PENERAPAN BASIS AKRUAL PAJAK REKLAME DAN KONTRIBUSINYA TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH DI KABUPATEN GORONTALO Sutrisno Rivai, Hartati Tuli, Usman Jurusan Akuntansi, Universitas Negeri Gorontalo ABSTRAK Sutrisno Rivai, NIM 921 409 070. 2014. “Penerapan Basis Akrual Pajak Reklame Dan Kontribusinya Terhadap Pendapatan Asli Daerah Di Kabupaten Gorontalo”. Skripsi, Program Studi S–1 Akuntansi Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Negeri Gorontalo. Dibawah bimbingan Ibu Hartati Tuli, SE., Ak., M.Si selaku pembimbing I dan Bapak Usman, S.Pd, SE., M.Si selaku pembimbing II. Penelitian ini didasarkan pada rumusan masalah yaitu bagaimanakah penerapan basis akrual Pajak Reklame serta kontribusinya terhadap pendapatan asli daerah di Kabupaten Gorontalo. Adapun yang menjadi tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui penerapan basis akrual Pajak Reklame di Kabupaten Gorontalo serta untuk mengetahui seberapa besar kontribusi Pajak Reklame terhadap pendapatan asli daerah di Kabupaten Gorontalo. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian deskriptif kuantitatif. Metode ini digunakan untuk menjelaskan suatu permasalahan dan melaporkan suatu keadaan atau objek dari apa yang diteliti berdasarkan fakta-fakta dan keterangan yang diperoleh, dalam penelitian ini yang menjadi variabel adalah Pajak Reklame dan Pendapatan Asli Daerah. Instrument yang digunakan adalah data sekunder serta untuk menganalisis data digunakan analisis kontribusi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perkembangan Pajak reklame fluktuatif dan kontribusinya terhadap pendapatan asli selang tahun 2008 sampai dengan tahun 2012 adalah rata-rata sebesar 0,078% dan termasuk kategori kecil. Sehingga upaya yang dilakukan dalam rangka meningkatkan penerimaan dari sektor pajak khususnya pajak reklame, perlu adanya usaha intensifikasi dan ekstensifikasi pajak. Selain itu juga faktor kurangnya kesadaran dan kepatuhan wajib pajak dalam melunasi pajak memberikan dampak terhadap jumlah penerimaan pendapatan daerah. Kata Kunci: Pajak Reklame, Kontribusi Pendapatan Asli daerah 1
PENDAHULUAN Pemerintah Indonesia telah mencanangkan reformasi di bidang akuntansi. Salah satu reformasi yang dilakukan adalah keharusan penerapan akuntansi berbasis akrual pada setiap instansi pemerintahan, baik pemerintah pusat maupun pemerintahan daerah, yang dimulai tahun anggaran 2008. Hal ini ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dalam Pasal 36 ayat (1) yang berbunyi: ”Ketentuan mengenai pengakuan dan pengukuran pendapatan dan belanja berbasis akrual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 13, 14, 15, dan 16 undang-undang ini dilaksanakan selambat-lambatnya dalam 5 (lima) tahun. Selama pengakuan dan pengukuran pendapatan dan belanja berbasis akrual belum dilaksanakan, digunakan pengakuan dan pengukuran berbasis kas.” Demikian halnya dengan Kabupaten Gorontalo yang pembangunannya semakin berkembang dan maju secara pesat seiring dengan berlakunya otonomi daerah dan masuknya para investor baik dari dalam maupun luar negeri membuat persaingan usaha semakin ketat dan bersaing. Kondisi seperti itu menuntut perusahaan untuk selalu mengembangkan strategi perusahaan agar dapat terus berkembang mempertahankan eksistensinya. Setiap perusahaan yang ada selalu berusaha untuk menjadi yang terbaik dalam segala hal. Oleh karena itu, perusahaanperusahaan berusaha untuk menarik perhatian konsumen dengan cara melakukan promosi-promosi baik untuk memperkenalkan maupun memasarkan produknya. Salah satu strategi yang dilakukan perusahaan dalam memperkenalkan dan memasarkan produknya sehingga penjualan (pendapatan) perusahaan meningkat serta dapat memperluas pangsa pasar perusahaan adalah melalui media periklanan (reklame). Siahaan (2010: 381) sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Pasal 1 angka 26 dan 27, Pajak Reklame adalah pajak atas penyelenggaraan reklame. Sedangkan yang dimaksud dengan reklame adalah benda, alat, perbuatan atau media yang bentuk dan corak ragamnya untuk tujuan komersial memperkenalkan,
2
menganjurkan, mempromosikan, atau untuk menarik perhatian umum terhadap barang, jasa, orang atau badan, yang dapat dilihat, dibaca, didengar, dirasakan, dan atau dinikmati oleh umum. Selanjutnya, pengertian Pajak reklame berdasarkan Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Gorontalo Nomor 04 Tahun 2011 pasal 1 angka 13 dan 14 menyatakan bahwa
Pajak Reklame adalah pajak atas penyelenggaraan reklame.
