RINGKASAN HASIL KAJIAN/STUDI/PENELITIAN TAHUN 2015 Reviu Kelembagaan: Kesiapan Indonesia dalam Menghadapi Masyarakat ASEAN 2015
Abstraksi Kesiapan Indonesia dalam menghadapi bergulirnya Masyarakat ASEAN mulai 31 Desember 2015 sangat dipengaruhi oleh fungsi dan efektivitas kelembagaan yang disiapkan oleh Pemerintah Indonesia. Dengan menggunakan kerangka pikir perencanaan pembangunan, reviu ini menggali kelembagaan Indonesia dalam menghadapi Masyarakat ASEAN. Reviu ini mengidentifikasi bahwa masih terdapat berbagai persoalan dalam hal kelembagaan, yang terkait dengan regulasi, perencanaan dan penganggaran serta pelibatan pelaku kepentingan sehingga persiapan menyambut bergulirnya Masyarakat ASEAN di ketiga pilar belum optimal. Dari data yang didapatkan dan analisis yang dilakukan, reviu ini menyampaikan rekomendasi kebijakan yang dapat diadopsi dalam jangka pendek dan jangka menengah.
1. Latar Belakang dan Permasalahan ASEAN (Association of Southeast Asian Nations) merupakan organisasi politik, ekonomi, dan sosial-budaya negara-negara Asia Tenggara. ASEAN didirikan oleh Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura, dan Thailand pada 8 Agustus 1967, dan saat ini keanggotaanya berkembang menjadi sepuluh negara dengan masuknya Brunei Darussalam, Kamboja, Laos, Myanmar, dan Vietnam. ASEAN telah berperan penting dalam memajukan kerjasama regional di Asia Tenggara dengan semangat equality dan partnership untuk menciptakan perdamaian, kemajuan, dan kemakmuran di kawasan. Mulai 31 Desember 2015, negara-negara anggota ASEAN akan memasuki era Masyarakat ASEAN (ASEAN Community). Masyarakat ASEAN merupakan sebuah komunitas yang beranggotakan 10 negara di Asia Tenggara yang tergabung dalam organisasi ASEAN yang menginginkan terwujudnya perdamaian antar negara ASEAN dan ekonomi regional yang terintegrasi.1 Masyarakat ASEAN terdiri dari tiga pilar, yaitu PolitikKeamanan, Ekonomi, dan Sosial-Budaya. Dengan adanya Masyarakat ASEAN, artinya sekat-sekat antarnegara menjadi semakin pudar dan integrasi ASEAN sebagai sebuah kawasan menjadi semakin erat. Arah kebijakan Indonesia terkait dengan kerjasama ASEAN, dalam RPJMN II 2009-2014 dan RPJMN III 2014-2019 adalah untuk meningkatkan peran dan kepemimpinan Indonesia di ASEAN. Pada RPJMN III, secara lebih spesifik Pemerintah Indonesia menegaskan tentang peningkatan kesiapan domestik dalam menyongsong Masyarakat ASEAN yang mulai bergulir pada 31 Desember 2015. Pemantapan peran dan kepemimpinan Indonesia di ASEAN sangat penting untuk mencapai kepentingan nasional Indonesia di ketiga pilar masyarakat ASEAN, baik untuk meningkatkan kemakmuran di dalam negeri, maupun untuk menjaga stabilitas dan perdamaian di Kawasan Asia Tenggara. Keberhasilan Indonesia di Masyarakat ASEAN akan sangat dipengaruhi oleh kesiapan domestik, yang salah satunya ditentukan oleh efektivitas kelembagaan di dalam negeri. Sejumlah pengamat dan hasil survey menunjukkan bahwa Indonesia, baik Pemerintah maupun masyarakat belum siap menghadapi Masyarakat ASEAN. Hasil survey LIPI pada bulan Mei 2015 mengindikasikan bahwa Indonesia belum siap menghadapi Masyarakat ASEAN, dalam hal ini khususnya Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA). 2 Mantan Menteri Luar Negeri Hassan Wirajuda, juga menyampaikan bahwa terkait Masyarakat ASEAN, Indonesia memiliki dua kelemahan, yaitu cenderung tidak memperhatikan standard setting dalam penentuan mekanisme rencana kerja dan kurang pedulinya para pemangku kepentingan di Indonesia dalam pembentukan Masyarakat ASEAN. 3 Secara lebih umum, terkait dengan kelembagaan, mantan Kepala Unit Kerja Presiden Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan (UKP4) menyampaikan bahwa koordinasi antarlembaga di Indonesia masih sangat buruk, cara penanganan isu masih tidak sikron,
1
Berdasarkan Cebu Declaration on th Acceleration of the Establishment of an ASEAN Community by 2015, dikutip dari http://www.asean.org/cebu-declaration-on-thacceleration-of-the-establishment-of-an-asean-community-by-2015/ pada tanggal 30 Januari 2015 pukul 15.52. 2 http://lipsus.kontan.co.id/v2/mea/read/281/Di-ASEAN-posisi-Indonesia-di-level-menengah-bawah 3 Konsultasi Nasional Visi Masyarakat ASEAN Pasca-2015, 5 Agustus 2015
1
dan satu kementerian sering tidak mengerti apa yang dilakukan oleh kementerian lainnya. 4 Dari kalangan dunia usaha, Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (KADIN), Suryo Bambang Sulistio menyatakan keraguannya mengenai kesiapan Indonesia menghadapi MEA karena pemerintah maupun dunia usaha belum mengintegrasikan program persiapan MEA seperti yang telah dilakukan Singapura, Malaysia, dan Thailand. 5 Dengan mempertimbangkan sejumlah temuan mengenai persoalan kesiapan dan kelembagaan Indonesia tersebut, maka reviu ini memutuskan untuk mengkaji kesiapan Indonesia dalam menghadapi bergulirnya Masyarakat ASEAN, dan secara lebih khusus bertujuan untuk mencermati efektivitas kerangka kelembagaan Pemerintah RI dalam menangani isu ASEAN. Reviu ini secara sistematis akan akan mengurai temuan terkait empat aspek, yaitu kelembagaan, regulasi nasional, perencanaan program dan anggaran, serta pelibatan para pemangku kepentingan. Reviu ini akan berfokus pada pada proses internal yang terjadi di dalam Pemerintah Indonesia, dan bukan pada proses diplomasi dan negosiasi di level regional. 2. Tujuan Tujuan reviu ini adalah untuk menggali secara mendalam bagaimana kelembagaan yang selama ini telah dibangun oleh Pemerintah Indonesia dalam menyongsong Masyarakat ASEAN, untuk mendapatkan masukan dan rekomendasi kebijakan . Beberapa pertanyaan utama yang akan dijawab oleh reviu ini adalah sebagai berikut: 1. Apakah susunan/arrangement kelembagaan Pemerintah Indonesia dan stakeholder lainnya untuk menyambut Masyarakat ASEAN selama ini sudah efektif? 2. Apa saja persoalan dan tantangan yang dihadapi dalam mempersiapkan Masyarakat ASEAN? 3. Aspek apa yang sudah berjalan dengan baik dan aspek apa yang masih perlu diperbaiki dalam mempersiapkan Masyarakat ASEAN? 4. Bagaimana arrangement kelembagaan dan pembagian tugas ideal yang dapat mengoptimalkan upaya Indonesia menjalankan arah kebijakan Pemerintah RI sesuai RPJMN terkait dengan ASEAN? Reviu ini akan memberikan manfaat yang signifikan bagi Indonesia sebagai refleksi untuk menyempurnakan kelembagaan, baik untuk Masyarakat ASEAN maupun untuk isu-isu lainnya. Reviu ini juga penting karena memaparkan kelembagaan, regulasi, program dan anggaran, serta pelibatan pemangku kepentingan dalam menyiapkan Indonesia untuk berperan dalam ASEAN, yang masih tetap menjadi prioritas politik luar negeri Indonesia di bawah Pemerintahan Presiden Joko Widodo.6 Kelembagaan yang kuat dalam menyambut Masyarakat ASEAN 2015, dapat meningkatkan posisi diplomasi Indonesia dalam hubungan government-togovernment, baik di dalam Kawasan ASEAN maupun internasional. Terkait dengan ruang lingkup, reviu ini berfokus pada kelembagaan Pemerintah Indonesia dalam mengangani isu ASEAN secara umum, dan Masyarakat ASEAN secara lebih khusus. Menurut Geoffrey M. Hodgson, kelembagaan adalah sistem dan aturan yang mengatur struktur interaksi sosial antar aktor.7 Fokus pada kelembagaan ini penting untuk diangkat guna meninjau kembali efektivitas kelembagaan yang ada selama ini dan mengidentifikasi apa saja yang perlu diperbaiki untuk meningkatkan peran dan kepemimpinan Indonesia ke depannya di ASEAN. Topik kelembagaan ini unik karena penelitian tentang ASEAN selama ini banyak menitikberatkan pada proses diplomasi dan kesiapan masing-masing negara, bukan spesifik pada kelembagaan negara tersebut. Selain itu, alasan pembuatan reviu ini juga dilandasi oleh adanya dorongan penguatan Setnas ASEAN seperti yang tercantum di dalam RPJMN Indonesia tahun 2015-2019. Berdasarkan RPJMN 2015-2019, perlunya penguatan Setnas ASEAN tersebut merupakan respon atas masih lemahnya koordinasi antarlembaga dalam melaksanakan blue print Masyarakat ASEAN.8 3. Metodologi 3.1. Kerangka Analisis
4
http://www.republika.co.id/berita/ekonomi/bisnis-global/14/11/06/nelo2t-indonesia-belum-siap-hadapi-pasar-bebas-asean http://www.kemenperin.go.id/artikel/6317/Kadin-Ragukan-Kesiapan-RI-Sambut-AEC-2015 6 Media Publikasi Direktorat Jenderal Kerja Sama ASEAN Kementerian Luar Negeri RI. 2015. Majalah Masyarakat ASEAN Edisi 7: Membidik Peluang MEA. Direktorat Jenderal Kerja Sama ASEAN Kementerian Luar Negeri RI, p. 3-40. 7 Geoffrey M. Hodgson. 2006. What Are Institutions. Journal of Economic Issues. Vol. XL No. 1, p. 6. 8 Dikutip dalam RPJMN Indonesia tahun 2015-2019 dalam Sub-Bab “Penguatan Koordinasi Percepatan Pelaksanaan Butir Aksi Masyarakat ASEAN” p. 5-54. 5
2
Selama ini, kajian-kajian mengenai evaluasi terhadap Masyarakat ASEAN didominasi oleh kajian-kajian yang hanya menfokuskan kepada pilar Masyarakat Ekonomi ASEAN dan pencapaian Indonesia pada target yang telah ditetapkan di dalam Cetak Biru MEA. Sedangkan kajian yang membahas koordinasi antar kementerian dan lembaga di Indonesia dalam menghadapi Masyarakat ASEAN masih sangat terbatas. Kajian-kajian yang ada sekarang ini juga sedikit sekali membahas regulasi nasional mengenai masyarakat ASEAN, perencanaan program dan anggaran dalam menghadapi Masyarakat ASEAN, serta aspek pelibatan pemangku kepentingan hingga ke tingkat pemerintah daerah.9 Beberapa contoh kajian yang spesifik membahas salah satu pilar dari Masyarakat ASEAN misalnya kajian yang ditulis oleh Makmur Keliat dan tim, berjudul “Tenaga Kerja Terampil Indonesia dan Liberalisasi Jasa ASEAN”10, kajian Deputi Bidang Pengembangan Regional dan Otonomi Daerah Kementerian Bappenas yang menunjukkan bahwa perekonomian daerah belum siap untuk menghadapi persaingan terbuka dari luar negeri, dan kajian dari London School of Economics and Political Science (LSE) yang menyimpulkan bahwa Pemerintah Indonesia cukup serius dalam mencapai kepentingan nasional di Masyarakat Ekonomi ASEAN.11 Kajian ini kurang memperhatikan persoalan koordinasi, regulasi, program dan anggaran, serta pelibatan pemangku kepentingan, yang memiliki kontribusi penting terhadap pencapaian kepentingan nasional Indonesia. Beranjak dari minimnya kajian terkait kesiapan internal dan khususnya aspek kelembagaan, reviu ini mencoba melihat Masyarakat ASEAN secara keseluruhan dari ketiga pilar, untuk membahas isu-isu penting terutama terkait dengan koordinasi, regulasi, program dan anggaran, serta pelibatan pemangku kepentingan dalam menangani Masyarakat ASEAN di Indonesia. Dengan menggunakan kerangka berpikir perencanaan pembangunan, reviu ini secara longgar mengadopsi empat koridor yang selama ini diterapkan oleh Kementerian PPN/Bappenas dalam menyusun dokumen perencanaan pembangunan sebagai berikut: a. Kerangka Kelembagaan; Melakukan pemetaan mengenai lembaga yang turut berperan dalam koordinasi penyiapan Masyarakat ASEAN, struktur hubungan antar lembaga tersebut, dinamika koordinasi dan komunikasi antarlembaga tersebut, serta menilai efektivitasnya. b. Kerangka Regulasi; Melakukan pemetaan peraturan perundangan yang sudah disusun terkait dengan pelaksanaan fungsi kelembagaan yang ada, dan menilai efektivitasnya c. Kerangka Program dan Anggaran; Melakukan analisis program dan anggaran yang dilaksanakan dan dialokasikan pada masing-masing lembaga, dan menilai efektivitas program dan anggaran tersebut. d. Pelibatan pemangku kepentingan Masyarakat ASEAN. Mencermati bagaimana lembaga-lembaga yang mendapatkan penugasan dalam menyiapkan Masyarakat ASEAN melibatkan berbagai kepentingan terkait selama ini. Empat koridor ini diadopsi sebagai kerangka analisis karena dinilai mampu memberikan panduan yang sejalan dengan kepentingan kajian ini, yakni memberikan rekomendasi kebijakan yang langsung dapat ditindaklanjuti oleh pembuat kebijakan, bukan untuk kepentingan kajian ilmiah semata. 