Kode Etik Kita 1. Pengantar Kode Etik Kita berkomitmen untuk menerapkan standar kode etik dan perilaku bisnis yang tinggi di setiap negara lokasi operasional kita dan dalam setiap hubungan bisnis kita di seluruh dunia. Undangundang di negara lokasi operasional kita atau di tempat kita menjalankan bisnis mengatur kegiatan ekonomi kita secara global. Dalam beberapa situasi, ini berarti bahwa undang-undang yang mengatur Perusahaan kita tersebut mungkin bertentangan dengan salah satu kebijakan kita dan Anda harus meminta masukan dari manajer atau Departemen Hukum (Lampiran C). Namun, ada satu hal yang harus dipegang teguh - Di mana pun kita menjalankan bisnis, kita berkomitmen untuk menjalankan bisnis sesuai etika dan mematuhi hukum. Kode Etik ini berlaku bagi semua karyawan, Pejabat, dan Direktur Donaldson Company, cabang perusahaannya, unit bisnis, mitra dan kerja sama ventura di mana Donaldson memiliki posisi kepemilikan utama atau memiliki wewenang kontrol manajemen. Seluruh karyawan wajib segera melaporkan segala bentuk pelanggaran atau dugaan pelanggaran terhadap hukum yang berlaku, Kode Etik kita, atau kebijakan Perusahaan. Dalam Kode Etik ini, Donaldson Company, Inc. dan cabang perusahaannya disebut sebagai “Donaldson” atau “Perusahaan.” Istilah “Direktur” mengacu pada anggota Dewan Direksi Perusahaan. Istilah “Pejabat” mengacu pada Pimpinan Perusahaan, CEO, serta semua Wakil Presiden Senior dan Wakil Presiden. Istilah “karyawan” mengacu pada karyawan tetap, karyawan dengan hitungan gaji per jam, karyawan purna waktu, karyawan paruh waktu, karyawan sementara, dan karyawan kontrak di Perusahaan. 2. Larangan Melakukan Diskriminasi dan Pelecehan Kebijakan kita mewajibkan kita menghormati harga diri orang lain, privasi, dan hak asasi pribadi setiap individu. Kita harus memperlakukan orang lain dengan adil dan penuh rasa hormat. Kebijakan kita juga tidak mentolerir adanya diskriminasi atau pelecehan terkait ras, agama, warna kulit, keyakinan, kebangsaan, usia, jenis kelamin, status perkawinan, orientasi seksual, identitas jender, cacat fisik, status veteran atau status lain yang dilindungi undang-undang terhadap seluruh karyawan atau orang luar yang menjalankan bisnis dengan Perusahaan kita. Karyawan yang menyebabkan atau membiarkan sampai hal tersebut terjadi berarti melanggar Kebijakan Perusahaan. 3. Perlindungan Properti dan Informasi Perusahaan Kebijakan mewajibkan kita untuk melindungi semua properti dan informasi rahasia milik Perusahaan. Semua karyawan yang menggunakan atau memiliki informasi tersebut, wajib melindunginya dari penyalahgunaan, pencurian, kecurangan atau kehilangan, dan dari penggunaan, pembocoran, atau pembuangan secara tidak sah. Karyawan dilarang menggunakan properti atau informasi rahasia Perusahaan untuk mendapatkan keuntungan pribadi atau menggunakannya untuk tujuan yang lain tidak sah. 4. Perlindungan Data dan Komunikasi Elektronik
