Materi Kedua
PENDAHULUAN
HUKUM & KODE ETIK KOMUNIKASI
FAKULTAS ILMU KOMUNIKASI UNIVERSITAS BUDI LUHUR JAKARTA - 2011 1
Hukum
Komunikasi
Sistem Hukum Indonesia
Sistem Komunikasi Indonesia 2
Sistem Hukum Indonesia Perangkat Kaidah
Pengertian Hukum
Lembaga Proses
Sumber: Mochtar Kusumaatmadja, 1976 3
Pengertian Hukum
•
Secara etimologis, kata ”hukum” berasal dari bahasa Arab {al hukmu}, recht (Belanda}, droit {Perancis}, recht {Jerman}, Jus {latin}, diritto {Itali}, derecho (Spanyol} yang pada intinya mempunyai arti: tuntunan, bimbingan, pedoman hidup bagi manusia.
Prof. Van Apeldoorn, hukum itu banyak seginya dan demikian luasnya sehingga tidak mungkin menyatakanya dengan rumusan yang memuaskan •
Prof. E.M. Meyers, hukum adalah aturan yang mengandung pertimbangan kesusilaan, ditujukan kepada tingkah laku manusia dalam masyarakat, dan menjadi pedoman bagi penguasa negara dalam melaksankan tugasnya.
•
Soerojo Wignjodipoero, hukum adalah himpunan peraturan2 hidup yang bersifat memaksa, berisikan suatu perintah, larangan atau perizinan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu serta dengan maksud untuk mengatur tata tertib dalam kehidupan masyarakat.
•
J.C.T. Simorangkir, SH & Woerjono Sastroparnoto, Hukum adalah peraturan-peraturan yang bersifat memaksa, yang menentukan tingkah laku manusia dalam lingkungan masyarakat yang dibuat oleh badan-badan resmi yang berwajib, pelanggaran mana terhadap peraturanperaturan tadi berakibat diambilnya tindakan yaitu hukuman tertentu .
4
Unsur-unsur hukum : Berdasarkan pengertian dalam beberapa definisi tersebut di atas, maka dapat diketahui bahwa hukum itu terdiri dari beberapa unsur, yaitu: 1. Kaidah atau norma-norma kehidupan dalam pergaulan hidup bermasyarakat. 2. Kaidah atau norma-norma kehidupan tersebut dibuat oleh badan – badan resmi yang berwajib. 3. Kaidah atau norma-norma kehidupan tersebut bersipat memaksa. 4. Adanya sanksi bagi si pelanggar peraturan atau kaidah-kaidah hukum yang dinyatakan secara tegas.
5
Isi kaidah hukum Pada prinsipnya kaidah- kaidah hukum itu berisi tentang: 1. Perintah, artinya kaidah hukum tersebut mau tidak mau harus dijalankan atau ditaati, mis: ketentuan syarat sahnya suatu perkawinan, ketentuan wajib pajak dsb. 2. Larangan, yaitu ketentuan yang menghendaki suatu perbuatan tidak boleh dilakukan, mis: mengambil barang milik orang lain, menghukum seseorang tanpa salah, dsb. 3. Perkenan atau kebolehan, yaitu ketentuan yang tidak mengandung kata perintah dan larangan, melainkan suatu pilihan boleh digunakan atau tidak.
6
Sumber Hukum Formal 1. Undang-undang 2. Kebiasaan (Custom) 3. Yurisprudensi 4. Traktat 5. Doktrin 7
Sistem Hukum
Keseluruhan kaidah-kaidah hukum positif yang tersusun sebagai suatu sistem, yang saling bertautan antara satu dengan lainnya, dan tertata berdasarkan asas-asas tertentu dalam rangka tercapainya tujuan hukum. 8
Sistem Hukum Nasional Indonesia Sistem hukum nasional Indonesia adalah sistem hukum yang berlaku di seluruh Indonesia yang meliputi unsur hukum (seperti isi, struktur, budaya, sarana peraturan perundang-undangan dan semua sub unsurnya) yang antara yang satu dengan yang lain saling bergantung dan yang bersumber dari Pembukaan dan Pasal-Pasal Undang-Undang Dasar 1945 (Moh. Mahmud MD., 2006).
9
Klasifikasi Kaidah/Norma Hukum
• Norma Agama
: kaidah yang berisi tentang perintah atau larangan yg bersumber dari ajaran Tuhan.
Pelanggran terhadap norma ini akan mendapat sanksi di akhirat.
