PENERAPAN ANALISIS SWOT GUNA PENYUSUNAN RENCANA INDUK E-GOVERNMENT KABUPATEN KAUR

Jurnal Teknologi Informasi, Volume 6 Nomor 1, April 2010, ISSN 1414-9999

PENERAPAN ANALISIS SWOT G U N A P E N Y U S U N A N RENCANA INDUK E-GOVERNMENT KABUPATEN KAUR Ujang Juhardi, Edi Noersasongko, Mohamad Sidiq Pascasarjana Teknik Informatika Universitas Dian Nuswantoro

ABSTRACT Kaur regency is a result of development of prime regency, South Bengkulu regency, Bengkulu province. It is together with the fast change of strategic environment which is complex, dynamic, and diverse. It is resulted some competitions in the society and the more extensive of society needs and desire. Nowadays, the government needs to be supported with information technology in order to bureaucracy reformation in the government organization can be maximized effectively, during this time Kaur Regency has not apply information technology effectively and efficiently in order to deliver information, discuss some issues and also doing some business transactions in every units. It is because the government does not have main planning of information system process to support the implementation of e – government in Kaur regency government. The government also has not maximized and using program in the field of information technology. Methodologies used in this study are literature study, interview, direct observation and questioner. The analysis instruments used is SWOT analysis. Kaur regency is in the position of quadrant I (Strengths, Opportunity). This strategy is based on the idea of company that is using power to get the biggest opportunity. The Kaur regency government must create some strategies to reach the goal, they are employing computer expert as training instructor, making priority scale in adding computer equipments, analyzing the equipments which are able to use open sourer system, making a LAN network which uses backbone as the main network and making class C network which uses telephone lines, inviting professionals as instructor in the processing and fixing data and also make it as centre regulation as a base to make calculation and legalization of prime planning in the implementation e – government. Key words: e–government, prime planning. 1. PENDAHULUAN Seiring dengan semakin cepatnya perubahan lingkungan strategis yang komplek, dinamis, dan beraneka ragam yang mengakibatkan terjadinya kompetisi serta berakibat semakin luasnya keinginan dan kebutuhan masyarakat. Untuk memenuhi hal tersebut pemerintahan pada saat ini perlu ditunjang dengan memanfaatkan Teknologi Informasi supaya reformasi birokrasi dalam penyelenggaraan dan pemerintahan dapat dioptimalkan dengan efektif. [2] Sebagai daerah baru hasil pemekaran, harus memiliki rencana induk TI untuk mendukung implemintasi e-government seperti diamanatkan oleh Inpres No 3 tahun 2003 tentang e-government di pemerintahan. [3] Salah satu cara yaitu melalui implementasi e-government. Dalam implementasi e-government tersebut perlu adanya rencana induk teknologi informasi sebagai pedoman dalam integrasi teknologi informasi di Pemda, sehingga implementasi e-government diharapkan dapat membantu meningkatkan interaksi antara pemerintah, masyarakat dan bisnis sehingga mampu mendorong perkembangan politik dan ekonomi. Saat ini, penggunaan teknologi informasi di pemerintahan semakin meningkat tidak hanya untuk proses operasional sehari-hari, tetapi sudah menuju pada dukungan bagi proses pengambilan keputusan, bahkan pada beberapa sektor industri, ketergantungan terhadap teknologi informasi sudah sangat besar seperti pada sektor perbankan dan keuangan. [4] 2. METODE PENGUMPULAN DATA Pengumpulan data bertujuan untuk melihat kondisi saat ini dari sistem informasi di Pemerintahan Kabupaten Kaur, kendala yang dihadapi dalam menerapkan sistem informasi, pandangan para eksekutif tentang sistem informasi, keinginan dari para eksekutif dan jajaran dibawahnya mengenai

80

homepage: http://pps.dinus.ac.id email redaksi: [email protected]

