PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN Modul ke:
KONSTITUSI DAN RULE OF LAW Fakultas
TEKNIK
Program Studi
Teknik Mesin
Martolis, MT
Tujuan Instruksional Khusus 1. Menyebutkan definisi dan pengertian rule of law 2. Menguraikan fungsi konstitusi dan rule of law 3. Menjelaskan perkembangan konstitusi di Indonesia 4. Menjelaskan mekanisme pembuatan konstitusi dan UU
Pengertian dan Definisi Konstitusi Adalah peraturan tertulis maupun tidak tertulis yang mengatur pemerintahan Sedangkan UUD merupakan konstitusi tertulis
Hakekat dan Fungsi Konstitusi (UUD) 1. Adanya jaminan terhadap hak-hak asasi manusia dan warga negaranya 2. Ditetapkan susunan ketatanegaraan suatu negara yang bersifat fundamental 3. Adanya pembagian dan pembatasan tugas ketatanegaraan yang juga bersifat fundamental
FUNGSI KONSTITUSI Dalam kerangka kehidupan negara, konstitusi(UUD) secara umum memiliki fungsi; 1. Tata aturan dalam pendirian lembaga-lembaga yang permanen 2. Tata aturan dalam hubungan negara dengan warga negara serta dengan negara lain 3. Sumber hukum dasar yang tertinggi (seluruh peraturan dan perundang-undangan yang berlaku harus mengacu pada konstitusi)
Dinamika Pelaksanaan Konstitusi (UUD’45); 1. UUD’45 berlaku 18 Agustus 1945 sampai 27 Desember 1949 2. Konstitusi RIS berlaku 27 Desember 1949 sampai 17 Agustus 1950 3. UUDS berlaku 15 Agustus 1950 sampai 5 Juli 1959 4. UUD’45 berlaku 5 Juli 1959 sampai 1966 5. UUD’45 pada tahun 1966 sampai dengan 1999 6. UUD’45 Amandemen 1999 berlaku pada 1999 sampai sekarang
Friedman (1959) membedakan rule of law menjadi 2 yaitu pengertian secara formal (kekuasaan umum yang terorganisir contoh aparat penegak hukum) dan pengertian secara hakiki/material (ada tidaknya keadilan yang dapat dinikmati setiap anggota masyarakat)
Mengembangkan Pendidikan HAM; Pembelajaran ham sejak dini mulai dari anak anak merupakan tuntutan bagi pembangunan bangsa di masa mendatang. Dengan memahami ham moral bangsa akan terbangun sejak dini dan mereka terlahir menjadi generasi yang menghargai hak asasinya sebagai manusia.
Penjabaran Rule of Law dalam UUD’45 1. Negara Indonesia adalah negara hukum, psl 1 ayat 3 2. Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka, psl 24 ayat 1 3. Segenap warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum (psl 27 ayat 1 4. Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil di hadapan hukum, psl 28 D ayat 1 5. Setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil, psl 28 ayat 2
Dinamika Pelaksanaan Rule of Law RL secara hakiki (materiil) sangat erat kaitannya dgn the enforcement of the rule of law dalam penyelenggaraan pemerintahan (dalam hal penegakan hukum dan implementasi prinsip-prinsip rule of law)
• Berdasarkan pengalaman di berbagai negara, keberhasilan penegakan hukum tergantung pada kepribadian nasional masing-masing bangsa. Kenyataan RL merupakan institusi sosial yang memiliki struktur sosiologis dan akar budaya yang khas
Lembaga Penegak Hukum 1. Kepolisian 2. Kejaksaan 3. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) 4. Badan Peradilan (MA, MK, PN,PT)
HAK ASASI MANUSIA
• Pengertian • Hak yang melekat pada diri manusia yang bersifat kodrati dan fundamental sebagai suatu anugerah Tuhan yang harus dihormati, dijaga dan dilindungi oleh setiap individu, masyarakat atau negara.
• Hakekat HAM; • 1. HAM tidak perlu diberikan, dibeli, ataupun diwarisi. HAM adalah bagian dari manusia secara otomatis. • 2. HAM berlaku utk semua orang tanpa memandang jenis kelamin, ras, agama, politik. 3. HAM tidak bisa dilanggar. Tidak seorangpun mempunyai hak utk membatasi hak orang lain termasuk negara.
• Ruang Lingkup HAM Meliputi; • 1. Hak sosial politik (hak alamiah) yang dibawa sejak lahir (hak hidup, hak milik, kebahagiaan) • 2. Hak sosial ekonomi, sosial budaya; hak yang diperoleh manusia dari masyarakatnya (hak mendapatkan pekerjaan, upah yang layak, berserikat, mengemukakan pendapat, pendidikan, pelayanan kesehatan)
• Tujuan HAM; • Mempertahankan hak-hak warga negara dari tindakan sewenang-wenang aparat negara dan mendorong tumbuh dan berkembangnya pribadi manusia yang multidimensional.