Kita menggunakan peralatan dan sistem komunikasi elektronik maupun suara untuk menjalankan bisnis. Sistem dan peralatan kita, serta semua file dan komunikasi elektronik maupun suara yang dibuat, dikirim, atau diterima melaui sistem atau menggunakan peralatan kita, merupakan properti Perusahaan. Kecuali dilarang oleh hukum yang berlaku, kita berhak mengakses, memantau, merekam, mengkaji, dan memberitahukan penggunaan sistem dan peralatan Perusahaan serta isi file dan komunikasi yang dibuat, dikirim, atau diterima oleh sistem kita atau dengan menggunakan peralatan kita. Dengan menggunakan sistem atau peralatankita, karyawan dianggap sepakat dengan tindakan yang diambil oleh Perusahaan. Apapun yang dibuat, disimpan, dikirim, atau diterima oleh karyawan pada atau melalui sistem, peralatan kita, atau melalui internet, bukan milik pribadi. Semua file atau komunikasi apapun yang telah dihapus mungkin akan tetap disimpan oleh sistem atau peralatan kita, dan dapat dipulihkan kembali. Informasi selengkapnya tentang Kebijakan Penggunaan TI Secara Benar dapat diakses di MyDCI atau tanyakan kepada manajer Anda. 5. Konflik Kepentingan Karyawan harus menghindari segala bentuk aktivitas, kepentingan, dan hubungan apa pun, di mana kepentingan pribadi mereka bertentangan dengan atau mungkin bertentangan dengan, kepentingan Perusahaan. Konflik kepentingan dapat meliputi kepentingan apa pun, baik secara finansial maupun untuk tujuan lain, yang akan, atau dapat mempengaruhi suatu keputusan sehingga menguntungkan suatu lembaga atau orang lain yang berbisnis dengan Donaldson. Karyawan harus segera dan melaporkan situasi apa pun yang dapat menyebabkan Konflik Kepentingan (Lampiran C) secara tertulis kepada Komite Kepatuhan kita (Lampiran A). Karyawan juga harus melaporkan masalah atau dugaan Konflik Kepentingan yang melibatkan karyawan lain. Komite Kepatuhan kemudian akan memutuskan apakah terjadi suatu Konflik Kepentingan atau tidak. 6. Pembukuan dan Pencatatan yang Akurat Kebijakan mewajibkan kita membuat laporan bisnis yang akurat dan teliti. Dilarang keras memalsukan atau memanipulasi entri maupun menyembunyikan entri apa pun dalam semua data Perusahaan. Kita juga berkomitmen untuk membuat laporan yang lengkap dan akurat selama periode yang diperlukan untuk tujuan bisnis dan sesuai ketentuan hukum. Informasi selengkapnya dapat dilihat pada panduan Kebijakan dan Prosedur Akuntansi yang dapat diakses di MyDCI atau tanyakan kepada manajer Anda. 7. Penyingkapan Informasi kepada Publik, Media, dan Analis Kebijakan mewajibkan kita memberikan materi informasi secara jelas, akurat, lengkap, tepat waktu, dan konsisten tentang Perusahaan. Hal ini berlaku untuk semua informasi yang disampaikan, tidak peduli meskipun hal itu dilakukan secara informal. Untuk mencapai tujuan ini, kita menerapkan sistem penyampaian secara terpusat dengan menunjuk juru bicara yang merupakan satu-satunya orang yang berwenang untuk membahas tentang informasi Perusahaan dengan orang di luar Perusahaan. Daftar juru bicara resmi yang telah ditunjuk tercantum pada Lampiran B.
