EFEKTIVITAS PENYALURAN PEMBIAYAAN KPR SYARIAH BERSUBSIDI BTN SYARIAH BAGI MASYARAKAT BERPENGHASILAN RENDAH SKRIPSI Diajukan Kepada Fakultas Ekonomi dan Bisnis UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Meraih Gelar Sarjana Ekonomi
Oleh : ANIS KHAERUNNISA NIM: 1112046100087
JURUSAN PERBANKAN SYARIAH FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA 1438 H/ 2016 M
DAFTAR RIWAYAT HIDUP Data Pribadi Nama Tempat/Tanggal Lahir Jenis Kelamin Agama Pekerjaan Kewarganegaraan Alamat Telephone Email
: Anis Khaerunnisa : Tangerang, 24 Juli 1994 : Perempuan : Islam : Mahasiswa : Indonesia : Jl.Imam Bonjol No.52 Kav Pemda 10 Panunggangan Barat, Cibodas Tangerang : 082261373437 :
[email protected]
Pendidikan Formal 1. 2. 3. 4.
SD Negeri Panunggangan 2 Tangerang MTS Miftahul Huda Tigaraksa Tangerang MAS Miftahul Huda Tigaraksa Tangerang UIN Syarif Hidayatullah Jakarta
Tahun 2000 – 2006 Tahun 2006 – 2009 Tahun 2009 – 2012 Tahun 2012 – 2016
Pendidikan Non Formal 1. LBPP LIA, 2013-2014 2. Pelatihan Sharia Banking Training Center (SBTC), UIN Syarif Hidayatullah Jakarta 2015 Pengalaman Organisasi 1. Sekretariat OSIS MAS.Miftahul Huda 2011-2012 2. Ikatan Remaja Islam Masjid Al-Muhajirin 2009-2013 3. Himpunan Mahasiswa Prodi Muamalat FSH UIN Syarif Hidayatullah Jakarta 2013-2014 4. Himpunan Mahasiswa Islam Komisariat FSH UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2013
ABSTRACT
Anis Khaerunnisa, NIM 1112046100087. Effectiveness Distribution Financing Subsidized KPR BTN Syariah Sharia For Low-Income Communities ". The concentration of Sharia Banking Studies Program Muamalat (Islamic Economics), Faculty of Sharia and Law, State Islamic University (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta, in 2016. This study aims to determine procedures and mechanisms of distribution subsidized mortgage financing also effectiveness of mortgage subsidy financing disbursment at BTN sharia on providing decent housing for low-income that experimented at BTN Syariah Tangerang using quantitative method that distributed to 91 respondents who have been determined by slovin method. To measure the effectiveness of mortgage subsidy financing disbursment writer used Artificial Neuron Network (ANN). The results showed that the procedures and mechanisms for distribution of mortgage subsidized financing in BTN Syariah Tangerang on accordance by Standard Operating Procedures (SOPs) have been defined BTN Syariah. There is mismatch on regulations of the ministry public housing No. 48 / PRT / M / 2015 article 20, clause 7 of the disbursement of subsidies to the results of the questionnaire. 50.5% of customers choose hesitant at points timeliness of disbursement subsidies, because the customer feels the time of disbursement of subsidy funds is uncertain. This statement does not conform to the rules of Ministry public housing regulation liquefaction process no later than two business days after received the documents. While based on calculations using the method of Artificial Neuron Network (ANN) Financing portfolio of mortgage subsidies has been effective with the level of effectiveness of 0.8773 or 87.73%. It needs to continue in order to produce a higher level of effectiveness in extending mortgage financing subsidies to help low-income people on having appropriate housing at an affordable price.
Keywords: Effectiveness, mortgage subsidies, Artificial Neuron Network (ANN) Supervisor: Dr. Nurhasanah M.Ag
i
ABSTRAK Anis Khaerunnisa, NIM 1112046100087. Efektivitas Penyaluran Pembiayaan KPR Syariah Bersubsidi BTN Syariah Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah”. Konsentrasi Perbankan Syariah, Program Studi Muamalat (Ekonomi Islam), Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta, 2016. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui prosedur dan mekanisme penyaluran pembiayaan KPR subsidi, serta mengetahui besarnya persentase efektivitas penyaluran pembiayaan KPR subsidi pada BTN syariah dalam menyediakan hunian yang layak bagi masyarakat berpenghasilan rendah. pada penelitian ini penulis memilih objek penelitian di BTN Syariah Cabang Tangerang. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kuantitatif dengan menggunakan kuesioner yang disebar sebanyak 91 responden yang telah ditentukan melalui metode slovin. Untuk mengukur tingkat efektivitas penyaluran pembiayaan KPR subsidi penulis menggunakan metode Artificial Neuron Network (ANN). Hasil penelitian menunjukan bahwa prosedur dan mekanisme penyaluran pembiayaan KPR subsidi di BTN Syariah Cabang Tangerang telah sesuai dengan Standart Operasional Prosedur (SOP) yang sudah ditetapkan BTN Syariah. Akan tetapi ada ketidaksesuaian antara peraturan kementrian perumahan rakyat No 48/PRT/M/2015 Pasal 20 ayat 7 tentang pencairan dana subsidi dengan hasil kuesioner. 50,5% nasabah memilih ragu-ragu pada poin ketepatan waktu pencairan subsidi, karena nasabah merasa waktu pencairan dana subsidi tidak menentu. Pernyataan ini tidak sesuai dengan peraturan kemenpera yang mengatakan proses pencairan paling lambat dua hari kerja setelah dokumen diterima. Sedangkan berdasarkan hasil perhitungan dengan menggunakan metode Artificial Neuron Network (ANN) penyaluran Pembiayaan KPR subsidi sudah efektif dengan tingkat efektivitas 0,8773 atau sebesar 87,73%. Hal ini perlu terus dilanjutkan agar dapat menghasilkan tingkat efektivitas lebih tinggi dalam menyalurkan pembiayaan KPR subsidi yang dapat membantu masyarakat berpenghasilan rendah dalam memiliki rumah layak huni dengan harga terjangkau. Kata Kunci: Efektivitas, KPR Subsidi, Artificial Neuron Network (ANN) Pembimbing: Dr. Nurhasanah M.Ag
ii
KATA PENGANTAR
Alhamdulillah, Puji syukur kehadirat ALLAH SWT yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua, karena atas karunia-Nya Skripsi yang berjudul “Efektivitas Penyaluran Pembiayaan KPR Syariah Bersubsidi
BTN Syariah Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah”
dapat
terselesaikan dengan baik. Shalawat serta salam semoga selalu senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad SAW beserta keluarga-Nya, Sahabat-Nya, dan UmatNya sampai akhir zaman. Penulisan skripsi ini dapat diselesaikan karena bantuan dari berbagai pihak, untuk itu penulis mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada: 1. Dr. Arief Mufraini, Lc., M.si, selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta. 2. Asep Saepudin Jahar, MA, PhD., selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta. 3. AM. Hasan Ali, MA., selaku Ketua Prodi Muamalat Fakultas Syariah dan Hukum yang telah memberikan arahan dan telah banyak membantu dalam hal akademik terkait penyelesian studi penulis. 4. Adhitya Ginanjar, M.Si, selaku Ketua Prodi Perbankan Syariah dan Fitri Damayanti M.Si selaku Sekretaris Program Studi Ekonomi Syariah yang telah membantu dalam hal akademik terkait penyelesian studi penulis.
iii
5. Bapak Abdurrauf, Lc., M.A., selaku Sekretaris Program Studi Muamalat yang telah membantu dalam hal akademik terkait penyelesian studi penulis. 6. Ibu Dr. Nurhasanah., M.Ag selaku dosen pembimbing yang senantiasa meluangkan waktu serta memberikan arahan dan masukan agar skripsi ini terselesaikan dengan baik. 7. Seluruh Dosen Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta yang telah memberikan ilmunya, serta karyawan /karyawati UIN Syarif Hidayatullah Jakarta yang telah memberikan bantuannya kepada penulis. 8. Seluruh Staf Perpustakaan Utama dan Perpustakan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta yang telah memberikan pelayanan sehingga membantu penulis menyelesaikan skripsi ini. 9. Seluruh Staf BTN Syariah Cabang Tangerang yang telah banyak membantu dan memberikan izin untuk melakukan penelitian di BTN Syariah Cabang Tangerang serta telah meluangkan waktu dalam memberikan tanggapan/ jawaban wawancara sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian dengan baik. 10. Teristimewa kedua orangtua penulis Appa H.M.Sayunib Ali S.E dan Ummi Hj.Husnah, Terimakasih selalu mendoakan penulis, mendukung penulis baik secara moril maupun materil serta kasih sayang yang tulus sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dan dapat menyelesaikan pendidikan selama ini, Semoga Allah SWT memberikan kehidupan yang penuh keberkahan dan membalas segala kebaikan, Amien. 11. Sahabat penulis Amigo kesayangan ( Betari Tyas Maharani, Dian Octaviani, Laeli Sayidah izati, Marliana Fitriani, dan Rahmi Azizah ) Terimakasih atas segala
iv
kebaikan, dukungan, semangat, dan hal positif lainnya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Semoga pertemanan kita selalu terjalin sampai SurgaNya Sang Khaliq Amiin. Amigo Best friend till jannah. 12. Teman-teman jurusan perbankan Syariah 2012 khususnya teman-teman PS-B yang telah berjuang bersama selama 8 semester ini semoga selalu terjalin tali silaturahmi kita. 13. Semua pihak yang telah mendoakan dan membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini yang tidak bisa disebutkan satu persatu terimakasih yang tak terhingga semoga Allah SWT membalas kebaikan kalian. Akhir kata, semoga Allah SWT membalas segala kebaikan semua pihak yang telah membantu dan mendoakan penulis dan penulis berharap skripsi ini dapat memberikan manfaat dalam perkembangan ilmu pengetahuan khususnya Ilmu Ekonomi Islam.
Jakarta, 26 Oktober 2016
ANIS KHAERUNNISA
v
DAFTAR ISI
ABSTRACT...............................................................................................................................i ABSTRAK ................................................................................................................................ii KATA PENGANTAR.............................................................................................................iii DAFTAR ISI............................................................................................................................vi DAFTAR TABEL .................................................................................................................viii BAB I PENDAHULUAN A.
Latar Belakang ................................................................................................... 1
B.
Batasan dan Rumusan Masalah ......................................................................... 8
C.
Tujuan dan Manfaat Penelitian .......................................................................... 8
D.
Kerangka Pemikiran......................................................................................... 10
E.
Review Studi Terdahulu .................................................................................. 12
F.
Sistematika Penulisan ..................................................................................... 15
BAB II. PEMBIAYAAN BANK SYARIAH, EFEKTIVITAS DAN KPR SYARIAH BERSUBSIDI A.
Teori Pembiayaan ............................................................................................ 18 1.Pengertian Pembiayaan ................................................................................. 18 2.Jenis-Jenis Pembiayaan Bank Syariah .......................................................... 21 3.Tujuan dan Fungsi Pembiayaan .................................................................... 26
B.
Teori Efektivitas............................................................................................... 29 1.Pengertian Efektivitas .................................................................................. 29 2.Kriteria Penilaian Efektivitas........................................................................ 31
C.
KPR Syariah Bersubsidi .................................................................................. 37 1. Pengertian KPR Syariah Bersubsidi .......................................................... 37 2. Dasar Hukum KPR Syariah Bersubsidi ....................................................... 39
vi
3. Pembiayaan KPR Syariah Subsidi dengan Akad Murabahah...................... 42 4. Hunian Bersubsidi dalam Persfektif Ekonomi Islam................................... 45 BAB III. METODOLOGI PENELITIAN A.
Ruang Lingkup Penelitian............................................................................... 49
B.
Jenis Penelitian................................................................................................ 49
C.
Populasi dan Sampel ........................................................................................ 50
D.
Metode Pengumpulan Data.............................................................................. 52
E.
Metode Analisis Data....................................................................................... 54
F.
Variabel Penelitian........................................................................................... 57
G.
Pedoman Penulisan .......................................................................................... 58
BAB IV. ANALISIS DAN PEMBAHASAN A.
Aplikasi Produk Pembiayaan KPR BTN Sejahtera Tapak IB ........................ 59 1. Prosedur dan Mekanisme penyaluran Pembiayaan KPR BTN Sejahtera Tapak IB ...................................................................................................... 61 2. Dokumen Persyaratan Pengajuan KPR BTN Sejahtera Tapak iB ............... 64
B.
Karakteristik Responden ................................................................................ 67
C.
Uji Validitas dan Uji Reliabilitas..................................................................... 72
D.
Tingkat Efektivitas Penyaluran Pembiayan KPR Subsidi BTN Syariah Bagi Masyarakat Berpengahasilan Rendah .............................................................. 89
BAB V. PENUTUP A.
Kesimpulan .................................................................................................... 96
B.
Saran ............................................................................................................... 97
DAFTAR PUSTAKA LAMPIRAN
vii
DAFTAR TABEL Tabel 1.1 Kajian Pustaka........................................................................................10 Tabel 3.1 Daftar Tingkat Efektivitas .....................................................................58 Tabel 4.1 Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin ...........................68 Tabel 4.2 Karakteristik Responden Berdasarkan Usia ..........................................68 Tabel 4.3 Karakteristik Responden Berdasarkan Tingkat Pendidikan...................69 Tabel 4.4 Karakteristik Responden Berdasarkan Pekerjaan .................................70 Tabel 4.5 Karakteristik Responden Berdasarkan Tingkat Pendapatan Perbulan ...70 Tabel 4.6 Hasil Uji Validitas Instrumen ...............................................................72 Tabel 4.7 Hasil Uji Reliabilitas .............................................................................74 Tabel 4.8 Kegunaan pembiayaan KPR Subsidi: Produk KPR Subsidi membantu dalam memiliki hunian yang layak .......................................................................74 Tabel 4.9 Kegunaan pembiayaan KPR Subsidi: Program KPR Subsidi membantu dalam memiliki hunian dengan harga terjangkau .................................................75 Tabel 4.10 Kegunaan pembiayaan KPR Subsidi: Produk KPR Subsidi memenuhi kebutuhan nasabah ................................................................................................76 Tabel 4.11 Ketepatan sasaran pembiayaan KPR Subsidi: Nasabah KPR Subsidi merupakan masyarakat berpenghasilan < Rp.4.000.000 perbulan ........................76 Tabel 4.12 Ketepatan sasaran pembiayaan KPR Subsidi: Nasabah KPR Subsidi yang diperuntukan masyarakat berpenghasilan rendah sudah tepat sasaran .........77 Tabel 4.13 Ruang Lingkup Pembiayaan KPR Subsidi: persyaratan dalam pengajuan pembiayaan KPR Subsidi mudah ........................................................78 Tabel 4.14 Ruang Lingkup Pembiayaan KPR Subsidi: prosedur mengajukan pembiayaan KPR Subsidi mudah dan tidak lama .................................................79
viii
Tabel 4.15 Ruang Lingkup Pembiayaan KPR Subsidi: Fasilitas memadai seperti air, listrik, dan jalan ...............................................................................................79 Tabel 4.16 Ruang Lingkup Pembiayaan KPR Subsidi: Bangunan KPR Subsidi Layak Huni ............................................................................................................80 Tabel 4.17 Efektivitas Biaya Pembiayaan KPR Subsidi: Biaya Angsuran Ringan ................................................................................................................................81 Tabel 4.18 Efektivitas Biaya Pembiayaan KPR Subsidi: Biaya Administrasi Ringan ...................................................................................................................81 Tabel 4.19 Efektivitas Biaya Pembiayaan KPR Subsidi: Margin Ringan Tidak Memberatkan Nasabah ..........................................................................................82 Tabel 4.20 Efektivitas Biaya Pembiayaan KPR Subsidi: Jangka waktu angsuran tergolong lama .......................................................................................................83 Tabel 4.21 Efektivitas Biaya Pembiayaan KPR Subsidi: KPR Subsidi yang ditempati dihuni sendiri tidak menyewa atau disewakan ......................................83 Tabel 4.22 Akuntabilitas Pembiayaan KPR Subsidi: Produk KPR Subsidi menggunakan akad Murabahah .............................................................................84 Tabel 4.23 Akuntabilitas Pembiayaan KPR Subsidi: Produk KPR Subsidi Sesuai Ketentuan Syariah .................................................................................................85 Tabel 4.24 Akuntabilitas Pembiayaan KPR Subsidi: Pencairan pembiayaan KPR subsidi cepat ..........................................................................................................85 Tabel 4.25 Ketepatan Waktu Pembiayaan KPR Subsidi: Jangka waktu pelunasan cepat ......................................................................................................................86 Tabel 4.26 Ketepatan Waktu Pembiayaan KPR Subsidi: Nasabah tepat waktu dalam membayar cicilan .......................................................................................87 Tabel 4.27 Ketepatan Waktu Pembiayaan KPR Subsidi: Keterlambatan membayar angsuran dikenakan Denda ...................................................................................87 Tabel 4.28 ANN Efektivitas penyaluran pembiyaan KPR Syariah Subsidi BTN Syariah Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah ...............................................89 ix
BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Rumah termasuk kebutuhan Dharuriyah bagi manusia, sebagaimana halnya makanan dan pakaian. Pentingnya pemenuhan perumahan dan pemukiman sebagai salah satu kebutuhan dasar manusia dan peningkatan taraf hidup rakyat, ini tertuang dalam UUD 1945 pasal 28 H ayat 1 disebutkan bahwa setiap orang berhak bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan yang baik dan sehat. Saat ini penduduk Indonesia mencapai 257 juta jiwa, dengan pertumbuhan penduduk 1,49% per tahun. Dengan adanya proyeksi ini, kenaikan kebutuhan rumah mencapai 800 ribu unit per tahun. Maka tidak heran apabila permintaan masyarakat akan rumah tiap tahun terus bertambah.1 Namun harga rumah yang semakin lama semakin tinggi menyebabkan jarang orang yang mampu membeli atau memiliki rumah. Dalam rangka mengatasi permasalahan tersebut salah satu upaya pemerintah dalam mensejahterakan rakyatnya adalah dengan memberikan bantuan keringanan pendanaan, sebagaimana tujuan dari Maqasid Syariah yaitu mensejahterakan
manusia.
Melalui
Kementerian
Perumahan
Rakyat
(KEMENPERA) pemerintah melakukan intervensi dalam bentuk pemberiaan subsidi untuk pendanaan perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Dengan adanya KPR bersubsidi ini dapat membantu masyarakat berpenghasilan 1
Ekonomi Melemah, Permintaan KPR Tetap Tinggi http://www.republika.co.id/berita/ekonomi/keuangan/10/01/16/nw3504383ekonomi-melemahpermintaan-KPR-tetap-tinggi Diakses tanggal 10 April 2016
1
2
rendah atau masyarakat menengah kebawah dalam memperoleh rumah layak huni. Pemerintah memberikan dana subsidi dengan cara bekerja sama dengan bank pelaksana untuk memberikan pembiayaan dengan uang muka dan cicilan yang ringan serta margin yang rendah dan tetap selama masa pengembalian pembiayaan. Sasaran
dari
program
pembangunan
perumahan
diwujudkan
dan
dilaksanakan oleh kementerian perumahan rakyat, maka ditetapkan visi kementerian perumahan rakyat tahun 2010-2014 bahwa setiap keluarga Indonesia menempati rumah yang layak huni. Rencana strategis kementerian perumahan rakyat tahun 2010-2014 dituangkan dalam peraturan menteri No. 27 tahun 2012 tentang pengadaan perumahan melalui kredit/pembiayaan kepemilikan rumah sejahtera dengan dukungan fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan bersubsidi.2 KPR bersubsidi FLPP adalah program subsidi pemerintah untuk menyediakan pembiayaan pemilikan rumah tinggal dengan fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan bagi seluruh masyarakat Indonesia dengan cicilan ringan dan tetap sepanjang jangka waktu kredit. Program KPR bersubsidi merupakan salah satu program dukungan pembiayaan perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah untuk mendapatkan rumah layak huni yang diterbitkan oleh bank pelaksana yang sudah bekerjasama dengan KEMENPERA dalam
2
Imam Muzaki http://www.beritasatu.com/hunian/234455-kempupera-lanjutkan-programsubsidi-KPR-flpp-2015.html Diakses Tanggal 12 April 2016
3
rangka memfasilitasi pemilikan atau pemberian hunian bersubsidi yang dibangun oleh pengembang kepada masyarakat berpenghasilan rendah.3 Kelompok sasarannya adalah keluarga atau perorangan baik yang berpenghasilan tetap maupun tidak tetap, belum pernah memiliki rumah, belum pernah menerima subsidi perumahan dan termasuk kelompok masyarakat berpenghasilan rendah yang berpenghasilan perbulan maksimal sebesar Rp. 4.000.000,- termasuk diantaranya adalah peningkatan pelayanan prasarana dan sarana
pemukiman
melalui
peningkatan
kapasitas
kelembagaan
dalam
penyelenggaraan penyediaan perumahan yang layak. Peraturan mengenai bantuan subsidi bagi masyarakat berpenghasilan rendah ini dituangkan di dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat No. 42/PRT/M/2015 tentang bantuan uang muka bagi masyarakat berpenghasilan rendah untuk meningkatkan aksesibilitas kredit atau pembiayaan pemilikan rumah bersubsidi.4 Dalam perkembangannya KPR tidak hanya dimonopoli oleh bank konvensional saja, tetapi juga sudah diajalankan oleh bank syariah. Bank Tabungan Negara (BTN) Syariah merupakan unit usaha syariah milik Bank Tabungan Negara (BTN) konvensional salah satu bank pelaksana yang ikut mendukung program Fasilitias Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) yang diterbitkan oleh Kementerian Perumahan Rakyat (KEMENPERA) dan telah mendapatkan
penghargaan
Bank
Syariah
Terbaik
Pertama
menurut
3
Nikmati KPR Murah di BTN Sejahtera FLPP https://kreditgogo.com/pinjaman/KPRKPA/BTN-Sejahtera-FLPP-KPR.html Diakses Tanggal 12 April 2016 4
Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat No. 42/PRT/M/2015 Diakses Tanggal 12 Mei 2016 dari www.perpustakaan kemenpera.htm
4
KEMENPERA yang sukses melaksanakan program KPR syariah bersubsidi yang ditujukan bagi masyarakat berpenghasilan rendah untuk memilki rumah sebagai hunian yang layak. Pembiayaan Kredit Pemilikan Rumah (KPR) syariah bersubsidi merupakan produk yang dimiliki oleh BTN Syariah yang sudah disesuaikan dengan konsep syariah baik mengenai akadnya ataupun mekanisme transaksinya. Pada BTN Syariah Kredit Pemilikan Rumah (KPR) syariah bersubsidi dikenal dengan “KPR BTN Sejahtera Tapak iB”, dengan program ini masyarakat berpenghasilan rendah atau yang memiliki penghasilan tidak lebih dari Rp 4.000.000 perbulan dapat mengajukan KPR bersubsidi dengan cara mencicil selama maksimal 20 tahun. BTN masih menjadi pemimpin pasar pembiayaan perumahan di Indonesia dengan penguasaan pangsa pasar total KPR sebesar 27%. Sedangkan untuk segmen KPR subsidi, peran bank BTN sangat dominan dengan menguasai pangsa pasar lebih dari 95% dari total penyaluran FLPP tahun 2011, 2012, 2013 dan 2014. Total KPR yang sudah disalurkan bank BTN sejak 1976 sampai dengan 2015 berjumlah sekitar Rp 130 triliun yang telah dimanfaatkan oleh lebih dari 3,5 juta masyarakat Indonesia. Sementara khusus untuk program FLPP, sejak program ini dijalankan tahun 2011 sd 2015 telah direalisasikan rumah lebih dari 368.000 unit dengan total kredit mencapai lebih dari Rp 25 triliun. Khusus FLPP tahun 2015 BTN melampaui target pemerintah 58.000 unit dan terealisasi 93.000 unit dengan jumlah pembiayaan lebih dari Rp 7,9 triliun.5 Sedangkan
5
BTN, Penyaluran KPR BTN Naik 36,11 Persen http://www.btn.co.id/ContentPage/Berita/Penyaluran-KPR-BTN-Naik-36,11-Persen diakses pasda tanggal 5 Mei 2016
5
perkembangan dari sisi jumlah nasabah KPR subsidi BTN Syariah dapat dilihat pada grafik dibawah ini. Gambar 1.1 Perkembangan jumlah nasabah KPR Subsidi BTN Syariah periode 2011-2015 14.000 12.000 10.000 8.000 KPR Subsidi
6.000 4.000 2.000 0
2011
2012
2013
2014
2015
Sumber: Annual Report Bank Tabungan Negara Tahun 2015 Berdasarkan grafik perkembangan jumlah nasabah KPR subsidi BTN syariah periode 2011-2015 perkembangannya stabil. Dalam tiga tahun terakhir mengalami pertumbuhan sangat pesat walaupun sempat mengalami penurunan pada tahun 2012. Pada tahun 2012 mengalami penurunan dari tahun 2011, terlihat pada jumlah nasabah KPR subsidi menurun dari 5.896 turun menjadi 4.213 pada tahun 2012, kemudian jumlah nasabah kembali meningkat pada tahun 2013 sebanyak 6.506 dan pada tahun 2014 jumlah nasabah kembali meningkat
6
sebanyak 7.960 selanjutnya pada tahun 2015 jumlah nasabah meningkat pesat menjadi 12.771. Dengan demikian dapat disimpulkan permintaan KPR Subsidi pada BTN setiap tahun meningkat. BTN mempunyai visi “Menjadi bank yang terkemuka dalam pembiayaan perumahan.” Tujuan yang ingin dicapai BTN secara umum adalah untuk menjadi bank yang terkemuka dalam pembiayaan perumahan, yakni tidak hanya untuk perumahan komersil tetapi juga untuk pembiayaan perumahan bersubsidi.6 Untuk mewujudkan tujuan tersebut salah satu cara yang bisa digunakan adalah dengan cara mengevaluasi penyaluran dan prosedur pembiayaan yang selama ini digunakan BTN Syariah, kemudian melihat tingkat efektivitas penerapan dari penyaluran dan prosedur tersebut, hasil dari analisa efektivitas ini selanjutnya dapat berperan sebagai feedback dari penerapan sistem tersebut yakni sebagai bahan evaluasi yang dirasa akan dapat memberi sumbangan pada tercapainya tujuan perusahaan. Dalam memenuhi kebutuhan perumahan nasabah yang akan melakukan proses pembiayaan perumahan di BTN khususnya pada produk KPR Subsidi ini, diperlukan sistem pembiayaan dalam penyediaan perumahan yang dapat mengakomodasi kepentingan masyarakat berpenghasilan rendah tersebut. BTN perlu menilai penyaluran pembiayaan, dimana penyaluran pembiayaan ini dipandang efektif untuk mendukung kelancaran proses pembiayaan dan
6
BTN, “Profil BTN Syariah”, dari http://www.btn.co.id/Syariah/Tentang-Kami/ProfilBTN-Syariah.aspx diakses pada 5 Mei 2016
7
pemenuhan kebutuhan nasabah KPRS subsidi dari segi pelayanannya, serta dapat memudahkan nasabah dalam mengajukan pembiayaan KPRS bersubsidi. Penyaluran pembiayaan yang efektif dapat dilihat dari Keberhasilan program, Keberhasilan sasaran, Keputusan terhadap program, Tingkat input dan output dan Pencapaian tujuan menyeluruh.7 Kelima kriteria ini tentunya akan berpengaruh pada perusahan khususnya apabila dilihat dari sisi manajemennya. Secara umum sistem manajemen ini akan mengevaluasi kebijakan dan prosedurprosedur yang di tetapkan apakah sudah sejalan dengan tujuannya atau belum, dengan demikian performa dari berjalannya kegiatan yang sesuai dengan prosedur yang ada akan memberikan masukan pada penyaluran pembiayaan yang lain pada bank. Berdasarkan uraian diatas penulis tertarik untuk mengetahui tingkat efektivitas dari penyaluran pembiayaan dan prosedur yang digunakan bank BTN Syariah Cabang Tangerang dalam menyalurkan pembiayaan KPR Subsidi kepada masyarakat berpenghasilan rendah. Efektivitas ini dapat diidentifikasi dari penerapan proses penyaluran pembiayaan melalui pendapat nasabah pembiayaan dan prosedur pembiayaan yang ada di BTN berdasarkan Standart Operating Proceduresnya (SOP) yang ada. Maka penulis ingin melakukan penelitian mengenai hal tersebut yang dituangkan penulis dalam skripsi dengan judul “Efektivitas Penyaluran Pembiayaan KPR Syariah Bersubsidi BTN Syariah Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah”
7
Cambel, JP Riset dalam Efektivitas Organisasi, terjemahan Salut Simamora. (Jakarta: Erlangga 1989) h.121.
