PENDAHULUAN
Pola hubungan antara Pengusaha dengan Tenaga Kerja sebagai suatu kesatuan, perlu diwujudkan dan ditegaskan dalam peraturan-peraturan. Peraturan-Peraturan tersebut tentunya harus sesuai dengan pola hubungan industrial yang berlaku dan diakui oleh Pemerintah. Untuk mewujudkan hal tersebut dan sebagaimana yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka disusunlah Peraturan Perusahaan ini. Dimana Peraturan Perusahaan ini diperuntukan untuk PT Multi Indocitra yang berkantor pusat di Jakarta dengan cabang-cabang di wilayah Indonesia. Peraturan Perusahaan ini diharapkan dapat menjadi petunjuk operasional, baik bagi pihak perusahaan maupun pihak karyawan dalam menjalankan fungsinya masing-masing dengan memperhatikan segala hak dan kewajiban dari kedua belah pihak. Peraturan Perusahaan ini juga dimaksudkan untuk menjadi pegangan dalam memecahkan persoalan-persoalan yang sekiranya timbul dalam proses hubungan kerja di antara ke dua belah pihak dan diharapkan dapat menjadi sarana untuk memajukan perusahaan dan kesejahteraan karyawannya. Direksi dengan segenap Pimpinan Perusahaan mengharapkan agar seluruh karyawan PT Multi Indocitra mampu meluangkan waktu untuk mempelajari, memahami dan melaksanakan seluruh peraturan dan ketentuan yang tercantum dalam Peraturan Perusahaan ini.
Jakarta, 2 Januari 2012 PT MULTI INDOCITRA Tbk
Herman Wirawan Direktur Utama
1
BAB I UMUM PASAL 1 ISTILAH - ISTILAH
1.
Perusahaan
2.
Direksi
3.
Karyawan Baru
4.
Karyawan Tetap
5.
Keluarga Karyawan
6.
Istri / Suami
7.
Anak Karyawan
8.
Ahli Waris
9.
Hari Libur
Ialah PT. Multi Indocitra Tbk yang disingkat PT. MIC dengan cabang-cabangnya yang ada di seluruh Indonesia. Ialah Direksi PT. Multi Indocitra Tbk atau orang yang ditunjuk mewakilinya. Ialah karyawan yang masa kerjanya belum melewati masa percobaan Paling lama 3 (tiga) bulan, dengan pemberitahuan secara tertulis. Ialah orang yang diterima berkerja untuk jangka waktu tidak tertentu, telah menandatangani perjanjian kerja dan telah melewati masa percobaan paling lama 3 (tiga) bulan serta menerima upah bulanan. Ialah seorang Istri / Suami dan Anak-anak dari karyawan berdasarkan hukum yang berlaku menjadi tanggungan karyawan tersebut serta terdaftar dalam administrasi perusahaan. Ialah seorang Istri / Suami yang sah dari karyawan yang terdaftar dalam administrasi perusahaan. Ialah semua anak karyawan (maksimal 3 orang) menjadi tanggungannya dari seorang istri yang sah sebagaimana terdaftar dalam administrasi perusahaan, dengan ketentuan belum menikah, dibawah usia 21 tahun atau masih sekolah dan tidak berpenghasilan berusia maximal 23 tahun. Ialah keluarga atau orang lain yang ditunjuk oleh karyawan untuk menerima pembayaran dalam hal kematian, bila tidak ada ahli warisnya maka pembayaran dilaksanakan menurut hukum yang berlaku. Ialah hari dimana kegiatan produksi dan pekerjaan tidak dilakukan sesuai dengan ketetapan pengusaha dengan sepengetahuan karyawan kecuali bagi karyawan tertentu yang ditunjuk. Ialah hari libur yang telah ditetapkan oleh Pemerintah dan Pengusaha akan meliburkan karyawan dengan upah penuh. Ialah hari libur yang diberikan oleh Pengusaha kepada karyawan sehubungan dengan karyawan tersebut mendapat panggilan dari instansi Pemerintah dan penilaian absensi libur semacam ini diperlakukan sebagai hadir.
10. Hari Libur Resmi
11. Hari Libur dengan Izin Khusus
2
12. Hari Kerja
Ialah hari yang memuat jam kerja ditentukan oleh pengusaha. 13. Waktu Kerja Lembur Adalah Waktu Kerja yang melebihi 7 (tujuh) jam sehari dan 40 (empat puluh) jam 1 (satu) minggu untuk 6 (enam) hari kerja dalam 1 (satu) minggu atau 8 (delapan) jam sehari, dan 40 (empat puluh) jam 1 (satu) minggu untuk 5 (lima) hari kerja dalam 1 (satu) minggu atau waktu kerja pada hari istirahat mingguan dan atau pada hari libur resmi yang ditetapkan Pemerintah. 14. Kerja Shift Adalah Waktu Kerja yang diatur oleh Perusahaan secara bergantian sesuai dengan kondisi pekerjaan yang dilakukan oleh karyawan. 15. Karyawan Shift Adalah Karyawan yang melakukan pekerjaannya sesuai dengan waktu yang ditentukan oleh Perusahaan berdasarkan tempat dan kondisi pekerjaan. 16. Promosi Ialah kenaikan pangkat / jabatan yang lebih tinggi berdasarkan restrukturisasi perusahaan diikuti dengan penyesuaian tunjangan dan fasilitas sesuai dengan kebijaksanaan perusahaan. 17. Demosi Ialah penurunan pangkat / jabatan yang lebih rendah berdasarkan restrukturisasi perusahaan diikuti dengan penyesuaian tunjangan dan fasilitas sesuai dengan kebijaksanaan perusahaan. 18. Mutasi Adalah perpindahan karyawan dari jabatan sebelumnya ke jabatan lainnya yang setingkat berdasarkan restrukturisasi perusahaan diikuti dengan penyesuaian tunjangan dan fasilitas sesuai dengan kebijaksanaan perusahaan. 19. Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) Ialah perjanjian kerja antara pekerja/buruh dengan pengusaha untuk mengadakan hubungan kerja dalam waktu tertentu atau untuk pekerjaan tertentu. 20. Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu Adalah perjanjian kerja antara pekerja/buruh (PKWTT) dengan pengusaha untuk mengadakan hubungan kerja yang bersifat tetap.
3
BAB II TATA TERTIB PASAL 2 TATA TERTIB KERJA DAN DISIPLIN KERJA TATA TERTIB KERJA 1. 2.
3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.
10.
Karyawan wajib menggunakan kartu pengenal karyawan selama jam kerja didalam lingkungan kerja.(jika ada) Selama jam kerja, karyawan wajib mengerjakan tugas yang telah diberikan pengusaha kepadanya melalui atasan ataupun kepala bagiannya dan bersikap sopan terhadap pimpinan dan kerabat kerjanya. Selama jam kerja karyawan wajib untuk mengenakan pakaian yang pantas dan sopan atau seragam yang telah diberikan (jika ada) Yang dimaksud dengan pakaian pantas dan sopan bagi pria adalah kemeja dengan kerah dan celana panjang bahan. Yang dimaksud dengan pakaian pantas dan sopan bagi wanita adalah baju/atasan dari bahan dan rok minimal 5 cm di atas lutut atau celana panjang bahan. Karyawan wajib datang ke tempat kerja yang sudah ditentukan baginya, tepat pada waktunya. Karyawan wajib mengikuti jam kerja sesuai yang ditentukan. Karyawan wajib mengisi daftar hadir / kartu hadir sendiri/ absen jari setiap kali waktu tiba dan waktu kerja usai. Karyawan yang tidak hadir / absen wajib memberitahukan kepada atasannya pada hari pertama ketidakhadirannya, dan bilamana sakit wajib melampirkan surat keterangan dokter. Dilarang melakukan absensi pada kartu atas nama orang lain.