3.2. Metode Pelaksanaan Kajian Reviu ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Untuk pengumpulan data, kajian ini menggunakan data primer yang dikumpulkan melalui wawancara mendalam dan Focus Group Discussion (FGD), serta data sekunder melalui data-data dari penelitian sebelumnya berupa jurnal, buku, dan artikel. Reviu ini melibatkan berbagai pemangku kepentingan sebagai narasumber dengan mempertimbangkan ketiga pilar Masyarakat ASEAN. Masalah kelembagaan dan koordinasi dari masing-masing pemangku kepentingan akan dilihat melalui pumpunan (focal points) dan Kementerian/Lembaga teknis masing-masing pilar dalam menjalankan tugas dan fungsinya, serta koordinasi mereka kepada Setnas ASEAN-Indonesia. Pemerintah Daerah, pengusaha, dan
9
Makmur Keliat, dkk, “Tenaga Kerja Terampil Indonesia dan Liberalisasi Jasa ASEAN, (Depok: ASEAN Study Center FISIP UI, 2014), hal. 7. Ibid. 11 Dionisius A. Narjoko dan Teguh. Y. Wicaksono. Achieving the ASEAN Economic Community Agenda: An Indonesian Perspective. LSE Publication Reports, p. 23-24. 10
3
akademisi juga dilibatkan sebagai narasumber selaku pihak-pihak yang turut berkepentingan dalam mensukseskan Masyarakat ASEAN. Sulawesi Selatan dan Jawa Timur dipilih menjadi lokasi pengumpulan data didasarkan pada beberapa hal. Pertama, Sulawesi Selatan dan Jawa Timur merupakan dua contoh provinsi yang paling maju di Indonesia, baik dari segi politik-keamanan, ekonomi, dan sosial-budaya sehingga dapat dijadikan patokan bagaimana pelaksanaan kelembagaan Masyarakat ASEAN di provinsi tersebut. Sulawesi Selatan mewakili Indonesia Bagian Timur dan Jawa Timur mewakili Indonesia Bagian Barat. Secara khusus, Jawa Timur dinilai sebagai provinsi yang paling siap menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN. Kedua, Sulawesi Selatan dan Jawa Timur sama-sama merupakan daerah hub Indonesia, dimana lalu-lintas manusia serta barang dan jasa baik dari dalam dan luar negeri mayoritas berlangsung di dua Provinsi tersebut. Reviu ini selanjutnya melakukan analisis kualitatif menggunakan kerangka berpikir yang telah disebutkan di bagian terdahulu dalam menstrukturkan hasil analisis untuk menghasilkan kesimpulan dan rekomendasi. Reviu ini mencatat adanya keterbatasan dalam hal metodologi karena keterbatasan jumlah kunjungan lapangan, sehingga sulit untuk melakukan generalisasi terhadap temuan-temuan yang terdapat di wilayah-wilayah observasi untuk cakupan yang lebih luas. Namun demikian, dengan banyaknya narasumber di tingkat Pusat yang dilibatkan serta pemilihan daerah secara strategis, hasil reviu ini diharapkan cukup mampu memberikan gambaran kesiapan kelembagaan Indonesia yang diperlukan untuk merumuskan kebijakan di masa mendatang. 3.3. Data Reviu ini menggunakan data primer yang diperoleh dari wawancara mendalam dan FGD yang melibatkan lebih dari 40 narasumber dari kalangan Kementerian/Lembaga, peneliti, dan pengusaha. Sedangkan data sekunder diperoleh dari dokumen resmi terkait ASEAN yang dikeluarkan oleh Pemerintah, buku, jurnal, hasil survey dan catatan serta hasil pertemuan koordinasi terkait ASEAN. 4. Hasil Kajian dan Analisis 4.1. Hasil Kajian 4.1.1. Kelembagaan Pemerintah Indonesia terkait Masyarakat ASEAN 2015 Kementerian Luar Negeri (Kemlu) secara tradisional merupakan lembaga pemerintah yang menjadi pumpunan (focal point) dalam hubungan dan kerja sama luar negeri, termasuk ASEAN. Direktorat Jenderal Kerja Sama ASEAN Kemlu adalah lembaga yang merumuskan dan melaksanakan kebijakan, serta melakukan standardisasi teknis di bidang politik dan hubungan luar negeri dalam rangka kerjasama ASEAN. Piagam ASEAN yang disepakati tahun 2007 dalam Pasal 13 mengamanatkan bahwa setiap negara anggota ASEAN wajib untuk memiliki sebuah Sekretariat Nasional (Setnas). Piagam ASEAN tersebut telah disahkan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2008 sehingga Indonesia wajib membentuk Setnas ASEAN-Indonesia. Keputusan Presiden (Keppres) Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2012 kemudian menetapkan bahwa Ditjen Kerjasama ASEAN Kemlu adalah koordinator yang menjalankan Setnas ASEAN-Indonesia tersebut. Setnas ASEAN-Indonesia ini berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri Luar Negeri.12 Tugas dan fungsi Setnas ASEAN-Indonesia adalah sebagai berikut13: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 12 13
Sebagai pumpunan kegiatan pada tingkat nasional; Sebagai penyimpan informasi mengenai semua urusan ASEAN pada tingkat nasional; Mengoordinasikan pelaksanaan keputusan-keputusan ASEAN pada tingkat nasional; Mengoordinasikan dan mendukung persiapan-persiapan nasional untuk pertemuan-pertemuan ASEAN; Memajukan identitas dan kesadaran ASEAN pada tingkat nasional; Berkontribusi pada pembentukan komunitas ASEAN.
Presiden Republik Indonesia, Keppres No. 23 Tahun 2012 tentang Susunan Keanggotaan Setnas ASEAN-Indonesia, bagian Kesatu. Ibid, bagian Ketiga
4
Struktur organisasi Setnas ASEAN-Indonesia terdiri atas (a) koordinator, (b) anggota, (c) penanggung jawab, (d) wakil penanggung jawab, dan (e) sekretaris. Anggota Setnas ASEAN-Indonesia terdiri dari 92 pejabat Eselon I dan setingkat Eselon I dari 48 K/L yang ditunjuk untuk melaksanakan tugas dan fungsi Setnas ASEAN-Indonesia yang dibagi ke dalam 3 (tiga) pilar Masyarakat ASEAN. Koordinator Setnas ASEAN-Indonesia adalah Direktur Jenderal Kerja Sama ASEAN Kemlu yang memiliki kewenangan untuk memimpin koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi Kementerian/Lembaga (K/L) pada Setnas ASEAN-Indonesia. Koordinator dalam menjalankan tugas dan fungsinya dibantu oleh Sekretaris Setnas ASEAN-Indonesia, yaitu Sekretaris Direktorat Jenderal Kerja Sama ASEAN Kemlu.14 Setiap pilar Masyarakat ASEAN, yakni Masyarakat Politik-Keamanan ASEAN, Masyarakat Ekonomi ASEAN, dan Masyarakat Sosial-Budaya ASEAN memiliki Penanggung Jawab, Wakil Penanggung Jawab, dan Sekretaris. Penanggung Jawab adalah Anggota Setnas ASEAN-Indonesia yang dipilih oleh Anggota pada pilar terkait untuk membantu Koordinator Setnas ASEANIndonesia dalam koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi K/L untuk mendukung pencapaian masing-masing pilar. Setiap Penanggung Jawab dibantu oleh Wakil Penanggung Jawab yang juga merupakan Anggota Setnas ASEAN-Indonesia serta Sekretaris.15 Setnas ASEAN-Indonesia bertugas melakukan pertemuan rutin sekurang-kurangnya 1 (kali) dalam 6 (enam) bulan atau sewaktu-waktu bila diperlukan.16 Pertemuan ini diadakan oleh Koordinator dan dihadiri oleh seluruh anggota Setnas ASEANIndonesia. Pertemuan ini membahas pelaksanaan tugas dan fungsi Setnas ASEAN-Indonesia. Koordinator dapat mendelegasikan kewenangannya pada Penganggung Jawab pilar. Penanggung Jawab Masyarakat Politik-Keamanan ASEAN adalah Deputi II Bidang Koordinasi Politik Luar Negeri Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Kemenko Polhukam). Wakil Penanggung Jawab pilar politik-keamanan adalah Direktur Politik dan Keamanan ASEAN Kemlu. Sekretaris pilar politikkeamanan adalah Direktur Mitra Wicara dan Antarkawasan Kemlu.17 Badan-badan sektoral di bawah pilar politik-keamanan adalah sebagai berikut:
No Badan Sektoral Masyarakat Politik-Keamanan ASEAN ASEAN Political-Security Community Council
Focal Point Kemenko Polhukam
1. 2. 3. 4. 5.
ASEAN Foreign Ministers Meeting (AMM) ASEAN Defence Ministers Meeting (ADMM) ASEAN Regional Forum (ARF) ASEAN Ministerial Meeting on Transnational Crime (AMMTC) ASEAN Intergovernmental Commission on Human Rights (AICHR)
6. 7.
ASEAN Law Ministers Meeting (ALAWMM) Southeast Asia Nuclear Weapon Free Zone (SEANWFZ)
Kemlu Kemhan Kemlu Polri dan Kemlu Perwakilan negara Djamin) Kemenkumham Kemlu
(Bpk.
Rafendi
Sumber: Hasil olahan dari berbagai sumber18 Penanggung Jawab Masyarakat Ekonomi ASEAN adalah Deputi VI Bidang Koordinasi Kerja Sama Ekonomi Internasional Kementerian Koordinator Bidang Perekeonomian (Kemenko Perekonomian). Wakil Penanggung Jawab pilar ekonomi adalah Dirjen Kerja
14
Berita Negara Republik Indonesia, Peraturan Menteri Luar Negeri Republik Indonesia No. 02 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Setnas ASEAN di Indonesia. 15 Ibid 16 Presiden Republik Indonesia, Keppres No. 23 Tahun 2012 tentang Susunan Keanggotaan Setnas ASEAN-Indonesia, bagian Keenam. 17 Ibid 18 Berdasarkan informasi yang didapat dari situs resmi Masyarakat Politik-Keamanan ASEAN (http://www.asean.org/asean-political-security-community/) dan wawancara mendalam dengan Bpk. Dupito D. Simamora, Asdep 2/II Kerja Sama ASEAN Kemenko Polhukam, pada tanggal 25 September 2015.
5
Sama Perdagangan Internasional Kementerian Perdagangan (Kemendag). Sekretaris pilar ekonomi adalah Direktur Kerja Sama Ekonomi ASEAN Kemlu.19 Badan-badan sektoral di bawah pilar ekonomi adalah sebagai berikut: Tabel 2 – Badan-badan sektoral di bawah pilar ekonomi No Badan Sektoral Masyarakat Ekonomi ASEAN ASEAN Economic Community Council
Focal Point Kemenko Perekonomian
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12.
