PENDEKATAN PEMBANGUNAN DAN PENGENTASAN KEMISKINAN DI PEDESAAN. Shinta Prastyanti

TOPIK UTAMA

PENDEKATAN PEMBANGUNAN DAN PENGENTASAN KEMISKINAN DI PEDESAAN Shinta Prastyanti Jurusan Ilmu Komunikasi – FISIP, Universitas Jenderal Soedirman [email protected]

ABSTRACT There is no single term to explain exactly what poverty is. Some scholars argue that poverty is only deal with economic aspect, but others have different opinions. Poverty is multidimensional. Poverty is not just about how much income we have per day, but it is more complex rather than that. Poor is also like “a lable” that always follow the rural’s life. Many poverty alleviation programs including in rural areas have been done, but poverty is still exists. Poverty alleviation program is not only becomes the government responsibility. It takes other stakeholders participation, such as rural people and public sector. Their active participations have colored the rural poverty alleviation programs and will give positive impact to the success of the program. The involvement of many stakeholders in the rural poverty alleviation program as a result of the government policy which correlate to the development approach. Top down approach as a basis of the development policy makes the people are almost impossible to get involved on to the program because of the very big role and power of the government. On the other hand, bottom up approach gives a greater chance for the people and other stakeholders to participate in the development program including rural poverty alleviation. The government in some cases still has an opportunity to get involved but not as a dominant party. The weakness of this approach is, it needs longer time and process. Keywords: development approach, poverty alleviation, rural areas ditemukan kemiskinan.

PENDAHULUAN

Feomena tersebut

sesuai dengan hasil penelitian yang dilakukan

Tidak dapat dipungkiri bahwa hingga masih tetap menjadi

oleh Khan (2000) yang menyatakan bahwa di

momok tidak hanya bagi Indonesia, namun

banyak negara yang sedang berkembang

juga bagi banyak negara di dunia terutama di

kemiskinan memang lebih menyebar luas di

negara-negara

daerah-daerah

saat ini kemiskinan

Kemiskinan

yang

sedang

berkembang.

pedesaan

dibanding

di

perkotaan .

ternyata lebih akrab dengan pedesaan,

Mengapa di daerah-daerah pedesaan

meskipun bukan berarti di perkotaan tidak

lebih banyak ditemukan kemiskinan? Apakah

penduduk

di

daerah-daerah

104

PENDEKATAN PEMBANGUNAN DAN PENGENTASAN KEMISKINAN DI PEDESAAN

di di pedesaan tidak memliki sumber daya

Beberapa

pernyataan

di

atas

yang memadai sehingga sulit terlepas dari

menunjukkan bahwa kemiskinan terjadi karena

belenggu kemiskinan? Lebih lanjut Ellis &

ketergantungan

Freeman (2004) menyatakan bahwa penyebab

pedesaan pada tanah dan sektor pertanian,

dari banyaknya kantong-kantong kemiskinan

sementara banyak lahan pertanian yang beralih

di

fungsi.

pedesaan

adalah

karena

rendahnya

yang

Kemiskinan

besar

masyarakat

juga

seolah-olah

pendapatan keluarga di pedesaan di seluruh

merupakan sebuah image yang sulit terlepas

negara yang berkaitan dengan sempitnya

dari wajah desa, padahal desa adalah pen-

kepemilikan

Faktor

supply utama sumber daya yang luar biasa

penyebab lainnya meneurut keduanya adalah

buat kota. Selain faktor-faktor yang telah

ketergantungan

disebutkan di atas, kenapa justru desa menjadi

tanah

dan

yang

ternak.

tinggi

masyarakat

pedesaan pada pertanian, khususnya tanaman

tetap

pangan. Senada dengan Ellis & Freeman,

menjauh

Wilkinson, dkk. (2010) menambahkan faktor

kemajuannya? Kondisi tersebut seharusnya

yang lain yakni berubahnya tanah-tanah

membuat kemiskinan khususnya di wilayah

pertanian

pedesaan menjadi salah satu agenda utama

menjadi

area-area

yang

dipergunakan untuk kegiatan-kegiatan non

miskin?

Sementara

dari

desa

kota

dengan

semakin berbagai

yang harus segera diselesaikan.

pertanian, serta meningkatnya pengangguran.

