PENEGAKAN HUKUM HINDU SEBAGAI KRISTALISASI TRADISI MASYARAKAT HINDU. Oleh : I Made Kastama*

ISSN: 2089-7553

PENEGAKAN HUKUM HINDU SEBAGAI KRISTALISASI TRADISI MASYARAKAT HINDU Oleh : I Made Kastama* Abstrak Dalam masyarakat Hindu berlaku aturan hukum yang disebut hukum agama yaitu Hukum Hindu yang pengaturannya bersumber dari Kitab Suci, serta sumber-sumber hukum seperti Kitab Manawadharmasastra sebagai compedium Hukum Hindu. Berlakunya Hukum Hindu secara historis, menyangkut penerapan nilai-nilai Hukum Hindu dalam masyarakat pendukungnya, yang diakui sebagai nilai pembenar bagi suatu kesimpulan atau keputusan yang diambil masyarakat baik keputusan menyangkut hubungan kepada Tuhan, kepada sesamanya dan kepada alam lingkungannya. Nilai-nilai tersebut dijadikan norma atau patokan-patokan yang selanjutnya diterapkan untuk mengatur hidup dan kehidupan manusia. Untuk dapat menegakkan Hukum Hindu diperlukan kewibawaan seorang pemimpin masyarakat yang ketika memimpin dia mampu mempengaruhi warga masyarakatnya untuk mentaati Hukum Hindu dengan kesadarannya sendiri. Disamping itu seorang pemimpin juga harus bisa dijadikan teladan oleh masyarakatnya dalam arti segala tingkah laku dan tutur katanya dapat dijadikan panutan oleh setiap warga masyarakatnya. Dengan demikian setiap warga masyarakat selanjutnya mengikuti setiap perbuatan yang mencerminkan aturan Hukum Hindu yang diaplikasikan melalui tingkah laku dan perbuatan (Sila). Apabila warga masyarakat mengalami permasalahan yang sampai menimbulkan konflit, mereka akan mencari pimpinan lembaga untuk membantu menyelesaikan masalah yang terjadi. Kata Kunci : Penegakan Hukum, Kesadaran Hukum dan Masyarakat Hindu

 Penulis adalah dosen pada Jurusan Hukum Agama Hindu STAHN-TP Palangka Raya

Belom Bahadat: Volume IV Nomor 1, April 2014

1

I.

PENDAHULUAN Pembangunan sebagai suatu proses perubahan yang direncanakan, meliputi berbagai segi kehidupan. Salah satu dari pembangunan adalah pembangunan hukum, yang pada hakikatnya berkaitan pula dengan segisegi kehidupan lainnya. Kaitan dari segi hukum dengan segi-segi kehidupan lainnya yang sama-sama merupakan gejala sosial. Dalam pembangunan fungsi hukum adalah sebagai pembaharuan masyarakat, hal ini didasarkan pada anggapan bahwa adanya ketertiban dalam pembangunan merupakan sesuatu yang dipandang penting dan sangat diperlukan. Soerjono Soekanto, 2001 : 305) Pembaharuan kehidupan bermasyarakat, manusia memiliki kebiasaan-kebiasaan sebagai suatu tradisi yang dilakukan dalam pergaulan hidup bermasyarakat serta memerlukan aturan yang mengatur tingkah laku, hubungan dalam pergaulan, dengan tujuan agar tidak berbenturan antar satu dengan yang lainya. Tata aturan yang menyangkut tingkah laku dalam pergaulan masyarakat itu berbentuk norma-norma, peraturan-peraturan, yang pada pokoknya mengatur tata kehidupan masyarakat. Sebagai anggota masyarakat dalam kehidupan sehari-hari selalu terikat oleh aturan kebiasaan, dimana tingkah laku yang patut dilakukan secara berulang-ulang dan tetap, aturan kebiasaan inilah yang disebut dengan aturan hukum yang berlaku dalam masyarakat baik hukum adat maupun hukum Agama. Dalam masyarakat Hindu berlaku aturan hukum yang disebut hukum agama yaitu Hukum Hindu yang pengaturannya bersumber dari Kitab Suci, serta sumber-sumber hukum seperti Kitab Manawadharmasastra. Dalam Manawadharmasastra pasal 11.6 ditentukan bahwa sumber hukum Hindu itu berturut-turut sebagai berikut : 1). Sruti (Wahyu), 2). Smrti (Kodifikasi tafsir dan penjabaran dari Sruti), 3). Sila ( tingkah laku orang-orang yang mendalami Weda dan orang-orang yang beradab), 4). Sadacara atau Acara (adat istiadat serta kebiasaan-kebiasaan setempat), 5). Atmanastuti (rasa kepuasan diri), Wayan Surpha, (2005 : 33). Berlakunya Hukum Hindu secara historis, menyangkut penerapan nilai-nilai Hukum Hindu dalam masyarakat pendukungnya, yang diakui sebagai nilai pembenar bagi suatu kesimpulan atau keputusan yang diambil masyarakat baik keputusan menyangkut hubungan kepada Tuhan, kepada sesamanya dan kepada alam lingkungannya. Nilai-nilai tersebut dijadikan norma atau patokan-patokan yang selanjutnya diterapkan untuk mengatur hidup dan kehidupan manusia. Menurut Kautilya Hukum Hindu (Dharma) dapat dibedakan menjadi dua bidang yaitu Kantaka Sodhana dan Dharmasthiya. Khusus untuk Kantaka Sodhana yang sering disebut Hukum Pidana Hindu pada umumnya mengatur hal-hal yang menyangkut tentang Belom Bahadat: Volume IV Nomor 1, April 2014

