pada Penelitian Kualitatif. Jakarta : UI Press Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 15/37/Dsta Perihal Laporan Stabilitas Moneter Dan Sistem Keuangan Syariah Bulanan Bank Umum Syariah Dan Unit Usaha Syariah Sutedi, Adrian. 2009 Perbankan Syariah, Tinjauan dan beberapa segi Hukum. Bogor: Ghalia Indonesia Syafri Harahap, Sofyan. 2004. Akuntansi Islam. Jakarta: Bumi Aksara. Syafri Harahap, Sofyan. 2008. Kerangka Teori dan Tunjuan Akuntansi Syariah. Jakarta: Pustaka Quantum Syafri Harahap, Sofyan. 2011. Analisis Kritis atas Laporan Keuangan. Jakarta: Rajawali Press Syahatah, Husayn. 2004. Akuntansi Zakat Panduan Praktis Perhitungan Zakat Kontemporer. Jakarta: Pustaka Progressif Van Greunimg, Hennie dan Zamir Iqbal. 2011. Analisis Risiko Perbankan Syariah, Jakarta: Salemba Empat Wiyono, Slamet. 2006. Cara Mudah Akuntansi Perbankan Syariah Berdasar PSAK dan PAPSI. Jakarta: PT. Gramedia Wiyono, Slamet dan Taufan Maulamin. 2013. Memahami Akuntansi Syariah di Indonesia- Aplikasi Pada Entitas Perbankan Syariah, Takaful, Entitas Syariah lainnya dan Entitas Konvensional yang Melakukan Transaksi Syariah. Jakarta: Mitra Wacana Media Yaya, Rizal , dkk. 2009. Akuntansi Perbankan Syariah Teori dan Praktik Kontemporer. Jakarta: Salemba Empat Yusuf, Muhammad dan Junaedi. 2006. Pengantar Ilmu Ekonomi dan Perbankan Syariah. Jakarta: Ganeca Press

78

B. JURNAL DAN ARTIKEL Abdul Rahman, Azhar dan Abdullah Awadh Bukair. 2013. The Influence of the Shariah Supervision Board on Corporate Social Responsibility Disclosure by Islamic Banks of Gulf Co-Operation Council Countries. Asian Journal of Business and Accounting. Buchori, Achmad. Presentation about Indonesia’s Experience in Developing Islamic Bank’s Reporting System at Indonesia International Conference on Islamic Finance 2014 “Financial Activities Reporting and Usefullness for Economic Development” Daud Bakar, Mohd. 2008. “Essential Readings in Islamic Finance”. Kuala Lumpur : Mashi Publication. Hameed Shahul, et al. 2004. Alternative Disclosure and Performance Measures for Islamic Banks. Paper presented at the second Conference on Administrative Sciences : Meeting the Challenges of the Globalization Age. Dhahran : King Fahd University Poetroleum Minerals. Majalah Akuntan Indonesia. Edisi No. 2/Tahun I/Oktober 2007. Laporan Keuangan Tepat Waktu Prinsip Transparasi Meutia, Inten dkk. 2010. Qualitative Approach to Build the Concept of Social Responsibility Disclosures Based on Shari’ah Enterprise Theory. Palembang, Universitas Sriwijaya Nasrifa, Maulana dan Ade Wirman. 2006. Analisa Tingkat Kesesuaian Annual Report Perbankan Syariah dengan Prinsip-Prinsip Syariah (Studi Kasus Bank Umum Syariah di Indonesia). Jakarta : Tazkia Paramita, Ratih. 2012. Islamic Corporate Identity In The Practice Of Annual Report Disclosure Islamic Bank. Jakarta : Jurnal Akutansi dan Pendidikan Yuniwijayanti. 2014. Eksplorasi Nilai-Nilai Dakwah Dalam Laporan Tahunan Perbankan Syariah: Analisis Semiotik Pada Laporan Tahunan Bank Muamalat Indonesia dan Bank Syariah Mandiri. Semarang : UNDIP www.gudangilmusyariah.blogspot.com/2014/09/akuntansai-perbankan-syariahpsak-59.html?m=1 diakses pada 19 Desembr 2014 pukul 08.25 www.iium.edu.my diakses pada 16 Desember 2014 Pukul 17.13 http://www.syariahmandiri.co.id diakses pada 14 Januari 2015 pukul 21.19 kbbi.web.id diakses pada 6 Juni 2015 pukul 06.57

79

PEDOMAN WAWANCARA Narasumber

:Bapak Hairudin

Jabatan

:Kepala bagian pelaporan, divisi Accounting Bank Syariah Mandiri

Waktu

:4 Maret 2015, 17.00-20.00

1).

Bagaimana prosedur penyusunan laporan keuangan di Bank Syariah Mandiri? Prosedur penyusunan laporan keuangan di bank syariah mandiri terdiri dari dua langkah, yaitu pembuatan laporan LSMK dan laporan yang berbentuk excel. Laporan LSMK adalah Laporan Stabilitas Moneter dan Sistem Keuangan yang dibuat oleh Bank Indonesia dan baru diterapkan oleh Bank Syariah. Selanjutnya secara beriringan, juga dibuat laporan excel sebagai alat kontrol LSMK.

2).

Bagaimana perlakuan akuntansi pada laporan sumber dan penggunaan Dana Zakat dan Dana Kebajikan dalam laporan keuangan Bank Syariah Mandiri? Perlakuan akuntansi pada laporan keuangan bank syariah mandiri menggunakan PSAK no. 101.

3).

Bagaimana penerapan PSAK 101 pada laporan penggunaan dana zakat? Bank Syariah mandiri menerapkan sepenuhnya PSAK 101 karena selalu ada audit yang mengontrol kesesuaian laporan keuangan yang dibuat dengan standard yang ditetapkan. Namun pada pengelolaan dana zakat kami menyerahkan kepada LAZNAS BSM. Sumber dana zakat kami berasal dari zakat bank, zakat pegawai bank, dan zakat dari pihak luar

bank. Zakat bank seperti yang terdapat pada laporan yang telah diaudit, yaitu berasal dari 2,5 % pendapatan perusahaan sebelum pajak. Zakat pegawai bank berasal dari zakat penghasilan pegawai yang secara otomatis dipotong dari gaji pegawai. Zakat dari luar bank biasanya berasal dari transaksi yang dilakukan nasabah, karena bank tidak menerima zakat secara langsung. 4).

Bagaimana penerapan PSAK 101 pada laporan sumber dan penggunaan dana Qardhul Hasan? Sama seperti laporan zakat, PSAK 101 juga diterapkan secara penuh dalam penyusunan laporan keuangan. Pengelolaan dana qardhul hasan juga diserahkan kepada pihak LAZNAS BSM.

Narasumber

: Bapak Aris

Jabatan

: Staff Pelaporan, divisi Accounting Bank Syariah Mandiri

Tanggal

: 4 Maret 2015, 17.00-20.00

1).

Bagaimana prosedur penyusunan laporan keuangan di Bank Syariah mandiri? Prosedur penyusunan laporan keuangan ini ada beberapa tahap mulai dari harian, bulanan, triwulanan, tahunan, dan keseluruhannya masih dalam satu kesatuan. Prosedurnya, semua data transaksi di seluruh cabang ditarik dan dijadikan satu di pusat, kemudian diletakkan di Intranet, baru setelah itu dibuat laporan keuangannya. Pembuatannya menggunakan laporan LSMK (Laporan Stabilitas Moneter dan Sistem Keuangan), dan dicek kembali secara manual menggunakan excel. Setiap akhir bulan

dilakukan COB (Close of Business). Setiap awal bulan dilakukan pembuatan laporan sesuai dengan format PSAK. Sedangkan audit dilakukan setahun sekali biasanya pada bulan agustus atau september. Laporan yang sudah di audit dipublikasikan pada laporan tahunan. Publikasi pada laporan triwulan BSM bekerja sama dengan republika, Harian Pelita, dan Investor Daily. 2).

Apa perbedaan pembuatan laporan keuangan dengan laporan tahunan? Sama saja, bedanya laporan tahunan adalah laporan keuangan yang telah melalui proses audit.

3).

Bagaimana penerapan PSAK No. 101 pada laporan sumber dan penggunaan dana zakat dan kebajikan? Pembuatan laporan sumber dan penggunaaan dana zakat dan kebajikan di BSM mengadopsi penuh dari PSAK, jika tidak sesuai pihak audit akan memberi tahu dan meminta kembali laporan baru yang sesuai dengan format PSAK. Audit ada yang internal ada yang eksternal. Audit eksternal yang kita ketahui sebagai akuntan publik.

Narasumber

: Bapak Aris

Jabatan

: Staff Pelaporan, divisi Accounting Bank Syariah Mandiri

Tanggal

: 25 Maret 2015, 16.00- 18.00

1).

Mengapa LSMK baru diterapkan pada Bank Syariah saja? Karena Bank Syariah dianggap lebih siap untuk lebih dulu menggunakan LSMK. Jumlah bank syariah relatif lebih sedikit jika dibandingkan dengan bank konvensional di Indonesia.

2).

Apa kelebihan LSMK dengan LBUS? Dengan LSMK kami cenderung lebih mudah, dan kendala-kendala yang terdapat pada LBUS dapat teratasi. Kendala-kendala pada LBUS seperti: a.

Saat menggunakan LBUS pusat harus memastikan file yang berasal dari cabang adalah benar dan wajar. Padahal BSM memiliki 387 kantor cabang.

3).

b.

Tidak semua pegawai di cabang paham akuntansi

c.

SDM dan koordinasi masih sangat kurang

Dana zakat dan kebajikan BSM disalurkan pada LAZNAS BSM, apakah LAZNAS BSM merupakan satu kesatuan dengan BSM? LAZNAS BSM itu lembaga yang bekerja sama dengan BSM. LAZNAS BSM kepanjangannya Lembaga Amil Zakat Nasional Bangun Sejahtera Mitra.

4).

Kenapa dana zakat dan kebajikan tidak dikelola sendiri oleh BSM? Pengelolaan dilakukan secara terpisah agar bank dapat fokus dengan kegiatan bisnisnya dan LAZNAS fokus dalam kegiatan sosialnya. BSM tidak menerima uang zakat atau infaq dari umum karena BSM bukan lembaga zakat.

5).

Bagaimana nominal jumlah dana zakat dan kebajikan yang disalurkan kepada LAZNAS BSM? Tidak semua dana disalurkan langsung, melainkan ada yang disimpan sebagai saldo. Jumlahnya tergantung dari kebijakan CSG. Tetapi biasanyauntuk zakat perusahaan BSM salurkan sepenuhnya.

PERNYATAAN STANDAR AKUNTANSI KEUANGAN

PSAK No. 101

27 Juni 2007


PENYAJIAN LAPORAN KEUANGAN SYARIAH

IKATANAKUNTANINDONESIA

Penyajian Laporan Keuangan Syariah

ED No.