Jurnal Teknologi Informasi, Volume 6 Nomor 1, April 2010, ISSN 1414-9999 sistem informasi dimasa yang akan datang, untuk itu penulis menggunakan 4 macam cara yaitu melalui wawancara, kuesioner, study pustaka dan pengamatan langsung. 2.1 Wawancara Wawancara bertujuan untuk mendapat gambaran yang jelas dari para eksekutif di masing-masing unit kerja mengenai proses bisnis disetiap unit, permasalahan dengan sistem yang ada. 2.2 Kuesioner Penyebaran kuesioner bertujuan untuk mendapatkan kondisi sekarang dari sistem informasi yang ada di seluruh unit kerja, disini ditanyakan informasi tentang sistem informasi yang dipakai/pernah dipakai, cara pengolahan data yang sedang berjalan, kondisi perangkat keras yang dimiliki, kondisi jaringan di masing-masing unit, SDM yang memiliki kemampuan komputer dan berbagai hal lain yang ada hubungannya. 2.3 Study Pustaka Studi pustaka bertujuan untuk mendapatkan gambaran yang jelas terhadap rencana induk egovernment yang ada pada pemerintahan yang lain. 2.4 Pengamatan Langsung Dimana peneliti mengamati secara langsung pada beberapa instansi yang ada di Pemerintahan Kabupaten Kaur dalam melaksanakan proses bisnis dan transaksi serta pelayanan kepada masyarakat umum. 3. ALAT PENELITIAN 3.1 Analisis Swot Analisis SWOT teknik dalam membedah kasus bisnis sebagai berikut : [20] a. Strength (kekuatan) b. Weakness (kelemahan) c. Opportunity (kesempatan/peluang) d. Threat (ancaman) Trend (tendensi) atau terjadian dengan mengancam perkembangan atau keberlangsungannya organisasi. Analisis SWOT digunakan untuk mencari keuntungan dan memperbaiki situasi. Mencari keuntungan dilakukan dengan ekspansi, memperbaiki situasi dengan menyelesaikan berbagai masalah yang dihadapi. Dampak dengan dilakukannya SWOT analisis adanya kesimpulan dasar (basic conclusions), 3. 2 Efas Dan Ifas Sebelum menyusun matrik SWOT perlu terlebih dahulu disusun matriks Faktor Strategi Eksternal EFAS (eksternal strategic factors analysis summary) dan matriks Faktor Strategi Internal IFAS (Internal strategic factors analysis summary). EFAS adalah untuk merumuskan faktor-faktor strategi eksternal tersebut dalam kerangka Opportunity dan Threat dan IFAS adalah untuk merumuskan faktor-faktor strategi internal tersebut dalam kerangka strengh dan weakness. 4. TINJAUAN PUSTAKA Dalam pustaka tentang teori perencanaan, sepanjang sejarah pemikiran perencanaan terdapat beberapa tipe perencanaan, antara lain: (1) perencanaan induk (master planning); (2) perencanaan komprehensif/menyeluruh (comprehensive planning); (3) perencanaan inkremental (incremental planning); (4) perencanaan advokasi (advocacy planning); (5) perencanaan strategis (strategic planning); dan (6) perencanaan adil/ekuiti (equity planning). Dalam penelitian ini akan fokus membahas tentang perencanaan e-government pemerintahan daerah: [5] Pedoman penyusunan rencana induk teknologi informasi sudah ditetapkan oleh pemerintah dan MPR RI supaya pengimplemintasian e-government di lemabaga pemerintah lebih fokus sehingga hasil yang diharapkan optimal, adapun peraturan dan pedoman yang sudah ada sampai saat ini adalah kerangka kerja teknologi informasi nasional sesuai dengan Garis- garis Besar Haluan Negara homepage: http://pps.dinus.ac.id email redaksi: [email protected]

81

Jurnal Teknologi Informasi, Volume 6 Nomor 1, April 2010, ISSN 1414-9999 (GBHN) Tahun 1999, mengamanatkan pada setiap lembaga Negara baik pusat maupun di daerah mempercepat integrasi teknologi informasi guna mempercepat reformasi birokrasi sehingga tercipta penyelenggaraan yang bersih dan berwibawa yang bebas dari KKN yang sejalan dengan cita-cita reformasi.[3] Good governence United Nation Development Program (UNP) mendefenisikan governance sebagai : the exercise of political, econimic and adaminstrative authorty to manage anation’s affairat all level: [7] Sebenarnya ada beberapa definisi yang diberikan oleh institusi non pemerintah dan lembaga pemerintahan mengenai e-government. Bank Dunia mendfenisikan sebagai berikut : E-Government refers to the use by government agencies of information technologies (such as Wide Area Networks, the Internet, and mobile computing) that have the ability to transform relations with citizens, businesses, and other arms of government: [8] Sementara pemerintah Amerika Serikat mendefiniskan e-government sebagai : E-Government refers to the delivery of government infromation and services online through the Internet or other digital means: [9] Jadi dapat disimpulkan bahwa e-government pada dasarnya adalah penyampaian informasi dan layanan dari suatu lembaga pemerintahan terhadap masyarakat, pelaku bisnis dan industri, dan lembaga pemerintahan lainnya melalui penggunaan teknologi informasi dan komunikasi untuk mewujudkan pelaksanaan pemerintahan yang efektif dan efisien, layanan yang lebih baik dan nyaman, mencakup jangkauan yang lebih luas, serta menjamin transparansi dan akuntabilitas. Dalam memanfaatkan potensi tersebut, banyak negara telah memutuskan untuk menggunakan Information computer technology (ICT) untuk meningkatkan pelayanan pemerintahan kepada masyarakat dalam semua bidang untuk melaksanakan pelaksanaan implementasi e-government: [10] 5. SASARAN TI Tahap selanjutnya adalah tahap penentuan objectives, objectives merupakan sasaran-sasaran yang cukup terperinci dan harus dicapai agar goal yang ditentukan dapat terpenuhi. Sebagai titik awal yang sangat penting agar dapat menentukan objectives dengan baik diperlukan pengetahuan tentang unit kerja, proses yang berlangsung didalamnya, hubungan antar organisasi dan lain-lain. Hal lain yang perlu dipertimbangkan dalam penyusunan objectives adalah terpenuhinya kaidah SMART (Specific Measurable, Attainable, Realistic and Time Limit). 6. KELEMBAGAAN Model kelembagaan yang ideal dalam pengelolaan penerapan teknologi informasi di pemerintah daerah adalah dengan menggunakan perpaduan model sentralisasi dan desentralisasi atau yang lebih dikenal dengan model hybrid. Sentralisasi kewenangan diperlukan guna mengontrol pelaksanaan penerapan teknologi informasi di masing-masing unit terkait, sehingga tercipta suatu sistem yang terintegrasi satu sama lain dengan interoperabilitas yang tinggi, sentralisasi juga dibutuhkan untuk dapat mengatur penggunaan standarisasi dalam sarana ataupun prasarana yang dibutuhkan guna memaksimalkan investasi. Sentralisasi ini diwujudkan dalam satu unit yang bertanggung jawab langsung pada pimpinan daerah dan mempunyai tingkat kewenangan yang setara dengan dengan badan atau dinas, sehingga memungkinkan untuk melakukan koordinasi secara horizontal. Tugas dan tanggung jawab unit ini diantaranya adalah : a. Melakukan koordinasi dan perencanaan secara menyeluruh dalam memaksimalkan penggunaan teknologi informasi di pemerintahan daerah. b. Melakukan standarisasi arsitektur sistem, standarisasi data dan informasi yang dibutuhkan guna menjamin interoperabilitas sistem yang akan diterapkan. c. Mengelola portal informasi pemerintah daerah dan gateway sistem informasi manajemen pemerintahan daerah yang menghubungkan sistem ini dan jaringan internet. d. Membantu perencanaan pengembangan sistem informasi dibutuhkan di masing-masing unit. e. Mengelola prasarana dan sarana yang dibutuhkan secara bersama-sama dalam pengoperasian sistem informasi manajemen pemerintahan daerah seperti jaringan utama (backbone), berbagai server mail, DNS dan berbagai basis data.