Berbicara mengenai kemiskinan pasti

Dalam penelitiannya yang lain, Ellis & Mdoe

tidak bisa dilepaskan dari suatu aktivitas yang

(2003) menegaskan bahwa selain faktor-faktor

disebut sebagai pembangunan. Pembangunan

tersebut,

dalam

merupakan sebuah proses yang terintegrasi dan

mengamankan sumber-sumber pendapatan lain

terus menerus dilakukan, dan melibatkan

di luar sektor pertanian juga menjadi indikator

semua

mengapa kemiskinan lebih banyak dijumpai di

pembangunan dapat berjalan secara maksimal

daerah-daerah

sesuai yang diharapkan, salah satunya adalah

perkotaan.

kemampuan

petani

pedesaan

Meskipun

dibanding

berbagai

di

program

komponen

mengentaskan

bangsa.

kemiskinan

Agar

proses

khususnya

di

pengentasan kemiskinan di pedesaan telah

pedesaan, maka program pembangunan yang

dilakukan di banyak negara, akan tetapi

dilaksanakan harus mampu menyentuh akar

permasalahan kemiskinan masih tetap sulit dituntaskan.

105 Acta diur nA │Vol 11 No . 1 │2015

permasalahan dari kemiskinan itu sendiri. Mengentaskan

masyarakat

desa

dari

105


kemiskinan

tidaklah

semudah

Belajar

membalik

dari

kegagalan

tersebut

telapak tangan, namun diperlukan suatu upaya

dilakukan suatu upaya yang lebih dapat

untuk merubah

mengapresiasi keberadaan masyarakat dengan

mind set bahwa sejatinya kemiskinan

menempatkan masyarakat sebagai subyek

yang dilakukan merupakan bagian yang tak

pembangunan. Artinya adalah, masyarakat

terpisahkan

tidak lagi hanya sekedar menjadi sasaran

program-program

pengentasan

dari

Program-program

program

pembangunan.

pengentasan

kemiskinan

program pembangunan, namun masyarakat juga diberi kesempatan untuk turut memberi

bukanlah hanya milik pemerintah semata. Pendekatan lama yang bersifat top

warna

atas

berhasil

tidaknya

program

down memandang peran pemerintah yang

pembangunan tersebut. Pembangunan dalam

sangat besar dalam pembangunan sehingga

hal ini program pengentasan kemiskinan di

pemerintahlah

yang

bertindak

sebagai

pedesaan yang berbasis pada masyarakat ini

komunikator

utama

dalam

program

pembangunan. Tidak hanya itu, pendekatan ini menempatkan pemerintah sebagai aktor yang paling penting dan dominan dalam jalannya

diharapkan menjadikan program pembangunan yang dilaksanakan dapat lebih mengakar dan sesuai

hanya

diposisikan

sebagai

kebutuhan

dan

harapan

masyarakat. Akan

proses pembangunan. Di sisi lain, masyarakat benar-benar

dengan

tetapi

maksimalnya

permasalahan

program

kurang

pembangunan

mau

khususnya mengenai pengentasan kemiskinan

“ditembaki” oleh pesan-pesan pembangunan

di pedesaan seperti yang telah dipaparkan di

yang disampaikan oleh sang aktor utama,

atas tidak hanya terletak pada siapa yang

yakni pemerintah, yang acapkali kurang

menjadi

khalayak

sasaran

yang

mau

tidak

melihat dari sisi kebutuhan masyarakat. Hal inilah yang ditengarai menjadi salah satu penyebab kegagalan program pembangunan di masa lampau yang lebih menekankan pada aspek komunikator pembangunan, yang akan berdampak erat pada belum maksimalnya upaya pengentasan kemiskinan di pedesaan.

106

pelaku

utama

dalam

program

pembangunan saja, namun ada hal lain yang lebih mendasar yang melatarbelakangi kondisi tersebut.

Faktor

yang

dipandang

turut

berkorelasi dengan fenomena tersebut adalah berkaitan dengan pendekatan pembanguanan yang diterapkan atau yang menjadi acuan bagi pemerintah Untuk

lebih

dalam dapat

mengambil

kebijakan.

menjawab

fenomena



tersebut di atas secara lebih detail, diskusi

Berdasarkan pendapat Soetomo dan

mengenai pendekatan pembangunan yakni

Sabathier tersebut dapat diketahui bahwa top

pendekatan bottom up dan top down dalam

down memiliki kelebihan dalam hal kecepatan

program pengentasan kemiskinan di pedesaan

penyelesaian program dan pencapaian target-

menjadi sebuah kajian yang sangat menarik

target yang telah ditetapkan karena masyarakat

untuk dikaji.

tinggal

melaksanakan

apa

yang

telah

ditetapkan oleh pemerintah pusat. Intervensi

TINJAUAN PUSTAKA

pemerintah pusat menjadikan keberlangsungan

Top down versus bottom up

program pembangunan lebih terjamin karena

Salah satu pendekatan pembangunan

sumber dana dan sumber daya tidak lagi

yang sempat menjadi favorit selama beberapa

menjadi

dekade dalam artian menjadi pilihan utama

memberikan

bagi suatu negara adalah pendekatan top down.