SANKSI – SANKSI 1.
2. 3.
4. 5.
6. 7.
Baik pengusaha dan karyawan akan mengusahakan sepenuhnya penegakkan disiplin kerja, karenanya terhadap pelanggaran-pelanggaran disiplin kerja yang dilakukan perlu diberikan tindakan-tindakan sanksi yang berupa lisan maupun tulisan. Peringatan lisan hanya diberikan satu kali saja untuk pelanggaran tata tertib dan disiplin kerja selain pelanggaran berat yang telah dilakukan oleh karyawan. Peringatan tertulis terdiri dari : Peringatan Pertama berlaku 6 ( enam ) bulan sejak diterbitkannya surat peringatan. Peringatan Kedua berlaku 6 ( enam ) bulan sejak diterbitkannya surat peringatan pertama. Peringatan Ketiga berlaku 6 ( enam ) bulan sejak diterbitkannya surat peringatan kedua Penerbitan surat peringatan dilakukan oleh atasan yang bersangkutan setelah berkonsultasi terlebih dahulu dengan bagian HRD. Penerbitan surat peringatan dilakukan oleh HRD apabila hal tersebut di atas tidak dilakukan oleh atasan setelah mengetahui terjadinya pelanggaran ringan maupun berat yang dilakukan oleh bawahannya. Surat peringatan akan gugur bilamana hingga digenapinya masa berlakunya surat peringatan tersebut, yang bersangkutan tidak melakukan pelanggaran. Apabila dalam masa yang masih berlaku dalam suatu surat peringatan, karyawan melakukan pelanggaran terhadap peraturan perusahaan yang berlaku, maka baginya akan diberikan sanksi disipliner satu tingkatan di atas peringatan yang telah diberikan sebelumnya, setelah masa surat peringatan berakhir.
4
8.
9. 10. 11. 12.
13.
Jenis peringatan yang diberikan tergantung atas berat ringannya pelanggaran atau kesalahan yang karyawan perbuat. Untuk kesalahan yang dianggap besar dapat langsung diberikan surat peringatan terakhir atau pemutusan hubungan kerja tanpa adanya surat-surat peringatan sebelumnya. Penjelasan mengenai Surat Peringatan akan diberikan dalam bentuk prosedur yang terpisah dengan tetap mengindahkan peraturan yang berlaku. Keterlambatan lebih dari 40 (empat puluh) menit dalam sebulan atau 4 (empat) kali dalam sebulan akan dikenakan sanksi berupa Surat Peringatan. Ketidakhadiran tanpa disertai surat keterangan dokter akan dikenakan pemotongan hak cuti. Ketidakhadiran tanpa adanya pemberitahuan apapun kepada atasannya ataupun ke bagian HRD setelah masuknya karyawan yang bersangkutan akan dikenakan sanksi administratip berupa pemberian surat peringatan. Karyawan tidak masuk kerja selama 5 hari kerja berturut-turut tanpa disertai pemberitahuan yang sah dan telah dipanggil oleh pihak perusahaan dua kali secara tertulis dapat diproses pemutusan Hubungan kerjanya sesuai dengan Undang – Undang No. 13 tahun 2003, karena dikualifikasikan mengundurkan diri. BAB III ADMINISTRASI KARYAWAN PASAL 3 PENERIMAAN DAN MASA KERJA KARYAWAN
1.
2. 3. 4. 5. 6. 7.
8. 9. 10.
11.
Pengadaan karyawan dapat berasal dari 2 sumber, yakni : Dari dalam perusahaan sendiri, dalam pengadaan karyawan untuk pengisian suatu posisi yang lowong prioritas utama akan dipilih dari karyawan yang telah ada, dengan jalan promosi atau mutasi. Dari luar perusahaan, kalau ternyata perusahaan tidak bisa mendapatkan tenaga untuk maksud tersebut, maka perusahaan akan mengambil tenaga kerja dari luar untuk mengisi lowongan tersebut. Penerimaan karyawan baru berdasarkan kebutuhan yang ada dan persyaratanpersyaratan yang ditentukan perusahaan. Pelamar yang telah lulus seleksi akan diterima sebagai calon karyawan. Karyawan baru harus menjalani masa percobaan maksimum selama 3 ( tiga ) bulan. Adanya masa percobaan harus diberitahukan kepada calon karyawan yang bersangkutan. Selama dalam masa percobaan hubungan kerja dapat diputuskan oleh masing-masing pihak dengan pemberitahuan sekurang – kurangnya 1 (satu) bulan sebelumnya. Setelah masa percobaan selesai calon karyawan diberi penilaian oleh atasan yaitu berupa Form Penilaian 3 (tiga) bulan masa percobaan atau masa kontrak dan setelah itu dibuatkan Surat Keputusan sesuai pangkat dan jabatan. Untuk pangkat dan jabatan Supervisor ke bawah ditandatangi oleh Manager HRD. Untuk pangkat dan jabatan Assisten Manager ke atas ditandatangani oleh Direktur Utama. Jika tidak ada pemberitahuan dari pihak atasan yang bersangkutan maka karyawan dianggap telah menyelesaikan masa percobaan dengan baik. Masa kerja seorang karyawan dihitung sejak hari pertama masa percobaan. Masa Kerja Karyawan berdasarkan perjanjian kerja waktu tertentu dihitung sejak Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) pertama ditandatangani oleh kedua belah pihak. Dengan pertimbangan tertentu perusahaan tidak memperbolehkan suami-istri bekerja dalam satu perusahaan. Jika terjadi demikian maka salah satu dapat di PHK sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku, terkecuali bagi karyawan yang telah menikah sebelum berlakunya ketentuan dalam Peraturan Perusahaan periode sebelumnya (periode 2005 s/d 2007).
5
PASAL 4 PERJANJIAN KERJA DAN STATUS KARYAWAN 1.
2.
3.
4. 5.
Setiap karyawan harus menandatangani suatu perjanjian kerja yang antara lain menyatakan telah mengetahui dan menyetujui status karyawan, syarat kerja, ketentuan kerja dan peraturan perusahaan dengan mengindahkan peraturan yang berlaku. Bagi karyawan staff / non staff ( diluar SPG ), setelah masa percobaan/kontrak selesai dan karyawan yang bersangkutan memenuhi persyaratan-persyaratan kerja yang ditetapkan oleh perusahaan, maka karyawan tersebut secara otomatis diangkat sebagai karyawan tetap yang secara administratif mempunyai hak dan kewajiiban sebagaimana yang telah ditetapkan. Bagi karyawan non staff-SPG, status karyawan adalah Status Pekerja dengan perjanjian waktu tertentu dengan menerapkan peraturan yang berlaku bagi sebagaimana yang diatur dalam perundang-undangan yang telah ditetapkan oleh pemerintah Repulik Indonesia. Karyawan yang bekerja di PT. Multi Indocitra Tbk tidak diperkenankan untuk bekerja di perusahaan lain. Karyawan yang melakukan pelanggaran terhadap ayat 4 di atas akan dianggap telah mengundurkan diri secara sepihak.
