PENDAHULUAN
Latar Belakang Hutan mempunyai peranan yang sangat penting bagi kehidupan,yaitu berupa manfaat langsung yang dirasakan dan manfaat yang tidak langsung. Manfaat hutan tersebut boleh dirasakan apabila hutan terjamin eksistensinya, sehingga dapat berfungsi secara optimal. Fungsi-fungsi ekologi, ekonomi dan sosial dari hutan akan memberikan peranan nyata apabila pengelolaan sumber daya alam berupa hutan seiring dengan upaya pelestarian guna mewujudkan pembangunan nasional berkelanjutan. Menurut Reksohadiprojo (1994), pentingnya hutan bagi kehidupan sosial ekonomi suatu masyarakat kini dirasakan semakin meningkat, hal ini menuntut kesadaran untuk mengelola sumber daya hutan tidak hanya dari segi finansial saja namun diperluas menjadi pengelolaan sumber daya hutan secara utuh. Hutan rakyat merupakan salah satu model pengelolaan sumberdaya alam yang berdasarkan inisiatif masyarakat. Yang mana hutan rakyat ini dibangun secara swadaya oleh masyarakat, ditujukan untuk menghasilkan kayu atau komoditas ikutannya yang secara ekonomis bertujuan untuk meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat. Hal ini dapat di lihat dari adanya hutan rakyat tradisional yang di usahakan masyarakat sendiri tanpa campur tangan pemerintah (swadaya murni), baik berupa tanaman satu jenis (hutan rakyat mini), maupun dengan pola tanaman campuran (agroforestri) (Awang, 2005). Hutan secara singkat dan sederhana didefinisikan sebagai suatu ekosistem yang didominasi oleh pohon. Menurut Helms (1998) hutan adalah suatu ekosistem yang dicirikan oleh penutupan pohon yang kurang lebih padat dan tersebar,
Universitas Sumatera Utara
seringkali terdiri dari tegakan-tegakan yang beragam ciri-cirinya seperti komposisi jenis, struktur, klas umur, dan proses-proses yang terkait, dan umumnya mencakup padang rumput, sungai-sungai kecil, dan satwa liar. Pengertian Hutan Rakyat menurut UU No. 41/1999 tentang kehutanan, hutan rakyat adalah hutan yang tumbuh di atas tanah yang dibebani hak milik. Definisi diberikan untuk membedakannya dari hutan negara, yaitu hutan yang tumbuh di atas tanah yang tidak dibebani hak milik atau tanah negara. Dalam pengertian ini, tanah negara mencakup tanah-tanah yang dikuasai oleh masyarakat berdasarkan ketentuan-ketentuan atau aturan-aturan adat atau aturan-aturan masyarakat lokal (biasa disebut masyarakat hukum adat). Keberadaan hutan rakyat memberi manfaat baik secara ekologis maupun ekonomis bagi masyarakat. Manfaat secara ekologis antara lain perbaikan tata air Daerah Aliran Sungai (DAS), konservasi tanah dan perbaikan mutu lingkungan. Sedangkan manfaat ekonomis dari keberadaan hutan rakyat dapat dilihat dari peningkatan pendapatan petani dari hutan rakyat dan penyediaan kayu rakyat. Hutan rakyat merupakan sumber bahan baku bagi industri pengolahan kayu di wilayah tersebut (Indrawati, 2009). Hutan rakyat di Kecamatan Ulu Pungkut lebih dominan ke dalam bentuk hutan agraoforestri yaitu hutan rakyat yang mempunyai bentuk usaha kombinasi kehutanan dengan usaha tani lainnya, seperti perkebunan, pertanian, peternakan dan lain-lain secara terpadu pada satu lokasi. Tanaman yang mendominasi di hutan rakyat Kecamatan Ulu Pungkut adalah tanamnan perkebunan dan pertanian dimana jenis tanaman tersebut adalah karet dan kayu manis.