8
B. Batasan Masalah dan Rumusan Masalah Dalam penulisan skripsi ini penulis akan membatasi ruang lingkup pembahasan yaitu membahas sejauh mana tingkat efektivitas program pembiayaan KPR Syariah Bersubsidi BTN Syariah dalam menyediakan hunian bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Mengingat banyaknya jumlah bank syariah yang ada di Indonesia maka penulis membatasi objek permasalahan hanya pada BTN Syariah Kantor Cabang Tangerang. Dari pembatasan masalah tersebut, maka dapat dirumuskan bahwa pokok-pokok permasalahan diatas adalah sebagai berikut: a. Bagaimana prosedur dan mekanisme pembiayaan KPR Syariah Bersubsidi dalam menyediakan hunian bagi golongan masyarakat berpenghasilan rendah pada BTN Syariah cabang Tangerang? b. Apakah pembiayaan KPR Syariah bersubsidi yang dilakukan BTN Syariah
cabang
Tangerang
efektif
bagi
golongan
masyarakat
berpenghasilan rendah? C. Tujuan dan Manfaat Penelitian 1. Tujuan Penelitian Setelah memperhatikan judul dari pembahasan ini serta latar belakang masalah, maka penelitian ini bertujuan : a. Mengetahui prosedur dan mekanisme pembiayaan KPR Syariah bersubsidi dalam menyediakan hunian bagi golongan masyarakat berpenghasilan rendah.
9
b. Mengetahui efektivitas sistem penyaluran pembiayaan BTN Syariah dalam menyalurkan KPR Syariah bersubsidi bagi masyarakat berpenghasilan rendah. 2. Manfaat penelitian Dalam penelitian ini penulis mengharapkan ada manfaat yang dapat diambil baik bagi penulis sendiri, perusahan yang diteliti, maupun bagi akademisi atau peneliti yang lain. a. Bagi penulis Dapat menambah pengetahuan dan wawasan tentang bagaimana prosedur dan mekanisme pembiayaan KPR Syariah bersubsidi serta dapat mengaplikasikan ilmu yang diperoleh di bangku perkuliahan dengan dunia kerja. b. Bagi Akademisi Diharapkan mampu memperluas informasi dalam rangka menambah serta meningkatkan khasanah pengetahuan di bidang perbankan syariah dan dapat dijadikan sebagai sumber informasi serta menambah daftar pustaka baru bagi penelitian-penelitian selanjutnya. c. Bagi BTN Syariah Diharapkan menghasilkan informasi yang dapat dijadikan bahan evaluasi dalam merumuskan kebijakan dan menjalankan programprogram
selanjutnya
mengembangkan perekonomian umat.
dalam
usaha
dan
mencapai bisnis
tujuannya perbankan
serta
dapat
syariah
serta
10
d. Bagi Masyarakat Diharapkan
menghasilkan
informasi
tentang
adanya
program
pemerintah yaitu KPR bersubsidi yang difokuskan untuk masyarakat berpenghasilan rendah yang belum mempunyai tempat tinggal dan dapat meningkatkan taraf hidup masyarakat menengah kebawah. D. Kerangka Pemikiran Indonesia termasuk negara yang terus berkembang, dengan demikian permintaan masyarakat akan rumah tiap tahun terus bertambah namun harga rumah yang semakin lama semakin tinggi menyebabkan orang tidak mampu membeli rumah. Masalah ini dikatakan sebagai suatu problema karena keterbatasan masyarakat berpenghasilan rendah dalam memiliki rumah. Guna mengatasi masalah tersebut pemerintah melakukan intervensi dalam bentuk pemberiaan subsidi. KPR Subsidi merupakan salah satu program bantuan pemerintah dalam menyediakan perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Untuk mendukung kelancaran proses pembiayaan KPR subsidi maka diperlukan adanya penyaluran yang efektif dan optimal. Persoalan diatas merupakan kerangka pemikiran yang harus dicarikan jawabannya dalam penelitiaan ini. Oleh sebab itu berdasarkan kerangka pemikiran konseptual diatas maka arah penelitian ini dapat diilustrasikan sebagai berikut:
11
Gambar 1.2 Kerangka Pemikiran Bank Syariah
Pembiayaan
Produktif
Konsumtif
KPRS Bersubsidi
Masyarakat Berpenghasilan Rendah
Implementasi
Pendekatan Artificial Neuron Network (ANN)
Pengukuran Efektivitas Penyaluran KPRS Bersubsidi
Efektif
12
E. Review Studi Terdahulu Dari beberapa penelitian dan pembahasan kajian pustaka terdahulu yang telah penulis kaji ternyata tidak ditemukan hal yang sama membahas atau meneneliti tentang efektivitas penyaluran pembiayaan KPR subsidi bagi masyarakat berpenghasilan rendah pada BTN Syariah cabang Tangerang. Akan tetapi dari beberapa penelitian terdahulu penulis menemukan hal-hal yang berkaitan dengan KPR Subsidi dengan objek dan pembhasan yang berbeda antara lain sebagai berikut: Tabel 1.1 Kajian Pustaka No
Judul Penelitian
Substansi
1.
Pelaksanaan
Mengetahui faktor- Persamaan:
Pemberian Pemilikan
Persamaan dan Perbedaan
Kredit faktor
yang Mekanisme penyaluran Program
Rumah menyebabkan
KPR Subsidi
Yang Menggunakan terjadinya Fasilitas
(Vera Tesis
kredit
pemilikan
rumah
Mintarsih, bersubsidi Universitas
Gajah Mada 2014)
2.
Hak
Perbedaan: peneliti Menganalisis
KPR pemberian
Bersubsidi
Kepemilikan Menganalisis
Membahas
prosedur dan Mekanisme serta mengukur Penyaluran
Keefektifan Pembiayaan
KPR
Syariah Bersubsidi pada BTN Syariah Cabang Tangerang hak Persamaan: Membahas program
Atas Rumah Sehat kepemilikan rumah pembiayaan KPR Subsidi dalam
13
Dan
Layak
Bagi
Huni bersubsidi
bagi menyediakan hunian yang layak
Mayarakat masyarakat
Berpenghasilan Rendah
berpenghasilan
Dikota rendah
Manado. (Rony
Perbedaan:
di
Menganalisis
prosedur dan Mekanisme serta kota
Manado
mengukur
Keefektifan
Penyaluran
Sepang,
Pembiayaan
KPR
Syariah Bersubsidi pada BTN
Jurnal
Syariah Cabang Tangerang
Vol.I/No.3/JuliSeptember /2013 3.
Analisa Penyerapan Mengidentifikasi Rumah
Susun faktor-faktor yang Masyarakat
Sederhana
Oleh mempengaruhi
MBR di Perkotaan (Rahmat Andi
Persamaan: Membahas ketentuan
Rendah
Berpenghasilan
dalam
memperoleh
keberhasilan KPR pembiayaan KPR Subsidi
Yusmal Subsidi
dan
Tesis mengidentifikasi
Universitas
penyebab
Indonesia 2011)
rendahnya jumlah realisasi
Perbedaan:
Menganalisis
prosedur dan Mekanisme serta mengukur
Keefektifan
Penyaluran
Pembiayaan
KPR
Syariah Bersubsidi pada BTN
pembiayaan rumah
Syariah Cabang Tangerang
subsidi 4.
Analisis Kebutuhan Menganalisis Perumahan Masyarakat
Persamaan: menganalisis peran
Untuk penyediaan rumah program pemerintah yaitu KPR untuk
masyarakat Subsidi
dalam
menyediakan
14
Menengah
menengah kebawah rumah layak huni dengan harga
Ke Bawah Di Ogan apakah Permata Indah (Opi)
sesuai
sudah terjangkau bagi MBR kebutuhan
Jurnal Teknik Sipil, masyarakat
kota
Volume 7, No. 2, palembang.
Perbedaan:
Menganalisis
prosedur dan Mekanisme serta mengukur
2012
Keefektifan
Penyaluran
Pembiayaan
KPR
Syariah Bersubsidi pada BTN Syariah Cabang Tangerang 5.
Kebijakan
KPR Menganalisis
Sejahtera
Susun kebijakan
Sebagai
Solusi Subsidi
Kebutuhan
Persamaan: menganalisis peran KPR program pemerintah yaitu KPR Subsidi
berdasarkan
bagi Peraturan Menteri satu
MBR
BTN Nomor
KC. (Bagas Akhmad 2014 Adi
Nugroho
3
Nandanita Satriavie sebagai Jurnal
Subsidi solusi
Universitas kebutuhan
Sebelas Maret 2015)
masyarakat berpenghasilan rendah.
program
untuk
Tahun mensejahterakan rakyat
mengenai
dan KPR
menyediakan
hunian layak huni sebagai salah
Perumahan Pada
dalam
bagi
Perbedaan: prosedur
Menganalisis dan
Keefektifan Pembiayaan
Mekanisme Penyaluran
KPR
Syariah
Bersubsidi pada BTN Syariah Cabang Tangerang
15
6.
Efektivitas
Skema Mengukur tingkat Persamaan : peneliti sama-sama
Pembayaran BMT
Pada efektivitas Al-Falah alur
Cirebon
pembayaran Neuron Network (ANN) dalam
dengan pada
menggunakan
skema menggunakan metode Artificial
BMT
Falah
Artificial Cirebon
Neuron
Network menggunakan
(ANN).
(Hadyan metode
Syarif Hidayatullah (ANN).
tingkat
efektivitas.
cabang Perbedaan : peneliti mengukur
metode
Palupi, Skripsi UIN Neuron
Al- mengukur
dengan tingkat
efektivitas penyaluran
pembiayaan
KPR
Subsidi
Artificial sedangkan peneliti sebelumnya Network mengukur
tingkat
efektivitas
skema pembayaran BMT.
Jakarta, 2012).
F. Sistematika Penulisan Untuk memudahkan pembahasan dalam skripsi, penulis menyusunnya ke dalam 5 (lima) bab. Dimana setiap babnya terdiri dari beberapa sub bab tersendiri. Bab-bab tersebut secara keseluruhan saling berkaitan satu sama lain. Dimana di awali dengan pendahuluan dan diakhiri dengan bab penutup yang berupa kesimpulan dan saran. Adapun gambaran sekilas mengenai bab-bab tersebut adalah sebagai berikut: BAB I PENDAHULUAN Dalam bab ini penulis menerangkan secara garis besar mengenai latar belakang penelitian yang merupakan alasan pemilihan judul penelitian, identifikasi
16
masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka pemikiran, review studi terdahulu dan sistematika penulisan. BAB II LANDASAN TEORI Pada bab ini akan dipaparkan mengenai teori dasar dari penelitian. Pemaparan ini dimaksudkan untuk memberitahu pembaca bahwa penelitian ini memiliki landasan awal sehingga pembaca mengetahui landasan teori penelitian ini yang nantinya memudahkan pembaca dalam memahami hasil penelitian. Landasan teori ini terdiri dari teori pembiayaan, teori efektivitas, dan teori KPR Syariah Bersubsidi. BAB III METODE PENELITIAN Pada bab ini penulis menjelaskan dan memaparkan tentang metode penelitian yang akan penulis gunakan. Metode tersebut berisi jenis dan pendekatan penelitian, jenis data, teknik pengumpulan data, teknik pengolahan data dan pedoman dalam penulisan skripsi. BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN Dalam bab ini penulis akan memaparkan seluruh hasil penelitian dan memberikan berbagai macam jawaban dari pertanyaan yang ada dalam rumusan masalah. Bab ini terdiri dari prosedur dan mekanisme pembiayaan BTN Syariah dalam menyediakan KPR Syariah bersubsidi bagi golongan masyarakat berpenghasilan rendah, dan menganalisis tingkat efektivitas penyaluran pembiayaan KPR Syariah berubsidi bagi golongan masyarakat berpenghasilan rendah dengan menggunakan metode Artificial Neuron Network (ANN).
17
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN Pada bab ini penulis akan menarik kesimpulan dari penelitian yang telah dilakukan. Penarikan kesimpulan ini berdasarkan data dan analisis penulis yang merupakan jawaban dari perumusan masalah dalam penelitian. Selain itu juga penulis memberikan saran guna memberikan masukan untuk kemajuan objek dan penelitian selanjutnya.
BAB II PEMBIAYAAN, EFEKTIVITAS, DAN KPR SYARIAH BERSUBSIDI A. Teori Pembiayaan 1. Pengertian Pembiayaan Pembiayaan merupakan salah satu tugas pokok bank, yaitu pemberian fasilitas penyediaan dana untuk memenuhi kebutuhan pihak-pihak yang merupakan defisit unit.1 Di dalam perbankan syariah, istilah kredit tidak dikenal karena bank syariah memiliki skema yang berbeda dengan bank konvensional
dalam
menyalurkan
dananya
kepada
pihak
yang
membutuhkan. Selain itu terdapat perbedaan mendasar karena penyaluran pembiayaan dilakukan dengan adanya prinsip tolong-menolong sehingga aspek ibadah dan akhlak menjadi hal yang fundamental dalam kegiatan bisnis terutama bisnis syariah. Filosofi penyaluran pembiayaan bukan sekedar bisnis untuk mencari keuntungan, namun sebagai upaya penyebaran kemaslahatan untuk masyarakat atau dalam ekonomi islam sering disebut dengan maqasid syariah. Hal tersebut dinyatakan secara eksplisit dalam Al-Quran surah AlJumu’ah ayat 10
1
Syafii Antonio, Muhammad “Bank Syariah dari teori ke praktek” (Jakarta : GemaInsani, 2001), h160
18
19
“Apabila telah ditunaikan shalat, maka bertebaranlah kamu di muka bumi, dan carilah karunia allah dan ingatlah allah banyak-banyak supaya kamu beruntung”. Filosofi tersebut menyebabkan pelaksanaan penyaluran pembiayaan yang dilakukan oleh bank syariah tidak harus lebih ekstra karena tidak hanya menyangkut prudential banking seperti credit risk, operation risk dan liquidity risk tetapi lebih komprehensif berkenaan dengan moral, etika, dan spiritual.2 Menurut Muhammad pada bukunya manajemen pembiayaan bank syariah, yaitu pendanaan yang diberikan oleh suatu pihak kepada pihak lain untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun lembaga.3 Sedangkan pengertian lainnya mnyebutkan bahwa pembiayaan adlah pemndanaan yang diberikan oleh suatu pihak kepada pihak lain untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun lembaga.4 Dengan kata lain, pembiayaan adalah pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan. Dalam UU No. 21 tahun 2008 tentang perbankan syariah “Pembiayaan adalah penyediaan dana atau tagihan yang di persamakan itu berupa: a. Transaksi bagi hasil berupa Mudharabah dan Musyarakah
2
Ikatan Bankir Indonesia “ Mengelola Bisnis Pembiayaan Bank Syariah “ (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2014) edisi ke-1 h.27 3 Muhammad,”Manajemen Pembiayaan Bank Syariah”(Yogyakarta: UPP AMP YKPN 2005)h.24 4 M.Nur Rianto Al-Arif, ”Dasar-Dasar Ekonomi Islam” (Solo: PT Era Adicitra Intermedia 2011) h.335
20
b. Transaksi sewa-menyewa dalam bentuk Ijarah atau sewa beli dalam bentuk Ijarah Muntahiya Bittamlik (IMBT) c. Transaksi jual beli dalam bentuk piutang Murabahah, Salam dan Istishna’ d. Transaksi pinjam meminjam dalam bentuk piutang Qardh e. Transaksi sewa-menyewa jasa dalam bentuk ijarah untuk transaksi multijasa Berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank syariah dan atau UUS dan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai dan /atau diberi fasilitas dana untuk mengembalikan dana tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan ujrah, tanpa imbalan atau bagi hasil.” 5 Di dalam memberikan pembiayaan terdapat dua pihak yang berkepentingan langsung, yaitu pihak yang berkelebihan uang disebut pemberi pembiayaan dan yang membutuhkan uang disebut penerima pembiayaan. Bila terjadi pemberian pembiayaan berarti pihak yang berkelebihan uang memberikan uangnya (Prestasi) kepada pihak yang memerlukan uang dan berjanji akan mengembalikan uang tersebut pada waktu jatuh tempo sesuai dengan perjanjian. Dari beberapa definisi diatas dapat dipahami bahwa pembiayaan adalah suatu pendanaan yang diberikan satu pihak kepada pihak lain untuk memenuhi kebutuhan seseorang baik dalam bentuk investasi ataupun konsumtif. 5
Syariah
Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan
21
2. Jenis-Jenis Pembiayaan Bank Syariah Pembiayaan pada bank syariah memiliki beberapa jenis. Secara garis besar, produk pembiayaan syariah terbagi dalam empat kategori yang dibedakan berdasarkan tujuan penggunanya yaitu :6 a. Pembiayaan dengan prinsip Jual Beli ( Ba’i ) Prinsip jual beli dilaksanakan sehubungan dengan adanya perpindahan kepemilikan barang atau benda (Transfer Of Property) Tingkat keuntungan ditentukan didepan dan menjadi bagian harga atas barang yang dijual. Transaksi jual beli dapat dibedakan berdasarkan bentuk pembayaran dan waktu penyerahan yakni sebagai berikut: 1) Pembiayaan Murabahah Murabahah merupakan akad transaksi jual-beli, dengan melakukan penjualan pada tingkat keuntungan yang disepakati. Untuk skema dari akad Murabahah, dapat dilihat dari skema berikut ini. Skema Pembiayaan Rumah dengan akad Al-Murabahah.7 Bank bertindak sebagai penjual, sementara nasabah sebagai pembeli. Harga jual adalah harga beli bank dari pemasok ditambah keuntungan. Kedua pihak harus menyepakati harga jual dan jangka waktu pembayaran. Harga jual dicantumkan dalam akad jual-beli dan jika telah disepakati tidak dapat berubah selama berlakunya akad.
6
Muhammad,”Manajemen Pembiayaan Bank Syariah”(Yogyakarta: UPP AMP YKPN
2005)h.91 7
Rosly, Saiful Azhar. Critical Issues on Islamic Banking and Financial Markets. Dinamas Publishing. Kuala Lumpur. 2007. Hlm. 87-90.
