BAB I
1.1
PENDAHULUAN
Latar Belakang Berbagai upaya telah dilakukan oleh Pemerintah untuk mengatasi masalah kesenjangan antar-wilayah, kemiskinan dan pengangguran
Deleted: ketim
melalui berbagai kebijakan dan program. Pada tahun 1994, pemerintah mengeluarkan Program Inpres Desa Tertinggal (IDT) yang kemudian menjadi pelopor dari lahirnya program-program lain, seperti Program Pembangunan Prasarana Pendukung Desa Tertinggal (P3DT), Program Pengembangan Kecamatan (PPK), Program Pengembangan Prasarana Perdesaan (P2D), dan Proyek Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Daerah (P2MPD). Upaya
untuk
mengatasi
kesenjangan,
kemiskinan
dan
Deleted: ketim
pengangguran ke depan sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2005 – 2009, menyebutkan bahwa ada lima sasaran yang ingin dicapai dalam
upaya
menciptakan
kesejahteraan
rakyat
yaitu;
1)
mengurangi kemiskinan dan pengangguran; 2) berkurangnya kesenjangan antar wilayah dengan prioritas pada pembangunan wilayah perdesaan serta kesenjangan pembangunan wilayah; 3) meningkatnya kualitas manusia; 4) meningkatnya mutu lingkungan hidup dan pengelolaan sumberdaya alam, dan; 5) meningkatnya dukungan infrastruktur yang ditunjukkan oleh kualitas dan kuantitas sarana penunjang pembangunan. Sejalan dengan implementasi Desentralisasi dan Otonomi Daerah telah diterbitkan UU No. 32/2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Pedoman Umum PISEW
1
Deleted: ketim
UU No.33/2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah. Selain
itu,
berbagai
peraturan
perundangan
penting
yang
mendukung dan terkait erat adalah UU Nomor 25/2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan UU Nomor 17/2003 tentang Keuangan Negara. Kebijakan ini merupakan upaya lain dari pemerintah untuk mengatasi kesenjangan antar-wilayah. Melalui desentralisasi kewenangan pemerintahan dan desentralisasi fiskal kepada daerah, pemerintah daerah diharapkan mempunyai peran dan posisi yang sangat strategis dalam pelaksanaan pembangunan daerah berdasarkan berbagai potensi yang dimiliki. Pelaksanaan Otonomi Daerah selama ini masih menghadapi beberapa kendala, seperti rendahnya kapasitas sumberdaya manusia dan kapasitas fiskal daerah. Rendahnya kapasitas SDM mengakibatkan ketidakmampuan daerah dalam menyelenggarakan kewenangan
pemerintahan
dan
pembangunan,
termasuk
di
dalamnya menyerap aspirasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan. UU Nomor 25/2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional secara tegas mengharuskan keterlibatan masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan. Sementara itu
rendahnya
kemampuan
kapasitas daerah
fiskal
dalam
menyebabkan
membiayai
terbatasnya
penyelenggaraan
pemerintahan dan pembangunan di daerahnya. Dalam kasus seperti itu, maka bantuan pendanaan dari pemerintah pusat masih tetap diperlukan, baik melalui dana perimbangan maupun dana dekonsentrasi. Pengembangan Infrastruktur Sosial dan Ekonomi Wilayah/Regional Infrastructure for Social and Economic Development (RISE) yang kemudian disebut dengan PISEW adalah sebuah program yang Pedoman Umum PISEW
2
Deleted: ketim
merupakan kelanjutan dan penyempurnaan dari P2D dan pilot project PKP2D dan penyesuaian terhadap berbagai isu dan aktual yang berkembang saat ini, termasuk di dalamnya menjawab berbagai
persoalan
yang
dihadapi
oleh
daerah
dalam
menyelenggaraan otonomi daerah. Program ini merupakan salah satu
upaya pemerintah dalam
Pemberdayaan mengatasi
Masyarakat
kesenjangan
kerangka
Mandiri
Program
(PNPM
antar-wilayah,
Nasional
Mandiri)
untuk
kemiskinan
dan
Deleted: ketim
pengangguran melalui Pengembangan Sosial Ekonomi Masyarakat. Intervensi yang akan dilakukan adalah penyediaan bantuan teknis dan pemberian bantuan stimulus infrastruktur sosial dan ekonomi dasar yang dianggap akan dapat mendukung upaya pemberdayaan sosial ekonomi masyarakat, melalui mekanisme yang partisipatif dan sinkron dengan sistem perencanaan pembangunan yang ada. Selain itu, dalam PISEW juga dilakukan penguatan kapasitas pemerintah daerah dan masyarakat dalam keseluruhan proses pembangunan.
Formatted: In cm
1.2
Tujuan dan Sasaran
Formatted: B Numbering
1.2.1. Tujuan
Deleted: Kese diharapkan bis melalui:¶ Peningkatan pe dalam bidang i sosial dan ekon perdesaan.¶ Peningkatan ka pemerintah dae masyarakat da melaksanakan sosial ekonomi
Tujuan
pelaksanaan
pembangunan
ekonomi
PISEW
adalah
masyarakat
mempercepat yang
berbasis
sumberdaya lokal, mengurangi kesenjangan antar wilayah, pengentasan kemiskinan di daerah perdesaan, memperbaiki pengelolaan pemerintahan (local governance) dan penguatan institusi di perdesaan Indonesia.
Formatted: F Font color: Blac
Formatted: F Font color: Blac Pedoman Umum PISEW
3
1.2.2. Sasaran Sasaran pelaksanaan PISEW mencakup beberapa hal pokok, yaitu: 1) Terbangunnya infrastruktur perdesaan yang meliputi pembangunan sarana dan infrastruktur : transportasi, produksi pertanian, pemasaran pertanian, air bersih dan sanitasi, pendidikan dan kesehatan. 2) Meningkatnya usaha ekonomi masyarakat. 3) Terbentuknya Kawasan Strategis Kabupaten, Kelompok Usaha Masyarakat, dan forum Kelompok Diskusi Sektor (KDS) serta menguatnya fungsi KDS di lokasi yang telah
Deleted: insti
Formatted: F
memilikinya. 4) Meningkatnya kapasitas pemerintah dalam berperan sebagai fasilitator dalam melaksanakan pembangunan. 5) Meningkatnya
kapasitas
masyarakat
dalam
melaksanakan pembangunan.