PASAL 5 PERUBAHAN STATUS KERJA KARYAWAN 1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Dalam hal pengangkatan dan pengisian lowongan jabatan oleh karyawan dari dalam, pada dasarnya pengusaha akan memperhatikan / mengutamakan prestasi, potensi, pendidikan, dedikasi dan masa kerjanya. Bilamana seorang karyawan akan dipromosikan / diangkat untuk suatu jabatan tertentu, maka pengusaha akan mengadakan penilaian atas kemampuan karyawan pada jabatan baru tersebut selama maksimum 6 ( enam ) bulan. Apabila karyawan telah melewati masa tersebut di depan, maka bagi karyawan tersebut akan dibuatkan suatu ketetapan berupa Surat Keputusan pada jabatan baru tersebut. Dalam hal terjadi pemindahan / pengangkatan / mutasi sebagai akibat dari reorganisasi / modernisasi perusahaan dan dianggap perlu bagi pengusaha untuk mengadakan pemindahan dari bagian satu ke bagian lain, maka pemindahan tersebut tidak boleh mengurangi gaji yang pernah diterima sebelumnya. Oleh karena kepentingan perusahaan, pengusaha berhak mengadakan mutasi / pemindahan dari satu Departemen ke Departemen lain dalam lingkungan Perusahaan atau lingkungan Group dengan memperhatikan ayat-ayat diatas.dan tidak mengurangi hak – hak karyawan yang bersangkutan. Bagi karyawan yang di Demosi ke bagian lain karena melakukan kesalahan atau dianggap tidak mampu untuk memegang jabatannya lagi serta telah mendapatkan Surat peringatan ke III, maka segala fasilitas dan tunjangan yang melekat pada jabatannya disesuaikan dengan jabatan yang baru. Pengusaha akan menanggung biaya yang diakibatkan karena perpindahan karyawan atas perintah pengusaha. Adapun biaya yang akan ditanggung adalah : Pengangkutan barang keperluan sehari-hari Biaya perjalanan karyawan dan keluarganya sesuai dengan peraturan perjalanan dinas Biaya pendaftaran sekolah untuk anak-anak disekolah negeri setempat. Bagi yang menolak pemindahan tersebut, pengusaha berhak mengambil tindakan dengan memberi surat peringatan secara tertulis mulai dari SP1 sampai dengan PHK dengan tetap mengindahkan peraturan yang berlaku. 6
9.
Jika sampai jangka waktu yang ditetapkan setelah diperintahkan dan mendapatkan Surat peringatan ke III belum juga dilaksanakan maka pengusaha akan mengambil tindakan administratip antara lain pemutusan hubungan kerja / PHK berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
BAB IV HARI KERJA, JAM KERJA, LEMBUR PASAL 6 HARI KERJA 1.
Hari kerja dalam seminggu adalah 5 ( lima ) hari dan tidak termasuk hari libur resmi yang ditetapkan oleh pemerintah. Jam kerja diatur sebagai berikut : Senin - Jumat Senin - Jumat Istirahat > Sabtu dan Minggu
2.
: 08.30 - 17.30 : 08.00 - 17.00 (SO HORI) : 12.00 - 13.00 : Libur
Hari kerja dalam seminggu adalah 6 ( enam ) hari dan tidak termasuk hari libur resmi yang ditetapkan oleh pemerintah. Jam kerja diatur sebagai berikut : Senin - Jumat Istirahat Sabtu > Minggu
: 08.00 - 16.00 : 12.00 - 13.00 : 08.00 - 13.00 : Libur
Pengaturan hari kerja ditetapkan oleh pengusaha berdasarkan atas kebutuhan / kepentingan dari masing-masing departemen dengan tidak melanggar ketentuan yang telah ditetapkan oleh pemerintah
PASAL 7 JAM KERJA 1. 2.
3.
Jam kerja tidak boleh melebih 8 ( Delapan ) jam sehari, belum termasuk satu jam istirahat, dan total maksimal adalah 40 ( empat puluh ) jam seminggu. Jam kerja yang berlaku diperusahaan ditetapkan berdasarkan urgensi / kepentingan dari tiap departemen dengan tidak melanggar ketentuan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Setiap karyawan yang ditentukan untuk bekerja pada dinas shift, wajib mentaati dengan penuh tanggung jawab dan pelaksanaannya dengan mengindahkan peraturan perundang – undangan yang berlaku.
7
PASAL 8 KERJA LEMBUR 1.
2. 3.
Kerja lembur yaitu kerja yang dilakukan selebihnya dari 8 ( Delapan ) jam sehari ataupun waktu lebih dari pada waktu kerja biasa atau pada hari istirahat mingguan / berkala hari-hari libur resmi. Perhitungan kerja lembur beserta tarif lembur disesuaikan dengan peraturan pemerintah yang berlaku Umumnya karyawan melakukan kerja lembur atas dasar kesadaran, dan atas perintah atasan kecuali :
Dalam hal darurat, dan jika ada pekerjaan yang bila tidak diselesaikan akan menimbulkan kerugian bagi Pengusaha atau dapat menganggu kelancaran operasional perusahaan. Dalam karyawan shift harus terus menerus bekerja karena penggantinya tidak datang. Dalam hal pekerjaan yang harus diselesaikan segera.
4.
Tiada upah lembur bagi karyawan dengan jabatan / tingkat Supervisor ke atas, karena sebagai kompensasi telah diberikan tunjangan sesuai dengan pekerjaan dan jabatannya masing-masing. ( Berpedoman pada ketentuan Surat Edaran Dirjen Binawas No. SE.02/M/BW/1987 ) Jo. Kepmenakertrans No. 102/ Men/ VI/ 2004
5.
Rincian dan besarnya upah lembur dibayar sesuai Kepmenakertrans No. 102 / Men/ VI/ 2004, yaitu ditentukan sebagai berikut : a. Apabila kerja lembur dilakukan pada hari keja biasa. Untuk jam lembur pertama dibayar sebesar 1 ½ x upah sejam Untuk jam lembur selebihnya dibayar 2 x upah sejam b
Apabila kerja lembur dilakukan pada hari istirahat mingguan atau Hari Raya resmi : 1. Untuk setiap jam dalam batas 7 ( tujuh ) jam harus dibayar upah sediktdikitnya 2 (dua ) kali upah sejam. 2. Untuk jam kerja pertama selebihnya 7 (tujuh) jam harus dibayar upah sebesar 3 ( tiga ) kali upah sejam. 3. Untuk jam kerja kedua setelah 7 ( tujuh ) jam dan seterusnya, dibayar upah sebesar 4 ( empat ) kali upah sejam.
c. Perhitungan upah biasa sejam : 1 / 173 x upah sebulan d. Perhitungan upah yang dipakai sebagai dasar perhitungan Upah lembur ialah Upah Minimum Propinsi yang berlaku.
6.
Kerja Lembur bagi yang berhak mendapatkan lembur harus berdasarkan perintah lembur dari atasan, jika tidak upah lemburnya tidak dibayar.
8
BAB V CUTI DAN HARI LIBUR PASAL 9 CUTI TAHUNAN
1.
2. 3.
4. 5. 6.
Setelah bekerja selama 1 ( satu ) tahun terus menerus, terhitung sejak tanggal diterima bekerja menjadi karyawan perusahaan ( lingkungan Group ) dan tahun-tahun kerja berikutnya, karyawan berhak atas cuti tahunan selama 12 ( dua belas ) hari kerja dengan upah penuh. Setiap hari libur resmi yang jatuh di dalam masa cuti tahunan tersebut tidak termasuk hari cuti yang dimaksud di atas. Karyawan yang akan menggunakan hak cutinya harus mengajukan permohonan cuti tahunan 2 (dua) minggu sebelumnya untuk mendapatkan persetujuan Kepala Bagian yang bersangkutan setelah terlebih dahulu berkonsultasi dengan bagian HRD untuk mengetahui sisa cutinya. Bila dalam waktu 6 ( enam ) bulan setelah tanggal lahirnya hak cuti, karyawan tidak mengambil cutinya, maka hak cuti tahunannya dinyatakan gugur. Selama menjalankan cuti karyawan tidak mendapatkan uang makan dan uang transport/allowance. Hak cuti karyawan tidak dapat diganti dengan uang ( diuangkan ) .