penyediaan infrastruktur pendukung. Mengapa

Pendekatan ini terjadi ketika pemerintah pusat

keberlanjutan program menjadi salah satu

menjadi stakeholder atau pemain utama dalam kebijakan-kebijakan yang diambil termasuk diantaranya yang berkaitan dengan programprogram pembangunan. Pemerintah pusatlah yang

menyusun

program-program

pembangunan secara lengkap hingga yang bersifat teknis (Soetomo, 2006). Hal senada juga disampaikan oleh Sabathier. Menurut Sabathier

(1986),

pendekatan

top

down

bermula dengan pembuatan keputusan yang dilakukan oleh pemerintah, seringkali oleh pemerintah pusat. Dominasi pemerintah dalam hal ini pemerintah pusat menjadikan kebijakan yang diambil mempunyai beberapa aspek positif yang tidak dapat ditemukan pada pendekatan

bottom

up,

terutama

dalam

hambatan.

Pemerintah

dukungan

penuh

juga dalam

andalan bagi pendekatan top down? Lebih lanjut Sabathier (1986) menekankan bahwa hal tersebut berkaitan erat dengan kebijakankebijakan yang dapat diambil oleh pemerintah yang memiliki karakteristik sebagai berikut: (1) tujuan yang jelas dan konsisten, (2) teori yang memadai, (3) proses pelaksanaan secara terstruktur yang sah untuk meningkatkan pemenuhan kelompok-kelompok sasaran, (4) tenaga-tenaga yang memiliki kemampuan dan komitmen,

(5)

dukungan

dari

berbagai

kelompok kepentingan termasuk dari asing, serta (6) perubahan kondisi sosial ekonomi yang secara substansial tidak melemahkan dukungan politik.

kaitannya dengan keberlanjutan program. 107 Acta diur nA │Vol 11 No . 1 │2015

107


Karakteristik-karakteristik

diatas

diimplementasikan ketika tidak ada aktor yang

menunjukkan bahwa segala sesuatu yang

dominan (Hjern and Hull, 1982; Hanf, 1982,

berkaitan

pembangunan

Barret and Fudge, 1981; Elmore,1979), seperti

pemerintah pusatlah yang memegang kendali

halnya strategi-strategi yang digunakan pada

sehingga pemerintah daerah benar-benar hanya

tingkat birokrasi di lapangan dan kelompok

sebagai

sasaran

dengan

program

pelaksana

segala

instruksi

yang

untuk

bisa

memasuki

pusaran

disampaikan oleh pemerintah pusat. Lebih jauh

lingkaran

lagi, intervensi pemerintah pusat yang besar

mengalihkannya

dapat

mereka sendiri (Weatherly and Lipsky, 1977;

menjadi

sebuah

jaminan

atas

keberlanjutan program pembangunan tersebut

(pusat

kekuasaan)

untuk

dan

kepentingan

diri

Elmore, 1978; Berman, 1978).

khususnya dalam kaitannya dengan sumber

Di akhir tahun 1970-an dan awal tahun

daya dan sumber dana. Pendekatan ini

1980-an, muncul sebuah pendekatan untuk

memungkinkan

merespon kelemahan pendekatan top down.

program

cepatnya

penyelesaikan

pembangunan

terlepas

dari

Pendekatan baru ini, yakni bottom up, lebih

kesesuainnya dengan kebutuhan khalayak

mengapresiasi keberadaan stakeholder lain

sasaran. Lantas di mana posisi masyarakat?

selain

Apakah masyarakat diberikan peran untuk

pemahaman yang lebih mendalam atas peran

berpartisipasi dalam pembangunan? Dalam

masyarakat dalam pembangunan (Sabathier,

pendekatan ini ternyata masyarakat yang

1986). Berbeda dengan pendekatan top down

seharusnya menjadi salah satu elemen penting

yang terpusat pada pemerintah terutama

dalam pembanguanan kedudukannya hanyalah

pemerintah pusat, identifikasi jaringan pihak-

sebatas sebagai ‘penonton” dan obyek dari

pihak

pembangunan itu sendiri.

pembangunan pada satu atau lebih lokasi

pemerintah

yang

terlibat

yakni

memberikan

dalam

program

Meskipun di satu sisi pendekatan ini

menjadi awal dari kegiatan pembangunan

mempercepat

pembangunan,

menurut pendekatan bottom up ini. Setelah

namun pendekatan ini mendapatkan berbagai

dilakukan identifikasi siapa saja yang terlibat,

kritik. Dominasi yang besar dari pemerintah

tahap selanjutnya adalah menanyakan kepada

pusat cenderung mengorbankan keterlibatan

masyarakat mengenai tujuan, strategi, dan

pihak

Dalam

aktifitas yang hendak dilakukan. Selain itu

sulit

juga menjalin kontak dengan aktor-aktor baik

dapat

kondisi

108

lain ini

termasuk

proses

masyarakat.

pendekatan

top

down



yang

bersifat

nasionnal

lokal,

yang

regional,

hanya

memberikan

kontribusi

pada

institusi-institusi lokal yang baru muncul

perencanaan, pembiayaan, dan menentukan

sehingga institusi baru tersebut dapat bertahan.

program-program

Meskipun berdasarkan pendapat Honadle dan

yang

dan

sejak

luar

tahap

kebutuhan

terlibat

maupun

cocok

harapan

dengan

masyarakat.