1.3
Penerima Manfaat Penerima manfaat dari PISEW mencakup: 1) Masyarakat Desa, 2) Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD),
seperti karang taruna,
PKK, kelompok tani dan kelompok lainnya yang mempunyai
Deleted: )
potensi usaha yang ada di desa, 3) Pemerintah kabupaten, kecamatan dan pemerintah desa.
Pedoman Umum PISEW
Deleted: Orga Masyarakat Se (kelompok yan
4
1.4.
Komponen
Formatted: B Numbering
1.4.1. Pembangunan Infrastruktur Skala Kecil
Deleted: Peng Masyarakat de
Pembangunan infrastruktur yang
terbagi atas 6 kategori
sebagai berikut : 1) Infrastruktur Transportasi Pembangunan
pada
bidang
ini
difokuskan
pada
pembangunan jalan, jembatan, tambatan perahu dan komponen terkait. 2) Peningkatan Produksi Pertanian Pembangunan
pada
bidang
ini
difokuskan
pada
ini
difokuskan
pada
pembangunan irigasi tersier. 3) Peningkatan Pemasaran Pertanian Pembangunan
pada
bidang
pembangunan pasar, gudang produksi, lantai jemur 4) Air Bersih dan Sanitasi Pembangunan
pada
bidang
ini
difokuskan
pada
pembangunan
Sanitasi lingkungan (MCK), air bersih
(perpipaan, bak penampungan air bersih, sumur pompa tangan, hidran umum). 5) Pendidikan Rehabilitasi dan peningkatan infrastruktur pendidikan difokuskan kepada: a)
Rehabilitasi gedung sekolah dasar dan sekolah menengah pertama, termasuk di dalamnya fasilitas pendukung seperti kamar mandi WC.
Pedoman Umum PISEW
5
Deleted: dapa APBN yang be Pinjaman Luar JBIC
b)
Pengadaan sarana pendukung kelas seperti meja
Deleted: Pem
belajar, kursi dan papan tulis, tetapi tidak termasuk buku-buku pelajaran sekolah. Deleted: 6)
6) Kesehatan Peningkatan infrastruktur pelayanan kesehatan dasar, antara lain : a)
Rehabilitasi
Puskesmas
(perawatan
dan
non
perawatan). b)
Pembangunan
dan
rehabilitasi
Puskesmas
Pembantu. Mikro
dan
Lembaga
Keuangan Perdesaan (PILOT) Kredit
Mikro
Formatted: F Bold, Font colo
Formatted: In cm, First line: 3,17 cm, Left
Formatted: F Bold, Font colo
Deleted: Pem
ditujukan
untuk
masyarakat
perdesaan, yang pelaksanaannya dimulai pada TA. 2009
Deleted: fasili dasar termasuk adalah Puske
dalam bentuk pilot. Pada TA. 2008 akan dilakukan terlebih
Deleted: ,
dahulu kajian/studi penyempurnaan konsep dan disainnya. Komponen Kredit Mikro untuk mendukung pengembangan kelembagaan
pemberdayaan
usaha
mikro
di
bidang
pertanian dan usaha kecil lainnya. 1.4.3
Formatted: In cm, Hanging:
Deleted: Pem bidang ini difok
1.4.2. Pengembangan Usaha Kecil
Komponen
Deleted: ¶
Peningkatan
Kapasitas
Aparat
Pemerintah
Lokal,
Fasilitator dan Masyarakat Komponen pengembangan kapasitas pemerintah daerah, fasilitator dan masyarakat adalah penguatan peran-peran dari berbagai pihak dalam mendukung proses kemandirian dan
pemberdayaan
masyarakat
miskin
dalam
menanggulangi masalah pembangunan, pengangguran dan masalah sosial lainnya. Pedoman Umum PISEW
6
Deleted: , Pos (pondok bersal Pondok sayang Fasilitas penun lainnya
Formatted: F Arial, Font colo (Spain-Modern
Deleted: Pela kegiatan ini seb integral dari up penanggulanga dan pengemba lokal yang berb
Penguatan kapasitas kelembagaan yang dilakukan meliputi tingkatan sistem, lembaga dan individu. Ketiga tingkatan tersebut
merupakan
satu
kesatuan
yang
saling
berhubungan dan harus dilakukan pada seluruh tataran tersebut. 1) Tingkat Sistem, Memberikan
suatu
pengaturan
bagi
kerangka kerangka
kerja
kebijakan
pengambil
dan
keputusan
Pemerintah Daerah (Eksekutif dan Legislatif) dalam rangka melaksanakan tugas-tugas yang terkait dengan pembangunan wilayah. 2) Tingkat Lembaga/institusi Memberikan
suatu
kerangka
kerja
pengelolaan
(manajemen) bagi perangkat pelaksana sesuai dengan tugas dan fungsinya terkait dengan pembangunan wilayah dan sektor daerah. 3) Tingkat Individu (aparat dan anggota masyarakat) Memberikan suatu kerangka pengembangan etos dan kemampuan kerja serta kompetensi personil (terutama aparatur) di dalam melaksanakan tugas-tugasnya. Ketiga
tingkatan
tersebut
saling
berkaitan
untuk
memberikan sinergi kepada pencapaian tujuan dan sasaran yang sudah ditetapkan. Ketiga pola penanganan tersebut memberikan fleksibilitas atas tuntutan kebutuhan di masingmasing tingkatan, sesuai dengan kebutuhan kegiatan penguatan kapasitas kelembagaan.
