PENERAPAN PERLINDUNGAN NASABAH PRODUK PEMBIAYAAN KPR BTN SYARIAH CABANG YOGYAKARTA
TESIS Oleh : DESTRI BUDI NUGRAHENI, S.H. NIM 05.233.326 Diajukan Kepada Program Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga untuk memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Magister dalam Ilmu Agama Islam Program Studi Hukum Islam Konsentrasi Keuangan Perbankan Syariah
YOGYAKARTA 2007
Pernyataan Keaslian Tesis
ii
NOTA DINAS PEMBIMBING
iii
.
iv
PENERAPAN PERLINDUNGAN NASABAH PRODUK PEMBIAYAAN KPR BTN SYARIAH CABANG YOGYAKARTA Oleh Destri Budi Nugraheni Abstrak Survey yang dilakukan Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia pada tahun 2005, kolom surat pembaca pada berbagai harian cetak ibu kota, dan layanan website media konsumen Indonesia, menunjukkan banyaknya keluhan nasabah perbankan khususnya yang berhubungan dengan sikap kesewenang-wenangan bank dalam penerapan bunga berbunga dan debt collector bank. Salah satu produk yang menimbulkan pengaduan nasabah adalah KPR (Kredit Pemilikan Rumah). Hal ini menunjukkan bahwa belum terlindunginya hak-hak nasabah yaitu menyangkut hak nasabah sebelum bertransaksi dengan bank, pada saat transaksi, serta sesudah transaksi. Bank Indonesia sebagai salah satu institusi yang bertanggung jawab dalam maraknya berbagai keluhan nasabah perbankan, telah mengejawantahkan konsep perlindungan konsumen sesuai ketentuan yang diamanatkan UUPK melalui penerbitan PBI yang mengatur tentang perlindungan nasabah. PBI tentang perlindungan nasabah tersebut mewajibkan bank untuk memberikan informasi yang lengkap tentang karakteristik produk bank kepada nasabah sebelum terjadinya transaksi perbankan, termasuk informasi yang disampaikan adalah sistem penerapan bunga, bagi hasil, atau margin keuntungan. PBI juga mewajibkan bank untuk mempunyai prosedur yang jelas dalam proses pengaduan nasabah termasuk pembentukan unit khusus yang menangani pengaduan nasabah. Oleh karenanya, penelitian ini dilakukan, dengan tujuan untuk mengetahui penerapan hak-hak nasabah produk pembiayaan KPR BTN Syariah Cabang Yogyakarta ditinjau dari ketentuan UU Perlindungan Konsumen, Peraturan Bank Indonesia, dan Hukum Ekonomi Islam. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan penyajian secara deskriptif interpretatif, yaitu memberikan deskripsi secara mendalam terhadap penerapan hak-hak nasabah produk pembiayaan KPR BTN Syariah, baik sebelum adanya transaksi dengan bank, pada saat transaksi, maupun sesudah transaksi dengan bank. Responden dalam penelitian ini adalah nasabah pembiayaan KPR BTN Syariah dan staf Financing officer bank yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan aplikasi pembiayaan KPR. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hak-hak nasabah belum sepenuhnya diterapkan oleh bank sesuai ketentuan dalam UUPK, PBI, dan hukum ekonomi Islam. Hak-hak tersebut adalah hak nasabah untuk dimintai konfirmasi tentang pemahamannya terhadap karakteristik produk bank dan hak nasabah untuk menuntut ganti rugi apabila terdapat cacat atau kerusakan terhadap barang yang dipakai atau dikonsumsinya. Dalam akad pembiayaan, bank telah menempatkan dirinya sebagai penjual barang, namun mengalihkan tanggung jawab terhadap cacat barang yang dijualnya. Hal ini bertentangan dengan ketentuan dalam UUPK.
v
PEDOMAN TRANSLITERASI 1. Konsonan Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebahagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lain lagi dengan huruf dan tanda sekaligus. Di bawah ini daftar huruf Arab dan transliterasinya dengan huruf latin: Huruf Arab
ا
Nama alif
ب ت ث ج ح خ د ذ ر ز س ش ص ض ط ظ ع غ ف ق ك ل م ن و ﻩ ء ي
ba ta sa Jim ha kha dal zal ra zai sin syin sad dad ta za ain gain fa qaf kaf lam mim nun wau ha hamzah ya
Huruf Latin Tidak dilambangkan b t s| j h} kh d z| r z s sy s} d} t} z} ` g f q k l m n w h ' y
vi
Nama Tidak dilambangkan Be Te Es (dengan titik di atas) Je Ha (dengan titik di bawah) Ka dan ha De Zet (dengan titik di atas) Er Zet Es Es dan ye Es (dengan titik di bawah) De (dengan titik di bawah) Te (dengan titik di bawah) Zet (dengan titik di bawah) Koma terbalik (di atas) Ge Ef Ki Ka El Em En We Ha Apostrof Ye
2. Vokal Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau memotong dan vokal rangkap atau diftong. a. Vokal tunggal bahasa Arabyang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut: Tanda Nama Huruf Latin Nama Fathah a A َ Kasrah i I ِ Dammah u U ُ b. Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu: Tanda dan Huruf
ي ْ ….َ … ْو.َ
Nama Fathah dan ya Fathah
Gabungan Huruf ai au
Nama A dan I A dan U
Contoh:
ﺐ َ َآ َﺘ ﻞ َ َﻓ َﻌ ًذ ِآ َﺮ ﺐ ُ َﻳ ْﺬ َه ﻞ َ ﺳ ِﺌ ُ ﻒ َ َآ ْﻴ ل َ َه ْﻮ
- kataba - fa`ala - z|ukira - yaz|habu - su'ila - kaifa - haula
3. Maddah Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tandaa, yaitu: Harkat dan Huruf Nama Huruf dan Nama Tanda Fathah dan alif atau ya a> A dan garis di atas ي َ َا Kasrah dan ya i> I dan garis di atas ي ِ Dammah dan wau u> U dan garis di atas ُو Contoh: ل َ ﻗَﺎ - qa>la ﻰ َ رَﻣ - rama> ﻞ َ ِﻗ ْﻴ -qi>la ل ُ َﻳ ُﻘ ْﻮ -yaqu>lu 4. Ta Marbutah a. Ta marbut}ah yang hidup atau mendapat harkat fathah, kasrah dan d}ammah, transliterasinya adalah /t/. b. Ta marbut}ah yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah /h/. vii