22
2) Pembiayaan Salam Salam adalah transaksi jual beli di mana barang yang diperjualbelikan belum ada. Oleh karena itu barang diserahkan secara tangguh sedangkan pembayaran dilakukan tunai. Bank bertindak sebagai pembeli, sementara nasabah sebagai penjual. Sekilas transaksi ini mirip jual beli ijon, namun dalam transaksi ini kuantitas, kualitas, harga, dan waktu penyerahan barang harus ditentukan secara pasti. 3) Pembiayaan Istishna Istishna merupakan akad jual-beli dalam bentuk pemesanan pembuatan barang tertentu dengan kriteria dengan persyaratan tertentu yang disepakati antara pemesan dan penjual.8 Skim istishna dalam bank syariah umumnya diaplikasikan pada pembiayaan manufaktur dan konstruksi. Skema berikut ini adalah suatu skema yang dapat menjelaskan suatu proses bagaimana akad Istisna ini dilakukan. Perjanjian pertama adalah Perjanjian antara bank dengan developer untuk memesan rumah yang harus dibangun terlebih dahulu sesuai pesanan dengan
pembayaran
bertahap
yang
diakhiri
dengan
perpindahan
kepemilikan dari developer kepada bank. Perjanjian yang kedua adalah Perjanjian antara bank dengan konsumen, yaitu konsumen memesan rumah yang harus dibangun terlebih dahulu. Bank akan melakukan pembangunan rumahnya dan konsumen melakukan pembayaran bertahap yang diakhiri dengan perpindahan kepemilikan dari bank kepada konsumen. 8
Dr. Djawahir Hejazziey, Perbankan Syariah dalam Teori dan Praktik. (Yogyakarta: Deepublish 2014).h.156
23
b. Pembiayaan dengan Prinsip Bagi Hasil Produk pembiayaan syariah yang didasarkan atas prinsip bagi hasil adalah sebagai berikut : 1) Pembiayaan Musyarakah Transaksi musyarakah dilandasi adanya keinginan para pihak yang bekerjasama untuk meningkatkan nilai asset yang mereka miliki secara bersama-sama. Termasuk dalam golongan musyarakah adalah semua bentuk usaha yang melibatkan dua pihak atau lebih dimana mereka secara bersama-sama memadukan seluruh bentuk sumber daya baik yang berwujud maupun tidak berwujud. 2) Pembiayaan Mudharabah Mudharabah adalah bentuk kerjasama antara dua atau lebih pihak dimana pemilik modal (shahibul maal) mempercayakan sejumlah modal kepada pengelola (mudharib) dengan suatu perjanjian pembagian keuntungan. Bentuk ini menegaskan kerjasama dengan kontribusi 100% modal dari shahibul maal dan keahlian dari mudharib. c. Pembiayaan dengan Prinsip Sewa (Ijarah) Ijarah Muntahia Bittamlik (IMBT) merupakan akad sewa (Ijarah) dari suatu aset riil, yaitu pembeli rumah menyewa rumah yang telah dibeli oleh bank, dan diakhiri dengan perpindahan kepemilikan dari bank kepada pembeli rumah. Di dalam akad IMBT ini terdapat dua buah akad, yaitu akad Jual-Beli (Al-Bai’), dan akad IMBT sendiri, yang merupakan akad
24
sewa-menyewa yang diakhiri dengan perpindahan kepemilikan di akhir masa sewa.9 d. Pembiayaan dengan Akad Pelengkap Untuk mempermudah pelaksanaan pembiayaan, biasanya diperlukan akad pelengkap. Akad pelengkap ini tidak ditujukan untuk mencari keuntungan,
tetapi
di
tujukan
untuk
mempermudah
pelaksanaan
pembiayaan, meskipun tidak ditujukan untuk mencari keuntungan, dalam akad pelengkap ini dibolehkan untuk meminta pengganti biaya-biaya yang dikeluarkan untuk melaksanakan akad ini. Adapun jenis-jenis akad pelengkap ini adalah sebagai berikut:10 1) Hiwalah (Alih Hutang-Piutang) Hiwalah adalah transaksi mengalihkan utang piutang. Dalam praktek
perbankan
syariah
fasilitas hiwalah lazimnya
untuk
membantu supplier mendapatkan modal tunai agar dapat melanjutkan produksinya. 2) Rahn (Gadai) Tujuan akad rahn adalah untuk memberikan jaminan pembayaran kepada bank dalam memberikan pembiayaan. Atas izin bank, nasabah dapat menggunakan barang tertentu yang digadaikan dengan tidak mengurangi nilai dan merusak barang yang digadaikan. 3) Qardh 9
Dr. Djawahir Hejazziey, Perbankan Syariah dalam Teori dan Praktik..h.157 Karim, Adiwarman. Bank Islam: Analisis Fiqh dan Keuangan. Rajagrafindo Persada. Edisi Ketiga. 2006. H. 105 10
25
Qardh adalah
pinjaman
uang.
Aplikasi qardh dalam
perbankan
biasanya dalam empat hal, yaitu : a) Sebagai pinjaman talangan haji, dimana nasabah calon haji diberikan pinjaman talangan untuk memenuhi syarat penyetoran. Biaya perjalanan haji. Nasabah akan melunasinya sebelum keberangkatannya ke haji. b) Sebagai pinjaman tunai (cash advanced) dari produk kartu kredit syariah, dimana nasabah diberi keleluasaan untuk menarik uang tunai milik bank melalui ATM. Nasabah akan mengembalikannya sesuai waktu yang ditentukan. c) Sebagai pinjaman kepada pengusaha kecil, dimana menurut perhitungan bank akan memberatkan si pengusaha bila diberikan pembiayaan dengan skema jual beli, ijarah, atau bagi hasil. d) Sebagai pinjaman kepada pengurus bank, dimana bank menyediakan fasilitas ini untuk memastikan terpenuhinya kebutuhan pengurus bank. Pengurus bank akan mengembalikannya secara cicilan melalui pemotongan gajinya. 4) Wakalah (Perwakilan) Wakalah dalam aplikasi perbankan terjadi apabila nasabah memberikan kuasa kepada bank untuk mewakili dirinya melakukan pekerjaan jasa tertentu, seperti pembukuan L/C, inkaso dan transfer uang.
26
5) Kafalah (Garansi Bank) Garansi bank dapat diberikan dengan tujuan untuk menjamin pembayaran suatu kewajiban pembayaran. Bank dapat mempersyaratkan nasabah untuk menempatkan sejumlah dana untuk fasilitas ini sebagai rahn. Bank dapat pula menerima dana tersebut dengan prinsip wadi ah. Bank mendapatkan pengganti biaya atas jasa yang diberikan. Menurut sifat penggunaannya, pembiayaan dapat dibagi menjadi dua hal, yaitu:11 a. Pembiayaan Produktif, yaitu pembiayaan yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan produksi dalam arti luas, yaitu untuk peningkatan usaha baik usaha produksi, perdagangan, maupun investasi. b. Pembiayaan Konsumtif, yaitu pembiayaan yang dipergunakan untuk memenuhi konsumsi, yang akan habis digunakan untuk memenuhi kebutuhan. 3. Tujuan dan Fungsi Pembiayaan Pembiayaan
merupakan
sumber
pendapatan
bagi
bank
syariah.
Tujuan pembiayaan yang dilaksanakan perbankan syariah terkait dengan stake holder, yakni:12 1. Pemilik. Dari sumber pendapatan diatas, para pemilik mengharapkan akan memperoleh penghasilan atas dana yang ditanamkan pada bank tersebut. 11
Syafii Antonio, Muhammad, “Bank Syariah dari Teori ke Praktek”,(Jakarta: Gema Insani, 2001),h.167 12 Muhammad, “Manajemen Pembiayaan Bank Syariah” (Yogyakarta: UPPAMP YKPN, 2005) h.20
27
2. Pegawai. Para pegawai mengharapkan dapat memperoleh kesejahteraan dari bank yang dikelolanya. 3. Masyarakat. Masyarakat sebagai pemilik dana mengharapkan dari dana yang diinvestasikan
akan
diperoleh
bagi
hasil.
Sedangkan
Debitur
yang
bersangkutan; dengan penyediaan dana baginya mereka merasa terbantu guna menjalankan usahanya (sektor produktif) atau terbantu untuk pengadaan barang yang diinginkannya (pembiayaan konsumtif). Hal ini dapat juga mengurangi angka pengangguran di Indonesia. 4. Pemerintah. Pemerintah terbantu dalam pembiayaan pembangunan negara dari penghasilan pajak yang diperoleh. 5. Bank. Bagi bank yang bersangkutan, hasil dari penyaluran pembiayaan diharapkan bank dapat meneruskan dan mengembangkan usahanya agar tetap survival dan meluaskan jaringan usahanya, sehingga semakin banyak masyarakat yang dapat dilayaninya. Ada bebarapa fungsi pembiayaan yang diberikan oleh bank syariah kepada masyarakat penerima diantaranya: 1. Meningkatkan daya guna uang Para penabung menyimpan uangnya di bank dalam bentuk giro, tabungan dan deposito. Uang tersebut dalam prosentase tertentu ditingkatkan kegunaannya oleh bank guna suatu usaha peningkatan produkivitas. 2. Meningkatkan daya guna barang Produsen dengan bantuan pembiayaan bank dapat memprodusir bahan mentah menjadi bahan jadi sehingga utility dari bahan tersebut meningkat.
28
3. Meningkatkan peredaran uang Melalui pembiayaan, peredaran uang kartal maupun giral akan lebih berkembang oleh karena pembiayaan menciptakan suatu kegairahan berusaha sehingga penggunaan uang akan bertambah baik kualitatif apalagi secara kuantitatif. 4. Menimbulkan kegairahan berusaha Bantuan pembiayaan yang diterima pengusaha dari bank inilah kemudian yang digunakan untuk memperbesar volume usaha dan produktivitas. 5. Stabilitas ekonomi Dalam ekonomi yang kurang sehat, langkah-langkah stabilitasi pada dasarnya diarahkan pada usaha-usaha untuk antara lain: a) Pengendalian inflasi b) Peningkatan ekspor c) Rehabilitasi prasarana d) Pemenuhan kebutuhan-kebutuhan pokok rakyat 6. Sebagai jembatan untuk meningkatkan pendapatan nasional. Para usahawan yang memperoleh pembiayaan tentu saja berusaha untuk meningkatkan
usahanya.
Peningkatan
usaha
berarti
peningkatan
profit/pendapatan. 7. Sebagai alat hubungan ekonomi internasional. Bank sebagai lembaga kredit/pembiayaan tidak saja bergerak didalam negeri tapi juga diluar negeri. Negara-negara kaya atau yang kuat ekonominya, demi persahabatan antar negara banyak memberikan bantuan kepada negara-
29
negara yang sedang berkembang atau yang sedang membangun. Bantuan tersebut tercermin dalam bentuk bantuan kredit dengan syarat-syarat tertentu. B. Teori Efektivitas 1. Pengertian Efektivitas Salah satu konsep utama dalam mengukur prestasi kerja (performance) adalah manajemen efisiensi dan efektivitas. Menurut ahli manajemen peter drucker efektivitas adalah melakukan pekerjaan dengan benar. Efektivitas merupakan kemampuan memilih tujuan yang tepat atau peralatan yang tepat untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.13 Menurut kamus besar bahasa indonesia, efektif merupakan sesuatu yang berpengaruh dan dapat membawa hasil atau berhasil guna.14 Sedangkan dalam kamus istilah ekonomi, efektivitas merupakan suatu besaran atau angka untuk menunjukan sampai seberapa jauh sasaran (target) tercapai.15 Efektivitas menunjukan kemampuan suatu perusahaan dalam mencapai sasaran-sasaran (hasil akhir) yang telah ditetapkan secara tepat. Pencapaian hasil akhir yang sesuai target waktu yang telah ditetapkan untuk ukuran maupun standar yang berlaku mencrminkan suatu perusahaan tersebut telah memperhatikan efektivitas operasional.16 Sedangkan menurut Mulyasa dalam bukunya manajemen berbasis sekolah menjelaskan: efektivitas adalah adanya kesesuaian antara orang yang melaksanakan tugas dengan sasaran 13
T.Hani Handoko, “Manajemen” (Yogyakarta:BPPE, 1998) edisi 2, h.7 Tim Penyusun Kamus Besar Bahasa Indonesia, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Jakarta, Balai Pustaka, 1997, cet 9, h.250 15 Ety rochaety dan Ratih Tresnati “Kamus Istilah Ekonomi” (Jakarta: Bumi Aksara 2005) h.71 16 Amirullah, dan haris budiyon, “pengantar Manajemen” (Yogyakarta; Graha Ilmu, 2004) h.8 14
30
yang dituju, selanjutnya dijelaskan bahwa efektivitas adalah berkaitan erat perbandingan antara tingkat pencapaian tujuan dengan rencana yang telah disusun sebelumnya atau perbandingan hasil nyata dengan hasil yang direncanakan.17 Kedua definisi diatas menunjukkan bahwa efektivitas mencerminkan sebuah kondisi yang merupakan hasil dari sebuah penilaian dengan tolak ukur tertentu. Hasil penilaian efektivitas dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam menentukan keputusan di masa mendatang. menurut pendapat gibson mengatakan bahwa ukuran efektivitas organisasi, sebagai berikut:18 1) Produksi adalah merupakan kemampuan organisasi untuk memproduksi jumlah dan mutu output sesuai dengan permintaan lingkungan. 2) Efesiensi adalah merupakan perbandingan (ratio) antara output dengan input. 3) Kepuasaan adalah merupakan ukuran untuk menunjukan tingkat dimana organisasi dapat memenuhi kebutuhan masyarakat. 4) Keunggulan adalah tingkat dimana korganisasi dapat dan benar-benar tanggap terhadap perubahan internal dan eksternal. 5) Pengembangan adalah merupakan mengukur kemampuan organisasi untuk meningkatkan kapasitasnya dalam menghadapi tuntutan masyarakat.
17
E.Mulyasa,” Manajemen Berbasis Sekolah, Konsep, Implementasi,”(Bandung,PT. Remaja Rosdakarya, 2004),h.82 18 Gibson “Organisasi dan Manajemen” (Jakarta: Erlangga 1985) h.34
Strategi
dan
31
2. Kriteria Penilaian Efektivitas 19 a. Kegunaan, agar berguna bagi manajemen dalam pelaksanaan fungsifungsinya
yang
lain,
suatu
rencana
harus
fleksibel,
stabil,
berkesinambungan dan sederhana. Kegunaan tersebut ditujukan
agar masyarakat mudah menjangkau
KPR Subsidi baik dari segi penghasilan dan kemudahan prosedur pengajuan pembiayaan KPR Subsidi. Melalui Kementerian Perumahan Rakyat (Kemenpera) pemerintah melakukan intervensi dalam bentuk pemberiaan subsidi untuk pendanaan perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Program ini dilakukan pemerintah agar dapat membantu masyarakat berpenghasilan rendah
dalam memenuhi
salah satu kebutuhan pokoknya yaitu memiliki tempat tinggal yang layak huni dengan harga terjangkau. b. Ketepatan Sasaran, semua rencana harus dievaluasi untuk mengetahui apakah jelas, ringkas, nyata dan akurat. Ketepatan Program KPR Subsidi harus tepat sasaran dalam kepemilikan rumah subsidi. Pembiayaaan KPR subsidi sejahtera IB pada bank BTN Syariah diperuntukan untuk masyarakat berpenghasilan rendah. Menurut peraturan kementerian perumahan rakyat
Nomor 20 pasal 7
tahun 2014 KPR subsidi diperuntukan bagi masyarakat berpenghasilan rendah yang mempunyai gaji pokok maksimal RP. 4.000.000,- sebulan,
19
T.Hani Handoko, Manajemen (Yogyakarta: BPFE, 1998), h.103-105
32
belum
pernah memiliki
rumah sebelumnya, dan belum
pernah
mendapatkan rumah subsidi dari pemerintah. c. Ruang lingkup, yakni perlu memperhatikan prinsip-prinsip kelengkapan, kepaduan, dan konsistensi. Ruang lingkup disini meliputi kemudahan persyaratan dalam pengajuan pembiayaan dan pemberian fasilitas yang memadai pada KPR Subsidi. Masyarakat berpenghasilan rendah yang ingin mengajukan pembiayan KPR Subsidi harus memenuhi persyaratan yang tertuang dalam peraturan kementerian perumahan rakyat Nomor 48/PRT/M/2015 Pasal 3 ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut: 1) Tidak memiliki rumah yang dibuktikan dengan surat pernyataan dari yang bersangkutan dan diketahui oleh kepala desa/lurah setempat; 2) Belum pernah menerima subsidi Pemerintah untuk pemilikan rumah; 3) Memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP); dan 4) Menyerahkan fotokopi SPT Tahunan PPh Orang Pribadi atau surat pernyataan bahwa penghasilan yang bersangkutan tidak melebihi batas penghasilan yang dipersyaratkan dalam Peraturan Menteri ini. Rumah yang di bangun developer atau pengembang harus
sesuai
kriteria sebagai mana yang tertuang dalam peraturan kementerian perumahan rakyat Nomor 48/PRT/M/2015 pasal 18 ayat 3 tentang Fisik bangunan rumah dijelaskan bahwa rumah yang di kembangkan oleh
33
pengembang harus telah siap dihuni, dan sekurang-kurangnya harus dilengkapi dengan: 1) Atap, lantai dan dinding yang memenuhi persyaratan teknis keselamatan, keamanan dan kehandalan bangunan; 2) Terdapat jaringan distribusi air bersih perpipaan dari PDAM atau sumber air bersih lainnya yang berfungsi; 3) Utilitas jaringan listrik yang berfungsi; 4) Jalan lingkungan yang telah selesai dan berfungsi; dan 5) Saluran/drainase lingkungan yang telah selesai dan berfungsi. d. Efektivitas biaya, dalam hal ini efektivitas biaya menyangkut waktu, usaha dan aliran emosional. Mengingat program KPR Subsidi ini peruntukan kepada masyarakat berpenghasilan rendah maka selayaknya biaya admisnistrasi yang dikenakan kepada nasabah ringan dan sesuai kemampuan nasabah. Demikian pula dalam penetapan besaran margin harus sesuai ketentuan peraturan kementerian perumahan rakyat Nomor 48/PRT/M/2015 pasal 10 ayat 3 yaitu sebesar 5%. Dalam pembayaran angsuran, nasabah diberikan kemudahan untuk membayar dalam jangka waktu yang cukup lama antara 15 tahun – 20 tahun sehingga hal tersebut dapat mempermudah nasabah. e. Akuntabilitas, yang terdiri dari tanggung jawab atas pelaksanaan dan tanggung jawab atas implementasi.
34
Akuntabilitas suatu program dinilai dari tanggung jawab atas terlaksannya program KPR Subsidi ini. Bank berkewajiban sebagai perantara untuk menyalurkan dana subsidi yang diberikan oleh pemerintah kepada nasabah, kemudian pemerintah berkewajiban memberi dana subsidi untuk membantu masyarakat berpenghasilan rendah memenuhi kebuthan pokoknya dengan
memiliki hunian yang layak sedangkan
nasabah berkewajiban menghuni KPR Subsidi yang telah diberikan pemerintah tidak diperbolehkan untuk diinvestasikan ataupun disewakan, sebagaimana
peratuan
kementerian
perumahan
rakyat
Nomor
48/PRT/M/2015 Pasal 12 tentang pemanfaatan rumah sejahtera tapak disebutkan bahwa: 1) Rumah sejahtera tapak atau satuan rumah sejahtera susun dimanfaatkan sebagai tempat tinggal atau hunian oleh debitur/nasabah. 2) Jika debitur/nasabah tidak menempati rumah sejahtera tapak atau satuan rumah sejahtera susun secara terus-menerus dalam waktu 1 (satu) tahun, dapat
dilakukan
pemberhentian
KPR
selisih
angsuran
dan
debitur/nasabah wajib mengembalikan biaya selisih angsuran yang telah diperoleh. 3) Ketentuan mengenai kewajiban debitur/nasabah mengembalikan biaya selisih angsuran yang telah diperoleh wajib dicantumkan dalam surat pernyataan. 4) Rumah sejahtera tapak atau satuan rumah sejahtera susun hanya dapat disewakan dan/atau dialihkan kepemilikannya dalam hal:
35
a) pewarisan; b) telah dihuni lebih dari 5 (lima) tahun untuk rumah sejahtera tapak; c) telah dihuni lebih dari 20 (dua puluh) tahun untuk satuan rumah sejahtera susun; d) pindah tempat tinggal akibat peningkatan sosial ekonomi; atau untuk kepentingan
bank
pelaksana
dalam
rangka
penyelesaian
kredit/pembiayaan bermasalah. 5) Pengalihan kepemilikan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b, huruf c, dan huruf d hanya dapat dilakukan kepada MBR sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. 6) Pindah tempat tinggal sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf d dibuktikan dengan: a) surat keterangan pindah dari pihak yang berwenang di lokasi rumah sejahtera tapak atau satuan rumah sejahtera susun berada; dan b) surat pernyataan bahwa yang bersangkutan telah atau akan memiliki rumah lain. 7) Pelaksanaan ketentuan pada ayat (4) huruf e dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau Peraturan Otoritas Jasa Keuangan. Peraturan Menteri Perumahan Rakyat (PERMENPERA) Nomor 20/PRT/M/2014 Pada pasal 1 ayat 2 menyebutkan bahwa KPR subsidi dilaksanakan dengan prinsip syariah yaitu dengan menggunakan akad
36
Murabahah yang diterbitkan oleh beberapa bank syariah diIndonesia khususnya BTN Syariah. f. Ketepatan waktu, dengan membuat perencanaan disesuaikan dengan perubahan yang sedang terjadi. Ketepatan waktu dalam pencairan pembiayaan membutuhkan
waktu
yang
tidak
lama,
KPR subsidi
Sebagaimana
peraturan
kementerian perumahan rakyat Nomor 48/PRT/M/2015 Pasal 20 ayat 7 dijelaskan bahwa Pencairan biaya selisih angsuran sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan selambat lambatnya 2 (dua) hari kerja setelah dokumen permintaan pencairan biaya. Dalam pembayaran angsuran, nasabah diberikan kemudahan untuk membayar dalam jangka waktu yang cukup lama antara 15 tahun – 20 tahun sehingga hal tersebut dapat mempermudah nasabah. Sebagaimana yang tertuang dalam peratuan kementerian perumahan rakyat Nomor 48/PRT/M/2015 Pasal 11 menjelaskan bahwa Jangka waktu pembiayaan disepakati oleh bank pelaksana dan kelompok sasaran KPR Selisih Angsuran Syariah Susun yang disesuaikan dengan kemampuan membayar angsuran oleh kelompok sasaran KPR Sejahtera atau paling lama 20 (dua puluh) tahun.
37
C. KPR Syariah Bersubsidi 1. Pengertian KPR Syariah Bersubsdi KPR atau Kredit Kepemilikan Rumah merupakan salah satu jenis pelayanan kredit yang diberikan oleh bank kepada para nasabah yang menginginkan pinjaman khusus untuk memenuhi kebutuhan dalam pembangunan rumah atau renovasi rumah. KPR sendiri muncul karena adanya kebutuhan memiliki rumah yang semakin lama semakin tinggi tanpa diimbangi daya beli yang memadai oleh masyarakat. KPR Syariah adalah pembiayaan yang digunakan untuk pembelian rumah secara kredit. Sistem yang digunakan oleh Syariah Islam jauh lebih unggul dan lebih aman, bebas riba serta tidak ada pihak yang dirugikan.20 Harga jual rumah ditetapkan di awal ketika nasabah menandatangani perjanjian pembiayaan jual beli rumah, dengan angsuran tetap hingga jatuh tempo pembiayaan. Dengan adanya kepastian jumlah angsuran bulanan yang harus dibayar sampai masa angsuran selesai, nasabah tidak akan dipusingkan dengan masalah naik/turunnya angsuran ketika suku bunga bergejolak. Di Indonesia yang saat ini dikenal ada dua jenis KPR yaitu: 21 1) KPR Subsidi, yaitu suatu kredit yang diperuntukan kepada masyarakat berpenghasilan menengah ke bawah dalam rangka memenuhi kebutuhan perumahan atau perbaikan rumah yang telah dimiliki. Bentuk subsidi yang diberikan : Subsidi meringankan kredit dan subsidi 20
Hardjono, “Mudah Memiliki Rumah Lewat KPR” (Jakarta: PT. Pustaka Grahatama,
2008) h.25 21
“Pembiayaan Bank Syariah” http://guntala.wordpress.com/kredit-perumahan-rakyatdi-bank di akses pada tanggal 17 Maret 2016.