82


Jurnal Teknologi Informasi, Volume 6 Nomor 1, April 2010, ISSN 1414-9999 Desentralisasi dibutuhkan untuk menjamin fleksibilitas sistem, dan untuk meningkatkan daya respon sistem terhadap perubahan-perubahan yang diperlukan. Desentralisasi ini diwujudkan dengan memberikan kewenangan- kewenangan kepada masing-masing unit untuk mengelola secara mandiri penggunaan teknologi informasi di unit masing-masing guna menghindari duplikasi yang tidak diperlukan, serta menjamin interoperabilitas antar sistem maka perencanaan dan pengembangan teknologi informasi di masing-masing unit haruslah di koordinasikan secara penuh dengan sentral unit pengelola teknologi informasi. Hal ini juga dibutuhkan guna lebih mengefektifkan dana investasi yang dikeluarkan. 7. HUKUM DAN PERUNDANG-UNDANGAN Guna mewujudkan kondisi ideal dalam penerapan teknologi informasi di pemerintahan daerah diperlukan perangkat hukum dan perundang- undangan yang mengatur penerapan dan pengelolaan teknologi informasi dalam berbagai sektor pemerintahan. Perangkat hukum dan perundang- undangan juga dibutuhkan untuk memperkecil dampak negatif serta menjamin hak-hak individu baik hak untuk kesetaraan akses informasi ataupun hak perlindungan privacy. Hukum dan perundangan-undangan yang dibutuhkan dalam penerapan teknologi informasi ini harus mampu memberikan perlindungan pada beberapa hak yang bersifat sangat fundamental berikut ini, yaitu : a. Kebebasan mengemukakan pendapat b. Kebebasan penyampaian informasi c. Hak untuk mendapat perlindungan privacy d. Hak untuk mendapatkan akses pada data-data pemerintah e. Hak untuk mendapatkan perlindungan atas kekayaan intelektual 8. SUMBER DAYA MANUSIA Dalam kondisi ideal setiap pegawai pemerintah daerah diharapkan memiliki kemampuan yang dibutuhkan dalam penggunaan teknologi informasi untuk menunjang tugas dan kewajiban kerjanya. Jenis dan kemampuan yang dituntut sangat beragam tergantung pada posisi dan Sertifikasi Sumber Daya Manusia Jenis SDM Spesifikasi CIO Mengarahkan dan mengatur rencana, kebijakan, program, dan jadwal strategis teknologi informasi dan computing untuk memproses data,layanan komputer, komunikasi jaringan, dan layanan informasi manajemen untuk mencapai tujuan dan sasaran perusahaan. Mengarahkan integritas data dan informasi perusahaan dan unit bisnis. kebutuhan pertumbuhan dan tujuan organisasi Mengembangkan dan menerapkan kebijakan dan pendekatan operasional untuk teknologi informasi dan proses komputerisasi Menilai operasi komputerisasi dan fungsi teknologi informasi secara keseluruhan dan merekomendasikan perluasan Menyarankan manajemen senior untuk konversi dan integrasi sistem strategis dalam mendukung tujuan dan sasaran bisnis Menyiapkan sasaran usaha dan anggaran untuk memfasilitasi perolehan, penyimpanan, pemrosesan, dan penyebaran informasi Bekerjasama dengan manajer perusahaan baik di dalam maupun di luar operasional yang dipengaruhi oleh perolehan, penyimpanan, pemrosesan, dan penyebaran informasi Administrator Manajemen user dengan memberikan password dan user id, memberikan sistem fasilitas-fasilitas perangkat lunak yang dapat dijalankan oleh user, serta hak-hak user lainnya. memelihara dan memonitor sistem yang berjalan. Administrator Administrator memberikan atau menolak ijin akses database kepada basisdata pengguna yang membutuhkan, dan memonitor perkembangan data. Administrator Manajemen keamanan sistem komputer dari pihak-pihak yang tidak homepage: http://pps.dinus.ac.id email redaksi: [email protected]