2

dusta, corah dan paradara serta sanksi hukum yang patut dijatuhkan kepadanya. Made Suastika Ekasana, (2012 : 3) Apabila terjadi pelanggaran terhadap hukum agama, oleh para penegak hukum agama dalam hal ini pihak lembaga agama dengan Rohaniawan Hindu kepada si pelaku dikenakan sanksi untuk mengembalikan/ memulihkan/menyeimbangkan kembali makrokosmos dan mikrokosmos yang tidak seimbang akibat adanya pelanggaran hukum agama Hindu tersebut yaitu dengan sanksi Pecaruan/mapas lewu dengan pembersihan desa/ bersih Kampung/masyarakat dengan tampung tawar/prayascitta. Untuk menegakkan keadilan terhadap masyarakat Hindu disinilah dituntut kepada para aparat atau lembaga yang berwenang untuk menerapkan Hukum Hindu agar dapat menegakan Hukum sesuai dengan ketentuan dan perasaan keadilan masyarakat. Disamping itu masyarakat Hindu sangat membutuhkan akan pengetahuan mengenai Hukum Hindu yang sangat dirasakan oleh Umat Hindu yang berada di rantauan karena kenyataan membuktikan bahwa setiap masyarakat Hindu dalam pergaulan hidup bermasyarakat menghadapi permasalahan-permasalahan yang berkaitan dengan tata kehidupan berhubungan dengan kegiatan agama Hindu. II. PENGUATAN HUKUM HINDU DALAM MENGKRISTALISASI TRADISI MASYARAKAT HINDU 2.1. Penguatan Hukum Hindu melalui Kesadaran Hukum masyarakat Secara umum Hukum hendaknya diberi fungsi sebagai pendorong bagi usaha-usaha baru dalam masyarakat yang menunjang pembangunan. Pembangunan hukum telah menciptakan sistem hukum dan produk hukum yang mengayomi dan memberikan landasan hukum bagi kegiatan masyarakat dan pembangunan. Pembangunan hukum selanjutnya masih perlu memperhatikan peningkatan pemasyarakatan hukum, meningkatkan pelaksanaan penegakan hukum secara konsisten dan konsekuen, peningkatan aparat penegak hukum yang berkualitas dan bertanggung jawab serta penyediaan sarana dan prasarana pendukung yang memadai. Hukum harus dapat dijadikan dasar untuk menjamin agar masyarakat dapat menikmati kepastian/ketertiban dan perlindungan hukum yang berintikan keadilan dan kebenaran, maka hukum itu harus mencerminkan nilai-nilai sosial yang sesuai dengan nilai tata budaya masyarakat, memenuhi nilai filosofis yang berintikan kebenaran dan nilai yuridis yang sesuai dengan ketentuan Undang-undang yang berlaku, sehingga hukum dapat menumbuhkan dan mengembangkan kesadaran Belom Bahadat: Volume IV Nomor 1, April 2014