c. Kalau pada kata yang terakhir dengan ta marbut}ah itu ditransliterasikan dengan ha (h). Contoh: ل ْ ﻃﻔَﺎ ْ ﻷ َ ﺿ ُﺔ ا َ َر ْو - raud}ah al-at}fa>l ا ْﻟ َﻤ ِﺪ ْﻳ َﻨ ُﺔ اُﻟ ُﻤ َﻨ ﱠﻮ َر ْة - al-madi>nah al-Munawwarah ﺤ ْﺔ َ ﻃ ْﻠ َ - t}alh}ah 5. Syaddah (tasydid) Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tasydid, dalam transliterasi ini tanda syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu. Contoh: َر ﱠﺑﻨَﺎ - rabbana> َﻥ ﱠﺰ َل - nazzala اﻟ ِﺒ ّﺮ - al-birr ﺞ ّﺤ َ ا ْﻟ - al-hajj ُﻥ ِﻌ َﻢ - nu`ima 6. Kata Sandang Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال. Namun, dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah dan kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah. a. Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu. b. Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai pula dengan bunyinya. Baik diikuti huruf syamsiah maupun huruf qamariah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan kata sempang. Contoh: ﺟ ُﻞ ُ اﻟ َﺮ - ar-rajulu اﻟﺴﱠﻴﱢ َﺪ ُة - as-sayyidatu ﺲ ُ ﺸ ْﻤ َ اﻟ- asy-syamsu اﻟ َﻘ َﻠ ُﻢ - al-qalamu اﻟ َﺒ ِﺪ ْی ُﻊ - al-badi'u ﻼ ُل َﺠ َ اﻟ - al-jala>lu 7. Hamzah Dinyatakan di depan bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila hamzah itu terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif. Contoh: ن َ ﺧ ُﺬ ْو ُ َﺗ ْﺄ - ta'khuz|u>na viii
اﻟﻨﱠ ْﻮ ُء ﻲ ُء ْ ﺵ َ ن ِإ ﱠ ت ُ ُا ِﻡ ْﺮ َا َآ َﻞ
-an-nau'u -syai'un - inna - umirtu - akala
8. Penulisan Kata Pada dasarnya setiap kata, baik fiil, isim maupun harf, ditulis terpisah. Hanya katakata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim diraangkaikan dengan kata lain karen ada huruf atau harkat yang dihilangkan maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya. Contoh: ﺧ ْﻴ ُﺮ اﻟﺮَا ِز ِﻗﻴْﻦ َ ﷲ َﻟ ُﻬ َﻮ َ نا َوِإ ﱠ - wa innalla>ha lahua khairu ar-ra>ziqi>n ﺨ ِﻠﻴْﻞ َ ِإ ْﺑﺮَا ِه ْﻴ ُﻢ اﻟ - ibra>hi>m al-khali>l 9. Huruf Kapital Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD. Huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Contohnya: ﺱﻮْل ُ ﺤ ﱠﻤ ًﺪ ِإ َﻻ َر َ وَﻡ َﺎ ُﻡ - wa ma> muh}ammadun illa> Rasu>l ب اﻟْﻌ َﺎ َﻟ ِﻤﻴْﻦ ِ ﺤ ْﻤ ُﺪ ِﻟ َﻠ ِﻪ َر َ ا ْﻟ - al-h}amdu lilla>hi rabbi al-a>lami>n
ix
Kata Pengantar
Assalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Syukur alhamdulillah penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT, karena rahmat dan hidayah-Nyalah maka penulis akhirnya dapat menyelesaikan penulisan tesis ini. Tesis ini disusun sebagai syarat untuk memenuhi persyaratan dalam meraih Gelar Magister dalam Ilmu Agama Islam Program Studi Hukum Islam Konsentrasi Keuangan Perbankan Syariah, Program Pasca Sarjana Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. Penulis menyadari bahwa tesis ini masih banyak kekurangan, dikarenakan keterbatasan penulis dalam pemahaman fikih-fikih khususnya yang berhubungan dengan hukum ekonomi Islam. Hukum ekonomi Islam menjadi salah satu sudut pandang dalam pembahasan permasalahan yang diajukan penulis, yaitu berkenaan dengan perlindungan terhadap nasabah pembiayaan. Oleh karenanya saran dan kritik yang bersifat membangun demi kesempurnaan tesis ini senantiasa penulis harapkan. Selanjutnya, penulis mengucapkan terima kasih kepada para dosen dan para guru besar atas bimbingan dan penambahan wawasan keilmuan selama penulis menempuh perkuliahan pada Program Studi Hukum Islam Konsentrasi Keuangan Perbankan Syariah UIN Sunan Kalijaga. Khususnya kepada Bapak Dr. Muhammad, M. Ag, selaku pembimbing yang telah berkenan meluangkan waktu guna memberikan bimbingan, arahan, dan saran-saran dalam penulisan tesis ini, serta dengan segala hormat tiada kata-kata yang tepat penulis ucapkan, selain ucapan terima kasih dengan setulus hati, kepada : 1. Bapak Prof. Dr. Amin Abdullah, selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga 2. Bapak Prof. Dr. Iskandar Zulkarnaen, selaku Direktur Pasca UIN Sunan Kalijaga
x
3. Bapak Prof. Dr. Abd. Salam Arief, selaku Ketua Program Studi Hukum Islam beserta seluruh staf pengajar dan karyawan atas segala kemudahan dan fasilitas yang diberikan 4. Bapak Hanan Wihasto, S.E., M.M., Kepala Cabang BTN Syariah Yogyakarta yang telah bersedia memberikan ijin kepada penulis untuk melakukan penelitian di BTN Syariah Cabang Yogyakarta 5. Bapak Rifki Muhammad, S.E., staf financing officer BTN Syariah Cabang Yogyakarta yang telah meluangkan waktu menjadi responden sekaligus membantu penulis mendapatkan dokumen-dokumen yang penulis perlukan. 6. Bapak Okto Nur Arafat, Bapak Johannes Hamidin, dan Bapak Ikhwansyah, nasabah KPR BTN Syariah, yang telah berkenan menjadi responden, dengan rendah hati meluangkan waktu di sela-sela kesibukan demi terlaksananya wawancara, dan memberikan banyak wacana baru bagi penulis 7. Bapak dan Ibu penulis yang tidak lelah berdoa untuk kebahagian penulis 8. Suami tercinta Erwin Darmawan dan kedua putri penulis, Wafa Syarifah Salsabila dan Khansa Shafa Aufia, yang menjadi pendorong penulis untuk tetap berjuang demi terselesaikannya penulisan tesis ini. 9. Teman-teman dosen, di Bagian Hukum Islam Fakultas Hukum UGM, terima kasih telah membantu dalam pengaturan jadwal mengajar bagi penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian dan penyusunan tesis ini. 10. Teman-teman Pasca Angkatan 2005, atas persahabatan dan motivasi yang diberikan
xi
Atas segala budi baik yang telah diberikan, semoga Allah SWT memberikan balasan yang setimpal. Akhir kata, penulis berharap semoga penulisan ini dapat mendatangkan manfaat khususnya dalam upaya penegakan terhadap hak nasabah. Wassalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Yogyakarta, 20 Agustus 2007 Penulis
Destri Budi Nugraheni, S.H.