Pedoman Umum PISEW
7
Perangkat pemerintah (terutama di tingkat kecamatan dan desa) didorong untuk mampu berperan menjadi fasilitator masyarakat, dan selalu berorientasi pada pengembangan masyarakat dengan mengedepankan peran masyarakat. Penguatan kapasitas akan di lakukan di tingkat pusat, provinsi, kabupaten, kecamatan serta tingkat desa terhadap Konsultan, Pemerintah daerah dan Masyarakat. Bentuk dari penguatan
kapasitas
ini
dapat
berupa
sosialisasi,
diseminasi, pelatihan maupun workshop.
1.5
Kriteria Penetapan lokasi Kriteria pemilihan lokasi adalah sebagai berikut: 1) Kabupaten eks. Proyek Pengembangan Prasarana Perdesaan (P2D). 2) Kabupaten di luar Pulau Jawa, Bali, Maluku, Irian dan Provinsi NAD, 3) Kabupaten
di
Pengembangan
luar
wilayah
Kecamatan
pengembangan (PPK)
dan
Program Percepatan
Pembangunan Daerah Tertinggal dan Khusus (P2DTK) serta program sejenis lainnya, 4) Kabupaten dengan alokasi anggaran pembangunan (APBD) per kapita yang kecil, 5) Kabupaten dengan jumlah dan prosentase penduduk miskin yang besar,
Deleted: Adap penguatan kap berhubungan d <#>Perencana mulai dari mela sosial, identifik permasalahan, perumusan kes membuat skala membuat actio <#>Implementa proses monitor kegiatan.¶ <#>Membuat s antara masyara pemerintah dae pengelolaan ke bersama, antar kegiatan, pend monitoring dan <#>Dapat men dalam setiap p pelaksanaan ke dari persiapan monitoring dan <#>Upaya pen berbagai perma pengaduan, ko dalam pelaksa dengan menyia yang dibutuhka
Formatted: B Numbering Deleted: k
Pedoman Umum PISEW
8
BAB II
2.1
STRATEGI DAN PRINSIP PENGELOLAAN Deleted: ,
Strategi 1) Sinkronisasi dan integrasi kebijakan dan program pembangunan daerah dengan kebutuhan masyarakat, dilaksanakan mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan maupun evaluasi. Sinkronisasi program
terwujud dalam Kesepakatan Prioritas Kebijakan
Bidang Sosial dan Ekonomi Kabupaten dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) serta Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan. 2) Pengembangan wilayah melalui penetapan dan pengembangan Kawasan Strategis Kabupaten (KSK). 3) Penguatan kapasitas pemerintah daerah dalam melaksanakan
Deleted: ¶ ¶ ¶ ¶ ¶ ¶ ¶ ¶ ¶ ¶ ¶ Deleted: M Deleted: a Deleted: . Deleted: Sink integrasi
Formatted: F color: Black, No (Bokmål)
pembangunan sosial ekonomi secara kemitraan pada seluruh
Formatted: F color: Black, No (Bokmål)
proses mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan
Deleted: pad
pemeliharaan.
Deleted: ting
4) Penguatan jaringan antar Pelaku Pembangunan, yaitu dengan membangun kepedulian dan jaringan sumber daya serta mendorong keterlibatan aktif dari para pelaku pembangunan untuk penanggulangan kemiskinan, termasuk akses penyaluran bagi keberlanjutan program-program di masyarakat.
Deleted: wilay
Deleted: mela
Deleted: ), ya dapat memperc pencapaian Pe Sosial Ekonom Kabupaten ser dampak kepad di kabupaten. Deleted:
2.2
Prinsip Pengelolaan
Formatted: B Numbering
1) Transparansi dan akuntabilitas, dalam proses manajemen
Deleted: berb daerahnya.
maupun manajemen organisasi, masyarakat harus menerapkan Pedoman Umum PISEW
9
Deleted: ¶ Penguatan Ja
prinsip transparansi dan akuntabilitas, sehingga masyarakat belajar dan “melembagakan” sikap bertanggung jawab terhadap pilihan keputusan dan kegiatan yang dilaksanakannya. 2) Demokrasi, dalam pengambilan keputusan publik yang peka dan tanggap
terhadap
suara
komunitas. Artinya
pengambilan
keputusan yang bersifat hirarkis berubah menjadi pengambilan keputusan dengan andil seluruh stakeholder. 3) Partisipasi,
sesuai
dengan
azas
Dari,
Oleh
dan
Untuk
Masyarakat (DOUM) sudah menjadi ’icon’ pembangunan yang harus ada dalam setiap tahap pembangunan. Masyarakat terlibat secara aktif dalam kegiatan pembangunan mulai dari proses perencanaan, pelaksanaan dan pemanfaatan secara gotong royong.
Partisipasi tersebut akan berlangsung secara
berkelanjutan, adapun salah satu indikator keberlanjutan adalah pelembagaan (institutionalization). 4) Desentralisasi dan Otonomi , dalam proses pengambilan keputusan
yang
langsung
menyangkut
kehidupan
dan
penghidupan masyarakat agar dilakukan sedekat mungkin dengan pemanfaat atau diserahkan pada masyarakat sendiri, sehingga keputusan yang dibuat benar-benar bermanfaat bagi masyarakat banyak. 5) Kesetaraan
gender,
laki-laki
dan
perempuan
mempunyai
kesempatan yang sama untuk terlibat di setiap tahapan kegiatan. 6) Kolaborasi, semua upaya pelaksanaan PISEW termasuk untuk mewujudkan kolaborasi
prioritas baik
antar
dilakukan warga,
dengan
mengutamakan
kelompok
masyarakat,
desa/kelurahan, lembaga pemerintah maupun masyarakat, sektor, dan antara masyarakat dengan pemerintah. Pedoman Umum PISEW
10
7) Kemandirian, mengingat sumber daya senantiasa terbatas, maka masyarakat perlu mengupayakan berbagai sumberdaya yang ada bagi terwujudnya kebutuhan yang dinilai paling prioritas untuk mengentaskan kemiskinan. 8) Berkelanjutan, pada dasarnya pembangunan berkelanjutan
Formatted: F Arial, Font colo
adalah pembangunan yang tidak menimbulkan persoalan baru, bersifat adil intra generasi dan antar generasi. Untuk itu dalam pelaksanaan dan pengembangan PISEW ini nantinya harus bertumpu pada prinsip keseimbangan pembangunan dari aspek sosial, ekonomi dan lingkungan.