3

hukum masyarakat. Hukum yang mencerminkan nilai-nilai tata budaya masyarakat salah satunya adalah hukum Hindu yang seharusnya diberikan kesempatan dan tempat untuk berlaku dan ditegakkan oleh aparat yang berwenang nilai-nilai hukum yang terkandung di dalamnya telah membudaya dan dihormati sebagai suatu pedoman dalam tingkah laku masyarakat. Dengan demikian kesadaran hukum masyarakat akan lebih mudah berkembang dan bahkan penghormatan terhadap hukum Hindu akan lebih merata pada lapisan masyarakat. Hukum Hindu adalah Hukum agama untuk meningkatkan ketaatan hukum masyarakat Hindu dan di dalam usaha peningkatan kesadaran kehidupan beragama, sudah selayaknya peningkatan itu meliputi pula peningkatan kesadaran hukum menurut hukum-hukum agama yang berlaku bagi masyarakat itu sendiri. Gde Pudja, (1977 : 8) Kesadaran hukum masyarakat merupakan nilai-nilai kesadaran yang terdapat dalam diri manusia tentang hukum Hindu yang ada. “Kesadaran hukum merupakan kesadaran atau nilai-nilai yang terdapat dalam diri manusia tentang hukum yang ada atau tentang hukum yang diharapkan ada”. Soerjono Soekanto (2001 : 316) Masyarakat dengan kesadaran hukumnya akan memiliki kemampuan untuk membedakan antara hukum yang baik dengan hukum yang tidak baik, melalui kesadaran hukum ini merupakan jalinan nilai-nilai hukum yang mendasar yang mengendap dalam sanubari tiap-tiap manusia yang dengan sendirinya akan dapat memberikan argumentasi yang baik. Melihat kesadaran hukum yang kita anggap sebagai jalinan/wadah yang mendasar, mempunyai hubungan erat dengan pola prilaku manusia, oleh karena manusia selalu berintegrasi/interaksi dengan sesamanya. Interaksi ini melahirkan sistem nilai yaitu konsepsi abstrak mengenai apa yang baik dan apa yang buruk (bahwa wadah ini ada pada kesadaran hukum). Disamping itu pola pikir manusia nantinya menentukan sikapnya yaitu ada kecenderungan untuk berbuat atau tidak berbuat terhadap manusia, benda atau lingkungannya. Sikap mana yang akan menghasilkan prilaku yang kemudian menjadi pola tingkah laku yang apabila diabstraksikan menjadi norma-norma atau kaidah-kaidah yaitu patokan-patokan tentang perikelakukan yang pantas dan cocok dengan perasaan dan kesadaran hukum. Sikap prilaku dipengaruhi pola pikir manusia pada hakikatnya merupakan kecenderungan-kecenderungan untuk bertingkah laku, membentuk pola perilaku dan kaidah-kaidah. Dari proses tersebut nyatalah bahwa manusia sebagai warga masyarakat senantiasa berusaha untuk mengarahkan dirinya ke suatu keadaan yang dianggap wajar yang terwujud


4

dalam pola perilaku dan kaidah-kaidah tertentu. Soerjono Soekanto, (2001 : 319) Jika kita hubungkan dengan mutu kualitas kesadaran hukum masyarakat, masalahnya seyogyanya ditinjau dari segi motif yaitu; karena apa dan untuk apa seseorang mentaati hukum. Memang agak sulit untuk menentukan ukuran yang eksak terhadap tingkat kesadaran hukum suatu masyarakat, kemungkinan dapat dilihat dari sikap tindak pada masyarakat yang bersangkutan. Seperti yang kita maklumi bahwa dalam peradaban manusia dari jaman ke jaman tidak sedikit perubahan-perubahan yang dialami dan hal ini juga berpengaruh dalam alamnya dimana manusia itu berada. Paling penting dalam meningkatkan kesadaran hukum pada masyarakat adanya tertib tata hukum yang baik dengan kreterianya sebagai berikut : 1. Penegakan hukum harus sesuai dengan ukuran-ukuran tentang hukum yang baik. Tinggi rendahnya tingkat kesadaran hukum masyarakat dapat diperhatikan dari sudut ketaatannya pada peraturan hukum yang berlaku kemudian dapat dilihat dari sudut banyaknya pelanggaran hukum yang dilakukan oleh anggota masyarakat. Peraturan hukum yang baik harus mencerminkan nilai-nilai sosial budaya masyarakat yang telah dikristalisasikan menjadi aturan hukum. 2. Adanya kepatuhan dari warga masyarakat terhadap kaidah hukum. Tinggi rendahnya kesadaran hukum masyarakat dapat diperhatikan dari sudut ketaatannya kepada peraturan hukum yang berlaku. Rendahnya kesadaran hukum masyarakat, itu bukan semata-mata mempunyai korelasi dengan tingkat pengetahuannya akan hukum, melainkan juga dipengaruhi oleh beberapa kelemahan di bidang lain seperti prasarana peraturan hukum, kelengkapan sosial pendukung hukum dan kesadaran antara peraturan hukum dengan kebutuhan-kebutuhan masyarakat. Kita ketahui bahwa setiap orang dalam mentaati hukum tidak serba kebetulan saja, melainkan pada umumnya dengan landasan-landasan tertentu sebagai pendorong utama, misalnya pemerintah pusat telah menggariskan Sadar Wisata melalui Sapta Pesona. Kemudian dalam tatanan kehidupan terdapat beberapa falsafah yang memiliki nilai-nilai yang sama seperti Tri Hita Karana, Tatwam Asi dan lain-lain. Berdasarkan atas gambaran ini masih kita tonjolkan mengutamakan kebersamaan serta keseimbangan hidup antara materiil dan spiritual maka strategi kesadaran hukum masyarakat itu memang sudah mendarah daging adanya. Belom Bahadat: Volume IV Nomor 1, April 2014