Sedangkan reklame adalah benda, alat, perbuatan, atau media yang bentuk dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersial memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan, atau untuk menarik perhatian umum terhadap barang, jasa, orang, atau badan, yang dapat dilihat, dibaca, didengar, dirasakan, dan/atau dinikmati oleh umum. Sama seperti daerah lain Kabupaten Gorontalo memiliki ribuan spanduk, baliho, dan papan reklame dengan berbagai ukuran bahkan ada yang tergolong raksasa. Reklame tersebut terkait dengan promosi atau perkenalan suatu produk. Sudah tentu dengan banyaknya pemasangan reklame ini telah diatur sedemikian rupa oleh jajaran pemerintah Kabupaten Gorontalo, agar tidak menyalahi faktor estetika atau keindahan maupun potensi pajak yang bisa dihimpun guna mendongkrak pendapatan asli daerah (PAD) dari sektor ini. Dasar hukum basis akrual adalah UU Nomor 17 tahun 2003 (Pasal 1, pasal 36, dan pasal 70). Penerapan SAP berbasis akrual dapat dilaksanakan secara bertahap dari penerapan SAP berbasis kas menuju akrual (PP Nomor 24 tahun 2005) menjadi penerapan SAP berbasis akrual (PP Nomor 71 Tahun 2010). SAP yang ditetapkan dengan PP Nomor 24 tahun 2005 berbasis Kas menuju Akrual sebagian besar telah mengacu pada praktek akuntansi berbasis akrual. Di dalam Lampiran I PP Nomor 71 Tahun 2010 disebutkan bahwa basis akrual adalah suatu basis akuntansi dimana transaksi ekonomi atau peristiwa akuntansi diakui, dicatat, dan disajikan dalam laporan keuangan pada saat terjadinya tansaksi tersebut, tanpa memperhatikan waktu kas diterima atau dibayarkan.
3
Pendapatan diakui pada saat hak telah diperoleh (earned) dan beban (belanja) diakui pada saat kewajiban timbul atau sumber daya dikonsumsi. Manfaat basis akrual antara lain : a. Memberikan gambaran yang utuh atas posisi keuangan pemerintah. b. Menyajikan informasi yang sebenarnya mengenai hak dan kewajiban pemerintah. c. Bermanfaat dalam mengevaluasi kinerja keuangan pemerintah. Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) adalah peraturan pemerintah yang fundamental yang mengusung amanat penerapan akuntansi berbasis akrual selambat-lambatnya untuk pelaporan keuangan pemerintah tahun 2015. Menurut Direktur Jenderal Perbendaharan Negara mengungkapkan bahwa agar dapat mengimplementasikan SAP berbasis akrual, perlu mempersiapkan strategi yang cermat dan terukur dimulai dari penyelesaian masalahmasalah akuntansi dan pelaporan yang masih timbul dalam praktek akuntansi kas menuju akrual dan penajaman pemahaman tentang isi standar akuntansi berbasis akrual itu sendiri. Objek penelitian adalah pajak reklame, tempat penelitian adalah bertempat di Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Kabupaten Gorontalo. Penelitian dilakukan selama 3 (Tiga) Bulan. Penelitian ini adalah penelitian deskriptif kuantitatif. Variabel yang digunakan adalah Analisis Kontribusi Pajak Reklame, dimana untuk mengetahui bagaimana dan seberapa besar kontribusi Pajak Reklame terhadap pendapatan asli daerah digunakan rumus sebagai berikut :
Penerimaan Pajak Reklame Kontribusi Pajak Reklame =
x 100 % Pendapatan Asli Daerah
4
Selanjutnya untuk mengetahui besarnya kontribusi Pajak Reklame terhadap Pajak Daerah dan Pendapatan Asli Daerah disusun ukuran sebagai berikut : 80% - 100% : Besar sekali 60% - 79% : Besar 40% - 59% : Cukup besar 20% - 39% : Cukup 0% - 19%
: Kecil
(Hindarto P. Utomo (2006:33)
PEMBAHSAN a.