PASAL 10 CUTI PANJANG
1. 2.
3. 4. 5. 6. 7.
8.
Karyawan yang telah bekerja pada perusahaan ( lingkungan Group ) secara terus menerus selama 6 ( enam ) tahun berhak memperoleh cuti panjang. Cuti panjang yang dimaksud di atas dapat diambil pada tahun ke-7 dan ke-8, yang lamanya adalah 2 (dua) bulan dengan ketentuan karyawan tersebut tidak berhak lagi atas cuti tahunan selama masa 2 (dua) tahun berjalan cuti panjang. Untuk selanjutnya cuti panjang berlaku setiap kelipatan 6 (enam) tahun setelah masa 2 (dua) tahun cuti panjang berakhir. Pelaksanaan cuti panjang berpedoman pada peraturan perundang undangan yang berlaku. Bila dalam waktu 9 ( sembilan ) bulan setelah lahirnya hak cuti panjang, karyawan tidak mengambil cutinya, maka hak cuti panjangnya dinyatakan gugur. Untuk menggunakan hak hak cuti panjang harus mengajukan secara tertulis satu bulan sebelumnya, kepada Manajer HRD dan sudah mendapat persetujuan dari atasannya. Jika atas dasar pertimbangan tertentu, permohonan penggunaan hak cuti panjang dapat ditunda oleh atasannya, maka atasan yang bersangkutan harus menyatakan secara tertulis dengan disertai alasannya yang disetujui dan diketahui oleh pihak Departemen HRD dan dapat dialihkan ke hari lainnya untuk pelaksanaannya. Hak cuti panjang tidak dapat diganti dengan uang ( diuangkan ).
9
PASAL 11 CUTI HAID, CUTI MELAHIRKAN DAN CUTI GUGUR KANDUNGAN DENGAN UPAH PENUH Karyawati yang masa haid meraskan Haid tidak wajib bekerja pada hari pertama dan kedua dengan memberitahukan kepada atasan langsung. Karyawati yang melaksanakan cuti tersebut diwajibkan memberitahukan secara tertulis kepada bagian Personalia yang disetujui oleh Kepala Bagiannya masing-masing. Karyawati yang akan melahirkan anak sesuai dengan surat keterangan dokter / bidan, diberikan cuti 1½ ( satu setengah ) bulan sebelum melahirkan dan 1½ ( satu setengah ) bulan setelah melahirkan. Karyawati yang mengalami gugur kandungan diberikan cuti sesuai dengan keterangan dokter, maksimal 1½ ( satu setengah ) bulan.
1. 2. 3.
4.
PASAL 12 HARI LIBUR RESMI DAN ISTIRAHAT MINGGUAN Hari libur resmi adalah hari-hari yang ditetapkan Pemerintah, dimana semua karyawan mendapat istirahat dengan tetap mendapat upah. Karyawan yang karena perintah Kepala Bagiannya harus tetap bekerja, akan mendapat upah lembur sesuai dengan peraturan yang berlaku. Setiap karyawan berhak atas istirahat mingguan minimal 1 ( satu ) hari dalam seminggu pada hari minggu bagi yang bekerja 7 jam/hari dan 6 hari/minggu dan ataupun pada hari lain yang ditetapkan oleh pengusaha. Karyawan shift yang bertugas pada hari sabtu atau minggu tetapi bukan merupakan hari liburnya, tidak diberikan uang lembur.
1. 2. 3.
4.
PASAL 13 ABSEN DENGAN UPAH PENUH Seorang karyawan dapat diberikan izin meninggalkan pekerjaannya dengan mendapat upah penuh, asalkan karyawan tersebut dapat menunjukan surat keterangan yang syah, dalam hal yang disebut dibawah ini : 1. 2. 3. 4. 5.
Pernikahan Karyawan sendiri Istri Karyawan melahirkan/ keguguran Ayah/ Ibu / Istri / Suami / Anak Meninggal Pernikahan / Khitanan / Babtisan Anak Karyawan Menjaga Istri / Suami / Anak yang sakit Keras Dirumah sakit atas anjuran dokter. 6. Mertua Karyawan meninggal 7. Mendapat panggilan dari instansi pemerintah
5 hari kerja 3 hari kerja 5 hari kerja 2 hari kerja
2 hari kerja 2 hari kerja Sesuai dengan jumlah panggilan 8. Dan hal lain sesuai Undang – Undang No. 13 tahun 2003 Sebelum meninggalkan pekerjaan, karyawan harus terlebih dahulu mengajukan permohonan secara tertulis kepada Atasannya & Manager HRD dan melaporkannya kembali apabila sudah selesai, kecuali dalam keadaan yang sangat mendesak. Izin – izin tersebut dalam ayat 1 diatas harus diurus sebelumnya ( Kecuali yang bersifat mendadak ) , dan tidak diperkenankannya untuk mengambil pada hari sesudah kejadian. 1 0
PASAL 14 ABSEN TANPA MENDAPAT UPAH 1. Karyawan yang tidak masuk kerja tanpa izin dari perusahaan, dianggap mangkir dan tidak mendapat upah. 2. Karyawan yang sakit harus mengajukan bukti surat keterangan Dokter Umum atau Dokter Rumah Sakit bila surat keterangan sakit tidak sah maka dianggap mangkir. 3. Bila Karyawan tidak masuk kerja tanpa izin selama 5 ( lima ) Hari kerja berturut – turut tanpa keterangan tertulis dan dilengkapi dengan bukti yang sah dan telah dipanggil pihak perusahaan sebanyak 2 kali secara patut, maka karyawan tersebut dapat diproses Pemutusan Hubungan kerjanya sesuai peraturan perusahaan yang berlaku yang tertera pada Bab IX Pasal 35 ayat 5.
BAB VI PENGUPAHAN PASAL 15 UPAH 1. Yang dimaksud dengan upah adalah setiap pembayaran dalam bentuk uang atau barang yang dinilai dengan uang kepada karyawan atas pekerjaannya. 2. Penetapan Upah pada dasarnya ditetapkan menurut : Jabatan yang di pegang Jenis dan sifat pekerjaan Keahlian / Kecakapan, prestasi dan konduite Pengalaman kerja, masa kerja 3. Pembayaran upah dilakukan satu kali dalam satu bulan selambat – lambatnya pada akhir bulan untuk karyawan bulanan, yang hari dan tanggalnya akan diatur tersendiri oleh pengusaha ( Akhir bulan pembayaran ). 4. Upah terendah tidak kurang dari upah minimum yang ditetapkan pemeritah. 5. Pajak Penghasilan atas upah besarnya sesuai dengan Peraturan Pemerintah, menjadi tanggungan karyawan ( Penerima Upah ) 6. Upah lembur diperhitungkan sesuai dengan ketentuan Peraturan ketenagakerjaan yang berlaku.
PASAL 16 PENYESUAIAN UPAH 1. Penyesuaian upah berkala Penyesuaian upah berkala diberikan kepada karyawan tetap yang telah memiliki masa kerja satu tahun atau lebih, dimana penyesuaian berkala ini dilakukan setiap tahun pada triwulan pertama dan diberlakukan mulai tanggal 1 Januari. Penyelenggaraan penyesuaian upah berkala ditetapkan oleh pengusaha dan akan disesuaikan dengan keadaan keuangan Perusahaan. Penyelenggaraan upah berkala disesuaikan dengan kemampuan perusahaan dengan berpedoman pada indeks harga konsumen (IHK) yang dikeluarkan oleh Biro Pusat Statistik (BPS).