Universitas Sumatera Utara
Perumusan Masalah Permasalahan yang dikemukakan disini adalah apakah pengelolaan hutan rakyat yang dilakukan oleh para petani di Kecamatan Ulu Pungkut telah memperhatikan aspek kelestarian hutan dan kelestarian hasil, seberapa besar kontribusi hutan rakyat tersebut terhadap peningkatan pendapatan para petani, dan apa saja manfaat ekonomis yang didapatkan masyarakat pada umumnya dan petani hutan rakyat pada khususnya dengan keberadaan hutan rakyat di Dua desa Kecamatan Ulu Pungkut. Aspek produksi , khususnya tentang sruktur tegakan dan potensi produksi, Menurut Hardjosoediro (1980) bahwa disatu sisi struktur tegakan kayu rakyat menunjukkan struktur hutan normal, namun disisi lain ternyata pohon-pohon yang dijual mengalami penurunan kelas diameter. Hal ini berarti akan mengancam kelestarian tegakan hutan rakyat dan sekaligus berarti mengancam pula kelestarian usahanya. Aspek pengolahan dimaksud disini adalah semua jenis tindakan yang merubah bahan baku (kayu bulat) menjadi barang setengah jadi. Masalah terbesar saat ini adalah dilihat pada aspek pengolahan yaitu masalah jumlah dan kontinuitas sediaan bahan baku. Sementara itu permasalahan pada aspek pemasaran meliputi beberapa hal diantaranya : sistem distribusi, sruktur pasar, penentuan harga, prilaku pasar, dan keragaan pasar. Kelembagaan yang mendukung pada setiap sub sistem juga masih perlu disempurnakan agar kinerja usaha hutan rakyat secara keseluruhan menjadi lebih baik. Pengusahaan hutan rakyat juga secara kumulatif menunjukkan berbagai kekurangan, kelemahan serta kurang akurat. Gejala kelemahannya tidak
Universitas Sumatera Utara
meletakkan posisi dan kedudukan hukum hutan rakyat ini kedalam status legal dan kemungkinan-kemungkinan yang terjadi, antara lain: a. Belum semua data potensi dan kepemilikan hutan rakyat teridentifikasi dengan baik. b. Secara umum areal hutan rakyat belum diukur dan dipetakan sebagaimana dilakukan terhadap hutan negara. c. Belum diterbitkannya aturan-aturan teknis pembinaan administrasi dan tata cara
pengelolaan hutan rakyat sebagai payung untuk dipedomani secara
seragam disetiap wilayah. d. Tidak adanya aturan hukum yang jelas tentang kepemilikan hutan rakyat secara yuridis formal, terkait erat dengan kebijakan hukum pertanahan yang masih terus dibebani dewasa ini.
Tujuan Bedasarkan perumusan masalah maka tujuan penelitian dapat di rumuskan sebagai berikut: 1. Mengidentifikasi kegiatan pengelolaan hutan rakyat
di Kecamatan Ulu
Pungkut Kabupaten Mandailing Natal. 2. Mengetahui potensi hutan rakyat di Kecamatan Ulu Pungkut Kabupaten Mandailing Natal. 3. Mengetahui maafaat ekonomis hutan rakyat berupa tambahan pendapatan petani.
Universitas Sumatera Utara
Manfaat 1. Bagi Departemen Kehutanan dan Pemerintah Kabupaten Mandailing Natal, bahwa hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat sebagai alat kontrol dan masukan atas dampak yang terjadi dengan adanya kegiatan pengelolaan hutan rakyat. 2. Untuk memperkaya dan melengkapi kajian tentang kegiatan pengelolaan hutan rakyat dalam hubungannya dengan pemberdayaan masyarakat dan perubahan pendapatan masyarakat yang bersangkutan. 3. Sebagai bahan informasi bagi instansi-instansi terkait serta pihak lainnya untuk penelitian selanjutnya.
Universitas Sumatera Utara