VanSant

tersebut

masih

memungkinkan

Mekanisme ini merupakan sebuah alur yang

adanya kesempatan bagi pihak luar untuk

berawal dari birokrasi di tingkat bawah hingga

melakukan intervensi, namun campurtangan

pada pengambil kebijakan ti tingkat puncak

pihak luar tidaklah sebesar pada pendekatan

baik pada sektor publik maupun swasta (Hejrn

top down. Pada pendekatan ini masyarakatlah

et al, 1978; Hejrn and Porter, 1981; Hjern and

yang menjadi aktor utama pembangunan,

Hull, 1985). Paparan di atas memberikan

sehingga

pemahaman

kesempatan yang sangat luas untuk terlibat dan

mengenai

perubahan

posisi

masyarakat

masyarakat dalam pembangunan. Masyarakat

mewarnai

tidak lagi hanya sekedar menjadi pelengkap

dilaksanakan.

program

juga

memiliki

pembangunan

yang

penderita, akan tetapi keberadaannya diakui

Mengabaikan keterlibatan masyarakat

dan dianggap menjadi satu poin yang sangat

dalam program pembangunan termasuk dalam

penting yang dapat ikut menentukan berhasil

pengentasan kemiskinan di pedesaan hanya

tidaknya

akan membuat program pembangunan tersebut

program

pembangunan

yang

dilaksanakan.

kurang sesuai dengan kenyataan yang dihadapi

Menurut Soetomo (2006) pendekatan

dan dibutuhkan oleh masyarakat, khususnya

bottom up memiliki beberapa kekuatan dalam

pada masyarakat yang bersifat heterogen.

hal fleksibilitasnya. Pendekatan ini memang

Rasanya sulit membuat pembangunan menjadi

tidak mengizinkan campur tangun pemerintah

lebih mampu merepresentasikan kebutuhan

sepanjang

dan

hal

tersebut

menjadikan

aspirasi

masyarakat

ketika

masih

ketergantungan masyarakat pada pemerintah.

mempergunakan pendekatan yang sifatnya

Keikutsertaan

pada

terpola dan terkontrol. Berkaitan dengan hal

memberikan stimulus/rangsangan yang dapat

tersebut, Korten (1987) berpendapat bahwa

mewujudkan harapan dan menggali potensi

pengembangan masyarakat tidak dapat terpusat

yang dimiliki masyarakat.

ketika terdapat variasi lokal, sumber daya,

pemerintah

lebih

Hal senada juga

disampaikan oleh Honadle and VanSant (1988)

serta tanggungjawab

yang menambahkan bahwa intervensi pihak 109 Acta diur nA │Vol 11 No . 1 │2015

109


Pelibatan

masyarakat

satu sisi

(1996), Hejrn (1982), dan lain-lain. Sabathier

memang menjadi mesin penggerak dalam

berpendapat bahwa top down sebagai sebuah

program

Permasalahannya

pendekatan lama/kuno, sedangkan bottom up

adalah tidaklah mudah melibatkan masyarakat

sebaliknya. Lebih lanjut Sabathier memberikan

dalam program pembangunan. Hal tersebut

8 (delapan) indikator untuk menggambarkan

berkaitan

perbedaan kedua pendekatan tadi, yakni:

pembangunan.

dengan

kebiasaan

di

lama

yang

bergantung pada pemerintah, kemampuan,

tujuan

maupun kemauan masyarakat itu sendiri. Agar

kesejahteraan pihak yang terlibat, dampak

supaya

terlibat/

pembangunan, keuangan, transfer teknologi,

maka

penilaian pada sumberdaya yang digunakan,

masyarakat perlu diorganisir. Pengorganisasian

prinsip-psinsip pembangunan, serta peranan

masyarakat ini tentu saja membutuhkan waktu

negara.

yang lama dan bukan proses yang mudah.

