Modul ke:
Pendidikan Kewarganegaraan Good Governance
Fakultas
Ekonomi Bisnis Program Studi
Manajemen www.mercubuana.ac.id
Ari Sulistyanto, S.Sos., M. I.Kom
Bagian Isi A. B. C. D.
Pengertian Good Governance Pilar – pilar Good Governance Prinsip-prinsip Good Governance Penerapan Prinsip Good Governance pada Sektor Publik E. Penerapan Good Governance dalam Organisasi Kepemerintahan akan Membantu Penerapan Good Corporate Governance di Sektor Swasta
Pengertian Good Governance •
Menurut UNESCAP dalam http://www.unescap.org good governance memiliki 8 karakteristik utama. yaitu partisipatif, berorientasi konsensus, akuntabel, transparan,responsif, efektif dan efisien, adil dan inklusif dan mengikuti aturan hukum. guna menjamin bahwa korupsi dapat diminimalkan, pandangan kaum minoritas diperhitungkan dan suara-suara yang paling rentan dalam masyarakat didengar dalam pengambilan keputusan. Hal ini juga berkesesuaian dengan kebutuhan sekarang dan masa depan masyarakat.
• .
. Pengertian Good Governance o Menurut BAPPENAS dalam http://bappenas.go.id pemerintah dalam arti yang paling dasar di terjemahkan sebagai sekumpulan orang yang memiliki mandat yang absah dari rakyat untuk menjalankan wewenangnya dalam urusan pemerintahan. Pemerintah menujuk kepada kesatuan aparatur atau badan (lembaga), atau dalam istilah lain disebut sebagai pengelola atau pengurus. Sedangkan “pemerintah” menunjuk kepada perbuatan atau cara atau urusan memerintah, misalnya pemerintah yang adil, pemerintah yang demokratis, dan sebagainya. Namun, secara umum istilah government lebih mudah dipahami sebagai pemerintah yaitu lembaga beserta aparaturnya yang mempunyai tanggung jawab untuk mengurus negara dan menjalankan kehendak rakyat. Sedangkan governance memiliki arti yang lebih kompleks dibanding government karena menyangkut pilar – pilar good governance itu sendiri.
Pilar – pilar Good Governance
• Menurut www.governance-indonesia.com, ada tiga pilar yang terlihat dalam good governance yaitu negara / pemerintah (lembaga legislatif, eksekutif dan yudikatif), dunia usaha swasta (corporate governance) dan masyarakat madani (civil society) yang masing – masing memiliki tugas dan tanggung jawab. •
Prinsip-prinsip Good Governance a. Wawasan ke depan (Visionary) b. Transparansi (Transparancy) c. Partisipasi Masyarakat (Participation) d. Akuntabilitas (Accountability) e. Supremasi Hukum (Rule of Law) f. Demokrasi (Democracy) g. Profesionalisme dan kompetensi (Profesionalism and Competency) h. Daya Tanggap (Responsiveness) i. Efisien dan Efektif (Effieciency and Effectiveness j. Desentralisasi (Decentralization) k. Kemitraan dengan Dunia Usaha Swasta dan Masyarakat (Private and Civil Society Partnership)
Penerapan Prinsip Good Governance pada Sektor Publik
•
•
• •
•
1. Stabilitas Moneter, khususnya kurs dollar AS (USD) hingga mencapai tingkat wajar dan stabilitas harga kebutuhan pokok pada tingkat yang terjangkau 2. Penanganan dampak krisis moneter khusus pengembangan proyek padat karya untuk mengatasi pengangguran, percukupan kebutuhan pangan bagi yang kekurangan. 3. Rekapitalisasi kecil, menengah yang sebenarnya sehat & produktif 4. Operasionalisasi langkah reformasi meliputi kebijaksanaan moneter, sistem perbankan, kebijakan fiskal dan anggaran serta penyelesaian hutang swasta dan restrukturisasi sektor riel. 5.Melanjutkan langkah menghadapi era globalisasi khususnya unutk meningkatkan ketahanan dan daya saing ekonomi.
Penerapan Good Corporate Governance di Sektor Swasta • Penerapan prinsip good governance dengan good corporate governance didasari pada surat Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor: KEP-117/M-MBU/2002 tentang Penerapan Praktik Good Corporate Governance pada Badan Usaha Milik Negara (BUMN), maka ditetapkan bahwa Corporate Governance adalah suatu proses dan struktur yang digunakan oleh organ BUMN untuk meningkatkan keberhasilan usaha dan akuntabilitas perusahaan guna mewujudkan nilai pemegang saham dalam jangka panjang dengan tetap memperhatikan kepentingan stakeholder lainnya, berlandaskan peraturan perundangan dan nilai-nilai etika.
Prinsip-prinsip Good Corporate Governance Dalam pelaksanaannya • • • • •
1. 2. 3. 4. 5.
transparansi; kemandirian; akuntabilitas; pertanggungjawaban, dan kewajaran.
Tiga Pilar Good Governance
Tiga pilar untuk menyokong konsepsi pemerintahan yang baik yaitu pemerintah, dunia usaha atau sector swasta dan masyarakat madani sejalan dengan konsepsi dan prinsip “Reinventing
Terima Kasih Ari Sulistyanto, S. Sos., M. I.Kom