38
menambah dana pembangunan atau perbaikan rumah, kredit subsidi ini diatur sendiri oleh pemerintah, sehingga tidak setiap masyarakat yang menganjurkan kredit dapat diberikan fasilitas ini. Secara umum pembatasan yang ditetapkan oleh pemerintah dalam memberikan subsidi adalah penghasilan pemohon dan maksimum kredit yang diberikan. 2) KPR non subsidi, yaitu suatu KPR yang diperuntukan bagi seluruh masyarakat ketentuan KPR ditetapkan oleh bank, sehingga penentuan besarnya kredit maupun suku bunga dilakukan sesuai kebijakan bank yang bersangkutan. Subsidi uang muka yang diterima nasabah disesuaikan dengan gaji pokok setiap nasabah. Kelompok sasaran KPR Subsidi ini adalah Kelompok masyarakat berpenghasilan rendah yang berpenghasilan perbulan maksimal sebesar Rp. 4.000.000,-.
Peraturan
mengenai
bantuan
subsidi
bagi
masyarakat
berpenghasilan rendah (MBR) tersebut dituangkan di dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat No. 42/PRT/M/2015 tentang pembiayaan pemilikan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah pasal 1 ayat 3 disebutkan bahwa Masyarakat berpenghasilan rendah atau yang disebut dengan MBR adalah masyarakat yang mempunyai keterbatasan daya beli sehingga perlu mendapat dukungan pemerintah untuk memperoleh rumah.22
22
Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat No. 42/PRT/M/2015 tentang pembiayaan pemilikan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah pasal 1 ayat 3 www.perpustakaan kemenpera.htm Diakses Tanggal 12 Januari 2016
39
Sebagaimana yang tertuang dalam peraturan KEMENPERA Nomor 20 pasal 7 tahun 2014, Masyarakat berpenghasilan rendah yang ingin mengajukan pembiayaan
KPR Subsidi ini harus memenuhi beberapa persyaratan
diantaranya; Masyarakat yang boleh mengajukan KPR subsidi ini adalah keluarga atau perorangan baik yang berpenghasilan tetap maupun tidak tetap, belum pernah memiliki rumah, belum pernah menerima subsidi perumahan dan termasuk kelompok masyarakat berpenghasilan rendah yang berpenghasilan perbulan maksimal sebesar Rp. 4.000.000,-. 23 2. Dasar Hukum KPR Syariah Bersubsidi Pembiayaan KPR bersubsidi merupakan sebuah fasilitas pembiayaan perumahan yang dikeluarkan pemerintah, yang mengacu pada suatu Peraturan Menteri Perumahan Rakyat (PERMENPERA) Nomor 20/PRT/M/2014 Tentang Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan dalam Rangka Peroleh Perumahan Melalui Kredit/ Pembiayaan Pemilikan Rumah Sejahtera Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah. Dalam pasal 1 ayat 1 disebutkan bahwa fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan (FLPP) atau disebut dengan KPR Subsidi adalah dukungan pembiayaan perumahan kepada masyarakat berpenghasilan rendah yang pengelolaannya dilaksanakan oleh kementerian pekerjaan umum dan perumahan rakyat. Kemudian pada pasal 1 ayat 2 disebutkan bahwa KPR subsidi disebut juga KPR Sejahtera merupakan Pembiayaan pemilikan rumah yang meliputi KPR Sejahtera Tapak dan KPR
23
Peraturan Kementerian Perumahan Rakyat NOMOR 48/PRT/M/2015 pasal 7 Tentang Ketepatan Sasaran KPR Subsidi
40
Sejahtera Susun yang diterbitkan oleh bank pelaksana secara konvensional maupun dengan prinsip syariah. 24 Perbankan
Syariah
mengadopsi
konsep
pembiayaan
rumah
kedalam jenis produk pendanaan dengan akad Murabahah. Berdasarkan Fatwa DSN No. 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang ketentuan umum Murabahah dalam bank syariah adalah bank membeli barang yang diperlukan nasabah atas nama bank sendiri, dan pembelian ini harus sah dan bebas riba. Bank kemudian menjual barang tersebut kepada nasabah (pemesan) dengan harga jual senilai harga beli plus keuntungannya. Dalam kaitan ini bank harus memberitahu secara jujur harga pokok barang kepada nasabah berikut biaya yang diperlukan, termasuk dalam hal ini pembiayaan rumah di bank Syariah.25 Sebagaimana Firman Allah SWT dalam Q.S. Al.Baqarah (1) : 275
“Orang-orang yang Makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata 24
Peraturan Menteri Perumahan Rakyat (PERMENPERA) No 3 dan 4 Tahun 2014 Ash-Shawi, Shalah dan al-Muslih, Abdullah, “Fikih Ekonomi Keuangan Islam” (Jakarta: Darul Haq 2001)h. 363. 25
41
(berpendapat), Sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), Maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. orang yang kembali (mengambil riba), Maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya”.
Kaidah fiqh: ﺻ ُﻞ ﻓِ ْﻲ ا ْﻟ ُﻤﻌَﺎ َﻣﻠَ ِﺔ اِﻹِ ﺑَﺎ َﺣﺔُ ا ﱠِﻻ اَنْ ﯾَﺪُ ﱠل دَ ِﻟ ْﯿ ٌﻞ َﻋﻠَﻰ ﺗَﺤْ ﺮِ ﯾﻤِ ﮭَﺎ ْ َا َْﻻ “Pada dasarnya, semua bentuk muamalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya.” Pembiayaan Pemilikan Rumah dalam konsep syariah haruslah terhindar dari praktek Maisir (perjudian), Gharar (ketidakjelasan), Riba (tambahan), dan Batil (ketidakadilan). Bank membeli barang yang diperlukan nasabah atas nama bank sendiri, dan pembelian ini harus sah dan bebas riba. Bank kemudian menjual barang tersebut kepada nasabah (pemesan) dengan harga jual senilai harga beli plus keuntungannya. Dengan demikian Bank harus memberitahu secara jujur harga pokok barang kepada nasabah berikut biaya yang diperlukan. Nasabah kemudian membayar harga barang yang telah disepakati tersebut pada jangka waktu tertentu yang telah disepakati. Untuk
42
mencegah terjadinya penyalahgunaan atau kerusakan akad tersebut, pihak bank dapat mengadakan perjanjian khusus dengan nasabah.26
3. Pembiayaan KPR Syariah Bersubsidi Dengan Akad Murabahah Konsep pembiayaan kredit rumah ini diadopsi oleh Perbankan Islam kedalam jenis produk pendanaan dengan akad murabahah. Pihak bank membeli rumah yang diperlukan nasabah dan kemudian menjualnya kepada nasabah sebesar harga beli ditambah dengan margin keuntungan yang disepakati oleh bank dan nasabah. Murabahah adalah transaksi jual beli dimana bank menyebut jumlah keuntungannya. Bank bertindak sebagai penjual, sementara nasabah sebagai pembeli. Harga jual adalah harga beli bank dari pemasok ditambah keuntungan (margin). Kedua belah pihak harus menyepakati harga jual dan jangka waktu pembayaran. Harga jual dicantumkan dalam akad jual beli dan jika telah disepakati tidak dapat berubah selama berlakunya akad. Dalam perbankan syariah murabahah selalu dilakukan dengan cara pembayaran cicilan. Salah satu produk bank syariah yang menggunakan akad murabahah, yaitu produk kredit pemilikan rumah atau KPR. Pembiayaan pemilikan rumah kepada perorangan untuk memenuhi sebagian atau keseluruhan kebutuhan akan rumah dengan mengunakan prinsip jual beli (murabahah) dimana pembayarannya secara angsuran dengan jumlah angsuran yang telah ditetapkan di muka dan dibayar setiap bulan. Harga jualnya biasanya sudah
26
h.147
Muhammad, “Lembaga Keuangan Umat Kontemporer” (Yogyakarta : UII Press 2002)
43
ditambah dengan margin keuntungan yang disepakati antara bank syariah dan pembeli. Pada mulanya murabahah bukan merupakan bentuk pembiayaan, melainkan hanya alat untuk menghindar dari riba dan bukan merupakan instrumen ideal untuk mengemban tujuan real ekonomi Islam. Instrumen ini hanya digunakan sebagai langkah transisi yang diambil dalam proses islamisasi ekonomi, dan penggunaannya hanya terbatas pada islamisasi ekonomi, dan penggunaannya hanya terbatas pada kasus-kasus ketika mudharabah dan musyarakah tidak/belum dapat diterapkan. Murabahah muncul bukan hanya untuk menggantikan “bunga” dengan “keuntungan”, melainkan sebagai bentuk pembiayaan yang diperbolehkan oleh ulama syariat dengan syarat-syarat tertentu. Apabila syarat-syarat ini tidak dipenuhi, murabahah tidak boleh digunakan dan cacat menurut syariah.27 Adapun Skema Pembiayaan KPR Syariah yang menggunakan akad Murabahah pada BTN Syariah Cabang Tangerang:
Tahapan dari skema yang digambarkan diatas adalah sebagai berikut
27
h.152.
M. Nur Rianto Al Arif, Lembaga Keuangan Syariah: Suatu Kajian Teoritis Praktis,
44
1)
Konsumen melakukan identifikasi dan memilih rumah yang akan dibeli
2)
Bank membeli rumah dari penjual dengan cara tunai
3)
Bank menjual rumah kepada konsumen dengan harga jual merupakan penjumlahan harga beli dengan besar keuntungan
4)
Konsumen membayar rumah yang sudah dibeli oleh bank dengan cara mencicil.
Dari tahapan-tahapan tersebut, terdapat tiga kontrak perjanjian yang harus dilakukan agar akad Murabahah ini dapat berjalan. Perjanjian pertama adalah Perjanjian Pembelian Property (PBP), dimana perjanjian ini melibatkan bank dengan penjual rumah yang mencakup pembelian property yang dilakukan oleh bank dengan penjual rumah. Kemudian yang kedua adalah Perjanjian Penjualan Property (PJP), yaitu perjanjian yang melibatkan bank dengan konsumen dimana Bank menjual rumah kepada konsumen pada harga yang telah disepakati didalam akad Murabahah. Perjanjian yang terakhir adalah Perjanjian Penjaminan (PP), yang melibatkan Bank dengan konsumen dalam hal penjaminan rumah. Dimana konsumen menjaminkan rumahnya kepada bank sampai konsumen menyelesaikan pembayarannya. KPR Subsidi ini menggunakan pola perhitungan margin flat Berikut adalah simulasi pembiayaan KPR Syariah dengan akad murabahah: A membeli rumah seharga Rp 300 juta. dengan uang muka sebesar 20% dari harga rumah, maka A akan menyetor sebesar Rp 60 juta. Uang muka
45
tersebut bisa langsung dibayarkan ke pengembang. Dengan begitu, pembiayaan yang akan diberikan kepada A adalah Rp 240 juta. Perhitungannya; Rp 300 juta – Rp 60 juta = Rp 240 juta. Dari jumlah tersebut, dengan memakai prinsi murabahah, bank akan membeli rumah yang akan A beli sebesar Rp 240 juta. Kemudian, bank akan menjual kembali A setelah ditambah keuntungan untuk bank. Misalnya pembiayaan syariah yang A ajukan menetapkan keuntungan sebesar 5% dengan tenor atau lama pembayaran 15 tahun. Rumusnya; (Harga dibiayai bank x (keuntungan bank x plafon) + Harga dibiayai bank) : bulan tenor = (( 240 juta x ( 5% x 15 )) + 240 juta ) : 180 bulan = (180 juta + 240 juta ) : 180 bulan = (Rp 420 juta) : 180 bulan Maka, angsuran yang akan A keluarkan adalah = Rp. 2.333.333 Dengan demikian besar angsuran itu akan tetap perbulannya dan tidak berubah sepanjang jangka waktu pembiayaan KPR yang ditentukan. 4. Hunian Bersubsidi dalam Persfektif Ekonomi Islam Pada hakikatnya ekonomi islam adalah metamorfosa nilai-nilai islam dalam ekonomi dan dimaksudkan untuk menepis anggapan bahwa islam adalah agama yang hanya mengatur persoalan ubudiyah atau komunikasi vertikal antara manusia dengan Allah. Ilmu ekonomi islam dapat didefinisikan sebagai suatu cabang pengetahuan yang membantu merealisasikan kesejahteraan manusia melalui alokasi dan distribusi sumber-sumber daya langka yang
46
seirama dengan maqasid syariah yaitu menjaga agama ( li hifdz al din), jiwa manusia (li hifdz an nafs), akal ( li hifdz al’akl), keturunan ( li hifdz al nasl) dan menjaga kekayaan ( li hifdz al mal).28 Sasaran utama dari pemberdayaan ekonomi rakyat adalah pencapaian kesejahteraan masyarakat. Dalam ekonomi islam, mewujudkan kesejahteraan, keadilan
dan
kemakmuran
masyarakat
sebagaimana
substansi
dari
pemberdayaan ekonomi rakyat merupakan substansi dari tujuan syariah (Maqashid As-Syariah). Maqasid as-syariah menurut Al-Ghazali adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang akan mendukung keyakinan, kehidupan, pemikiran, kemakmuran dan harta benda mereka.29 Ekonomi sebagai sebuah ilmu yang berperan penting dalam memenuhi kebutuhan manusia, baik kebutuhan primer, kebutuhan sekunder maupun kebutuhan pelengkap. Rumah termasuk kebutuhan primer manusia, namun harga rumah yang semakin lama semakin tinggi menyebabkan jarang orang yang mampu membeli atau memiliki rumah. Salah satu upaya pemerintah dalam mensejahterakan rakyatnya adalah dengan memberikan bantuan keringanan pendanaan, sebagaimana tujuan dari maqasidh syariah yaitu mensejahterakan
manusia.
Melalui
Kementerian
Perumahan
Rakyat
(Kemenpera) pemerintah melakukan intervensi dalam bentuk pemberiaan subsidi untuk pendanaan perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR), Sebagaimana yang tertuang dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum
28 29
Muhammad “Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam” (Yogyakarta; Graha ilmu, 2007) h.2 Muhammad “Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam” h.95
47
dan Perumahan Rakyat Nomor 20/PRT/M/2014 Tentang Fasilitas Likuiditas Pembiayaan
Perumahan
Kredit/Pembiayaan
Dalam
Pemilikan
Rangka Rumah
Perolehan Sejahtera
Rumah Bagi
melalui
Masyarakat
Berpenghasilan Rendah. Subsidi adalah pembayaran yang dilakukan pemerintah kepada perusahaan atau rumah tangga untuk mencapai tujuan tertentu yang membuat mereka dapat memproduksi atau mengkonsumsi suatu produk dalam kuantitas yang lebih besar atau pada harga yang lebih murah. Secara ekonomi, tujuan subsidi adalah untuk mengurangi harga atau menambah keluaran (output). 30 Subsidi dalam Islam berbeda dengan Kapitalisme. Jika Kapitalisme memandang subsidi dari perspekstif intervensi pemerintah atau mekanisme pasar, Islam memandang subsidi dari perspektif syariah, yaitu kapan subsidi boleh dan kapan subsidi wajib dilakukan oleh negara. Jika subsidi diartikan sebagai bantuan keuangan yang dibayar oleh negara maka Islam mengakui adanya subsidi dalam pengertian ini. Subsidi dapat dianggap salah satu cara (uslub) yang boleh dilakukan negara (Khilafah), karena termasuk pemberian harta milik negara kepada individu rakyat (i’tha’u ad-dawlah min amwaliha li ar-ra’iyah) yang menjadi hak Khalifah. Khalifah Umar bin al-Khathab pernah memberikan harta dari Baitul Mal (Kas Negara) kepada para petani di Irak agar mereka dapat mengolah lahan petanian mereka.31
30
Kamus Besar Indonesia, Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, Departemen Pendidikan Balai Pustaka: Jakarta 1989, cet. 9. 31 An-Nabhani, Taqiyuddin, An-Nizham Al-Iqtishadi fi al-Islam, Cetakan VI, (Beirut: Darul Ummah 2004), h.119
48
Semua subsidi hukum asalnya boleh, karena hukum asal negara memberikan hartanya kepada individu rakyat adalah boleh. Pemberian ini merupakan hak Khalifah dalam mengelola harta milik negara (milkiyah aldawlah). Apabila terjadinya ketimpangan ekonomi, pemberian subsidi menjadi wajib hukumnya, karena mengikuti kewajiban syariah untuk mewujudkan keseimbangan ekonomi (at-tawazun al-iqtishadi).32 Hal ini karena Islam telah mewajibkan beredarnya harta di antara seluruh individu dan mencegah beredarnya harta hanya pada golongan tertentu sebagaimana firman Allah SWT dalam QS. Al Hasyr ayat 7 “Apa saja harta rampasan (fai-i) yang diberikan Allah kepada RasulNya (dari harta benda) yang berasal dari penduduk kota-kota Maka adalah untuk Allah, untuk rasul, kaum kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan orangorang yang dalam perjalanan, supay a harta itu jangan beredar di antara orangorang Kaya saja di antara kamu. apa yang diberikan Rasul kepadamu, Maka terimalah. dan apa yang dilarangnya bagimu, Maka tinggalkanlah. dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah amat keras hukumannya”
32
M. Shiddiq Al-Jawi Subsidi dalam Pandangan Islam http://jurnalekonomi.org/ pandanganislam-tentang-subsidi/ diakses tanggal 4 April 2016
BAB III METODE PENELITIAN A. Ruang Lingkup Penelitian Sesuai dengan judul penelitian yaitu “Efektivitas Penyaluran Pembiayaan KPR Syariah Bersubsidi BTN Syariah bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah”, Maka ruang lingkup penelitian ini dibatasi pada Nasabah Pembiayaan KPR Bersubsidi di BTN Syariah Cabang Tangerang. B. Jenis penelitian Jenis penelitian yang digunakan oleh penulis adalah field research dan library research. field research adalah pengumpulan data dilakukan secara langsung ke objek penelitian untuk memperoleh data yang diperlukan. Library research adalah pengumpulan data dengan memberikan teori mengenai konsep-konsep yang dibutuhkan untuk menyelesaikan masalah. Penulis mengumpulkan artikel-artikel ilmiah dan buku-buku yang relevan untuk menunjang penelitian yang penulis lakukan. 1. Pendekatan Penelitian Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif. Data kuantitatif adalah data dalam bentuk angka.1 Penulis menggambarkan permasalahan yang didasari pada data yang ada berupa angka-angka, kemudian dianalisa lebih lanjut untuk kemudian diambil kesimpulan. 1
Muhammad, Metode Penelitian Ekonomi Islam Pendekatan Kuantitatif, (Yogyakarta: PT.Rajawali Pers, 2008),h.100.