Kemendag Kemendag BKPM dan Kemendag Kemekeu Kementan KemenESDM KemenESDM KemenristekDikti Kemenkominfo Kemenhub Kemenpar -
ASEAN Economic Ministers (AEM) ASEAN Free Trade Area Council (AFTA Council) ASEAN Investment Area Council (AIA Council) ASEAN Finance Ministers Meeting (AFMM) ASEAN Ministerial Meeting on Agriculture and Forestry (AMAF) ASEAN Ministers on Energy Meeting (AMEM) ASEAN Ministerial Meeting on Minerals (AMMin) ASEAN Ministerial Meeting on Science and Technology (AMMST) ASEAN Telecommunications and IT Ministers Meeting (TELMIN) ASEAN Transport Ministers Meeting (ATM) ASEAN Tourism Ministers Meeting (M-ATM) ASEAN Mekong Basin Development Cooperation (AMBDC)
Sumber: Hasil olahan dari berbagai sumber20 Indonesia memiliki Komite Nasional Persiapan Pelaksanaan Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA). Komite Nasional ini dibentuk supaya persiapan menuju MEA 2015 dilakukan secara terintegrasi dan komprehensif untuk memberikan manfaat yang maksimal bagi kepentingan nasional. Komite Nasional Nasional Persiapan MEA ditetapkan melalui Keppres No. 37 Tahun 2015. Komite Nasional Persiapan MEA bertanggung jawab langsung kepada Presiden dan memberikan laporan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan atau sewaktu-waktu bila diperlukan.21Ketua Komite Nasional Persiapan MEA adalah Menko Pereknomian. Menlu bertindak sebagai Wakil Ketua I, Mendag sebagai Wakil Ketua II, dan Ketua Umum Kamar Dagang Indonesia (Kadin) sebagai Wakil Ketua III. Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) bertindak sebagai Sekretaris. Komite Nasional beranggotakan para menteri dan kepala dari K/L terkait, para ketua Forum Gubernur, para rektor universitas, Ketua Umum Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI), serta para direktur BUMN dan pengusaha.22 Komite Nasional Persiapan MEA memiliki tugas mengoordinasikan persiapan pelaksanaan MEA; mengoordinasikan percepatan peningkatan daya saing nasional dalam rangka pelaksanaan MEA; mengambil langkah-langkah penyelesaian hambatan dan permasalahan dalam persiapan dan pelaksanaan MEA serta peningkatan daya saing nasional; mengoordinasikan pelaksanaan sosialisasi kepada seluruh pemangku kepentingan (stakeholder) terhadap persiapan dan pelaksanaan Masyarakat Ekonomi ASEAN serta peningkatan daya saing nasional. Penanggung Jawab Masyarakat Sosial-Budaya ASEAN adalah Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK)23. Wakil Penanggung Jawab pilar sosial-budaya ditetapkan sesuai badan sektoralnya. Sekretaris pilar sosial-
19
Berita Negara Republik Indonesia, Peraturan Menteri Luar Negeri Republik Indonesia No. 02 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Setnas ASEAN di Indonesia. 20 Berdasarkan informasi yang didapat dari situs resmi Masyarakat Ekonomi ASEAN (http://www.asean.org/asean-economic-community/) dan FGD dengan narasumber Bpk. Benito Rio Avianto, Perwakilan Asisten Deputi Kerjasama Ekonomi Regional dan Sub Regional Kemenko Bidang Perekonomian, pada tanggal 20 Agustus 2015. 21 Presiden Republik Indonesia, Keppres No. 37 Tahun 2014 tentang Komite Nasional Pelaksanaan Masyarakat Ekonomi ASEAN, Pasal 7. 22 Presiden Republik Indonesia, Keppres No. 37 Tahun 2014 tentang Komite Nasional Pelaksanaan Masyarakat Ekonomi ASEAN, Pasal 3. 23 Dalam Peraturan Menteri Luar Negeri Republik Indonesia No. 02 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Setnas ASEAN di Indonesia, Kemenko Bidang PMK masih bernama Kemenko Bidang Kesejahteraan Rakyat.
6
budaya adalah Direktur Kerja Sama Fungsional ASEAN Kemlu.24 Badan-badan sektoral di bawah pilar sosial-budaya adalah sebagai berikut: Tabel 3 – Badan-badan sektoral di bawah pilar sosial-budaya No Badan Sektoral Masyarakat Sosial-Budaya ASEAN ASEAN Socio-Cultural Community Council 1. Senior Officials Meeting on Social Welfare and Development (SOMSWD) 2. Senior Officials Meeting Responsible for Culture and Arts (SOMCA) 3. Senior Officials Meeting on Education (SOM-ED) 4. ASEAN Senior Officials on the Environment (ASOEN) 5. ASEAN Committee on Disaster Management (ACDM) 6. Senior Officials Meeting on Health Development (SOMHD) 7. Senior Labour Officials Meeting (SLOM) 8. Senior Officials Meeting Responsible for Information (SOMRI) 9. ASEAN Commission on the Promotion & Protection of the Rights of Women & Children (ACWC)
Focal Point Kemenko PMK Kemensos Kemendikbud Kemendikbud KLH BNPB Kemenkes Kemenakertrans Kemenkominfo Kemen PP & PA
10. ASEAN Committee on Women (ACW) 11. Senior Officials Meeting on Rural Development and Poverty Eradication (SOMRDPE) 12. Senior Officials Meeting on Youth (SOMY) 13. ASEAN Senior Officials Meeting on Sports (SOMS) 14. ASEAN Committee on Science and Technology (COST) 15. ASEAN Conference on Civil Service Matters (ACCSM) 16. ASEAN Senior Officials on Drug Matters (SODM) Sumber: Hasil olahan dari wawancara mendalam25
Kemen PP & PA Kemenko PMK Kemenpora Kemenpora KemenristekDikti BKN BNN
24
Berita Negara Republik Indonesia, Peraturan Menteri Luar Negeri Republik Indonesia No. 02 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Setnas ASEAN di Indonesia. 25 Berdasarkan wawancara mendalam dengan Bapak Raden Wijaya Kusumawardhana, Kepala Biro Perencanaan dan Kerjasama Luar Negeri, Sekretariat Kemenko PMK, pada tanggal 16 November 2015.
7
4.1.2. Regulasi Indonesia Dalam Menghadapi Masyarakat ASEAN 2015 Pemerintah Indonesia secara khusus telah membuat beberapa regulasi yang berkaitan dengan persiapan Indonesia dalam menyambut Masyarakat ASEAN yang akan mulai dilaksanakan pada tanggal 31 Desember 2015. Regulasi yang telah dikeluarkan pemerintah diantaranya: 1. Instruksi Presiden No. 5 tahun 2008 tentang Fokus Program Ekonomi Tahun 2008-2009 Dalam Instruksi Presiden No. 5 tahun 2008, disebutkan bahwa semua Kementerian dan atau Lembaga Negara beserta para Gubernur dan Walikota, wajib untuk mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai tugas, fungsi dan kewenangan masing-masing, dalam rangka pelaksanaan Fokus Program Ekonomi Tahun 2008-2009 agar dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional, kelestarian sumber daya alam, peningkatan ketahanan energi dan kualitas lingkungan, dan untuk pelaksanaan berbagai komitmen Masyarakat Ekonomi ASEAN. Untuk melaksanakan tujuan dari Fokus Program Ekonomi Tahun 2008-2009, Presiden menunjuk Menteri Koordinator bidang Perekonomian yang bertindak sebagai koordinator dalam mengkoordinasikan kegiatan yang dilaksanakan oleh para Menteri, Kepala Lembaga Negara, dan Gubernur, serta Bupati atau Walikota. 2. Peraturan Presiden No. 24 tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara Peraturan Presiden No. 24 tahun 2010 mengatur tentang pembagian kedudukan, tugas dan fungsi kementerian negara serta susunan organisasi, tugas, dan fungsi eselon I Kementerian Negara. Peraturan Presiden ini juga mengatur tentang Kementerian Koordinator. Masing-masing Kementerian Koordinator pada akhirnya menjadi pumpunan (focal point) bagi masing-masing pilar Masyarakat ASEAN. 3. Instruksi Presiden No. 11 tahun 2011 tentang Pelaksanaan Komitmen Cetak Biru Masyarakat Ekonomi ASEAN Tahun 2011 Instruksi Presiden No. 11 tahun 2011 mengatur tentang instruksi Presiden Republik Indonesia kepada para Kementerian dan atau Lembaga dalam pelaksanaan komitmen Cetak Biru Masyarakat Ekonomi ASEAN untuk mendukung peningkatan iklim investasi dan perdagangan serta meningkatkan daya saing nasional. 4. Keputusan Presiden (Keppres) No. 23 Tahun 2012 tentang Susunan Keanggotaan Sekretariat Nasional ASEAN Indonesia Keputusan Presiden (Keppres) No. 23 Tahun 2012 mengatur tentang susunan keanggotaan Sekretariat Nasional (Seknas) ASEAN-Indonesia. Sesuai dengan amanat Pasal 13 Piagam ASEAN dan telah disahkan dengan Undang-Undang No. 38 tahun 2008, Indonesia wajib membentuk Setnas ASEAN-Indonesia. Dalam Keputusan Presiden No. 23 tahun 2012, disebutkan bahwa kedudukan Seknas ASEAN-Indonesia adalah berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri Luar Negeri. Seknas ASEANIndonesia dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Kerja Sama ASEAN Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia. 5. Keputusan Presiden No. 37 tahun 2014 tentang Komite Nasional Persiapan Pelaksanaan Masyarakat Ekonomi ASEAN Keputusan Presiden No. 37 tahun 2014 membahas Komite Nasional persiapan pelaksanaan Masyarakat Ekonomi ASEAN. Untuk membantu pelaksanaan tugas Komite Nasional, dibentuk Tim Pelaksana dan Tim Kerja Daerah. Susunan keanggotaan, tugas, dan tata kerja Tim Pelaksana dan Tim Kerja Daerah ditetapkan oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian selaku Ketua Komite Nasional. Tim Pelaksana dalam pelaksanaan tugasnya berkoordinasi dengan Setnas ASEAN-Indonesiadan didukung oleh Sekretariat Komite Nasional. 6. Instruksi Presiden No. 6 tahun 2014 tentang Peningkatan Daya Saing Nasional dalam Rangka Menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN Instruksi Presiden No. 6 tahun 2014 membahas peningkatan daya saing nasional dalam rangka menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN. Dalam upaya untuk meningkatkan daya saing nasional dan kesiapan menghadapi pelaksanaan Masyarakat Ekonomi ASEAN, Presiden memberi instruksi kepada beberapa pihak yaitu para Menteri Kabinet Indonesia Bersatu II, Sekretaris Kabinet, Jaksa Agung, Kepala 8
Kepolisian Negara Republik Indonesia, Para Kepala Lembaga Pemerintah Non Kementerian, Para Gubernur, Para Bupati/Walikota. 7. Peraturan Menteri Luar Negeri No. 2 tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Nasional ASEAN di Indonesia Peraturan Menteri Luar Negeri No. 2 tahun 2014 mengatur tentang organisasi dan tata kerja Setnas ASEAN-Indonesia. Koordinator Setnas ASEAN-Indonesia adalah Direktur Jenderal Kerja Sama ASEAN yang karena kedudukannya, memiliki kewenangan untuk memimpin pelaksanaan fungsi koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi Kementerian/Lembaga pada Setnas ASEAN-Indonesia. Anggota Setnas ASEANIndonesia adalah Pejabat dalam Kementerian dan Lembaga terkait yang ditunjuk untuk melaksanakan tugas Setnas ASEAN-Indonesia. Anggota Setnas ASEAN-Indonesia dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dibagi ke dalam tiga pilar Masyarakat ASEAN. Setnas ASEAN-Indonesia terdiri atas Koordinator; Anggota; Penanggung Jawab; Wakil Penanggung Jawab; dan Sekretaris. Direktur Jenderal Kerja Sama ASEAN selaku Koordinator Setnas ASEAN-Indonesia mempunyai tugas dan fungsi mengkoordinasikan kegiatan Setnas ASEAN-Indonesia pada tingkat nasional; mengkoordinasikan penyimpanan informasi mengenai semua urusan ASEAN pada tingkat nasional; mengkoordinasikan pelaksanaan keputusan-keputusan ASEAN pada tingkat nasional; mengkoordinasikan persiapan-persiapan nasional untuk pertemuanpertemuan ASEAN; mengkoordinasikan kegiatan pemajuan identitas dan kesadaran ASEAN pada tingkat nasional; dan mengkoordinasikan kegiatan kontribusi pembentukan Komunitas ASEAN. Anggota Setnas ASEAN-Indonesia yang berjumlah 92 pejabat Eselon I dan setingkat Eselon I dari 48 Kementerian dan Lembaga mempunyai tugas dan fungsi melaksanakan kegiatan Setnas ASEAN-Indonesia pada tingkat nasional; penyimpanan informasi mengenai semua urusan ASEAN pada tingkat nasional; keputusan-keputusan ASEAN pada tingkat nasional; persiapan-persiapan nasional untuk pertemuanpertemuan ASEAN; kegiatan pemajuan identitas dan kesadaran ASEAN. Anggota Setnas ASEAN-Indonesia dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dibagi ke dalam tiga pilar yakni Komunitas Politik dan Keamanan ASEAN; Komunitas Ekonomi ASEAN; dan Komunitas Sosial Budaya ASEAN. Untuk daerah, Provinsi Sulawesi Selatan belum memiliki regulasi khusus terkait dengan Masyarakat ASEAN. Berbeda dengan Provinsi Jawa Timur, Provinsi Jawa Timur telah menata ulang regulasi terkait Masyarakat ASEAN. Terdapat beberapa regulasi yang berguna untuk melindungi rakyat dan konsumen saat diberlakukannya MEA. 1.1.3. Perencanaan Program dan Anggaran Menyambut Masyarakat ASEAN Arah kebijakan Indonesia terkait dengan kerjasama ASEAN, baik di dalam RPJMN II 2009 – 2014 dan RPJMN III 2014-2019 adalah untuk meningkatkan peran dan kepemimpinan Indonesia di ASEAN. Pada RPJMN III, secara lebih spesifik Pemerintah Indonesia juga menegaskan tentang peningkatan kesiapan domestik dalam menyongsong Masyarakat Ekonomi ASEAN yang telah mulai bergulir pada 31 Desember 2015. Dalam mencapai pemantapan peran dan kepemimpinan Indonesia di ASEAN, maka Pemerintah Indonesia telah memiliki beberapa program dalam menghadapi Masyarakat ASEAN. Misalnya, Kemenko Perekonomian membentuk National Single Window (NSW) untuk menjaga kepentingan nasional dalam menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN. Kemendag juga telah memiliki beberapa program khusus untuk menyambut MEA yaitu Certificate of Origin (CO), sistem Rule of Origin (ROO) dan AEC Centre. Kemlu telah membentuk Pusat Studi ASEAN (PSA) di berbagai universitas di Indonesia. Untuk mendukung sosialisasi Masyarakat ASEAN, selain membentuk PSA dan melakukan berbagai seminar dan workshop, Kemenlu juga telah membuat suatu dokumen khusus yang berjudul “Ayo Kita Kenali ASEAN”. 26 Kemenko Polhukam memiliki desk Komunitas Politik dan Keamanan ASEAN. Desk ini berguna untuk meningkatkan kesiapan Indonesia menghadapi masyarakat ASEAN 2015. Sementara itu, Kemenko PMK belum memiliki
26
Kementerian Luar Negeri. Ayo Kita Kenali ASEAN. Dikutip dari http://www.kemlu.go.id/Documents/Tentang%20ASEAN/Buku%20Ayo%20Kita%20Kenali%20ASEAN.pdf pada tanggal 25 Oktober 2015.