83

Jurnal Teknologi Informasi, Volume 6 Nomor 1, April 2010, ISSN 1414-9999 security Sistem Analis dan Desain Administrator jaringan Programmer Teknisi Radio Wave LAN Teknisi Komputer User (operator)

berkepentingan Memberikan layanan konsultasi internal dan studi kelayakan untuk analisa dan membuat model organisasi. Membuat analisa bisnis dan desain sistem dari unit kerjanya jika memerlukan sistem informasi. Membangun, memelihara dan memonitor infrastruktur jaringan di lingkungan unit kerjanya. Memberikan konsultasi tentang jaringan kepada staf di lingkungan unit kerjanya yang membutuhkan. Mengimplementasikan sistem inormasi manajemen, situs-situs dll Menangani radio wave LAN yang ada di lingkungan Pemkab Menangani dan merawat komputer serta jaringan yang ada di unit kerja masing-masing. Pengguna sistem dan aplikasi yang berjalan, sehingga memungkinkan lancarnya staf memberikan informasi kepada atasannya.

9. JARINGAN Topologi makro jaringan komputer menggambarkan penggunaan media kabel secara bersama untuk membentuk jaringan untama (bac-bone) yang menghubungkan masing-masing gedung dilikungan pemerintahan Kabupeten Kaur secara garis besarnya pemelihan media tersebut adalah : a. Media kabel digunakan untuk menghubungan gedung-gedung yang berdekatan. b. Media telkom speedy digunakan untuk menghubungkan gedung yang letaknya berjauhan. c. Unit kerja pengolahan data dan sistem informasi menjadi pintu keluar masuk data di Pemda Kaur, termasuk hubungan ke internet. d. Kebijakan satu pintu mempunyai beberapa keuntungan antara lain : - Kemudahan pengorganisasian jaringan - Kemudahan pengelolaan komunikasi - Kemudahan pengelolaan keamanan jaringan - Dibutuhkan SDM lebih sedikit 9.1 Topologi Jaringan bac-bone

Gambar Topologi Jaringan bac-bone

84


Jurnal Teknologi Informasi, Volume 6 Nomor 1, April 2010, ISSN 1414-9999 9. 2 Topologi Jaringan pada unit kerja

Topologi Jaringan pada unit kerja 10. PERANGKAT KERAS Untuk mengimplementasikan e-government pemerintahan daerah perlu perangkat kerasnya terutama komputer personal (PC) disetiap masing-masig unit sesuaikan dengan kebutuhan diunit itu sendiri serta sfesipikasinya dapat ditunjukan pada tebel dibawah ini: Sfesipikasi Perangkat Keras Untuk Jaringan Backbone 10.1 Spesifikasi Perangkat Keras Sfesipikasi Komputer Catatan Bagi yang instansi yang belum mempunyai Processor E7500 2,9Ghz Core 2 Duo bisa ditambah (disesuaikan dengan Intel TP45D20-A7 kebutuhan) Memory DDR2 2GB/6400 Hardis 250GB/7200 Rpm DVDRW LG 22x Keyboard, Optical Mouse 17” LCD Monitor UPS ( UNINTERRUPTABLE POWER SUPPLY ) APC UPS 1500 VA Bagi yang instansi yang belum mempunyai Input 220 V / Output 220 V bisa ditambah (disesuaikan dengan Automatic Voltage kebutuhan) Printer Laser Jet Printer Bagi yang instansi yang belum mempunyai ditambah (disesuaikan dengan • 1200 x 1200 dpi, 20 ppm, 16MB, 1x 250 bisa kebutuhan) Tray, PostScript2, Parallel & USB • Desk Jet Printer


85

Jurnal Teknologi Informasi, Volume 6 Nomor 1, April 2010, ISSN 1414-9999 10.2 Spesifikasi Perangkat Keras untuk server Form Factor/Height Processor Jumlah Processor Cache Memory Memory Expansion Slots Disk bays Hard disk controller Internal Storage Network Interface Power supply Hot-swap comp. RAID support

Rack/2U Dual-Core Intel Xeon Processor 5150 2.6Ghz 133Mhz front-side 2 (dua) 2 x 2Mb 4 (empat) Gb Fully Buffered DIM 667Mhz via 12 DIMM slots 4 PCI-E atau 2 PCI-X dan 2 PCI-Express 8 / 8 (total / hot-swap) Integrated SAS controller, ServRAID 8K-1 SAS Controller 6 x 73Gb hot-swap 10K SAS Integrated dual Gigabit Ethernet 2 x 835W Power-supply, fan, hard disk drive Integrated RAID-0, -10, optional RAID-5, -6

11. PENDANAAN Investasi yang dibidang teknologi nformasi membutuhkan dana yang relatif besar, sehingga dibutuhkan meikanisme pendanaan yang memadai. Idiealnya pendanaan yang dapat dilakukan melalui dana pemerintahan daerah, atau pun dalam hal-hal tertentu dapat bekerjasama dengan dunia usaha untuk membangun jaringan teknologi informasi. Pengolaan dana harus dilakukan dengan transparan dan harus dapat dipertanggungjawabkan pada masyarakat, pendanaan dalam pembangunan pengelolaan teknologi informasi dipemerintahan daerah dapat dilakukan sepenuhnya secara internal melalui mikanisme swakelola, atau diserahkan pada pihak ketiga dengan mikanisme kontrak kerja. Dana operasional dan perawatan sistem informasi, pada umunya untuk tahun pertama dibutuhkan dana sebesar 20% per tahun dari nilai investasi awal. 12. PENGEMBANGAN SITUS WEB Situs web Pemerintah daerah merupakan salah satu strategi di dalam melaksanakan pengembangan e-government secara sistematik melalui tahapan yang realistik dan terukur. Pembuatan situs web pemerintah merupakan tingkat pertama dalam pengembangan e-government dengan sasaran agar masyarakat dapat dengan mudah memperoleh akses kepada informasi dan layanan pemerintah, serta ikut berpartisipasi di dalam pengembangan demokrasi dengan menggunakan media internet. Saat ini Pemerintah daerah belum memiliki situs web utama.