xii
DAFTAR ISI HALAMAN SAMPUL DEPAN …………………………………………….
i
HALAMAN JUDUL ……………………………………………………….
ii
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN …………………………………
iii
HALAMAN PENGESAHAN …………………………………………………
iv
ABSTRAK ………………………………………………………………………
v
HALAMAN TRANSLITERASI………………………………………………..
vi
KATA PENGANTAR ………………………………………………………….
x
DAFTAR ISI …………………………………………………………………… xiii BAB I
PENDAHULUAN A. Latar Belakang Masalah …………………………………………
1
B. Rumusan Masalah ……………………………………………….
7
C. Tujuan Penelitian ………………………………………………..
7
D. Kegunaan Penelitian …………………………………………….
8
E. Telaah Pustaka ….………………………………………………
8
F. Sistematika Pembahasan ………………………………………… 11 BAB II
KAJIAN PUSTAKA A. Keterkaitan antara Peraturan Bank Indonesia tentang Perlindungan Nasabah dengan UU Perlindungan Konsumen ............................
13
B. Konsep Perlindungan Nasabah 1.
Definisi Perlindungan Nasabah ……………………………. 15
2.
Pengertian Hak …………………………………………….. 17
3.
Para Pihak dalam Perlindungan Nasabah ............................. 19
xiii
4.
Kedudukan Nasabah dan Bank dalam UUPK ...................... 22
C. Ruang Lingkup Perlindungan Nasabah 1.
Hak Nasabah sebelum Bertransaksi .....................................
24
2.
Hak Nasabah pada saat Transaksi ........................................
36
3.
Hak Nasabah setelah Transaksi ............................................ 55
D. Tinjauan tentang Pembiayaan dalam Operasionalisasi Perbankan Syariah 1.
Pengertian dan Tujuan Pembiayaan .....................................
65
2.
Jenis-jenis Pembiayaan ......................................................... 67
E. Tinjauan terhadap KPR dan Prinsip Murabahah dalam Pembiayaan KPR Perbankan Syariah 1.
Tinjauan terhadap KPR (Kredit Pemilikan Rumah) ............. 70
2.
Prinsip Murabahah dalam Pembiayaan KPR Perbankan Syariah ................................................................. 71
BAB III
METODOLOGI PENELITIAN A. Desain Penelitian …………………………………………........... 81 B. Variabel Penelitian ........................................................................ 81 C. Sampel Penelitian ......…………………………………………… 82 D. Instrumen Penelitian .....................................................................
84
E. Tehnik Pengumpulan Data ............................................................ 85 F. Tehnik Analisa Data ..................................................................... BAB IV
86
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN A. Deskripsi Lokasi Penelitian .........................................................
xiv
88
B. Proses Aplikasi Pembiayaan KPR BTN Syariah ……………….
91
C. Penerapan Perlindungan Nasabah Produk KPR BTN Syariah 1. Penerapan Perlindungan terhadap Hak Nasabah sebelum Bertransaksi dengan Bank …………………………………
BAB IV
99
2. Penerapan Hak Nasabah pada saat Transaksi …………….
115
3. Penerapan Hak Nasabah setelah Transaksi Pembiayaan ….
133
PENUTUP A. Kesimpulan ..................................................................................
137
B. Saran ............................................................................................. 138 DAFTAR PUSTAKA ........................................................................................... LAMPIRAN
xv
139
BAB I PENDAHULUAN
A.
Latar Belakang Masalah Survey Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) yang mendata
pengaduan konsumen pada Februari-Mei tahun 2005 menunjukkan banyaknya keluhan nasabah perbankan. Jumlah masalah terbanyak yang ditemui sebesar 158 kasus ada pada Citibank dan urutan kedua, 114 kasus di GE Finance. Urutan keempat dengan 102 kasus di HSBC, urutan ke-6 sebanyak 61 kasus di ANZ Bank, urutan ketujuh yakni 45 kasus di Standard Chartered, urutan ke-12 dengan 25 kasus di American Express, dan urutan ke-15 sebanyak 10 kasus di ABNAmroBank. Adapun ragam persoalan yang banyak dikeluhkan adalah sikap sewenang-wenang dalam penerapan bunga berbunga dan debt collector bank.1 Demikian halnya dengan banyaknya keluhan nasabah di surat pembaca pada berbagai surat kabar, menunjukkan nasabah merasa hak-haknya belum sepenuhnya mendapatkan perlindungan dan salah satu persoalan yang sering dikeluhkan nasabah adalah pada produk Kredit Pemilikan Rumah. 2 Kredit Kepemilikan Rumah (selanjutnya disebut KPR) adalah kredit jangka panjang yang diberikan bank bekerja sama dengan pengembang untuk memberikan kemudahan bagi konsumen agar memiliki rumah sendiri dengan pembayaran sistem angsuran kepada bank. Fasilitas KPR sangat prospektif bagi bank, sehingga hampir semua bank selalu menyediakan fasilitas kredit ini untuk 1
Diakses dalam www.tempointeraktif.com, Koran Tempo edisi Minggu, 22 Mei 2005 Kolom Ekonomi Bisnis. ` 2 Berbagai keluhan nasabah tentang produk KPR dapat diakses di www.mediakonsumen.online
1
2