Pedoman Umum PISEW
Formatted: In cm
11
BAB III
PENGORGANISASIAN
PISEW memiliki beberapa komponen kegiatan yang menjadi tugas pokok dan fungsi serta kompetensi dari berbagai institusi pemerintah terkait baik di pusat maupun di daerah. Dalam pelaksanaannya melibatkan organisasi masyarakat, dan fasilitator/konsultan yang akan memberikan bantuan teknis kepada masyarakat dan pemerintah pusat dan daerah. Secara umum, seperti pada Gambar 3.1 Pemerintah Pusat bersama Pemerintah Provinsi berperan melakukan pembinaan dalam bentuk kegiatan supervisi dan pemantauan, Pemerintah Kabupaten melakukan pengelolaan dan pengendalian, sedangkan Kecamatan dan Desa melakukan
kegiatan
perencanaan,
pelaksanaan,
operasi
dan
Deleted: ¶
Deleted: 3.1
Deleted: Ting Deleted: at
Formatted: B Numbering
Deleted: Seba tertuang dalam perjanjian pinja (Loan Agreeme Pemerintah Ind Pemerintah Je Japan Bank for Cooperation (J 543, dibentuk
Formatted: In cm, Space Afte
pemeliharaan.
Deleted: deng
3.1
Deleted: an N
Pusat
Formatted: F Font color: Blac
3.1.1 Tim Koordinasi Tim Koordinasi Pengelolaan PISEW Tingkat Pusat (disingkat Tim Koordinasi PISEW Pusat) terdiri dari unsur Kementerian Negara
Perencanaan
Pembangunan
Nasional/Bappenas
selaku koordinator (Coordinating Agency),
Departemen
Pekerjaan Umum, Departemen Dalam Negeri, Departemen Keuangan, Departemen Kesehatan, Departemen Pendidikan Nasional, dan Kementerian Negara Pembangunan Daerah Tertinggal.
Pedoman Umum PISEW
12
Deleted: bert koordinator (Co Agency). Kean Koordinasi mel Deleted: i
Deleted: mela Jenderal Cipta
Deleted: Untu program Direkt Cipta Karya dit Executing Agen Struktur Tim Ko Pusat terdiri da yang beranggo pejabat Eselon Pelaksana yan para pejabat E Tim Koordinas
Formatted: F Font color: Blac
3.1.2 Sekretariat PISEW Nasional Untuk membantu Tim Koordinasi PISEW Pusat dibentuk
Formatted: B Numbering
Sekretariat PISEW Nasional yang berkedudukan di Bappenas dengan keanggotaan terdiri dari pejabat dan staf yang
Deleted: eselo
mewakili instansi anggota.
Deleted: Tim
Tim Koordinasi dan Sekretariat PISEW Nasional memperoleh
Deleted: . S
bantuan teknis dari tim konsultan yang disebut Konsultan Tim
Deleted: sebu
Koordinasi Pusat.
Deleted: (Con for National Se RISE).
Pedoman Umum PISEW
13
Deleted: Gam Struktur Orga Pengelolaan P
Gambar 3.1 Struktur Organisasi Pengelolaan PISEW
Pedoman Umum PISEW
14
Deleted:
Formatted
3.1.3 Executing Agency
Formatted
Executing Agency PISEW adalah Direktorat Jenderal Cipta Karya yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan program. 3.1.4 Project
Deleted: Sela
Formatted Deleted: )…d
Formatted
Management
Unit
(PMU)
dan
Project
Implementation Unit (PIU)
Deleted: Proje
Formatted
Deleted: an…
Untuk memperlancar pelaksanaan tugas teknis terkait
Formatted
dengan peran masing-masing departemen,
Deleted: yang
dibentuk satu
PMU pada Direktorat Jenderal Cipta Karya Departemen Pekerjaan
Umum,
dan
3
PIU
yang
berkedudukan di Direktorat Jenderal Departemen
Pekerjaan
Pemberdayaan
Umum,
Masyarakat
dan
masing-masing Cipta
Karya
Direktorat
Jenderal
Desa
dan
Direktorat
Jenderal Bina Pembangunan Daerah Departemen Dalam Negeri. PMU dan PIU secara teknis didukung oleh konsultan.
Formatted Formatted Deleted: ¶
Formatted Deleted: -
Formatted Formatted Formatted
Untuk hal-hal yang terkait dengan teknis pelaksanaan PISEW
Deleted:
sesuai
Formatted
tupoksi
masing-masing,
departemen/kementerian
terkait dapat melakukan komunikasi langsung dengan tim
Deleted: Ting
koordinasi di daerah.
Formatted Formatted Formatted
3.2
Formatted
Provinsi
Deleted: Pen
Formatted
3.2.1 Tim Koordinasi Tim
Koordinasi
Deleted: tingk
PISEW
Provinsi
ditetapkan
dengan
Formatted
Keputusan Gubernur dan Kepala Bappeda Provinsi sebagai
Deleted: eng
Ketua Tim Koordinasi, dengan keanggotaan meliputi :
Formatted Deleted: an
Formatted Pedoman Umum PISEW
15
Asisten Sekretariat Pemerintah Provinsi Bidang Ekonomi dan Pembangunan Badan/Dinas/Kantor Pemberdayaan Masyarakat. Dinas Pertanian. Dinas Kesehatan.
Formatted: F Font color: Blac
Dinas Pendidikan. Pelayanan Perbendaharaan
Negara
Deleted: yang Fasilitator Koor (FKP) dan Fas Provinsi (FTP).