9
program khusus dalam menyambut Masyarakat ASEAN.27 Kemenko PMK hanya memiliki beberapa program yang terkait isu-isu terkini di bidang sosial dan budaya dalam menyambut Masyarakat ASEAN, seperti misalnya program poros sentra pelatihan dan pemberdayaan TKI, sertifikasi internasional bagi perawat. Namun, program-program tersebut bukan merupakan program khusus dalam menyambut Masyarakat ASEAN. Terkait anggaran, Kemenko PMK memiliki anggaran terkait ASEAN meskipun tidak besar jumlahnya dan anggaran tersebut biasanya digunakan untuk menghadiri sidang-sidang atau pertemuan ASEAN. Bappenas menemukan bahwa Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan telah menyiapkan beberapa program seperti pendirian Balai Latihan Kerja, membina mahasiswa untuk menjadi pengusaha baru. Namun, Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan tidak secara khusus membuat program-program tersebut untuk menyambut MEA. Sementara itu, Provinsi Jawa Timur telah menyiapkan beberapa program dalam mensukseskan Masyarakat ASEAN, di bawah satu renaksi percepatan MEA untuk Jawa Timur. Strategi Jatim untuk menghadapi MEA adalah “menyerang” dan “bertahan”. Pertama, “menyerang” adalah dengan menyiapkan daya saing UMKM, seperti standardisasi produk-produk UMKM secara gratis dan standardisasi keliling untuk menjangkau ke daerah-daerah. Kedua, strategi “bertahan” adalah dengan meningkatkan SDM, misalnya dengan membuat “SMK Mini” di pondok pesantren supaya para lulusan SMK siap kerja. Strategi “bertahan” adalah salah satu bentuk strategi Pemerintah Jawa Timur dalam melindungi produk-produk local, misalnya dengan mensyaratkan agar produk dan tenaga kerja dari negara ASEAN memenuhi standard dan kompetensi tertentu. Pemprov Jatim mendirikan Kantor Perwakilan Dagang di dalam maupun luar negeri yang memperkerjakan orang di luar Pemprov antara lain sebagai market intelligence Gubernur Jatim. 1.1.4. Pelibatan Pemangku Kepentingan Pemerintah Pusat mengoordinasikan kelembagaan Masyarakat ASEAN di Indonesia melalui Setnas ASEAN-Indonesia. Keberhasilan Masyarakat ASEAN ini tidak dapat tercapai jika Pemerintah Pusat tidak melibatkan para pemangku kepentingan (stakeholders) yang terkait dengan Masyarakat ASEAN. Para pemangku kepentingan ini antara lain pemerintah daerah, kalangan pengusaha, dan akademisi. Pemerintah Daerah Dalam kaitannya dengan pelibatan Pemerintah Daerah, reviu ini melihatnya pada ada tidaknya pedoman (guideline) dari Pemerintah Pusat untuk Pemerintah Daerah terkait persiapan Masyarakat ASEAN, serta ada tidaknya fasilitas persiapan Masyarakat ASEAN oleh Pemerintah Pusat. Berdasarkan wawancara mendalam dengan Bappeda Jawa Timur, Pemerintah Pusat selama ini tidak memberikan guideline yang jelas kepada Pemerintah Daerah terkait dengan Masyarakat ASEAN, terutama MEA. Ketiadaan guideline tersebut membuat Pemda Jawa Timur akhirnya melakukan inisiatif sendiri dalam persiapan Masyarakat ASEAN. Gubernur Jawa Timur, Soekarwo, memberi mandat kepada Wakil Gubernur serta Asisten II untuk membuat rencana aksi (renaksi) percepatan MEA untuk Jawa Timur. Mengenai kelembagaan, memang tidak secara eksplisit dibentuk satu kelembagaan khusus, namun tetap ada koordinasi intens oleh Asisten II dengan SKPD terkait. Koordinasi tersebut adalah terkait penyusunan peta jalan (roadmap) terkait MEA.28 Ketiadaan guideline juga membuat inisiatif daerah berbenturan dengan kebijakan Pusat. Contohnya di Jawa Timur adalah mengenai impor garam.29 Pada tahun 2011, Gubernur Jawa Timur mengeluarkan Peraturan Gubernur (Pergub) larangan impor garam untuk melindungi petani garam dari masuknya garam impor. Akan tetapi, pada tahun 2015 Pemerintah Pusat melalui Permendag 125/M-DAG/PER/12/2015 mengadopsi kebijakan yang lebih terbuka dengan menghapus pembatasan masa impor garam konsumsi, menghapus ketentuan harga patokan garam, meniadakan kewajiban importir garam untuk menyerap garam rakyat. Gubernur Soekarwo merespon kritis kebijakan tersebut dan memutuskan tetap mengacu kepada kebijakan lama sesuai Pergub.30 Selain ketiadaan guideline, sosialisasi oleh Pemerintah Pusat untuk mempersiapkan Masyarakat ASEAN di daerah juga masih minim. Minimnya sosialisasi membuat pengetahuan daerah akan ASEAN 27
Berdasarkan wawancara dengan Bapak Raden Wijaya Kusumawardhana, Kepala Biro Perencanaan dan Kerjasama Luar Negeri, Sekretariat Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan pada tanggal 16 November 2015. 28 Berdasarkan keterangan dari Bapak Sigit Panuntun, Kepala Sub-Bidang Koperasi dan UMKM Bappeda Jawa Timur saat wawancara mendalam dengan Bappeda Jawa Timur, pada tanggal 20 Oktober 2015. 29 Ibid 30 Andi Nurroni, ” Gubernur Jatim Keberatan Kebijakan Impor Garam”, diakses dari http://nasional.republika.co.id/berita/nasional/daerah/16/01/20/o19bbl365-gubernur-jatim-keberatan-kebijakan-impor-garam pada tanggal 23 Januari 2016.
10
masih terbatas. ASEAN masih dipandang sebagai agenda Pemerintah Pusat, bukan untuk menjadi kepentingan mereka. Pengusaha Para pelaku usah adalah pihak yang akan berkompetisi langsung dalam Masyarakat Ekonomi ASEAN, sehingga upaya untuk merangkul mereka sangat vital untuk kesuksesan Indonesia di Masyarakat ASEAN. Kalangan usaha telah dimasukkan dalam susunan keanggotan Komite Nasional Percepatan MEA, antara lain terdapat Ketua Umum Apindo, Ketua Umum Kadin, Ketua Umum Hipmi, dan beberapa direktur perusahaan besar Indonesia.31 Gradasi pengusaha Indonesia sangat beragam tergantung dari skala bisnisnya, mulai dari Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), industri semi-mapan, hingga perusahaan besar.32 UMKM merupakan sektor esensial yang dirangkul Pemerintah Pusat karena perekonomian Indonesia banyak ditopang oleh UMKM, serta adanya kekhawatiran bahwa UMKM tidak bisa bersaing dalam Pasar Bebas ASEAN. Oleh karena itu, UMKM diberi pendampingan untuk akses permodalan, kemudahan izin, dan bimbingan teknis. Kementerian Koperasi dan UKM memiliki Pusat Layanan Unit Terpadu (PLUT), yaitu klinik UMKM yang mengadvokasi pelaku UMKM yang baru memulai atau ingin mengembangkan bisnis melalui bimbingan teknis oleh konsultan. UMKM juga diikutsertakan dalam pameran-pameran di luar negeri untuk membuka pasar serta memperkenalkan produk-produk Indonesia.33Kementerian Perdagangan juga telah mempermudah para eksportir dengan didirikannya AEC Centre sebagai pusat informasi mengenai Masyarakat Ekonomi ASEAN, penerbitan Certificate of Origin (CoO) yang semakin mudah, sistem Rules of Origin (RoO) untuk cek asal barang, sistem self-certification eksportir yang bekerja sama dengan Bea Cukai, serta telah ada 86 lokasi yang sudah terintegrasi online dalam e-SKA.34 Akademisi Akademisi merupakan pihak yang dapat membantu Pemerintah Pusat untuk merumuskan kebijakan serta strategi dalam menghadapi Masyarakat ASEAN. Pemerintah Pusat melalui Kemlu bekerja sama dengan perguruan tinggi dengan membentuk Pusat Studi ASEAN (PSA), antara lain di Universitas Gadjah Mada, Universitas Airlangga, Universitas Indonesia, Universitas Hasanuddin, Universitas Andalas, Universitas Brawijaya, Universitas Sam Ratulangi, Universitas Padjadjaran, Universitas Mulawarman, Universitas Pattimura, Universitas Udayana, Universitas 17 Agustus, London School of Public Relations, Universitas Narotama, dan Universitas Sumatera Utara.35 Pusat studi ini dimaksudkan sebagai pusat riset dan corong sosialisasi mengenai ASEAN kepada publik. Kalangan akademisi juga telah dimasukkan dalam susunan keanggotan Komite Nasional Percepatan MEA.36 Reviu ini telah mewawancarai akademisi dari PSA Universitas Indonesia serta PSA Universitas Airlangga untuk mendapat gambaran mengenai kelangsungan PSA di Indonesia. Berbagai permasalahan masih dihadapi oleh PSA di berbagai perguruan tinggi, antara lain tidak mendapatkan guideline (Standard Operating Procedure) yang jelas dari Pemerintah Pusat (Kemlu) mengenai tugas dan fungsi PSA, tidak ada maintenance dari Kemlu setelah MoU pendirian PSA disepakati, sehingga PSA menjad institusi yang sangat loose.37 PSA juga tidak mendapatkan dana rutin dari Kemlu untuk operasionalnya, sehingga ruang gerak PSA terbatas. 1.1.5. Pengalaman Thailand Kalangan akademisi menilai Thailand sebagai salah satu negara ASEAN yang paling siap menyongsong Masyarakat ASEAN. Meskipun sering terjadi instabilitas politik di Thailand, siapapun pemerintah yang berkuasa akan selalu menempatkan ASEAN sebagai isu utama yang dibawa ke Parlemen. 31
Presiden Republik Indonesia, Keppres Nomor 37 Tahun 2014 tentang Komite Nasional Persiapan Pelaksanaan Masyarakat Ekonomi ASEAN. 32 Berdasarkan penjelasan Ibu Sherly Susilo, Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) dalam FGD di tingkat Pusat, pada tanggal 20 Agustus 2015. 33 Ibid 34 Berdasarkan penjelasan Ibu Mila K. Bishry, Direktorat Kerjasama ASEAN Kementerian Perdagangan dalam FGD di tingkat Pusat, pada tanggal 20 Agustus 2015. 35 Berdasarkan penjelasan Bpk. Benito Rio Avianto, Perwakilan Asisten Deputi Kerjasama Ekonomi Regional dan Sub Regional Kemenko Bidang Perekonomian dalam FGD Pusat di Jakarta, pada tanggal 20 Agustus 2015. 36 Presiden Republik Indonesia, Keppres Nomor 37 Tahun 2014 tentang Komite Nasional Persiapan Pelaksanaan Masyarakat Ekonomi ASEAN. 37 Berdasarkan wawancara mendalam dengan Ibu Asra Virgianita, Dosen Hubungan Internasional FISIP Universitas Indonesia, pada tanggal 1 Oktober 2015.