kebutuhan masyarakat. 3 Namun demikian, KPR (dengan nama yang berbeda-beda antar sesama bank) yang ditawarkan bank konvensional, sering menyisakan kekecewaan bagi para nasabahnya dikarenakan kenaikan angsuran kredit yang tiba-tiba tanpa pemberitahuan terlebih dahulu. Keluhan lain yang berhubungan dengan masalah properti adalah keluhan dari para konsumen terhadap pengembang perumahan yang mengingkari janji-janji yang diberikan pada saat promosi produk. Keluhan minimnya prasarana perumahan, hingga kualitas produk perumahan yang mengecewakan sering diajukan konsumen kepada para pengembang. Namun sebagian besar diantaranya tidak mendapat tanggapan atau diabaikan begitu saja oleh para pengembang. Fasilitas KPR tidak hanya disediakan oleh bank konvensional, namun menjadi salah satu pembiayaan yang ditawarkan pula oleh perbankan syariah dengan tidak menggunakan sistem bunga. KPR yang ditawarkan bank syariah menggunakan prinsip jual beli dengan akad murabahah. Menurut ketentuan hukum Islam, murabahah adalah transaksi penjualan barang yang menyatakan harga perolehan dan keuntungan (margin) yang disepakati penjual dan pembeli. Ketika bank berkedudukan sebagai penjual barang, maka tentunya ia harus bertanggung jawab terhadap kualitas barang yang dijualnya. Praktik yang sering terjadi, akad murabahah digabung dengan wakalah (al murabahah bil wakalah), sehingga bank memberikan uang kepada nasabah bukan barang. Praktik murabahah pun dibuat melentur sehingga dipakai untuk barang-barang yang
3
Johannes Ibrahim, Mengupas Tuntas Kredit Komersial dan Konsumtif dalam Perjanjian Kredit Bank , (Bandung : CV Mandar Maju, 2004), hlm. 5
3
spesifikasinya belum jelas. 4 Oleh karenanya hakikat bank sebagai penjual barang yang harus bertanggung jawab terhadap produk yang dijualnya menjadi kabur karena dalam praktik, jual beli yang sebenarnya merupakan inti dari murabahah tidak terjadi. Hal ini disebabkan selain bank memberikan uang bukan barang ke nasabah, bank hakikatnya juga tidak pernah menjadi penjual barang karena belum memiliki barang. Apabila bank mewakilkan kepada nasabah untuk melakukan pembelian kepada supplier barang, maka akad murabahah barulah dapat terjadi setelah ada aliran dana ke supplier atau dibuktikan dengan kwitansi pembelian. Ketika mekanisme tersebut dilanggar, maka tentunya praktik jual beli nasabah dengan bank hakikatnya tidak terjadi, dan ketentuan hukum jual beli dalam hukum Islam pun tidak dapat diterapkan sebagaimana mestinya. Bank syariah dalam operasionalisasinya tidak menggunakan sistem bunga, sehingga dapat dikatakan keluhan nasabah bank konvensional berkenaan dengan kenaikan angsuran kredit akibat kena ikan suku bunga, tidak akan terjadi pada nasabah pembiayaan KPR bank syariah. Namun permasalahan sebenarnya tidak pada pengenaan bunga, melainkan adalah perlindungan bagi nasabah pengguna jasa perbankan, yaitu menyangkut apakah sebenarnya hak-hak nasabah yang harusnya dipenuhi oleh pihak bank. Hak-hak tersebut tentunya adalah hak nasabah sebelum bertransaksi dengan bank, pada saat transaksi, dan hak nasabah setelah terjadinya transaksi yaitu menyangkut penyelesaian pengaduan nasabah dan ganti kerugian. Dalam UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (selanjutnya disebut UUPK) ditegaskan bahwa berbicara tentang perlindungan konsumen 4
Ikhwan A. Basri, Perbankan Syariah di Bidang Regulasi untuk Meningkatkan Pembiayaan Bagi Hasil, Makalah Seminar Nasional “Mencari Solusi Pembiayaan Bagi Hasil Perbankan Syariah” Jakarta, Oktober 2004
4
berarti mempersoalkan kepastian tentang terpenuhinya hak-hak konsumen. 5 Nasabah adalah konsumen pengguna jasa perbankan, sehingga ketika berbicara tentang perlindungan nasabah, maka yang menjadi pembahasannya adalah kepastian tentang terpenuhinya hak- hak nasabah. Sebelum berlakunya UUPK telah ada beberapa UU yang secara tidak langsung bertujuan untuk melindungi konsumen. Dalam penjelasan UUPK disebutkan, telah ada 20 UU yang materinya secara tidak langsung mempunyai tujuan untuk melindungi kepentingan konsumen, dan salah satu dari UU tersebut adalah UU Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas UU Nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan. Arsitektur Perbankan Indonesia (API) yang diterbitkan Bank Indonesia pada tahun 2004, mengatur pula mengenai perlindungan terhadap nasabah. 6 Enam pilar dalam API adalah (i) struktur perbankan yang sehat, (ii) sistem pengaturan yang efektif, (iii) sistem pengawasan yang independen dan efektif, (iv) industri perbankan yang kuat, (v) infrastruktur yang mencukupi, dan (vi) perlindungan nasabah. 7 Pilar tentang perlindungan nasabah yang sebelumnya telah disinggung dalam UU Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas UU Nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan selanjutnya diejawantahkan oleh Bank Indonesia dengan mengeluarkan Peraturan yang menjadi bagian dari Paket Kebijakan Perbankan Januari 2005. Peraturan tersebut adalah PBI No. 7/6/PBI/2005 tanggal 20 Januari 5
Janus Sidabalok, Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia, (Bandung : PT Citra Aditya Bakti, 2006), hlm. 10 6
Tri Widiyono, Aspek Hukum Operasional Transaksi Produk Perbankan di Indonesia, (Bogor : Ghalia Indonesia, 2006), hlm. 15 7
Muliaman D Hadad, Perlindungan dan Pemberdayaan Nasabah dalam Arsitektur Perbankan Indonesia, makalah disampaikan dalam Diskusi Badan Perlindungan Konsumen, diakses dalam www.bi.go.id
5
