PENDAHULUAN
Latar Belakang Pembangunan di Indonesia telah menunjukkan hasil nyata bagi kemajuan dan kesejahteraan rakyat. Selain itu akivitas dan keberhasilan pembangunan juga membawa dampak pada terjadinya kesenjangan sosial ekonomi di masyarakat. Kesenjangan ini merupakan akses dari pembangunan ekonomi yang bertumpu pada mengejar pertumbuhan yang tinggi, dan kurang memperhatikan aspek pemerataan. Kondisi ini sering menjadi pemicu timbulnya kecemburuan sosial yang dapat menggangu kesinambungan pembangunan (Hafsah, 2000). Usaha kecil, koperasi dan sektor informal merupakan salah satu wahana bagi upaya perluasan kesempatan kerja dan pemerataan pendapatan sebagian besar masyarakat Indonesia. Permasalahan yang seringkali menjadi penghambat usaha kecil, koperasi dan sektor informal lainnya adalah sulitnya melaksanakan pengembangan diri yang berdampak terhadap akses usaha dalam memperoleh bantuan atau kredit dari perbankan. Sebagai salah satu alternatif untuk mengurangi atau mempersempit terjadinya kesenjangan sosial dan masalah-masalah tersebut, maka dilakukan pengembangan kemitraan usaha antara pengusaha besar (kuat) dengan pengusaha kecil (lemah). Kemitraan ini diharapkan dapat memacu dan memicu pertumbuhan ekonomi sekaligus mendorong pemerataan kesejahteraan, penyerapan tenaga kerja, pendapatan masyarakat, dan pertumbuhan regional wilayah (Hafsah, 2000). Manusia
yang
terdiri
dari
pihak
pengusaha,
pemerintah,
dan
petani/masyarakat merupakan unsur terpenting didalam mewujudkan kelanjutan
Universitas Sumatera Utara
dari program kemitraan tersebut. Kelembagaan pengawasan juga diperlukan untuk mengawasi jalannya kemitraan dari pemerintah dan pengusaha sehingga tidak merugikan kaum petani. Pihak pemerintah juga bisa berfungsi sebagai pengawas dan perantara jalannya proses kemitraan antara pengusaha dan petani/ masyarakat, walaupun dalam kenyataannya lembaga pengawasan ini sulit untuk didapatkan (Sumardjo, dkk. 2004). Kemitraan adalah suatu strategi bisnis yang dilakukan oleh dua pihak atau lebih dalam jangka waktu manfaat bersama ataupun keuntungan bersama tertentu untuk meraih sesuatu sesuai prinsip saling membutuhkan dan saling mengisi sesuai kesepakatan yang muncul (Mutual). Kemitraan yang ingin diwujudkan dengan misi utamanya adalah membantu memecahkan masalah ketimpangan dalam kesempatan berusaha, ketimpangan pendapatan, ketimpangan antar wilayah, ketimpangan kota dan desa. Kemitraan yang dibangun atas landasan saling membutuhkan, saling menguntungkan dan saling memperkuat dengan fungsi dan tanggung jawab yang sesuai dengan kemampuan dan proporsi yang dimiliki oleh masing-masing pihak yang terlibat dalam kemitraan tersebut. (Hafsah, 2000). Usaha kecil dan koperasi yang merupakan bagian terbesar sekaligus pilar penopang utama dari perekonomian nasional harus diberikan peluang dan peran yang lebih besar agar menjadi tulang punggung ekonomi nasional. Permasalahan mendasar yang ada pada usaha kecil dan koperasi adalah kurangnya kemampuan manajemen dan profesionalisme serta terbatasnya akses terhadap permodalan teknologi terutama jaringan pemasaran. Untuk mengatasi hal ini program kemitraan diharapkan dapat secara cepat bersimbiosis mutualistik sehingga
Universitas Sumatera Utara