5

Partisipasi masyarakat untuk meningkatkan kesadaran terhadap hukum Hindu diharapkan peran serta aktifnya yang memiliki sifat sesuai dengan pandangan keagamaan, masyarakat berperan karena mereka menyadari bahwa menyukseskan ketertiban, keamanan, kesejukan, keramahtamahan perbuatan yang mengarah kepada tindakan yang positif yang memberikan perlindungan keimanan terhadap setiap orang. Menegakkan keadilan adalah karma/perbuatan yang luhur dan pada akhirnya akan diikuti oleh pahala yang luhur pula. Dalam hal ini sudah tentu strategi dalam menyukseskan ketertiban hukum hendaknya tidak bersifat instruksi yang kaku, melainkan lebih memotivasi masyarakat. Masyarakat diharapkan berpartisipasi secara berkesinambungan, dengan tujuan yang sama yaitu meningkatkan kesadaran hukum bersama dengan mematuhi setiap aturan-aturan yang berlaku. Pada kehidupan bermasyarakat, maka hukum tumbuh sejalan dengan pengalaman wargawarga masyarakat dalam proses interaksi sosial. Dengan perkataan lain, hukum benar-benar merupakan konsolidasi daripada kesadaran hukum masyarakat. Soerjono Soekanto, (2001 : 321) Kita tidak punya suatu alat ukur yang tetap dan berlaku umum dimana-mana untuk mendeteksi tentang kreteria kesadaran hukum seseorang. Untuk itu kita bertitik tolak dari kesadaran hukum itu mengandung nilai-nilai kognitif, afektif dan psikomotor yang berarti kesadaran hukum seseorang diperhatikan dari sudut pengetahuan dan pengertian terhadap hukum, dari sudut tindakannya serta dari perbuatan suatu sikapnya terhadap hukum keterampilan perbuatannya dengan hukum. Dalam usaha untuk meningkatkan kesadaran hukum masyarakat tidak dapat melepaskan diri dari nilai-nilai dalam kehidupan seseorang dalam kelompok masyarakat maupun dalam kehidupan seseorang sebagai warga Negara. 2.2. Penguatan Hukum Hindu Dengan Menegakkan Ketentuan Hukum Hindu Untuk mengatur ketertiban dan ketentraman dalam masyarakat sederhana hukum yang berlaku adalah hukum yang tidak tertulis. Hukum tidak tertulis pada pokoknya diketahui dan dimengerti oleh semua anggota dewasa masyarakat yang bersumberkan pada nilai-nilai sosial budaya dan apabila dikonkritisasikan menjadi kaidah-kaidah seperti hukum Adat dan hukum Hindu yang pada hakekatnya dijadikan hukum atau aturan yang berlaku pada masyarakat sederhana dengan perkembangan jaman aturan tersebut mulai didampingi oleh aturan atau hukum yang tertulis. Disamping itu dalam perkembangan Hukum Hindu kita harus mengakui adanya Belom Bahadat: Volume IV Nomor 1, April 2014