13. SISTEM INFORMASI Secara umum berdasarkan kepemilikan dan penggunanya sistem informasi yang dipergunakan oleh unit kerja dapat di klasifikasikan menjadi 3 kelompok: - SI yang dipergunakan oleh unit kerja itu sendiri - SI yang dipergunakan oleh semua unit kerja Dilihat dari fungsinya, maka sistem informasi dapat dibagi menjadi 4 kelompok : • G2C (Government To Citizens) Sistem informasi ini berfungsi untuk mendukung terwujudnya pelayanan masyarakat yang berbasis elektronik, aplikasi ini dibutuhkan khusus masyarakat umum. • G2B (Government To Business) Salah satu tugas utama dari sebuah pemerintah adalah membentuk lingkaran bisnis yang kondusif agar roda perekonomian sebuah negara dapat berjalan sebagaimana mestinya. Oleh karena itu diperlukan relasi yang baik antara pemerintah dengan kalangan bisnis tidak saja untuk memperlancar para pelaku bisnis namun lebih jauh lagi banyak hal yang menguntungkan bagi pemerintah : [13]

86


Jurnal Teknologi Informasi, Volume 6 Nomor 1, April 2010, ISSN 1414-9999 • G2G (Government To Government) Berfungsi untuk mendukung terwujudnya interaksi antar instansi pemerintahan secara elektronis, [13] Aplikasi jenis ini diharapkan dapat memperlancar proses administrasi serta proses pertukaran data antar instansi pemerintah baik didaerah ataupun dipusat : [12] • G2E (Government to Employeees) Sistem informasi ini untuk mendukung terwujudnya pelayanan terhadap pegawai pemerintahan secara elektronis, sehingga tercipta peningkatan kinerja dan kesejahteraan para pegawai negeri yang bekerja sebagai pelayanan masyarakat.

14. APLIKASI KEPEGAWAIAN 1. 2. 3. 4. 1. 2. 3. 1. 2. 3. 4. 1. 2. 3. 1. 2. 3.

Pengadaan PNS Sistem Absensi dan Penggajian Sistem Penilaian Kinerja PNS Sistem Pendidikan dan Latihan KEPEMERINTAHAN Pengelolaan Barang Daerah Katalog Barang Daerah Pengelolaan Pendapatan Daerah KEWILAYAHAN Potensi Daerah Perikanan dan Kelautan Pariwisata Industri Usaha Kecil dan Menengah (UKM) KEMASYARAKATAN Kesehatan Pendidikan Ketenagakerjaan SARANA DAN PRASARANA Transportasi Jalan dan Jembatan Terminal dan Pelabuhan

15. PERATURAN-PERATURAN DALAM UNIT PENGOLAHAN DATA DAN INFORMASI Di samping dari segi pengamanan, harus juga ditunjang dengan peraturan- peraturan yang perlu diketahui oleh tim teknis atau pranata komputer antara lain. 1. Menyangkut batasan privacy pranata komputer, Pemerintahan Daerah menganggap semua data-data pegawai yang tersimpan dalam PC atau komputer milik Pemerintahan Daerah merupakan data-data dinas.instansi dan melalui keputusan dari penanggung jawab keamanan TI di Pemerintahan Daerah maka Pemerintahan Daerah berhak untuk melihat, membuka atau mengamankan data-data. 2. Menyangkut pertukaran pesan dan data, Pemerintahan Daerah melarang tim teknis TIK atau pranata komputer untuk menyebarkan fitnah, berita yang meresahkan dan sara melalui media apapun.


87

Jurnal Teknologi Informasi, Volume 6 Nomor 1, April 2010, ISSN 1414-9999 16. STRUKTUR ORGANISASI YANG UNTUK UNIT KERJA DAN PENGOLAHAN DATA Kepala Dinas Perhubungan Bidang Informatika

Kelompok Jabatan Fungsional pranata

K. Aplicatiaon Dev.

Ko. Technical Sup.