11
ASEAN memiliki arti penting bagi Thailand. Negara ini merupakan salah satu pendiri ASEAN pada tahun 1967, bahkan deklarasi pendirian ASEAN pun dicanangkan di ibukota negara tersebut. Indonesia dapat melakukan refleksi dari pengalaman Thailand sebagai negara sahabat di ASEAN agar secara bersama dapat mensukseskan Masyarakat ASEAN per 31 Desember 2015. Susunan kelembagaan Thailand terkait Masyarakat ASEAN pada dasarnya hampir sama dengan Indonesia, namun Thailand lebih unggul dalam implementasi program-programnya sehingga gaung Masyarakat ASEAN dapat dirasakan hingga ke pelosok daerah. Model kelembagaan Thailand untuk Masyarakat ASEAN adalah top-down, yaitu dari sentral ke lokal, dari pusat ke daerah. Kementerian Luar Negeri merupakan focal point dari kelembagaan Masyarakat ASEAN Thailand. Kementerian Luar Negeri mempersiapkan segala sesuatu mengenai ASEAN, seperti menyelenggarakan pertemuan tingkat tinggi serta mengoordinasi berbagai Kementerian/Lembaga terkait. Kementerian Luar Negeri juga bertindak sebagai focal point untuk Masyarakat Politik-Keamanan ASEAN bersama dengan Kementerian Pertahanan sebagai wakilnya. Sementara itu, Kementerian Perdagangan bertindak sebagai focal point Masyarakat Ekonomi ASEAN dan Kementerian Kemanan Manusia dan Pembangunan Sosial menjadi focal point Masyarakat Sosial-Budaya ASEAN. Ketiga focal points memiliki badan-badan sektoral di bawahnya yang menangani isu yang lebih teknis.38 Thailand juga memiliki Komite Nasional ASEAN yang diketuai oleh Menteri Luar Negeri di bawah pengawasan Perdana Menteri, dengan anggota dari kalangan swasta, seperti serikat dagang, industri, dan investasi serta lembaga think-tank dan organisasi masyarakat sipil. Terdapat pertemuanpertemuan rutin dalam Komite Nasional ASEAN. Setiap Kementerian/Lembaga harus melapor pada subkomite yang nantinya akan melapor ke Komite Nasional.39 Thailand memiliki sebuah grand strategy nasional mengenai bagaimana Thailand dapat membantu ASEAN untuk mempersempit kesenjangan serta meningkatkan konektivitas di antara negara anggotanya. Setiap Kementerian/Lembaga di Thailand harus memiliki rencana kerja (work plan) dan dapat mengajukan proyek mengenai ASEAN yang harus mengacu pada grand strategy tersebut. Perdana Menteri adalah pihak yang melakukan koordinasi dan mengumpulkan semua work plan tersebut, kemudian dipilih sesuai prioritasnya. Formulasi kebijakan juga dikoordinasikan dengan Kementerian Perencanaan dan Pembangunan Ekonomi. Mengenai anggaran, Thailand memiliki anggaran yang cukup besar untuk Masyarakat ASEAN. Setiap Kementerian/Lembaga dapat mengajukan anggaran, yang kemudian dikelompokkan dalam klasterklaster berdasarkan prioritasnya, baru kemudian anggaran dialokasikan. Kementerian Keuangan adalah yang mengatur urusan anggaran tersebut. Kementerian Perencanaan dan Pembangunan Ekonomi adalah yang akan memonitor anggaran tersebut agar sejalan dengan strategi nasional mengenai ASEAN. 40 Pemerintah Thailand memiliki program sosialisasi Masyarakat ASEAN hingga ke daerah-daerah. Pemerintah Thailand juga telah melakukan promosi di media-media sejak tahun 2013 yang ditangani oleh Departemen Informasi Publik yang berada langsung di bawah Perdana Menteri. Pemerintah Pusat Thailand melibatkan Pemerintah Daerah, pengusaha, media massa, dan akademisi sebagai pemangku kepentingan Masyarakat ASEAN, melalui Komite Nasional ASEAN yang bekerja sama dengan Kementerian Dalam Negeri, melalui Kementerian Perdagangan sebagai koordinator kunci dari pelibatan pengusaha, terutama UMKM, dan melalui Departemen Informasi Publik untuk turut melibatkan media-media swasta dalam meningkatkan kesadaran mengenai Masyarakat ASEAN, serta menggunakan Pusat Studi ASEAN yang berada baik di dalam maupun luar kampus sebagai lembaga think-tank. Para akademisi juga dilibatkan dalam proyek untuk meningkatkan daya saing UMKM lokal dengan meningkatkan value added produk mereka.41 1.2. Analisis Permasalahan Reviu ini menemukan bahwa kelembagaan yang telah dibangun Pemerintah Indonesia saat ini belum berperan optimal dalam mensukseskan persiapan Indonesia menuju Masyarakat ASEAN. Masih terdapat berbagai persolaan dalam kelembagaan tersebut, antara lain pada tahap perencanaan, proses koordinasi, hingga kelembagaan Setnas ASEAN-Indonesia itu sendiri. 1.2.1. Persoalan Perencanaan dalam Kelembagaan Masyarakat ASEAN di Indonesia 38
Berdasarkan wawancara mendalam dengan Yang Mulia Ibu Busadee Santipaks, Duta Besar Kerajaan Thailand untuk ASEAN, pada tanggal 30 Oktober 2015. 39 Ibid 40 Ibid 41 Op. Cit., wawancara mendalam dengan Yang Mulia Ibu Busadee Santipaks, Duta Besar Kerajaan Thailand untuk ASEAN, 30 Oktober 2015.
12
RPJMN 2015-2019 sebagai dokumen resmi perencanaan pembangunan nasional telah menyebutkan tentang ASEAN. RPJMN 2015-2019 dalam bab Politik Luar Negeri menyebutkan bahwa salah satu arah kebijakan bidang politik luar negeri adalah “meningkatkan kesiapan publik domestik dan meningkatnya peran (kontribusi) dan kepemimpinan Indonesia di ASEAN”.42 Cara untuk mencapainya antara lain dengan “intervensi kebijakan pemerintah terkait Masyarakat ASEAN; penguatan kapasitas domestik dalam pembentukan Masyarakat ASEAN; penguatan kelembagaan untuk mendukung pemantapan pelaksanaan Masyarakat ASEAN; penguatan kemitraan pemerintah dan pemangku kepentingan lainnya”.43 Sementara itu, dalam bab Kerja Sama Ekonomi Internasional disebutkan bahwa arah kebijakan ekonomi ekonomi internasional adalah “mengutamakan kepentingan nasional dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, khususnya melalui peningkatan ekspor, pariwisata, dan investasi, bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat”.44 Salah satu strategi untuk mencapainya adalah dengan meningkatkan daya saing nasional untuk menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN. Meskipun kelembagaan ASEAN telah disebutkan dalam RPJMN 2015-2019 sebagai dokumen perencanaan nasional, hal tersebut belum secara optimal mendukung persiapan pembentukan Masyarakat ASEAN, karena beberapa alasan. Pertama, belum ada grand strategy nasional mengenai Masyarakat ASEAN yang berperspektif helicopter view dengan mencakup ketiga pilar. Indonesia seharusnya memiliki grand strategy yang melihat keseluruhan pilar dan mengkonsolidasikan ketiganya, yang idealnya dirumuskan oleh Setnas ASEAN-Indonesia sebagai lembaga yang menaungi seluruh pilar. Saat ini setiap pilar bekerja sendirisendiri, tidak ada suatu strategi yang menjadi pegangan bersama, terlebih untuk isu cross-cutting yang melibatkan ketiga pilar, misalnya mengenai isu perdagangan manusia. Kedua, Indonesia belum memiliki guideline yang jelas mengenai kelembagaan dan pelaksanaan komitmen tiap pilar. MEA merupakan pilar yang lebih terdepan dalam hal ini, yaitu dengan adanya Inpres No. 11 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Komitmen Cetak Biru MEA Tahun 2011 yang memuat matriks berisi program, tindakan, keluaran, target penyelesaian, sasaran, dan penanggung jawab dari masing-masing komitmen yang berada dalam Cetak Biru.45 Meskipun demikian, matriks tersebut belum menjamin semuanya berjalan optimal karena kurangnya pengawasan dalam menjaga kelangsungan komitmen. Perkembangan kelembagaan dan strategi MEA yang lebih kompleks dibandingkan dengan pilar yang lain dinilai sebagai hal yang wajar. Hal ini tidak hanya ditemui di Indonesia, di Thailand pun MEA merupakan pilar yang paling mendapatkan perhatian dibandingkan pilar lainnya karena dampaknya dianggap lebih terlihat dan dirasakan langsung (tangible results).46 1.2.2. Persoalan Koordinasi dalam Kelembagaan Masyarakat ASEAN Indonesia Ketiadaan grand strategy yang jelas mengenai kelembagaan Masyarakat ASEAN, seperti yang telah dipaparkan sebelumnya, membuat proses koordinasi antar Kementerian/Lembaga dan pemangku kepentingan lainnya menjadi tidak efektif. Reviu ini mengidentifikasi bahwa masalah koordinasi Masyarakat ASEAN meliputi ketidakjelasan garis koordinasi, adanya ego sektoralisme, adanya rasa tidak percaya, dan minimnya pertemuan nasional yang mempertemukan semua pihak. Pertama, belum terbangun pengertian di semua pihak mengenai garis koordinasi yang ada, mengenai siapa yang memegang kepemimpinan dan apa tugas masing-masing dalam kelembagaan Masyarakat ASEAN. Hal ini menimbulkan gap ekspektasi antara lembaga satu dengan lembaga lainnya. Sebagai contoh, Setnas ASEAN-Indonesia memandang bahwa Sekretariat Nasional lebih berfungsi untuk memberikan konsultasi nasional terkait Masyarakat ASEAN, oleh karena itu yang seharusnya lebih proaktif menjadi koordinator adalah para Kemenko.47 Sementara itu, di lain pihak, berdasarkan wawancara mendalam dengan beberapa narasumber yang berasal dari Kementerian Koordinator, banyak narasumber yang menilai Setnas ASEAN-Indonesia adalah pihak yang seharusnya lebih proaktif dalam koordinasi nasional. Kedua, terdapat egosektoralisme di antara K/L, terutama di lembaga yang sangat teknis. Egosektoralisme muncul ketika K/L terlalu berfokus pada sektor yang mereka kerjakan saja, tanpa ada 42
Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasioanal/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional 2014, Lampiran Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 20152019, p. 5-43. 43 Ibid 44 Ibid, hal. 3-122 45 Presiden Republik Indonesia, Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Komitmen Cetak Biru Masyarakat Ekonomi ASEAN Tahun 2011. 46 Berdasarkan wawancara mendalam dengan Yang Mulia Ibu Busadee Santipaks, Duta Besar Kerajaan Thailand untuk ASEAN, pada tanggal 30 Oktober 2015. 47 Berdasarkan wawancara mendalam dengan Bapak. Ngurah Swajaya, Ketua Pelaksana Harian Sekretariat Nasional ASEAN, pada tanggal 14 September 2015.