6

penyesuaian yang tidak bertentangan dengan ajaran hukum yang dianut dalam sistem Hukum Hindu dan bahkan bagi tata hukum Hindu unsur adat (acara) sebagai salah satu sumber hukum Hindu ditegaskan pula didalam kitab Manusmrti. Dengan demikian Hukum Hindu itu akan applicable di tempat-tempat yang baru itu. Ini adalah merupakan salah satu dari bentuk keluesan hukum Hindu sehingga dapat diterapkan di tempat-tempat yang berbeda-beda corak kebudayaan dan keseniannya dan kebiasaannya. Gde Pudja, (1977 : 9). Dalam masyarakat sederhana ada suatu kecenderungan yang sangat kuat bahwa segala ketentuan hukum haruslah dijalankan secara sukarela artinya didalam penegakan hukum/aturan hukum tidak ada unsur paksaan, oleh karena segala tindakan yang diambil terhadap penyimpangan merupakan suatu usaha untuk mengembalikan keadaan pada situasi semula. Dengan demikian maka titik berat penegakan hukum pada masyarakat sederhana adalah ketentraman yang merupakan salah satu tujuan hukum disamping ketertiban. Untuk dapat menegakkan Hukum Hindu diperlukan kewibawaan seorang pemimpin masyarakat yang ketika memimpin dia mampu mempengaruhi warga masyarakatnya untuk mentaati Hukum Hindu dengan kesadarannya sendiri. Disamping itu seorang pemimpin juga harus bisa dijadikan teladan oleh masyarakatnya dalam arti segala tingkah laku dan tutur katanya dapat dijadikan panutan oleh setiap warga masyarakatnya. Dengan demikian setiap warga masyarakat selanjutnya mengikuti setiap perbuatan yang mencerminkan aturan Hukum Hindu yang diaplikasikan melalui tingkah laku dan perbuatan. Apabila warga masyarakat mengalami permasalahan yang sampai menimbulkan konflit, mereka akan mencari pimpinan lembaga untuk membantu menyelesaikan masalah yang terjadi. Kewenangan pimpinan Lembaga Agama tidak diragukan lagi dalam memerankan fungsinya sebagai lembaga penyelesai masalah dengan prajuru bertindak sebagai penegak Hukum Hindu yang sudah dilakoninya dalam kesehariannya dan ternyata berfungsi efektif sehingga mampu menjadi saringan dalam menyelesaikan permasalahan. Keberadaan Lembaga Agama betul-betul dirasakan sebagai tempat yang mampu mengorganisir masyarakat Hindu secara bulat. Eksistensinya betul-betul kuat dan sangat dominan, bahkan hampir menjangkau seluruh aspek kehidupan masyarakat Hindu. Kehidupan masyarakat Hindu pada kehidupan bermasyarakat diatur oleh hukum Tradisional baik hukum Adat maupun Hukum Agama Hindu.


7

Pada akhirnya harus semakin disadari bahwa dimasa yang akan datang Lembaga Agama tidak saja berkutat pada masalah agama, adat dan kebudayaan, tetapi lebih dari itu, dimana warga masyarakat untuk lebih memberdayakan dirinya akan ambil bagian pada sektor-sektor lain sebagaimana tuntutan perkembangan jaman yang paling penting tetap ikut mendukung program pemerintah. Adanya Hukum Hindu inilah sebagai salah satu unsur yang mengikat rasa kesatuan masyarakat (Masyarakat Hindu) yang terikat oleh adanya wilayah teritorial desa dan Tempat Suci. Dengan demikian, Hukum Hindu tidak hanya memiliki kekuatan sanksi berupa ganjaran-ganjaran dan hukuman-hukuman yang bersifat duniawi dan manusiawi, juga memiliki ganjaran dan hukuman yang bersifat sakral yang dapat memperkuat ketaatan, kepatuhan, dan keyakinan anggota masyarakat terhadap nilai-nilai serta aturan-aturan yang ada dalam Hukum Agama yang secara keseluruhan. Hal inilah yang menyebabkan di kalangan masyarakat Hindu tumbuh dan berkembang disiplin diri. Sanksi yang bersifat sakral tersebut erat hubungannya dengan kepercayaan dan keyakinan terhadap Karmaphala, karena baik buruknya hidup seseorang di dunia sekarang maupun setelah meninggal dunia merupakan hasil dari perbuatannya (karmanya) sendiri. Dalam konteks masyarakat Hindu, fungsi Hukum Hindu sebagai alat kontrol sosial yang berpijak pada asumsi bahwa Hukum Hindu mempunyai kemampuan mengontrol tingkah laku masyarakat Hindu yaitu kontrol preventif maupun dalam kontrol represif. 2.3. Hukum Hindu merupakan Kristalisasi dari Tradisi Masyarakat Menegakkan Hukum Hindu memerlukan partisifasi masyarakat untuk meningkatkan kesadaran terhadap hukum Hindu diharapkan peran aktifnya yang memiliki sifat sesuai dengan pandangan keagamaan untuk mentaatinya. Sebagai anggota masyarakat ia akan terikat dengan nilai yang masih ada dan ditaati dalam masyarakat, yang harus dihormati dan dihayati yang berupa nilai agama, adat istiadat, kesusilaan dan lain-lain yang bersumber dalam kitab suci. Nilai-nilai yang masih hidup dan berkembang di dalam kehidupan bermasyarakat sebagai tradisi masyarakat ini di tetapkan berlakunya ditaati secara berulang-ulang dan dilakukan secara berkesinambungan dari generasi ke generasi yang selanjutnya dijadikan aturan Hukum di dalam masyarakat, salah satunya Hukum Hindu merupakan kristalisasi dari tradisi masyarakat. Karakter masyarakat Hindu yang menempati suatu wilayah (seperti daerah Bali) nampak dari kehidupan agama Hindu, adat dan kebudayaannya yang menyatu padu dalam suasana yang harmonis. Made Suasthawa Dharmayuda, (2001 : 9) Belom Bahadat: Volume IV Nomor 1, April 2014