2005 tentang “Transparansi Informasi Produk Bank dan Penggunaan Data Pribadi Nasabah” dan PBI No. 7/7/PBI/2005 tanggal 20 Januari 2005 tentang “Penyelesaian Pengaduan Nasabah”. PBI di atas juga telah dilengkapi dengan Surat Edaran dari Bank Indonesia sebagai petunjuk tehnis bagi bank dalam mengaplikasikan Peraturan tersebut. Bank Indonesia memberikan batas maksimal pengaplikasian Paket Kebijakan Perbankan Januari 2005 di atas, sampai tanggal 1 Januari 2006. Dalam PBI tentang Transparansi Informasi Produk Bank, pihak bank berkewajiban menjelaskan karkteristik produk bank secara jelas, rinci dan menyeluruh termasuk manfaat, risiko dan biaya yang harus ditanggung nasabah. Kewajiban bank tersebut hakikatnya adalah hak nasabah sebelum bertransaksi dengan bank, dan harus dipenuhi oleh bank karena telah dijamin oleh sebuah ketentuan perundang-undangan. Keluhan para nasabah KPR yang ditawarkan bank konvensional bermuara pada informasi penetapan suku bunga. Seharusnya, bank konvensional menjelaskan kepada nasabah sebelum terjadinya transaksi, tentang penetapan suku bunga floating yang dipakai oleh bank dan risiko yang harus dihadapi nasabah apabila menyetujui penetapan suku bunga floating tersebut. Dengan kejelasan informasi ini, nasabah akan memutuskan sesuai kondisi keuangan bulanannya, untuk memanfaatkan atau tidak KPR bank konvensional tersebut. Selanjutnya, dalam PBI
tentang
penyelesaian
pengaduan
nasabah,
mewajibkan seluruh bank untuk menyelesaikan setiap pengaduan nasabah yang terkait dengan adanya potensi kerugian finansial pada diri nasabah. Dalam PBI ini diatur mengenai tatacara penerimaan, penanganan, dan juga pemantauan
6
penyelesaian pengaduan. Selain itu, bank diwajibkan pula untuk memberikan laporan triwulanan kepada Bank Indonesia mengenai pelaksanaan penyelesaian pengaduan nasabah tersebut. Melalui PBI ini bank tidak boleh lagi bersikap sewenang-wenang dengan mengabaikan setiap pengaduan nasabah. PBI tentang perlindungan nasabah pun berlaku bagi bank syariah. Namun karena bank syariah mempunyai sistem operasional yang berbeda dengan bank konvensional, maka bank syariah juga diwajibkan menjelaskan secara rinci karakteristik produk KPRnya kepada nasabah khususnya tentang prinsip syariah yang dipakai. Hal tersebut dikarenakan selain tunduk pada ketent uan hukum positif, bank syariah pun tunduk pada ketentuan hukum Islam yaitu ketentuan dalam Al Quran dan sunnah yang mengatur permasalahan ekonomi atau lembaga keuangan syariah, serta produk pemikiran ulama di Indonesia dalam bentuk fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN). Salah satu bank konvensional yang mempunyai core bussines pada KPR adalah Bank Tabungan Negara (selanjutnya disebut BTN). BTN telah berkiprah di bidang jasa KPR sejak 1953 dan pada tahun 1974, melalui penetapan pemerintah, BTN telah ditunjuk sebagai bank milik pemerintah dengan penekanan sebagai bank tabungan dan lembaga pembiayaan perumahan. Pada tahun 2002 BTN berubah bentuk menjadi Persero dan ditunjuk sebagai bank umum dengan fokus pembiayaan perumahan tanpa subsidi. Awal tahun 2005, BTN mulai merambah pangsa pasar syariah dengan membuka unit usaha syariah bernama BTN Syariah di beberapa kota, dan salah satunya di Yogyakarta. KPR yang selama ini menjadi brand image PT BTN (persero) tetap dijadikan core bussines BTN Syariah Cabang Yogyakarta.
7
Terbukti, Pembiayaan KPR BTN syariah memegang porsi terbesar dari keseluruhan skema pembiayaan yang ditawarkan BTN Syariah Cabang Yogyakarta, yaitu sebesar 55 %. 8 Melihat kenyataan bahwa permasalahan dalam KPR disebabkan oleh belum terlindunginya hak-hak nasabah, dan penerapan prinsip syariah dalam pembiayaan KPR di perbankan syariah yang tunduk pada ketentuan hukum Islam, juga menuntut perbankan syariah memperhatikan hak-hak nasabah sesuai ketentuan hukum Islam, maka dirasakan penting untuk dilakukan penelitian tentang perlindungan nasabah yang memanfaatkan produk pembiayaan kepemilikan rumah di perbankan syariah. BTN Syariah Cabang Yogyakarta dipilih sebagai lokasi penelitian karena pembiayaan kepemilikan rumah merupakan core bussines BTN Syariah.
B.
Rumusan Masalah Berdasarkan
latar
belakang
di
atas,
maka
diangkatlah
rumusan
permasalahan, bagaimanakah penerapan perlindungan terhadap hak- hak nasabah produk KPR BTN Syariah Cabang Yogyakarta ditinjau dari UU Perlindungan Konsumen, Peraturan Bank Indonesia, dan Hukum Ekonomi Islam ?
C.
Tujuan Penelitian Tujuan diadakannya penelitian ini adalah untuk mengetahui penerapan hak-
hak nasabah produk KPR BTN Syariah Cabang Yogyakarta sesuai ketentuan UU Perlindungan Konsumen, Peraturan Bank Indonesia, dan Hukum Ekonomi Islam 8
Diambil dalam skripsi karya Hilmy Insana Purnaningtyas, Tinjauan Yuridis Pembiayaan Kepemilikan Rumah Bank Tabungan Negara Syariah (Studi Kasus pada BTN Syariah Cabang Yogyakarta), 2006.
8
D.
Kegunaan Penelitian Manfaat yang dapat diambil dari pengetahuan yang dihasilkan oleh
penelitian yang akan dilakukan adalah : 1. Bagi BTN Syariah a. Penelitian ini akan bermanfaat dalam memberikan deskripsi menyeluruh tentang hak-hak nasabah sesuai ketentuan hukum ekonomi Islam, UUPK, dan Peraturan Bank Indonesia b. Memberikan masukan kepada bank dalam upaya penegakan hak-hak nasabah sebelum bertransaksi dengan bank, pada saat transaksi, dan sesudah transaksi dengan bank 2. Bagi Nasabah Penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah satu upaya pemberdayaan nasabah, yaitu meningkatkan kesadaran nasabah akan hak- haknya, khususnya hak-hak nasabah dalam pembiayaan kepemilikan rumah.
E. Telaah Pustaka Berdasarkan penelusuran penulis, terdapat beberapa karya ilmiah yang berhubungan dengan perlindungan terhadap konsumen (nasabah bank) dan Kredit Pemilikan Rumah. Karya-karya tersebut adalah pertama, tesis dengan judul Kajian Perlindungan Konsumen dalam Bisnis Properti Bidang Perumahan di Kota Padang.9 Tesis ini mendeskripsikan mengenai perangkat hukum yang
9
Dehotman Elvy, Kajian Perlindungan Hukum terhadap Konsumen dalam Bisnis Properti di Kota Padang, Tesis Program Studi Magister Kenotariatan, Koleksi Perpustakaan Fakultas Hukum UGM, 2002, tidak diterbitkan.