101

PSAK 101


(Revisi2007)

PENYAJIAN LAPORAN KEUANGAN SYARIAH Hak cipta © 2007, Ikatan Akuntan Indonesia Sanksi Pelanggaran Pasal 44: Undang-undang Nomor 7 tahun 1987 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor: 6 tahun 1982 tentang Hak Cipta 1. Barangsiapa dengan sengaja dan tanpa hak mengumumkan atau memperbanyak suatu ciptaan atau memberi izin untuk itu, dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah). 2. Barangsiapa dengan sengaja menyiarkan, memamerkan, mengedarkan, atau menjual kepada umum suatu ciptaan atau barang hasil pelanggaran Hak Cipta sebagai mana dimaksud dalam ayat (1), dipidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah). Diterbitkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia Jl. Sindanglaya No. 1, Menteng Jakarta 10310 Telp. : (021) 3190-4232 Fax. : (021) 724-5078 email: [email protected]; [email protected] website: http://www.iaiglobal.or.id

Cetakan kedua Juni 2009

ii

Hak Cipta © 2007 IKATAN AKUNTAN INDONESIA


PSAK 101

Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No 101: Penyajian Laporan Keuangan Syariah telah disyahkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan pada tanggal 27 Juni 2007

Jakarta, 27 Juni 2007 Dewan Standar Akuntansi Keuangan M. Jusuf Wibisana Jan Hoesada Dudi M. Kurniawan Siddharta Utama Hekinus Manao Agus Edy Siregar Etty Retno W Jumadi Roy Iman Wirarahardja Jogiyanto Hartono Riza Noor Karim Merliyana Syamsul Meidyah Indreswari


Ketua Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota

iii


PSAK 101

DAFTAR ISI Paragraf

PENDAHULUAN ......................................................

01-07

Tujuan ................................................................................

01

Ruang Lingkup ................................................................... 02 - 07 TUJUAN LAPORAN KEUANGAN ............................ 08 - 09 Tanggungjawab atas Laporan Keuangan .......................... 10 Komponen Laporan Keuangan .......................................... 11 - 15 PERTIMBANGAN MENYELURUH ......................... Penyajian Secara Wajar ..................................................... Kebijakan Akuntansi .......................................................... Kelangsungan Usaha ......................................................... Dasar Akrual ...................................................................... Konsistensi Penyajian ........................................................ Materialitas dan Agregasi .................................................. Saling Hapus (offsetting) .................................................. Informasi Komparatif ........................................................

16 - 37 16 – 19 20 – 22 23 – 24 25 26 – 27 28 – 29 30 – 32 33 – 37

STRUKTUR DAN ISI .................................................... 38 - 43 Identifikasi Laporan Keuangan .......................................... 38 – 41 Periode Pelaporan .............................................................. 42 - 43 NERACA ......................................................................... Aset Lancar ....................................................................... Kewajiban Jangka Pendek ................................................. Informasi yang Disajikan dalam Neraca ............................ Informasi Disajikan di Neraca atau di Catatan atas Laporan Keuangan .........................................................

44 – 59 47 – 48 49 – 51 52 – 55 53 – 59

LAPORAN LABA RUGI .............................................. 60 – 66 Informasi Disajikan dalam Laporan Laba Rugi ................. 60 – 62 Informasi Disajikan di Laporan Laba Rugi atau di Catatan Atas Laporan Keuangan ................................. 63 – 66 iv



PSAK 101

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS ........................ 67 – 68 LAPORAN ARUS KAS .................................................

69

LAPORAN SUMBER DAN PENGGUNAAN DANA ZAKAT ........................................................... 70 – 74 LAPORAN SUMBER DAN PENGGUNAAN DANA KEBAJIKAN ................................................ 75 – 79 CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN .............. Struktur .............................................................................. Penyajian Kebijakan Akuntansi ......................................... Pengungkapan Lain ...........................................................

80 – 88 80 – 83 84 – 85 86 – 88

TANGGAL EFEKTIF ....................................................

89

PENARIKAN ..................................................................

90

Lampiran Laporan Keuangan Bank Syariah


v


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38

PSAK 101

PERNYATAAN STANDAR AKUNTANSI KEUANGAN NO. 101 PENYAJIAN LAPORAN KEUANGAN SYARIAH Paragraf yang dicetak dengan huruf tebal dan miring adalah paragraf Standar. Paragraf Standar harus dibaca dalam kaitannya dengan paragraf penjelasan yang dicetak dengan huruf tegak (biasa). Pernyataan ini tidak wajib diterapkan untuk unsur-unsur yang tidak material (immaterial items). PENDAHULUAN Tujuan 1. Pernyataan ini bertujuan untuk mengatur penyajian dan pengungkapan laporan keuangan untuk tujuan umum (general purpose financial statements) untuk entitas syariah yang selanjutnya disebut “laporan keuangan”, agar dapat dibandingkan baik dengan laporan keuangan entitas syariah periode sebelumnya maupun dengan laporan keuangan entitas syariah lain. Pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan transaksi dan peristiwa tertentu diatur dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) terkait. Ruang Lingkup 2. Pernyataan ini diterapkan dalam penyajian laporan keuangan entitas syariah untuk tujuan umum yang disusun dan disajikan sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan. 3. Entitas syariah yang dimaksud di PSAK ini adalah entitas yang melaksanakan transaksi syariah sebagai kegiatan usaha berdasarkan prinsip-prinsip syariah yang dinyatakan dalam anggaran dasarnya.


101.1


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 101.2

PSAK 101

4. Laporan keuangan untuk tujuan umum adalah laporan keuangan yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan bersama sebagian besar pengguna laporan. Laporan keuangan untuk tujuan umum termasuk juga laporan keuangan yang disajikan terpisah atau yang disajikan dalam dokumen publik lainnya seperti laporan tahunan atau prospektus. Pernyataan ini berlaku pula untuk laporan keuangan konsolidasian. 5. Pernyataan ini bukan merupakan pengaturan penyajian laporan keuangan sesuai permintaan khusus (statutory) seperti pemerintah, lembaga pengawas independen, bank sentral, dan sebagainya. 6. Pernyataan ini menggunakan terminologi yang cocok bagi entitas syariah yang berorientasi profit, termasuk entitas bisnis sektor publik. Entitas nirlaba syariah, entitas sektor publik, pemerintah dan entitas syariah lainnya yang akan menerapkan standar ini mungkin perlu melakukan penyesuaian-penyesuaian terhadap deskripsi beberapa pos yang terdapat dalam laporan keuangan dan istilah laporan keuangan itu sendiri serta dapat pula menyajikan komponen-komponen tambahan dalam laporan keuangannya. 7. Entitas syariah seperti reksa dana dan entitas yang modalnya tidak terbagi atas saham, misalnya koperasi, memerlukan penyesuaian-penyesuaian terhadap penyajian dalam laporan keuangannya. Tujuan Laporan Keuangan 8. Laporan keuangan adalah suatu penyajian terstruktur dari posisi keuangan dan kinerja keuangan dari suatu entitas syariah. Tujuan laporan keuangan untuk tujuan umum adalah memberikan informasi tentang posisi keuangan, kinerja dan arus kas entitas syariah yang bermanfaat bagi sebagian besar kalangan pengguna laporan dalam rangka membuat keputusankeputusan ekonomi serta menunjukkan pertanggungjawaban (stewardship) manajemen atas penggunaan sumber-sumber Hak Cipta © 2007 IKATAN AKUNTAN INDONESIA


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38

PSAK 101

daya yang dipercayakan kepada mereka. Dalam rangka mencapai tujuan tersebut, suatu laporan keuangan menyajikan informasi mengenai entitas syariah yang meliputi: (a) aset; (b) kewajiban; (c) dana syirkah temporer; (d) ekuitas; (e) pendapatan dan beban termasuk keuntungan dan kerugian; (f) arus kas; (g) dana zakat; dan (h) dana kebajikan. 9. Informasi tersebut di atas beserta informasi lainnya yang terdapat dalam catatan atas laporan keuangan membantu pengguna laporan dalam memprediksi arus kas pada masa depan khususnya dalam hal waktu dan kepastian diperolehnya kas dan setara kas. Tanggung Jawab Atas Laporan Keuangan 10. Manajemen entitas syariah bertanggungjawab atas penyusunan dan penyajian laporan keuangan entitas syariah. Komponen Laporan Keuangan 11. Laporan keuangan yang lengkap terdiri dari komponen-komponen berikut ini: (a) Neraca; (b) Laporan Laba Rugi; (c) Laporan Arus Kas; (d) Laporan Perubahan Ekuitas; (e) Laporan Sumber dan Penggunaan Dana Zakat; (f) Laporan Sumber dan Penggunaan Dana Kebajikan; dan (g) Catatan atas Laporan Keuangan.


101.3


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 101.4

PSAK 101

12. Jika entitas syariah merupakan lembaga keuangan maka selain komponen laporan keuangan yang diuraikan dalam paragraf 11, entitas syariah tersebut juga harus menyajikan komponen laporan keuangan tambahan yang menjelaskan karakteristik utama entitas tersebut jika substansi informasinya belum tercakup dalam paragraf 11. 13. Komponen tambahan dan penyajian pos-pos laporan keuangan yang mencerminkan karakteristik khusus untuk industri tertentu akan diatur dalam lampiran Pernyataan ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan. 14. Apabila entitas syariah belum melaksanakan fungsi sosial secara penuh, entitas syariah tersebut tetap harus menyajikan komponen laporan keuangan paragraf 11(e) dan (f). 15. Entitas syariah dianjurkan untuk menyajikan telaahan keuangan yang menjelaskan karakteristik utama yang mempengaruhi kinerja keuangan, posisi keuangan entitas syariah, dan kondisi ketidakpastian. Telaahan keuangan tersebut dapat meliputi: (a) faktor-faktor dan pengaruh-pengaruh yang menentukan kinerja keuangan, termasuk perubahan lingkungan dimana entitas syariah beroperasi, respon yang diambil dan hasilnya, dan kebijakan investasi untuk menjaga dan memperkuat kinerja keuangan, termasuk kebijakan dividennya; (b) sumber pendanaan entitas syariah dan target rasio kewajiban terhadap ekuitas; dan (c) sumber daya entitas syariah yang tidak dicatat dalam neraca sebagaimana diatur dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan.