8

Hukum Hindu mengandung nilai-nilai yang sangat tepat diberlakukan dalam kehidupan masyarakat Hindu sebab hukum ini mencerminkan keadilan dan perasaan masyarakat Hindu. Hukum Hindu merupakan konkritisasi nilai-nilai yang hidup dan berkembang dalam tingkah laku umat Hindu yang terjadi sebagai dasar untuk menimbang segala kegiatan manusia yang diyakini secara bersama. Nilai-nilai ini telah melembaga dan dianggap sebagai pembenar di dalam mengambil keputusan atau kesimpulan. Hukum Hindu adalah hukum “agama” dalam arti kata yang sebenarbenarnya. Sebagai hukum ”agama” hukum Hindu diyakini oleh umatnya mengandung kebenaran-kebenaran abadi, karena itu menegakkan hukum bagi umat Hindu merupakan suatu kepastian. Sebab menegakan hukum agama berarti sebagian telah melakukan ajaran agamanya (Dharma Agama). Wayan Surpha, (2005 : 95) Dewasa ini Hukum Hindu diharapkan dapat tampil sesuai dengan kepentingan hukum umat Hindu agar dapat mengatur interaksi sosial masyarakat pendukungnya di dalam menciptakan ketertiban bersama. Masalah-masalah berlakunya Hukum Hindu dan sumber-sumber Hukum Hindu merupakan masalah yang patut mendapatkan perhatian. Masalahmasalah berlakunya Hukum Hindu secara historis yaitu menyangkut masalah penerapan nilai-nilai hukum Hindu dalam masyarakat, yang diakui sebagai nilai pembenar sudah mulai dikenalnya Hukum Hindu pada jaman Manu terutama dalam menerapkan peradilan Agama. Peradilan Agama Hindu sebenarnya dari sejak jaman kerajaan-kerajaan Hindu berkuasa di Indonesia, sudah ada yang dikenal dengan istilah Peradilan Krtha. Dalam Negarakertagama pupuh 73/1 dinyatakan dengan tegas bahwa; Prabu Hayam Wuruk berusaha keras untuk dapat bertindak dengan bijaksana. Dalam menjalankan pengadilan orang tidak boleh bertindak sembarangan, harus patuh mengikuti segala apa yang telah dinyatakan dalam kitab perundang-undangan yang disebut agama. (Lukman Hakim, 2004 : viii) Hukum Hindu diharapkan dikenal dengan baik oleh setiap umat Hindu, dapat mengenal nilai-nilai Hukum Hindu yang dapat dilakukan melalui beberapa indra manusia dengan melihat kenyataan yang ada di dalam masyarakat. Dalam tahap pengenalan nilai-nilai Hukum Hindu ini, belum tentu orang langsung mengakui kebenaran norma Hukum Hindu tersebut, maka diperlukan tahap pengakuan yaitu dapat mengakui kebenaran adanya nilai-nilai Hukum Hindu dengan menghayati bahwa nilai-nilai Hukum Hindu dirasakan sebagai miliknya yang tersimpan dalam hati nurani yang diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Belom Bahadat: Volume IV Nomor 1, April 2014

