Modul ke:
Pendidikan Kewarganegaraan Berisi tentang Hak dan Kewajiban Warga Negara
Fakultas
Fakultas Ilmu Komunikasi Program Studi
Hubungan Masyarakat
Dosen : Sukarno B N, S.Kom, M.Kom
A. Pengertian Hak dan Kewajiban Warga Negara • Pengertian Warga Negara menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (2002) adalah penduduk sebuah negara atau bangsa berdasarkan keturunan, tempat kelahiran, dan sebagainya, yang mempunyai kewajiba dan hak penuh sebagai seorang warga dari negara itu. Sementara Dr. A.S Hikam (2000) mendefinisikan Warga Negara (citizenship) adalah anggota dari sebuah komunitas yang membentuk itu sendiri.
A. Pengertian Hak dan Kewajiban Warga Negara • Beberapa pengertian warga negara juga diatur oleh UUD 1945, Pasal 26 menyatakan “warga negara adalah bangsa Indonesia asli dan bangsa lain yang di sahkan undang – undang sebagai warga negara”. Selanjutnya Pasal 1 UU Nomor 22/1958, dan dinyatakan juga dalam UU Nomor 12/2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia, menekankan kepada peraturan yang menyatakan bahwa Warga Negara Republik Indonesia adalah orang – orang yang berdasarkan perundang – undangan dan atau perjanjian – perjanjian dan atau peraturan yang berlaku sejak proklamasi 17 Agustus 1945 sudah menjadi warga negara Republik Indonesia.
A. Pengertian Hak dan Kewajiban Warga Negara Sebagaimana dinyatakan oleh pasal 28E ayat (1) UUD 1945, mengandung makna bahwa orang – orang yang tinggal dalam wilayah negara dapat diklasifikasikan menjadi : Warga Negara Indonesia, adalah orang – orang bangsa Indonesia asli dan orang – orang bangsa lain yang disahkan dengan undang – undang sebagai warga negara. Penduduk, yaitu orang – orang asing yang tinggal dalam negara bersifat sementara sesuai dengan visa (surat izin untuk memasuki suatu negara dan tinggal sementara yang diberikan oleh pejabat suatu negara yang dituju) yang diberikan negara melalui kantor imigrasi.
A. Pengertian Hak dan Kewajiban Warga Negara Sementara koerniatmanto, S (2000) menyatakan tentang hak dan kewajiban yang berkaitan dengan warga negara, menekankan pada aspek anggota suatu negara. Warga negara adalah anggota suatu negara, dan sebagai anggota suatu negara, seorang warga negara mempunyai kedudukan khusus terhadap negaranya. Ia mempunyai hubungan hak dan kewajiban yang bersifat timbal balik terhadap negara. Hak warga negara merupakan sesuatu yang diperoleh dari negara seperti hak hidup layak, aman dan hal lain yang di atur undang – undang. Kewajiban warga negara seperti yang ditetapkan oleh UU seperti membela negara, mentaati UUD dan lain – lain.
B. Azas Kewarganegaraan Dalam azas kewarganegaraan dalam UU Nomor 12 Tahun 2006, dikenal dua pedoman yaitu : Azas Kewarganegaraan Umum Azas kelahiran (Ius Soli) Ius soli berasal dari bahasa latin, ius berarti hukum atau pedoman, sedangkan soli dari kata solum yang berarti negeri, tanah atau daerah. Jadi ius soli adalah penentuan status kewarganegaraan berdasarkan tempat atau daerah kelahiran seseorang. Azas keturunan (Ius Sanguinis) Ius sanguinis juga berasala dari bahasa latin, ius berarti hukum atau pedoman, sedangkan sanguinis dari kata sanguis yang berarti darah atau keturunan. Jadi ius sanguinis adalah azas kewarganegaraan berdasarkan keturunan. Misalnya, seseorang yang lahir di Indonesia yang orang tuanya adalah warga negara asing, maka ia mendapatkan status kewarganegaraan orang tuanya.