indikator yang dinyatakan oleh Shepherd dan

Kondisi tersebut menjadikan pendekatan ini

Tjokrowinoto

menjadi kurang efisien ketika dibutuhkan

kesamaan. Jika Shepherd melihat perbedaan

perubahan yang cepat. Selain itu keterlibatan

antara pendekatan top down dengan bottom up

banyak

dalam

masyarakat

berpartisipasi

besedia

dalam

pemangku

pembangunan,

kepentingan

akan

akhir

pembangunan,

redistribusi

Dalam penjabaran secara global,

8

ternyata

(delapan)

banyak

memiliki

indikator,

maka

berdampak pada sulitnya melakukan kontrol/

Tjokrowinoto merincinya ke dalam 14 (empat

pengawasan dalam pelaksanaannya karena

belas)

masing-masing pemangku kepentingan pasti

kemungkinan kesalahan, proses, pelatihan

memiliki agenda dan kepentingan sendiri. Hal

pribadi,

tersebut

dari

menejemen. Penjelasan secara lebih sederhana

program pembangunan yang disebabkan oleh

mengenai perbandingan kedua pendapat tadi

sulitnya mendesign perencanaan pada tingkat

dapat ditemukan pada bukunya Sabathier

nasional.

(1986) yang berkolaborasi dengan pemikir

disebabkan

ketidakpastian

Perbandingan antara pendekatan top

indikator serta

dengan

menambahkan

kepemimpinan

dan

fokus

yang lain seperti Masmanian, Hejrn, dan

down dan bottom up dapat dilihat berdasarkan

kawan-kawan

pada

oleh

perbandingan antara pendekatan top down

(1991),

dengan bottom up dalam 4 (empat) indikator,

Sabathier & Masmanian dalam Sabathier

yakni: fokus awal, identifikasi pelaku utama,

indikator

Shepherd

110

yang

(1998),

disampaikan

Tjokrowinoto

yang

menyampaikan



kriteria

evaluasi,

serta

fokus

secara

keseluruhan.

Definisi yang disampaikan oleh BPS di atas ternyata juga disanggah oleh Akindola (2009) yang menyatakan bahwa kemiskinan

PEMBAHASAN

bukanlah sekedar kurangnya pendapatan tetapi

Kemiskinan dan Pengentasan kemiskinan

merupakan sebuah kombinasi dari berbagai

Kemiskinan adalah unik. Berbagai

kekurangan yang secara bersama-sama turut

definisi mengenai kemiskinan disampaikan

berkaitan dengan kemampuan yang dimiliki.

oleh banyak pakar, namun ternyata belum ada

Lebih lanjut Akindola juga menyampaikan

kesepakatan atau definisi yang tetap mengenai

bahwa meskipun tidak dapat dipungkiri uang

apa itu kemiskinan. Hal tersebut sesuai dengan

memang menjadi variabel yang penting, akan

pendapat

tetapi peningkatan pendapatan saja tidak cukup

Ladherci,

menyatakan

bahwa

dkk.

(2003)

hanya

ada

yang sedikit

mampu

untuk

mengentaskan

kemiskinan.

kesepakatan mengenai definisi kemiskinan.

Pendapat Akindola mempertegas kenyataan

Meskipun demikian, Biro Pusat Statistik

bahwa meskipun pendapatan yang diterima

(2011) berpendapat bahwa orang miskin

meningkat namun belum tentu dapat menjadi

adalah orang yang berpendapatan kurang dari

sebuah jaminan kemiskinan dapat dituntaskan.

1

(satu)

dolar

Amerika

setiap

harinya.

Pendapatan sejumlah itu diharapkan dapat memenuhi standar minimal yang dibutuhkan oleh tubuh, dan juga kebutuhan di luar makanan seperti baju, perumahan, dan lainlain. Definisi yang disampaiakan oleh BPS tersebut

juga

mengindikasikan

bahwa

kemiskinan hanya dilihat dari sisi ekonomi saja, yakni pendapatan yang diperoleh untuk mencukukupi kebutuhan sehari-hari. Padahal sebenarnya ketika melihat kemiskinan hanya dari

aspek

indikator

ekonomi

penting

berarti

lainnya

budaya, politik, dan lain-lain.


meniadakan

seperti

sosial,

Definisi

yang

lebih

luas

dan

mengakomodir variabel lain disampaikan oleh Mosley (2001) yang berpendapat bahwa konsep

kemiskinan

meliputi

pendapatan,

kepemilikan dan keragaman aset yang dimiliki, serta berbagai ukuran yang berkaitan dengan kerentanan. Hampir senada dengan Mosley, Carterr & Barret (2003) yang juga melihat kepemilikan aset dapat menjadi salah satu dasar

pendekatan

untuk

menganalisis

kemiskinan secara lebih komprehensif. Namun demikian, pendapat Mosley serta Carterr & Barret tidak sepenuhnya disepakati oleh Towsend. Secara lebih mendalam Towsend