49
50
2. Sumber Data Data yangdigunakan dalam penelitian ini berupa data primer dan data sekunder: a. Data Primer adalah data yang diperoleh peneliti dari sumber asli di lokasi penelitian atau objek penelitian. Data ini diperoleh secara langsung
dari responden, yaitu nasabah pembiayaan KPR Syariah
Bersubsidi melalui penyebaran koesioner dan diperoleh secara langsung melalui wawancara dengan staf bagian pembiayaan BTN Syariah Cabang Tangerang. b. Data Sekunder adalah data yang diperoleh dari pihak-pihak terkait dengan penelitian yaitu berupa Jumlah nasabah pembiayaan KPR syariah bersubsidi dan arsip-arsip lainnya serta mengumpulkan data dengan membaca literatur yang berhubungan dengan penelitian ini. C. Populasi dan Sampel 1. Populasi Populasi adalah totalitas dari semua objek atau individu yang memiliki karakteristik tertentu, jelas dan lengkap yang akan diteliti .2 Dalam Penelitian ini populasi yang digunakan untuk menyebutkan seluruh elemen/anggota dari suatu yang menjadi sasaran penelitian atau merupakan keseluruhan dari objek penelitian.3 Populasi dalam penelitian ini adalah jumlah nasabah pembiayaan KPR Syariah
2
M.Iqbal Hasan , Pokok-pokok Materi Metodelogi Penelitian dan Aplikasinya. (Jakarta:Ghalia Indonesia,2002),h.58 3 Juliansyah Noor, Metodelogi Penelitian Skripsi,Tesis,Disertasi dan karya ilmiah, (Jakarta: Kecana Prenada Media Group),h147
51
Bersubsidi di BTN Syariah Cabang Tangerang yaitu sekitar 1075 yaitu nasabah KPR Subsidi dalam kurun waktu 2011-2015. 2. Sampel Sampel adalah bagian atau sejumlah cuplikan tertentu yang diambil dari suatu populasi dan diteliti secara rinci. 4 Sampel adalah bagian dari populasi yang diambil melalui cara-cara tertentu yang juga memiliki karakteristik tertentu, jelas dan lengkap yang bisa mewakili populasi. Rumus perhitungan besaran sampel menggunakan Metode Slovin, yaitu:5 =
1+
Keterangan: = Jumlah Sampel yang dicari = Jumlah Populasi = Nilai kelonggaran ketidaktelitian karena kesalahan pengambilan sampel yang masih dapat ditolelir
=
1075 1 + 1075 × 10%
=
4
,
= 91,4
91 Orang Responden
Muhammad, Metode Penelitian Ekonomi Islam Pendekatan Kuantitatif, h.161 Husen Umar, Metode Penelitian Untuk Skripsi dan Tesis Bisnis, Edisi kedua (Jakarta: Rajawali Pers, 2011),h.78 5
52
3. Teknik Pengambilan Sampel Teknik pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan teknik Non Probability Sampling, yaitu mengambil sampel yang tidak memberi peluang atau kesempatan sama bagi setiap unsur atau anggota populasi untuk dipilih menjadi sampel. 6 Metode Non Probality Sampling yang digunakan adalah Accidental Sampling, artinya teknik penentuan sampel dengan memilih sumber responden secara kebetulan bertemu dan cocok sebagai sumber data dengan berbagai
pertimbangan
yaitu
responden
merupakan
nasabah
pembiayaan KPR Syariah Bersubsidi di BTN Syariah Cabang Tangerang. D. Metode Pengumpulan Data 1. Kuesioner Angket atau kuesioner adalah sejumlah pertanyaan tertulis yang digunakan untuk memperoleh informasi dari responden dalam arti laporan tentang pribadinya atau hal-hal yang responden ketahui.7 Pertanyaan pada kuesioner sebagaian bersifat tertutup dimana pilihan atau alternatif jawaban tersedia dan sebagin lagi bersifat terbuka untuk menggali informasi yang mungkin muncul diluar pertanyaan yang tersedia. Hal itu dilakukan dengan cara menyebarkan kuesioner kepada nasabah pembiayaan KPR Syariah Bersubsidi BTN Syariah Cabang
6 7
Sugiono, Statistik untuk penelitian bisnis ( Bandung: Alfabeta 2008), cet 13 h.61 Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian (Jakarta: PT. Rineka Cipta 2010) h. 128
53
Tangerang yaitu dengan cara menjawab setiap pertanyaan yang terdapat pada kuesioner. Dalam penyusunan kuesioner ini penulis menggunakan linkert scale, dimana responden menyatakan tingkat setuju atau tidak setuju mengenai berbagai pernyataan mengenai perilaku, objek, orang, pendapat dan persepsi seseorang atau sekelompok orang tentang fenomenal sosial dengan skala linkert, maka variabel yang akan diukur dijabarkan menjadi indikator variabel yang kemudian dijadikan sebagai titik tolak ukur untuk menyusun item-item instrumen yang dapat berupa pertanyaan atau pernyataan.8 Kuesioner didasarkan pada skala linkert melalui pemberian bobot sebagai berikut:9 Sangat tidak setuju
Bobotnya 1
Tidak setuju
Bobotnya 2
Ragu-Ragu
Bobotnya 3
Setuju
Bobotnya 4
Sangat Setuju
Bobotnya 5
2. Wawancara Wawancara (interview), yaitu percakapan dengan maksud tertentu, percakapan itu dilakukan oleh dua pihak, yaitu penulis (interviewer) yang mengajukan pertanyaan dan pihak atau staf BTN Syariah Cabang
8
Mudrajad Kuncoro, Metode Riset Untuk Bisnis dan Ekonomi (Jakarta:Erlangga, 2009),
9
Sugiono, Statistik untuk penelitian bisnis , h.133
h.178
54
Tangerang (interview) yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu.10 3. Studi kepustakaan Penulis mengumpulkan data yang terkait dengan masalah penelitian yaitu berupa buku-buku, majalah artikel dan karya ilmiah lainnya dengan mempelajari, memahami dan mencatat teori-teori yang berkaitan dengan penelitian ini. E. Metode Analisis Data 1. Uji Validitas Uji validitas adalah akurasi alat yang diukur walaupun dilakukan berkali-kali dan dimana-mana. Untuk mencapai tingkat validitas instrumen peneltian, maka alat ukur yang dipakai dalam instrumen juga harus memiliki tingkat validitas yang baik. Uji validitas bertujuan untuk melihat ketepan instrumen pengukur penelitian. Validitas terkait dengan keabsahan apakah butir-butir pertanyaan alat ukur secara tepat mengukur apa yang hendak diukkur.11 Validitas adalah suatu indeks yang menunjukan alat ukur tersebut benar-benar mengukur apa yang diukur. Validitas ini menyangkut akurasi instrumen. Untuk mengetahui apakah kuesioner yang disusun tersebut itu valid, maka perlu diuji dengan uji korelasi antar skor tiap-
10
Lexy J. Moleong, “Metode Penelitian Kualitatif”, (Bandung: Remaja Rosda karya,
2004),h.5 11
Sofren & Yonathan Natanel, Mahir Menggunakan SPSS Secara Otodidak, (Jakarta: PT. Elex Media Komputindo,2013), h.53
55
tiap butir pertanyaan dengan skor total kuesioner tersebut. 12 Dalam penelitian ini penulis menggunakan SPSS 2.1 untuk uji validitas. 2. Uji Realiabilitas Reliabilitas adalah indeks yang menunjukan indeks sejauh mana alat ukur dapat dipercaya atau diandalkan. Hal ini berarti menunjukan sejauh mana alat pengukur dikatakan konsisten, jika dilakukan pengukuran dua kali atau lebih terhadap gejala yang sama. Uji reliabilitas harus dilakukan hanya pada pertanyaan yang telah memiliki atua memenuhi uji validitas. Reliabilitas menunjukan konsistensi hasil pengukuran. Suatu alat pengukur dikatakan mantap atau konsisten apabila untuk mengukur sesuatu berulang kali, alat pengukur itu menunjukan hasil yang sama, dalam kondisi yang sama.13 Pada uji instrumen inji penulis menggunakan Realibility Analysis dengan metode Cronbach Alpha melalui perhitungan statistik menggunakan SPSS. Metode Cronbach Alpha sebenarnya sudah ditentukan batasannya. Batasan tersebut adalah sebagai berikut: a. Koefisien alpha diatas 0,8
: Baik
b. Koefisien alpha diatas 0,7
: Dapat Diterima
c. Koefisien alpha diatas 0,6 : Kurang Baik/Tidak Reliabel
12
Juliansyah Noor, Metode Penelitian Skripsi, Tesis, Disertasi dan Karya Ilmiah (Jakarta: kencana Prenada Media Group, 2012), h.132 13 Juliansyah Noor, Metode Penelitian Skripsi, Tesis, Disertasi dan Karya Ilmiah., h.130131
56
3. Artificial Neuron Network (ANN) Untuk mengukur tingkat efektivitas penulis menggunakan Analisis Artificial Neuron Network (ANN). Pendekatan ANN ini digunakan untuk mengukur maju mudurnya suatu program. Fungsi transformasi Artificial Neuron Network digunakan untuk menelaah proses pembelajaran keterkaitan antara input, proses dan output. Untuk menilai keefektifan suatu program maka diperlukan
mengetahui
outputnya. Output diperoleh dari interaksi berbagai input setelah melalui beberapa proses. Output ini ditransformasikan kedalam suatu fungsi transformasi yang mengikuti kurva pembelajaran (activation function). Hasil dari output yang ditransformasikan inilah yang merupakan hasil akhir dari keseluruhan proses.14 Dalam penelitian ini penulis menggunakan Microsoft Exel 2010 untuk mengitung ANN. Fungsi transformasi ANN sebagai berikut: 15 = [(
]
)
Diketahui : Y : Output dari proses hubungan yang saling mempengaruhi antar variabel yang telah mengalami pembobotan : epsilon output
14
Murasa Sarkaniputra, Ruqyah Syar’iyyah: Teori Dan Sistem Ekonomi, (Jakarta: AlIslah Press & STEI, 2009), h122. 15 Dr.Euis Amalia,M.Ag.,Keadilan Distributif dalam Ekonomi Islam Penguatan Peran UKM dan LKM di Indonesia, (Jakarta : PT.Raja Grafindo Persada 2009)h.180
57
W : pembobotan setiap variabel
=
Tabel 3.1 Daftar penilaian tingkat efektivitas Efektivitas
>90
80 s.d 90
70 s.d 80
<70
(%) Skor
3
2
1
0
Sumber: Keputusan Menteri BUMN No.KEP-100/MBU/2002 Skor yang diperoleh untuk masing-masing kategori menunjukan tingkat efektivitas program pembiayaan KPR Subsidi adalah sebagai berikut: 0 (nol) : Kurang Efektif
2 (dua) : Efektif
1 (satu) : Cukup Efektif
3 (tiga) : Sangat Efektif
F. Variabel Penelitian Variabel adalah atribut dari sekelompok orang atau objek yang mempunyai variabel antara satu dengan yang lainnya dalam kelompok itu. Dalam penelitian ini variabel yang digunakan untuk mengukur efektivitas yaitu: a. Kegunaan (X1) mencakup pentingnya program KPR subsidi dan penggunaannya
58
b. Ketepatan dan obyektivitas (X2) yakni evaluasi dari penyaluran pembiayaan KPR Subsidi yang meliputi ketepatan sasaran dan kesesuaian produk c. Ruang Lingkup (X3) yakni merupakan kelengkapan dan kepanduan meliputi pernyataan pengajuan. d. Efektivitas biaya (X4) meliputi biaya admnistrasi besarnya margin dan angsuran e. Akuntabilitas (X5) meliputi kesesuaian penggunaan dana dengan pengajuan dan kesesuaian produk dengan syariah. f. Ketepatan Waktu (X6) meliputi pencairan dana, waktu pelunasan pembiayaan serta denda keterlambatan. G. Pedoman Penulisan Penulis menggunakan buku Pedoman Penulisan Skripsi, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta: UIN Jakarta Press, 2012.
BAB IV ANALISIS DAN PEMBAHASAN A. Aplikasi Produk Pembiayaan KPR BTN Sejahtera Tapak iB Bank Tabungan Negara (BTN) Syariah merupakan unit usaha syariah milik Bank Tabungan Negara (BTN) konvensional salah satu bank pelaksana yang mengikuti program pemerintah dalam menyalurkan fasilitas pembiayaan perumahan murah atau KPR
Subsidi yang
dicanangkan oleh Kementrian Perumahan Rakyat (KEMENPERA). Pada BTN Syariah, produk KPR Bersubsidi ini disebut KPR BTN Sejahtera Tapak IB. Menurut Rahmansyah (Financing Service Officer BTN Syariah), KPR BTN Sejahtera Tapak iB adalah pembiayaan yang diterbitkan BTN Syariah kepada masyarakat berpenghasilan rendah dalam rangka kepemilikan rumah sejahtera yang dibeli dari pengembang dengan harga terjangkau.1 Kelompok sasaran KPR Subsidi ini adalah kelompok masyarakat berpenghasilan rendah yang berpenghasilan perbulan maksimal sebesar Rp. 4.000.000,-. Peraturan mengenai bantuan subsidi bagi masyarakat berpenghasilan rendah tersebut dituangkan di dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat No. 42/PRT/M/2015 tentang pembiayaan pemilikan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah pasal 1 ayat 3 disebutkan bahwa masyarakat berpenghasilan rendah atau
1
Wawancara pribadi dengan Rahmansyah, Financing Service Officer BTN Syariah Cabang Tangerang pada tanggal 18 Mei 2016.
59
60
yang disebut dengan MBR adalah masyarakat yang mempunyai keterbatasan daya beli sehingga perlu mendapat dukungan pemerintah untuk memperoleh rumah.2 Pemerintah tak mematok batas terendah penghasilan para pekerja formal yang masuk dalam golongan Masyarakat Berpenghasilan Rendah untuk mendapatkan KPR subsidi. Tak adanya patokan penghasilan terendah bertujuan agar semua lapisan masyarakat berpenghasilan rendah bisa berpeluang mencicil pembiayaan KPR subsidi. Namun yang menjadi patokannya adalah peraturan dalam porsi cicilan kredit atau tanggungan KPR maksimal 30% dari penghasilan seseorang per bulan. Dengan adanya pembiayaan KPR dengan cicilan rendah, maka akan semakin banyak kesempatan
masyarakat
berpenghasilan
rendah
bisa
mendapatkan
pembiayaan KPR subsidi. Menurut Rahmansyah bila ada pemohon KPR subsidi dengan gaji Rp 1 juta/bulan tapi mengajukan cicilan Rp 800.000/bulan, maka sudah pasti akan ditolak oleh bank, karena bank mematok besaran angsuran 30% dari gaji pokok pemohon.3 Dalam mengajukan produk pembiayaan ini, calon nasabah diharapkan mengetahui bagaimana prosedur dan mekanisme pembiayaan KPR Syariah subsidi serta dokumen persyaratan yang harus disiapkan oleh nasabah pembiayaan KPR Syariah subsidi.
2
Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat No. 42/PRT/M/2015 tentang pembiayaan pemilikan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah pasal 1 ayat 3 www.perpustakaan kemenpera.htm Diakses Tanggal 12 Mei 2016 3 Wawancara pribadi dengan Rahmansyah, Financing Service Officer BTN Syariah Cabang Tangerang pada tanggal 18 Mei 2016.
61
1. Prosedur dan Mekanisme Pengajuan Pembiayaan KPR BTN Sejahtera Tapak iB:4 Berikut Prosedur yang harus diikuti calon nasabah yang ingin mengajukan Pembiayaan KPR BTN Sejahtera Tapak iB: a. Mengisi formulir permohonan pembiayaan dan disertai dengan Surat Pemesanan Rumah (SPR) dari developer/pengembang b. Melampirkan dokumen kelengkapan KPR dan surat pernyataan c. Verifikasi calon nasabah (BI Checking dan verifikasi via telepon) d. Wawancara calon nasabah e. Analisa kelayakan nasabah f. Appraisal (Analisa harga pasar dari agunan) g. Persetujuan pembiayaan oleh Branch Manager h. Akad Pembiayaan i. Serah terima rumah j. Surat pernyataan verfikasi (kelengkapan dokumen direkap dan diregister) k. Kirim dokumen ke Kementerian Perumahan Rakyat (KEMENPERA) Adapun mekanisme penyaluran pembiayaan KPR Syariah bersubsidi pada BTN Syariah Cabang Tangerang sebagai berikut : a. Nasabah mengajukan permohonan awal pembiayaan KPR Bersubsidi secara kolektif dengan melampirkan surat keterangan bahwa nasabah belum mempunyai rumah dari kelurahan setempat serta surat keterangan dari kecamatan. 4
Wawancara pribadi dengan Rahmansyah, Financing Service Officer BTN Syariah Cabang Tangerang pada tanggal 18 Mei 2016.
62
b. Berikan penjelasan dan wawancara secara terperinci kepada nasabah mengenai pembiayaan yang diinginkan, setelah itu nasabah dianjurkan untuk melengkapi dokumen-dokumen yang dipersyaratkan dalam pengajuan pembiayaan KPR subsidi. c. Apabila dokumen-dokumen dan syarat-syarat yang telah diajukan tersebut telah terpenuhi, maka langsung dipelajari serta dianalisa oleh Financing Service Officher (FSO). d. Setelah dipelajari dan sesuai dengan standar oprasional produksi (SOP) maka langsung diberikan kepada kepala seksi Operation Head (OH) dengan membubuhkan tandatanganya. e. Setelah dirasa aman dan memenuhi semua syarat, maka FSO dan kepala seksi OH membuat memo dan proposal pembiayaan murabahah yang kemudian langsung diserahkan kepada Kepala Cabang Bank BTN Syariah, inti dari kegiatan yang telah disebutkan diatas untuk menilai tingkat kepercayaan dan prinsip kehati-hatian bank terhadap nasabah serta dilakukan
untuk
menjamin
kelancaran
pembayaran
nasabah
pada
pembiayaan murabahah. f. Selanjutnya proposal dan memo yang telah dibuat, kembali dianalisis dan dievaluasi lagi oleh kepala cabang apabila ada pertanyaan atau maupun hal yang ingin dibahas didalam memo maupun proposal tersebut maka kepala cabang dapat mengadakan rapat untuk membahas hal tersebut. Maksimal 1 (satu) minggu kepala cabang dapat memberikan keputusan apakah pembiayaan tersebut dapat dilanjutkan kerjasamanya ataupun tidak.
63
g. Bila tidak disetujui bisa dilakukan pengulangan kembali oleh FSO dan kepala OH atau dapat langsung menghentikan permohonan dan memberikan informasi penolakan tersebut kepada nasabah. h. Dan apabila disetujui, maka langsung diadakan akad antara nasabah dengan pihak Bank BTN Syariah yang menyatakan bahwa perjanjian tersebut sah hingga perjanjian tersebut berakhir dan ini pula harus berpedoman pada perjanjian yang telah dibuat oleh kedua belah pihak, setelah itu FSO memberikan surat SP3 kepada nasabah. i. Persilahkan nasabah untuk menuju petugas notaris untuk menandatangani SKMHT/APHT (surat tentang hak tanggung) dan akta-akta lain yang dibutuhkan. j. Setelah semua prosedur dilaksanakan maka nasabah sudah dapat menerima pembiayaan KPR Subsidi Gambar 4.1 Mekanisme Penyaluran Pembiayaan KPR Subsidi BTN Sejahtera Tapak IB 1. Formulir Pembiayaan
2. Dokumen Kelengkapan
3. Verifikasi Calon Nasabah
4. Wawancara
8. Akad Pembiayaan
7. Persetujuan Pembiayaan
6. LPA/ Appraisal
5. Analisa Kelayakan
9. Serah Terima Rumah Subsidi
10. Surat Pernyataan
11. Penyerahan Dokumen ke KEMENPERA
64
2. Dokumen Persyaratan Pengajuan KPR BTN Sejahtera Tapak iB Berikut persyaratan dokumen yang dibutuhkan untuk mengajukan pembiayaan KPR bersubsidi pada BTN Syariah:5 a. Persyaratan Umum: 1) Warga Negara Indonesia 2) Menjadi Nasabah BTN Syariah 3) Telah berusia minimal 21 tahun dan maksimal 70 tahun 4) Pada saat pembiayaan lunas usia pemohon tidak melebihi 70 tahun atau usia pensiun 5) Belum memiliki rumah 6) Memiliki penghasilan yang cukup menurut perhitungan Bank (Maksimal gaji pokok 4 juta rupiah perbulan) 7) Mempunyai pekerjaan/usaha dengan masa kerja minimal 1 (satu) tahun 8) Tidak memiliki pembiayaan bermasalah 9) Melampirkan SPT tahunan atau NPWP b. Kelengkapan Data Permohonan Pembiayaan: 1) Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) 2) Fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) 3) Fotokopi SPT tahunan PPh Orang Pribadi atau surat pernyataan penghasilan yang ditandatangani pemohon diatas materai yang diketahui pimpinan perusahaan tempat bekerja (bagi nasabah
5
Wawancara pribadi dengan Rahmansyah, Financing Service Officer BTN Syariah Cabang Tangerang pada tanggal 18 Mei 2016.
65
berpeghasilan tetap) dan ttd lurah (bagi nasabah berpenghasilan tidak tetap. 4) Surat keterangan penghasilan dari instansi tempat bekerja/slip gaji untuk MBR berpenghasilan tetap 5) Surat keterangan belum memiliki rumah dari RT/RW setempat atau instansi tempat bekerja atau Surat Keterangan Sewa/Kwitansi Sewa Rumah 6) Surat pernyataan yang ditandatangani pemohon diatas materai yang mencakup: a) Berpenghasilan tidak melebihi ketentuan kelompok sasaran KPR Sejahtera b) Belum pernah memiliki rumah c) Menggunakan sendiri Rumah Sejahtera Tapak/Susun sebagai tempat tinggal d) Tidak akan memindahtangankan Rumah Sejahtera Tapak/Susun sebelum 5 tahun e) Belum
pernah
menerima
subsidi
perumahan
melalui
kredit/pembiayaan pemilikan rumah 7) Sertifikat tanah yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional. 8) Dalam hal sertifikat sebagaimana dimaksud butir 7 belum dapat dipenuhi, maka dapat
diganti
kepemilikan tanah yang berupa:
dengan dokumen pendahuluan
66
a) Akta Jual Beli (AJB) atau Perjanjian Perikatan Jual Beli (PPJB) yang disertai Berita Acara Serah Terima (BAST) apabila perolehan tanahnya berasal dari jual beli b) Akta/Surat Keterangan Hibah apabila perolehan tanahnya berasal dari hibah c) Akta/Surat Keterangan Waris apabila perolehan tanahnya berasal dari pewaris. Pembiayaan KPR Syariah bersubsidi ini sudah sesuai dengan ketentuan syariah, karena produk pembiayaan atau pendanaan yang di keluarkan atau di pasarkan kemasyarakat sudah mendapatkan persetujuan dari DPS (Dewan Pengawas Syariah), jika sudah mendapatkan opini dari DPS, maka dapat dipastikan sudah sesuai syariah, karena KPR Syariah bersubsidi itu sendiri menggunakan akad jual-beli murabahah, pihak BTN Syariah membeli rumah yang dibutuhkan nasabah dari pengembang kemudian bank menjual kembali kepada nasabah tersebut dengan harga jual, ditambah dengan margin keuntungan yang telah disepakati olah pihak Bank dan Nasabah.6
6
Wawancara pribadi dengan Rahmansyah, Financing Service Officer BTN Syariah Cabang Tangerang pada tanggal 18 Mei 2016.
67
B. Karakteristik Responden Setelah kuesioner disebar kepada 91 Nasabah pembiayaan KPR Sejahtera Tapak IB, maka dilakukanlah identifikasi terhadap resonden yang menjadi sampel sebagai berikut: Tabel 4.1 Karakteristik responden berdasarkan jenis kelamin Jenis kelamin Laki-Laki Perempuan Total
Frekuensi 65 26 91
Persen 71,43% 28,57% 100%
Dapat dilihat pada tabel 4.1 bahwa berdasarkan jenis kelamin responden Laki-Laki yang mendominasi pembiayaan KPR subsidi yaitu sebanyak 65 orang nasabah atau sebesar 71,43% sedangkan responden Perempuan sebanyak 26 orang nasabah atau sebesar 28,57%. Tabel 4.2 Karakteristik Responden Berdasarkan Usia Usia < 25 tahun 26-35 tahun 36-45 tahun 46-55 tahun >55 tahun Total
Frekuensi 9 28 29 22 3 91
Persen 9,89 % 30,77 % 31,87 % 24,18 % 3,30% 100%
Pada tabel 4.3 responden berdasarkan usia didominasi pada usia 36-45 tahun sebanyak 29 atau sebesar 31,87% , disusul nasabah dengan usia 26-35 tahun sebesar 28 orang atau sebesar 30,77%, nasabah dengan usia 46-55 tahun sebanyak 22 atau sebesar 24,18%, nasabah dengan usia < 25 tahun sebanyak 9 atau sebesar 9,89%, dan yang terakhir nasabah dengan usia >55 sebanyak 3 atau sebesar
68
3,30%. Banyaknya nasabah dengan rentang usia 36-45 tahun telah mendominasi jumlah nasabah yang mengajukan pembiayaan KPR Subsidi pada BTN Syariah Cabang Tangerang. Tabel 4.3 Karakteristik Responden Berdasarkan Tingkat Pendidikan Tingkat pendidikan Tidak sekolah SD SMP SMA Perguruan Tinggi Total
Frekuensi 3 5 13 40 30 91
Persen 3,30 % 5,49 % 14,29 % 43,96 % 33,97 % 100%
Pada tabel 4.4 responden berdasarkan tingkat pendidikan didominasi oleh tingkat pendidikan SMA yaitu sebanyak 40 orang atau sebesar 43,96 %, kemudian pada tingkat perguruan tinggi sebanyak 30 orang atau sebesar 33,97 %, tingkat SMP sebanyak 13 orang atau sebesar 14,29 %, tingkat pendidikan SD sebanyak 5 orang atau sebesar 5,49 %, dan yang terakhir pada tingkatan tidak sekolah sebanyak 3 orang atau sebesar 3,30 %. Tabel 4.4 Karakteristik Responden Berdasarkan Pekerjaan Pekerjaan
Frekuensi
Persen
Pegawai swasta Guru Ibu Rumah Tangga Wirausaha Lainnya Total
28 25 5 33 91
30,77 % 27,47 % 5,49 % 36,26 % 100%
69
Pada tabel 4.5 responden berdasarkan pekerjaan didominasi oleh wirausaha sebanyak 33 orang atau sebesar 36,26%, kemudian disusul oleh pegawai swasta sebanyak 28 orang atau sebanyak 30,77 %, nasabah yang bekerja sebagai guru sebanyak 25 orang atau sebesar 27,47 %, dan yang terakhir ibu rumah tangga sebanyak 5 orang atau sebanyak 5,49 %. Tabel 4.5 Karakteristik Responden Berdasarkan Tingkat Pendapatan Perbulan Gaji Pokok perbulan
Frekuensi
Persen
Rp.4.000.000 Total
12 14 35 30 91
13,19 % 15,38 % 38,46 % 32,97 % 100%
Pada tabel 4.6 karakteristik responden berdasarkan pendapatan (gaji pokok) perbulan didominasi pada pendapatan Rp.2.000.000- Rp.3.000.000 sebanyak 35 orang atau sebesar 38,46 %, kemudian pendapatan Rp.3.000.000Rp.4.000.000 sebanyak 30 orang atau sebesar 32,97% , tingkat pendapatan Rp. 1.000.000-Rp.2.000.000 sebanyak 14 orang atau sebesar 15,38% dan yang terakhir dengan pendapatan kurang dari Rp. 1.000.000,- sebanyak 12 orang atau sebesar 13,19 %. Nasabah dengan pendapatan diatas Rp.4.000.000 sebesar 0%, itu menandakan bahwa pembiayaan KPR Subsidi yang dilakukan atas kerjasama KEMENPERA dengan bank BTN Syariah Cabang Tangerang tepat sasaran karena tidak ada nasabah dengan gaji pokok diatas batas pendapatan masyarakat berpenghasilan rendah yaitu Rp.4.000.000,-.