Sistem Anlisis dan Progremer

Admin Jaringan Admin sistem

Ko. Operation Librari Operator/end user

Ko. Aplicatiaon Sup. Database Admin

Struktur Organisasi unit kerja dan pengolah data Masing masing bidang mempunyai tugas : a. Bidang Informatika Bidang informatika menyelaraskan TIK dengan strategi e-government agar TIK dapat memberikan kontribusi maksimal dalam pencapaian tujuan pengembangan e-government seperti yang tercantum dalam Inpres no. 3 tahun 2003. Untuk itu ketua bidang informatika antara lain membuat perencanaan strategis TIK, mengelola organisasi, dan proses-proses yang dilakukan organisasi, mengelola aspek pendidikan dan pelatihan kepada SDM yang terkait, menjaga adekuasi TIK, mengelola keamanan, dan mengelola prioritas. 1. Tugas Pokok a. Membuat perencanaan strategis TIK b. Membuat kebijakan TIK organisasi c. Menentukan arsitektur informasi d. Mengantisipasi perkembangan teknologi 2. Produk Pokok a. Produk dan layanan e-government yang efektif dan efisien yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang ada b. Proses-proses/kegiatan operasi yang efektif dan efisien 3. Kompetensi a. Kemampuan dasar TIK b. Pemahaman terhadap prinsip-prinsip dasar sistem informasi c. Kemampuan dasar teknis perangkat keras dan jaringan d. Kemampuan mengenal dan mempelajari kecenderungan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi di masa mendatangdan dampanya terhasap lembaga pemerintahan b. Koordinator Application Devolepment Koordinator Application Devolepment/Support mengembangkan dan mengelola perawatan aplikasi yang dilakukan oleh Sistem Analisis dan Progremer. Dalam tingkat manajemen, jabatan ini tergolong dalam tingkat taktis/manajerial. 1. Tugas Pokok a. Megadakan dan merawat perangkat lunak yang sesuai dengan kebutuhan b. Mengelola proyek-proyek pengembangan aplikasi, baik insource maupun outsource c. Mengelola System Analyst dan Programmer yang mengembangkan (feasibility study, requirement gathering, mendesain, mengimplementasi) menginstal, menguji (tesiting), mengkaji (review), dan merawat aplikasi d. Membantu perawatan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi

88


Jurnal Teknologi Informasi, Volume 6 Nomor 1, April 2010, ISSN 1414-9999 2. Produk Pokok a. Aplikasi yang efektif dan efisien b. User’s Manual dan Technical Manual yang updated c. Dokumen perencanaan strategis TIK termasuk arsitektur informasi Unit Pengelola egovernment dan antisipasi perkembangan teknologi 3. Kompetensi a. Kemampuan dasar TIK b. Pemahaman terhadap prinsip-prinsip dasar sistem informasi c. Kemampuan dasar teknis perangkat keras dan jaringan d. Kemampuan pengadaan dan perawatan perangkat lunak c. Application Sistem Analisis Sistem analisis untuk aplikasi-aplikasi komputer membuat rancangan system berdasarkan kebutuhan pengguna. Sistem Analyst menerjemahkan kebutuhan pengguna menjadi user requirements dan functional specifications yang digunakan Programmer untuk membuat /memodifikasi aplikasi. Dalam tingkat manajemen, jabatan ini tergolong dalam tingkat operasional 1. Tugas Pokok a. Memfasilitasi pengembangan sistem informasi dan aplikasi computer b. Mempelajari permasalahan-permasalahan dan kebutuhan-kebutuhan organisasi c. Memberikan rekomendasi bagaimana sumber daya informasi dapat meningkatkan kinerja organisasi 2. Produk Pokok High-Level design document yang mencakup juga user requirements, seta spesifikasi dan persyaratan aplikasi baik fungsional (efektivitas) maupun nonfungsional (efisiensi). 3. Kompetensi a. Kemampuan dasar TIK b. Pemahaman terhadap prinsip-prinsip dasar sistem informasi c. Kemampuan dasar teknis perangkat keras dan jaringan d. Application-Programmer Programmer untuk aplikasi komputer merawat/memodifikasi aplikasi computer berdasarkan rancangan dari analisis sistem. Dalam tingkat manajemen, jabatan ini tergolong dalam tingkat operasional. 1. Tugas Pokok a. Mengembangkan aplikasi komputer b. Melakukan pengujian terhadap aplikasi 2. Produk Pokok Aplikasi sesuai dengan dokumen rancangan dan memenuhi persyaratan fungsional (tidak memiliki major bugs yang mempengaruhi fungsionalitas utama aplikasi) serta persyaratan nonfungsional. 3. Kompetensi a. Kemampuan dasar TIK b. Pemahaman terhadap prinsip-prinsip dasar sistem informasi c. Kemampuan dasar teknis perangkat keras dan jaringan e. Koordinator Data Koordinator Data bertanggung jawab terhadap arsitektur data dan mengelolanya sebagai aset instansi. Dalam tingkat manajemen, jabatan ini tergolong dalam tingkat taktis/manajerial. 1. Tugas Pokok a. Membuat arsitektur data b. Mengelola data 2. Produk Pokok a. Dokumen arsitektur data b. Dokumen perencanaan strategis TIK termasuk arsitektur informasi Unit Pengelola egovernment dan antisipasi perkembangan teknologi 3. Kompetensi a. Kemampuan dasar TIK b. Pemahaman terhadap prinsip-prinsip dasar sistem informasi homepage: http://pps.dinus.ac.id email redaksi: [email protected]