9

Nilai Kebenaran Hukum Hindu yang bersumber pada unsur akal manusia ratio, budhi dan cipta. Nilai ini sama dengan kenyataan. Kelahiran menjadi manusia itu merupakan suatu kesempatan yang terbaik untuk memperbaiki diri, oleh karena hanya manusialah yang dapat memperbaiki segala tingkah lakunya yang dipandang tidak baik agar menjadi baik. Untuk mencapai tujuan baik tersebut Dharma (Hukum Hindu) patut dijadikan dasar dan pedoman untuk mengubah tingkah laku tersebut. Disamping itu keinginan manusia itu tidak ada batasnya dan pada umumnya cenderung untuk memenuhi semua keinginannnya, oleh karena itu Hukum Hindu memberi ukuran sebagai dasar kebenaran untuk membatasi usaha-usaha manusia untuk memenuhi keinginan agar tidak berbenturan dengan keinginan-keinginan orang lain. Nilai kebenaran dalam Hukum Hindu adalah sebagai kaidah-kaidah atau norma-norma hukum yang mengatur umatnya dalam segala bidang kehidupan, baik yang menyangkut bidang etika, sosial, politik, filsafat, kebudayaan dan lain-lain, termasuk juga mengatur tata hubungan antar manusia dengan Tuhan. Nilai Materiil Hukum Hindu yaitu segala sesuatu yang berguna bagi manusia. Hukum Hindu dari nilai materialnya adalah isi dari kekuatan Hukum Hindu tersebut untuk dapat mempertimbangkan, isi yang sifatnya mengatur kehidupan bermasyarakat. Kehidupan manusia dalam bermasyarakat, tentunya memiliki keinginan dan kebutuhan Hidup. Untuk dapat memenuhi kebutuhan hidup manusia tentu memerlukan pengaturanpengaturan dalam mendapatkan suatu kebutuhan dalam bentuk material yang memang sebagai haknya. Nilai Material dalam Hukum Hindu adalah mengandung isi dari kekuatan hukum Hindu yang dapat memberi kesebandingan dan hak-haknya. Nilai Kebaikan Hukum Hindu yang bersumber pada unsur kehendak manusia (karsa etika). Hubungan antar manusia dalam masyarakat telah mempunyai aturan-aturan yang melembaga, terutama dalam kepercayaan dan keyakinannya. Membimbing umat dan masyarakat kita dalam mengembalikan nilai-nilai moral dan budaya dengan jalan menjaga moral para penganut agamanya. Jika moralitas mereka baik, maka baiklah jalannya kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, sebaliknya jika moral runtuh, akan runtuh pula sendi kehidupan bangsa kita. Secara sosiologi manusia memiliki kehidupan dalam bentuk-bentuk masyarakat juga kebiasaan dan moral masyarakat di dalam perkembangannya, juga mempengaruhi bentuk-bentuk Hukum Hindu sesuai dengan bentuk tata kemasyarakatan dari dulu sampai sekarang. Namun demikian sampai saat ini bentuk- bentuk Hukum Hindu tidak mempengaruhi niai-nilai kebaikan yang tetap terkandung di dalamnya Belom Bahadat: Volume IV Nomor 1, April 2014

10

sebagai suatu azas dan moral. Nilai kebaikan yang terkandung didalam Hukum Hindu yaitu untuk tercapainya keadilan dan kedamaian yang abadi. Nilai Religius Hukum Hindu yang merupakan nilai ketuhanan bersumber pada kepercayaan dan keyakinan manusia. Hukum Hindu ketika ditegakkan dan diberlakukan oleh para penegak Hukum Hindu semestinya memperhatikan keseimbangan dunia cosmos dan cosmis (skala dan niskala). Penjatuhan keputusan oleh hakim bukan hanya dikenakan hukuman fisik saja namun untuk mendapatkan keadilan niskala diperlukan keputusan yang intinya harus menebus dengan usaha prayascita (pensucian), bila terjadinya hal-hal yang dapat menyebabkan ternodanya kesucian. Nilai Keindahan Hukum Hindu bersumber pada unsur rasa manusia (perasaan dan estetika) pada dasarnya adalah sejumlah kualitas pokok tertentu yang terdapat dalam suatu hal. Kualitas yang paling sering disebut adalah kesatuan (unity), keseimbangan (balance) dan kebalikan (contrast). (Joko Tri Prasetya 1998 : 77). Hukum Hindu yang kita yakini dan kita percaya adalah hukum yang diciptakan oleh Hyang Widhi dalam Weda dalam bentuk hukum Murni (Rta) yang kemudian dijabarkan ke dalam tingkah laku manusia yang disebut Dharma yang selalu dikaitkan dengan pengalaman manusia dalam mengatur tingkah laku untuk mencapai kebahagiaan dalam kehidupannya. Nilai keindahan dalam Hukum Hindu adalah adanya perasaan keadilan yang terkandung di dalamnya dan dapat diterapkan dalam kehidupan masyarakat. Nilai Vital Hukum Hindu yaitu segala sesuatu yang berguna bagi manusia untuk dapat mengadakan kegiatan dan aktivitas. Dalam melaksanakan kehidupan sehari-hari, umat Hindu memerlukan sesuatu yang berguna dalam melakukan kegiatan dan aktivitasnya yaitu Hukum Hindu. Kenapa ? karena Hukum Hindu adalah hukum yang menghendaki suatu sikap ketegasan untuk mencegah adanya keraguan-keraguan pada diri kita. Selama kita ragu dan tidak dapat membeda-bedakan kenyataan, selama itu pula kita akan hanyut terbawa ke dalam arus perbedaan yang tidak berkesudahan dan akan membawa kita pada sikap yang bertentangan. Nilai-nilai hukum yang dikembangkan serta dijunjung oleh masyarakat Hindu merupakan pelaksanaan ajaran Agama Hindu, sehingga kebiasaan tradisi dirasakan sebagai cara hidup menurut agama Hindu. Sehingga apabila ada pelanggaran terhadap Hukum Hindu, penerapan sanksi berpedoman pada aspek Kepatutan dan Kerukunan, aspek pendidikan yang mengarah pada penyadaran diri dan tuntunan hidup, aspek pelanggaran yang disesuaikan dengan tingkat kesalahan dan aspek keseimbangan dan kesucian lingkungan. Nilai-nilai Hukum Hindu tersebut