8. Perdagangan Orang Dalam
Karyawan, Pejabat, atau Direktur dilarang membeli atau menjual saham Perusahaan (termasuk saham pilihan) jika yang bersangkutan memiliki materi informasi non-publik. Karyawan, Pejabat, dan Direktur yang mengetahui materi informasi non-publik tentang Perusahaan yang belum disampaikan kepada publik setidaknya selama satu hari penuh siklus trading, dilarang memperjualbelikan sekuritas Perusahaan atau membocorkan informasi tersebut kepada orang lain yang mungkin memperjualbelikan sekuritas Perusahaan. Untuk menghindari kesan jual-beli saham secara ilegal, semua Pejabat dan Direktur dikenai peraturan tambahan bahwa mereka hanya dapat membeli atau menjual saham Perusahaan setelah mendapatkan persetujuan dari Penasihat Umum Perusahaan (Lampiran C). Selain itu, jika seorang karyawan, Pejabat, atau Direktur mendapatkan materi informasi nonpublik tentang perusahaan lain yang pernah atau saat ini tengah bekerja sama dengan Donaldson, maka karyawan, Pejabat, atau Direktur yang bersangkutan dilarang membeli atau menjual sekuritas perusahaan tersebut, atau terlibat dalam aktivitas lain untuk mendapatkan keuntungan dari, atau membocorkan informasi tersebut kepada orang lain. Kita harus benar-benar dapat menghindari kesan transaksi yang tidak semestinya untuk melindungi reputasi Perusahaan dan mematuhi standar etika tertinggi. 9. Undang-undang Persaingan yang Sehat dan Praktik Persaingan Kebijakan mengharuskan kita mentaati undang-undang persaingan secara sehat, termasuk semua undang-undang anti-monopoli di negara lokasi operasional atau bisnis kita. Semua karyawan harus mentaati ketentuan di dalam undang-undang anti-monopoli dan persaingan yang sehat. 10. Properti dan Informasi Intelektual Orang Lain Kebijakan mengharuskan kita melakukan persaingan secara sehat di pasar. Komitmen terhadap persaingan yang sehat ini mengharuskan kita menghargai hak properti intelektual pemasok, Pelanggan, pesaing, dan orang lain. Karyawan dilarang mencuri atau menyalahgunakan hak properti intelektual milik orang lain. 11. Pembelian ReputasiPerusahaan bergantung pada integritas praktik pembelian kita. Kebijakan mengharuskan kita membeli produk dan layanan berdasarkan kepentingan terbaik Perusahaan dan undangundang yang berlaku, tanpa mempedulikan siapa produsen atau pihak penyedianya. Pertimbangan bisnis yang harus diperhatikan meliputi: harga, kualitas, pengiriman tepat waktu, dan layanan. 12. Bingkisan, Ramah-tamah, dan Hiburan Kita dilarang mengambil keuntungan apa pun melalui pemberian bingkisan, ramah-tamah, hiburan, atau segala bentuk pemberian lain yang tidak semestinya. Kita harus selalu mempertimbangkan dengan seksama dan tidak berlebihan untuk menghindari tindakan yang merusak reputasi Perusahaan atau karyawan kita. Dilarang keras menawarkan, memberikan, meminta, atau menerima suap dalam bentuk apapun. Karyawan dan anggota keluarga inti hanya boleh menawarkan atau menerima jamuan makan, hiburan, atau bingkisan jika sesuai dengan peraturan yang ditetapkan dalam Kebijakan Pemberian Bingkisan (tersedia di MyDCI atau tanyakan kepada manajer Anda). Dilarang menawarkan atau menerima hadiah dalam bentuk uang tunai. Bagaimanapun juga, karyawan dilarang meminta bingkisan, jamuan makan, atau hiburan tanpa mendapatkan persetujuan dari CEO atau CFO Perusahaan. 13. Penyelidikan dan Interogasi Pemerintah
