Modul ke:
12
Pendidikan Kewarganegaraan Berisi tentang Otonomi Daerah
Fakultas
Fakultas Ilmu Komunikasi Program Studi
Hubungan Masyarakat
Dosen : Sukarno B N, S.Kom, M.Kom
Otonomi Daerah A. Pengertian Otonomi Daerah Otonomi daerah secara sempit diartikan sebagai “mandiri”, sedangkan dalam arti luas “berdaya”. Jadi otonomi daerah yang dimaksud disini adalah pemberian kewenangan pemerintahan kepada pemerintah daerah untuk secara mandiri atau berdaya membuat keputusan mengenai kepentingan daerahnya sendiri. Sedangkan desentralisasi menurut M. Turner dan D. Hulme adalah transfer/pemindahan kewenangan untuk mengyelenggarakan beberapa pelayanan kepada masyarakat dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah. Sementara desentralisasi menurut Shahid Javid Burki dan kawan – kawan adalah proses pemindahan kekuasaan politik, fiscal dan administrative kepada unit dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah.
Otonomi Daerah Jadi, otonomi daerah dapat diartikan pelimpahan kewenangan dan tanggung jawab dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah.
Otonomi Daerah B. Latar Belakang Otonomi Daerah • Otonomi daerah dapat dianggap dapat menjawab pemerataan pembangunan sosial ekonomi, penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan kehidupan berpolitik yang efektif. • Beberapa alasan kebutuhan otonomi daerah dirasakan mendesak : • Kehidupan berbangsa dan bernegara selama ini berpusat di Jakarta (Jakarta centris). Hal ini bisa terlihat bahwa hampir 60% lebih perputaran uang berada di Jakarta, sedangkan 40% digunakan di luar Jakarta. Dengan penduduk sekitar 12 juta di Jakarta dan di luar Jakarta hampir 190 juta hanya menggunakan 40% dari perputaran uang secara nasional. Selain itu proses perizinan investasi juga berada di tangan pemerintah pusat.
Otonomi Daerah • Pembagian kekayaan dirasakan tidak adil dan tidak merata. • Kesenjangan sosial antara satu daerah dengan daerah lainnya.
Otonomi Daerah C. Tujuan dan Prinsip Otonomi Daerah • Tujuan otonomi daerah menurut pendapat beberapa ahli adalah sebagai berikut : • Dilihat dari segi politik, otonomi dimaksudkan untuk mencegah penumpukan kekuasaan di pusat dan membangun masyarakat yang demokratis, menarik rakyat ikut serta dalam pemerintahan, dan melatih diri dalam menggunakan hak – hak demokrasi. • Dilihat dari segi pemerintahan, otonomi adalah untuk mencapai pemerintahan yang efisien.
Otonomi Daerah • Dilihat dari segi sosial budaya, otonomi daerah diperlukan agar perhatian lebih fokus kepada daerah. • Dilihat dari segi ekonomi, otonomi diadakan agar masyarakat dapat turut berpartisipasi dalam pembangunan ekonomi di daerah masing – masing.
Otonomi Daerah Sebagian para ahli juga menyampaikan pendapat lain alasan perlunya otonomi-desentralisasi, yaitu : • Untuk tercapainya efisien dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan. Memberikan pelayanan dan perlindungan kepada masyarakat. • Sebagai sarana pendidikan politik. • Sebagai persiapan karir politik. • Stabilitas politik. • Kesetaraan politik. • Akuntabilitas publik.
Otonomi Daerah D. Perkembangan UU Otonomi Daerah di Indonesia • Pelaksanaan otonomi daerah (OTDA) mengalami perubahan sebanyak tujuh kali dengan perubahan UU OTDA/Desentralisasi : • UU Nomor 1 Tahun 1945, tentang Pemerintahan Daerah. Daerah otonom adalah kerisdenan, kabupaten, dan kota. Tetapi tidak ada Peraturan Pemerintah (PP)-nya, sehingga tidak dilaksanakan dan usianya hanya tiga tahun. • UU Nomor 2 Tahun 1948, tentang Susunan Pemda yang Demokratis. Ada dua jenis daerah otonom, yaitu daerah otonom biasa dan otonom istimewa. Juga ditetapkan tingkatan daerah otonom yaitu provinsi, kabupaten/kota besar dan desa/kota kecil. Hak istimewa diberikan kepada daerah di Jawa, Bali, Minangkabau, dan Palembang untuk menghormati daerah tersebut melakukan pengaturan sendiri mengenai hak dan asal – usul daerah.