70
C. Uji Validitas dan Reliabilitas 1. Uji Validitas Untuk uji validitas ini penulis melakukan tryout kepada 91 orang resonden dengan mengajukan 21 butir pertanyaan untuk melakukan uji validitas dan reliabilitas dari semua butir pertanyaan tersebut. Untuk tingkat validitas dilakukan uji signifikansi dengan membandingkan nilai r hitung dengan nilai r tabel. Untuk degree of freedom(df) = n-k dalam hal ini n adalah jumlah sampel dan k adalah jumlah konstruk. Pada kasus ini besarnya df dapat dihitung 91-2 atau df = 89 dengan alpha 0,05 atau 5% maka didapat r tabel sebesar 0,206. Jika r hitung lebih besar dari r tabel dan nilai r positif, maka butir pertanyaan tersebut dikatakan valid. Untuk menentukan validitas tiap butir pertanyaan dilakukan dengan cara membandingkan output corrected item-total correlation dengan r tabelnya. Tabel 4.6 Hasil Uji Validitas Instrumen Pertanyaan
Corrected Item pertanyaan Total Correlation Produk KPR Sejahtera IB 0,368 membantu dalam memiliki hunian yang layak Produk KPR Sejahtera IB 0,322 membantu dalam memiliki hunian dengan harga terjangkau Produk pembiayaan KPR 0,332 Sejahtera IB memenuhi kebutuhan nasabah Nasabah KPR Sejahtera IB 0,461 merupakan masyarakat berpendapatan< Rp.4.000.000
r tabel
Keterangan
0,206
Valid
0,206
Valid
0,206
Valid
0,206
Valid
71
Program KPR Sejahtera IB 0,588 sudah tepat sasaran Nasabah Memiliki Rumah 0,110 Selain Rumah KPR Sejahtera IB Persyaratan dalam pengajuan 0,647 pembiayaan mudah Tahap atau prosedur dalam 0,669 mengajukan pembiayaan KPR Sejahtera IB mudah dan tidak lama Fasilitas seperti akses jalan, 0,581 listrik dan air sudah memadai Bangunan Produk KPR 0,576 Sejahtera IB layak huni Biaya angsuran ringan dan 0,716 tidak memberatkan nasabah Biaya administrasi yang 0,696 dikenakan kepada nasabah ringan dan tidak memberatkan Margin yang ditentukan tidak 0,764 memberatkan nasabah Jangka waktu pembayaran 0,232 angsuran tergolong lama KPR yang didapatkan 0,762 digunakan sesuai dengan pengajuan pembiayaan (untuk dihuni sendiri tidak disewakan atau menyewa) Produk pembiayaan KPR 0,456 Sejahtera IB menggunakan akad Murabahah Produk pembiayaan KPR 0,647 Sejahtera IB sudah berdasarkan ketentuan Syariah Pencairan pembiayaan yang 0,594 dilakukan tergolong cepat Jangka waktu pelunasan yang 0,641 dilakukan tergolong cepat Nasabah selalu tepat waktu 0,678 membayar cicilan Keterlambatan membayar 0,686 cicilan dikenakan denda Sumber data: output SPSS yang diolah, 2016
0,206
Valid
0,206
Tidak Valid
0,206
Valid
0,206
Valid
0,206
Valid
0,206
Valid
0,206
Valid
0,206
Valid
0,206
Valid
0,206
Valid
0,206
Valid
0,206
Valid
0,206
Valid
0,206
Valid
0,206
Valid
0,206
Valid
0,206
Valid
72
Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa masing-masing item pertanyaan didominasi memiliki r hitung > dari r tabel ( 0,206) dan bernilai positif. Hanya satu pertanyaan yang tidak valid yaitu terkait nasabah memiliki rumah selain KPR Subsidi dengan nilai r hitungnya sebesar 0,110 itu berarti < dari r tabel (0,206) maka dinyatakan tidak valid dan 20 pertanyaan lainnya dinyatakan valid karena memiliki r hitung > dari r tabel ( 0,206). 2. Uji Reliabilitas Pengujian reliabel dapat dilakukan dengan menggunakan metode alpha cronbach, dimana batasan reliabilitas sudah ditentukan yaitu: a. Koefisien alpha mendekati 1 = Sangat baik b. Koefisien alpha diatas 0,7
= Baik/ Reliabel
c. Koefisien alpha dibawah 0,6 = Tidak Baik/ Tidak Reliabel Tabel 4.7 Reliability Statistics Cronbach's Alpha N of Items
,743
21
Sumber data: output SPSS yang diolah, 2016 Dari hasil uji reliabilitas diatas didapatkan nilai alpha cronbach sebesar 0,743 atau > 0,6. Maka dengan demikian dapat dikatakan instrumen penelitian reliabel.
73
1. Frekuensi Efektivitas Penyaluran Pembiayaan KPR Subsidi Pada Aspek Kegunaan Tabel 4.8 Kegunaan pembiayaan KPR Subsidi: KPR Subsidi membantu masyarakat berpenghasilan rendah dalam memiliki hunian yang layak K1
Valid
Ragu-ragu Setuju Sangat Setuju Total
Frequency 6 75 10 91
Percent 6,6 82,4 11,0 100,0
Valid Percent 6,6 82,4 11,0 100,0
Cumulative Percent 6,6 89,0 100,0
Dari tabel 4.8 dapat dilihat program KPR Subsidi membantu masyarakat berpenghasilan rendah dalam memiliki hunian yang layak didominasi oleh responden yang memilih setuju sebanyak 75 responden atau sebesar 82,4%, kemudian responden yang memilih sangat setuju sebanyak 10 responden atau sebesar 11%, dan yang memilih ragu-ragu sebanyak 6 responden atau sebesar 6,6%. Banyaknya responden yang memilih setuju menandakan bahwa program KPR Subsidi sangat berguna sehingga dapat membantu masyarakat mendapatkan hunian yang layak khususnya masyarakat berpenghasilan rendah. Tabel 4.9 Kegunaan pembiayaan KPR Subsidi: Program KPR Subsidi membantu dalam memiliki hunian dengan harga terjangkau K2
Valid
Frequency
Percent
Valid Percent
Cumulative Percent
Ragu-ragu
3
3,3
3,3
3,3
Setuju
72
79,1
79,1
82,4
Sangat Setuju
16
17,6
17,6
100,0
Total
91
100,0
100,0
74
Dari tabel 4.9 dapat diihat program KPR Subsidi membantu dalam memiliki hunian dengan harga terjangkau didominasi oleh responden yang memilih setuju yaitu sebanyak 72 responden atau sebesar 79,1%, kemudian responden yang memilih sangat setuju sebanyak 16 responden atau sebesar 17,6% dan responden yang memilih ragu-ragu sebanyak 3 responden atau sebesar 3,3%. Banyaknya responden yang memilih setuju menandakan bahwa program KPR Subsidi sangat berguna sehingga dapat membantu masyarakat berpenghasilan rendah mendapatkan hunian dengan harga terjangkau. Tabel 4.10 Kegunaan pembiayaan KPR Subsidi: Produk KPR Subsidi memenuhi kebutuhan nasabah K3
Valid
Frequency
Percent
Valid Percent
Cumulative Percent
Ragu-ragu
2
2,2
2,2
2,2
Setuju
10
11,0
11,0
13,2
Sangat Setuju
79
86,8
86,8
100,0
Total
91
100,0
100,0
Dari tabel 4.10 dapat diihat Produk KPR Subsidi memenuhi kebutuhan nasabah didominasi oleh responden yang memilih sangat setuju yaitu sebanyak 79 responden atau sebesar 86,8%, kemudian responden yang memilih setuju sebanyak 10 responden atau sebesar 11,8% dan responden yang memilih raguragu sebanyak 2 responden atau sebesar 2,2%. Banyaknya responden yang memilih sangat setuju menandakan bahwa program KPR Subsidi sangat berguna
75
sehingga dapat membantu masyarakat memenuhi salah satu kebutuhan pokoknya yaitu memiliki hunian yang layak dengan harga terjangkau. 2. Frekuensi Efektivitas Penyaluran Pembiayaan KPR Subsidi Pada Aspek Ketepatan Sasaran Tabel 4.11 Ketepatan sasaran pembiayaan KPR Subsidi: Nasabah KPR Subsidi merupakan masyarakat berpenghasilan < Rp.4.000.000 perbulan KS4
Valid
Ragu-ragu Setuju Sangat Setuju Total
Frequency 4 70 17 91
Percent 4,4 76,9 18,7 100,0
Valid Percent 4,4 76,9 18,7 100,0
Cumulative Percent 4,4 81,3 100,0
Dari tabel 4.11 dapat diihat Nasabah KPR Subsidi merupakan masyarakat berpenghasilan < Rp.4.000.000 perbulan didominasi oleh responden yang memilih setuju yaitu sebanyak 70 responden atau sebesar 76,9%, kemudian responden yang memilih sangat setuju sebanyak 17 responden atau sebesar 18,7% dan responden yang memilih ragu-ragu sebanyak 4 orang atau sebesar 4,4%. Banyaknya responden yang memilih setuju menandakan bahwa program KPR Subsidi tepat sasaran karena nasabah yang memiliki KPR Subsidi merupakan masyarakat berpenghasilan rendah dengan gaji pokok < Rp. 4.000.000,- perbulan.
76
Tabel 4.12 Ketepatan sasaran pembiayaan KPR Subsidi: Nasabah KPR Subsidi yang diperuntukan masyarakat berpenghasilan rendah sudah tepat sasaran KS5
Valid
Frequency
Percent
Valid Percent
Cumulative Percent
Ragu-ragu
9
9,9
9,9
9,9
Setuju
62
68,1
68,1
78,0
Sangat Setuju
20
22,0
22,0
100,0
Total
91
100,0
100,0
Dari tabel 4.12 dapat diihat Nasabah KPR Subsidi yang diperuntukan masyarakat berpenghasilan rendah sudah tepat sasaran didominasi oleh responden yang memilih setuju yaitu sebanyak 62 responden atau sebesar 68%, kemudian responden yang memilih sangat setuju sebanyak 20 responden atau sebesar 22% dan responden yang memilih ragu-ragu sebanyak 9 responden atau sebesar 10,9%. Banyaknya responden yang memilih setuju menandakan bahwa program KPR Subsidi tepat sasaran karena nasabah yang memiliki KPR Subsidi merupakan masyarakat berpenghasilan rendah. Tabel 4.13 Ketepatan sasaran pembiayaan KPR Subsidi: Nasabah Tidak Memiliki Rumah Selain Rumah KPR Sejahtera IB KS.6 Frequency Ragu-Ragu Valid
Percent
Valid Percent Cumulative Percent
7
7,7
7,7
51,6
Setuju
65
71,5
71,5
79,1
Sangat Setuju
19
20,9
20,9
100,0
Total
91
100,0
100,0
Dari tabel 4.13 dapat diihat pernyataan Nasabah Tidak Memiliki Rumah Selain Rumah KPR Sejahtera IB didominasi oleh responden yang memilih setuju
77
yaitu sebanyak 65 responden atau sebesar 71,5%, kemudian responden yang memilih sangat setuju sebanyak 19 responden atau sebesar 20,9% dan responden yang memilih ragu-ragu sebanyak 7 responden atau sebesar 7,7%. Banyaknya responden yang memilih setuju menandakan bahwa program KPR Subsidi tepat sasaran karena nasabah yang memiliki KPR Subsidi tidak memiliki rumah selain KPR sejahtera tapak IB. 3. Frekuensi Efektivitas Penyaluran Pembiayaan KPR Subsidi Pada Aspek Ruang Lingkup Tabel 4.14 Ruang Lingkup Pembiayaan KPR Subsidi: persyaratan dalam pengajuan pembiayaan KPR Subsidi mudah RL7
Valid
Ragu-ragu Setuju Sangat Setuju Total
Frequency 48 40 3 91
Percent 52,7 44,0 3,3 100,0
Valid Percent 52,7 44,0 3,3 100,0
Cumulative Percent 52,7 96,7 100,0
Dari tabel 4.14 dapat dilihat responden yang menyatakan persyaratan dalam pengajuan pembiayaan KPR Subsidi mudah didominasi oleh responden yang memilih ragu-ragu sebanyak 48 responden atau sebesar 52,7%, kemudian responden yang memilih setuju sebanyak 40 atau sebesar 44% responden yang memilih sangat setuju sebanyak 3 responden atau sebesar 3,3%. Banyaknya responden yang memilih ragu-ragu menandakan bahwa persyaratan dalam pengajuan pembiayaan KPR Subsidi tidak mudah.
78
Tabel 4.15 Ruang Lingkup Pembiayaan KPR Subsidi: prosedur mengajukan pembiayaan KPR Subsidi mudah dan tidak lama RL8
Valid
Frequency
Percent
Valid Percent
Cumulative Percent
Sangat Tidak Setuju
5
5,5
5,5
5,5
Tidak Setuju
5
5,5
5,5
11,0
Ragu-ragu
27
29,7
29,7
39,7
Setuju
54
59,3
59,3
100,0
Total
91
100,0
100,0
Dari tabel 4.15 dapat dilihat responden yang menyatakan prosedur mengajukan pembiayaan KPR Subsidi mudah dan tidak lama didominasi oleh responden yang memilih
setuju sebanyak 54 responden atau sebesar 59,3%
kemudian, responden yang memilih ragu-ragu sebanyak 27 responden atau sebesar 29,7%, responden yang memilih tidak setuju sebanyak 5 responden atau sebesar 5,5% dan responden yang memilih sangat tidak setuju sebanyak 5 responden atau sebesar 5,5%. Banyaknya responden yang memilih setuju menandakan bahwa prosedur dalam pengajuan pembiayaan KPR Subsidi mudah dan tidak memakan waktu yang cukup lama. Tabel 4.16 Ruang Lingkup Pembiayaan KPR Subsidi: Fasilitas memadai seperti air, listrik, dan jalan RL9
Valid
Frequency
Percent
Valid Percent
Cumulative Percent
Ragu-ragu
9
9,9
9,9
9,9
Setuju
33
36,3
36,3
46,2
Sangat Setuju
49
53,8
53,8
100,0
Total
91
100,0
100,0
79
Dari tabel 4.16 dapat dilihat responden yang menyatakan Fasilitas memadai seperti air, listrik, dan jalan didominasi oleh responden yang memilih sangat setuju sebanyak 49 responden atau sebesar 53,8%, kemudian responden yang memilih setuju sebanyak 33 responden atau sebesar 36,3%, dan responden yang memilih ragu-ragu sebanyak 9 responden atau sebesar 9,9%. Banyaknya responden yang memilih sangat setuju menandakan bahwa Fasilitas hunian KPR Subsidi sudah memadai seperti air, listrik, dan jalan. Tabel 4.17 Ruang Lingkup Pembiayaan KPR Subsidi: Bangunan KPR Subsidi Layak Huni RL10
Valid
Frequency
Percent
Valid Percent
Cumulative Percent
Ragu-ragu
3
3,3
3,3
3,3
Setuju
31
34,1
34,1
37,4
Sangat Setuju
57
62,6
62,6
100,0
Total
91
100,0
100,0
Dari tabel 4.17 dapat dilihat responden yang menyatakan : Bangunan KPR Subsidi Layak Huni didominasi oleh responden yang memilih sangat setuju sebanyak 57 responden atau sebesar 62,6%, kemudian responden yang memilih setuju sebanyak 31 responden atau sebesar 34,1%, dan responden yang memilih ragu-ragu sebanyak 3 responden atau sebesar 3,3%. Banyaknya responden yang memilih sangat setuju menandakan bahwa Bangunan rumah KPR Subsidi sudah memenuhi kriteria rumah layak huni.
80
4. Frekuensi Efektivitas Penyaluran Pembiayaan KPR Subsidi Pada Aspek Efektivitas Biaya Tabel 4.18 Efektivitas Biaya Pembiayaan KPR Subsidi: Biaya Angsuran Ringan EB11
Valid
Frequency
Percent
Valid Percent
Cumulative Percent
Tidak Setuju
4
4,4
4,4
4,4
Ragu-ragu Setuju Sangat Setuju Total
26 52 9 91
28,6 57,1 9,9 100,0
28,6 57,1 9,9 100,0
33,0 90,1 100,0
Dari tabel 4.18 dapat dilihat responden yang menyatakan biaya angsuran KPR Subsidi ringan tidak memberatkan nasabah didominasi oleh responden yang memilih setuju sebanyak 52 responden atau sebesar 57,1%, kemudian responden yang memilih ragu-ragu sebanyak 26 responden atau sebesar 28,6%, responden yang memilih sangat setuju sebanyak 9 responden atau sebesar 9,9%. dan responden yang memilih tidak setuju sebanyak 4 responden atau sebesar 4,4%. Banyaknya responden yang memilih setuju menandakan bahwa biaya angsuran KPR Subsidi ringan tidak memberatkan nasabah. Tabel 4.19 Efektivitas Biaya Pembiayaan KPR Subsidi: Biaya Administrasi Ringan EB12
Valid
Ragu-Ragu Setuju Sangat Setuju Total
Frequency 12 53 26 91
Percent 13,2 58,2 28,6 100,0
Valid Percent 13,2 58,2 28,6 100,0
Cumulative Percent 13,2 71,4 100,0
81
Dari tabel 4.19 dapat dilihat responden yang menyatakan biaya administrasi KPR Subsidi ringan tidak memberatkan nasabah didominasi oleh responden yang memilih responden yang memilih setuju sebanyak 53 responden atau sebesar 58,2% kemudian, responden yang memilih sangat setuju sebanyak 26 responden atau sebesar 28,6% dan resonden yang memilih ragu-ragu sebanyak 12 responden atau sebesar 13,2%. Banyaknya responden yang memilih setuju menandakan bahwa biaya administrasi yang dibebankan kepada nasabah dinilai tidak memberatkan nasabah. Tabel 4.20 Efektivitas Biaya Pembiayaan KPR Subsidi: Margin Ringan Tidak Memberatkan Nasabah EB13
Valid
Ragu-Ragu Setuju Sangat Setuju Total
Frequency 37 45 9 91
Percent 40,7 49,5 9,9 100,0
Valid Percent 40,7 49,5 9,9 100,0
Cumulative Percent 40,7 90,1 100,0
Dari tabel 4.20 dapat dilihat responden yang menyatakan Margin Ringan Tidak Memberatkan Nasabah didominasi oleh responden yang memilih setuju sebanyak 45 responden atau sebesar 49,5%, kemudian responden yang memilih sangat setuju sebanyak 9 responden atau sebesar 9,9%, dan responden yang memilih ragu- ragu sebanyak 37 responden atau sebesar 40,7%. Banyaknya responden yang memilih Setuju menandakan bahwa margin yang dibebankan kepada nasabah ringan dinilai tidak memberatkan nasabah.
82
Tabel 4.21 Efektivitas Biaya Pembiayaan KPR Subsidi: Jangka waktu angsuran tergolong lama EB14
Valid
Frequency
Percent
Valid Percent
Cumulative Percent
Ragu-Ragu
13
14,3
14,3
14,3
Setuju
55
60,4
60,4
74,7
Sangat Setuju
23
25,3
25,3
100,0
Total
91
100,0
100,0
Dari tabel 4.21 dapat dilihat responden yang menyatakan Jangka waktu angsuran tergolong lama didominasi oleh responden yang memilih setuju sebanyak 55 responden atau sebesar 60,4%, kemudian responden yang memilih sangat setuju sebanyak 23 responden atau sebesar 25,3%, dan responden yang memilih ragu-ragu sebanyak 13 responden atau sebesar 14,3%. Banyaknya responden yang memilih setuju menandakan bahwa Jangka waktu angsuran yang ditetapkan bank penyalur dalam hal ini BTN Syariah cabang Tangerang tergolong lama sesuai yang ditetapkan kemenpera yaitu 15-20 tahun. 5. Frekuensi Efektivitas Penyaluran Pembiayaan KPR Subsidi Pada Aspek Akuntabilitas Tabel 4.22 Akuntabilitas Pembiayaan KPR Subsidi: KPR Subsidi yang ditempati dihuni sendiri tidak menyewa atau disewakan AK15
Valid
Ragu-Ragu Setuju Sangat Setuju Total
Frequency
Percent
Valid Percent
Cumulative Percent
9
9,9
9,9
9,9
40 42 91
44,0 46,2 100,0
44,0 46,2 100,0
53,8 100,0
Dari tabel 4.22 dapat dilihat responden yang menyatakan KPR Subsidi yang
83
ditempati dihuni sendiri tidak menyewa atau disewakan didominasi oleh responden yang memilih sangat setuju sebanyak 42 responden atau sebesar 46,2%, kemudian responden yang memilih setuju sebanyak 40 responden atau sebesar 44%, dan responden yang memilih ragu-ragu sebanyak 9 responden atau sebesar 10%. Banyaknya responden yang memilih sangat setuju menandakan bahwa KPR Subsidi yang ditempati dihuni sendiri tidak menyewa ataupun disewakan sebagaimana yang sudah diatur pemerintah. Tabel 4.23 Akuntabilitas Pembiayaan KPR Subsidi: Produk KPR Subsidi Menggunakan Akad Murabahah AK16 Frequency
Percent
Valid Percent
Cumulative Percent
Setuju
58
63,7
63,7
63,7
Sangat Setuju
33
36,3
36,3
100,0
Total
91
100,0
100,0
Valid
Dari tabel 4.23 dapat dilihat responden yang menyatakan Produk KPR Subsidi menggunakan akad Murabahah didominasi oleh responden yang memilih setuju sebanyak 58 responden atau sebesar 63,7%, dan responden yang memilih sangat setuju sebanyak 33 responden atau sebesar 36,3%. Banyaknya responden yang memilih setuju dan sangat setuju menunjukan bahwa nasabah KPR Subsidi mengetahui akad yang dipakai dalam pembiayaan yaitu menggunakan akad Murabahah.
84
Tabel 4.24 Akuntabilitas Pembiayaan KPR Subsidi: Produk KPR Subsidi Sesuai Ketentuan Syariah AK17
Valid
Frequency
Percent
Valid Percent
Cumulative Percent
Ragu-Ragu
18
19,8
19,8
19,8
Setuju
46
50,5
50,5
70,3
Sangat Setuju
27
29,7
29,7
100,0
Total
91
100,0
100,0
Dari tabel 4.24 dapat dilihat responden yang menyatakan Produk KPR Subsidi Sesuai Ketentuan Syariah didominasi oleh responden yang memilih setuju sebanyak 46 responden atau sebesar 50,5%, responden yang memilih sangat setuju sebanyak 27 responden atau sebesar 29,7%. Dan responden yang memilih ragu-ragu sebanyak 18 atau sebesar 19,8%. Banyaknya responden yang memilih setuju dan sangat setuju menunjukan bahwa nasabah menilai KPR Subsidi sudah sesuai dengan ketentuan syariah. 6. Frekuensi Efektivitas Penyaluran Pembiayaan KPR Subsidi Pada Aspek Ketepatan Waktu Tabel 4.25 Ketepatan Waktu Pembiayaan KPR Subsidi: Pencairan pembiayaan KPR subsidi cepat KW18
Valid
Frequency
Percent
Valid Percent
Cumulative Percent
Sangat Tidak Setuju
3
3,3
3,3
3,3
Ragu-ragu
46
50,5
50,5
53,8
Setuju
42
46,2
46,2
100,0
Total
91
100,0
100,0
85
Dari tabel 4.25 dapat dilihat responden yang menyatakan Pencairan pembiayaan KPR subsidi tergolong cepat didominasi oleh responden yang memilih ragu-ragu sebanyak 46 responden atau sebesar 50,5%, kemudian responden yang memilih setuju sebanyak 27 responden atau sebesar 29,7%, responden yang memilih tidak setuju sebanyak 15 responden atau sebesar 16,5%. dan responden yang memilih sangat tidak setuju sebanyak 3 responden atau sebesar 3,3%. Banyaknya responden yang memilih ragu-ragu menandakan bahwa Pencairan pembiayaan KPR subsidi tergolong lama. Tabel 4.26 Ketepatan Waktu Pembiayaan KPR Subsidi: Jangka waktu pelunasan cepat (KW.19) Frequency Percent
Valid
Valid Percent
Cumulative Percent
Sangat Tidak setuju
3
3,3
3,3
3,3
Tidak setuju Ragu-ragu Setuju Total
18 49 21 91
19,8 53,8 23,1 100,0
19,8 53,8 23,1 100,0
23,1 76,9 100,0
Dari tabel 4.26 dapat dilihat responden yang menyatakan Jangka waktu pelunasan cepat didominasi oleh responden yang memilih ragu-ragu sebanyak 49 responden atau sebesar 53,8%, kemudian responden yang memilih setuju sebanyak 21 responden atau sebesar 23,1%, responden yang memilih tidak setuju sebanyak 18 responden atau sebesar 19,8%. dan responden yang memilih sangat tidak setuju sebanyak 3 responden atau sebesar 3,3%. Banyaknya responden yang memilih ragu-ragu menandakan bahwa Jangka waktu pelunasan tidak tergolong cepat.