13
keinginan untuk memahami apa yang dikerjakan oleh sektor lainnya. Salah satu Kementerian Koordinator menyatakan bahwa mereka selalu mengundang Kementerian Koordinator lain dalam diseminasi tentang ASEAN, namun tidak ada yang datang. Sementara itu, bila mereka diundang oleh K/L lain, mereka selalu datang.48 Tantangan global dalam isu politik-keamanan, ekonomi, dan sosial-budaya semakin kompleks dengan munculnya isu-isu yang bersifat cross-cutting. Namun yang terjadi saat ini adalah antarpilar tidak bekerja sama. Ketiga, reviu ini mencatat adanya keraguan Kemlu terhadap biro yang menangani kerja sama internasional di K/L lain. Menjelang bergulirnya MEA, banyak K/L yang membuat biro kerja sama luar negeri. Hal ini di satu sisi diakui Kemlu dapat memudahkan proses kerja sama luar negeri. Namun, Kemlu sering tidak diinformasikan mengenai apa saja yang telah dilakukan oleh biro kerja sama luar negeri tersebut. Mereka sering kali baru melapor ke Kemlu bila terdapat masalah. Sementara itu, Komisi I DPR RI masih menganggap seluruh kerja sama luar negeri adalah tanggung jawab Kemlu. Kemlu adalah yang dimintai keterangan bila terdapat masalah, padahal masalah tersebut dilakukan oleh K/L lain. Inilah yang memicu keraguan tersebut.49 Keempat, minimnya pertemuan nasional secara berkala untuk koordinasi Masyarakat ASEAN. Minimnya pertemuan dapat menghambat terbentuknya jalur komunikasi, sehingga engagement antar pemangku kepentingan menjadi kurang. Forum pertemuan nasional ini seharusnya bisa menjadi mekanisme check and balances perkembangan tiap K/L dalam melaksanakan komitmen Masyarakat ASEAN. Bahkan, FGD reviu ini mendapatkan apresiasi sebagai forum yang pertama kalinya mempertemukan para pemangku kepentingan, yaitu K/L, pengusaha, dan akademisi untuk duduk bersama. Apresiasi tersebut mengindikasikan bahwa belum ada forum yang dapat mempertemukan mereka sebelumnya.50 1.2.3. Permasalahan Setnas ASEAN-Indonesia Reviu ini melihat bahwa Setnas ASEAN-Indonesia masih memiliki masalah garis koordinasi kelembagaan, masalah Sumber Daya Manusia, serta masalah anggaran. Pertama, Setnas ASEAN-Indonesia memiliki masalah garis koordinasi kelembagaan. Koordinator Setnas ASEAN-Indonesia, menurut Keppres Nomor 23 Tahun 2012 tentang Susunan Keanggotaan Sekretariat Nasional ASEAN-Indonesia, adalah Direktorat Jenderal Kerja Sama ASEAN Kemlu yang bertanggung jawab kepada Menteri Luar Negeri dan Presiden. Koordinator Setnas ASEAN-Indonesia membawahi tiga Penanggung Jawab Pilar, yaitu Kemenko Polhukam untuk pilar politik-keamanan, Kemenko Perekonomian untuk pilar ekonomi, dan Kemenko PMK untuk pilar sosial-budaya. Secara kelembagaan negara, seharusnya posisi Kementerian Koordinator berada di atas K/L Sektoral. Akan tetapi, dalam Setnas ASEAN-Indonesia posisi Kementerian Koordinator berada di bawah K/L sektoral, yaitu Kementerian Luar Negeri yang pada dasarnya berada di bawah koordinasi Kemenko Polhukam. Kedua, Setnas ASEAN-Indonesia memiliki masalah Sumber Daya Manusia. Lembaga yang krusial untuk keberhasilan Indonesia dalam Masyarakat ASEAN ini dikerjakan hanya oleh beberapa orang. Koordinator Setnas ASEAN-Indonesia seharusnya adalah Direktorat Jenderal Kerja Sama ASEAN Kemlu. Akan tetapi, dikarenakan padatnya kesibukan Dirjen, maka pihak yang secara teknis menjalankan fungsi Setnas ASEAN-Indonesia adalah seorang Ketua Pelaksana Harian dengan dibantu empat orang lainnya.51 Bappenas mewawancarai Ketua Pelaksana Harian yang pada saat wawancara memegang jabatan sementara. Jabatan sebagai Ketua Pelaksana Harian diberikan saat beliau memiliki jeda waktu sebelum ditugaskan menjadi Duta Besar. Pengurus Setnas ASEAN-Indonesia yang lain juga memiliki pekerjaan di bagian lain Kemlu. Artinya, Setnas ASEAN-Indonesia tidak dijalankan oleh Sumber Daya Manusia yang benar-benar ditugaskan hanya untuk menjalankan Setnas. Ketiga, Setnas ASEAN-Indonesia memiliki masalah anggaran. Setnas ASEAN-Indonesia memiliki anggaran yang sangat terbatas, yaitu sekitar Rp1,2 Miliar untuk menjalankan operasional selama setahun.52 Sementara itu, menurut Keppres No. 23 Tahun 2012 tentang Susunan Keanggotaan Setnas ASEANIndonesia, Setnas diharapkan dapat menjalankan tugas dan fungsi sebagai pumpunan kegiatan pada tingkat nasional, penyimpan informasi mengenai semua urusan ASEAN pada tingkat nasional, mengoordinasikan 48
Berdasarkan pernyataan seorang pejabat Kementerian Koordinator dalam FGD di Jakarta Pusat, 20 Agustus 2015. Off the record. 49 Berdasarkan hasil wawancara mendalam dengan seorang pejabat Kemlu. Off the record. 50 Berdasarkan pernyataan Ibu Mila K. Bishry, Direktorat Kerjasama ASEAN Kementerian Perdagangan dalam FGD Pusat, pada tanggal 20 Agustus 2015. 51 Berdasarkan wawancara mendalam dengan Bpk. Ngurah Swajaya, Ketua Pelaksana Harian Sekretariat Nasional ASEAN, pada tanggal 14 September 2015. 52 Ibid
14
pelaksanaan keputusan-keputusan ASEAN pada tingkat nasional, mengoordinasikan dan mendukung persiapan-persiapan nasional untuk pertemuan-pertemuan ASEAN, memajukan identitas dan kesadaran ASEAN pada tingkat nasional, dan berkontribusi pada pembentukan komunitas ASEAN. Anggaran yang tersedia selama ini tidak cukup untuk melaksanakan tugas dan fungsi tersebut. Anggaran Setnas ASEANIndonesia pada akhirnya lebih banyak terserap untuk kegiatan menghadiri sidang-sidang ASEAN.53 1.2.4. Permasalahan Regulasi tentang Masyarakat ASEAN di Indonesia Regulasi nasional yang selama ini dibuat oleh Pemerintah Indonesia masih mengalami tumpang tindih dan ketidaksinkronan, sehingga menyebabkan Indonesia belum dapat mempersiapkan dirinya dengan baik dalam Masyarakat ASEAN. Contohnya, jika dilihat dari sudut pandang tugas dan fungsi Setnas ASEAN-Indonesia, maka sesuai dengan Permenlu No. 2 tahun 2014, Setnas ASEAN-Indonesia memiliki kedudukan dan kewenangan dalam mengatur dan mengkoordinasikan fungsi koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi Kementerian / Lembaga pada Setnas ASEAN-Indonesia. Seperti halnya yang tertuang dalam Keppres No. 23 tahun 2012, maka yang menjalankan tugas sebagai ketua dari Setnas ASEAN-Indonesia adalah Dirjen Kerjasama ASEAN. Padahal, Dirjen Kerjasama ASEAN secara struktural adalah pejabat eselon I, sedangkan anggota dari Setnas ASEAN-Indonesia adalah juga pejabat eselon I dari masing-masing kementerian atau lembaga, maka kedudukan Ketua Setnas ASEAN-Indonesia tidak lebih tinggi daripada anggotanya. Hal inilah yang menyebabkan Setnas ASEAN-Indonesia belum bisa menjalankan tugas dan fungsi komunikasinya dengan optimal Selain itu, masih banyak juga pemangku kepentingan terutama dari Kementerian atau Lembaga yang belum mengetahui bahwa berdasarkan Permenlu No.2 tahun 2014, masing-masing dari 48 Kementerian atau Lembaga wajib untuk mendelegasikan satu atau dua orang pejabat eselon I nya untuk menjadi anggota Setnas dan menjalankan tugas dan fungsinya sesuai dengan Permenlu No. 2 tahun 2014. Karena anggota Setnas ASEAN-Indonesia masih sebatas pejabat dari Kementerian / Lembaga, maka fungsi check and balances nya hampir tidak ada karena pada dasarnya pejabat eselon I dari masing-masing Kementerian / Lembaga tersebut telah memiliki tugas pokok dan fungsi utama di kementerian masing-masing, sehingga tugas dan fungsi sebagai anggota Setnas ASEAN-Indonesia menjadi terbengkalai.54 Berdasarkan Keputusan Presiden No. 37 tahun 2014, Komite Nasional merupakan panitia nasional persiapan pelaksanaan Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA). Hal ini berarti Komite Nasional hanya khusus untuk mempersiapkan segala sesuatu yang berhubungan dengan pilar ekonomi. Presiden Indonesia sejauh ini belum membuat Komite Nasional untuk pilar-pilar lainnya, padahal dalam Piagam ASEAN, Indonesia berkomitmen tidak hanya kepada pilar ekonomi namun juga pilar politik dan keamanan serta pilar sosial dan budaya. Komite Nasional untuk persiapan Masyarakat Politik dan Keamanan ASEAN serta Komite Nasional untuk persiapan Masyarakat Sosial dan Budaya perlu dibuat agar implementasi dari program masing-masing pilar dapat diturunkan hingga ke level Pemda. Hal ini dikarenakan Setnas ASEAN-Indonesia tidak memiliki unit kerja (Tim Kerja Daerah) hingga ke level daerah. Satu-satunya yang telah memiliki Tim Kerja Daerah adalah Komite Nasional persiapan MEA. Pemerintah Indonesia dapat mempertimbangkan untuk membentuk Komite Nasional untuk dua pilar lainnya dan kemudian masing-masing koordinator dari Komite Nasional berkoordinasi dengan Setnas ASEAN-Indonesia sehingga pola koordinasinya dapat lebih rapi dan terstruktur. Selain itu, di dalam Keppres No. 37 tahun 2014, terdapat tumpang tindih tugas dan fungsi antara Komite Nasional dan Setnas ASEAN-Indonesia. Di Keppres No, 37 tahun 2014 disebutkan bahwa Menteri Luar Negeri adalah Wakil Ketua I dari Koordinator Komite Nasional. Hal ini tumpang tindih dengan tugas dan fungsi Menteri Luar Negeri yang merupakan pimpinan dari koordinator Setnas ASEAN-Indonesia. Jika dilihat dari garis komando / hirarki, maka dengan skema seperti ini, Setnas ASEAN-Indonesia yang dijalankan oleh Dirjen Kerjasama ASEAN dan berada di bawah Menteri Luar Negeri, berada di bawah garis komando / hirarki Komite Nasional. Padahal di dalam Keppres No, 37 tahun 2014, disebutkan dalam salah satu pasal, Komite Nasional harus berkoordinasi dengan Setnas ASEAN karena sesuai dengan Keppres No. 23 tahun 2012 dan Permenlu No. 2 tahun 2014, Setnas ASEAN-Indonesia adalah koordinator utama dari persiapan pelaksanaan Masyarakat ASEAN di Indonesia.