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38

PSAK 101

PERTIMBANGAN MENYELURUH Penyajian Secara Wajar 16. Laporan keuangan harus menyajikan secara wajar posisi keuangan, kinerja keuangan, dan arus kas entitas syariah dengan menerapkan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan secara benar disertai pengungkapan yang diharuskan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan dalam Catatan atas Laporan Keuangan. Informasi lain tetap diungkapkan untuk menghasilkan penyajian yang wajar walaupun pengungkapkan tersebut tidak diharuskan oleh Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan. 17. Apabila Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan belum mengatur masalah pengakuan, pengukuran, penyajian atau pengungkapan dari suatu transaksi atau peristiwa, maka penyajian secara wajar dapat dicapai melalui pemilihan dan penerapan kebijakan akuntansi sesuai dengan paragraf 20 serta menyajikan jumlah yang dihasilkan sedemikian rupa sehingga memberikan informasi yang relevan, andal, dapat dibandingkan, dan dapat dipahami. 18. PSAK dimaksudkan agar laporan keuangan menyajikan secara wajar posisi keuangan, kinerja, dan arus kas sehingga tujuan laporan keuangan tersebut dapat tercapai. PSAK mungkin tidak mengatur pengungkapan informasi tertentu padahal pengungkapan informasi tersebut diperlukan guna menyajikan laporan keuangan secara wajar. Dalam hal tersebut maka entitas syariah harus memberikan tambahan pengungkapan informasi yang relevan sehingga laporan keuangan dapat disajikan secara wajar. 19. Kecepatan inovasi dalam dunia bisnis sering mengakibatkan belum diaturnya suatu transaksi atau peristiwa dalam PSAK. Dalam kondisi tersebut, penyajian secara wajar laporan keuangan dapat dicapai dengan memilih dan Hak Cipta © 2007 IKATAN AKUNTAN INDONESIA

101.5


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 101.6

PSAK 101

menerapkan kebijakan akuntansi sesuai dengan paragraf 20 serta menyajikan informasi menggunakan konsep yang terdapat dalam Kerangka Dasar Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan Syariah. Kebijakan Akuntansi 20. Manajemen memilih dan menerapkan kebijakan akuntansi agar laporan keuangan memenuhi ketentuan dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan. Jika belum diatur dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan, maka manajemen harus menetapkan kebijakan untuk memastikan bahwa laporan keuangan menyajikan informasi: (a) relevan terhadap kebutuhan para pengguna laporan untuk pengambilan keputusan; dan (b) dapat diandalkan, dengan pengertian: (i) mencerminkan kejujuran penyajian hasil dan posisi keuangan entitas syariah; (ii) menggambarkan substansi ekonomi dari suatu kejadian atau transaksi dan tidak semata-mata bentuk hukumnya; (iii) netral yaitu bebas dari keberpihakan; (iv) mencerminkan kehati-hatian; dan (v) mencakup semua hal yang material. 21. Kebijakan akuntansi adalah prinsip khusus, dasar, konvensi, peraturan, dan praktik yang diterapkan entitas syariah dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan. 22. Apabila belum ada pengaturan oleh PSAK, maka manjemen menggunakan pertimbangannya untuk menetapkan kebijakan akuntansi yang memberikan informasi yang bermanfaat bagi pengguna laporan keuangan. Dalam melakukan pertimbangan tersebut manajemen memperhatikan: (a) persyaratan dan pedoman PSAK yang mengatur hal-hal yang mirip dengan masalah terkait;



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38

PSAK 101

(b) definisi, kriteria pengakuan dan pengukuran aset, kewajiban, dana syirkah temporer, penghasilan dan beban yang ditetapkan dalam Kerangka Dasar Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan Syariah; dan (c) pernyataan yang dibuat oleh badan pembuat standar lain dan praktik industri yang lazim sepanjang konsisten dengan huruf (a) dan (b) paragraf ini. Kelangsungan Usaha 23. Dalam penyusunan laporan keuangan, manajemen harus menilai (assessment) kemampuan kelangsungan usaha entitas syariah. Laporan keuangan harus disusun berdasarkan asumsi kelangsungan usaha, kecuali manajemen bermaksud untuk melikuidasi atau menjual, atau tidak mempunyai alternatif selain melakukan hal tersebut. Dalam penilaian kelangsungan usaha, ketidakpastian yang bersifat material yang terkait dengan kejadian atau kondisi yang bisa menyebabkan keraguan atas kelangsungan usaha harus diungkapkan. Apabila laporan keuangan tidak disusun berdasarkan asumsi kelangsungan usaha, maka kenyataan tersebut harus diungkapkan bersama dengan dasar lain yang digunakan dalam penyusunan laporan keuangan serta alasan mengapa asumsi kelangsungan usaha entitas syariah tidak dapat digunakan. 24. Manajemen bertanggung jawab untuk mempertimbangkan apakah asumsi kelangsungan usaha masih layak digunakan dalam menyiapkan laporan keuangan. Dalam mempertimbang-kan apakah dasar asumsi kelangsungan usaha dapat digunakan, manajemen memperhatikan semua informasi masa depan yang relevan paling sedikit untuk jangka waktu 12 (dua belas) bulan dari tanggal neraca.


101.7


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 101.8

PSAK 101

Dasar Akrual 25. Entitas syariah harus menyusun laporan keuangan atas dasar akrual, kecuali Laporan Arus Kas dan penghitungan pendapatan untuk tujuan pembagian hasil usaha. Dalam penghitungan pembagian hasil usaha didasarkan pada pendapatan yang telah direalisasikan menjadi kas (dasar kas). Konsistensi Penyajian 26. Penyajian dan klasifikasi pos-pos dalam laporan keuangan antar periode harus konsisten, kecuali: (a) terjadi perubahan yang signifikan terhadap sifat operasi entitas syariah atau perubahan penyajian akan menghasilkan penyajian yang lebih tepat atas suatu transaksi atau peristiwa; atau (b) perubahan tersebut diperkenankan oleh Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan atau Interpretasi Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan. 27. Akusisi atau pelepasan yang signifikan atau kajian ulang terhadap penyajian laporan keuangan mungkin akan menghasilkan kesimpulan bahwa laporan keuangan harus disajikan secara berbeda. Suatu entitas syariah mengubah penyajian laporan keuangannya jika hanya perubahan penyajian tersebut menghasilkan informasi yang dapat diandalkan dan lebih relevan kepada pemakai laporan keuangan dan struktur yang baru akan digunakan seterusnya, sehingga tidak menurunkan daya komparatifnya. Ketika melakukan perubahan penyajian, entitas syariah harus mengklasifikasi ulang informasi komparatif sesuai paragraf 35 dan 36. Materialitas dan Agregasi 28. Pos-pos yang material disajikan terpisah dalam laporan keuangan sedangkan yang tidak material



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38

PSAK 101

digabungkan dengan jumlah yang memiliki sifat atau fungsi yang sejenis. 29. Laporan keuangan merupakan hasil dari proses atas sejumlah transaksi yang diklasifikasikan sesuai sifat atau fungsinya. Tahap akhir dari proses penggabungan saldo dan pengklasifikasian adalah penyajian dalam laporan keuangan atau Catatan atas Laporan Keuangan. Jika suatu klasifikasi pos tidak material maka dapat digabungkan dengan pos lain yang sejenis dalam laporan keuangan atau Catatan atas Laporan Keuangan. Suatu pos mungkin tidak cukup material untuk disajikan terpisah dalam laporan keuangan, tetapi cukup material untuk disajikan terpisah dalam Catatan atas Laporan Keuangan. Informasi dianggap material jika dengan tidak diungkapkannya informasi tersebut dapat mempengaruhi pengguna laporan keuangan dalam pengambilan keputusan ekonomi. Untuk menentukan materialitas suatu pos maka besaran dan sifat unsur tersebut harus dianalisis dimana masing-masing dapat menjadi faktor penentu. Penerapan konsep materialitas berarti pengungkapan spesifik yang disyaratkan oleh suatu Pernyataan atau Interpretasi tidak akan terpenuhi jika informasi yang diungkapkan adalah tidak material. Saling Hapus (Offsetting) 30. Aset, kewajiban, dana syirkah temporer, penghasilan dan beban disajikan secara terpisah, kecuali saling hapus diperkenankan dalam Pernyataan atau Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan. 31. Saling hapus akan mempengaruhi pemahaman pengguna laporan keuangan terhadap suatu transaksi yang telah dilakukan dan mempengaruhi penilaian pengguna laporan keuangan atas arus kas entitas syariah pada masa depan, kecuali mencerminkan substansi transaksi atau peristiwa. Aset yang dilaporkan sebesar nilai, setelah dikurangi dengan penyisihan, tidak termasuk kategori saling hapus.


101.9


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38

PSAK 101

32. Dalam aktivitas normal, entitas syariah juga melakukan transaksi-transaksi lain yang bukan merupakan penghasil utama pendapatan dan bersifat insidentil. Hasil dari transaksi tersebut disajikan dengan mengurangkan setiap pendapatan dengan beban yang berkaitan sepanjang penyajian tersebut menggambarkan substansi transaksi atau peristiwa tersebut. Contoh: (a) keuntungan dan kerugian atas pelepasan aset tidak lancar termasuk investasi dan aset operasional dilaporkan dengan mengurangkan penerimaan dengan nilai tercatat dan beban yang timbul akibat pelepasan aset tersebut; (b) pengeluaran yang diganti berdasarkan perjanjian kontrak dengan pihak ketiga disajikan sebesar nilai setelah dikurangi dengan penggantian yang diterima; dan (c) pos luar biasa disajikan sebesar nilai setelah dikurangi pajak terkait dan hak minoritas sedangkan nilai bruto disajikan pada Catatan atas Laporan Keuangan. Informasi Komparatif 33. Informasi kuantitatif harus diungkapkan secara komparatif dengan periode sebelumnya, kecuali dinyatakan lain oleh Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan. Informasi komparatif yang bersifat naratif dan deskriptif dari laporan keuangan periode sebelumnya diungkapkan kembali apabila relevan untuk pemahaman laporan keuangan periode berjalan. 34. Pada beberapa kasus, informasi naratif yang disajikan pada laporan keuangan periode sebelumnya masih relevan untuk diungkapkan pada periode berjalan. Misalnya, rincian tentang sengketa hukum yang dihadapi, dimana hasil akhirnya belum diketahui secara pasti pada periode sebelumnya dan masih dalam proses penyelesaian, perlu diungkapkan kembali pada periode berjalan. Pengguna laporan keuangan akan memperoleh manfaat dari informasi adanya ketidakpastian pada tanggal Neraca sebelumnya dan langkah-langkah yang telah

101.10



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38

PSAK 101

dilakukan pada periode berjalan untuk mengatasi ketidakpastian tersebut. 35. Apabila penyajian atau klasifikasi pos-pos dalam laporan keuangan diubah maka jumlah komparatif harus direklasifikasi kecuali tidak praktis dilakukan. Apabila jumlah komparatif direklasifikasi maka harus diungkapkan: (a) sifat dari reklasifikasi; (b) jumlah setiap pos atau kelompok pos yang di-reklasifikasi; dan (c) alasan reklasifikasi. 36. Apabila reklasifikasi jumlah komparatif tidak praktis dilakukan maka harus diungkapkan: (a) alasan tidak melakukan reklasifikasi jumlah tersebut; dan (b) sifat penyesuaian yang akan dilakukan jika jumlah tersebut direklasifikasi. 37. Informasi komparatif antar periode membantu pemakai dalam pengambilan keputusan, khususnya penilaian kecenderungan informasi keuangan untuk maksud membuat prediksi. Terdapat suatu keadaan dimana reklasifikasi untuk menjaga daya banding informasi komparatif dengan informasi pada periode berjalan tidak praktis dilakukan, misalnya pada periode sebelumnya data dikumpulkan sedemikian rupa sehingga tidak memungkinkan dilakukan reklasifikasi serta tidak praktis untuk menciptakan kembali informasi tersebut. STRUKTUR DAN ISI Identifikasi Laporan Keuangan 38. Laporan keuangan diidentifikasikan dan dibedakan secara jelas dari informasi lain dalam dokumen publikasi yang sama.