3.2.2 Sekretariat PISEW Provinsi membantu
Tim
Koordinasi
Provinsi
dibentuk
Deleted: ¶
Sekretariat PISEW Provinsi yang berkedudukan di Bappeda
Deleted: Ting
Provinsi dengan keanggotaan terdiri dari pejabat/staf yang
Formatted: F Font color: Blac
mewakili instansi anggota Tim Koordinasi. Tim Koordinasi dan Sekretariat PISEW Provinsi memperoleh
Formatted: F Font color: Blac
Formatted: In cm, Hanging: After: 6 pt, Ta
dukungan teknis dari konsultan manajemen provinsi. 3.3
Formatted: In cm, Space Afte 1,9 cm, Left + Deleted: U
Badan/Dinas/Kantor terkait
Untuk
Formatted: F Font color: Blac
Formatted: In cm, Hanging: Before: 12 pt, Tabs: Not at 2
Dinas Pekerjaan Umum atau nama lain.
Kantor Wilayah (KPPN).
Deleted: s
Kabupaten
Formatted: F Font color: Blac
3.3.1 Tim Koordinasi
Formatted
Tim Koordinasi Pengelolaan PISEW Kabupaten ditetapkan
Formatted
dengan Keputusan Bupati dan Kepala Bappeda Kabupaten
Formatted
sebagai Ketua Tim Koordinasi, dengan keanggotaan meliputi:
Deleted: tingk
Asisten Sekretariat Pemerintah kabupaten Ekonomi dan Pembangunan
Bidang
Deleted: k
Deleted: yang
Deleted: enga
Badan/Dinas/Kantor Pemberdayaan Masyarakat.
Deleted: k
Dinas Pekerjaan Umum atau nama lain.
Deleted: an
Dinas Pertanian.
Deleted: Deleted: s
Pedoman Umum PISEW
16
Dinas Kesehatan.
Formatted: F Font color: Blac
Dinas Pendidikan.
Formatted: In cm, Hanging: Before: 6 pt, A Not at 2 cm
Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN). Camat Badan/Dinas/Kantor terkait
Formatted: F Font color: Blac
3.3.2 Sekretariat PISEW Kabupaten Untuk
membantu Tim
Koordinasi
Sekretariat PISEW kabupaten Bappeda kabupaten
Deleted: k
Kabupaten
dibentuk
yang berkedudukan di
dengan keanggotaan terdiri dari
pejabat/staf yang mewakili instansi anggota Tim Koordinasi. Tim
Koordinasi
dan
Sekretariat
PISEW
Kabupaten
memperoleh dukungan teknis dari konsultan manajemen
Formatted: F Font color: Blac
3.3.3 Satuan Kerja (Satker)/PIU Kabupaten pengelolaan
Formatted: In cm, Hanging: Before: 6 pt, A Not at 2 cm
Formatted: F Font color: Blac
kabupaten.
Untuk
Deleted: yan Fasilitator Koo Kabupaten (FK Fasilitator Koo Kabupaten (A
pembangunan
infrastruktur
PISEW
ditetapkan Satuan Kerja (Satker) oleh Bupati dari Dinas KeCipta Karya-an di Kabupaten.
Deleted: k
Formatted: F Font color: Blac
Formatted: F Font color: Blac
3.3.4 Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)/ Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Untuk pengelolaan pembangunan infrastruktur di Kawasan Strategis Kabupaten (KSK) ditetapkan PPK/PPTK oleh Bupati dari Dinas Ke-Cipta karya-an di Kabupaten.
Deleted: dan langsung masy
Deleted: yang hibah Pemerint
Deleted: angk Pelaksana Tek (PPTK) Kabupa Deleted: ¶
3.4
Formatted
Kecamatan
Deleted: . ¶
Deleted: Ting
3.4.1 Kelompok Kerja (Pokja) Kecamatan
Formatted
Di Kecamatan dibentuk Kelompok Kerja (Pokja) Kecamatan
Formatted
yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati yang terdiri dari
Formatted
Pedoman Umum PISEW
17
camat
sebagai
ketua
dan
keanggotaannya
meliputi
Deleted: orga
perwakilan dari instansi terkait di kecamatan, perwakilan
Deleted: Tim
desa, perwakilan dari kelompok perempuan, dan perwakilan
Deleted: L
dari lembaga kemasyarakatan desa setempat.
Formatted: F Font color: Blac
Pokja
Kecamatan akan memperoleh dukungan teknis dari tenaga teknis lapangan .
Formatted: In cm, Hanging: After: 6 pt
3.4.2 PPK/PPTK Kecamatan
Formatted: F Font color: Blac
Untuk pengelolaan pembangunan infrastruktur PISEW skala kecamatan ditetapkan PPK/PPTK oleh Bupati atas usulan Camat.
Deleted: (TTL Fasilitator Kec dan Tenaga Te (TtL).
Lembaga Pemberdayaan Usaha Mikro (LPUM) yang akan
Deleted: Pada terpilih di tiap-t akan dibentuk Pemberdayaan (LPUM) yang a wadah percont pengembangan pembiayaan us
menjadi wadah percontohan pengembangan kelembagan
Deleted: peng
pembiayaan usaha mikro dalam format lokal. LPUM ini akan
Deleted: yang
mendapat bantuan teknis dari Fasilitator Usaha Mikro.
Deleted: dian
3.4.3 Lembaga Pemberdayaan Usaha Mikro Pada kecamatan terpilih di tiap-tiap kabupaten akan dibentuk
Formatted Formatted
3.5
Desa
Formatted
Kepala Desa bertanggung jawab untuk memfasilitasi pelaksanaan
Deleted: Ting
kegiatan selama tahapan perencanaan, tahap pelaksanaan, tahap pemanfaatan dan pemeliharaan. Untuk pembangunan infrastruktur PISEW pelaksanaannya dilakukan oleh Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD) yang ada di desa setempat, seperti Karang Taruna, Kelompok P3A, Remaja Masjid, dll.