kekurangan dan keterbatasan pengusaha kecil dapat teratasi serta mengurangi masalah pengangguran dan meningkatkan pendapatan masyarakat. (Hafsah,2000) Oleh karena itu diperlukan adanya suatu badan yang berfungsi sebagai pembantu dan bersifat sebagai pembina. Dimana badan tersebut dapat berasal dari perusahaan-perusahaan yang telah maju dan berkembang pesat serta dapat melakukan tanggung jawab sosialnya masing-masing, dalam hal ini perusahaan tersebut adalah Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan salah satu tujuan pendirian BUMN adalah turut aktif memberikan bimbingan dan bantuan kepada pengusaha golongan ekonomi lemah, koperasi, dan masyarakat. Pembinaan usaha kecil oleh BUMN dilaksanakan sejak terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1983 tentang Tata Cara Pembinaan dan Pengawasan Perusahaan Jawatan (Perjan), Perusahaan Umum (Perum) dan Perusahaan Perseroan (Persero). Pada saat itu, biaya pembinaan usaha kecil dibebankan sebagai biaya perusahaan. Dengan terbitnya keputusan Menteri Keuangan No.:1232/KMK.013/1989 tanggal 11 Nopember 1989 tentang Pedoman Pembinaan Pengusaha Ekonomi Lemah dan Koperasi melalui Badan Usaha Milik Negara, dana pembinaan disediakan dari penyisihan sebagian laba sebesar 1%-5% dari laba setelah pajak. Pada Tahun 1994, nama program diubah menjadi Pembinaan Usaha Kecil dan Koperasi (Program PUKK) berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan No.:316/KMK.016/1994 tanggal 27 Juni 1994 tentang Pedoman Pembinaan Usaha Kecil dan Koperasi melalui Pemanfaatan Dana dari Bagian Laba Badan Usaha Milik Negara (Anonimous, 2007). Memperhatikan perkembangan ekonomi dan kebutuhan masyarakat, pedoman pembinaan usaha kecil tersebut beberapa kali mengalami penyesuaian,
Universitas Sumatera Utara
yaitu melalui Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan BUMN/Kepala Badan Pembina BUMN No.:Kep-216/M-PBUMN/1999 tanggal 28 September 1999 tentang Program Kemitraan dan Bina Lingkungan BUMN, Keputusan Menteri BUMN No.:Kep-236/MBU/2003 tanggal 17 Juni 2003 tentang Program Kemitraan BUMN dengan Usaha Kecil dan Program Bina Lingkungan, dan terakhir melalui Peraturan Menteri Negara BUMN No.: Per-05/MBU/2007 tanggal 27 April 2007 tentang Program Kemitraan BUMN dengan Usaha Kecil dan Program Bina Lingkungan (Anonimous, 2007). Menurut Undang-undang Nomor 19 Tahun 2003 Tentang Badan Usaha Milik Negara, BUMN merupakan perusahaan perseroan yang seluruh modalnya dimiliki oleh negara dan tidak terbagi atas saham, yang bertujuan untuk kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang bermutu tinggi dan sekaligus mengejar keuntungan berdasarkan prinsip pengelolaan perusahaan. Dan program kemitraan BUMN dengan usaha kecil adalah program yang dibuat untuk meningkatkan kemampuan usaha kecil agar menjadi tangguh dan mandiri melalui pemanfaatan dana dari bagian laba BUMN. Salah satu contoh BUMN yang melaksanakan program kemitraan adalah BUMN PT. Perkebunan Nusantara (PERSERO) yang selanjutnya disebut PTPN. PTP Nusantara II merupakan salah satu BUMN di Sumatera Utara yang konsisten dalam menjalankan Program Kemitraan terhadap usaha kecil masyarakat, dimana program tersebut berada di bawah naungan bagian Kemitraan dan Bina Lingkungan yang terletak di kantor Direksi Pusat, dimana UKM-UKM yang diberi bantuan dana pinjaman dan dibina disebut sebagai Mitra Binaan.
Universitas Sumatera Utara
Dana pinjaman Program Kemitraan yang diterima Mitra Binaan dikenakan jasa administrasi sebesar 6% (enam persen) dari limit pinjaman. Dimana dana pinjaman tersebut merupakan ruang lingkup dari Program Kemitraan PTPN II yang digunakan sebagai :
Modal kerja atau dana kegiatan usaha mitra binaan yang bersifat pinjaman tambahan dan berjangka pendek.
Pendidikan, pelatihan, pemagangan, pemasaran, promosi, dan hal-hal lain yang menyangkut peningkatan produkstivitas Mitra Binaan serta untuk penelitian yang berkaitan dengan Program Kemitraan.