101.11


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38

PSAK 101

39. Laporan keuangan sering disajikan sebagai bagian dari suatu dokumen seperti laporan tahunan atau prospektus. PSAK hanya berlaku untuk laporan keuangan dan tidak berlaku untuk informasi lain yang disajikan dalam laporan tahunan atau dokumen lainnya. Oleh karena itu, sangat penting bagi pengguna untuk mampu membedakan laporan keuangan yang disusun sesuai dengan PSAK dari informasi lain yang juga bermanfaat bagi pengguna laporan keuangan tetapi tidak perlu disajikan sesuai dengan PSAK. 40. Setiap komponen laporan keuangan harus diidentifikasi secara jelas. Di samping itu, informasi berikut ini disajikan dan diulangi, bilamana perlu, pada setiap halaman laporan keuangan: (a) nama entitas syariah pelapor atau identitas lain; (b) cakupan laporan keuangan, apakah mencakup hanya satu entitas atau beberapa entitas; (c) tanggal atau periode yang dicakup oleh laporan keuangan, mana yang lebih tepat bagi setiap komponen laporan keuangan; (d) mata uang pelaporan; dan (e) satuan angka yang digunakan dalam penyajian laporan keuangan. 41. Ketentuan paragraf 40 dapat dipenuhi dengan menyajikan judul halaman dan singkatan judul kolom pada setiap halaman laporan keuangan. Diperlukan pertimbangan dalam menentukan cara terbaik dalam menyajikan informasi tersebut di atas. Disamping itu, laporan keuangan sering lebih mudah dipahami dengan cara menyajikan informasi keuangan dalam ribuan, jutaan, atau milyaran rupiah. Hal ini dapat diterima sepanjang tingkat ketepatan penyajian diungkapkan dan informasi yang relevan tidak hilang. Periode Pelaporan 42. Laporan keuangan setidaknya disajikan secara tahunan. Apabila tahun buku entitas syariah berubah dan

101.12



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38

PSAK 101

laporan keuangan tahunan disajikan untuk periode yang lebih panjang atau pendek daripada periode satu tahun, maka sebagai tambahan terhadap periode cakupan laporan keuangan, entitas syariah harus mengungkapkan: (a) alasan penggunaan periode pelaporan selain periode satu tahunan; dan (b) fakta bahwa jumlah komparatif dalam Laporan Laba Rugi, Laporan Perubahan Ekuitas, Laporan Arus Kas, Laporan Sumber dan Penggunaan Dana Zakat, Laporan Sumber dan Penggunaan Dana Kebajikan, serta catatan yang terkait tidak dapat diperbandingkan. 43. Umumnya laporan keuangan disusun secara konsisten yang mencakup periode satu tahun. Tetapi untuk alasan kepraktisan, beberapa entitas menyusun laporan keuangannya yang mencakup periode 52 minggu. Pernyataan ini tidak melarang praktik tersebut karena laporan keuangan yang dihasilkan tidak berbeda secara signifikan dengan penyajian laporan keuangan untuk satu tahun. NERACA Pembagian Lancar dengan Tidak Lancar dan Jangka Pendek dengan Jangka Panjang 44. Entitas syariah menyajikan aset lancar terpisah dari aset tidak lancar dan kewajiban jangka pendek terpisah dari kewajiban jangka panjang kecuali untuk industri tertentu yang diatur dalam Standar Akuntansi Keuangan khusus. Aset lancar disajikan menurut ukuran likuiditas sedangkan kewajiban disajikan menurut urutan jatuh temponya. 45. Entitas syariah harus mengungkapkan informasi mengenai jumlah setiap aset yang akan diterima dan kewajiban yang akan dibayarkan sebelum dan sesudah 12 (dua belas) bulan dari tanggal neraca. Hak Cipta © 2007 IKATAN AKUNTAN INDONESIA

101.13


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38

PSAK 101

46. Apabila entitas syariah menyediakan barang atau jasa dalam siklus operasi entitas syariah yang dapat diidentifikasi dengan jelas, maka klasifikasi aset lancar dan tidak lancar serta kewajiban jangka pendek dan jangka panjang dalam neraca memberikan informasi yang bermanfaat dengan membedakan aset bersih sebagai modal kerja dengan aset yang digunakan untuk operasi jangka panjang. Pengklasifikasian tersebut juga menonjolkan aset yang diharapkan akan direalisasi dalam siklus operasi berjalan dan kewajiban yang akan jatuh tempo pada periode yang sama. Informasi tentang tanggal jatuh tempo aset dan kewajiban bermanfaat dalam menilai likuiditas dan solvabilitas entitas syariah. Aset Lancar 47. Suatu aset diklasifikasikan sebagai aset lancar, jika aset tersebut: (a) diperkirakan akan direalisasi atau dimiliki untuk dijual atau digunakan dalam jangka waktu siklus operasi normal entitas syariah; atau (b) dimiliki untuk diperdagangkan atau untuk tujuan jangka pendek dan diharapkan akan direalisir dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan dari tanggal neraca; atau (c) berupa kas atau setara kas yang penggunaannya tidak dibatasi. Aset yang tidak termasuk kategori tersebut diatas diklasifi-kasikan sebagai aset tidak lancar. 48. Siklus operasi entitas syariah merupakan rata-rata jangka waktu antara perolehan bahan baku memasuki proses dan realisasinya menjadi kas atau instrumen yang siap dijadikan kas. Aset lancar termasuk persediaan dan piutang dagang yang dijual, dikonsumsi dan direalisasi sebagai bagian dari siklus normal operasi entitas syariah walaupun aset tersebut tidak diharapkan akan direalisasi dalam jangka waktu dua belas bulan dari tanggal neraca. Surat berharga diklasifikasikan sebagai aset lancar apabila surat berharga tersebut diharapkan akan

101.14



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38

PSAK 101

direalisasi dalam jangka waktu dua belas bulan dari tanggal neraca dan jika lebih dari dua belas bulan diklasifikasikan sebagai aset tidak lancar. Untuk tujuan pengklasifikasian ini, siklus operasi diasumsikan satu tahun, kecuali untuk kegiatan atau industri ter-tentu dimana jangka waktu yang lebih panjang jelas lebih layak. Kewajiban Jangka Pendek 49. Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek, jika: (a) diperkirakan akan diselesaikan dalam jangka waktu siklus normal operasi entitas syariah; atau (b) jatuh tempo dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan dari tanggal Neraca. Semua kewajiban lainnya harus diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang. 50. Kewajiban jangka pendek dapat diklasifikasikan dengan cara yang serupa dengan aset lancar. Beberapa kewajiban jangka pendek seperti hutang dagang dan biaya pegawai serta biaya operasi lainnya membentuk sebagian modal kerja yang digunakan dalam siklus operasi normal entitas syariah. Pos-pos operasi seperti tersebut di atas diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek walaupun pos-pos tersebut diselesaikan dalam jangka waktu lebih dari dua belas bulan dari tanggal neraca. 51. Kewajiban jangka pendek lainnya lebih sulit untuk dikaitkan dengan siklus operasi berjalan meskipun akan jatuh tempo dalam jangka waktu dua belas bulan sejak tanggal neraca, misalnya, utang dividen, pajak penghasilan dan utang selain utang dagang. Informasi yang Disajikan dalam Neraca 52. Neraca entitas syariah disajikan sedemikian rupa yang menonjolkan berbagai unsur posisi keuangan yang Hak Cipta © 2007 IKATAN AKUNTAN INDONESIA

101.15


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38

PSAK 101

diperlukan bagi penyajian secara wajar. Neraca, minimal mencakup pos-pos berikut: (a) kas dan setara kas; (b) aset keuangan; (c) piutang usaha dan piutang lainnya; (d) persediaan; (e) investasi yang diperlakukan menggunakan metode ekuitas; (f) aset tetap; (g) aset tak berwujud; (h) hutang usaha dan hutang lainnya; (i) hutang pajak; (j) dana syirkah temporer; (k) hak minoritas; dan (l) modal saham dan pos ekuitas lainnya. Pos, judul, dan sub-jumlah lain disajikan dalam neraca apabila diwajibkan oleh Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan atau apabila penyajian tersebut diperlukan untuk menyajikan posisi keuangan entitas syariah secara wajar. 53. Pernyataan ini tidak mengatur susunan atau format mengenai pos-pos yang harus disajikan dalam neraca. Paragraf 52 merupakan suatu daftar pos-pos yang berbeda dalam sifat maupun fungsinya sehingga layak disajikan di neraca secara terpisah. Penyesuaian terhadap pos-pos tersebut di atas meliputi: (a) penambahan pos-pos dilakukan jika Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan mewajibkan penyajian secara terpisah dalam neraca, atau apabila suatu pos sangat material sehingga penyajian yang terpisah akan membantu penyajian posisi keuangan secara wajar; (b) istilah yang digunakan dan urutan pos-pos dapat diubah sesuai dengan sifat entitas syariah dan transaksinya guna memberikan informasi yang diperlukan bagi pemahaman posisi keuangan entitas syariah secara menyeluruh.

101.16



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38

PSAK 101

54. Pertimbangan apakah pos-pos tambahan disajikan secara terpisah didasarkan atas penilaian dari: (a) sifat, likuiditas dan materialitas aset; (b) fungsi pos-pos tersebut dalam entitas syariah; (c) jumlah, sifat dan jangka waktu kewajiban. 55. Aset dan kewajiban yang berbeda dalam sifat dan fungsi kadang-kadang diukur dengan dasar pengukuran yang berbeda. Misalnya aset tertentu dicatat atas dasar biaya perolehan atau penilaian kembali, maka penggunaan dasar pengukuran yang berbeda untuk setiap aset mengindikasikan bahwa sifat dan fungsi aset tersebut juga berbeda sehingga aset tersebut harus disajikan secara terpisah. Informasi Disajikan di Neraca atau di Catatan atas Laporan Keuangan 56. Entitas syariah harus mengungkapkan, di Neraca atau di Catatan atas Laporan Keuangan, subklasifikasi pos-pos yang disajikan, diklasifikasikan dengan cara yang tepat sesuai dengan operasi entitas syariah. Setiap pos disubklasifikasikan, jika memungkinkan, sesuai dengan sifatnya; dan jumlah terutang atau piutang pada entitas syariah induk, anak entitas syariah, entitas syariah aso-siasi dan pihak-pihak yang memiliki hubungan istimewa lainnya diungkapkan secara terpisah. 57. Rincian yang tercakup dalam subklasifikasi, di Neraca atau di Catatan atas Laporan Keuangan, tergantung pada persyaratan dari PSAK dan materialitas jumlah pos yang bersangkutan. Faktor-faktor yang diuraikan pada paragraf 54 dapat digunakan dalam menentukan dasar bagi subklasifikasi. 58. Entitas syariah mengungkapkan hal-hal berikut di Neraca atau di Catatan atas Laporan Keuangan: (a) untuk setiap jenis saham: (b) jumlah saham modal dasar; (c) jumlah saham yang diterbitkan dan disetor penuh; Hak Cipta © 2007 IKATAN AKUNTAN INDONESIA