Deleted: kegia
Deleted: Orga
Deleted: Kelo
Deleted: terte Deleted: pilot
Pada desa yang kecamatannya menjadi percontohan Usaha Mikro, pelaksanaannya melibatkan Kelompok Usaha Mikro (KUM) yang menjadi sasaran penerima manfaat. Pedoman Umum PISEW
Deleted: atas
Deleted: LPU
Deleted: PISE Deleted: pe
Deleted: (ben
18
BAB IV
MEKANISME PELAKSANAAN
Mekanisme pelaksanaan PISEW yang dilaksanakan pusat dan daerah diuraikan sebagai berikut; 4.1
Tahap Perencanaan (T-1) Kegiatan
pada
tahap
perencanaan
mencakup
kegiatan
perencanaan program untuk 5 tahun dan penyusunan perencanaan
Deleted: ¶ ¶ ¶ ¶ ¶ ¶ ¶ ¶
Deleted: di tin Deleted: .
teknis kegiatan tahun pertama.
Deleted: Ting
4.1.1 Pusat 1) Sosialisasi dan Penandatanganan Dokumen Komitmen Pemerintah Daerah untuk memberikan pemahaman tentang kebijakan dan substansi program serta penandatanganan komitmen Pemda terhadap ketentuanketentuan pelaksanaan PISEW yang berisikan antara lain: Sinergi daerah dan pusat dalam pelaksanaan kegiatan (co-sharing), Penyediaan dana Pembinaan Administrasi Proyek (PAP), Tanggung jawab Pemda terhadap pelaksanaan PISEW. 2) Pelaksanaan pelatihan kepada pelatih utama/Training of Master Trainer (TOMT) dengan peserta pejabat dan staff yang ditunjuk dari masing-masing instansi dan tim konsultan pusat. 3) Diseminasi untuk menyampaikan kebijakan perencanaan PISEW pada tahap perencanaan (T-1) yang diikuti oleh Tim Koordinasi provinsi dan kabupaten.
Deleted: Pern
Formatted: F color: Black, Fr
Formatted: B Numbering Deleted: ¶
Deleted: eselo
Deleted: dan kompotensi da instansi/depart Deleted: en
Deleted: yang Tim
Deleted: Koor Pusat
Deleted: Sekr Nasional serta Deleted: K
Deleted: Mon Manajemen Deleted: P
Deleted: (KM Pedoman Umum PISEW
19
4) Pelaksanaan pelatihan kepada pelatih /Training of Trainer(TOT) perencanaan PISEW dengan peserta pejabat dan staff yang ditunjuk dari Tim Koordinasi dan Sekretariat PISEW Provinsi dan Kabupaten serta Tim konsultan Wilayah. 5) Monitoring dan Evaluasi
Deleted: eselo
Deleted: dan kompetensi da perangkat daer
Deleted: meru
6) Promosi PSE Pusat
Deleted: pers Deleted: ting tingkat provins kabupaten.
4.1.2 Provinsi 1) Pembentukan Tim PISEW Provinsi dan Persiapan Calon Peserta Pelatihan Pusat 2) Diseminasi dan Pelatihan untuk kegiatan perencanaan program 5 tahun dan penyusunan dokumen perencanaan teknis kegiatan tahunan, diikuti oleh anggota Tim Koordinasi dan sekretariat PISEW Provinsi, anggota Tim Koordinasi dan sekretariat PISEW Kabupaten, Camat dan para tenaga teknis lapangan 3) Penjabaran Kebijakan Pemberdayaan Sosial Ekonomi (PSE) Provinsi dari dokumen RPJMD 4) Penyampaian Kebijakan PSE Provinsi ke Kabupaten 5) Konsolidasi dan Sinkronisasi Kebijakan PSE Kabupaten 6) Penjabaran Program Pembangunan Jangka Menengah PSE Provinsi 7) Penyampaian Program Pembangunan Jangka Menengah PSE Provinsi 8) Penyusunan Rencana Kegiatan Tahunan Provinsi 9) Penyampaian Rencana Kegiatan Tahunan Provinsi 10) Promosi PSE oleh kabupaten di Provinsi 11) Penyusunan Dokumen Promosi PSE Provinsi untuk kegiatan promosi di pusat 12) Monitoring dan Evaluasi
Pedoman Umum PISEW
Deleted: e
20
Deleted: Ting
4.1.3 Kabupaten 1) Pembentukan Tim PISEW Kabupaten dan Persiapan Calon Peserta Pelatihan Pusat 2) Orientasi dan Workshop Kabupaten serta Persiapan Tim PISEW Kabupaten 3) Lokakarya PSE Kabupaten 4) Penetapan Kabupaten
Misi
PSE
Kabupaten
sesuai
RPJMD
5) Penyusunan Indikator Misi PSE Jangka Menengah 6) Penyusunan Draft Dokumen Kebijakan PSE Jangka Menengah Kabupaten 7) Forum Konsultasi I; Kesepakatan Atas Arah Kebijakan PSE Kabupaten Jangka Menengah 8) Finalisasi Dokumen Kebijakan PSE Jangka Menengah Kabupaten 9) Penyusunan Profil PSE Kabupaten 10) Penetapan Strategi dan Program Jangka Menengah PSE Kabupaten 11) Penetapan dan Delineasi KSK 12) Penyusunan Dokumen Program Jangka Menengah PSE Kabupaten 13) Forum Konsultasi II; Kesepakatan atas KSK dan Program Jangka Menengah PSE Kabupaten 14) Finalisasi Dokumen Program Jangka Menengah PSE Kabupaten 15) Penetapan Prioritas Kegiatan PSE Jangka Menengah Kabupaten 16) Sinkronisasi Pelaksanaan Kecamatan Tahun Pertama
Kegiatan
dengan
RKP
17) Penetapan Rencana Biaya dan Sumber Pembiayaan 18) Penetapan Prioritas Kegiatan Tahun (T) Pertama 19) Penyusunan Dokumen Memorandum Program Koordinatif (MPK) Pedoman Umum PISEW