1 1
2. Penyesuaian Upah Khusus, Penyesuaian upah khusus diadakan oleh pengusaha dalam Hal–Hal sebagai berikut : Kenaikan Jabatan / Pangkat Jika terdapat kekeliruan tentang penetapan upah terhadap karyawan tertentu. Perubahan gaji pertama yang diberikan kepada karyawan baru setelah masa percobaan kecuali ada perjanjian khusus.
PASAL 17 UPAH SELAMA SAKIT 1. Karyawan yang tidak masuk karena sakit dengan keterangan resmi dari dokter tetap mendapat upah. 2. Karyawan yang menderita sakit pada waktu jam – jam kerja di hari kerja terpaksa pulang / meninggalkan pekerjaan atas izin resmi dari kepala bagiannya, akan menerima upah penuh untuk hari itu tanpa memerlukan surat keterangan dokter. 3. Sesuai dengan Undang – Undang No. 13 tahun 2003, karyawan yang dinyatakan oleh dokter perusahaan menjalani sakit panjang selama 12 (dua belas) bulan berturut – turut akan menerima upah terhitung mulai saat karyawan yang tersebut dinyatakan sakit panjang sebagai berikut : 4 ( Empat ) bulan pertama upah dibayarkan 100% dari upah sebulan. 4 ( Empat ) bulan Kedua upah dibayarkan 75% dari upah sebulan. 4 ( Empat ) bulan ketiga upah dibayarkan 50%dari upah sebulan Bulan selanjutnya 25%dari upah sebulan 4. Selewatnya 12 ( dua belas ) bulan berturut – turut seperti pada ayat 3 Pengusaha dapat mengambil kebijaksanaan untuk mengadakan Pemutusan Hubungan Kerja dengan memberikan hak – haknya yang besarnya sesuai dengan Undang – undang No. 13 tahun 2003.
PASAL 18 UPAH SELAMA SKORSING 1. Karyawan yang dikenakan skorsing karena ia ditahan sementara oleh instansi pemerintah atas tuduhan pengusaha, upahnya akan dibayarkan 100 %. 2. Karyawan yang ditahan oleh instansi pemerintah bukan atas tuduhan pengusaha, maka pengusaha tidak wajib membayar upah tetapi wajib memberikan bantuan kepada keluarga pekerja/buruh yang menjadi tanggungannya sesuai pasal 160 UU.No 13 Th.2003. 3. Bilamana oleh pengadilan dinyatakan karyawan tidak bersalah, perusahaan tidak diwajibkan membayar kekurangan upah. 4. Apabila pengadilan menjatuhkan hukuman kurungan, perusahaan akan memutuskan hubungan kerja sesuai peraturan perundangan yang berlaku.
1 2
BAB VII TUNJANGAN - TUNJANGAN
PASAL 19 TUNJANGAN MAKAN 1. 2. 3.
Perusahaan memberikan tunjangan makan bagi karyawan yang masuk kerja, sesuai dengan tingkat jabatannya. Besarnya uang makan ditentukan sesuai keputusan perusahaan. Pajak penghasilan /PPh. 21 atas tunjangan uang makan menjadi tanggungan karyawan.
PASAL 20 TUNJANGAN HARI RAYA KEAGAMAAN 1. Perusahaan akan memberikan tunjangan Hari Raya kepada karyawan selambat – lambatnya 2 ( dua ) minggu sebelum hari raya ( Idul Fitri bagi yang beragama Islam dan maupun bukan Islam ). Jumlah tunjangan Hari Raya Keagamaan yang diberikan kepada setiap karyawan adalah ketentuan sebagai berikut : a. Karyawan yang berdinas 3 ( tiga ) bulan atau lebih tetapi kurang dari 12 ( dua belas ) bulan, proporsional dengan masa kerjanya, dengan perhitungan : b. Jumlah kerja ( bulan ) ----------------------------12
X
1 (satu) bulan gaji/ upah
c.
Karyawan yang sudah berdinas 1 ( satu ) tahun atau lebih, tetapi kurang dari 2 (dua ) tahun mendapat 1 ( satu ) bulan gaji/ upah. d. Karyawan yang sudah berdinas 2 ( dua ) tahun atau lebih mendapat 2 ( dua ) bulan gaji/ upah, yaitu Jumlah maksimal. e. Tunjangan Hari Raya tidak diberikan kepada karyawan yang berhenti bekerja lebih dari 1 bulan sebelum Hari Raya Keagamaan. f. Tunjangan Hari Raya diberikan hanya 1 (satu ) kali dalam 1 tahun. g. Pajak Penghasilan / PPH 21 atas THR menjadi tanggung jawab karyawan. 2. Untuk menghitung masa kerja dalam hal pemberian tunjangan hari raya adalah sebagai berikut : Sejak tanggal mulai bekerja sampai dengan hari raya Idul Fitri, bagi yang beragama Islam
1 3
PASAL 21 TUNJANGAN PERNIKAHAN
1.
Perusahaan memberikan tunjangan pernikahan kepada karyawan sendiri yang telah berdinas lebih dari 1 (satu) tahun, apabila karyawan yang akan melangsungkan pernikahan yang pertama dapat menunjukan Surat keterangan yang sah ( Buku Nikah ) dengan ketentuan sebagai berikut :
Karyawan yang berdinas 1 ( satu ) tahun atau lebih tetapi kurang dari 2 (dua ) tahun mendapat Rp. 400.000,Karyawan yang berdinas 2 ( dua ) tahun atau lebih tetapi kurang dari 3 ( tiga ) tahun mendapat Rp. 500.000,Karyawan yang berdinas 3 ( tiga ) tahun atau lebih mendapat Rp. 600.000,- yaitu jumlah maksimal.
2.Pajak Penghasilan atas tunjangan pernikahan menjadi tanggungan karyawan.
PASAL 22 TUNJANGAN KELAHIRAN 1.
Perusahaan akan memberikan tunjangan kelahiran kepada karyawan yang istrinya melahirkan sampai batas 3 ( tiga ) anak yaitu anak pertama, kedua, dan ketiga dengan ketentuan sebagai berikut : -
2. 3.
4.
Direksi General Manager / Manager Asisten Manager Supervisor Kepala Seksi Karyawan Biasa
Rp. 1.000.000,Rp. 750.000.Rp. 600.000,Rp. 400.000,Rp. 400.000,Rp. 400.000,-
Bagi karyawan wanita yang melahirkan akan diberikan tunjangan kelahiran sama seperti ayat 1 diatas. Tunjangan kelahiran tersebut pada ayat 1 dan 2 diatas diberikan apabila yang bersangkutan telah berdinas lebih dari 1 (satu) tahun dan dapat menunjukkan surat keterangan yang sah ( akte Kelahiran ). Pajak penghasilan atas tunjangan kelahiran menjadi tanggungan karyawan.
PASAL 23 TUNJANGAN KEMATIAN
1. Apabila anggota keluarga ( Istri / Suami / ayah / ibu / anak yang sah ) meninggal dunia , pengusaha akan memberikan tunjangan kematian sebagai sumbangan dukacita sebesar Rp. 600.000,- ( Enam ratus ribu rupiah ) 2. Tunjangan kematian tersebut diatas diberikan bagi karyawan yang telah melewati masa percobaan dan dapat memperlihatkan akte kematian yang dikeluarkan oleh pemerintah setempat. 3. Pajak penghasilan atas tunjangan kematian menjadi tanggungan karyawan.
1 4
PASAL 24 TUNJANGAN KESEHATAN
Bagi karyawan yang telah menjalani masa percobaan dengan baik ( selepas 3 bulan pertama ) atau selama masa Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) perusahaan akan meyertakan dalam dana kesehatan yang diselenggarakan oleh perusahaan. Pengusaha akan membayar penggantian biaya pengobatan karyawan dan keluarganya, baik perawatan dirumah sakit maupun perawatan berobat jalan sesuai peraturan yang berlaku.