101.17


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38

PSAK 101

(d) nilai nominal saham; (e) ikhtisar perubahan jumlah saham beredar; (f) hak, keistimewaan dan pembatasan yang melekat pada setiap jenis saham, termasuk pembatasan atas dividen dan pembayaran kembali atas modal; (g) saham entitas syariah yang dikuasai oleh entitas syariah itu sendiri atau oleh anak entitas syariah atau entitas syariah asosiasi; dan (h) saham yang dicadangkan untuk hak opsi dan kontrak penjualan, termasuk nilai dan persyaratannya; (i) penjelasan mengenai sifat dan tujuan pos cadangan dalam ekuitas; dan (j) penjelasan apakah dividen yang diusulkan tapi secara resmi belum disetujui untuk dibayarkan telah diakui atau tidak sebagai kewajiban. 59. Entitas syariah yang modalnya tidak terbagi dalam saham, seperti persekutuan, mengungkapkan informasi yang setara dengan persyaratan di atas, yang memperlihatkan perubahan dalam suatu periode dari setiap jenis penyertaan serta hak, keistimewaan dan pembatasan yang melekat pada setiap jenis penyertaan. LAPORAN LABA RUGI Informasi Disajikan dalam Laporan Laba Rugi 60. Laporan Laba Rugi entitas syariah disajikan sedemikian rupa yang menonjolkan berbagai unsur kinerja keuangan yang diperlukan bagi penyajian secara wajar. Laporan laba rugi minimal mencakup pos-pos berikut: (a) pendapatan usaha; (b) bagi hasil untuk pemilik dana; (c) beban usaha; (d) laba atau rugi usaha; (e) pendapatan dan beban nonusaha; (f) laba atau rugi dari aktivitas normal;

101.18



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38

PSAK 101

(g) beban pajak; dan (h) laba atau rugi bersih untuk periode berjalan. Pos, judul dan sub-jumlah lainnya disajikan dalam laporan laba rugi apabila diwajibkan oleh Pernyataan Standar Akun-tansi Keuangan atau apabila penyajian tersebut diperlukan untuk menyajikan kinerja keuangan entitas syariah secara wajar. 61. Berbagai kegiatan, transaksi, dan peristiwa menghasilkan pengaruh berbeda terhadap stabilitas, risiko, dan prediksi. Pengungkapan unsur-unsur kinerja membantu dalam memahami hasil yang dicapai dan dalam menilai hasil yang akan diperoleh pada masa akan datang. Dalam rangka menyajikan laporan laba rugi secara wajar maka dapat dilakukan penambahan pos-pos dan perubahan istilah-istilah yang dipakai serta perubahan urut-urutan dari pos-pos yang terdapat dalam laporan laba rugi. Faktor-faktor yang harus diperhatikan dalam melakukan penambahan dan perubahan tersebut meliputi materialitas, hakekat dan fungsi dari berbagai komponen pendapatan dan beban. 62. Jika terdapat pendapatan non-halal maka pendapatan tersebut tidak boleh disajikan di dalam laporan laba rugi entitas syariah maupun laba rugi konsolidasian entitas konvensional yang mengkonsolidasikan entitas syariah. Informasi pendapatan non-halal tersebut disajikan dalam laporan sumber dan penggunaan dana kebajikan. Informasi Disajikan di Laporan Laba Rugi atau di Catatan Atas Laporan Keuangan 63. Entitas syariah menyajikan, di Laporan Laba Rugi atau di Catatan atas Laporan Keuangan, rincian beban dengan menggunakan klasifikasi yang didasarkan pada sifat atau fungsi beban di dalam entitas syariah. 64. Entitas syariah disarankan untuk menyajikan rincian seperti tersebut dalam paragraf 63 di atas pada Laporan Laba Hak Cipta © 2007 IKATAN AKUNTAN INDONESIA

101.19


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38

PSAK 101

Rugi. Pos-pos beban di subklasifikasikan lebih lanjut dalam rangka menonjolkan cakupan komponen-komponen kinerja keuangan yang mungkin berbeda dalam hal stabilitas, potensi menghasilkan laba atau rugi dan prediksi. 65. Entitas syariah yang mengklasifikasikan beban menurut fungsinya harus mengungkapkan informasi tambahan mengenai sifat beban, termasuk beban penyusutan dan amortisasi serta beban pegawai. 66. Entitas syariah mengungkapkan dalam Laporan Laba Rugi atau dalam Catatan atas Laporan Keuangan, jumlah dividen per saham yang diumumkan. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS 67. Entitas syariah harus menyajikan laporan peru-bah-an ekuitas sebagai komponen utama laporan keuangan, yang menunjukkan: (a) laba atau rugi bersih periode yang bersangkutan; (b) setiap pos pendapatan dan beban, keuntungan atau kerugian beserta jumlahnya yang berdasarkan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan terkait diakui secara langsung dalam ekuitas; (c) pengaruh kumulatif dari perubahan kebijakan akuntansi dan perbaikan terhadap kesalahan mendasar sebagaimana diatur dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan terkait; (d) transaksi modal dengan pemilik dan distribusi kepada pemilik; (e) saldo akumulasi laba atau rugi pada awal dan akhir periode serta perubahannya; dan (f) rekonsiliasi antara nilai tercatat dari masing-masing jenis modal saham, agio dan cadangan pada awal dan akhir periode yang mengungkapkan secara terpisah setiap perubahan.

101.20



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38

PSAK 101

68. Perubahan ekuitas entitas syariah menggambarkan peningkatan atau penurunan aset bersih atau kekayaan selama periode bersangkutan berdasarkan prinsip pengukuran tertentu yang dianut dan harus diungkapkan dalam laporan keuangan. Laporan perubahan ekuitas, kecuali untuk perubahan yang berasal dari transaksi dengan pemegang saham seperti setoran modal dan pembayaran dividen, menggambarkan jumlah keuntungan dan kerugian yang berasal dari kegiatan entitas syariah selama periode yang bersangkutan LAPORAN ARUS KAS 69. Laporan arus kas disusun berdasarkan ketentuan yang telah ditetapkan dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan terkait. LAPORAN SUMBER DAN PENGGUNAAN DANA ZAKAT 70. Entitas syariah menyajikan Laporan Sumber dan Peng-gunaan Dana Zakat sebagai komponen utama laporan keuangan, yang menunjukkan: (a) dana zakat berasal dari wajib zakat (muzakki): (i) zakat dari dalam entitas syariah; (ii) zakat dari pihak luar entitas syariah; (b) penggunaan dana zakat melalui lembaga amil zakat untuk: (i) fakir; (ii) miskin; (iii) riqab; (iv) orang yang terlilit hutang (gharim); (v) muallaf; (vi) fiisabilillah; (vii)orang yang dalam perjalanan (ibnu sabil); dan (viii) amil; (c) kenaikan atau penurunan dana zakat; (d) saldo awal dana zakat; dan (e) saldo akhir dana zakat. Hak Cipta © 2007 IKATAN AKUNTAN INDONESIA

101.21


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38

PSAK 101

71. Zakat adalah sebagian dari harta yang wajib dikeluarkan oleh wajib zakat (muzakki) untuk diserahkan kepada penerima zakat (mustahiq). Pembayaran zakat dilakukan apabila nisab dan haulnya terpenuhi dari harta yang memenuhi kriteria wajib zakat. 72. Unsur dasar Laporan Sumber dan Penggunaan Dana Zakat meliputi sumber dana, penggunaan dana selama suatu jangka waktu, serta saldo dana zakat yang menunjukkan dana zakat yang belum disalurkan pada tanggal tertentu. 73. Dana zakat tidak diperkenankan untuk menutup penyisihan kerugian aset produktif. 74. Entitas syariah harus mengungkapkan dalam catatan atas Laporan Sumber dan Penggunaan Dana Zakat, tetapi tidak terbatas pada: (a) sumber dana zakat yang berasal dari internal entitas syariah; (b) sumber dana zakat yang berasal dari eksternal entitas syariah; (c) kebijakan penyaluran zakat terhadap masing-masing asnaf;dan (d) proporsi dana yang disalurkan untuk masing-masing penerima zakat diklasifikasikan atas pihak terkait, sesuai dengan yang diatur dalam PSAK 7: Pengung-kapan Pihak-pihak yang Mempunyai Hubungan Istimewa, dan pihak ketiga. LAPORAN SUMBER DAN PENGGUNAAN DANA KEBAJIKAN 75. Entitas menyajikan Laporan Sumber dan Pengguna-an Dana Kebajikan sebagai komponen utama laporan keuangan, yang menunjukkan: (a) sumber dana kebajikan berasal dari penerimaan: (i) infak; (ii) sedekah;

101.22



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38

(b)

(c) (d) (e)

PSAK 101

(iii) hasil pengelolaan wakaf sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku; (iv) pengembalian dana kebajikan produktif; (v) denda; dan (vi) pendapatan nonhalal. penggunaan dana kebajikan untuk: (i) dana kebajikan produktif; (ii) sumbangan; dan (iii) penggunaan lainnya untuk kepentingan umum. kenaikan atau penurunan sumber dana kebajikan; saldo awal dana penggunaan dana kebajikan; dan saldo akhir dana penggunaan dana kebajikan.