B. Azas Kewarganegaraan • Azas kewarganegaraan tunggal • Azas yang menentukan satu kewarganegaraan bagi setiap orang. Setiap orang tidak dapat memiliki kewarganegaraan ganda. • Azas kewarganegaraan ganda terbatas • Azas yang menentukan kewarganegaraan ganda bagi anak – anak sesuai ketentuan yang diatur UU.
Azas Kewarganegaraan Khusus • Azas Kepentingan Nasioanal • Azas yang menentukan bahwa peraturan kewarganegaraan mengutamakan kepentingan nasional Indonesia, yang bertekad mempertahankan kedaulatannya sebagai negara kesatuan yang mempunyai cita – cita dan tujuannya sendiri. • Azas Perlindungan Maksimum • Azas yang menentukan bahwa pemerintah wajib memberikan perlindungan penuh kepada setiap warga negara Indonesia dalam keadaan apapun, baik di dalam maupun di luar negri.
Azas Kewarganegaraan Khusus • Azas persamaan di dalam hukum dan pemerintahan • Azas yang menentukan bahwa setiap warga negara mendapatkan perlakuan yang sama di dalam hukum dan pemerintahan. • Azas kebenaran substansif • Azas dimana prosedur kewarganegaraan seseorang tidak hanya bersifat administratif tetapi juga disertai substansi dan syarat – syarat permohonan yang dapat dipertanggung-jawabkan kebenarannya.
Azas Kewarganegaraan Khusus • Azas non-diskriminatif • Azas yang tidak membedakan perlakuan dalam segala hal ikhwal yang berhubungan dengan warga negara atas dasar sukus, ras, agama,golongan, jenis kelamin, serta harus menjamin dan melindungi dan memuliakan HAM pada umumnya dan hak warga negara pada khususnya. • Azas pengakuan da penghormatan terhadap HAM • Azas yang dalam segala hal ikhwal yang berhbungan dengan warga negara harus menjamin, melindungi dan memuliakan HAM pada umumnya dan hak waga negara pada khususnya.
Azas Kewarganegaraan Khusus • Azas keterbukaan • Azas yang menentukan bahwa segala hal ikhwal yang berhubungan dengan warga negara harus dilakukan secara terbuka. • Azas publisitas • Azas yang menentukan bahwa seseorang yang memperoleh dan atau kehilangan warga negara RI akan diumumkan dalam berita negara RI agar masyarakat mengetahui.
C. Masalah Status Kewarganegaraan • Masalah status kewarganegaraan bisa terjadi sebagai berikut : • Apatride adalah seseorang yang tidak memiliki status kewarganegaraan. Hal ini disebabkan karena orang tersebut lahir di negara yang menganut asas ius sanuinis. • Bipatride adalah seseorang yang memiliki dua kewarganegaraan. Hal ini dimungkinkan apabila orang tersebut berasal dari orang tua yang negaranya menganut sangunis sedangkan ia lahir dinegara yang menganut soli. • Multipatride seseorang yang memiliki lebih dari dua statis kewarganegaraan karena tinggal di perbatasan negara.
C. Masalah Status Kewarganegaraan Untuk memecahkan masalah di atas, setiap negara memiliki peraturan sendiri - sendiri yang prinsipnya bersifat universal. Di Indonesia dinyatakan dalam UUD 1945 Pasal 28E ayat (4) bahwa setiap orang berhak atas status kewarganegaraan, dan memlalui UU No. 62 Tahun 1958 tentang kewarganegaraan Indonesia dinyatakan bahwa cara memperoleh kewarganegaraan Indonesia adalah : • Karena kelahiran • Karena pengangkatan • Karena dikabulkan permohonan • Karena perkawinan • Karena pernyataan
Terima Kasih Sukarno B N, S.Kom, M.Kom