9
berlaku dalam pemberian perlindungan hukum terhadap konsumen bisnis properti di Kota Padang, khususnya rumah sederhana dan sangat sederhana dan upaya hukum yang dapat dilakukan oleh konsumen terhadap perbuatan pengembang yang mengakibatkan timbulnya kerugian di pihak konsumen. Kedua, tesis dengan judul Perlindungan Konsumen Kredit Pemilikan Rumah Bank Tabungan Negara Kota Hijau Balikpapan.10 Tesis ini menganalisa permasalahan tentang terdapatnya pengembang yang mengagunkan sertifikat HGB (Hak Guna Bangunan) milik konsumen tanpa seijin konsumen kepada pihak bank, untuk pengembangan usaha perumahannya. Alat analisa yang digunakan adalah UUPK dan disimpulkan bahwa pengembang telah melanggar ketentuan dalam UUPK dan selayaknya mendapat sanksi seperti yang tertuang dalam ketentuan UUPK. Kedua tesis di atas hanya menganalisa penerapan perlindungan konsumen yang memanfaatkan Kredit Pemilikan Rumah sesuai ketentuan dalam UUPK khususnya yang menyangkut klausula baku dalam perjanjian antara konsumen dengan pengembang, namun tidak dibahas perjanjian kredit antara bank dan nasabahnya. Selanjutnya,
karya
ilmiah
yang
memaparkan
tentang
pembiayaan
kepemilikan Rumah BTN Syariah, yaitu skripsi Hilmy Insana Purnaningtyas dengan judul Tinjauan Yuridis Pembiayaan Kepemilikan Rumah BTN Syariah Yogyakarta. Skripsi ini menekankan pada pelaksanaan pembiayaan kepemilikan rumah pada BTN Syariah dan potensi pembiayaan kepemilikan rumah BTN Syariah dalam masyarakat. Hasilnya, menurut peneliti pembiayaan kepemilikan rumah di BTN Syariah belum bisa menerapkan pembiayaan berdasarkan prinsip 10
Margono, Perlindungan Konsumen Kredit Pemilikan Rumah Bank Tabungan Negara Kota Hijau Balikpapan, Tesis Magister Hukum Bisnis, Koleksi Perpustakaan Fakultas Hukum UGM, 2005, tidak diterbitkan.
10
syariah secara murni, namun demikian pembiayaan kepemilikan rumah BTN Syariah mempunyai potensi yang besar sehubungan dengan antusiasme masyarakat muslim yang ingin bertransaksi sesuai syariah dan brand image BTN sebagai bank yang melayani kredit kepemilikan rumah11 Selanjutnya karya ilmiah yang menyangkut perlindungan terhadap nasabah bank adalah skripsi Yanti Rahmadani yang berjudul Tinjauan Hukum terhadap Perlindungan Nasabah Bank yang menggunakan fasilitas sistem elektronik banking dihubungkan dengan Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Berdasarkan hasil penelitian, dapat diketahui bahwa apabila timbul kerugian akibat penggunaan fasilitas sistem elektronik banking maka nasabah bank tersebut dapat melakukan upaya hukum baik secara perdata maupun secara pidana, antara lain mengajukan gugatan secara perdata ke Pengadilan Negeri dalam daerah hukum sebagaimana ditentukan dalam perjanjian antara bank dengan nasabahnya atau dalam daerah hukum kedudukan bank sebagai tergugat sesuai dengan Pasal 118 HIR, dengan dasar hukum perbuatan melawan hukum menurut Pasal 1365 KUHPerdata. UU Perlindungan Konsumen hanya memuat beberapa ketentuan umum saja dalam rangka memberikan perlindungan terhadap nasabah bank yang berkedudukan sebagai konsumen dalam pemanfaatan fasilitas sistem elektronik banking, yaitu dalam Pasal 4 yang mengatur tentang hak- hak konsumen yang dalam hal ini diterapkan pada nasabah bank. 12
11
Hilmy Insana, Tinjauan Yuridis Pembiayaan Kepemilikan Rumah BTN Syariah, skripsi koleksi perpustakaan Fakultas Hukum UGM, 2005, tidak diterbitkan. 12
Yanti Rahmadani, Tinjauan Hukum terhadap Perlindungan Nasabah Bank yang Menggunakan Fasilitas Sistem Elektronik Banking dihubungkan dengan UU No. 8 Tahun 1999
11
Penelitian yang akan peneliti lakukan bersifat mengembangkan dari penelitian sebelumnya. Hal ini dikarenakan bahwa
penelitian yang telah
dilakukan sebelumnya menyangkut perlindungan terhadap konsumen dalam bisnis perumahan atau KPR bank konvensional, hanya menekankan pada pembahasan penerapan UUPK, sedangkan penelitian ini akan menganalisa penerapan perlindungan nasabah dalam KPR BTN Syariah sesuai ketentuan hukum ekonomi Islam, UUPK, dan PBI yang mengatur perlindungan nasabah. Oleh karena itu penelitian ya ng akan peneliti lakukan mempunyai pokok bahasan yang berbeda dengan penelitian-penelitian yang pernah dilakukan dan bersifat memperdalam serta memperluas pengetahuan yang telah ada tentang perlindungan konsumen, yaitu konsumen pengguna jasa perbankan.
F.
Sistematika Pembahasan Dalam penulisan tesis nanti, penulis akan menggunakan pokok-pokok
bahasan secara sistematik yang terdiri dari lima bab dan pada tiap-tiap bab terdiri dari sub bab sebagai perinciannya. Adapun sistematika pembahasannya adalah sebagai berikut : Bab pertama. Bab ini merupakan pendahuluan. Dalam bab ini hanya disebutkan mengenai latar belakang maslah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, keaslian penelitian, dan sistematika pembahasan. Bab kedua. Bab ini dimaksudkan untuk menguraikan kerangka berfikir dalam menjawab rumusan permasalahan dan disesuaikan dengan variabel dalam Judul. Oleh karenanya, kerangka berfikir yang pertama adalah tinjauan tentang
tentang Perlindungan Konsumen, Skripsi mahasiswa Fakultas Hukum UNIKOM, 2004, diakses dalam http://digilib.batan.go.id., tidak diterbitkan.