21
20) Forum Konsultasi III; Kesepakatan atas MPK Tahun (T) Pertama 21) Finalisasi Dokumen Memorandum Program Koordinatif (MPK) 22) Penyusunan Dokumen Promosi PSE Kabupaten 23) Verifikasi DED dan RAB
Deleted: Ting
4.1.4 Kecamatan 1) Pembentukan Tim Pokja Kecamatan dan Persiapan Calon Peserta Pelatihan Provinsi 2) Persiapan Sosialisasi Kecamatan 3) Musrenbang Kecamatan #1Sosialisasi Kecamatan 4) Analisis
Potensi
Pengembangan
Kecamatan
dan
gambaran Kelompok Diskusi Sektor (KDS) 5) Penyusunan Profil PSE Kecamatan 6) Pelatihan Kader Pembangunan Desa (KPD) 7) Diskusi Antar KDS dan Desa 8) Perumusan Rencana
Strategis
Kecamatan
(Renstra
Kecamatan) 9) Penyusunan Draft Dokumen Renstra Kecamatan 10) Musrenbang Kecamatan #2; Kesepakatan atas Renstra Kecamatan 11) Finalisasi Dokumen Renstra Kecamatan 12) Sinkronisasi Antar Kegiatan dan Sumber Pendanaan 13) Analisis
dan
Penetapan
Prioritas
Kegiatan
Jangka
Menengah dan Tahun (T) Pertama 14) Penyusunan Dokumen Rencana Kerja Pembangunan Tahunan (RKP) 15) Musrenbang Kecamatan #3; Kesepakatan atas RKP 5 tahun dan Tahun Pertama (T) Pedoman Umum PISEW
22
16) Finalisasi Dokumen RKP 17) Penyusunan DED-RAB dan Pemaketan Prasarana Tahun (T) pertama 18) Penyusunan Dokumen Resume Rencana Pelaksanaan Tahun (T) pertama 19) Musrenbang Kecamatan #4; Kesepakatan atas Paket dan Calon LKD Kegiatan Tahun (T) pertama 20) Penyiapan Bahan Pengadaan Jasa LKD
Deleted: Ting
4.1.5 Desa 1) Sosialisasi Desa sebagai tindak lanjut Musrenbangkec#1 2) Pembentukan Kelompok Diskusi Sektor (KDS) 3) Penjaringan Aspirasi Masyarakat (Diskusi KDS) 4) Finalisasi Usulan Kegiatan Desa (RPJM Desa) 5) Sosialisasi Hasil Musrenbang Kecamatan #2 di Desa 6) Survey Data Analisis Kelayakan dan Dampak Kegiatan 7) Sosialisasi Hasil Musrenbangkec#3 di Desa 8) Survei dan Investigasi Teknis Sarana dan Prasarana serta identifikasi LKD 9) Sosialisasi Hasil Musrenbang Kecamatan #4 di Desa Mekanisme perencanaan untuk tingkat kabupaten, kecamatan dan desa dapat dilihat pada Gambar 4.1.
Pedoman Umum PISEW
23
Pedoman Umum PISEW
24
4.2
Tahap Pelaksanaan (T/T+1) Kegiatan
pada
tahap
pelaksanaan
mencakup
kegiatan
pembangunan infrastruktur sesuai dari hasil perencanaan yang telah dilaksanakan atau kegiatan review dokumen perencanaan serta penyusunan desain teknis untuk pembangunan infrastruktur tahun berikutnya. 4.2.1 Pusat 1) Diseminasi untuk menyampaikan kebijakan pelaksanaan PISEW untuk kegiatan tahap pelaksanaan. 2) TOT untuk kegiatan pelaksanaan PISEW, dengan peserta adalah pejabat dan staff yang ditunjuk dan mempunyai kompetensi
dari
instansi
perangkat
daerah
yang
merupakan Tim Koordinasi dan Sekretariat PISEW Provinsi dan Kabupaten serta personil Konsultan tingkat wilayah, tingkat provinsi dan tingkat kabupaten. Peserta TOT akan menjadi Pelatih pada kegiatan pelatihan di provinsi. 3) Monitoring dan Evaluasi 4) Promosi PSE Pusat 4.2.2 Provinsi 1) Diseminasi dan Pelatihan untuk kegiatan pelaksanaan pembangunan infrastruktur diikuti oleh anggota Tim Koordinasi dan sekretariat PISEW Provinsi, anggota Tim Koordinasi dan sekretariat PISEW Kabupaten, Camat dan para tenaga teknis lapangan 2) Review Rencana Tahunan Program PSE Provinsi Pedoman Umum PISEW
25
3) Promosi PSE oleh kabupaten di Provinsi 4) Penyusunan Dokumen Promosi PSE Provinsi untuk kegiatan promosi PSE di pusat 5) Monitoring dan Evaluasi
4.2.3 Kabupaten 1) Orientasi dan Workshop Kabupaten 2) Pembinaan Pembentukan Panitia SP3 dan Finalisasi Dokumen Seleksi LKD 3) Pembinaan dan Pengendalian Proses Seleksi LKD 4) Pendampingan pelaksanaan Rapat Pra Pelaksanaan Kontrak (RPPK), Pelatihan Administrasi dan Teknis kepada LKD 5) Pembinaan pembangunan
pelaksanaan infrastruktur
pencairan proyek
dan
keuangan, Partisipasi
Masyarakat 6) Evaluasi Pencapaian Tahunan (Tn) PSE Kab serta Penetapan Strategi dan Kegiatan Tahun T (n+1) PSE Kab 7) Forum Konsultasi II, Sosialisasi Evaluasi Pencapaian Tahun (Tn); Kesepakatan atas Evaluasi Tahun T (n) 8) Dukungan Alokasi Pendanaan Daerah 9) Kaitan dengan usulan RKP Kecamatan 10) Pola Pelaksanaan Program Tahun (T(n+1) 11) Penyusunan Draft MPK Tahun T (n+1) 12) Forum Konsultasi III, Pembahasan Materi MPK Tahun T (n+1); Kesepakatan atas MPK Tahun T (n+1) 13) Penyusunan Dokumen Promosi PSE Kabupaten 14) Finalisasi Dokumen MPK dan Tata Laksana Tahun T (n+1) Pedoman Umum PISEW