• Norma Kesusilaan
: Kaidah yang bersumber dari suara hati sanubari manusia Norma ini bersifat
umum dan universil bagi seluruh ummat manusia. Pelanggaran terhadap norma kesusilaan ini bersifat perasaan penyesalan.
• Norma Kesopanan
: Norma ini disebut juga norma sopan santun, tata krama atau adat istiadat.
Norma ini bersumber dari keyakinan masyarakat berupa kepatutan atau kepantasan yang berlaku dalam masyarakat. Pelanggaran terhadap norma ini berakibat mendapat celaan dari masyarakat.
• Norma Hukum
: Peraturan-peraturan yang dibuat oleh lembaga kekuasaan negara yang isinya mengikat
setiap orang. Pelaksanaannya dapat dipertahankan dan dipaksakan melalui alat-alat kekusaan negara. Keistimewaan dari norma hukum ini adalah terletak pada sifatnya yang bersifat”memaksa”, dengan sanksi berupa hukuman pidana atau denda.
10
PENGGOLONGAN HUKUM • Penggolongan hukum dapat dilakukan dengan mempergunakan ukuran-ukuran: 1) Sumber-sumber hukum 2) Bentuk kaidah hukum 3) Waktu/masa berlaku kaidah hukum 4) Cara mempertahankan kaidah hukum 5) Sifat kaidah hukum 6) Isi kaidah hukum 11
SUMBER-SUMBER HUKUM Secara sederhana, sumber hukum adalah tempat dimana kita dapat menemukan hukum. Kata sumber hukum juga dapat juga dipakai dalam beberapa arti, yaitu: - Sebagai asas atau permulaan dari mana hukum itu berasal. - Menunjukan adanya hukum yang terdahulu yang memberi bahan kepada hukum yang sekarang berlaku. - Sebagai sumber berlakunya yang memberi kekuatan secara formal berlakunya hukum, dan - Sebagai sumber dari mana kita mengenal terjadinya hukum.
12
2. Kebiasaan (custom) Kebiasaan adalah perbuatan yang dilakukan secara berulang-ulang dalam hal yang sama. Apabila suatu kebiasaan tertentu sudah diterima oleh masyarakat, maka tindakan yang berlawanan dengan kebiasaan itu dirasakan sebagai pelanggaran perasaan hukum. Untuk timbulnya hukum kebiasaan diperlukan beberapa syarat : 1. Adanya perbuatan tertentu yang dilakukan secara berulang-ulang dalam masyarakat tertentu (syarat materiil) 2. Adanya keyakinan hukum dari masyarakat yang bersangkutan (opinio necessitatis = bahwa perbuatan tsb merupakan kewajiban hukum atau demikianlah seharusnya) = syarat intelektual 3. Adanya akibat hukum apabila kebiasaan itu dilanggar. Selanjutnya kebiasaan akan menjadi hukum kebiasaan karena kebiasaan tersebut dirumuskan hakim dalam putusannya. Selanjutnya berarti kebiasaan adalah sumber hukum. Kebiasaan adalah bukan hukum apabila UU tidak menunjuknya (pasal 15 AB = (Algemene Bepalingen van Wetgeving voor Indonesia = ketentuan2 umum tentang peraturan per UU an untuk Indonesia Disamping kebiasaan ada juga peraturan yang mengatur tata pergaulan masyarakat yaitu adat istiadat. Adat istiadat adalah himpunan kaidah sosial yang sudah sejak lama ada dan merupakan tradisi serta lebih banyak berbau sakral, mengatur tata kehidupan masyarakat tertentu. Adat istiadat hidup dan berkembang di masyarakat tertentu dan dapat menjadi hukum adat jika mendapat dukungan sanksi hukum. Contoh Perjanjian bagi hasil antara pemilik sawah dengan penggarapnya. Kebiasaan untuk hal itu ditempat atau wilayah hukum adat tertentu tidak sama dengan yang berlaku di masyarakat hukum adat yang lain. Kebiasaan dan adat istiadat itu kekuatan berlakunya terbatas pada masyarakat tertentu.
13
1. Undang-Undang : Undang-undang adalah suatu peraturan yang dibuat oleh lembaga negara yang sah. Undang-Undang mulai berlaku setelah diundangkan dalam LN (Staatsblad). Dahulu oleh Mensesneg. Sekarang oleh Menkuhham (UU No. 10 Tahun 2004).
Kekuatan berlakunya undang-undang. Secara operasional. kekuatan berlakunya uu harus memenuhi tiga persyaratan, yaitu: Kekuatan berlaku yuridis, sosiologis dan fiolosofis.