(Bag. PKBL BUMN PTPN II, 2009). Adapun jumlah Mitra Binaan dan jumlah penyaluran dana Program Kemitraan yang telah disalurkan oleh bagian PKBL kepada daerah-daerah yang telah menjadi anggota Mitra Binaan adalah sebagai berikut : Tabel 1. Jumlah mitra binaan dan tingkat penyaluran dana Program Kemitraan kepada Mitra menurut wilayah s/d triwulan III 2008 Wilayah Jumlah Mitra Jumlah Penyaluran Dana (Rp.) Binaan Deli Serdang 253 4.788.787.125 Langkat 160 2.968.533.212 Binjai 174 1.704.850.000 Medan 35 595.840.000 Karo 44 624.043.750 Dairi 48 531.421.500 Toba Samosir 7 149.500.000 Tapanuli Utara 26 572.472.000 Tapanuli Selatan 14 532.094.932 Mandailing Natal 10 167.500.000 Riau 16 37.322.380 Irian Jaya 1 47.407.500 NTB 1 410.000.000 Total 789 13.129.772.399 Sumber : Bagian Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) PTPN II, 2008
Universitas Sumatera Utara
Dari tabel 1 tersebut dapat diketahui bahwa penyaluran dana yang telah disalurkan oleh bagian PKBL PTPN II kepada 789 Mitra Binaan adalah sejumlah Rp. 13.129.772.399,- . Dimana jumlah Mitra Binaan terbesar berada pada wilayah Kabupaten Deli Serdang yaitu sebanyak 253 Mitra Binaan dengan jumlah penyaluran dana sebesar Rp. 4.788.787.125,-. Selain program kemitraan, ada juga program Bina Lingkungan, dimana Program Bina Lingkungan adalah program pemberdayaan sosial masyarakat oleh perusahaan melalui pemanfaatan dana dari bagian laba PTPN II. Dan ruang lingkup Program Bina Lingkungan ini adalah berupa bantuan seperti : untuk korban
bencana
alam,
pendidikan/pelatihan,
peningkatan
kesehatan,
perbaikan/pengembangan sarana/prasarana ibadah dan umum, pelestarian alam. Pembinaan Usaha Kecil yang dilakukan BUMN tidak terlepas dari beberapa peraturan perundang-undangan lainnya, yaitu :
Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1998, pasal 16 tentang Pembinaan dan Pengembangan Usaha Kecil.
Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003, pasal 2 dan pasal 88 ayat 1 tentang BUMN.
Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007, pasal 74 ayat (1) tentang Perseroan terbatas.
Undang-Undang
Nomor
20
Tahun
2008,
pasal
21
tentang
Usaha Mikro, Kecil dan Menengah. (Bag. PKBL BUMN PTPN II, 2009)
Universitas Sumatera Utara
Identifikasi Masalah Masalah merupakan pokok dari suatu kegiatan penelitian. Berdasarkan uraian-uraian diatas dapat dirumuskan beberapa pokok permasalahan yaitu : 1. Apakah sistem pemberian bantuan dana program kemitraan PTPN II kepada calon mitra binaan sesuai dengan prosedur yang di tetapkan oleh BUMN ? 2. Bagaimana perbedaan pendapatan Mitra Binaan sebelum dan sesudah menerima bantuan dana Program Kemitraan PTPN II ? 3. Bagaimana tingkat pengembalian pinjaman dari Mitra Binaan kepada bagian Program kemitraan dan Bina Lingkungan PTPN II ? 4. Apakah Program Kemitraan BUMN PTPN II telah berhasil?
Tujuan Penelitian Berdasarkan identifikasi masalah, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut : 1. Untuk mengidentifikasi prosedur pemberian bantuan dana program kemitraan PTPN II kepada calon Mitra Binaan. 2. Untuk mengidentifikasi perbedaan pendapatan Mitra Binaan sebelum dan sesudah menerima bantuan dana Program Kemitraan. 3. Untuk mengidentifikasi penggolongan pengembalian pinjaman dari Mitra Binaan kepada bagian Program Kemitraan dan Bina Lingkungan PTPN II. 4. Untuk mengidentifikasi keberhasilan Program Kemitraan BUMN PTPN II.
Universitas Sumatera Utara
Kegunaan Penelitian Adapun kegunaan penelitian adalah sebagai berikut : 1. Sebagai bahan informasi dan pertimbangan bagi pihak Badan Usaha Milik Negara PT. Perkebunan Nusantara II (PERSERO) bagian Kemitraan dan Bina Lingkungan. 2. Sebagai bahan informasi dan pertimbangan bagi pihak calon Mitra Binaan. 3. Sebagai bahan informasi dan referensi bagi pihak yang membutuhkan. 4. Sebagai salah satu syarat dalam penulisan tugas akhir studi di Fakultas Pertanian Universitas Sumatera Utara.
Universitas Sumatera Utara