89

Jurnal Teknologi Informasi, Volume 6 Nomor 1, April 2010, ISSN 1414-9999 f. Database Administrator Database Admininistrator bertanggung jawab terhadap perawatan sistem basis data dan integritasnya. Dalam tingkat manajemen, jabatan ini tergolong dalam tingkat operasional. 1. Tugas Pokok a. Membuat rancangan basisdata dan data definition b. Ikut mengamankan basisdata c. Melakukan perawatan data d. Memonitor penggunaan basisdata dan statistik kinerja 2. Produk Pokok a. Dokumen rancangan basisdata b. Dokumen prosedur backup and recovery 3. Kompetensi a. Kemampuan dasar TIK b. Pemahaman terhadap prinsip-prinsip dasar sistem informasi c. Kemampuan dasar teknis perangkat keras dan jaringan g. Koordinator Technical Support Koordinator Technical Support bertanggung jawab terhadap Network Administrator, Sistem Adminstrator dan lain-lainnya yang merawat sistem agar sistem dapat terus berjalan baik. Dalam tingkat manajemen, jabatan ini tergolong dalam tingkat taktis/manajerial. 1. Tugas Pokok a. Menjamin adanya layanan yang berkesinambungan b. Mengelola konfigurasi c. Memonitor proses-proses dan penggunaan system 2. Produk Pokok a. Sistem yang efektif dan efisien b. Laporan ketersediaan, termasuk permasalahan-permasalahan yang muncul dan insiden yang terjadi 3. Kompetensi a. Kemampuan dasar TIK b. Kemampuan dasar teknis perangkat keras dan jaringan h. Network Administrator Network Administrator bertanggungjawab terhadap kontrol teknis dan administrasi dari jaringan. Dalam tingkat manajemen, jabatan ini tergolong dalam tingkat operasional. 1. Tugas Pokok a. Membuat perencanaan infrastruktur telekomunikasi b. Mengimplementasikan perencanaan infrastruktur telekomunikasi 2. Produk Pokok a. Dokumen perencanaan infrastruktur telekomunikasi 3. Kompetensi a. Kemampuan dasar TIK b. Pemahaman terhadap prinsip-prinsip dasar sistem informasi i. Sistem Administrator Sistem Administrator bertanggung jawab terhadap sistem komputer secara keseluruhan termasuk jaringan. Dalam tingkat manajemen, jabatan ini tergolong dalam tingkat operasional. 1. Tugas Pokok Mengelola pembelian perangkat keras dan lunak serta instalasinya sesuai prosedur a. Menambah workstation baru dan konfigurasinya b. Menginstall perangkat lunak system 2. Produk Pokok Sistem dengan aplikasi-aplikasi yang berjalan dengan baik, termasuk jelasnya user accounts dan minimumnya efek negatif yang ditimbulkan virus komputer. 2. Storage space yang cukup bagi para pengguna 3. Kompetensi a. Kemampuan dasar TIK

90


Jurnal Teknologi Informasi, Volume 6 Nomor 1, April 2010, ISSN 1414-9999 b. Pemahaman terhadap prinsip-prinsip dasar sistem informasi c. Kemampuan dasar teknis perangkat keras dan jaringan 4. Produk Pokok Sistem berjalan dengan baik dan memenuhi persyaratan (tidak memiliki major bugus yang mempengaruhi fungsionalitas utama aplikasi) serta persyaratan nonfungsional. 5. Kompetensi a. Kemampuan dasar TIK b. Pemahaman terhadap prinsip-prinsip dasar sistem informasi c. Kemampuan dasar teknis perangkat keras dan jaringan j. Koordinator Operation Koordinator Operation bertanggung jawab pada SDM yang terlibat dalam operasi. Dalam tingkat manajemen, jabatan ini tergolong dalam tingkat operasional 1. Tugas Pokok a. Mengelola kegiatan operasi b. Mengelola SDM yang terlibat dalam operasi termasuk operator/users, librarians, dan lain-lain c. Ikut menentukan rencana strategis TIK, arsitektur informasi, dan antisipasi perkembangan teknologi 2. Produk Pokok a. Kegiatan operasi yang berjalan dengan efektif dan efisien b. Dokumen perncanaan strategis TIK termasuk arsitektur informasi Unit Pengelola egovernment dan antisipasi perkembangan teknologi 3. Kompetensi a. Kemampuan dasar TIK b. Pemahaman terhadap prinsip-prinsip dasar sistem informasi c. Kemampuan dasar teknis perangkat keras dan jaringan k. Librari Librarian memegang peranan krusial yaitu menyimpan dan menjaga semua program dan data yang digunakan. Dalam tingkat manajemen, jabatan ini tergolong dalam tingkat operasional. 1. Tugas Pokok a. Menyimpan semua file program dan data b. Merawat, menjaga dan mengamankan semua file program dan data 2. Produk Pokok Backup program dan data 3. Kompetensi a. Kemampuan dasar TIK b. Pemahaman terhadap prinsip-prinsip dasar sistem informasi c. Kemampuan dasar teknis perangkat keras dan jaringan l. Operator/End Users Pengguna (Operator/End Users) bertanggung jawab pada operasi-operasi yang berhubungan dengan pelayanan e-government yang menggunakan TIK. Dalam tingkat anajemen, jabatan ini tergolong dalam tingkat operasional. 1. Tugas Pokok a. Mengoperasikan sistem informasi dan aplikasi computer b. Melakukan data entry 2. Produk pokok Kegiatan operasi yang berjalan dengan efektif dan efisien 3. Kompetensi a. Kemampuan dasar TIK b. Pemahaman terhadap prinsip-prinsip dasar sistem informasi c. Kemampuan dasar teknis perangkat keras dan jaringan 17. KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL PRANATA Berdasarkan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 66/Kep/M.PAN/7/2003, yang dimaksud Pranata Komputer adalah Pegawai Negeri Sipil yang homepage: http://pps.dinus.ac.id email redaksi: [email protected]