86
Tabel 4.27 Ketepatan Waktu Pembiayaan KPR Subsidi: Nasabah tepat waktu dalam membayar cicilan (KW.20) Frequency Percent
Valid
Valid Percent
Cumulative Percent
Tidak setuju
3
3,3
3,3
3,3
Ragu-ragu Setuju Sangat setuju Total
39 28 21 91
42,9 30,8 23,1 100,0
42,9 30,8 23,1 100,0
46,2 76,9 100,0
Dari tabel 4.27 dapat dilihat responden yang menyatakan Nasabah tepat waktu dalam membayar cicilan didominasi oleh responden yang memilih raguragu sebanyak 39 responden atau sebesar 42,9%, kemudian responden yang memilih setuju sebanyak 28 responden atau sebesar 31%, responden yang memilih sangat setuju sebanyak 21 responden atau sebesar 23,1%. dan responden yang memilih sangat tidak setuju sebanyak 3 responden atau sebesar 3,3%. Banyaknya responden yang memilih ragu-ragu menandakan bahwa nasabah tidak tepat waktu dalam membayar angsuran pembiayaan KPR Subsidi. Tabel 4.28 Ketepatan Waktu Pembiayaan KPR Subsidi: Keterlambatan membayar angsuran dikenakan Denda (KW.21) Percent
Frequency
Valid
Sangat tidak setuju Ragu-ragu Setuju Sangat setuju Total
Valid Percent
Cumulative Percent
3
3,3
3,3
3,3
22 45 21 91
24,2 49,5 23,1 100,0
24,2 49,5 23,1 100,0
27,5 76,9 100,0
Dari tabel 4.28 dapat dilihat responden yang menyatakan : keterlambatan membayaran angsuran dikenakan denda didominasi oleh responden yang memilih
87
setuju sebanyak 45 responden atau sebesar 49,5%, kemudian responden yang memilih ragu-ragu sebanyak 22 responden atau sebesar 24,2%, responden yang memilih sangat setuju sebanyak 21 responden atau sebesar 23,1%. dan responden yang memilih sangat tidak setuju sebanyak 3 responden atau sebesar 3,3%. Banyaknya responden yang memilih setuju menandakan bahwa apabila terjadi keterlambatan membayar angsuran dalam pembiayaan maka harus dikenakan denda. Dari hasil pengumpulan data tersebut diketahui bahwa rata-rata perolehan skor pada hasil sebaran angket diatas 50% responden memilih setuju pada setiap indikator yang merupakan kriteria efektivitas. Dimana perolehan skor tertinggi terdapat pada indikator Kegunaan yang memperoleh nilai rata-rata sebesar 82,77% kemudian disusul pada indikator ketepatan sasaran yang memperoleh nilai rata-rata sebesar 72,13%, kemudian pada indikator ruang lingkup memperoleh nilai rata-rata sebesar 57,10%, kemudian pada indikator efektivitas biaya memperoleh nilai rata-rata sebesar 56,30%, selanjutnya pada indikator akuntabilitas memperoleh nilai rata-rata sebesar 53,47% dan yang terendah pada indikator ketepatan waktu memperoleh nilai rata-rata sebesar 49,18%. Berdasarkan data tersebut dapat diinterprestasikan bahwa tingkat efektivitas penyaluran pembiayaan KPR Subsidi yang dihasilkan dari keenam indikator berada dalam kategori efektif. Pada dasarnya perolehan skor rata-rata terendah pada indikator ketepatan waktu masih berada dalam kategori cukup efektif. Hanya saja pada data yang diperoleh indikator tersebut menunjukan angka lebih rendah dibandingkan indikator lainnya. Hal ini disebabkan karena adanya
88
pernyataan responden diatas 50% memilih ragu-ragu yaitu pada poin “pencairan pembiayaan tergolong cepat”. Pada poin tersebut didominasi oleh responden yang memilih ragu-ragu sebanyak 46 responden atau sebesar 50,5%. Sebagian besar responden memilih ragu-ragu dikarenakan nasabah merasa waktu pencairan dana subsidi tidak menentu. Hal ini diperkuat dengan adanya pendapat salah satu nasabah pembiayaan KPR Subsidi. Menurut Arifin pihak bank tidak mengkonfirmasi waktu pencairan kapan kemenpera akan mencairkan dana subsidinya, pihak BTN hanya memberitahu bahwa pencairan akan segera diproses dan nasabah hanya menunggu konfirmasi selanjutnya. Berdasarkan pengalaman pak arifin menerima pencairan dana subsidi kurang lebih 2 minggu.7 Hal ini tidak sesuai sebagaimana peraturan kementerian perumahan rakyat Nomor 48/PRT/M/2015 Pasal 20 ayat 7 dijelaskan bahwa “Pencairan biaya selisih angsuran sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan selambat-lambatnya 2 (dua) hari kerja setelah dokumen permintaan pencairan”. Dengan demikian terjadi ketidaksesuaian antara peraturan yang diterbitkan kemenpera dengan yang dirasakan nasabah KPR subsidi. Menurut Rahmansyah (Financing Service Officer BTN Syariah Cabang Tangerang) Pencairan tidak bisa dipastikan waktunya, karena proses pencairan dana subsidi membutuhkan beberapa tahapan yang dilakukan kementerian keuangan dan kemenpera dalam menyalurkan dana subsidinya serta mengecek kembali kesesuaian dokumen nasabah yang mengajukan, sampai pada akhirnya diberikan ke BTN pusat. Biasanya, proses pencairan paling cepat 10 hari kerja 7
Wawancara Pribadi dengan Arifin, Nasabah KPR Subsidi Perumahan Villa Melia BTN Syariah Cabang Tangerang Pada tanggal 25 Oktober 2016
89
setelah dokumen permintaan diberikan BTN kepada kemenpera. Kami pihak BTN hanya sebagai pihak perantara antara nasabah yang mengajukan KPR subsidi dengan pemerintah.8 Dengan demikian terkait waktu pencairan dana subsidi, pihak BTN tidak bisa memastikan waktunya karena BTN hanya menunggu konfirmasi dari kemenpera. Tanpa instruksi dari kemenpera BTN tidak memiliki wewenang untuk mencairkan dana kepada nasabah. D. Tingkat
Efektivitas
Penyaluran
Pembiayaan
KPR
Subsidi
Bagi
Masyarakat Berpenghasilan Rendah Dengan menggunakan indikator efektivitas berupa kegunaan, ketepatan sasaran, ruang lingkup, efektivitas biaya, akuntabilitas, ketepatan waktu dari penyaluran pembiayaan KPR subsidi, dapat dijelaskan secara keseluruhan tingkat efektivitas dengan melakukan pengukuran pada aspek-aspek tersebut dengan menggunakan pendekatan Artificial Neuron Network (ANN). Tabel 4.30 ANN Efektivitas penyaluran pembiyaan KPR Syariah Subsidi BTN Syariah Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah No
Kegunaan Ketepatan Sasaran X1 X2
1 2 3 4 5 6 7 8
4,00 4,25 3,00 4,00 2,25 3,33 4,00 2,25 8
4,00 4,00 4,67 4,00 2,25 4,67 3,25 3,00
Ruang Lingkup X3
Efektivitas Biaya X4
Akuntabilitas X5
Ketepatan Waktu X6
2,25 3,00 2,75 2,75 3,75 3,75 4,25 3,25
3,50 3,50 3,25 2,25 3,25 3,00 3,25 4,25
3,25 3,50 3,56 3,00 3,08 2,00 3,58 3,50
2,00 3,50 3,25 3,00 3,00 3,25 3,00 2,50
Wawancara pribadi dengan Rahmansyah, Financing Service Officer BTN Syariah Cabang Tangerang pada tanggal 20 Oktober 2016.
90
No 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46
Kegunaan Ketepatan Sasaran X1 X2 2,00 2,00 3,00 2,25 2,25 3,00 4,33 3,00 2,25 2,00 3,67 2,00 3,50 4,00 4,67 2,00 3,35 4,00 2,25 2,25 4,33 3,33 2,33 4,00 3,25 3,35 2,33 4,33 3,00 2,00 4,67 2,25 2,35 2,15 2,25 4,67 4,33 4,00 2,25 4,67 3,00 2,25 2,25 2,35 3,25 4,00 2,25 4,00 4,00 4,25 4,33 3,00 2,25 4,00 4,25 4,00 4,00 4,00 3,00 3,00 2,25 2,25 3,33 4,00 2,15 2,25 4,00 4,00 3,00 4,33 4,00 4,33 4,00 3,33 2,25 4,00
Ruang Lingkup X3 4,00 3,75 3,50 4,25 3,00 4,00 2,25 4,25 3,50 2,75 2,25 4,25 2,25 2,25 3,50 3,75 3,00 4,50 4,25 3,75 3,50 2,75 2,25 3,00 2,75 2,75 3,75 3,75 4,25 4,00 4,00 3,75 3,50 4,25 4,50 4,00 3,00 4,25
Efektivitas Biaya X4 2,75 3,50 4,00 4,00 3,00 4,00 3,75 2,25 2,25 2,75 3,25 4,25 4,00 4,25 2,75 4,00 3,50 4,00 3,25 3,75 3,75 3,25 3,25 3,50 3,25 3,50 4,00 4,00 3,25 3,25 2,75 3,25 4,00 4,00 4,00 4,00 3,75 4,25
Akuntabilitas X5 3,00 2,25 3,50 3,75 2,25 3,33 2,25 2,00 3,25 2,58 2,94 4,17 3,20 2,00 2,75 3,33 2,25 2,50 3,00 4,00 3,17 2,78 3,17 3,50 3,42 3,08 3,92 3,92 3,83 3,42 3,00 3,67 3,25 4,08 4,28 4,11 3,36 4,17
Ketepatan Waktu X6 2,00 2,25 3,50 3,50 4,50 2,00 3,00 3,50 3,25 2,50 3,00 4,50 4,50 4,50 3,25 3,50 3,25 3,50 4,00 4,25 3,50 3,25 2,00 3,50 3,25 3,00 3,00 3,25 3,00 4,50 2,00 2,25 3,50 3,50 4,50 4,00 3,00 3,50
91
No 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84
Kegunaan Ketepatan Sasaran X1 X2 4,33 4,00 3,33 3,33 4,00 3,33 4,00 4,00 3,00 5,00 4,33 3,25 3,67 3,67 4,33 4,00 4,33 3,33 2,50 3,33 3,67 3,00 3,67 4,33 3,25 4,00 4,00 3,67 3,25 2,25 3,33 2,33 3,25 3,35 2,00 3,67 2,25 2,25 2,25 4,33 2,00 2,35 4,00 3,67 3,00 2,50 4,00 3,67 3,00 4,33 2,33 4,33 3,00 4,00 4,00 2,00 2,25 4,67 4,67 4,33 4,33 3,33 3,33 2,00 4,00 3,00 4,00 3,67 5,00 4,67 4,33 2,25 3,33 2,75 2,25 2,25
Ruang Lingkup X3 3,50 2,75 3,00 4,25 4,25 4,00 3,50 3,75 3,00 4,50 4,25 3,75 4,50 2,75 2,25 3,00 2,75 2,75 3,75 2,75 4,25 3,33 3,35 3,75 3,50 4,25 2,25 2,00 3,00 2,00 3,50 2,75 3,00 4,00 2,25 3,75 2,25 2,75
Efektivitas Biaya X4 4,25 3,00 3,25 4,75 4,00 4,75 2,75 4,00 3,25 2,25 3,50 3,33 3,00 3,00 3,25 3,25 3,25 3,25 2,25 4,25 3,50 4,25 2,50 3,25 2,45 2,25 3,75 2,50 3,75 3,35 4,25 2,00 3,25 3,00 2,00 2,15 2,35 3,75
Akuntabilitas X5 3,92 3,03 3,19 4,33 2,25 4,00 3,00 3,92 3,19 3,36 3,58 3,80 3,83 3,14 2,58 2,86 3,12 3,22 2,75 3,78 2,15 3,75 2,20 2,56 3,00 3,61 3,33 2,17 3,81 3,00 3,50 2,50 3,08 4,00 2,97 2,72 2,45 2,25
Ketepatan Waktu X6 3,25 2,50 2,25 4,50 2,50 2,22 3,25 3,50 3,25 3,50 4,00 4,25 3,50 3,25 2,00 3,50 3,25 3,00 3,00 3,25 3,00 4,50 2,00 2,25 3,50 3,50 4,50 4,00 3,00 2,50 3,25 2,50 3,00 2,25 2,25 3,00 3,25 3,00
92
No 85 86 87 88 89 90 91
Kegunaan Ketepatan Sasaran X1 X2 3,25 3,33 4,00 2,75 3,33 4,00 2,25 4,33 3,00 2,00 2,25 3,67 3,00 3,00
Ruang Lingkup X3 3,00 2,25 2,00 3,75 4,50 2,75 2,00
Efektivitas Biaya X4 3,50 2,25 3,50 2,00 3,00 2,00 3,00
Akuntabilitas X5 2,00 3,00 2,00 3,36 3,17 2,81 2,25
Ketepatan Waktu X6 3,25 2,25 3,00 2,25 3,50 3,00 3,25
Tabel 4.31 Transformasi ANN Efektivitas Penyaluran Pembiyaan KPR Syariah Subsidi BTN Syariah Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah Bobot W 0,1 0,1 0,2 0,2 0,1 0,2
No.
X1.W1
X2.W2
X3.W3
X4.W4
X5.W5
X6.W6
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
0,40 0,43 0,30 0,40 0,23 0,33 0,40 0,23 0,20 0,30 0,23 0,43 0,23 0,37 0,35 0,47 0,34 0,23 0,43 0,23 0,33 0,23
0,40 0,40 0,47 0,40 0,23 0,47 0,33 0,30 0,20 0,23 0,30 0,30 0,20 0,20 0,40 0,20 0,40 0,23 0,33 0,40 0,34 0,43
0,23 0,30 0,28 0,28 0,38 0,38 0,43 0,33 0,40 0,38 0,35 0,43 0,30 0,40 0,23 0,43 0,35 0,28 0,23 0,43 0,23 0,23
0,35 0,35 0,33 0,23 0,33 0,30 0,33 0,43 0,28 0,35 0,40 0,40 0,30 0,40 0,38 0,23 0,23 0,28 0,33 0,43 0,40 0,43
0,33 0,35 0,36 0,30 0,31 0,20 0,36 0,35 0,30 0,23 0,35 0,38 0,23 0,33 0,23 0,20 0,33 0,26 0,29 0,42 0,32 0,20
0,20 0,35 0,33 0,30 0,30 0,33 0,30 0,25 0,20 0,23 0,35 0,35 0,45 0,20 0,30 0,35 0,33 0,25 0,30 0,45 0,45 0,45
Y ∑ (Xn.Wn) 1,90 2,18 2,05 1,90 1,76 2,00 2,13 1,88 1,58 1,70 1,98 2,28 1,70 1,90 1,88 1,87 1,96 1,51 1,91 2,35 2,06 1,97
Efektivitas YT = [1/(1+e-Y)] 0,8699 0,8980 0,8857 0,8699 0,8530 0,8808 0,8941 0,8670 0,8285 0,8455 0,8781 0,9075 0,8455 0,8699 0,8670 0,8661 0,8765 0,8188 0,8711 0,9129 0,8865 0,8772
93
Bobot W
No.
X1.W1
X2.W2
X3.W3
X4.W4
X5.W5
X6.W6
23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60
0,30 0,47 0,24 0,23 0,43 0,23 0,30 0,23 0,33 0,23 0,40 0,43 0,23 0,43 0,40 0,30 0,23 0,33 0,22 0,40 0,30 0,40 0,40 0,23 0,43 0,33 0,40 0,40 0,30 0,43 0,37 0,43 0,43 0,25 0,37 0,37 0,33 0,40
0,20 0,23 0,22 0,47 0,40 0,47 0,23 0,24 0,40 0,40 0,43 0,30 0,40 0,40 0,40 0,30 0,23 0,40 0,23 0,40 0,43 0,43 0,33 0,40 0,40 0,33 0,33 0,40 0,50 0,33 0,37 0,40 0,33 0,33 0,30 0,43 0,40 0,37
0,35 0,38 0,30 0,45 0,43 0,38 0,35 0,28 0,23 0,30 0,28 0,28 0,38 0,38 0,43 0,40 0,40 0,38 0,35 0,43 0,45 0,40 0,30 0,43 0,35 0,28 0,30 0,43 0,43 0,40 0,35 0,38 0,30 0,45 0,43 0,38 0,45 0,28
0,28 0,40 0,35 0,40 0,33 0,38 0,38 0,33 0,33 0,35 0,33 0,35 0,40 0,40 0,33 0,33 0,28 0,33 0,40 0,40 0,40 0,40 0,38 0,43 0,43 0,30 0,33 0,48 0,40 0,48 0,28 0,40 0,33 0,23 0,35 0,33 0,30 0,30
0,28 0,33 0,23 0,25 0,30 0,40 0,32 0,28 0,32 0,35 0,34 0,31 0,39 0,39 0,38 0,34 0,30 0,37 0,33 0,41 0,43 0,41 0,34 0,42 0,39 0,30 0,32 0,43 0,23 0,40 0,30 0,39 0,32 0,34 0,36 0,38 0,38 0,31
0,33 0,35 0,33 0,35 0,40 0,43 0,35 0,33 0,20 0,35 0,33 0,30 0,30 0,33 0,30 0,45 0,20 0,23 0,35 0,35 0,45 0,40 0,30 0,35 0,33 0,25 0,23 0,45 0,25 0,22 0,33 0,35 0,33 0,35 0,40 0,43 0,35 0,33
Y ∑ (Xn.Wn) 1,73 2,15 1,65 2,14 2,28 2,27 1,92 1,66 1,79 1,98 2,09 1,97 2,09 2,32 2,23 2,12 1,63 2,03 1,87 2,38 2,46 2,44 2,04 2,24 2,33 1,79 1,90 2,58 2,10 2,26 1,98 2,35 2,04 1,94 2,20 2,31 2,21 1,98
Efektivitas YT = [1/(1+e-Y)] 0,8488 0,8957 0,8389 0,8949 0,9075 0,9061 0,8718 0,8407 0,8571 0,8781 0,8901 0,8773 0,8901 0,9102 0,9032 0,8925 0,8355 0,8834 0,8659 0,9155 0,9214 0,9202 0,8853 0,9039 0,9109 0,8575 0,8702 0,9298 0,8909 0,9051 0,8790 0,9129 0,8845 0,8748 0,9002 0,9100 0,9010 0,8787
94
Bobot W
No.
X1.W1
X2.W2
X3.W3
X4.W4
X5.W5
X6.W6
61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91
0,33 0,33 0,33 0,20 0,23 0,23 0,20 0,40 0,30 0,40 0,30 0,23 0,30 0,40 0,23 0,47 0,43 0,33 0,40 0,40 0,50 0,43 0,33 0,23 0,33 0,40 0,33 0,23 0,30 0,23 0,30 0,33
0,23 0,23 0,34 0,37 0,23 0,43 0,24 0,37 0,25 0,37 0,43 0,43 0,40 0,20 0,47 0,43 0,33 0,20 0,30 0,37 0,47 0,23 0,28 0,23 0,33 0,28 0,40 0,43 0,20 0,37 0,30 0,34
0,23 0,30 0,28 0,28 0,38 0,28 0,43 0,33 0,34 0,38 0,35 0,43 0,23 0,20 0,30 0,20 0,35 0,28 0,30 0,40 0,23 0,38 0,23 0,28 0,30 0,23 0,20 0,38 0,45 0,28 0,20 0,33
0,33 0,33 0,33 0,33 0,23 0,43 0,35 0,43 0,25 0,33 0,25 0,23 0,38 0,25 0,38 0,34 0,43 0,20 0,33 0,30 0,20 0,22 0,24 0,38 0,35 0,23 0,35 0,20 0,30 0,20 0,30 0,33
0,26 0,29 0,31 0,32 0,28 0,38 0,22 0,37 0,22 0,26 0,30 0,36 0,33 0,22 0,38 0,30 0,35 0,25 0,31 0,40 0,30 0,27 0,25 0,23 0,20 0,30 0,20 0,34 0,32 0,28 0,23 0,31
0,20 0,35 0,33 0,30 0,30 0,33 0,30 0,45 0,20 0,23 0,35 0,35 0,45 0,40 0,30 0,25 0,33 0,25 0,30 0,23 0,23 0,30 0,33 0,30 0,33 0,23 0,30 0,23 0,35 0,30 0,33 0,32
Average
Y ∑ (Xn.Wn) 1,56 1,83 1,90 1,79 1,63 2,06 1,73 2,35 1,56 1,95 1,98 2,03 2,08 1,67 2,05 1,99 2,22 1,51 1,93 2,09 1,91 1,82 1,64 1,63 1,83 1,65 1,78 1,79 1,92 1,65 1,65 1,97
Efektivitas YT = [1/(1+e-Y)] 0,8261 0,8614 0,8695 0,8568 0,8355 0,8871 0,8488 0,9129 0,8256 0,8752 0,8785 0,8836 0,8893 0,8411 0,8857 0,8792 0,9017 0,8188 0,8736 0,8901 0,8715 0,8606 0,8373 0,8355 0,8622 0,8389 0,8561 0,8575 0,8718 0,8385 0,8389 0,8773
Tingkat efektivitas berada pada range 0 sampai 1. Semakin mendekati 1 maka semakin efektif suatu pembiayaan, sebaliknya semakin mendekati 0 semakin tidak efektif suatu pembiayaan yang diberikan. Berdasarkan hasil yang
95
diperoleh dengan menggunakan metode ANN nilai efektivitas yang dihasilkan yaitu sebesar 0,8773 atau 87,73% nilai tersebut mendekati angka 1. Hal ini menunjukan bahwa penyaluran pembiayaan KPR subsidi yang disalurkan oleh BTN Syariah Cabang Tangerang kepada nasabah yang tergolong masyarakat berpenghasilan rendah dinyatakan efektif yakni sebesar 87,73% sedangkan sisanya sebesar 12,27% dijelaskan oleh faktor lain diluar indikator yang diteliti. Hal ini senada dengan beberapa penilaian responden yang lebih dari 50% memilih setuju adanya program KPR subsidi ini yang berguna dan responden setuju bahwa penyaluran KPR subsidi ini sudah tepat sasaran dengan memberikan fasilitas kepada masyarakat berpenghasilan rendah yang memiliki gaji pokok maksimal Rp.4.000.000,-. Kedua poin tersebut merupakan salah satu indikator yang sangat berperan dari kategori efektivitas dalam aspek kegunaan dan ketepatan sasaran dalam penyaluran. Hal ini perlu terus dilanjutkan agar lebih menghasilkan tingkat efektivitas yang lebih tinggi lagi, dalam menyalurkan pembiayaan KPR Subsidi yang dapat membantu memenuhi salah satu kebutuhan pokok masyarakat berpenghasilan rendah yaitu memiliki hunian yang layak dengan harga terjangkau.