111


(1974) menyatakan bahwa seseorang dapat

Meskipun definisi tentang kemiskinan

dikategorikan ke dalam kategori orang miskin

tidak bersifat mutlak, akan tetapi sudah pasti

ketika kehidupannya secara relatif berada

bahwa

dibawah standar kehidupan orang lain di

golongan orang yang kaya. Dalam artian,

masyarakat. Tidak hanya itu, kemiskinan juga

orang miskin mau tidak mau harus berurusan

tidak

masalah

dengan berbagai keterbatasan baik sosial,

kepemilikan sedikit aset semata, tetapi juga

ekonomi, maupun politik. Hal ini senada

kendala

keefektifan

dengan apa yang disampaikan oleh Chambers

pemanfaatan aset tersebut. Agak berbeda

(1983) yang menegaskan bahwa orang miskin

dengan beberapa pendapat di atas, Usman

juga harus berhadapan dengan 5 (lima)

(2008) melihat kemiskinan dari perspektif

ketidakberuntungan yang menjebaknya dalam

budaya,

adalah

kondisi yang kurang menguntungkan seperti

ketergantungan, jumlah keluarga, fatalism, dan

halnya kemiskinan itu sendiri, kerentanan fisik,

lain-lain yang menurut Usman dapat menjadi

terisolasi, kerentanan dan tidak memiliki daya.

indikator

Keterbatasan

hanya

berkaitan

yang

dengan

membatasi

yakni

antara

dalam

lain

menjelaskan

konsep

kemiskinan.

orang

miskin

tersebut

tidak

seberuntung

diperparah

dengan

ketergantungan pada kaum elit yang terkadang mengenai

justru bertindak curang dan tidak memberikan

kemiskinan di atas dapat disimpulkan bahwa

kesempatan bagi kaum miskin untuk memiliki

kemiskinan tidak dapat dilihat dari satu aspek

nilai tawar. Dampaknya adalah, kaum miskin

saja, yakni melalui pendapatan yang diterima

menjadi semakin lemah dan terjebak pada

setiap

bersifat

kaum elit. Sebaliknya, kaum elit dengan

multidimensional, meliputi berbagai indikator.

kemampuan dan kekuasaan yang dimilikinya

Selain itu kemiskinan juga bersifat relatif,

mempunyai banyak kesempatan untuk meraih

dalam artian parameter kemiskinan tidaklah

kehidupan yang lebih baik. Mau tidak mau

bersifat baku. Bisa jadi ukuran kemiskinan

kondisi tersebut memunculkan jurang pemisah

antara kelompok masyarakat yang satu dengan

diantara kaum miskin dengan kaum elit.

Dari

beberapa

harinya.

pendapat

Kemiskinan

kelompok masyarakat yang lainnya berbeda. Jalan

Ravalion

(2000)

meminimalisir

agar

jurang

membedakan

pemisah antara kaum elit dengan kaum miskin

kemiskinan menjadi 2 (dua) yakni kemiskinan

di pedesaan tidak bertambah jauh maka

yang bersifat sedang dan kemiskinan yang

program pengentasan kemiskinan menjadi

bersifat kronis.

salah satu pilihan yang harus dilakukan.

112

&

Untuk



Sayangnya

meski

berbagai

program

kemiskinan

tentu

saja

akan

sangat

pengentasan kemiskinan telah dilaksanakan,

berhubungan dengan solusi yang hendak

kemiskinan masih sulit sekali dihapus di

diambil.

pedesaan. Seolah-olah kemiskinan masih tetap

Solusi yang hendak diambil dalam

jalan di tempat, belum ada perubahan yang

pengentasan kemiskinan di pedesaan sangat

signifikan berkaitan dengan hal tersebut.

berkaitan dengan pendekatan pembangunan

Sehubungan dengan fenomena ini, Carr (2008)

suatu negara. Ketika pendekatan top down

berpendapat

menjadi dasar kebijakan yang diambil oleh

bahwa

pelaksanaan

program

pengentasan kemiskinan dibatasi oleh sebuah

pemerintah

pandangan mengenai kemiskinan yang gagal

kemiskinan hanyalah menjadi sebuah program

mengidentifikasi/mengeksplorasi

penyebab

milik pemerintah terutama pemerintah pusat.

kemiskinan secara lokal dan spesifik, dan juga

Dampaknya adalah, program pengentasan

jalan

kemiskinan di pedesaan yang dilaksanakan

keluar

yang

diharapkan

mampu

maka

program

pengentasan

memperbaiki kondisi dan kehidupan kaum

belum

miskin.