91

Jurnal Teknologi Informasi, Volume 6 Nomor 1, April 2010, ISSN 1414-9999 diberi tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwewenang untuk melakukan kegiatan sistem informasi berbasis komputer. Mencakup semua profesi yang telah dijabarkan diatas, seperti sistem analis, programer, operator, network administrator, database administrator Berdasarkan SK Menpan tersebut, Pranata Komputer terdiri dari Pranata Komputer tingkat terampil dan Pranata Komputer tingkat ahli. Pranata Komputer adalah jabatan karir yang hanya dapat diduduki oleh Pegawai Negeri Sipil. Tugas pokok Pranata Komputer adalah merencanakan, menganalisis, merancang, mengimplementasikan, mengembangkan dan atau mengoperasikan sistem informasi berbasis komputer. Jenjang jabatan Pranata Komputer seperti yang tertuang pada SK Menpan Nomor 66/Kep/M.PAN/7/2003 adalah seprti tabel berikut : Jenjang Jabatan Pranata Komputer Jabatan Golongan Golongan Terampil Pranata Pelaksana Pemula II/a Pranata Pelaksana IIb/IIc/IId Pranata Pelaksana Lanjutan IIIa/IIIb/IIIc Golongan Ahli Pranata Muda IIIa - IIIb Pranata Medya IIIc-IIId Pranata Utama IVa-IVd Sumber : SK Menpan Nomor 66/Kep/M.PAN/7/2003 18. KESIMPULAN Rencana induk e-government ini adalah sebagai rekomendasi pada Pemerintahan daerah dalam rangka penerapan dan mendukung pengimplementasian e-governmen hal ini sejalan dengan Inpres No 3 tahun 2003 tentang pedoman penerapan e-government di pemerintahan pusat maupun didaerah, sesuai dengan keadaan dan persiapan yang ada pada pemerintahan daerah maka rencana induk egovernment yang dibangun adalah untuk mendukung pencapaian visi dan misi di Pememerintahan daerah sehingga visi dan misi dari Pememerintahan daerah dapat dilaksanakan dengan baik, DAFTAR PUSTAKA [1] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10]

[11] [12] [13]

92

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2003 Tentang Pembentukan Kabupaten Mukomuko, Kabupaten Seluma, Dan Kabupaten Kaur Di Provinsi Bengkulu Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan Dan Strategi Nasional Pengembangan E-Government. Grant, G. and D. Chau, "Developing a Generic Framework for e-Government". Journal of Global Information Management, 2005. Campbell, S. dan Fainstein, S. (eds.). 2001. Readings in Planning Theory. Blackwell Publishers, Cambridge, MA. Gordon, G.L. 2003. Strategic Planning for Local Government. International City/County Management Association, Washington, D.C. Andi Yogyakarta, 2006, Local Government Financial Manajemen, transpransi public policy. Word Bank, http://www1.wordbank.org/publicsektor/egov/difenitio.htm Eko Indrajit Richardus, Dr., Ir (2006). Electronic Government. Penerbit Andi, Yogyakarta Ho , Holliday, Layne dan Lee , Netchaeva , PBB , UN The Influence of Perceived Characteristics of Innovating on e-Government Adoption Electronic Journal of e-Government Volume 2 Issue 1 (11-20) : 2007 Instruksi Presiden RI Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Keputusan Menkominfo Nomor : 57/KEP/M.KOMINFO/12/2003Tentang Panduan Penyusunan Rencana induk pengembangan e-government pada lembaga Eko Indrajit Richardus, Dr., Ir (2006). Electronic Government. Penerbit Andi, Yogyakarta


Jurnal Teknologi Informasi, Volume 6 Nomor 1, April 2010, ISSN 1414-9999 [14] Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 49 tahun 2001 tentang Sistem Informasi Potensi Daerah dan yang dibutuhkan oeh dunia usaha. [15] Bryson, J.M. 1988. Strategic Planning for Public and Nonprofit Organizations. Jossey-Bass, San Fransisco, CA. [16] Fred R. David, 2009, Manajemen Strategis Penerbit Salamba Empat buku 1 edisi 12. [17] Smith, N.I. 1994. Down-to-Earth Strategic Planning. Prentice Hall, Sydney. [18] Martin, E.W; Brown, Carol V; Dehayes, Daniel W; Hoffer, J.A; Perkins, William. C.Managing Information Technologi Fourth Edition. New Jersey : Person Education , Inc [19] Jogiyanto. 2006. Sistem Informasi Strategik Untuk Keunggulan Kompetitif. Yogyakarta: Penerbit ANDI. [20] Rengkuti, Freddy. 2006. Analisis SWOT Teknik Membedah Kasus Bisnis. : Jakarta Penerbit PT. Gramedia Pustaka Utama [22] Agung setiawan, 2003, Pengantar sistem komputer penerbit informatika Bandung [23] Keputusan Mentri Pendayagunan Aparatur Negara nomor:66/Krp/M.PAN/7/2003, tentang jabatan fungsional pranata komputer dan angka kreditnya [24] Master Plan Kota Denpasar Bali


93

PENERAPAN ANALISIS SWOT GUNA PENYUSUNAN RENCANA INDUK E-GOVERNMENT KABUPATEN KAUR

Recommend Documents