53
Ibid Berdasarkan kutipan wawancara dengan Bapak Dupito D. Simamora, Asdep 2/II Kerja Sama ASEAN Kemenko Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, pada tanggal 25 September 2015. 54
15
Terlepas dari tumpang tindih tugas dan fungsi Setnas ASEAN-Indonesia dengan Komite Nasional, Setnas ASEAN-Indonesia juga belum menjalankan tugas dan fungsinya dengan optimal. Hal ini dibuktikan dengan belum adanya Prosedur Standar Operasi (SOP) yang khusus membahas persiapan Indonesia dalam menghadapi Masyarakat ASEAN, seperti diamanahkan Keppres No. 23 tahun 2012 mengenai tugas dan fungsi Setnas ASEAN-Indonesia. Temuan penting lainnya adalah perlunya regulasi khusus untuk pilar lain selain pilar ekonomi, mengingat selama ini fokus regulasi kebanyakan berkaitan dengan MEA. Bahkan menurut Direktur PolitikKeamanan, Direktorat Jenderal kerja Sama ASEAN, M. Chandra W. Yudha, pembangunan pilar politik dan keamanan ASEAN mungkin bagi banyak orang tidak sepenting pembangunan pilar ekonomi ASEAN.55 Untuk pilar ekonomi, telah dibuat regulasi yang khusus mengatur pilar ekonomi yaitu Inpres No. 5 Tahun 2008 tentang Fokus Program Ekonomi Tahun 2008-2009, Inpres No. 11 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Komitmen Cetak Biru Masyarakat Ekonomi ASEAN Tahun 2011, Keppres No. 37 Tahun 2014 tentang Komite Nasional Persiapan Pelaksanaan Masyarakat Ekonomi ASEAN, dan Inpres No. 6 Tahun 2014 tentang Peningkatan Daya Saing Nasional dalam Rangka Menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN.Untuk kedua pilar lainnya, belum dibuat regulasi khusus. Pemerintah Indonesia juga harus mempertegas dan membuat detail dari regulasi-regulasi terkait Masyarakat ASEAN. Selama ini, penjabaran tugas dan fungsi masing-masing pemangku kepentingan masih sangat umum, sehingga membuka celah untuk koordinasi yang kurang maksimal dan tumpang tindih tugas dan fungsi. Indonesia seharusnya juga mempersiapkan blueprint nasional dalam menghadapi Masyarakat ASEAN 2025 dengan baik. Blueprint tersebut harus dibedah dari ketiga pilar dengan ditunjang oleh roadmap yang jelas dan koordinasi antar pemangku kepentingan.56 1.2.5. Perencanaan Program dan Anggaran Indonesia Terkait Masyarakat ASEAN Mayoritas dari program menyambut Masyarakat ASEAN selama ini lebih banyak difokuskan untuk menghadiri events, konferensi, dan banyak forum ASEAN lainnya, daripada untuk membuat program khusus Masyarakat ASEAN di Indonesia, misalnya mengadakan balai pelatihan, pendampingan, iklan layanan masyarakat terkait Masyarakat ASEAN yang lebih menarik dan informatif.57 Hal ini cukup mengkhawatirkan mengingat arah kebijakan Pemerintah Indonesia terkait dengan kerjasama ASEAN, baik di dalam RPJMN II 2009-2014 dan RJPMN III 2014-2019 adalah untuk meningkatkan peran dan kepemimpinan Indonesia di ASEAN. Seharusnya program-program yang dibuat oleh Pemerintah Indonesia lebih tepat sasaran, sehingga hasil yang dikeluarkan pun dapat dirasakan langsung oleh masyarakat. Programprogram yang dibuat masih sebatas pertemuan dan diskusi, belum mengarah ke program-program teknis, oleh karena itu, masih banyak pihak menganggap isu Masyarakat ASEAN adalah isu elit.58 Program-program pemerintah saat lebih banyak terkait dengan Masyarakat Ekonomi ASEAN (pilar ekonomi), sedangkan program-program nasional yang berkaitan dengan pilar politik dan keamanan serta pilar sosial dan budaya sangat kurang bahkan nyaris tidak ada. Hal ini terlihat dari banyak sekali program dan kebijakan Pemerintah Indonesia yang terkait dengan Masyarakat Ekonomi ASEAN, dibandingkan dengan dua pilar lainnya. Indikator kesuksesan dari MEA memang lebih mudah diukur (tangible indicators), sehingga perhatian kepada pilar ini menjadi lebih besar. Namun demikian, program-program nasional terkait dengan pilar-pilar lain juga harus segera disusun karena Masyarakat ASEAN bukan hanya sekedar Masyarakat Ekonomi ASEAN, namun juga menyangkut isu politik dan keamanan serta sosial dan budaya. Untuk itu, Pemerintah Indonesia juga perlu mempertimbangkan pembentukan Komite Nasional bukan hanya dalam mempersiapkan Indonesia dalam Masyarakat Ekonomi ASEAN, namun juga Komite Nasional dalam mempersiapkan Indonesia di Masyarakat Politik dan Keamanan ASEAN serta Masyarakat Sosial dan Budaya ASEAN. Pemerintah Indonesia juga perlu mengajak semua pemangku kepentingan untuk selalu mengarusutamakan (mainstreaming) isu Masyarakat ASEAN dalam program masing-masing (rencana program). 55
M. Chandra W. Yudha. 2015. Memimpin Pembangunan Politik dan Keamanan ASEAN. Media Publikasi Direktorat Jenderal Kerjasama ASEAN Edisi 8, ISSN 2460-1683, Kementerian Luar Negeri RI , p. 4. 56 Berdasarkan kutipan wawancara dengan Bapak Dupito D. Simamora, Asdep 2/II Kerja Sama ASEAN Kemenko Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, pada tanggal 25 September 2015. 57 Berdasarkan kutipan wawancara dengan Bapak Ngurah Swajaya, Ketua Pelaksana Harian Sekretariat Nasional ASEAN, pada tanggal 14 September 2015. 58 Berdasarkan kutipan wawancara dengan Bapak Mohammad Faisal, Direktur Riset CORE Indonesia, pada tanggal 21 September 2015.
16
Bappenas dapat memulai melakukan koordinasi pelaksanaan baik di tingkat planning maupun persiapan. Bappenas dapat menjadi focal point dalam isu pembangunan di Masyarakat ASEAN.59 Dari sisi anggaran, masing-masing Kementerian Pumpunan sudah mengalokasikan anggaran untuk menyambut Masyarakat ASEAN, namun jumlahnya terbatas dan penyerapannya lebih banyak untuk menghadiri events ASEAN, bukan untuk mendukung program-program tepat sasaran. Oleh karena itu, masing-masing Kementerian Pumpunan perlu untuk meningkatkan jumlah anggaran terkait program-program yang bertujuan untuk mensukseskan Indonesia di Masyarakat ASEAN dan menyusun program dan kegiatan yang tepat. Selain itu, alokasi dari anggaran tersebut juga harus diatur agar dapat lebih tepat sasaran. 1.2.6.
Analisis Pelibatan Pemangku Kepentingan Masyarakat ASEAN
Reviu ini mengidentifikasi bahwa kurangnya pelibatan pemangku kepentingan dalam persiapan Masyarakat ASEAN disebabkan oleh dua hal, yaitu isu ASEAN yang masih elitis serta tidak adanya grand strategy nasional mengenai Masyarakat ASEAN. Pertama, ASEAN masih dipandang sebagai isu yang elitis. ASEAN belum sepenuhnya dipandang sebagai kepentingan bersama. ASEAN merupakan bagian dari foreign policy yang secara tradisional adalah kepentingan pemerintah pusat, terutama Kementerian Luar Negeri. Pada tingkat regional, nature organisasi ASEAN sendiri masih elitis dengan prinsip non-interferensi dan konsensus. Akan tetapi, seiring dengan berlakunya Masyarakat ASEAN, organisasi ini bergerak ke arah yang lebih inklusif dan people-centered, yaitu masyarakat luas juga bisa ikut sepenuhnya memiliki ASEAN. Hal ini seharusnya dapat menjadi momentum bagi seluruh lapisan masyarakat Indonesia untuk lebih terlibat dalam mensukseskan Masyarakat ASEAN.Pandangan yang elitis mengenai ASEAN dapat menimbulkan ego sektoralisme dan rasa tidak percaya, seperti yang telah dipaparkan pada bagian sebelumnya. Kedua, ketiadaan grand strategy membuat kelembagaan serta program-program mengenai Masyarakat ASEAN menjadi belum jelas, sehingga hal ini berpengaruh kepada kelangsungan pelibatan pemangku kepentingan. Ketiadaan grand strategy sebagai cita-cita nasional yang jelas mengenai ASEAN membuat para pemangku kepentingan berjalan sendiri-sendiri, padahal sejatinya mereka dapat diarahkan untuk turut mensukseskan Masyarakat ASEAN. Seharusnya, Pemerintah Pusat melalui Setnas ASEANIndonesia menjadi koordinator para pemangku kepentingan dengan didukung sebuah grand strategy dan guideline yang jelas. Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia, Suryo Bambang Sulisto masih meragukan kesiapan Indonesia dalam menghadapi AEC 2015. Karena Pemerintah Indonesia maupun dunia usaha juga belum terlihat berupaya mengintegrasikan program untuk persiapan ke arah Masyarakat Ekonomi ASEAN.60 Untuk menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN, diperlukan adanya keterlibatan integratif dalam pembuatan kebijakan pemerintah Indonesia seperti yang sudah dilakukan negara-negara Asean lain, di antaranya Singapura, Malaysia, dan Thailand. Dalam hal ini, Indonesia masih harus berbenah karena sektor swasta masih jauh berada di luar lingkaran pengambilan keputusan oleh negara. Pemerintah Indonesia bisa mendapatkan inovasi-inovasi atau ide-ide program yang inovatif jika peran Pusat Studi ASEAN (PSA) dimaksimalkan. 2. Kesimpulan dan Rekomendasi 2.2.Kesimpulan Pertama, reviu ini menemukan bahwa terdapat berbagai persoalan dalam perencanaan, proses koordinasi, hingga dalam kelembagaan Setnas ASEAN-Indonesia. Indonesia belum memiliki grand strategy yang jelas mengenai Masyarakat ASEAN, sehingga kelembagaan tidak memiliki guideline yang dapat diacu. Belum terbangun pengertian di semua pihak seperti apa sebenarnya garis koordinasi yang ada, siapakah yang memegang pucuk kepemimpinan, dan apa tugas mereka masing-masing dalam hal Masyarakat ASEAN. Terdapat egosektoralisme di antara Kementerian/Lembaga, terutama di lembaga yang sangat teknis, serta adanya rasa tidak percaya, baik Kementerian Luar Negeri dengan Biro Luar Negeri yang ada di 59
Berdasarkan saran dari Bapak Lingga Setiawan, Direktorat Kerjasama Ekonomi ASEAN Kementerian Luar Negeri dalam FGD yang dilakukan oleh Bappenas pada tanggal 20 Agustus 2015. 60 _____, Indonesia Harus Menang Dalam Ajang Masyarakat Ekonomi ASEAN, dikutip dari http://www.kemenperin.go.id/artikel/7409/Industri-Nasional-Harus-Menang-dalam-Ajang-Masyarakat-Ekonomi-ASEAN pada tanggal 30 Desember 2016 pukul 22.28.