Pajak Reklame Perkembangan Pajak Reklame selama tahun 2008 sampai dengan tahun 2012
disajikan dalam tabel berikut ini: Tabel 4.1 Perkembangan Pajak Reklame Kabupaten Gorontalo Tahun 2008-2012 PAJAK REKLAME TAHUN (Rp) 2008
Rp 130.455.331
2009
Rp 98.878.756
2010
Rp 111.370.658
2011
Rp 127.925.367
2012
Rp 173.917.197
(Sumber: Data diolah)
5
Berdasarkan tabel 4.1 diatas perkembangan Pajak reklame fluktuatif. Dimana pada tahun 2008 sebesar Rp. 130.455.331,- dan pada tahun 2009 mengalami suatu penurunan hingga menjadi Rp. 98.878.756,- selanjutnya tahun 2010 sampai dengan tahun 2012 setiap tahunnya mengalami kenaikan, pada tahun 2010 Pajak Reklame meningkat sebesar
Rp. 111.370.658,- berikutnya di tahun 2011 jumlah
Pajak Reklame naik sebesar Rp. 127.925.367,- sedangkan pada tahun 2012 Pajak Reklame mengalami kenaikan yang signifikan menjadi Rp. 173.917.197,-. Berdasarkan data pada tabel 4.1 di atas, peneliti menampilkannya dalam bentuk grafik 4.1 sebagai berikut: Grafik 4.1 Perkembangan Pajak Reklame Kabupaten Gorontalo Tahun 2008-2012
PAJAK REKLAME Rp200,000,000 Rp180,000,000 Rp160,000,000 Rp140,000,000 Rp120,000,000 Rp100,000,000 Rp80,000,000 Rp60,000,000 Rp40,000,000 Rp20,000,000 Rp0
Rp173,917,197 Rp130,455,331
Rp127,925,367 Rp111,370,658 Rp98,878,756
2008
2009
2010
2011
PAJAK REKLAME
2012
Pelaksanaan Pajak Reklame dimulai dari wajib pajak melakukan registrasi atau pendaftaran usahanya kepada Bupati, dalam praktik umumnya kepada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Kabupaten Gorontalo, dalam jangka waktu tertentu selambat-lambatnya tiga puluh hari. Kemudian wajib pajak dikukuhkan dan akan diberikan Nomor Pokok Wajib Pajak
6
Daerah (NPWPD). Wajib pajak yang telah memiliki NPWPD setiap awal masa pajak wajib mengisi Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD). Pengertian SPTPD adalah surat yang digunakan oleh wajib pajak untuk melaporkan perhitungan dan atau pembayaran pajak, objek pajak, dan atau bukan objek pajak dan atau harta serta kewajiban, menurut peraturan Perundang-Undangan perpajakan. Selanjutnya pejabat atau petugas yang ditunjuk akan membuat nota perhitungan pajak dan menetapkan Pajak Reklame terutang dengan menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD). Pengertian SKPD adalah surat ketetapan yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak. Prosedur pembayaran pajak dilakukan dengan menggunakan Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD). Berdasarkan penjelasan diatas, peneliti membuat sistem atau mekanisme pemungutan Pajak Reklame dengan bentuk alur gambar sebagai berikut: Gambar 4.1 Alur Pemungutan Pajak Reklame DPPKAD Kabupaten Gorontalo WAJIB PAJAK
REGISTRASI/ PENDAFTARAN
SPTPD
NOTA PERHITUNGAN PAJAK
SKPD
SSPD
7
NPWPD
b.