Otonomi Daerah • UU Nomor 1 Tahun 1957, tentang Pemerintahan Daerah yang berlaku menyeluruh dan bersifat seragam. • UU Nomor 18 Tahun 1965, tentang Pemerintahan Daerah yang menganut otonomi seluas – luasnya. • UU Nomor 5 Tahun 1974, tentang Pokok – Pokok Penyelenggaraan Pemerintahan Pusat di Daerah. Usia paling panjang yaitu 25 tahun. • UU Nomor 22 Tahun 1999, tentang Otonomi Daerah. • UU Nomor 25 Tahun 1999, tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah.
Otonomi Daerah • UU Nomor 32 Tahun 2004, tentang Pemerintahan Daerah. • UU Nomor 33 Tahun 2004, tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah. Undang – undang ini mengatur pembiayaan pembangunan daerah yang bersumber dari PAD, dana perimbangan dan pendapatan lain – lain. Pengaturan pembagian penerimaan antara Pusat dan Daerah yaitu : penerimaan hasil hutan (pusat:20%, daerah:80%), penerimaan dana reboisasi (pusat:60%, daerah:40%), pertambangan umum dan perikanan (pusat:20%, daerah:80%), pertambangan minyak (pusat:69,5%, daerah:30,5%) dan panas bumi (pusat:20%, daerah:80%).
Otonomi Daerah E. Model Desentralisasi • Model desentralisasi adalah pola penyerahan wewenang pemerintahan oleh pemerintahan kepada daerah otonomi untuk mengatur dan menangani urusan pemerintahan dalam sistem NKRI. • Menurut Rondinelli, model desentralisasi ada empat macam, yaitu : • Dekonsentrasi yaitu pelimpaha wewenang pemerintahan oleh pemerintahan kepada gubernur sebagai wakil pemerintah, dan atau kepada instansi bertikal di wilayah tertentu. • Delegasi adalah pelimpahan pengambilan keputusan dan kewenangan manajerial untuk melakukan tugas – tugas khusus kepada suatu organisasi, yang tidak secara langsung berada di bawah pengawasan pemerintahan pusat.
Otonomi Daerah • Devolusi adalah transfer kewenangan untuk pengambilan keputusan, keuangan, dan manajemen kepada unit otonomi pemerintah daerah. • Privatisasi adalah tindakan pemberian kewenangan dari pemerintahan kepada badan – badan sukarela, swasta, dan swadaya masyarakat.
Otonomi Daerah F. Pembagian Urusan Pemerintahan • Menurut UU Nomor 32 Tahun 2004, tentang Otonomi Daerah, Urusan Pemerintahan dapat dibagi ke dalam urusan pemerintahan pusat, pemerintahan daerah tingkat I, dan pemerintahan daerah tingkat II. Pembagian urusan Pemerintahan tersebut meliputi : • Urusan Pemerintahan Pusat, Meliputi enam bidang , Yaitu : • Politik Luar Negeri. • Pertahanan • Keamanan • Yustisi • Moneter dan Fiskal Nasional • Agama
Otonomi Daerah Urusan Wajib yang menjadi kewenangan Pemerintahan Daerah Propinsi, meliputi 16 Bidang, Yaitu : • Perencanaan dan pengendalian pembangunan. • Perencanaan, Pemanfaatan, dan pengawasan tata ruang. • Penyelenggaraan, ketertiban umum, dan ketentraman masyarakat. • Penyediaan, sarana dan prasarana umum. • Penanganan bidang kesehatan. • Penyelenggaraan pendidikan dan alokasi sumber daya manusia potensial. • Penanggulangan masalah sosial lintas kabupaten/kota. • Pelayanan bidang ketenagakerjaan lintas kabupaten/kota.
Otonomi Daerah • Fasilitas pengembangan koperasi, usaha kecil dan menengah, termasuk lintas kabupaten/kota. • Pengendalian lingkungan hidup. • Pelayanan pertahanan termasuk lintas kabupaten/kota. • Pelayanan kependudukan, dan catatan sipil. • Pelayanan administrasi umum pemerintahan. • Pelayanan administrasi penanaman modal termasuk lintas kabupaten/kota. • Penyelenggaraan pelayanan dasar lainnya yang belum dapat dilaksanakan oleh Kabupaten/Kota. • Urusan wajib lainnya yang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan.
Terima Kasih Sukarno B N, S.Kom, M.Kom