Kebijakan kita mengharuskan Perusahaan dan karyawan bekerja sama secara tepat waktu dan sepenuhnya dengan penyelidikan pemerintah mengenai kemungkinan pelanggaran hukum. Karyawan yang berpartisipasi dalam penyelidikan pemerintah harus memberikan jawaban yang jujur, lengkap, dan akurat. Melindungi hak hukum Perusahaan dan karyawan kita juga penting. Untuk mencapai tujuan tersebut, kontak dengan badan pemerintah, lembaga pengatur, atau lembaga pemeriksa (masuk atau keluar) kecuali yang secara rutin diharuskan oleh izin, hukum, atau peraturan dalam aktivitas operasi normal kita, harus dibicarakan dengan Departemen Hukum (Lampiran C). Karyawan tidak harus menghubungi Departemen Hukum jika kontak dengan pemerintah adalah untuk keperluan yang rutin dan dalam lingkup tugas karyawan secara berkala. Tidak ada pernyataan dalam kebijakan ini yang dimaksudkan atau akan ditafsirkan untuk mencegah karyawan memberikan informasi kepada badan pemerintah, lembaga pengatur, atau lembaga pemeriksa, atau mencegah karyawan berpartisipasi dalam penyelidikan pemerintah karena perilaku tersebut dijamin dalam perlindungan pelapor pelanggaran atau perlindungan serupa lainnya dari hukum yang berlaku. 14. Anti-korupsi dan Anti-Suap Kebijakan mengharuskan kita mentaati semua hukum yang melarang segala bentuk suap dan korupsi di pemerintahan dan dalam hubungan komersial. Donaldson melarang segala bentuk suap, korupsi, atau praktik apapun yang melanggar hukum. Undang-undang anti-korupsi dan anti-suap melarang keras untuk secara langsung maupun tidak langsung, menjanjikan, menawarkan, atau memberikan uang atau barang berharga apa pun (tidak peduli berapapun nilainya) dengan tujuan untuk mengambil keputusan bisnis yang menguntungkan salah satu pihak atau mempengaruhi keputusan suatu bisnis atau pemerintah dengan tidak semestinya. Sebagai contoh di AS, Foreign Corrupt Practices Act (FCPA) melarang kita melakukan, menjanjikan, menawarkan, atau mengizinkan segala bentuk suap, uang pelicin, atau pembayaran maupun hadiah lain yang tidak semestinya kepada pejabat pemerintah non-AS, politisi, atau partai politik untuk mendapatkan atau mempertahankan keuntungan bisnis secara tidak jujur. FCPA juga mewajibkan kita mentaati kebijakan Pembukuan dan Pencatatan yang Akurat. Inggris - Bribery Act melarang segala bentuk suap, termasuk suap komersial, dan hal ini berlaku di seluruh dunia. Yang termasuk sebagai “suap” adalah barang berharga apa pun, termasuk uang tunai, sumbangan amal, pinjaman, tiket perjalanan, bingkisan, ramah-tamah, atau hiburan. “Uang pelicin” memiliki arti mengembalikan sejumlah uang yang telah dibayarkan atau yang seharusnya dibayarkan sebagai imbalan karena telah mengatur atau berupaya melakukan suatu kesepakatan bisnis. Kita dilarang terlibat dalam maupun mendukung praktik korupsi atau suap – sekalipun kita akan kehilangan kesempatan bisnis. 