12
perlindungan nasabah sesuai ketentuan dalam UUPK, PBI, dan hukum ekonomi Islam. Tema kerangka berfikit selanjutnya adalah berkenaan dengan pembiayaan kepemilikan rumah yang merupakan salah satu pembiayaan di bank syariah dengan menggunakan prinsip murabahah. Oleh karenanya sub bab ini akan memaparkan tentang murabahah dalam kajian fatwa DSN dan PBI tentang akad penyaluran dana bank syariah. Bab ketiga akan membahas tentang metodologi penelitian yaitu tentang cara yang akan dipakai oleh peneliti dalam melakukan penelitian dan menjawab permasalahan. Pembahasannya meliputi desain penelitian, variabel penelitian, sampel dan populasi, instrumen penelitian, teknik pengumpulan data, dan teknik analisa data. Bab keempat adalah bab yang memuat hasil penelitian dan pembahasan yaitu menyangkut profil BTN syariah, proses pembiayaan KPR-BTN Syariah, implementasi perlindungan nasabah produk pembiayaan kepemilikan rumah BTN Syariah ditinjau dari kerangka berfikir yang telah dipaparkan dalam bab dua, yaitu menyangkut penerapan hak- hak nasabah sebelum bertransaksi dengan bank, saat transaksi, dan sesudah transaksi. Bab kelima sebagai penutup akan memuat
kesimpulan dan saran.
Kesimpulan merupakan jawaban dari rumusan masalah dengan pemaparan yang singkat dan apabila dimungkinkan, saran-saran yang berhubungan dengan hasil penelitian.
137
BAB V PENUTUP A. Kesimpulan Berdasarkan penelitian lapangan dan pembahasan yang telah diuraikan dalam bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa penerapan perlindungan nasabah pada produk KPR BTN Syariah meliputi : 1. perlindungan terhadap hak nasabah sebelum bertransaksi, dengan memberikan informasi yang sejelas mungkin tentang karakteristik produk KPR, yaitu menyangkut : a. Nama produk dan jenisnya b. Manfaat produk KPR c. Prinsip Murabahah, walaupun tidak sepenuhnya diterapkan dalam praktik d. Informasi tentang margin keuntungan e. Informasi tentang biaya-biaya f. Informasi tentang tata cara aplikasi produk termasuk tentang dokumen apa saja yang harus dipersiapkan nasabah g. Jangka waktu berlakunya produk bank 2. perlindungan terhadap hak nasabah pada saat transaksi, dengan bentuk tulisan akad yang dapat dengan jelas dibaca nasabah, namun terdapat isi akad yang berbeda dengan ketentuan dalam UUPK, PBI, dan Fatwa DSN. 3. perlindunga n terhadap hak nasabah setelah transaksi, dengan memuat klausul tentang penyelesain sengketa yang jelas dalam bagian akhir akad pembiayaan KPR BTN Syariah
137
138
B. Saran Sesuai dengan kesimpulan penulis, maka saran yang dapat dikemukakan adalah sebagai berikut : Bank hendaknya melengkapi formulir aplikasi pembiayaan dengan adanya pernyataan konfirmasi bahwa nasabah telah memahami seluruh karakteristik dari produk pembiayaan yang akan dimanfaatkan. Hal ini sesuai dengan Lampiran dalam SE Bank Indonesia No. 7/25/DPNP/2005 tentang Transparansi Informasi Produk Bank dan Penggunaan Data Pribadi Nasabah. Dikarenakan hukum ekonomi Islam tidak menghendaki adanya perjanjian standar, tetapi permusyawaratan untuk mencapai kesepakatan dalam isi perjanjian, penulis menyarankan agar seluruh isi akad merupakan bagian dari informasi awal yang diberikan bank kepada nasabah sebelum adanya transaksi, sehingga bank dan nasabah dapat mendiskusikannya. Ketika akhirnya nasabah memilih untuk memanfaatkan produk pembiayaan KPR BTN Syariah, maka dapat diasumsikan sudah ada permusyawaratan dan nasabah menyepakati ketentuan akad. Perlunya penambahan isi akad pembiayaan khususnya tentang forum litigasi yang dapat ditempuh apabila terjadi sengketa, yaitu melalui Pengadilan Agama. Hal ini mengacu pada UU No. 3/2006 tentang Perubahan atas UU No. 7/1989 tentang Peradilan Agama. Bank perlu membentuk unit khusus yang bertugas menerima dan memproses pengaduan nasabah. Hal ini sesuai dengan ketentuan PBI No. 7/7/PBI/2005 tentang Penyelesaian Pengaduan Nasabah
139
DAFTAR PUSTAKA
DAFTAR BUKU Alimin dan Muhammad, Etika & Perlindungan Konsumen dalam Ekonomi Islam, Yogyakarta : BPFE, 2004. Ali, Muhammad Daud, Hukum Islam : Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam, di Indonesia, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 1999 Al-Jazairi, Abu Bakr Jabir, Minhajul Muslim, terjemah oleh Fadhli Bahri, Jakarta : PT Darul Falah, 2004 Anshori, Abdul Ghofur, Pokok-pokok Hukum Perjanjian Islam di Indonesia, Yogyakarta : Citra Media Hukum, 2006 Basyir, Ahmad Azhar, Asas-asas Hukum Muamalat (Hukum Perdata Islam), Yogyakarta : UII Press, 2000 Blaang, Djemabut, Kredit Perumahan dan Pemukiman sebagai Kebutuhan Pokok , Jakarta : Yayasan Obor Indonesia, 1986 Dewi, Gemala, Aspek-aspek Hukum dalam Perbankan dan Perasuransian Syariah di Indonesia, Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2006 Hasan, M. Ali, Berbagai Macam Transaksi dalam Islam, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2003 Ibrahim, Johannes, Mengupas Tuntas Kredit Komersial dan Konsumtif dalam Perjanjian Kredit Bank (Perspektif Hukum dan Ekonomi), Bandung : CV Mandar Maju, 2004. Imaniyati,
Neni Sri, Hukum Ekonomi dan Ekonomi Islam Perkembangan), Bandung : CV Mandar Maju, 2002
(Dalam
Karim, Adiwarman, Bank Islam, Analisis Fiqih dan Keuangan, edisi kedua, Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2004. Mertokusumo, Sudikno, Mengenal Hukum, Yogyakarta : Liberty, 2005 Michael, A., Analisis Data Kualitatif, terjemah oleh Tjetjep Rohendi Rohidi, Jakarta : Penerbit Universitas Indonesia, 1992 Moleong,,
Lexy J., Metodologi Penelitian Kualitatif, Bandung : PT Remaja Rosdakarya, 2005
140
Muhamad, Lembaga Keuangan Umat Kontemporer, Yogyakarta : UII Press, 2000. ________,
Manajemen Pembiayaan Bank Syariah, Yogyakarta : UPP AMP YKPN, 2005
Nasution, Az, Hukum Perlindungan Konsumen, Suatu Pengantar, Jakarta : Daya Widya, 2000 Sidabalok, Janus, Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia, Bandung : PT Citra Aditya Bakti, 2006. Sjahdeini, Sutan Remy, Perbankan Islam dan Kedudukannya dalam Tata Hukum Perbankan Indonesia, Jakarta : PT Pustaka Utama Grafiti, 1999 Sutarno, Aspek-aspek Hukum Perkreditan bagi Bank, Bandung : Alfabeta, 2004 Usman, Rachmadi, Aspek-Aspek Hukum Perbankan, Jakarta : PT Gramedia Pustaka Utama, 2001. Widiyono, Try, Aspek Hukum Operasional Transaksi Produk Perbankan di Indonesia, Bogor : Ghalia Indonesia, 2006 Yani, Gunawan Widjaja dan Ahmad, Hukum tentang Perlindungan Konsumen, Jakarta : PT Gramedia Pustaka Utama, 2003
SKRIPSI DAN TESIS Elvy, Dehotman, Kajian Perlindungan Hukum terhadap Konsumen dalam Bisnis Properti di Kota Padang, Tesis Program Studi Magister Kenotariatan, Koleksi Perpustakaan Fakultas Hukum UGM, 2002, tidak diterbitkan. Margono,
Perlindungan Konsumen Kredit Pemilikan Rumah Bank Tabungan Negara Kota Hijau Balikpapan, Tesis Magister Hukum Bisnis, Koleksi Perpustakaan Fakultas Hukum UGM, 2005, tidak diterbitkan.