11

sebagai kristalisasi dari tradisi masyarakat yang telah berurat akar dalam kehidupan sehari-hari. Nilai-nilai Hukum Hindu ini sebagai kristalisasi dari tradisi masyarakat Hindu yang dilandasi oleh ajaran agama Hindu. Dalam wujud nilai-nilai ini setiapmasyarakat Hindu wajib untuk mentaati dan mengamalkan nilai-nilai Hukum Hindu, mengingat Hukum Hindu adalah hukum yang bersumber pada ajaran-ajaran agama yang kemudian bagianbagian tertentu ada yang diundangkan menjadi undang-undang dan ada pula karena sifatnya dibiarkan sebagaimana halnya dengan kewenangan dan kebebasan hakim untuk menafsirkannya. Gde Pudja, (1977 :7). III. PENUTUP Hukum yang mencerminkan nilai-nilai tata budaya masyarakat salah satunya adalah hukum Hindu yang seharusnya diberikan kesempatan dan tempat untuk berlaku dan ditegakkan oleh aparat yang berwenang nilai-nilai hukum yang terkandung di dalamnya telah membudaya dan dihormati sebagai suatu pedoman dalam tingkah laku masyarakat. Dengan demikian kesadaran hukum masyarakat akan lebih mudah berkembang dan bahkan penghormatan terhadap hukum Hindu akan lebih merata pada lapisan masyarakat. Penegakan Hukum Hindu sebagai kristalisasi tradisi masyarakat Hindu merupakan tugas kita sebagai umat Hindu/Hindu Kaharingan untuk mentaati, menghormati dan menegakkannya mengingat Hukum Hindu merupakan konkritiasi nilai-nilai tata hukum yang bersumber dari Kitab Suci yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat. Menegakkan Hukum Hindu memerlukan partisifasi masyarakat untuk meningkatkan kesadaran terhadap hukum Hindu, masyarakat berperan karena mereka menyadari bahwa menyukseskan ketertiban, keamanan, kesejukan, keramahtamahan perbuatan yang mengarah kepada tindakan yang positif yang memberikan perlindungan keamanan terhadap setiap orang.

DAFTAR PUSTAKA Hakim, Lukman, 2004. Konstitusi Majapahit, Universitas Muhammadiyah Malang, Malang. Pudja dan Tjokorda Rai Sudharta, 2010. Manava Dharmasastra (Manu Dharmasastra atau Veda Smrti Compendium Hukum Hindu, Paramita, Surabaya. ------------, 1977. Pengantar Tentang Perkawinan Menurut Hukum Hindu, Maya Sari Jakarta. Belom Bahadat: Volume IV Nomor 1, April 2014

12

------------, 1977. Apakah Hukum Hindu Itu (Pokok-Pokok Pemikiran Tentang Hukum Hindu), Mayasari, Jakarta Panetje, Gde, 2004. Aneka Catatan Tentang Hukum Adat Bali, Kayumas Agung, Denpasar, Bali. Prasetya Joko Tri, 1998. Ilmu Budaya Dasar, Rineka Cipta. Soekanto, Soerjono, 2001. Hukum Adat Indonesia, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada. Suasthawa, Dharmayuda I Made, 2001. Desa Adat Kesatuan Masyarakat Hukum Adat di Propinsi Bali, Upada Sastra, Denpasar Bali. Surpha, I Wayan, 2004. Eksistensi Desa Adat Dan Desa Dinas Di Bali, Pustaka Bali Post, Denpasar Bali. -----------, 2005. Pengantar Hukum Hindu, Paramita, Surabaya.


13

PENEGAKAN HUKUM HINDU SEBAGAI KRISTALISASI TRADISI MASYARAKAT HINDU. Oleh : I Made Kastama*

Recommend Documents