15. Hubungan Pemerintah Kebijakan mewajibkan kita untuk selalu menjalin hubungan dengan pegawai pemerintah secara jujur dan adil. Kita harus mentaati semua peraturan dan undang-undang yang mengatur hubungan dan kerja sama dengan pihak berwenang dan pegawai pemerintah, serta mematuhi standar etika bisnis tertinggi. Karyawan dilarang mengizinkan, membayar, menjanjikan, memberikan, atau meminta pembayaran atau keuntungan apa pun, secara langsung maupun tidak langsung, dengan tujuan untuk mempengaruhi pejabat politik atau pegawai pemerintah secara tidak semestinya. Karyawan juga dilarang memberikan hiburan kepada pegawai pemerintah yang bekerja sama dengan Perusahaan, kecuali dilakukan dengan cara yang diizinkan oleh semua hukum yang berlaku. Karyawan dilarang menawarkan atau membahas suatu jabatan di
Perusahaan dengan pegawai maupun mantan pegawai pemerintah atau anggota keluarganya tanpa persetujuan dari Departemen Hukum (Lampiran C). 16. Kontrak Pemerintah Kontrak dengan pemerintah adalah bagian penting dalam bisnis Perusahaan kita. Kita harus benar-benar mentaati semua hukum dan peraturan yang berlaku dalam kontrak dengan pemerintah. Perusahaan dan karyawan juga wajibmentaati semua perjanjian dalam kontrak dengan pemerintah. 17. Undang-undang dan Peraturan Lingkungan Kebijakan mewajibkan kita mentaati semua undang-undang dan peraturan lingkungan yang berlaku dan menjalankan bisnis dengan memperhatikan serta melindungi lingkungan, karyawan, dan masyarakat umum dari bahaya lingkungan. Kebijakan juga mengharuskan kita menetapkan serta menerapkan rencana, prosedur, dan program untuk mentaati undang-undang dan peraturan lingkungan yang berlaku. 18. Hubungan dengan Pemerintah,Kontribusi dan Kegiatan Politik Kewajiban mengharuskan kita mentaati semua undang-undang terkait kontribusi dan kegiatan politik. Karyawan dilarang memberikan kontribusi politik menggunakan dana Perusahaan, properti, atau layanannya kepada pejabat publik, partai politik, komite, atau calon legislatif mana pun tanpa persetujuan dari Departemen Hukum (Lampiran C). Dilarang memaksa karyawan untuk memberikan kontribusi politik atau berpartisipasi dalam mendukung suatu partai politik, komite aksi politik, atau calon politik. 19. Undang-undang dan Peraturan Anti-boikot Negara lokasi operasional atau bisnis kita mungkin menetapkan kebijakan bagi perusahaan asing dengan melarang aktivitas bisnis dengan negara tujuan tertentu (aktivitas boikot). Situasi ini sangat rumit dan harus dikonsultasikan dengan Penasihat Umum (Lampiran C). Karyawan harus mematuhi arahan dari Penasihat Umum kita. 20. Perdagangan Global Kebijakan kita mengharuskan kepatuhan terhadap semua undang-undang dan peraturan impor dan ekspor yang berlaku. Sebagai perusahaan yang berkantor pusat Amerika Serikat (AS), semua fasilitas kita harus mematuhi kontrol ekspor dan ekspor ulang AS selain peraturan lokal tempat kita melakukan bisnis. Komitmen ini berlaku dari manajemen senior hingga semua karyawan yang terlibat dalam impor dan ekspor produk kita. Kelalaian kepatuhan dapat mengakibatkan hukuman berat bagi Perusahaan dan/atau karyawan kita, publisitas buruk, penundaan atau penyitaan pengiriman, kehilangan hak impor dan ekspor dan/atau denda perdata dan pidana.