17
Kementerian/Lembaga lain maupun antara pusat dengan daerah. Minimnya pertemuan nasional secara berkala untuk koordinasi Masyarakat ASEAN menjadi salah satu penyebab munculnya ketidakpercayaan tersebut. Setnas ASEAN-Indonesia belum memiliki Prosedur Standar Operasi yang jelas mengenai tugas dan fungsi, serta posisi kelembagaannya yang masih bermasalah. Kedua, regulasi nasional yang selama ini dibuat oleh Pemerintah Indonesia masih tumpang tindih dan tidak sinkron, sehingga menyebabkan Indonesia belum bisa mempersiapkan dirinya dengan baik dalam Masyarakat ASEAN. Di samping itu, belum ada regulasi khusus untuk pilar lain selain pilar ekonomi, karena selama ini fokus regulasi sebagian besar berkaitan dengan MEA. Ketiga, dapat disimpulkan bahwa mayoritas dari program menyambut Masyarakat ASEAN selama ini difokuskan untuk menghadiri events, konferensi, dan banyak forum ASEAN lainnya, dan belum difokuskan untuk membuat program khusus Masyarakat ASEAN di Indonesia. Di samping itu, program-program pemerintah pun lebih banyak terkait dengan Masyarakat Ekonomi ASEAN (pilar ekonomi), dan belum memberikan porsi yang memadai untuk pilar politik dan keamanan serta pilar sosial dan budaya. Dari sisi anggaran, masing-masing Kementerian Pumpunan sudah mengalokasikan anggaran untuk menyambut Masyarakat ASEAN, namun jumlahnya masih terbatas dan pelaksanaannya masih kurang efektif. Keempat, para pemangku kepentingan, seperti Pemerintah Daerah, pengusaha, dan akademisi selama ini masih kurang dilibatkan dalam menyongsong Masyarakat ASEAN 2015. Hal ini disebabkan ASEAN masih dipandang sebagai isu yang elitis serta tidak adanya grand strategy sehingga upaya pemasyarakatan isu ASEAN belum berjalan dengan optimal. 2.3.Rekomendasi Berdasarkan diskusi dan analisis di atas, maka terdapat beberapa rekomendasi kebijakan yang dapat dirumuskan. Dalam jangka pendek atau setahun mendatang, Pemerintah Indonesia perlu memperkuat dan mengoptimalkan Kinerja Setnas ASEAN-Indonesia. Langkah-langkah yang perlu ditempuh dalam proses ini adalah merekrut pejabat dan sumber daya manusia secara full time dengan kuantitas dan kualitas yang memadai, menyusun perencanaan aktivitas yang impactful dan mencerminkan peran Setnas ASEAN sesuai ekspektasi stakeholders. Langkah lainnya adalah dengan menyusun integrated calender events yang melibatkan tiga pilar Masyarakat ASEAN, dengan pemilihan lokasi secara strategis dan terintegrasi di Setnas ASEAN-Indonesia. Pemerintah juga perlu untuk mengalokasikan dukungan anggaran yang memadai untuk mendukung kegiatan secara layak. Dalam hal ini, Pemerintah Indonesia bisa melihat gambaran aktivitas dan anggaran ASEAN Economic Community (AEC) Center yang telah lebih tertata. Langkah lain yang sangat krusila adalah memperjelas dan mempertegas tugas, fungsi, dan kewenangan Setnas ASEAN-Indonesia dan membangun skema koordinasi yang lebih jelas dengan lembaga terkait lainnya. Setnas ASEAN juga perlu menyusun Standard Operasional Procedures (SOP) sesuai yang telah diamanahkan oleh berbagai peraturan yang berlaku. Selanjutnya, Setnas-ASEAN Indonesia juga perlu menjadwalkan dan mewujudkan pertemuan berkala yang melibatkan semua pemangku kepentingan terkait. Untuk memastikan agar langkah-langkah tersebut berjalan dengan efektif, Kementerian PPN/Bappenas perlu melakukan monitoring dan intensif terkait Setnas ASEAN, secara khusus. Dengan demikian, apabila ada di antara rekomendasi di atas tidak bisa berjalan, Kementerian PPN/Bappenas bisa langsung membantu memberikan solusi debottlenecking. Di luar pembenahan Setnas-ASEAN Indonesia, beberapa hal yang harus segera dilakukan dalam jangka pendek adalah membangun koordinasi lintas-pilar di dalam Kementerian PPN/Bappenas sebagai penyusunan dokumen perencanaan. Koordinasi lintas-pilar ini perlu melibatkan Kedeputian Bidang Polhukhankam sebagai mitra Kemenlu dan Kemenko Polhukam, Kedeputian Bidang Bidang Ekonomi sebagai mitra Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian dan Kementerian Perdagangan, dan Kedeputian Bidang Pembangunan Manusia, Masyarakat dan Kebudayaan sebagai mitra Kemenko Bidang PMK. Dengan adanya koordinasi lintas-pilar sejak dalam proses perencanaan ini, maka sinkronisasi kebijakan, program, penganggaran serta regulasi di ketiga pilar Masyarakat ASEAN diharapkan dapat dimulai sejak sedini mungkin. Dalam jangka menengah, yakni 3-5 tahun, beberapa langkah yang perlu diambil adalah melakukan analisis dan sinkronisasi regulasi dan peraturan perundangan yang sudah ada untuk ketiga pilar Masyarakat ASEAN. Analisis regulasi yang komprehensif diperlukan untuk memahami akar persoalan kelembagaan dan koordinasi yang muncul sebagai hasil tumpang tindah dan tidak sinkronnya sejumlah existing regulations. Dengan analisis yang komprehensif ini, selanjutnya Pemerintah dapat mulai melakukan simplifikasi dan 18
sinkronisasi peraturan perundanga sesuai kebutuhan. Langkah lain yang perlu dipertimbangkan adalah mencermati kembali komposisi anggota Setnas ASEAN-Indonesia, yang mungkin sangat perlu untuk melibatkan Kementerian PPN/Bappenas, Kemenkominfo, dan juga mempertimbangkan kemungkinan perluasan keanggotaan meniru pola Komite Nasional yang tidak hanya melibatkan K/L namun juga akademisi dan tokoh politik Dalam jangka menengah, Pemerintah Indonesia dapat mempertimbangkan solusi yang lebih permanen terhadap salah satu akar persoalan, yakni dengan mempertimbangkan kembali kedudukan Setnas ASEAN – Indonesia. Beberapa pertanyaan yang perlu dijawab adalah apakah sudah tepat Setnas ASEAN Indonesia ini berada di bawah Ditjen ASEAN Kemlu, atau perlu ditingkatkan levelnya, misalnya dengan menempatkannya langsung di bawah Presiden Republik Indonesia, seperti model yang diadopsi oleh Thailand di mana Setnas ASEAN – Thailand berada di bawah Perdana Menteri langsung. Beberapa rekomendasi lain yang juga layak dipertimbangkan dalam kurun waktu jangka menengah antara lain adalah mempertimbangkan pembuatan Komite Nasional untuk masing-masing pilar, tidak hanya untuk pilar ekonomi, tapi juga pilar politik keamanan dan pilar sosial budaya, dan melengkapinya dengan Tim Kerja Daerah, dan membangun garis koordinasi yang tidak terputus dari Pusat hingga ke daerah. Langkah lain yang perlu ditempuh adalah dengan menyusun Grand Strategy Nasional terkait Masyarakat ASEAN-Indonesia, dan mensosialisasikannya ke seluruh pemangku kepentingan dan sehingga diimplementasikan hingga ke tingkat daerah. Dalam proses ini, pelibatan media massa dalam proses sosialisasi, implementasi, hingga pengawasan Masyarakat ASEAN, melalui koordinasi dengan Kemenkominfo harus ditempuh. Pelibatan Kemendagri untuk mengoptimalkan koordinasi Setnas dan Komite Nasional di daerah, sektor swasta melalui skema Public-Private Partnership (PPP) dan Pusat Studi ASEAN (PSA) di berbagai universitas perlu dilakukan.
19
DAFTAR PUSTAKA A. Narjoko, Dionisius, dan Teguh. Y. Wicaksono. 2009. Achieving the ASEAN Economic Community Agenda: An Indonesian Perspective. LSE Publication Reports, p. 23-24. Amri, Mulya 2013.” Chapter 1: Overview: Competitiveness Analysis and Development Strategies for 33 Indonesian Provinces.” World Scientific. Diakses pada tanggal 21 Januari 2016. http://www.worldscientific.com/doi/suppl/10.1142/8795/suppl_file/8795_chap01.pdf. ASEAN Next Generation CSR Forum, diakses dari https://www.kemenkopmk.go.id/pengumuman/aseannext-generation-csr-forum pada tanggal 12 November 2015. Bappenas. Peningkatan Daya Saing Daerah dalam Menghadapi ASEAN Economic Community (AEC) 2015. Laporan Akhir Deputi Bidang Pengembangan Regional dan Otonomi Daerah Kementerian PPN/Bappenas. Berita Negara Republik Indonesia. Peraturan Menteri Luar Negeri Republik Indonesia No. 02 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Setnas ASEAN di Indonesia. Cebu Declaration on th Acceleration of the Establishment of an ASEAN Community by 2015, diakses dari http://www.asean.org/cebu-declaration-on-th-acceleration-of-the-establishment-of-an-asean-community-by2015/ pada tanggal 30 Januari 2015. Direktorat Jenderal Kerja Sama ASEAN 2011. Ayo Kita Kenali ASEAN. Kementerian Luar Negeri RI. Diakses dari http://www.kemlu.go.id/Documents/Tentang%20ASEAN/Buku%20Ayo%20Kita%20Kenali%20ASEAN.pd f.pada pada tanggal 28 Januari 2016. “FSPTI: Buruh Butuh Perda Khusus,” diakses dari http://balikpapan.prokal.co/read/news/172251-fsptiburuh-butuh-perda-khusus pada tanggal 30 Januari 2016 “Indonesia Harus Menang Dalam Ajang Masyarakat Ekonomi ASEAN,” diakses dari http://www.kemenperin.go.id/artikel/7409/Industri-Nasional-Harus-Menang-dalam-Ajang-MasyarakatEkonomi-ASEAN pada tanggal 30 Desember 2016 Jebsen and Jessen. 2014. Singapore and the ASEAN Economic Community. Singapore Institute of International Affairs, p. 11. “Kadin Ragukan Kesiapan RI Sambut AEC 2015” diakses dari http://www.kemenperin.go.id/artikel/6317/Kadin-Ragukan-Kesiapan-RI-Sambut-AEC-2015 pada tanggal 11 November 2015. Keliat. Makmur., dkk, “Tenaga Kerja Terampil Indonesia dan Liberalisasi Jasa ASEAN,” (Depok: ASEAN Study Center FISIP UI, 2014), p. 7 Kementerian Luar Negeri RI 2009. Tentang ASEAN. Kementerian Luar Negeri RI. Diakses dari http://www.kemlu.go.id/id/kebijakan/asean/Pages/Tentang-ASEAN.aspx pada tanggal 28 Januari 2016. Kementerian Luar Negeri RI. 2009. Kerjasama Fungsional ASEAN. Kementerian Luar Negeri RI, p. 1-18 Kementerian Luar Negeri. Ayo Kita Kenali ASEAN. Diakses dari http://www.kemlu.go.id/Documents/Tentang%20ASEAN/Buku%20Ayo%20Kita%20Kenali%20ASEAN.pd f pada tanggal 25 Oktober 2015 Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasioanal/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional 2014. Lampiran Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019. 20
Kementerian Perindustrian Republik Indonesia. Kadin Ragukan Kesiapan RI Sambut AEC 2015. Kementerian Perindustrian Republik Indonesia. Diakses dari http://www.kemenperin.go.id/artikel/6317/Kadin-Ragukan-Kesiapan-RI-Sambut-AEC-2015 pada tanggal 18 Agustus 2016. Kemenko Polhukam. Diakses dari http://www.polkam.go.id/LinkClick.aspx?fileticket=nUI%2BeJ6jpBM%3D&tabid=38&language=id-ID pada tanggal 25 Oktober 2015 M. Hodgson, Geoffrey. 2006. What Are Institutions. Journal of Economic Issues. Vol. XL No. 1, p. 6. “MEA Tantangan Terbesar Jatim,” diakses dari sindo.com/news.php?r=5&n=0&date=2016-01-04 pada tanggal 26 Januari 2016
http://www.koran-
Media Publikasi Direktorat Jenderal Kerja Sama ASEAN Kementerian Luar Negeri RI. 2015. Majalah Masyarakat ASEAN Edisi 7: Membidik Peluang MEA. Direktorat Jenderal Kerja Sama ASEAN Kementerian Luar Negeri RI, p. 3-40. Nurroni, Andi 2016. „Gubernur Jatim Keberatan Kebijakan Impor Garam‟. Republika, 20 Januari. Diakses dari http://nasional.republika.co.id/berita/nasional/daerah/16/01/20/o19bbl365-gubernur-jatim-keberatankebijakan-impor-garam pada tanggal 23 Januari 2016. PPID Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia. Direktorat Jenderal Kerja Sama ASEAN. Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia. Diakses dari 20 Januari 2016. http://ppid.kemlu.go.id/content/Pages/KerjasamaASEAN.aspx. Presiden Republik Indonesia. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Komitmen Cetak Biru Masyarakat Ekonomi ASEAN Tahun 2011. Presiden Republik Indonesia. Keppres No. 23 Tahun 2012 tentang Susunan Keanggotaan Setnas ASEANIndonesia. Presiden Republik Indonesia. Keppres No. 37 Tahun 2014 tentang Komite Nasional Pelaksanaan Masyarakat Ekonomi ASEAN. Putri, Winda Destiana 2014. “Indonesia Belum Siap Hadapi Pasar Bebas ASEAN.” Republika, 6 November. Diakses dari http://www.republika.co.id/berita/ekonomi/bisnis-global/14/11/06/nelo2t-indonesia-belum-siaphadapi-pasar-bebas-asean pada tanggal 18 Agustus 2015. Rattanasevee, Pattharapong. Why Indonesia should take a leading role in ASEAN. East Asia Forum. Diakses dari http://www.eastasiaforum.org/2015/03/28/why-indonesia-shouldtake-a-leading-role-in-asean/ pada tanggal 28 Januari 2016. Rattanasevee, P. 2014. Leadership in ASEAN: The Role of Indonesia Reconsidered. Asian Journal of Political Science, 22 (2), p. 113-127. RPJMN Indonesia tahun 2015-2019 dalam Sub-Bab “Penguatan Koordinasi Percepatan Pelaksanaan Butir Aksi Masyarakat ASEAN” p. 5-54. RPJMN Indonesia tahun 2015-2019 yang terdapat di dalam Sub-Bab “Kerjasama Ekonomi Internasional” p. 3-56. “Sambut MEA, Apa Saja Program Pemerintah?” diakses dari http://makassarterkini.com/2015/10/29/sambutmea-apa-saja-program-pemerintah/ pada tanggl 30 Januari 2016
21
“SDM Berkualitas Kunci Sukses Hadapi Era Masyarakat Ekonomi ASEAN,” diakses dari http://old.bappenas.go.id/print/3813/sdm-berkualitas-kunci-sukses-hadapi-era-masyarakat-ekonomi-asean/ pada tanggal 10 Desember 2015 Suroso, G.T. 2015. Masyarakat Ekonomi ASEAN dan Perekonomian Indonesia. Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan, Kementerian Keuangan The ASEAN Secretariat Jakarta. 2015. ASEAN 2025: Forging Ahead Together. ASEAN Secretariat Jakarta, ISBN 978-602-0980-45-4, p. 9-103 UNDP. Institutional Arrangements. UNDP. Diakses 13 Januari 2016. http://www.undp.org/content/undp/en/home/ourwork/capacitybuilding/drivers_of_change/institut_arrangemt. html. Widyaningsih, Erlina dan Christopher B. Roberts 2014. „Indonesia in ASEAN: Mediation, leadership, and extra-mural diploacy‟. National Security College Issue Brief, Australian National University, no. 13, May 2014. hal. 1-12. Diakses 28 Januari 2016. http://nsc.anu.edu.au/documents/Indonesia-Article13.pdf
22
23