PASAL 25 PERAWATAN / PENGOBATAN YANG TIDAK DITANGGUNG PERUSAHAAN
1. Mengejar kesenangan pribadi diluar hari / jam kerja melakukan olah raga yang bersifat kasar dan berbahaya, penyakit akibat perbuatan asusila seperti penyakit kelamin, akibat menggunakan narkotika atau minuman keras 2. Usaha / percobaan bunuh diri atau melakukan tindakan melawan hukum. 3. Pengguguran kandungan ( Abortus ) bukan atas nasehat dokter perusahaan. 4. Pelanggaran atas peraturan kesehatan dan keselamatan kerja 5. Menolak atau tidak mentaati petunjuk dokter perusahaan dan ketentuan – ketentuan lain yang diatur diluar ayat ini. 6. Biaya pembuatan gigi palsu, alat pembantu dan sebagainya yang bukan dikarenakan kecelakaan kerja. 7. Hal – hal yang diatur dalam petunjuk penggantian biaya pengobatan karyawan.
PASAL 26 TUNJANGAN PERJALANAN DINAS
1. Bagi karyawan yang dinas keluar kota atas perintah pengusaha, maka diberikan tunjangan dinas sesuai dengan keputusan Perusahaan. 2. Perjalanan dinas adalah perjalanan yang dilakukan oleh karyawan dalam rangka tugas. 3. Karyawan yang hendak mengajukan perjalanan dinas harus mengajukan proposal pengajuan perjalanan dinas beserta anggarannya yang telah disetujui oleh pihak direksi, kecuali telah diberikan izin khusus dari pihak direksi. 4. Kecuali Direksi, seluruh karyawan harus menyertakan laporan hasil perjalanan. 5. Setelah perjalanan dinas dilakukan, karyawan wajib membuat laporan perjalanan dinas yang disertai nota pembayaran dari semua pengeluaran. 6. Segala bentuk pengeluaran harus disertai nota pembayaran yang berlaku, kecuali untuk beberapa item pengeluaran yang bisa tidak menggunakan nota pembayaran tersebut. 7. Perjalanan dinas yang memakan waktu tidak lebih dari satu minggu, tidak menggunakan fasilitas laundry. 8. Segala bentuk pembelanjaan yang berhubungan dengan biaya entertain selama perjalanan dinas dilakukan dan diatur secara terpisah. 9. Jika dipandang tidak relevan, perusahaan tidak akan mengganti item pembelanjaan yang dimaksud dalam perjalanan tersebut diatas.
1 5
PASAL 27 KETENTUAN PENGAMBILAN TUNJANGAN. Semua tunjangan tersebut diatas akan ditransfer bersamaan dengan gaji bulanan.
PASAL 28 PENINJAUAN KEMBALI TERHADAP TUNJANGAN DAN FASILITAS Apabila di kemudian hari terdapat beberapa keadaan yang sudah tidak sesuai lagi, maka pemberian tunjangan dan fasilitas akan ditinjau kembali oleh pengusaha untuk disesuaikan dengan kenyataan yang ada.
BAB VIII KESEJAHTERAAN KARYAWAN PASAL 29 REKREASI 1. Perusahaan memberikan kebijaksanaan bagi karyawan untuk mengadakan rekreasi sebanyak 1 (satu) kali dalam setahun, yang pengadaannya ditentukan oleh kebijakan Perusahaan. 2. Kebijaksanaan penggantian dana rekreasi dilakukan dengan memperhatikan keadaan perusahaan. 3. Kebijaksanaan penggantian dana rekreasi tidak bisa diambil tanpa melakukan rekreasi. 4. Kebijaksanaan penggantian dana rekreasi diberikan pada tahun berjalan dan tidak berlaku surut.
PASAL 30 KECELAKAAN KERJA 1. Semua karyawan yang diikut sertakan dalam program Jaminan Sosial tenaga kerja sesuai peraturan perundang – undangan yang berlaku yang dalam hal ini dikelola oleh PT. Persero Jamsostek. 2. Apabila terjadi kecelakaan kerja, maka perusahaan akan mengurus dengan pihak pengelola asuransi Tenaga Kerja. 3. Biaya perawatan untuk kasus kecelakaan kerja (sebelum keluarnya penggantian klaim dari PT. Pesero Jamsostek ) akan dibayarkan oleh pengusaha, dimana biaya tersebut akan diperhitungkan dari hasil penggantian klaim dari PT. Pesero Jamsostek.
PASAL 31 PEMBERIAN REKOMENDASI KREDIT PEMILIKAN RUMAH 1. 2.
Perusahaan dapat memberikan rekomendasi kepada karyawan untuk mengurus Kredit Pemilikan Rumah melalui Bank atau Badan Usaha lainnya. Perusahaan berhak untuk tidak memberikan rekomendasi jika ternyata karyawan tersebut tidak memenuhi syarat yang telah ditentukan dalam hal Kredit Pemilikan Rumah ataupun karyawan tersebut tidak memiliki disiplin kerja.
1 6
BAB IX PENYELESAIAN PERSELISIHAN DAN PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA PASAL 32 PROSEDUR PENGADUAN KELUH KESAH 1.
2.
3.
4.
5. 6. 7.
8.
Bila seorang karyawan menganggap perlakuan atas dirinya bertentangan dengan Perjanjian Kerja atau berlawanan dengan keadilan, maka yang bersangkutan dapat mengajukan hal tersebut kepada atasannya langsung. Bila dalam waktu 6 (enam) hari kerja belum dapat diselesaikan, maka keluhannya dapat diteruskan kejenjang kedua yang dilakukan oleh Pejabat Perusahaan yang pangkatnya lebih tinggi dari yang menyelesaikan pada jenjang pertama Bila dalam waktu 6 (enam) hari kerja belum dapat diselesaikan ataupun penyelesaiannya dirasakan kurang adil, maka karyawan yang bersangkutan dapat meneruskan keluhannya ke jenjang ke tiga yang akan diselesaikan oleh Manager HRD beserta Pimpinan Perusahaan. Jika pada jenjang ketiga ini dalam waktu 14 (empat belas) hari kerja ternyata juga tidak mendapatkan penyelesaian, maka salah satu pihak dapat mengajukan persoalan tersebut kepada pihak ketiga, yaitu Kantor Instansi yang bertanggung jawab dibidang ketenaga kerjaan Propinsi atau kabupaten. Pengusaha akan berusaha semaksimal mungkin agar Pemutusan Hubungan kerja dapat dihindari . Pemutusan Hubungan Kerja akan diupayakan terlebih dahulu secara bipartit. Jika proses tersebut di atas tidak dapat terselesaikan oleh kedua belah pihak (pihak perusahaan dan pihak karyawan ), maka penyelesaian dilakukan dengan tripartit yang mellibatkan kantor Dinas Tenaga Kerja Setempat atau sesuai peraturan perundang – undangan yang berlaku. Tidak menutup kemungkinan dilakukan kesepakatan oleh kedua belah pihak selama proses yang tersebut di ayat di atas.
PASAL 33 PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA 1. Perusahaan dapat melakukan Pemutusan Hubungan Kerja dengan alasan mendesak yang dilaksanakan sesuai peraturan yang berlaku bagi karyawan yang melakukan perbuatan – perbuatan dibawah ini sbb :
Penipuan ,Pencurian dan Pengelapan barang / uang milik pengusaha atau milik teman sekerja atau milik tuan teman pengusaha. Memberikan keterangan palsu atau yang dipalsukan sehingga merugikan Perusahaan atau kepentingan Negara. Meminum minuman keras yang memabokan, madat, memakai obat bius atau menyalah gunakan obat-obat terlarang, atau obat-obatan perangsang lainnya di tempat kerja yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan. Melakukan perbuatan asusila atau melakukan perjudian di tempat kerja. Melakukan tindak kejahatan misalnya menyerang mengintimidasi atau menipu pengusaha atau teman sekerja dan memperdagangkan barang terlarang baik dalam lingkungan perusahaan maupun diluar lingkungan perusahaan. Menganiaya mengancam secara phisik atau mental, menghina secara kasar pengusaha atau keluarga pengusaha atau teman sekerja. Membujuk pengusaha atau teman sekerja untuk melakukan sesuatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum serta peraturan perundangan yang berlaku.