21. Kewenangan dan Pengawasan Kode Etik Komite Kepatuhan bertanggung jawab untuk mengawasi kepatuhan, menerapkan, mengaudit, dan memantau Kode Etik kita. Anggota Komite Kepatuhan ditunjuk oleh CEO kita. Nama dan informasi kontak anggota Komite Kepatuhan tercantum pada Lampiran A. Komite Kepatuhan memliki hak untuk bertanya atau meminta keterangan terkait Kode Etik kita. Kitajuga mewajibkan semua karyawan untuk ikut serta dalam memantau penerapan Kode Etik. Terakhir, kebijakan meminta agar karyawan menyampaikan masukan tentang efektivitas Kode Etik kepada Komite Kepatuhan atau melalui Saluran Bantuan Kepatuhans (Lampiran D). 22. Edukasi dan Sertifikasi Kode Etik Kode Etika kita harus disampaikan dan dapat diakses oleh semua karyawan. Setelah direkrut, semua karyawan wajib membaca dan memahami Kode Etik tersebut. Setiap karyawan harus menyatakan bahwa mereka telah membaca dan memahami isinya, serta setuju untuk mematuhi kebijakan Perusahaan. Kode Etik dapat diakses oleh semua manajer. Setiap tahun, semua manajer harus mengkaji Kode Etik dan menyatakan bahwa mereka telah membaca dan memahami isinya, serta setuju untuk mematuhi kebijakan Perusahaan. Karyawan yang bekerja di bidang tertentu akan menerima kebijakan Perusahaan khusus dari manajernya terkait area kerjanya. Manajer wajib memastikan bahwa bawahan mereka telah memahami Kode Etik dan dapat mengakses serta memahami Kebijakan khusus Perusahaan yang berkaitan dengan area kerja mereka. 23. Pelaporan dan Penyelidikan Pelanggaran Semua karyawan wajib segera melaporkan segala bentuk pelanggaran atau dugaan pelanggaran terhadap hukum yang berlaku, Kode Etik, atau Kebijakan Perusahaan. Segera laporkan pelanggaran tersebut kepada manajer karyawan, Komite Kepatuhan (Lampiran A), Departemen Hukum (Lampiran C), atau Audit Internal (Lampiran A). Karyawan juga dapat melapor melalui Saluran Bantuan Kepatuhan(Lampiran D). Laporan melalui Saluran Bantuan dapat dilakukan secara anonim. Laporan akan diselidiki oleh Komite Kepatuhan dan mungkin diperlukan bantuan dari karyawan yang bersangkutan untuk melakukan penyelidikan. 24. Perlindungan Pelapor dan Pembalasan Dendam Kebijakan mewajibkan kita untuk segera melaporkan dugaan pelanggaran hukum, Kode Etik, atau kebijakan apa pun dan akan dilakukan penyelidikan secara menyeluruh. Karyawan yang dengan niat baik melaporkan suatu pelanggaran atau dugaan pelanggaran hukum, Kode Etik, atau kebijakan apa pun akan dilindungi dari pembalasan dendam atau dikenai hukuman apa pun atas laporan tersebut. Pembalasan dendam terhadap siapapun yang memiliki niat baik untuk melaporkan suatu pelanggaran atau dugaan pelanggaran merupakan pelanggaran yang serius dan akan dikenai tindakan disipliner. Karyawan harus segera melaporkan segala bentuk pembalasan atau dugaan pembalasan dendam yang diketahui.
25. Tindakan Disipliner atas Suatu Pelanggaran
Kebijakan mewajibkan kita menerapkan Kode Etik secara konsisten melalui pengambilan tindakan disipliner. Pelanggaran hukum juga dianggap sebagai pelanggaran Kode Etik. Apabila seorang karyawan diduga melakukan pelanggaran hukum, Kode Etik, atau kebijakan Perusahaan, maka karyawan tersebut diberi kesempatan untuk menjelaskan alasan atas tindakannya. Apabila seorang karyawan dinyatakan terlibat dalam suatu pelanggaran, maka ia akan dikenai tindakan disipliner. Komite Kepatuhan akan menentukan apakah terjadi pelanggaran atau tidak dan tindakan disipliner apa yang akan diberlakukan, jika berlaku. Kebijakan mewajibkan kita mengambil tindakan disipliner secara benar dan konsisten.