Kedua hal itulah yang ditengarai

kebutuhan dan harapan masyarakat pedesaan

menjadi kunci mengapa pelaksanaan program

itu sendiri. Hasil yang dicapainyapun juga

pengentasan

tidak

memperlihatkan

kemiskinan hasil

yang

belum

tentu

mampu

dapat

merepresentasikan

mengentaskan

kemiskinan

maksimal

seperti halnya tujuan yang hendak dicapai,

dibanding upaya-upaya sebelumnya yang telah

namun justru sebaliknya yakni memperlebar

dilakukan.

jurang pemisah antara kaum kaya dengan

Kekurangmaksimalan

hasil

dari

program pengentasan kemiskinan yang salah

kaum miskin di pedesaan. Program

pengentasan

kemiskinan

satunya disebabkan oleh kurang tepatnya

sebenarnya

mengidentifikasi penyebab dan solusi di

tanggungjawab

tingkat lokal seperti yang disampaikan oleh

merupakan

Carr di atas, Aliber (2003) menambahkan

komponen bangsa termasuk juga rakyat,

bahwa pemerintah juga harus mampu secara

sektor swasta, serta stakeholder lainnya, meski

bijaksana mengenali dan memisahkan jenis

terkadang pemerintah masih bertindak sebagai

kemiskinan, yakni kemiskinan yang bersifat

pihak yang paling bertanggungjawab (Kay,

kronis dan sementara. Perbedaan jenis/bentuk

2011) . Pendekatan bottom up memungkinkan


bukan

hanya

menjadi

pemerintah

saja,

tetapi

tanggungjaawab

bagi

semua

113


apa yang disampaikan oleh Kay tadi menjadi

2. Program

kenyataan karena dalam pendekatan aktor-

pedesaan

aktor

terutama

tanggungjawab pemerintah semata, namun

untuk

diperlukan pasrtisipasidari semua elemen

berpartisipasi dalam program pengentasan

bangsa. Partisipasi dari semua stakeholder

kemiskinan di pedesaan.

ini

lain

selain

masyarakat,

pemerintah,

diberikan

ruang

Keterlibatan masyarakat secara aktif

pengentasan bukan

menjadikan

kemiskinan hanya

program

di

menjadi

pengentasan

kemiskinan menjadi lebih tepat sasaran dan

kemiskinan

sesuai dengan kebutuhan serta harapan

kepedulian

masyarakat.

masyarakat dalam mengatasi permasalahan di

3. Keterlibatan

dalam

program

merupakan

pengentasan

suatu

lingkungannya,

bentuk yakni

para

stakeholder

tersebut

permasalahan

dimungkinkan tidak terlepas dari kebijakan

kemiskinan, dan juga memberikan kontribusi

yang diambil oleh pemerintah. Kebijakan

terhadap kebijakan-kebijakan yang berkaitan

pemerintah ini sangat berkaitan dengan

dengan kehidupannya (Ohmer, 2007). Itzhaky

pendekatan pembangunan yang dianut oleh

dan York (2002) menyatakan bahwa partisipasi

suatu negara.

dapat meningkatkan kebutuhan diri dan rasa memiliki terhadap lingkungan sekitar. Menurut Trevor

(2004)

dimanfaatkan

partisipasi

untuk

juga

dapat

menciptakan

luaran

sekaligus tujuan, dalam hal ini mengentaskan masyarakat

pedesaan

dari

belenggu

kemiskinan.

4. Kedua pendekatan memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing.

Pendekatan

top down memberikan porsi yang sangat besar pada pemerintah untuk memegang kendali atas pelaksanaan pembangunan sehingga masyarakat hanyalah bertindak sebagai

obyek

pembangunan.

KESIMPULAN

Keuntungannya

1. Kemiskinan tidak dapat dianalisis hanya

program akan lebih terjamin. Sebaliknya

dari satu aspek saja, yakni besarnya

pendekatan bottom up lebih memberikan

pendapatan yang direima setiap harinya.

ruang pada masyarakat beserta stakeholder

Agar dapat melihat kemiskinan secara

lainnya untuk ikut terlibat dalam program

lebih mendalam perlu dipertimbangkan

pembangunan,

aspek-aspek yang lain seperti sosial,

pemerintah

budaya, dan politik

dimungkinkan

114

adalah

meskipun dalam tetapi

hal

keberlanjutan

keterlibatan ini

sebatas

masih sebagai



fasilitaor. Keterlibatan para stakeholder ini

stakeholder

agar

bersedia

terlibat,

tidak hanya pada tahap pelaksanaan,

sehingga pendekatan ini tidak cocok ketika

namun juga pada saat perencanaan hingga

dibutuhkan perubahan dalam waktu yang

evaluasi. Kelemahan pendekatan ini adalah

cepat.

diperlukan waktu dan proses yang lama untuk

dapat

mengorganisir

semua

DAFTAR PUSTAKA

Akindola, Rufus B. 2009. Towards a Definition of Poverty. Poor People’s Perspectives and Implications for Poverty Reduction. Journal of Developing Societies A pril/June 2009 vol. 25 no. 2 Anker, R. 2006. Poverty Lines around The W orld: A new Methodology and Internationally Comparable Estimates. International Labour Review. Vol. 145, Issue: 4,No. 279 Aliber, Michael. 2OO3. Chronic Poverty in South Africa: Incidence, Causes and Policies. World Development, Vol 31, Issue 3 Ascher, William & Robert Healy. 1990.Natural Resources Policy Making in Developing Countries. Duke University, Durham Barret, Susan and Fudge, Colin, eds. (1981). Policy and A ction. London: Metheun Berman, Paul (1978).’The Study of Macro-Micro Implementation’,Public Policy 26: 157-84 Biro Pusat Statistik, 2O11.