Pendapatan Asli Daerah Berdasarkan data sekunder yang diperoleh dari Laporan Keuangan Dinas
Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Kabupaten Gorontalo, realisasi Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Gorontalo selang tahun 2008 sampai dengan tahun 2012 adalah sebagai berikut: Tabel 4.2 Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Gorontalo Tahun 2008-2012 TAHUN
Pendapatan Asli Daerah (Rp)
2008
Rp
21.375.138.975
2009
Rp
23.407.537.227
2010
Rp
30.501.421.697
2011
Rp
38.115.196.369
2012
Rp 50.018.192.533
(Sumber: Data Diolah) Berdasarkan tabel 4.2 diatas Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Gorontalo dari tahun 2008 sampai dengan tahun 2012 setiap tahunnya mengalami peningkatan. Jumlah Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Gorontalo tahun 2008 sebesar Rp. 21.375.138.975,- selanjutnya untuk tahun 2009 naik sebesar Rp. 23.407.537.227,begitu pula di tahun 2010 dan 2011 yang mengalami peningkatan sebesar Rp. 30.501.421.697,- dan Rp. 38.115.196.369,- sementara di tahun 2012 Pemerintah Kabupaten Gorontalo
berhasil memaksimalkan jumlah Pendapatan Asli Daerah
sebesar Rp. 50.018.192.533,-. Selanjutnya peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Gorontalo, ini dapat dilihat pada grafik 4.2 di bawah ini:
8
Grafik 4.2 Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Gorontalo Tahun 2008-2012
Pendapatan Asli Daerah 60,000,000,000 50,000,000,000
50,018,192,533
40,000,000,000
38,115,196,369 30,501,421,697
30,000,000,000
23,407,537,227 21,375,138,975
20,000,000,000
Pendapatan Asli Daerah
10,000,000,000 2008
c.
2009
2010
2011
2012
Analisis Kontribusi Kontribusi dalam penelitian ini adalah Sumbangan atau iuran yang diperoleh
dari Pajak Reklame melalui Dinas Pendapatan Pengelolan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) yang tujuannya digunakan untuk meningkatan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Gorontalo. Berikut ini adalah analisis kontribusi Pajak Reklame terhadap pajak daerah selang tahun 2008 sampai dengan tahun 2012:
9
Penerimaan Pajak Reklame Kontribusi Pajak Reklame
=
x 100% Pendapatan Asli Daerah Rp. 217.048.900
1.
Kontribusi Pajak Reklame tahun 2008 =
x 100% Rp. 21.375.138.975
= 0.010%
Rp. 187.773.750 2.
Kontribusi Pajak Reklame tahun 2009 =
x 100% Rp. 23.407.537.227
= 0.008%
Rp. 227.097.450 3.
Kontribusi Pajak Reklame tahun 2010 =
x 100% Rp. 30.501.421.697
= 0.007%
Rp. 279.584.450 4.
Kontribusi Pajak Reklame tahun 2011 =
x 100% Rp. 38.115.196.369
= 0.007%
Rp. 366.913.359 5.
Kontribusi Pajak Reklame tahun 2012 =
x 100% Rp. 50.018.192.533
= 0.007%
10
Berdasarkan analisis diatas, peneliti menyusun kembali dalam bentuk tabel sebagai berikut: Tabel 4.3 Kontribusi Pajak reklame terhadap PAD Kabupaten Gorontalo Tahun 2008-2012 Pajak Reklame Pendapatan Asli Daerah Kontribusi Tahun (Rp) (Rp) (%) 2008
217.048.900
21.375.138.975
0,010
2009
187.773.750
23.407.537.227
0,008
2010
227.097.450
30.501.421.697
0,007
2011
279.584.450
38.115.196.369
0,007
2012
366.913.359
50.018.192.533
0,007
Berdasarkan tabel 4.3 di atas dapat diketahui bahwa kontribusi Pajak Reklame terhadap Pendapatan Asli Daerah dari tahun 2008 sampai dengan 2012 pada umumnya mengalami penurunan. Pada tahun 2008 kontribusi Pajak Reklame sebesar 0,010% sementara pada tahun 2009 kontribusi Pajak Reklame menunjukkan angka 0,008%. Selanjutnya pada tahun 2010 sampai dengan tahun 2012 kontribusi Pajak Reklame terhadap Pendapatan Asli Daerah menunjukkan nilai yang sama sebesar 0,007%. Selanjutnya untuk mengetahui besarnya kontribusi Pajak Reklame terhadap Pajak Daerah dan Pendapatan Asli Daerah disusun ukuran sebagai berikut : 80% - 100% : Besar sekali 60% - 79% : Besar 40% - 59% : Cukup besar 20% - 39% : Cukup 0% - 19%
: Kecil
11
Dengan menggunakan persentase dan kriteria sebagai ukurannya, dapat diketahui apabila 0%-19% maka termasuk ke dalam kategori kecil. Dengan melihat tabel diatas, dari tahun 2008 sampai dengan tahun 2012 rata-rata menunjukkan nilai sebesar 0.078%. Sehingga dapat di ambil kesimpulan bahwa kontribusi Pajak Reklame terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Gorontalo termasuk dalam kategori kecil. Berikut ini adalah grafik kontribusi Pajak Reklame terhadap Pendapatan Asli Daerah. Grafik 4.3 Kontribusi Pajak reklame terhadap PAD Kabupaten Gorontalo Tahun 2008-2012
Kontribusi 0.012 0.01
0.01
0.008
0.008 0.007
0.007
0.007
0.006 kontribusi 0.004 0.002 0 2008
2009
2010
2011
2012
Simpulan Adapun kesimpulan yang diperoleh dari hasil penelitian ini adalah sebagai berikut: 1.