Lampiran A Komite Kepatuhan Steve Moon – Pimpinan Direktur Etika dan Kepatuhan Global Steve
[email protected] +1 952-887-3099 Amy Becker VP, Sekretaris & Penasihat Umum
[email protected] +1 952-887-3984 Sheila Kramer VP, Human Resources
[email protected] +1 952-887-3676 Rich Lewis VP, Global Operations
[email protected] +1 952-887-3231
Audit Internal Lisa McClelland Manajer Audit Internal Senior
[email protected] +1 952-887-3564 James Michael Manajer Audit Internal, Amerika
[email protected] +1 952-887-3978 Joseph Lu Manajer Audit Internal Senior, APAC
[email protected] +65 6311 8488 Bart Moesen Manajer Audit Internal, EMEA
[email protected] +32 16 383794
Lampiran B Juru Bicara Perusahaan Tod Carpenter Presiden & CEO
[email protected] +1 952-887-3267 Scott Robinson VP, CFO
[email protected] +1 952-887-3489 Amy Becker VP, Sekretaris & Penasihat Umum
[email protected] +1 952-887-3984 Becky Cahn Direktur Komunikasi Perusahaan
[email protected] 952-703-4590 Brad Pogalz Direktur Relasi Investor
[email protected] +1 +1 952-887-3753
Lampiran C Departemen Hukum AS Amy Becker VP, Sekretaris & Penasihat Umum
[email protected] +1 952-887-3984 Nancy Lambert Penasehat Hukum Senior Perusahaan
[email protected] +1 952-887-3238 Carissa Anderson Penasehat Hukum Senior Perusahaan
[email protected] +1 952-887-3065 Asia Pacific Jerry Wei Penasihat Hukum
[email protected] +86 21 23137113 Jepang Michio Kuroki Direktur Hukum & Kredit
[email protected] +81 42 540 4118 Eropa Saskia Sterckx Penasihat Hukum
[email protected] +32 16 383811 Afrika Selatan Dipan Ambaram Penasihat Hukum
[email protected] +27 (011) 997 6057
Lampiran D Saluran Bantuan Kepatuhan Australia Austria Belgia Bermuda Brazil Bulgaria Kanada Kanada Chili China (Utara)** China (Selatan)** Kolombia Republik Ceko Denmark Finlandia Prancis Jerman Hong Kong Hungaria India India Indonesia Indonesia Irlandia Italia Jepang/J5 Jepang /JP Korea/K2 Korea/KO Korea (Selatan) Malaysia Meksiko(M1-M5) Meksiko (BARU) Belanda Selandia Baru Norwegia Peru Peru Peru Filipina Polandia
1-800-339276 0800-291870 0800-77004 1-866-737-6850 0800-8911667 00-800-0010; then at prompt dial 888-366-6031 888-366-6031 855-350-9393 1230-020-5771 10-800-712-1239 10-800-120-1239 01800-9-155860 800-142-550 80-882809 0800-1-14945 0800-902500 0800-1016582 800-964214 06-800-17199 000-800-100-1071 000-800-001-6112 001-803-011-3570 007-803-011-0160 1-800615403 800-786907 0066-33-112505 00531-121520 00308-110-480 00798-1-1-009-8084 00798-14-800-6599 1-800-80-8641 001-866-737-6850 001-800 840 7907 0800-0226174 0800-447737 800-15654 0-800-50-000; then at prompt dial 888-366-6031 0-800-50-288; then at prompt dial 888-366-6031 0-800-70-088; then at prompt dial 888-366-6031 1-800-1-114-0165 0-0-800-1211571
Rumania Rusia Arab Saudi Singapura Slowakia Afrika Selatan Spanyol Swedia Swiss Taiwan Thailand Turki Uni Emirat Arab Uni Emirat Arab Inggris Amerika Serikat Vietnam
0808-03-4288; then at the prompt dial 888-366-6031 8-10-8002-6053011 1-800-10; then at the prompt dial 888-366-6031 800-1204201 0800-001-544 080-09-92604 900-991498 020-79-8729 0800-562907 00801-13-7956 001-800-12-0665204 0811-288-0001; then at the prompt dial 888-366-6031 800-555-66; then at the prompt dial 888-366-6031 8000-021; then at the prompt dial 888-366-6031 0800-032-8483 888-366-6031 1-201-0288; then at the prompt dial 888-366-6031
Nomor telepon di atas mungkin berubah dari waktu ke waktu. Jika ada nomor yang tidak dapat dihubungi, lihat nomor telepon Kode Etik dan Saluran Bantuan Kode Etik di https://secure.ethicspoint.com/domain/media/en/gui/19744/index.html.
** Panggilan akan dijawab sesuai standar rekaman berikut ini: "Terima kasih Anda telah menghubungi saluran bantuan etika. Harap tunggu, kami akan segera menghubungkan Anda dengan penerjemah untuk membantu Anda. Mungkin akan diperlukan waktu hingga tiga menit – harap jangan menutup telepon Anda. Terima kasih Anda telah bersedia menunggu."