76. Unsur dasar laporan sumber dan penggunaan dana kebajikan meliputi sumber dan penggunaan dana selama jangka waktu tertentu, serta saldo dana kebajikan yang menunjukkan dana kebajikan yang belum disalurkan pada tanggal tertentu. 77. Penerimaan dana kebajikan oleh entitas syariah diakui sebagai kewajiban paling likuid dan diakui sebagai pengurang kewajiban ketika disalurkan. 78. Penerimaan nonhalal adalah semua penerimaan dari kegiatan yang tidak sesuai dengan prinsip syariah antara lain penerimaan jasa giro atau bunga yang berasal dari bank umum konvensional. Penerimaan nonhalal pada umumnya terjadi dalam kondisi darurat atau kondisi yang tidak diinginkan oleh entitas syariah karena secara prinsip dilarang. 79. Entitas syariah mengungkapkan dalam catatan atas Laporan Sumber dan Penggunaan Dana Kebajikan, tetapi tidak terbatas, pada: (a) sumber dana kebajikan; (b) kebijakan penyaluran dana kebajikan kepada masing-masing penerima; (c) proporsi dana yang disalurkan untuk masing-masing penerima dana kebajikan diklasifikasikan atas pihak yang memiliki hubungan istimewa sesuai dengan yang Hak Cipta © 2007 IKATAN AKUNTAN INDONESIA

101.23


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38

PSAK 101

diatur dalam PSAK 7: Pengungkapan Pihak-pihak yang Mempunyai Hubungan Istimewa, dan pihak ketiga; dan (d) alasan terjadinya dan penggunaan atas penerimaan nonhalal . CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN Struktur 80. Catatan atas Laporan Keuangan harus disajikan secara sistematis. Setiap pos dalam Neraca, Laporan Laba Rugi dan Laporan Arus Kas, Laporan Perubahan Ekuitas, Laporan Sumber dan Penggunaan Dana Zakat, Laporan Sumber dan Penggunaan Dana Kebajikan, harus berkaitan dengan informasi yang terdapat dalam Catatan atas Laporan Keuangan. Catatan atas laporan keuangan mengungkapkan: (a) informasi tentang dasar penyusunan laporan keuangan dan kebijakan akuntansi yang dipilih dan diterapkan terhadap peristiwa dan transaksi yang penting; (b) informasi yang diwajibkan dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan tetapi tidak disajikan di Neraca, Laporan Laba Rugi, Laporan Arus Kas; Laporan Perubah-an Ekuitas; Laporan Sumber dan Penggunaan Dana Zakat; dan Laporan Penggunaan Dana Kebajikan; (c) informasi tambahan yang tidak disajikan dalam laporan keuangan tetapi diperlukan dalam rangka penyajian secara wajar. 81. Catatan atas Laporan Keuangan meliputi penjelasan naratif atau rincian jumlah yang tertera dalam Neraca, Laporan Laba Rugi, Laporan Arus Kas dan Laporan Perubahan Ekuitas, Laporan Sumber dan Penggunaan Dana Zakat, dan Laporan Penggunaan Dana Kebajikan, serta informasi tambahan seperti kewajiban kontinjensi dan komitmen. Catatan atas Laporan

101.24



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38

PSAK 101

Keuangan juga mencakup informasi yang diharuskan dan dianjurkan untuk diungkapkan dalam PSAK serta pengungkapan-pengungkapan lain yang diperlukan untuk menghasilkan penyajian laporan keuangan secara wajar. 82. Dalam rangka membantu pengguna laporan memahami laporan keuangan dan membandingkannya dengan laporan keuangan entitas syariah lain, maka Catatan atas Laporan Keuangan umumnya disajikan dengan urutan sebagai berikut: (a) pengungkapan mengenai dasar pengukuran dan kebijakan akuntansi yang diterapkan; (b) informasi pendukung pos-pos laporan keuangan sesuai urutan sebagaimana pos-pos tersebut disajikan dalam laporan keuangan dan urutan penyajian komponen laporan keuangan; (c) pengungkapan lain termasuk kontinjensi, komitmen dan pengungkapan keuangan lainnya serta pengungkapan yang bersifat non-keuangan. 83. Sistematika struktur dalam Catatan atas Laporan Keuangan agar tetap dipertahankan sepanjang hal tersebut praktis untuk dilaksanakan. Penyajian Kebijakan Akuntansi 84. Bagian kebijakan akuntansi dalam Catatan atas Laporan Keuangan menjelaskan hal-hal sebagai berikut: (a) dasar pengukuran dalam menyiapkan laporan keuangan; (b) kebijakan akuntansi tertentu yang diperlukan guna memahami laporan keuangan secara benar. 85. Pengguna laporan perlu mengetahui dasar pengukuran yang digunakan (nilai historis, nilai pasar, nilai realisasi, nilai wajar atau nilai sekarang) sebagai landasan dalam penyiapan laporan keuangan. Apabila lebih dari satu dasar pengukuran digunakan dalam laporan keuangan, maka informasi yang Hak Cipta © 2007 IKATAN AKUNTAN INDONESIA

101.25


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38

PSAK 101

disajikan cukup memadai untuk dapat mengindikasikan aset dan kewajiban yang menggunakan dasar pengukuran tersebut. Selanjutnya, dalam menentukan apakah kebijakan akuntansi tertentu harus diungkapkan, manajemen mempertimbangkan apakah pengungkapan tersebut akan membantu pengguna laporan untuk memahami bagaimana transaksi dan peristiwa tercermin di neraca dan laporan laba rugi. Kebijakan akuntansi meliputi, tetapi tidak terbatas pada, hal-hal sebagai berikut: (a) pengakuan pendapatan; (b) prinsip pembagian hasil usaha; (c) prinsip-prinsip konsolidasi; (d) penggabungan usaha; (e) pengakuan beban termasuk metode penyusutan atau amortisasi aset tetap dan aset tidak berwujud; (f) murabahah; (g) mudharabah; (h) musyarakah; (i) istishna’; (j) ijarah; (k) salam; (l) instrumen keuangan dan investasi; (m) persediaan; (n) pajak termasuk pajak tangguhan; (o) penyisihan; (p) imbalan kerja; (q) penjabaran mata uang asing; (r) definisi segmen usaha dan geografis dan dasar alokasi biaya antar segmen; (s) definisi kas dan setara kas; dan (t) wakaf; Pengungkapan Lain 86. Entitas syariah mengungkapkan hal-hal berikut ini jika tidak diungkapkan dibagian manapun dari informasi yang dipublikasikan bersama dengan laporan keuangan:

101.26



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38

PSAK 101

(a) domisili dan bentuk hukum entitas syariah, negara tempat pendirian entitas syariah, alamat kantor pusat entitas syariah serta lokasi utama bisnis jika berbeda dari lokasi kantor pusat; (b) keterangan mengenai hakekat operasi dan kegiatan utama entitas syariah; (c) nama entitas syariah dalam grup, nama entitas syariah asosiasi, nama entitas syariah induk dan entitas syariah holding; (d) nama anggota direksi dan komisaris; dan (e) jumlah karyawan pada akhir periode atau rata-rata jumlah karyawan selama periode yang bersangkutan. 87. Untuk setiap jenis instrumen pendanaan dalam mata uang asing, entitas syariah harus mengungkapkan informasi berikut ini: (a) karakteristik umum dari setiap instrumen pendanaan termasuk informasi mengenai nisbah bagi hasil/ margin/ujrah dan nama pemodal; (b) nilai nominal dalam mata uang asing, jangka waktu, tanggal jatuh tempo, jadual angsuran atau pembayaran; (c) dasar konversi menjadi efek lain jika instrumen pendanaan dapat dikonversi; (d) nilai kurs yang digunakan pada tanggal Neraca; (e) jaminan; dan (f) hal penting lainnya. 88. Apabila suatu Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan diterapkan sebelum tanggal berlaku efektif dan penerapan lebih dini tersebut dilakukan sesuai dengan ketentuan yang ada dalam Pernyataan ini, maka fakta tersebut harus diungkapkan.


101.27


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38

PSAK 101

TANGGAL EFEKTIF 89. Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan ini berlaku efektif untuk penyusunan dan penyajian laporan keuangan entitas syariah yang mencakup periode laporan yang dimulai tanggal 1 Januari 2008. PENARIKAN 90. Pernyataan ini menggantikan PSAK 59: Akuntansi Perbankan Syariah yang berhubungan dengan pengaturan penyajian laporan keuangan bank syariah.

101.28



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38

PSAK 101

LAMPIRAN Lampiran adalah bagian tak terpisahkan dari Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan. Laporan keuangan entitas syariah yang lengkap terdiri dari: Neraca, Laporan Laba Rugi, Laporan Arus Kas, Laporan Perubahan Ekuitas, Laporan Sumber dan Penggunaan Dana Zakat, Laporan Sumber dan Penggunaan Dana Kebajikan, dan Catatan atas Laporan Keuangan (lihat PSAK 101). Setiap jenis entitas syariah dapat menambahkan komponen laporan keuangan lain, selain komponen laporan keuangan di atas. Lampiran 1 LAPORAN KEUANGAN BANK SYARIAH Komponen Laporan Keuangan 1. Laporan keuangan bank syariah yang lengkap terdiri dari: (a) Neraca; (b) Laporan laba rugi; (c) Laporan arus kas; (d) Laporan perubahan ekuitas; (e) Laporan perubahan dana investasi terikat; (f) Laporan rekonsiliasi pendapatan dan bagi hasil; (g) Laporan sumber dan penggunaan dana zakat; (h) Laporan sumber dan penggunaan dana kebajikan; dan (i) Catatan atas laporan keuangan. Neraca 2. Bank syariah menyajikan pada laporan posisi keuangan (neraca), dengan memperhatikan ketetentuan dalam PSAK terkait, mencakup, tetapi tidak terbatas pada pos-pos berikut: Hak Cipta © 2007 IKATAN AKUNTAN INDONESIA

101.29


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38

PSAK 101

Aset (a) Kas; (b) Penempatan pada Bank Indonesia; (c) Giro pada bank lain, (d) Penempatan pada bank lain; (e) Efek-efek; (f) Piutang: (i) piutang murabahah; (ii) piutang salam; (iii) piutang istishna’; (iv) piutang pendapatan ijarah; (g) Pembiayaan: (i) pembiayaan mudharabah; (ii) pembiayaan musyarakah; (h) Persediaan (aset yang dibeli untuk dijual kembali kepada klien); (i) Tagihan dan kewajiban akseptasi (j) Aset yang diperoleh untuk ijarah; (k) Aset istishna dalam penyelesaian (setelah dikurangi termin istishna); (l) Penyertaan; (m) Aset tetap dan akumulasi penyusutan; dan (n) Aset lain. Kewajiban (a) Kewajiban segera; (b) Bagi hasil yang belum dibagikan; (c) Simpanan: (i) giro wadiah; (ii)tabungan wadiah; (d) Simpanan bank lain: (i) giro wadiah; (ii)tabungan wadiah; (e) Utang: (i) Utang salam; (ii) Utang istishna; (f) Kewajiban kepada bank lain; (g) Pembiayaan yang diterima;

101.30



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38

(h) (i) (j) (k) (l)

PSAK 101

Utang pajak; Estimasi kerugian dan komitmen kontinjensi; Pinjaman yang diterima; Kewajiban lainnya; dan Pinjaman subordinasi.