• Perkembangan Pemikiran HAM Dunia • 1. Piagam Magna Charta, berisi parlakuan adil, hukuman, bertanggungjawab dan penegakan hak dan keadilan bagi rakyat • 2. Bill of Right berisi equality before the law
• Tujuan PBB mendeklarisasikan HAM; • 1. Menyelamatkan keturunan manusia dari bencana perang • 2. Meneguhkan sikap dan keyakinan ttg HAM yang asasi (harkat dan martabat manusia, persamaan kedudukan antara pria dan wanita, antara bangsa yang besar dan kecil) • 3. Memajukan tingkat hidup lebih baik dalam suasana kebebasan yang lebih leluasa.
• Perkembangan Pemikiran HAM di Indonesia; • 1. Sebelum kemerdekaan (1908-1945) • Dipelopori oleh org pergerakan • 2. Sesudah kemerdekaan; 1945-1950, 1959-1966, 1966-1999 dan 1999-sekarang
HAM Pada Tatanan Global Negara barat/liberalisme; 1. Ingin meninggalkan konsep negara yang mutlak 2. Ingin mendirikan federasi rakyat yang bebas, negara sebagai koordinator dan pengawas • 3. Filosofi dasar, hak asasi tertanam pada diri individu manusia • 4. Hak asasi lebih dulu ada dari pada tatanan negara • • • •
Konsep Sosialis; 1.Hak asasi hilang dari individu dan terintegrasi dalam masyarakat 2.HAM tidak ada sebelum negara ada 3.Negara berhak membatasi hak asasi manusia apabila situasi menghendaki
Konsep Asia Afrika; 1. Tidak boleh bertentangan dengan ajaran agama (sesuai dengan kodratnya) 2. Masyarakat sebagai keluarga besar artinya penghormatan utama utk kepala keluarga 3. Individu tunduk pada kepala adat yang menyangkut tugas dan kewajiban anggota masyarakat
• HAM Menurut Konsep PBB; • Hak utk hidup, kemerdekaan dan keamanan, hak utk diakui kepribadiannya menurut hukum, memperoleh perlakuan yang sama, hak utk mendapat jaminan hukum dlm perkara pidana spt diperiksa dimuka umum, dianggap didak bersalah kecuali ada bukti yang sah
Hak utk masuk dan keluar wilayah suatu negara, mendapat hak milik atas benda, mengutarakan pikiran dan perasaan, bebas memeluk agama, mendapatkan jaminan hukum, mendapatkan pekerjaan, hak utk berdagang, mendapatkan pendidikan, turut dlm gerakan kebudayaan dlm masyarakat, menikmati kesenian dan kemajuan keilmuan.
• Lembaga Penegak HAM • 1. Komnas HAM (komisi hak asasi manusia) adalah lembaga yang mandiri yang kedudukannya setingkat dgn lembaga negara lainnya yang berfungsi melaksanakan pengkajian, penelitian, penyuluhan, pemantauan dan mediasi ham
2. Pengadilan HAM; • Komnas ham melakukan pemanggilan saksi dan pihak kejaksaan yang melakukan penuntutan di pengadilan ham • 3. Partisapasi Masyarakat
• Mengembangkan Pendidikan Ham; • Pembelajaran ham sejak dini merupakan tuntutan bagi pembangunan bangsa. Moral bangsa akan terbangun sejak dini dan mereka terlahir menjadi generasi yang menghargai hak asasinya sbg manusia (Dr Seto Mulyadi, psikolog dan ketua komnas perlindungan anak)
• Pembelajaran ham hrs disesuaikan dgn tingkatan usia dan golongan masyarakat serta adanya keselarasan antara pembelajaran ham di dalam dan di luar rumah agar tidak ada benturan nilai (Dr Sri Untari, ahli psikologi sosial)
• Pembelajaran ham sejak dini dilaksanakan tidak hanya sbg pengetahuan ttg ham ttp juga mengembangkan sikap dan keterampilan.
• Pengetahuan ttg ham mencakup hak dan kewajiban setiap manusia, hak-hak anak, hakhak perempuan, masalah keadilan dan pluralisme. • Meningkatkan keterampilan mendengarkan orang lain, bekerja sama, berkomunikasi, memecahkan masalah, membuat analisis moral, mengajukan kritik dengan baik.
• Menghargai hak orang lain, menyadari bhw kerja sama lebih baik dari pada konflik, mampu bertanggungjawab atas tindakan yang diambil serta mampu memperbaiki kehidupannya di masa mendatang.
Terima Kasih Martolis