1 7
Dengan ceroboh atau sengaja merusak atau membiarkan dalam keadaan bahaya barang milik pengusaha. Dengan ceroboh atau sengaja merugikan atau membiarkan diri teman sekerjanya dalam keadaan bahaya. Membongkar atau membocorkan rahasia perusahaan atau mencemarkan nama baik pengusaha dan atau keluarga pengusaha yang seharusnya dirahasiakan kecuali untuk kepentingan Negara. Menyalah gunakan wewenang yang diberikan perusahaan yang mengakibatkan kerugian bagi Perusahaan. Melakukan tindakan lain dalam lingkungan perusahaan yang diancam pidana 5 tahun atau lebih. 2.
Berpedoman pada Undang – Undang No. 13 tahun 2003, terhadap karyawan yang melakukan pelanggaran-pelanggaran seperti tersebut dibawah ini . Perusahaan akan melakukan Pemutusan Hubungan Kerja setelah melalui penerbitan surat peringatan I, II dan III, tetapi tetap tidak mengindahkan : Menolak perintah yang layak dari atasnya , termasuk hal promosi /mutasi dan sering absen. Tidak Masuk kerja tanpa alasan yang sah dan tanpa pemberitahuan kepada atasan ataupun pimpinan perusahaan selama 8 ( delapan ) hari kerja tidak perlu berturut – turut dalam sebulan, Sebab hal tersebut telah mengganggu dan menghambat kelancaran jalannya perusahaan. Dengan sengaja atau karena lalai mengakibatkan dirinya dalam keadaan demikian sehingga ia tidak dapat menjalankan pekerjaan yang diberikan kepadanya . Tidak cakap, tidak mempunyai kemampuan untuk melakukan pekerjaan walaupun sudah dicoba dibidang tugas yang ada.
3.
Dalam hal – hal mengenai pelanggaran Tata tertib diatas, Perusahaan mempunyai hak untuk melakukan pemberhentian sementara ( schorsing) sebelum dilakukannya pemutusan Hubungan Kerja, selama dalam schorsing upah dibayar sebesar 100 %.
4.
Dalam hal hubungan kerja berakhir karena karyawan meninggal dunia, maka sesuai dengan ketentuan UU No.13 tahun 2003, pengusaha wajib memberikan uang pesangon sebesar 2 (dua) kali pasal 156 ayat (2), uang penghargaan masa kerja sebesar 1 (satu) kali pasal 156 ayat (3) dan uang penggantian hak sesuai pasal 156 ayat (4) kepada ahli warisnya.
5.
Apabila karyawan telah memasuki usia pensiun normal atau karena pertimbangan/kebijakan perusahaan yang menetapkan karyawan pensiun dipercepat, maka pengusaha wajib memberikan kepada karyawan uang pesangon sebesar 2 (dua) kali pasal 156 ayat (2), uang penghargaan masa kerja sebesar 1 (satu) kali pasal 156 ayat (3) dan uang penggantian hak sesuai pasal 156 ayat (4).
6.
Pembayaran pajak penghasilan/ PPH 21 sebagai kompensasi PHK ini menjadi tanggungan karyawan.
7.
Pemutusan hubungan kerja dengan karyawan dilakukan dengan memperhatikan masa peralihan dan serta terima jabatan dan melalui prosedur UU. No. 13 tahun 2003 dan atau Keputusan / Peraturan Perubahannya yang berlaku.
PASAL 34 1 8
PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA ATAS KEHENDAK KARYAWAN SENDIRI 1.
Dengan memperhatikan masalah peralihan pekerja dan lain-lain, bagi karyawan yang ingin mengundurkan diri dari Perusahaan, harus memberitahukan terlebih dahulu secara tertulis kepada atasan langsung dengan tembusan kepada Manager HRD, paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal mulai pengunduran diri.
2.
Karyawan yang mengajukan pengunduran diri, diwajibkan melakukan pekerjaan sebagimana biasa sampai hari terakhir sesuai dengan isi surat pemberitahuannya.
3.
Apabila karyawan yang mengundurkan diri telah menempuh prosedur diatas, Pengusaha berkewajiban memberikan Surat Keterangan Bekerja kepada karyawan yang bersangkutan.
4.
Pengusaha tidak berkewajiban memberi uang pesangon bagi karyawan yang mengundurkan diri, namun perusahaan memberikan uang penggantian hak dan uang pisah, besarnya uang pisah bagi karyawan yang mempunyai masa kerja 3 ( Tiga ) tahun atau lebih yang besarnya sebagai berikut :
5.
Masa kerja 3 tahun atau lebih, tetapi kurang dari 6 tahun
1,5 bulan upah
Masa kerja 6 tahun atau lebih, tetapi kurang dari 9 tahun
2
Masa kerja 9 tahun atau lebih
2,5 bulan upah
bulan upah
Dalam hal karyawan tidak masuk kerja dalam waktu sedikit-dikitnya 5 (lima) hari kerja berturut-turut tanpa keterangan secara tertulis dengan bukti yang sah dan telah dipanggil 2 kali secara patut dan tertulis, sehingga di PHK karena dikualifikasikan mengundurkan diri (pasal 168 UU No.13/2003 tentang Ketenagakerjaan), mendapatkan uang penggantian hak dan uang pisah yang besarnya sebagai berikut : Masa kerja 3 tahun atau lebih, tetapi kurang dari 6 tahun
0,5 bulan upah
Masa kerja 6 tahun atau lebih, tetapi kurang dari 9 tahun
0,75 bulan upah
Masa kerja 9 tahun atau lebih
1
bulan upah
PASAL 35 PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA KARENA KONDISI OPERASIONAL PERUSAHAAN 1. Apabila Pemutusan Hubungan Kerja terpaksa dilakukan karena dikuranginya atau diberhentikannya kegiatan operasional Perusahaan atau berhubungan dengan kondisi Perusahaan tertentu, maka Perusahaan berwajiban memberi uang pesangon dan uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak berpedoman peraturan perundangundangan yang berlaku yaitu UU No. 13 tahun 2003. 2. Jika pada saat terjadi musibah yang melanda perusahaan seperti kebakaran atau musibah lainnya macam bencana alam lainnya yang mengakibatkan perusahaan tidak dapat beroperasi lagi dalam waktu selambat-lambatnya 6 bulan, maka perusahaan dapat melakukan pemutusan hubungan kerja kepada karyawan dengan kompensasi yaitu pesangon sebesar 1 X pasal 156 ayat (2), uang penghargaan masa kerja sebesar 1 X pasal 156 ayat (3) dan uang penggantian hak sebesar pasal 156 ayat (4). 3. Pembayaran pajak penghasilan/ PPH 21 sebagai kompensasi PHK ini menjadi tanggungan karyawan. 1 9
PASAL 36 UANG PESANGON , UANG PENGHARGAAN MASA KERJA DAN UANG PENGGANTIAN HAK Ketetapan pemberian uang pesangon dan Uang Penghargaan masa Kerja dan uang penggantian hak Berpedoman pada ketentuan Undang – Undang No. 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan adalah sebagai berikut : 1. Besarnya uang pesangon ditetapkan sekurang-kurangnya sebagai berikut : Masa kerja kurang dari 1 tahun Masa kerja 1 tahun atau lebih tetapi kurang adari 2 tahun Masa kerja 2 tahun atau lebih tetapi kurang dari 3 tahun Masa kerja 3 tahun atau lebih tetapi kurang dari 4 tahun Masa kerja 4 tahun atau lebih tetapi kurang dari 5 tahun Masa kerja 5 tahun atau lebih tetapi kurang dari 6 tahun Masa kerja 6 tahun atau lebih tetapi kurang dari 7 tahun Masa kerja 7 tahun atau lebih tetapi kurang dari 8 tahun Masa kerja 8 tahun atau
1 bulan upah 2 bulan upah 3 bulan upah 4 bulan upah 5 bulan upah 6 bulan upah 7 bulan upah 8 bulan upah 9 bulan upah
2. Besarnya uang jasa ditetapkan sebagai berikut : Masa kerja 3 tahun atau lebih tetapi kurang 6 tahun Masa kerja 6 tahun atau lebih tetapi kurang 9 tahun Masa kerja 9 tahun atau lebih tetapi kurang 12 tahun Masa kerja 12 tahun atau lebih tetapi kurang 15 tahun Masa kerja 15 tahun atau lebih tetapi kurang 18 tahun Masa kerja 18 tahun atau lebih tetapi kurang 21 tahun Masa kerja 21 tahun atau lebih tetapi kurang 24 tahun Masa kerja 24 tahun atau lebih
2 bulan upah 3 bulan upah 4 bulan upah 5 bulan upah 6 bulan upah 7 bulan upah 8 bulan upah 10 bulan upah
8. Besarnya uang penggantian hak sesuai dengan Undang – undang no. 13 tahun 2003 9. Pajak Penghasilan atas uang pesangon dan atau uang penghargaan masa kerja dan atau kerugian menjadi tangungan karyawan ( Penerima uang pesangon dan atau uang penghargaan masa kerja dan atau ganti kerugian ).