Dana Syirkah Temporer (a) Syirkah temporer dari bukan bank: (i) tabungan mudharabah; (ii) deposito mudharabah; (b) Syirkah temporer dari bank: (i) tabungan mudharabah; (ii) deposito mudharabah; dan (c) Musyarakah. Ekuitas (a) Modal disetor; (b) Tambahan modal disetor; dan (c) Saldo laba (rugi). Ilustrasi 1 PT Bank Syariah “X” Laporan Posisi Keuangan (Neraca) Per 31 Desember 20X1 Aset Kas Penempatan pada Bank Indonesia Giro pada bank lain Penempatan pada bank lain Investasi pada efek/surat berharga Piutang: Murabahah Salam Istishna Ijarah


xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx

101.31


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38

Pembiayaan: Mudharabah Musyarakah Persediaan Tagihan dan kewajiban akseptasi Aset ijarah Aset istishna dalam penyelesaian Penyertaan pada entitas lain Aset tetap dan akumulasi penyusutan Aset lainnya Jumlah Aset KEWAJIBAN Kewajiban segera Bagi hasil yang belum dibagikan Simpanan Simpanan dari bank lain Utang: Salam Istishna’ Kewajiban kepada bank lain Pembiayaan yang diterima Utang pajak Estimasi kerugian komitmen dan kontinjensi Pinjaman yang diterima Kewajiban lainnya Pinjaman subordinasi Jumlah Kewajiban DANA SYIRKAH TEMPORER Dana syirkah temporer dari bukan bank: Tabungan mudharabah Deposito mudharabah Dana syirkah temporer dari bank: Tabungan mudharabah Deposito mudharabah Musyarakah Jumlah Dana Syirkah Temporer

101.32


PSAK 101

xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx

xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx

xxx xxx xxx xxx xxx xxx


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38

EKUITAS Modal disetor Tambahan modal disetor Saldo laba (rugi) Jumlah Ekuitas

PSAK 101

xxx xxx xxx xxx

Jumlah Kewajiban, Dana Syirkah Temporer dan Ekuitas xxx Laporan Laba Rugi 1. Komponen-komponen laporan laba rugi bank syariah disusun dengan mengacu pada PSAK untuk pos-pos umum. Dengan memperhatikan ketentuan dalam PSAK terkait, bank syariah menyajikan laporan laba rugi yang mencakup, tetapi tidak terbatas, pada pos-pos berikut: (a) Pendapatan pengelolaan dana oleh bank sebagai mudharib: (i) Pendapatan dari jual beli: 1. pendapatan marjin murabahah; 2. pendapatan neto salam paralel; 3. pendapatan neto istishna paralel; (ii) Pendapatan dari sewa: 1. pendapatan neto ijarah; (iii) Pendapatan dari bagi hasil: 1. pendapatan bagi hasil mudharabah; 2. pendapatan bagi hasil musyarakah; (iv) Pendapatan usaha utama lainnya; (b) Hak pihak ketiga atas bagi hasil dana syirkah temporer; (c) Pendapatan usaha lainnya; (i) Pendapatan imbalan (fee) jasa perbankan; (ii) Pendapatan imbalan investasi terikat. (d) Beban usaha; (e) Laba atau rugi usaha; (f) Pendapatan nonusaha; (g) Beban non-usaha; (h) Beban pajak; dan (i) Laba atau rugi neto.


101.33


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38

PSAK 101

Ilustrasi 2 PT Bank Syariah “X” Laporan Laba Rugi Periode 1 Januari s.d. 31 Desember 20X1 Pendapatan Pengelolaan Dana oleh Bank sebagai Mudharib Pendapatan dari jual beli: Pendapatan marjin murabahah Pendapatan neto salam paralel Pendapatan neto istishna paralel Pendapatan dari sewa: Pendapatan neto ijarah Pendapatan dari bagi hasil: Pendapatan bagi hasil mudharabah Pendapatan bagi hasil musyarakah Pendapatan usaha utama lainnya Jumlah Pendapatan Pengelolaan Dana oleh Bank sebagai Mudharib Hak pihak ketiga atas bagi hasil Hak bagi hasil milik Bank

xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx (xxx) xxx

Pendapatan Usaha Lainnya Pendapatan imbalan jasa perbankan Pendapatan imbalan investasi terikat Jumlah Pendapatan Usaha Lainnya

xxx xxx xxx

Beban Usaha Beban kepegawaian Beban administrasi Beban penyusutan dan amortisasi Beban usaha lain Jumlah Beban Usaha

(xxx) (xxx) (xxx) (xxx) (xxx)

Laba (Rugi) Usaha

xxx

101.34



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38

Pendapatan dan Beban Nonusaha Pendapatan nonusaha Beban nonusaha Jumlah Pendapatan (Beban) Nonusaha

PSAK 101

xxx (xxx) xxx

Laba (Rugi) sebelum Pajak

xxx

Beban Pajak

(xxx)

Laba (Rugi) Neto Periode Berjalan

xxx

Laporan Arus Kas 4. Bank syariah menyajikan laporan arus kas dengan mengacu ke PSAK terkait. Laporan Perubahan Ekuitas 5. Bank syariah menyajikan laporan perubahan ekuitas dengan mengacu ke PSAK terkait. Laporan Perubahan Dana Investasi Terikat 6. Laporan perubahan dana investasi terikat memisahkan dana investasi terikat berdasarkan sumber dana dan memisah-kan investasi berdasarkan jenisnya. 7. Bank syariah menyajikan laporan perubahan dana investasi terikat sebagai komponen utama laporan keuangan, yang menunjukkan: (a) saldo awal dana investasi terikat; (b) jumlah unit penyertaan investasi pada setiap jenis investasi dan nilai per unit penyertaan pada awal periode; (c) dana investasi yang diterima dan unit penyertaan investasi yang diterbitkan bank syariah selama periode laporan; (d) penarikan atau pembelian kembali unit penyertaan investasi selama periode laporan; Hak Cipta © 2007 IKATAN AKUNTAN INDONESIA

101.35


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38

PSAK 101

(e) keuntungan atau kerugian dana investasi terikat; (f) imbalan bank syariah sebagai agen investasi; (g) beban administrasi dan beban tidak langsung lainnya yang dialokasikan oleh bank syariah ke dana investasi terikat; (h) saldo akhir dana investasi terikat; dan (i) jumlah unit penyertaan investasi pada setiap jenis investasi dan nilai per unit penyertaan pada akhir periode. 8. Investasi terikat adalah investasi yang bersumber dari pemilik dana investasi terikat dan sejenisnya yang dikelola oleh bank syariah sebagai agen investasi. Investasi terikat bukan merupakan aset maupun kewajiban karena bank syariah tidak mempunyai hak untuk menggunakan atau mengeluarkan investasi tersebut, serta bank syariah tidak memiliki kewajiban mengembalikan atau menanggung risiko investasi. 9 Dana yang diserahkan oleh pemilik investasi terikat dan sejenisnya adalah dana yang diterima bank syariah sebagai agen investasi. Dana yang ditarik oleh pemilik dana investasi terikat adalah dana yang diambil atau dipindahkan sesuai dengan permintaan pemilik dana. 10. Keuntungan atau kerugian investasi terikat adalah jumlah kenaikan atau penurunan neto nilai investasi terikat, selain kenaikan yang berasal dari penyetoran atau penurunan yang berasal dari penarikan. 11. Dalam hal bank syariah bertindak sebagai agen inves-tasi, imbalan yang diterima adalah sebesar jumlah yang disepakati tanpa memperhatikan hasil investasi. 12. Catatan atas laporan perubahan dana investasi terikat harus mengungkapkan: (a) sifat hubungan antara entitas syariah dan pemilik dana investasi terikat; (b) hak dan kewajiban yang terkait dengan setiap jenis dana investasi terikat atau unit investasi.

101.36



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38

PSAK 101

Ilustrasi 3 PT Bank Syariah “X” Laporan Perubahan Dana Investasi Terikat Periode yang berakhir pada 31 Desember 20X1 Saldo awal Jumlah unit penyertaan investasi awal periode Nilai per unit pwnywrtaan investasi Penerimaan dana Penarikan dana Keuntungan (kerugian) investasi Biaya administrasi Imbalan bank sebagai agen investasi Saldo investasi pada akhir periode Jumlah unit penyertaan investasi pada akhir periode Nilai unit penyertaan investasi pada akhir periode

xxx xxx xxx xxx (xxx) xxx (xxx) (xxx) xxx

xxx xxx

Laporan Rekonsiliasi Pendapatan dan Bagi Hasil 13. Bank syariah menyajikan laporan rekonsiliasi pendapatan dan bagi hasil yang merupakan rekonsiliasi antara pendapatan bank syariah yang menggunakan dasar akrual dengan pendapatan yang dibagihasilkan kepada pemilik dana yang menggunakan dasar kas. 14. Perbedaan dasar pengakuan tersebut mengharuskan bank syariah menyajikan laporan rekonsiliasi pendapatan dan bagi hasil sebagai bagian komponen utama laporan keuangan. 15. Dalam laporan rekonsiliasi pendapatan dan bagi hasil, bank syariah menyajikan: (a) Pendapatan pengelolaan dana oleh bank sebagai mudharib; Hak Cipta © 2007 IKATAN AKUNTAN INDONESIA

101.37


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38

PSAK 101

(b) Penyesuaian atas: (i) pendapatan pengelolaan dana oleh bank sebagai mudharib periode berjalan yang kas atau setara kasnya belum diterima; (ii) Pendapatan pengelolaan dana oleh bank sebagai mudharib periode sebelumnya yang kas atau setara kasnya diterima di periode berjalan; (c) Pendapatan yang tersedia untuk bagi hasil; (d) Bagian bank syariah atas pendapatan yang tersedia untuk bagi hasil; (e) Bagian pemilik dana atas pendapatan yang tersedia untuk bagi hasil: (i) Bagi hasil yang sudah didistribusikan ke pemilik dana; (ii) Bagi hasil yang belum didistribusikan ke pemilik dana

Ilustrasi 4 PT Bank Syariah “X” Laporan Rekonsiliasi Pendapatan dan Bagi Hasil Periode yang berakhir pada 31 Desember 20X1 Pendapatan Usaha Utama (Akrual) Pengurang: Pendapatan periode berjalan yang kas atau setara kasnya belum diterima: Pendapatan margin murabahah Pendapatan istishna’ Hak bagi hasil: Pembiayaan mudharabah Pembiayaan musyarakah Pendapatan sewa Jumlah pengurang

101.38


xxx

(xxx) (xxx) (xxx) (xxx) (xxx) (xxx)


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38

Penambah: Pendapatan periode sebelumnya yang kasnya diterima pada periode berjalan: Penerimaan pelunasan piutang: Margin murabahah Istishna’ Pendapatan sewa Penerimaan piutang bagi hasil: Pembiayaan mudharabah Pembiayaan musyarakah Jumlah penambah Pendapatan yang tersedia untuk bagi hasil Bagi hasil yang menjadi hak bank syariah Bagi hasil yang menjadi hak pemilik dana Dirinci atas: Hak pemilik dana atas bagi hasil yang sudah didistribusikan Hak pemilik dana atas bagi hasil yang belum didistribusikan

PSAK 101

xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx

xxx xxx

Laporan Sumber dan Penggunaan Dana Zakat 16. Bank syariah menyajikan Laporan Sumber dan Penggunaan Dana Zakat sesuai PSAK 101 dan PSAK terkait.


101.39


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38

PSAK 101

Ilustrasi 5 PT Bank Syariah “X” Laporan Sumber Dan Penggunaan Dana Zakat Periode yang berakhir pada 31 Desember 20X1 Sumber Dana Zakat Zakat dari dalam bank syariah Zakat dari pihak luar bank syariah Jumlah sumber dana zakat

xxx xxx

Penggunaan Dana Zakat Fakir Miskin Amil Muallaf Orang yang terlilit hutang (gharim) Riqab Fisabilillah Orang yang dalam perjalanan (ibnu sabil) Jumlah penggunaan dana zakat

(xxx) (xxx) (xxx) (xxx) (xxx) (xxx) (xxx) (xxx)

xxx

(xxx)

Kenaikan (penurunan) dana zakat Saldo awal dana zakat Saldo akhir dana zakat

xxx xxx xxx

Laporan Sumber dan Penggunaan Dana Kebajikan 17. Bank syariah menyajikan laporan sumber dan penggunaan dana kebajikan sesuai PSAK 101 dan PSAK terkait.