Kekuatan berlaku yuridis (Juristische Geltung). Uu mempunyai kekuatan juridis apabila persyaratan formal terbentuknya uu itu telah terpenuhi. Menurut Hans Kelsen, kaidah hukum mempunyai kekuatan berlaku apabila penetapannya didasarkan pada kaedah hukum yang lebih tinggi tingkatannya secara hierarchies. Kaidah hukum itu merupakan norma dasar (Grundnorm) berlakunya system tata hukum.
Kekuatan berlaku sosiologis (Soziologische Geltung). Pada intinya kekuatan berlakunya hukum dimasyarakat sudah merupakan kenyataan, lepas dari kenyataan apakah peraturan hukum itu terbentuk menurut persyaratan formal atau tidak. Menuurut teori (Machtstheorie), hukum mempunyai kekuatan berlaku secara sosiologis apabila dipaksakan berlakunya oleh penguasa, terlepas dari diterima atau tidak oleh warga masyarakat.
Kekuatan berlaku filosofis (Filoshofissche Geltung). Hukum mempunyai kekuatan berlaku secara filosofis apabila kaedah hukum itu sesuai dengan cita-cita hukum (rechtsidee) sebagai nilai positif yang tertinggi. 14
Asas-asas dalam Peraturan Perundang-undangan •
•
•
Lex specialis derogat legi generali, artinya: Asas hukum yang menyatakan peraturan atau UU yang bersifat khusus mengesampingkan peraturan atau UU yang umum. Kalau terjadi konflik/pertentangan antara undang-undang yang khusus dengan yang umum maka yang khususlah yang berlaku. Lex superior derogat legi inferior artinya: kalau terjadi konflik/pertentangan antara peraturan perundangundangan yang tinggi dengan yang rendah maka yang tinggilah yang harus didahulukan. Lex posteriori derogat legi priori artinya: Asas hukum yang menyatakan peraturan atau UU yang terbaru mengesampingkan peraturan atau UU yang lama . 15
2.
Kebiasaan (custom)
Kebiasaan adalah perbuatan yang dilakukan secara berulang-ulang dalam hal yang sama. Apabila suatu kebiasaan tertentu sudah diterima oleh masyarakat, maka tindakan yang berlawanan dengan kebiasaan itu dirasakan sebagai pelanggaran perasaan hukum. Untuk timbulnya hukum kebiasaan diperlukan beberapa syarat :
1. Adanya perbuatan tertentu yang dilakukan secara berulang-ulang dalam masyarakat tertentu (syarat materiil) 2. Adanya keyakinan hukum dari masyarakat yang bersangkutan (opinio necessitatis = bahwa perbuatan tsb merupakan kewajiban hukum atau demikianlah seharusnya) = syarat intelektual 3. Adanya akibat hukum apabila kebiasaan itu dilanggar. Selanjutnya kebiasaan akan menjadi hukum kebiasaan karena kebiasaan tersebut dirumuskan hakim dalam putusannya. Selanjutnya berarti kebiasaan adalah sumber hukum. Kebiasaan adalah bukan hukum apabila UU tidak menunjuknya (pasal 15 AB = (Algemene Bepalingen van Wetgeving voor Indonesia = ketentuan2 umum tentang peraturan per UU an untuk Indonesia Disamping kebiasaan ada juga peraturan yang mengatur tata pergaulan masyarakat yaitu adat istiadat. Adat istiadat adalah himpunan kaidah sosial yang sudah sejak lama ada dan merupakan tradisi serta lebih banyak berbau sakral, mengatur tata kehidupan masyarakat tertentu. Adat istiadat hidup dan berkembang di masyarakat tertentu dan dapat menjadi hukum adat jika mendapat dukungan sanksi hukum. Contoh Perjanjian bagi hasil antara pemilik sawah dengan penggarapnya. Kebiasaan untuk hal itu ditempat atau wilayah hukum adat tertentu tidak sama dengan yang berlaku di masyarakat hukum adat yang lain. Kebiasaan dan adat istiadat itu kekuatan berlakunya terbatas pada masyarakat tertentu.
16
3. Yurisprudensi. Yurisprudensi adalah keputusan hakim terdahulu yang dijadikan dasar keputusan hakim lain terhadap suatu persoalan atau peristiwa hukum tertentu (perkara yang sama). Ada 2 jenis yurisprudensi : Yurisprudensi tetap keputusan hakim yang terjadi karena rangkaian keputusan yang serupa dan dijadikan dasar atau patokan untuk memutuskan suatu perkara (standart arresten) Yurisprudensi tidak tetap, ialah keputusan hakim terdahulu yang bukan standart arresten.