Perkembangan Pajak reklame fluktuatif. Dimana pada tahun 2008 sebesar Rp. 130.455.331,- dan pada tahun 2009 mengalami suatu penurunan hingga menjadi Rp. 98.878.756,- selanjutnya tahun 2010 sampai dengan tahun 2012
12
setiap tahunnya mengalami kenaikan, pada tahun 2010 Pajak Reklame meningkat sebesar Rp. 111.370.658,- berikutnya di tahun 2011 jumlah Pajak Reklame naik sebesar Rp. 127.925.367,- sedangkan pada tahun 2012 Pajak Reklame mengalami kenaikan yang signifikan menjadi Rp. 173.917.197,-. 2.
Pelaksanaan atau mekanisme pemungutan Pajak Reklame dimulai dari wajib pajak melakukan registrasi atau pendaftaran usahanya kepada Bupati, dalam praktik umumnya kepada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Kabupaten Gorontalo, dalam jangka waktu tertentu selambat-lambatnya tiga puluh hari. Kemudian wajib pajak dikukuhkan dan akan diberikan Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah (NPWPD). Wajib pajak yang telah memiliki NPWPD setiap awal masa pajak wajib mengisi Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD). Pengertian SPTPD adalah surat yang digunakan oleh wajib pajak untuk melaporkan perhitungan dan atau pembayaran pajak, objek pajak, dan atau bukan objek pajak dan atau harta serta kewajiban, menurut peraturan Perundang-Undangan perpajakan. Selanjutnya pejabat atau petugas yang ditunjuk akan membuat nota perhitungan pajak dan menetapkan Pajak Reklame terutang dengan menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD). Pengertian SKPD adalah surat ketetapan yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak. Prosedur pembayaran pajak dilakukan dengan menggunakan Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD).
3.
Kontribusi Pajak Reklame terhadap Pendapatan Asli Daerah dari tahun 2008 sampai dengan 2012 pada umumnya mengalami penurunan. Pada tahun 2008 kontribusi Pajak Reklame sebesar 0,010% sementara pada tahun 2009 kontribusi Pajak Reklame menunjukkan angka 0,008%. Selanjutnya pada tahun 2010 sampai dengan tahun 2012 kontribusi Pajak Reklame terhadap Pendapatan Asli Daerah menunjukkan nilai yang sama sebesar 0,007%.
13
5.2
Saran Berdasarkan kesimpulan diatas maka saran yang dapat diberikan peneliti
sebagai masukan bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Gorontalo
dalam upaya
peningkatan penerimaan Pajak Reklame, sebagai berikut: 1.
Pemerintah Kabupaten Gorontalo dalam hal ini Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Gorontalo harus meningkatkan kualitas pengelolaan pendapatan daerah
agar mampu
menyelaraskan antara potensi daerah dan kebutuhan daerah. 2.