PASAL 37 PENGGANTIAN CUTI DALAM HAL PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA 1. 2. 3.
4
Pengusaha akan membayar sisa cuti tahunan dan cuti panjang yang belum diambil kecuali cutinya telah gugur karena tidak diambil sesuai dalam pasal 9 & 10 BAB V. Pengantian hak cuti panjang harus disertai dengan surat penundaan pengambilan cuti panjang sebagaimana telah dijelaskan dalam pasal mengenai hak cuti panjang. Dalam hal Pemutusan Hubungan Kerja oleh Pengusaha, seorang karyawan berhak atas cuti tahunan apabila telah bekerja minimal 6 (enam) bulan terhitung dari saat ia berhak atas cuti tahun yang terakhir. Pembayaran pajak penghasilan / PPH 21 sebagai kompensasi PHK ini menjadi tangungan karyawan.
PASAL 38 2 0
KARYAWAN YANG TELAH BERHENTI BEKERJA Karyawan yang telah diberhentikan dari Perusahaan atau telah mengundurkan diri atas kemauan sendiri tidak dapat diterima kembali untuk bekerja kecuali atas persetujuan Direksi.
BAB X PENDIDIKAN DAN LATIHAN PASAL 39 PENDIDIKAN DAN LATIHAN DIDALAM PERUSAHAAN ( INHOUSE TRAINING ) 1.
2. 3.
Pengusaha berusaha meningkatkan pengetahuan khusus, pengetahuan umum, kecakapan / ketrampilan, sikap mental, cara berpikir dan disiplin yang tinggi para karyawan dengan mengadakan pendidikan dan latihan. Pendidikan dan latihan senantiasa disesuaikan dengan tingkat pengetahuan dan tingkat kedudukan para karyawan. Para karyawan diharuskan mengikuti dan mematuhi seluruh program pendidikan dan latihan yang telah digariskan oleh Pengusaha guna meningkatkan ketrampilan dan efisiensi kerja, dan semua biaya pendidikan dan latihan termasuk perlengkapan yang diwajibkan ditanggung oleh pengusaha
PASAL 40 PENDIDIKAN DAN LATIHAN DILUAR PERUSAHAAN 1.
2.
Apabila pendidikan dan latihan didalam perusahaan tidak memungkinkan, maka dengan persetujuan Pengusaha, pendidikan dan latihan dapat dilakukan / diteruskan di luar Perusahaan. Dana apabila pendidikan dan latihan diadakan baik diluar kota maupun diluar negeri yang telah disetujui oleh pengusaha, maka semua biaya temasuk biaya transportasi pergi pulang, penginapan, makan selama berada di luar kota maupun di luar negeri ditanggung oleh Pengusaha, yang besarnya disesuaikan dengan Pedoman perjalanan Dinas.
BAB XI KESELAMATAN KERJA PASAL 41 PERLENGKAPAN KESELAMATAN KERJA 1. 2. 3.
Perlengkapan keselamatan kerja seperti alat pemadam kebakaran sepenuhnya disediakan oleh Pengusaha. Pengusaha wajib melakukan pengontrolan terhadap Hydrant dan berbagai alat pembantu keselamatan lainnya yang sudah disediakan. Karyawan yang pekerjaanya berhubungan langsung dengan bahan-bahan kimia harus disediakan perlengkapan khusus seperti masker, sarung tangan sesuai dengan kebutuhannya.
PASAL 42 2 1
LARANGAN GUNA MENCEGAH TERJADINYA KECELAKAAN KERJA Untuk menghindarkan kecelakaan kerja, maka seluruh karyawan dilarang : a. Memasuki bagian - bagian lain yang rawan terhadap kebakaran seperti ruang diesel, tanpa izin atasan yang berwenang. b. Memakai peralatan kerja karyawan lain tanpa izin dari atasan yang berwenang. c. Menjalankan mesin, mematikan mesin, melakukan reparasi mesin yang bukan tugasnya tanpa izin dari atasan yang berwenang. d. Karyawan yang lalai sehingga dapat mengakibatkan bahaya kerugian terhadap perusahaan dan karyawan lain dapat dikenakan sanksi mulai SP 1 s/d SP 3 dan PHK dan pelaksanaannya berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.
BAB XII PASAL 43 KOPERASI KARYAWAN 1. Dalam rangka untuk meningkatkan produktivitas kerja, perlu ditunjang adanya peningkatan kesejahteraan karyawan 2. Bahwa salah satusarana penunjang kearah peningkatan kesejahteraan tersebut tidak tergantung pada keadaan upah namun dengan sebagian upah masing – masing karyawan dapat dikembangkan untuk usaha sinpam pinjam melalui pembentukan koperasi karyawan. 3. Dalam pada itu perusahaan dengan kemampuan yang ada akan berusaha ikut mendorong kearah tumbuh berkembangnya kehidupan koperasi karyawan diperusahaan. BAB XIII PENUTUP PASAL 44 MASA BERLAKUNYA PERATURAN PERUSAHAAN 1. 2. 3. 4.
Masa berlakunya Peraturan Perusahaan ini adalah 2 (dua ) tahun sejak disyahkan oleh Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi. Peraturan Perusahaan ini merupakan satu rangkaian dengan peraturan – peraturan lain yang ditetapkan kedalam peraturan perundangan – undangan yang berlaku Peraturan perusahaan ini dibagikan kepada karyawan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya. Apabila terdapat syarat – syarat kerja dalam peraturan perusahaan ini kurang / bertentangan dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku, maka batal demi hukum dan yang berlaku adalah perturan perundang – undangan yang berlaku.
Jakarta, Januari 2012 PT. MULTI INDOCITRA,Tbk
Herman Wirawan President Director 2 2