17
4. TRAKTAT (Treaty) Traktat adalah perjanjian yang diadakan oleh dua negara atau lebih yang mengikat tidak saja kepada masing-masing negara itu, melainkan mengikat pula kepada warga negara-negara dari negara-negara yang berkepentingan.
Macam-macam Traktat : a. Traktat bilateral, yaitu traktat yang diadakan hanya oleh dua negara, misalnya perjanjian internasional yang diadakan antara pemerintah RI dengan pemerintah RRC tentang “Dwikewarganegaraan”. b.Traktat multilateral, yaitu perjanjian internaisonal yang diikuti oleh beberapa negara, misalnya perjanjian tentang pertahanan negara bersama negara-negara Erofa (NATO) yang diikuti oleh beberapa negara Erofa.
18
5.
Doktrin
Doktrin adalah pendapat para ahli hukum terkenal yang pendapatnya dapat dijadikan dasar atau pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusannya.
19
2)
BENTUK KAIDAH HUKUM
Secara umum bentuk kaidah hukum dapat dibedakan ke dalam: 1. Hukum Tertulis (geschreven recht), yaitu hukum yang mencakup perundang-undangan dalam berbagai bentuk yang dibuat oleh pembuat undang-undang, termasuk didalamnya traktat yang dihasilkan dari hubungan hukum internasional.
2.
Hukum Tidak Tertulis, yaitu hukum kebiasaan atau adat istiadat yang mempunyai akibat hukum dalam masyarakat. Kebiasaan disini adalah kebiasaan yang diulang-ulang dengan cara dan tindak yang sama. Pada prinsipnya hukum kebiasaan ini adalah merupakan hukum yang tertua yang dipengaruhi oleh teori kesadaran hukum (Von Savigny)..
3)
WAKTU BERLAKU KAIDAH HUKUM
Waktu berlakunya kaidah hukum dibedakan menjadi: 1. Ius Constitutum: yaitu hukum positif yangg berlaku dalam suatu negara pada saat tertentu. 2. Ius Contituendum, yaitu hukum yang dicita-citakan berlakunya, belum merupakan undang-undang 20
4. CARA MEMPERTAHANKAN KAIDAH HUKUM A. HUKUM MATERIL, yaitu segala kaidah hukum yang menjadi patokan manusia untuk bersikap tindak, misalnya tidak boleh membunuh, harus melunasi hutang dan lain sebagainya.
B. HUKUM FORMAL yaitu aturan main penegakkan hukum materiil tersebut, misalnya dalam mengajukan gugatan seorang penggugat (orang yang menggugat) harus mengajukan surat gugatan ke pengadilan tempat kediaman tergugat (orang yang digugat) sesuai asas actor sequitur forum rei, atau dalam menanggapi surat gugatan penggugat tergugat harus membuat surat jawaban dan lain sebagainya.
21
5) SIFAT KAIDAH HUKUM DAN
KEKUATAN SANKSINYA 1. 2.
Kaidah Hukum yang Memaksa Kaidah Hukum yang Mengatur
6) ISI KAIDAH HUKUM 1. 2.
Hukum Publik Hukum Privat
22
ISI KAIDAH HUKUM 1. Hukum Publik, yaitu hukum yang mengatur hubungan warga negara dengan negara berkaitan dengan kepentingan umum , mis: Hukum Tatanegara, Hukum Administrasi Negara, Hukum Pidana dan termasuk didalamnya Hukum Acara. 2. Hukum Privat (Perdata), yaitu hukum yang mengatur tentang kepentingan orang-perseorangan, yang meliputi: Hukum Perorangan, Hukum Keluarga, Hukum Kekayaan dan Hukum Waris.
23
Sistem Komunikasi Indonesia Komunikasi Communicatio Communis Sama
Sama Makna Sumber: Onong Uchyana Effendy, 2006 24
Sistem Komunikasi “Sekumpulan unsur atau orang-orang, yang mempunyai pedoman dan media dalam melakukan suatu kegiatan mengolah, menyimpan, menuangkan ide, gagasan, symbol, lambang menjadi pesan dalam membuat keputusan untuk mencapai satu kesepakatan dan saling pengertian satu sama lain dengan mengolah pesan itu menjadi sumber informasi” (Nurudin, 2004)
25
Formula Laswell Who
Says What
In Which Channel
To Whom
With What Effect 26