101.40



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38

PSAK 101

Ilustrasi 6 PT Bank Syariah “X” Laporan Sumber dan Penggunaan Dana Kebajikan Periode yang berakhir pada 31 Desember 20X1 Sumber Dana Kebajikan Infak Zakat dari dalam bank syariah Sedekah Hasil pengelolaan wakaf Pengembalian dana kebajikan produktif Denda Pendapatan nonhalal Jumlah Sumber Dana Kebajikan

xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx

Penggunaan Dana Kebajikan Dana kebajikan produktif Sumbangan Penggunaan lainnya untuk kepentingan umum Jumlah Penggunaan Dana Kebajikan

(xxx) (xxx) (xxx) (xxx)

Kenaikan (penurunan dana kebajikan Saldo awal dana kebajikan Saldo akhir dana kebajikan

xxx xxx xxx

Catatan atas Laporan Keuangan 18. Bank syariah menyajikan catatan atas laporan keuangan sesuai PSAK 101 dan PSAK terkait.


101.41


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38

PSAK 101

Lampiran 2 LAPORAN KEUANGAN ENTITAS ASURANSI SYARIAH 1. Ketentuan mengenai komponen dan ilustrasi laporan keuangan entitas asuransi syariah ini merupakan penambah dari komponen dan iliustrasi Laporan Keuangan Entitas Syariah yang telah ada. Ketentuan ini berlaku selaras dengan diberlakukannya PSAK 108: Akuntansi Transaksi Asuransi Syariah yang berlaku efektif untuk penyusunan dan penyajian laporan keuangan entitas asuransi syariah pada atau setelah 1 Januari 2010. Komponen Laporan Keuangan 2. Laporan keuangan entitas asuransi syariah yang lengkap terdiri dari: (a) laporan posisi keuangan (neraca); (b) laporan surplus defisit underwriting dana tabarru’; (c) laporan perubahan dana tabarru’; (d) laporan laba rugi; (e) laporan perubahan ekuitas; (f) laporan arus kas; (g) laporan sumber dan penggunaan dana zakat; (h) laporan sumber dan penggunaan dana kebajikan; dan (i) catatan atas laporan keuangan. 3. Dalam hal pengelolaan asuransi syariah dilakukan oleh bukan entitas asuransi syariah, maka komponen laporan keuangannya mengacu ke PSAK yang relevan. 4. Bagi entitas asuransi syariah yang memiliki kegiatan signifikan berkaitan dengan pengelolaan investasi terikat sebagai wakil dan atau pengelolaan investasi dengan pola bagi hasil, maka entitas asuransi syariah tersebut menyiapkan laporan di bawah ini yang relevan:

101.42



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38

PSAK 101

(a) laporan perubahan dana investasi terikat; dan atau (b) laporan rekonsiliasi bagi hasil. Kedua komponen laporan keuangan di atas dapat dilihat di Lampiran 1. Laporan Posisi Keuangan (Neraca) 5. Entitas asuransi syariah menyajikan laporan posisi keuangan (neraca), dengan memperhatikan ketentuan dalam PSAK yang relevan, mencakup tetapi tidak terbatas pada: Aset (a) kas dan setara kas; (b) piutang kontribusi; (c) piutang reasuransi; (d) piutang: (i) murabahah; (ii) salam; (iii) istishna'; (e) investasi pada surat berharga; (f) pembiayaan: (i) mudharabah; (ii) musyarakah; (g) investasi pada entitas lain; (h) properti investasi; dan (i) aset tetap dan akumulasi penyusutan. Kewajiban (j) penyisihan kontribusi yang belum menjadi hak; (k) utang klaim; (l) klaim yang sudah terjadi tetapi belum dilaporkan; (m) bagian reasuransi dari pihak lain atas klaim yang masih harus dibayar; (n) bagian peserta atas surplus underwriting dana tabarru’ yang masih harus dibayar; (o) utang reasuransi;


101.43


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38

PSAK 101

(p) utang dividen; dan (q) utang pajak. Dana Peserta (r) dana syirkah temporer: mudharabah; dan (s) dana tabarru’. Ekuitas (t) modal disetor; (u) tambahan modal disetor; dan (v) saldo laba. Ilustrasi 1 PT Asuransi Syariah “X” Laporan Posisi Keuangan (Neraca) Per 31 Desember 20x1 Aset Kas dan setara kas Piutang kontribusi Piutang reasuransi Piutang Murabahah Salam Istishna’ Investasi pada surat berharga Pembiayaan Mudharabah Musyarakah Investasi pada entitas lain Properti investasi Aset tetap dan akumulasi penyusutan Jumlah aset

101.44


xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38

PSAK 101

Kewajiban Penyisihan kontribusi yang belum menjadi hak Utang klaim Klaim yang sudah terjadi tetapi belum dilaporkan Bagian reasuransi dari pihak lain atas klaim yang masih harus dibayar Bagian peserta atas surplus underwriting dana tabarru’ yang masih harus dibayar Utang reasuransi Utang dividen Utang pajak Jumlah kewajiban

xxx xxx xxx xxx xxx

Dana Peserta Dana syirkah temporer Mudharabah Dana tabarru’ Jumlah dana peserta

xxx xxx xxx

Ekuitas Modal disetor Tambahan modal disetor Saldo Laba Jumlah ekuitas Jumlah kewajiban, dana peserta, dan ekuitas

xxx xxx xxx xxx xxx

xxx xxx xxx xxx

Laporan Surplus Defisit Underwriting Dana Tabarru’ 6. Entitas asuransi syariah menyajikan laporan laba rugi peserta, dengan memperhatikan ketentuan dalam PSAK yang relevan, mencakup tetapi tidak terbatas pada: (a) kontribusi bruto; (b) bagian reasuransi atas kontribusi; (c) perubahan kontribusi yang belum menjadi hak; (d) penerimaan kontribusi untuk periode berjalan; (e) pembayaran klaim bruto; (f) bagian reasuransi dan pihak lain atas pembayaran klaim bruto; Hak Cipta © 2007 IKATAN AKUNTAN INDONESIA

101.45


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38

PSAK 101

(g) perubahan klaim yang masih harus dibayar (outstanding claim); (h) perubahan bagian reasuransi atas klaim yang masih harus dibayar; (i) penyisihan teknis; (j) beban pengelolaan asuransi; (k) pendapatan investasi; dan (l) surplus atau defisit underwriting dana tabarru’. Ilustrasi 2 PT Asuransi Syariah “X” Laporan Surplus Defisit Underwriting Dana Tabarru’ Periode 1 Januari s.d. 31 Desember 20x1 Pendapatan Asuransi Kontribusi bruto Ujrah pengelola Bagian reasuransi (atas risiko) Perubahan kontribusi yang belum menjadi hak Jumlah pendapatan asuransi Beban Asuransi Pembayaran klaim Klaim yang ditanggung reasuransi dan pihak lain Klaim yang masih harus dibayar Klaim yang masih harus dibayar yang ditanggung reasuransi dan pihak lain Penyisihan teknis: Beban Penyisihan teknis Jumlah beban asuransi Surplus (Defisit) Neto Asuransi Pendapatan Investasi Total pendapatan investasi -/- Beban pengelolaan portofolio investasi Pendapatan investasi neto

xxx (xxx) (xxx) (xxx) xxx

xxx (xxx) xxx (xxx) xxx xxx xxx xxx xxx xxx

Surplus (Defisit) Underwriting Dana Tabarru’ xxx

101.46



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38

PSAK 101

Laporan Perubahan Dana Tabarru' 7. Entitas asuransi syariah menyajikan laporan perubahan dana tabarru’ yang mencakup, tetapi tidak terbatas, pada pos pos berikut: (a) surplus atau defisit periode berjalan; (b) bagian surplus yang didistribusikan ke peserta dan atau pengelola; dan (c) surplus yang yang tersedia untuk dana tabarru’.

Ilustrasi 3 Asuransi Syariah “X” Laporan Perubahan Dana Tabarru Periode 1 Januari s.d. 31 Desember 20x1 Surplus underwriting dana tabarru’ (dasar akrual) Distribusi ke peserta Distribusi ke pengelola Surplus yang tersedia untuk dana tabarru’ Saldo awal Saldo akhir

xxx (xxx) (xxx) xxx xxx xxx

Laporan Laba Rugi 8. Laporan laba rugi disusun dengan mengacu pada PSAK yang relevan. Entitas asuransi syariah menyajikan laporan laba rugi yang mencakup, tetapi tidak terbatas, pada pos-pos berikut: (a) pendapatan pengelolaan asuransi; (b) pendapatan pengelolaan investasi dana peserta; (c) pendapatan pembagian surplus underwriting; (d) pendapatan investasi; (e) beban usaha; (f) laba usaha; (g) beban pajak; dan (h) laba neto.


101.47


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38

PSAK 101

Ilustrasi 4 Asuransi Syariah “X” Laporan Laba Rugi Periode 1 Januari s.d. 31 Desember 20x1 Pendapatan Pendapatan pengelolaan operasi asuransi (ujrah) Pendapatan pengelolaan portofolio investasi dana peserta Pendapatan pembagian surplus underwriting Pendapatan investasi Jumlah pendapatan

xxx xxx xxx xxx

Beban Beban komisi Ujrah dibayar Beban umum dan administrasi Beban pemasaran Beban pengembangan Jumlah beban

xxx xxx xxx xxx xxx xxx

Laba Usaha

xxx

Pendapatan (beban) nonusaha neto

xxx

Laba Sebelum Pajak

xxx

Beban pajak

xxx

Laba Neto

xxx

xxx

Laporan Perubahan Ekuitas 9. Entitas asuransi syariah menyajikan laporan perubahan ekuitas sesuai dengan PSAK yang relevan.

101.48



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38

PSAK 101

Laporan Arus Kas 10. Entitas asuransi syariah menyajikan laporan arus kas dengan mengacu ke PSAK yang relevan. Laporan Sumber dan Penggunaan Dana Zakat 11. Entitas asuransi syariah menyajikan laporan sumber dan penggunaan dana zakat sesuai PSAK 101 dan Ilustrasi pada Lampiran 1. Laporan Sumber dan Penggunaan Dana Kebajikan 12. Entitas asuransi syariah menyajikan laporan sumber dan penggunaan dana kebajikan sesuai PSAK 101 dan Ilustrasi pada Lampiran 1. Catatan atas Laporan Keuangan 13. Entitas asuransi syariah menyajikan catatan atas laporan keuangan sesuai PSAK 101 dan PSAK yang terkait.


101.49

PENERAPAN PSAK NO. 101 PADA PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN PT. BANK SYARIAH MANDIRI

Recommend Documents