Dalam upaya meningkatkan penerimaan Pajak Reklame, dapat dilakukan dengan intensifikasi dan ekstensifikasi. Intensifikasi yaitu suatu cara untuk memperbesar jumlah pendapatan dimana sumber-sumber penerimaan yang ada pada saat ini ditingkatkan jumlah penerimaanya dengan cara mengevaluasi, mengkaji kembali dan apabila di perlukan menaikkan pengenaan tarif yeng berdasarkan peraturan Perundang-Undangan yang berlaku. Sedangkan ekstensifikasi yaitu mencari objek reklame baru yang dapat dikenakan Pajak Reklame, yang objek-objek ini pada waktu yang lalu tidak dikenakan pajak.
3.
menyempurnakan
sistem
manajemen
keuangan
daerah
agar
dapat
menghasilkan laporan keuangan yang andal dan terpercaya. 4.
Memberikan sosialisasi dan pemahaman kepada wajib pajak tentang pentingnya membayar dan melunasi pajak terutangnya.
DAFTAR PUSTAKA Abdul Halim. (2004). Manajeman Keuangan Daerah. Yogyakarata: UPP AMP YKPN Andriani, PJA. 2010. Teori Perpajakan. Jakarta : Salemba Empat Arikunto, Suharsimi. 2006. Prosedur Penelitian : Suatu Pendekatan Praktik. Jakarta: Rineka Cipta. Asmadi, Dina Aulia Yuliasni. 2011. Judul: “Analisis Implementasi Pemungutan Pajak Reklame atas Reklame Rokok pada Warung dan Kios Di Kabupaten Bogor”. Skripsi: Universitas Indonesia.
14
Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, Laporan target dan realisasi pajak reklame tahun 2008-2012 Kabupaten Gorontalo. Lingga, Ita Salsalina dan Sri Wartini. 2010. Judul: “Pengaruh Pemungutan Pajak Reklame terhadap Penerimaan Pajak Daerah Kota Bandung (Studi Empirik pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Bandung)”. Jurnal Akuntansi Volume 2 Nomor 2. Bandung: Universitas Kristen Maranatha. Mardiasmo. 2011. Perpajakan Edisi Revisi. Yogyakarta: Andi. Nurmayasari, Dini. 2010. Judul: “Analisis Penerimaan Pajak Reklame Kota Semarang”. Skripsi: Universitas Diponegoro Semarang. Peraturan Daerah Kabupaten Gorontalo Nomor 04 Tahun 2011 Tentang Pajak Reklame. Peraturan Bupati Kabupaten Gorontalo Nomor 17 Tahun 2011 Tentang Pajak Reklame. Peraturan Pemerintah Nomor 65 tahun 2001 Tentang Pajak Daerah. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 91 tahun 2012 Tentang Jenis Pajak Daerah Yang Dipungut Berdasarkan Penetapan Kepala Daerah atau Dibayar Sendiri Oleh Wajib Pajak.010 Poerwadarminta, WJS. 2003. Kamus Besar Bahasa Indonesia. Jakarta : Balai Pustaka. Ridwan. 2013. “Kontribusi Pajak Reklame dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Nunukan”. Jurnal Administrasi Negara. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik : Universitas Mulawarman. Siahaan, Marihot P, 2008. Pajak Daerah dan Retirbusi Daerah, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada. ------------------2011. Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada Suandy, Erly. 2008. Hukum Pajak. Jakarta: Salemba Empat. Triantoro, Arvian. 2010. “Efektifitas Pemungutan Pajak Reklame dan Kontribusinya terhadap Penerimaan Pajak Daerah di Kota Bandung”. Jurnal. Bandung. Utomo, Hindarto Prasetyo. 2006. “Kontribusi Pajak Reklame terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2000-2004”. Skripsi: Universitas Negeri Semarang Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003, Tentang Keuangan Negara. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004, Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009, Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Skripsi budiono yaitu : http://skripsi.umm.ac.id/files/disk1/31/jiptummpp-gdl-s1-2004budiono986-1545-Pendahul-n.pdf (di akses tanggal 06 November 2013) http://forester-untad.blogspot.com/2012/11/kontribusi-pajak-kendaraan-bermotor-pkb.html (di akses tanggal 09 November 2013) http://repository.upi.edu/operator/upload/bab_ii(12).pdf (di akses tanggal 09 November 2013) http://dspace.widyatama.ac.id/bitstream/handle/10364/603/bab2.pdf(di akses tanggal 09 November 2013)
15