BAB V PENUTUP A. Kesimpulan Berdasarkan hasil penelitian secara keseluruhan penilaian tingkat efektivitas penyaluran pembiayaan KPR Subsidi bagi masyarakat berpenghasilan rendah pada BTN Syariah cabang Tangerang dapat dikatakan efektif. Adapun simpulan hasil penelitian sebagai berikut: 1. Prosedur dan Mekanisme penyaluran pembiayaan KPR subsidi KPR di BTN Syariah cabang Tangerang melalui beberapa tahapan yakni; Mengisi formulir permohonan pembiayaan, Melampirkan dokumen kelengkapan, verifikasi BI cheking, Wawancara, Analisa kelayakan nasabah, Analisa harga pasar dari agunan, Persetujuan pembiayaan, Akad Pembiayaan, Serah terima rumah, memberikan Surat pernyataan verfikasi dan yang terakhir mengirim dokumen ke Kementerian Perumahan Rakyat. Dalam pelaksanaannya mekanisme pemberian subsidi KPR telah sesuai dengan Standart Operasional Prosedur (SOP) yang sudah ditetapkan. 2. Efektivitas penyaluran pembiayaan KPR Subsidi bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Hasil penelitian dengan mengukur tingkat efektivitas penyaluran Pembiayaan KPR Subsidi pada BTN Syariah Cabang Tangerang dengan menggunakan pendekatan Artificial Neuron Network (ANN) dapat disimpulkan sudah efektif dengan tingkat efektivitas 0,8773 atau sebesar 87,73%. Ini menunjukan bahwa penyaluran pembiayaan KPR subsidi yang
96
97
disalurkan oleh BTN Syariah Cabang Tangerang kepada nasabah yang tergolong masyarakat berpengahsilan rendah sudah cukup efektif sesuai dengan Standart Operasional Prosedur yang sudah ditetapkan oleh kementerian perumahan rakyat (KEMENPERA). B. Saran 1. Pemerintah harus lebih aktif mendukung program pembiayaan KPR subsidi dalam memenuhi kebutuhan masyarakat berpenghasilan rendah dengan cara meningkatkan koordinasi dengan bank penyalur KPR subsidi dan memberikan insentif bagi bank yang bersedia terlibat aktif dalam penyaluran KPR subsidi sebagai upaya untuk membantu pemenuhan kebutuhan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah. 2. Bagi bank penyalur KPR ( BTN Syariah ) diharapkan kedepannya lebih Mengoptimalkan peran bank sebagai bank penyalur KPR subsidi agar penyaluran pembiayaan KPR subsidi lebih efektif, dan Meningkatkan pelayanan, serta meningkatkan sosialisasi produk-produk BTN Syariah khususnya program KPR Syariah bersubsidi ini kepada masyarakat baik melalui media masa, elektronik maupun dilakukan secara langsung, agar masyarakat berpenghasilan rendah dapat memiliki rumah layak huni dengan bantuan subsidi dari pemerintah. 3. Bagi peneliti selanjutnya yang ingin meneliti terkait KPR Subsidi penulis merekomendasi untuk mengevaluasi peraturan kementerian perumahan rakyat No 48/PRT/M/2015 Pasal 20 ayat 7 tentang pencairan dana subsidi.
DAFTAR PUSTAKA
Al-Qur’an dan Hadist Al-Arif M. Nur Rianto. 2011. Adicitra Intermedia.
Dasar-Dasar Ekonomi Islam. Solo: PT Era
Amalia, Euis. 2009. Keadilan Distributif dalam Ekonomi Islam: Penguatan Peran UKM dan LKM di Indonesia. Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada. Antonio, Muhammad Syafi’I. 2001. Bank Syariah dari Teori ke Praktik. Jakarta: Gema Insani Press. Cet-1. Antonio, Muhammad Syafi’I. 2000. Bank Syariah Suatu Pengenalan Umum. Jakarta: Tazkia Institute. Arikunto, Suharsimi. 2010. Prosedur Penelitian. Jakarta: PT. Rineka Cipta. Amirullah, dan Haris Budiyon. 2004. Pengantar Manajemen. Yogyakarta: Graha Ilmu. An-Nabhani, Taqiyuddin. 2004. An-Nizham Al-Iqtishadi fi al-Islam. Cetakan VI. Beirut: Darul Ummah. Ash-Shawi, Shalah dan Al-Muslih, Abdullah. 2001. Fikih Ekonomi Keuangan Islam. Jakarta: Darul Haq. Cambel, JP. 1998. Riset dalam Efektivitas Organisas: Terjemahan Salut Simamora. Jakarta: Erlangga. E.Mulyasa. 2004. Manajemen Berbasis Sekolah, Konsep, Strategi dan Implementasi. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya. Hardjono. 2008 “Mudah Memiliki Rumah Lewat Grahatama.
KPR. Jakarta: PT. Pustaka
Handoko T.Hani. 2003. Manajemen. Yogyakarta BPPE edisi 2 Hasan, M.Iqbal. 2002. Pokok-pokok Materi Metodelogi Penelitian dan Aplikasinya. Jakarta: Ghalia Indonesia. Hejazziey, Djawahir. 2014. Perbankan Syariah dalam Teori dan Praktik. Yogyakarta: Deepublish
Ir. Karim, Adiwarman A. 2013 “ Bank Islam Analisis Fiqh dan Keuangan” Edisi kelima Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. Ikatan Bankir Indonesia. 2014. Mengelola Bisnis Pembiayaan Bank Syariah. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama. Kamus Besar Bahasa Indonesia. 2005. Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa. Jakarta: Departemen Pendidikan Balai Pustaka. Kasmir. 2000. Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. Cet-1. Kuncoro, Mudrajad. 2009. Metode Riset Untuk Bisnis dan Ekonomi. Jakarta: Erlangga. Moeloeng Lexy J. 2002. Metode Kualitatif. Bandung: PT. Remaja Rosda Karya. Muhammad. 2002. Lembaga Keuangan Umat Kontemporer. Yogyakarta: UII Press Muhammad. 2004. Manajemen Dana Bank Syariah. Yogyakarta: Ekonisia. Cet-1. Muhammad. 2005. Manajemen Pembiayaan Bank Syari’ah. Yogyakarta: UPP AMP YKPN. Muhammad. 2007. Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam. Yogyakarta; Graha ilmu. Muhammad. 2008. Metode Penelitian Ekonomi Islam Pendekatan Kuantitatif. Yogyakarta: PT.Rajawali Pers. Murbaintoro, Tito. 2006. Kebijakan Pembiayaan Perumahan. Jatinagor: Kementerian Negara Perumahan Rakyat. Noor Juliansyah. 2012. Metodelogi Penelitian Skripsi,Tesis,Disertasi dan Karya Ilmiah. Jakarta: Kecana Prenada Media Group. Panudju, Bambang. 2009. Pengadaan Perumahan Kota Dengan Peran Serta Masyaraat Berpenghasian Rendah. Bandung: P.T. Alumni. Pedoman Penulisan Skripsi, Tesis, Disertasi UIN Syarif Hidayatullah 2012. Jakarta: Kencana Prenada Media Group. Rosly, Saiful Azhar. 2007. Critical Issues on Islamic Banking and Financial Markets. Kuala Lumpur: Dinamas Publishing. Rochaety Ety dan Ratih Tresnati. 2005. Kamus Istilah Ekonomi. Jakarta: Bumi Aksara.
Sarkaniputra Murasa. 2009. Ruqyah Syar’iyyah: Teori dan Sistem Ekonomi. Jakarta: Al-Islah Press & STEI. Sofren dan Yonathan Natanel. 2013. Mahir Menggunakan SPSS Secara Otodidak. Jakarta: PT. Elex Media Komputindo. Sugiono. 2008. Statistik Untuk Penelitian Bisnis. Bandung: Alfabeta. Gibson. 1985. Organisasi dan Manajemen. Jakarta: Erlangga Subana dan Sudrajat. 2005. Dasar-Dasar Penelitian Ilmiah. Bandung: Pustaka Setia. Umar, Husen. 2011. Metode Penelitian Untuk Skripsi dan Tesis Bisnis, Edisi kedua. Jakarta: Rajawali Pers. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat No. 42/PRT/M/2015 Tentang pembiayaan pemilikan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah
Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PERMENPERA) No 3 dan 4 Tahun 2014 Internet BTN, Profil BTN Syariah. diakses pada tanggal 5 Mei 2016 dari http://www.btn.co.id/Syariah/Tentang-Kami/Profil-BTN-Syariah.aspx BTN, Penyaluran KPR BTN Naik 36,11 Persen diakses pasda tanggal 5 Mei 2016 http://www.btn.co.id/ContentPage/Berita/Penyaluran-KPR-BTN-Naik36,11-Persen Ekonomi Melemah, Permintaan KPR Tetap Tinggi. Diakses tanggal 10 April 2016 http://www.republika.co.id/berita/ekonomi/keuangan/10/01/16/nw3504383 ekonomi-melemah-permintaan-kpr-tetap-tinggi Imam Muzaki, Kemenpera lanjutkan program KPR Subsidi. Diakses Tanggal 12 April 2016 http://www.beritasatu.com/hunian/234455-kempuperalanjutkan-program-subsidi-kpr-flpp-2015.html Kementrian Negara Perumahan Rakyat. Membangun atau Memperbaiki Rumah dengan fasilitas subsidi perumahan melalui KPRS/KPRS Mikro Syariah Bersubsidi. Diakses pada tanggal 12 Maret 2016 dari http://www.perpustakaan kemenpera.htm.co.id
Nikmati KPR Murah di BTN Sejahtera FLPP Diakses Tanggal 12 April 2016 https://kreditgogo.com/pinjaman/KPR-KPA/BTN-Sejahtera-FLPPKPR.html
KUESIONER PENELITIAN
Efektivitas Penyaluran Pembiayaan KPR Syariah Bersubsidi BTN Syariah Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah 1. Terima kasih sebelumnya atas kesediaan Saudara/i untuk mengisi kuesioner ini. 2. Kuesioner ini sangat berguna bagi peneliti sebagai data penelitian dalam penulisan skripsi yang merupakan salah satu syarat untuk menyelesaikan studi di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta 3. Peneliti mengharapkan agar pengisisan kuesioner ini benar-benar sesuai dengan pendapat dan hati nurani anda. Lingkarilah jawaban yang telah disediakan sesuai dengan pilihan anda. A. Identitas Responden 1. Jenis Kelamin a. Laki – laki b. Perempuan 2. Usia a. < 25 tahun b. 26 – 35 tahun c. 36 – 45 tahun d. 46 – 55 tahun e. > 55 tahun 3. Pendidikan Terakhir a. Tidak Sekolah b. SD c. SLTP d. SLTA e. Perguruan Tinggi 4. Pekerjaan a. Pegawai Swasta b. Guru c. Ibu Rumah Tangga d. Wirausaha e. Lainnya, sebutkan:.............. 5. Tingkat pendapatan rata-rata perbulan a. < Rp.1.000.000 b. Rp. 1.000.000 – Rp. 2.000.000 c. Rp. 2.000.000 – Rp. 3.000.000 d. Rp. 3.000.000 – Rp. 4.000.000 e. > Rp.4.000.000
B. Petunjuk Pengisian Kuesioner 1. Bacalah dengan seksama setiap pertanyaan yang diajukan. 2. Perhatikan petunjuk pengisian kuesioner yang berlaku. 1 = STS = Sangat Tidak Setuju 2 = TS = Tidak Setuju 3=RR= Ragu-Ragu 4 = S = Setuju 5 = SS = Sangat Setuju 3. Berilah tanda checklist (√) pada kolom jawaban yang telah disediakan sesuai dengan pilihan Anda.
Pernyataan
No.
1. 2. 3.
KEGUNAAN Produk KPR Sejahtera IB membantu dalam memiliki hunian yang layak Produk KPR Sejahtera IB membantu dalam memiliki hunian dengan harga terjangkau Produk pembiayaan KPR Sejahtera IB memenuhi kebutuhan nasabah KETEPATAN DAN OBYEKTIVITAS
Nasabah KPR Sejahtera IB merupakan masyarakat berpendapatan < Rp.4.000.000 Program KPR Sejahtera IB sudah tepat 5. sasaran Fasilitas seperti akses jalan, listrik dan air 6. sudah memadai Bangunan Produk KPR Sejahtera IB layak 7. huni RUANG LINGKUP Persyaratan dalam pengajuan pembiayaan 8. mudah 9. Tahap atau prosedur dalam mengajukan pembiayaan KPR Sejahtera IB mudah dan tidak lama 10. Kemudahan jaminan yang dibebankan kepada nasabah EFEKTIVITAS BIAYA 11. Biaya administrasi yang dikenakan kepada nasabah ringan dan tidak memberatkan 12. Margin yang ditentukan tidak 4.
1 STS
2 TS
3 RR
4 S
5 SS
13.
14.
15. 16.
17. 18. 19. 20.
memberatkan nasabah Biaya cicilan ringan dan tidak memberatkan nasabah AKUNTABILITAS KPR yang didapatkan digunakan sesuai dengan pengajuan pembiayaan (untuk dihuni sendiri tidak disewakan atau menyewa) Produk pembiayaan KPR Sejahtera IB menggunakan akad Murabahah Produk pembiayaan KPR Sejahtera IB sudah berdasarkan ketentuan Syariah KETEPATAN WAKTU Pencairan pembiayaan yang dilakukan tergolong cepat Jangka waktu pelunasan yang dilakukan tergolong cepat Nasabah selalu tepat waktu membayar cicilan Keterlambatan membayar cicilan dikenakan denda
DAFTAR PERTANYAAN WAWANCARA
Narasumber : Rahmansyah Jabatan : Financing Service Tanggal : 18 Mei 2016 Tempat : BTN Syariah Kantor Cabang Tangerang 1. Menurut anda apa yang dimaksud dengan KPR Syariah bersubsidi? Jawaban: KPR syariah bersubsidi adalah pembiayaan perumahan kepada masyarakat berpenghasilan rendah yang pengelolaannya dilaksanakan oleh Kementerian Perumahan Rakyat (KEMENPERA) yang bekerja sama dengan Bank Pelaksana yang menggunakan prinsip yang sesuai syariah Islam. 2. Disebut apa produk KPR subsidi di BTN Syariah? Jawaban: Pada BTN Syariah pembiayaan KPR bersubsidi disebut dengan KPR BTN Sejahtera iB. KPR BTN Sejahtera iB dibagi lagi menjadi dua, yaitu KPR BTN Sejahtera Tapak iB dan KPR BTN Sejahtera Susun iB. KPR BTN Sejahtera Tapak iB adalah pembiayaan yang diterbitkan BTN Syariah kepada masyarakat berpenghasilan rendah dalam rangka pemilikan rumah sejahtera yang dibeli dari pengembang. Sedangkan KPR BTN Sejahtera Susun iB adalah pembiayaan yang diterbitkan BTN Syariah kepada masyarakat berpenghasilan rendah dalam pemilikan rumah susun yang dibeli dari pengembang. 3. Apa dasar hukum produk pembiayaan KPR BTN Sejahtera iB pada BTN Syariah?
Jawaban: KPR BTN Sejahtera iB memiliki dasar hukum sebagai pedoman pelaksanaannya, yang menunjuk pada: a. Peraturan Menteri Perumahan Rakyat Republik Indonesia (Permenpera) Nomor 03 tahun 2014 tanggal 24 April 2014, tentang Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) dalam rangka pengadaan perumahan melalui pembiayaan pemilikan rumah sejahtera b. Peraturan Menteri Perumahan Rakyat Republik Indonesia (Permenpera) Nomor 04 tahun 2014 tanggal 24 April 2014, tentang petunjuk pelaksanaan Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) dalam rangka pengadaan perumahan melalui kredit/pembiayaan pemilikan rumah sejahtera; c. Memo Subsidized Mortgage Division No.301/M/SMD/BSD/V/2014 tanggal 05 Mei 2014, perihal perubahan ketentuan KPR Sejahtera tahun 2014; d. Memo Sharia Division No.1139/M/SHAD/CNBD/III/2014 tanggal 28 Maret 2014, perihal penyaluran pembiayaan Pendamping Uang Muka Perumahan Kerjasama Bank (PUMP-KB) tahun 2014 e. Memo Sharia Division No.1062/M/SHAD/CNBD/III/2014 tanggal 23 Maret 2014, perihal kebijakan uang muka ringan fasilitas pembiayaan KPR BTN Sejahtera IB tahun 2014; f. Memo Sharia Division No.14/M/SHAD/CNBD/I/2014 tanggal 03 Januari 2014, perihal penyaluran pembiayaan KPR BTN Sejahtera IB dengan
dukungan Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) dan pembiayaan PUMP-KB Jamsostek tahun 2014. 4. Untuk golongan apa saja yang bisa mengajukan pembiayaan KPR BTN Sejahtera iB? Jawaban: KPR
BTN
Sejahtera
iB
ditujukan
untuk
golongan
masyarakat
yang
berpenghasilan tetap atau tidak tetap setiap bulan maksimal Rp.4.000.000 (empat juta rupiah) untuk KPR Sejahtera Tapak dan Rp.7.000.000 (tujuh juta rupiah) untuk KPR Sejahtera Susun. 5. Sebutkan persyaratan nasabah untuk mengajukan pembiayaan KPR BTN Sejahtera Tapak iB? Jawaban: Persyaratan Umum: a. Warga Negara Indonesia b. Menjadi Nasabah BTN Syariah c. Telah berusia 21 tahun atau telah menikah d. Pada saat pembiayaan lunas usia pemohon tidak melebihi 65 tahun atau usia pensiun e. Belum memiliki rumah f. Memiliki penghasilan yang cukup menurut perhitungan Bank (Maksimal gaji pokok 4 juta rupiah perbulan) g. Mempunyai pekerjaan/usaha dengan masa kerja minimal 1 (satu) tahun h. Tidak memiliki pembiayaan bermasalah
i. Melampirkan SPT tahunan atau NPWP Kelengkapan Data Permohonan Pembiayaan: a. Aplikasi permohonan b. Copy KTP, kartu keluarga, surat nikah/cerai, 2 lembar pas foto terbaru pemohon dan pasangan ukuran 3X4 c. Copy slip gaji 3 bulan terakhir atau surat keterangan penghasilan yang telah disahkan oleh pejabat berwenang (Untuk pemohon berpenghasilan tetap/karyawan) d. Surat keterangan penghasilan (Untuk pemohon berpenghasilan tidak tetap/wiraswasta) e. Surat keterangan bekerja dari perusahaan calon nasabah bekerja/SK pengangkatan
pegawai
tetap.
(Untuk
pemohon
berpenghasilan
tetap/karyawan) f. Copy akta perusahaan, ijin usaha (SIUP/TDP), izin praktek, dll (Untuk pemohon berpenghasilan tidak tetap/wiraswasta) g. Surat kuasa pemotongan gaji yang ditandatangani oleh Pimpinan bagi angsuran kolektif (Untuk pemohon berpenghasilan tetap/karyawan) h. Laporan keuangan perusahaan (Untuk pemohon berpenghasilan tidak tetap/wiraswasta) i. Copy rekening simpanan di Bank minimal 3 (tiga) bulan terakhir j. Copy sertifikat, IMB dan PBB Biaya-Biaya a. Administrasi
b. Appraisal (bayar diawal) c. Biaya notaris untuk Akad dan Pengikatan d. Blokir angsuran terakhir dan saldo minimum 6. Bagaimana alur dan mekanisme lengkap pengajuan KPR BTN Sejahtera TapakIB? Jawaban: Alur dan mekanismenya, yaitu: a. Mengisi formulir permohonan pembiayaan dan disertai dengan Surat Pemesanan Rumah (SPR) dari developer/pengembang b. Melampirkan dokumen kelengkapan KPR dan surat pernyataan c. Verifikasi calon nasabah (BI Checking dan verifikasi via telepon) d. Wawancara calon nasabah e. Analisa kelayakan nasabah f. Appraisal (Analisa harga pasar dari agunan) g. Persetujuan pembiayaan oleh Branch Manag h. Akad Pembiayaan i. Serah terima rumah j. Surat pernyataan verfikasi (kelengkapan dokumen direkap dan diregister) k. Kirim dokumen ke Kementerian Perumahan Rakyat (KEMENPERA) 7. Kendala-kendala apa saja yang dihadapi BTN Syariah cabang Tangerang dalam memasarakan produk KPR BTN Sejahtera Tapak iB? Jawaban: Kendala-kendalanya antara lain:
a. Untuk wilayah Tangerang dan daerah sekitar Tangerang lainnya, perumahan subsidi masih jarang ditemui oleh Tim Marketing kami b. Lokasi perumahan subsidi yang dianggap sebagian orang kurang strategis c. Sangat terbatasnya rumah subsidi untuk wilayah Jabodetabek dari developer/pengembang d. Developer/pengembang kesulitan membangun perumahan subsidi karena naiknya biaya produksi rumah (bahan bangunan, upah buruh, dan harga tanah) e. Tidak adanya controlling dari pemerintah untuk memantau pergerakan harga property khususnya harga tanah yang terus mengalami kenaikan dibatas kewajaran. 8. Bagaimana prosedur pengajuan pembiayaan KPR Syariah bersubsidi pada Bank Tabungan Negara Syariah (BTN Syariah)? Jawaban: Dalam persyaratan Pengajuan tidak ada bedanya dengan BTN Non Subsidi atau Komersil. Hanya kalau pada KPR Syariah bersubsidi ada beberapa itemitem ketentuan yang sudah tercantum dari PERMEN MENPERA No.8. tahun 2014 . bahwa item-item tambahan yang bisa mendapatkan pembiayaan KPR Subsidi adalah : a. Nasabah
yang
penghasilan
pokoknya
perbulan
paling
banyak
Rp.4.000.000.b. Ia belum mempunyai rumah yang ada surat keterangan yang sudah dilegalisasi dari pihak instansi terkait seperti kelurahan/rt/rw
9. Apakah pembiayaan KPR Syariah ini telah sesuai dengan ketentuan syariah? Jawab: Pembiayaan KPR Syariah bersubsidi ini tentu saja sudah sesuai dengan ketentuan syariah, karena apapun produk pembiayaan atau pendanaan yang kami keluarkan atau kami pasarkan kemasyarakat atau sebelumnya sudah mendapatkan persetujuan dari DPS (Dewan Pengawas Syariah), tentu saja jika sudah mendapatkan opini dari DPS, insyaAllah sudah sesuai syariah karena KPR Syariah bersubsidi itu sendiri menggunakan akad jual-beli murabahah, bahwa kami ingin membeli rumah yang dibutuhkan nasabah dari pengembang kemudian Bank menjual kembali kepada nasabah tersebut dengan harga jual,ditambah dengan margin keuntungan, jadi sudah sesuai dengan prinsip syariah. Tangerang, 18 Mei 2016 A.n. Branch Manager BTN Syariah Tangerang
RAHMANSYAH Financing Service
BA - KELENGKAPAN DOKUMEN PERSYARATAN PEMOHON Nama Nasabah
:
Kantor Cabang
:
No.Rekening
:
Kelengkapan Dokumen
DOKUlv4EN PERIν lOHONAN
NO
Ada
Tida
ls an Dokumё n Lengka p
Tidak
． １ 一２
ormuiir Aplikasi Pernrohonan Pembiayaan
一３
Copy KTP pemohon dan pasangan (apabila telah menikah)
Surat Keterangan Pekerjaan ４
ccp,i Kartu Keluarga ５
Copy Surat Nrkah ６
/
Cerai (jika telah menikah
/
cerai)
Fas Foto Terbaru Pemohon dan Pasangan ７ ８
Copy Rekening Koran Tabungan 3 (tiga) bulan terakhir Copy SIUP, TDP (wiraswasta apabila ada)
９ ０ １
Copy Akte Pendirian dan Pengesahan (wiraswasta apabila ada) Copy Data Keuangan (wiraswasta apabila ada)
１．
Copy lzin praktek dan instansi/asosiasi profesi (profesional)
t2
Copy Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Copy Surat pemberitahuan Tahunan (SPT), Pajak penghasilan (pph),
Surat Pernyataan Penghasilan yang ditandatangarri pemohon diatas materai secukupnya dan diketahui oleh Pimpinan lnstansi tempat bekerla untuk masyarakat berpenghasilan tetap (lampiran lll)atau Kepala desa/lurah setempat untuk masyarakat berpenghasilan
tidak tetap (lampiran lV)
t4
Surat Keterangan Penghasilan dari instansi tempat bekerja/slip gali untuk masyarakat bejpenghalial te19p.
15 Surat Pernyataan Tidak
rnemiliki rumah (lampiran V)
Surat pernyataan yang ditandatangani pemohon diatas materar 16 secukupnya (lampiran Vl)
l1
Berita Acara Serah Terima (BAST) Rumah Sejahtera sejahtera susun (Lampiran VII)
/
satuan rumah
Surat pernyataan prasarana, sarana dan utilitas perumahan (Lampiran Vlll) ９ ０
2).
Daftar RekapituIasilanB Iolo1 yelqfi!11 (Lampiran IXa) Surat Pernyataan Verifikasi (Lampiran lxd) Dokumentasi Tanda Berupa Sticker / plat yang terpasang pada unit rumah sejahtera yang dibiyai oleh KPR Sejahtera FLpp (Lampiran X)
22 Surat pernyataan mengenai 23 Surat Kuasa
pemanfaatan rrrrrrh 1i.-piran Xl) De9ltlLampiran XIll
Tangerang,
Nip-
Mei 2015