Carr, Edward R. 2008. Rethinking poverty alleviation: a ‘poverties’ approach. Development in Practice, Volume 18, Issue 6 Carter, Michael R & Christopher B Barret. 2006. The economics of poverty traps and persistent poverty: An asset-based approach. Journal of Development Studies , Volume 42, Issue 2 Chambers, R , 1983. Rural Development: PuttingThe Last First, Pearson Education Limited, Essex Ellis, Frank & Ntengua Mdoe. 2003. Livelihoods and Rural Poverty Reduction in Tanzania. World Development. Volume 31, Issue 8

Ellis, Frank & H. Ade Freeman. 2004 . Rural Livelihoods and Poverty Reduction Strategies in Four African Countries. Journal of Development Studies, Volume 40, Issue 4, Elmore, Richard (1978).’Organisational Model of Social Program Implementation’, Public Policy 26 (Spring): 185228 Hanf, Kenneth (1982).’The Implementation of Regulatory Policy: Enforcement as Bargaining’, European Journal of Political Research 10 (June 1982): 159-72 Hejrn, Benny (1982).’Implementation Research-The Link Gone Missing’, .Journal of Public Policy 2(3): 301-8 ______and Porter, David (1981).’Implementation Structure: a New Unit of administrative analysis, Organisation Studies 2:211-27 ______and Hull, Chris (1982). ‘Implementation Research as Empirical Constitutionalism’, European Journal of Political Research 10 (June1982): 105-18 Honadle, George and Jerry VanSant.1985.”Implementation for Sustainability, Lesson from Integrated Rural Development, Kumarian Press, West Hartford Connecticut Itzhaky, H., & York, A. S, 2002. Showing results in community organization. Social W ork, 47,


115


Kay, Cristobal. 2011. Rural Poverty Reduction Policies in Honduras, Nicaragua and Bolivia: Lessons from a Comparative Analysis. European Journal of Development Research (2011) 23 Khan,

MH. 2OOO. Rural Poverty Issues and Policies. IMF Working Paper No. 00/78

in

Developing

Countries

Korten, David C. 1987.Community Management, Kumarian Pres, West Hardfort, Connecticut

Ladherci, Caterina Ruggeri, Ruhi Saith & Frances Stewart 2003 . Does it Matter that we do not Agree on the Definition of Poverty? A Comparison of Four Approaches. Oxford Development Studies, Volume 31, Issue 3, 2003 Mosley, P. 2001. Microfinance and Poverty in Bolivia, Journal of Development Studies, Volume 37, Number 4, April 2001 , pp. 101-132(32)

Ohmer, Mary L, 2007. Citizen Participation in Neighborhood Organizations and Its Relationship to Volunteers' Self- and Collective Efficacy and Sense of Community, Social Work Research, Vol. 31 Sabathier , Paul A (1986).’Top-Down and Bottom-Up approaches to Implementation Research: a Critical analysis and Suggested Synthesis, Journal of Public Policy 6, : pp 21-48 Shepherd, A. 1998. Sustainable Rural Development. Macmillan. Basingstoke and London

Soetomo. 2006. Strategi-Strategi Pembangunan Masyarakat, Pustaka Pelajar, Yogyakarta Tjokrowinoto, Mulyarto (1991). Makna dan Logika Pengelolaan Sumberdaya. Makalah. Yogyakarta: PAU- SS UGM

Towsend.1974. The Concept of Poverty in Fulcher, James & John Scott, 1995. Sociology. Oxford: Oxford University Press Trevor, Parfitt. 2004. The ambiguity of participation: a qualified defence of participatory development. Third World Quarterly Volume 25, Issue 3

Usman, Sunyoto. 2004. Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat,Yogyakarta: Pustaka Pelajar Offset Weatherly, Richard and Lipsky, Michael (1977).’Street Level Bureaucrats and Institutional Innovation: Implementing Special Education Reform,’Harvard Educational Review 47 (2): 171-97

Wilkinson, Mick, Gary Craig and Aline Gaus. 2010. Forced labour and the Gangmaster's Licensing Authority Hull/Manchester: Oxfam/WISE

116


PENDEKATAN PEMBANGUNAN DAN PENGENTASAN KEMISKINAN DI PEDESAAN. Shinta Prastyanti

Recommend Documents