Purnaningtyas, Hilmy Insana, Tinjauan Yuridis Pembiayaan Kepemilikan Rumah BTN Syariah, skripsi koleksi perpustakaan Fakultas Hukum UGM, 2005, tidak diterbitkan Rahmadani, Yanti, Tinjauan Hukum terhadap Perlindungan Nasabah Bank yang Menggunakan Fasilitas Sistem Elektronik Banking dihubungkan dengan UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Skripsi mahasiswa Fakultas Hukum UNIKOM, 2004, diakses dalam http://digilib.batan.go.id .
141
MAKALAH Farouk, Peri Umar, Perspektif Hukum Positif Atas Kelembagaan , Operasional & Pengembangan Produk Perbankan Syariah, Makalah disampaikan dalam Pelatihan Aspek Legal Perbankan Syariah, diselenggarakan di Yogyakarta, 26 Agustus 2006. Hadad, Muliaman D, Perlindungan dan Pemberdayaan Nasabah Bank dalam Arsitektur Perbankan Indonesia, makalah disampaikan dalam Diskusi Badan Perlindungan Konsumen Nasional, Jakarta, 16 Juni 2006 Hoessein, Mohamad, Permasalahan Hukum dan Penyelesaian Sengketa dalam Akad Keuangan Syariah, Makalah disampaikan dalam Seminar “Optimalisasi Peran dan Fungsi Basyarnas dalam Mendukung Pengembangan Lembaga Keuangan Syariah”, Jakarta, 28 Januari 2004. Ikhwan A. Basri, Perbankan Syariah di Bidang Regulasi untuk Meningkatkan Pembiayaan Bagi Hasil, Makalah Seminar Nasional “Mencari Solusi Pembiayaan Bagi Hasil Perbankan Syariah” Jakarta, Oktober 2004 Susetiawan, Peta Logoka Berfikir dan Implikasinya terhadap Metode Penelitian, Bahan Pembelajaran Metode Penelitian Sosial, disampaikan dalam acara Pelatihan Metodologi Penelitian Ilmu Hukum, Fakultas Hukum UGM tanggal 24 April 2007.
142
DAFTAR RIWAYAT HIDUP Identitas Diri Nama Tempat, tanggal lahir NIP Pangkat/golongan Jabatan Alamat Rumah Alamat kantor Nama Ayah Nama Ibu Nama Suami Nama Anak
: Destri Budi Nugraheni, SH : Surakarta, 16 Desember 1977 : 132 288 242 : Penata / III c : Lektor : Getas Gandekan RT 7 RW XI Tlogoadi Mlati Sleman : Fakultas Hukum UGM Jl. Socio Justicia, Bulaksumur Sleman : Sulamdi Paranto, SPd : Tamsinah : Erwin Darmawan : 1. Wafa Syarifah Salsabila 2. Khansa Shafa Aufia
Riwayat Pendidikan Pendidikan Formal SDN Yosodipuro Surakarta, 1990 SMPN 9 Surakarta, 1993 SMAN 4 Surakarta, 1996 Fakultas Hukum UGM, 2000 Pendidikan Non Formal Pelatihan Metodologi Penelitian, UGM, 2004 Pelatihan E- lisa, UGM, 2005 Pelatihan Pembelajaran Student Center Learning, UGM, 2006 Riwayat Pekerjaan Dosen Bagian Hukum Islam Fakultas Hukum UGM, 2001 – sekarang Karya Ilmiah 1. Penelitian a. Praktik Asuransi Takaful Umum, Skripsi, 2000 b. Kajian terhadap Penetapan Hak-Hak Istri dalam Perceraian pada Putusan Pengadilan Agama di DIY, asisten peneliti, 2002 c. Penafsisran Hakim Pengadilan Agama terhadap Ketentuan Hak Waris Saudara menurut Komp ilasi Hukum Islam, 2003 d. Praktik Pengelolaan Wakaf Uang pada Lembaga Amil Zakat di Kota Surakarta, 2005 2. Artikel a. Telaah terhadap Ketentuan Hak Waris Saudara dalam Kompilasi Hukum Islam dan Pendapat Ahlussunnnah, Jurnal Mimbar Hukum edisi Juni 2002 b. Kajian terhadap Penetapan Hak-Hak Istri dalam Perceraian pada Putusan Pengadilan Agama di DIY, laporan penelitian, Jurnal Mimbar Hukum edisi Oktober 2002
143
c. Penafsiran Hakim Pengadilan Agama terhadap Ketentuan Hak Waris Saudara menurut Kompilasi Hukum Islam, Laporan Penelitian, Jurnal Mimbar Hukum edisi Pebruari 2004. d. Korupsi dan Kepemilikan Harta menurut Hukum Islam, jurnal Mimbar Hukum edisi Oktober 2005