26
15) Penyusunan Dokumen Penganggaran 16) Verifikasi DED/RAB/O&M 4.2.4 Kecamatan 1) Sosialisasi Kecamatan 2) Pembentukan Panitia Seleksi Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD) 3) Finalisasi Dokumen Seleksi LKD 4) Proses Seleksi LKD 5) Penetapan LKD Terpilih 6) Penandatanganan Kontrak (SP3) 7) Rapat Pra Pelaksanaan Kontrak (RPPK) 8) Pelatihan Administrasi dan Teknis LKD 9) Supervisi Pelaksanaan Langsung : Teknis Konstruksi, Tahapan Pembayaran, dan Sertifikasi Bulanan 10) Evaluasi Renstra Kecamatan dan Pelaksanaan Fisik Tahunan 11) Proses Penyusunan RKP Prioritas Tahunan T (n+1) 12) Penyusunan Draft RKP Tahun T (n+1) 13) Musrenbang Kecamatan #3, Pembahasan RKP Tahun T (n+1); Kesepakatan atas RKP Tahun T (n+1) 14) Serah Terima dari LKD ke PPTK/PPK 15) Penyusunan DED/RAB/O&M dan Rencana Pemaketan Kegiatan 16) Konfirmasi Hasil Investigasi Teknis dan Verifikasi Hasil Identifikasi Kemampuan LKD 17) Musrenbang Kecamatan#4, Kesepakatan atas Bentuk Pelaksanaan Kegiatan Tahun T (n+1) 18) Penyusunan Bahan Pengadaan Jasa LKD Pedoman Umum PISEW
27
4.2.5 Desa 1) Sosialisasi 2) Pelaksanaan Pembangunan Konstruksi Fisik dan On the job training (OJT) 3) Pembentukan KPP 4) Pelatihan KPP 5) Serah Terima Prasarana dari Pemda ke Desa dan ke masyarakat (KPP) 6) Sosialisasi RKP kepada seluruh Desa dan KDS oleh BPD 7) Survei dan Investigasi Teknis Sarana dan Prasarana serta identifikasi LKD 8) Penunjukan
wakil
Desa
dan
KDS
dalam
Diskusi
Musrenbangkec #4 9) Sosialisasi Paket Kegiatan yang dilaksanakan oleh LKD kepada masyarakat dan KDS oleh BPD Mekanisme pelaksanaan untuk tingkat kabupaten, kecamatan dan desa dapat dilihat pada Gambar 4.2.
Pedoman Umum PISEW
28
Pedoman Umum PISEW
29
4.3
Publikasi Memberikan
pemahaman
tentang
gambaran
kegiatan
dan
ketentuan-ketentuan pelaksanaan PISEW kepada publik (public campaign) yang tercakup dalam keseluruhan tahapan, dilakukan
Formatted: B Indent: Left: 1 0 cm, Space Af spacing: At lea
dalam bentuk forum, media, leaflet, poster dan sebagainya. Deleted: ¶
4.4
Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan PISEW memiliki
sistem pemantauan
dan evaluasi internal dan
eksternal. Proses pemantauan dan evaluasi ini dilakukan mulai dari persiapan, pelaksanaan hingga tahap penyiapan keberlanjutan PISEW. Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi ini dilakukan untuk menghindari
kegagalan
kegiatan
dengan
melakukan
kontrol
kesesuaian penggunaan sumber daya, pilihan cara dan menjaga kinerja antara pihak-pihak yang terkait. 4.4.1 Pemantauan 1) Pemantauan Internal Tingkatan Pusat
Cakupan Kegiatan Pencapaian kegiatan
indikator
pelaksanaan
Pencapaiaan indikator keberhasilan Keberhasilan pelaksanaan kegiatan pengguliran dana dari Kredit Mikro Kabupaten
Pencapaian sasaran dari kegiatan PSE Kabupaten Penilaian kegiatan tahunan dari KSK/MPK Pencapaian indikator pelaksanaan kegiatan dan keberhasilannya
Kecamatan
Pencapaian dari Renstra Kecamatan
Pedoman Umum PISEW
30
Penilaian kegiatan tahunan dari RKP Penilaian kegiatan tahunan dari LPUM Pencapaian indikator pelaksanaan PISEW dan keberhasilannya Desa
Pencapaian indikator pelaksanaan PISEW dan keberhasilannya
2) Pemantauan Eksternal Pemantauan eksternal sebagai sarana untuk melakukan kontrol, sehingga diharapkan dapat diperoleh input bagi perbaikan PISEW dari pihak-pihak yang berada di luar struktur
organisasi
PISEW.
Pemantauan
ini
dapat
dilakukan oleh lembaga swadaya masyarakat, perguruan tinggi, media masa, maupun lembaga swasta.
4.4.2 Evaluasi 1) Evaluasi Internal Kegiatan evaluasi dilakukan oleh Tim Koordinasi PISEW mulai dari tingkat pusat, provinsi dan kabupaten, serta Pokja Kecamatan dan desa, untuk melihat sejauh mana keluaran kegiatan memberikan dampak atas tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam PISEW. 2) Evaluasi Eksternal Kegiatan evaluasi PISEW yang dilakukan oleh pihakpihak di luar pengelola PISEW. Kegiatan ini merupakan sarana untuk mengetahui sejauh mana PISEW dapat memberikan manfaat dan dampak kepada masyarakat dari perspektif pihak-pihak pengelola PISEW.
Pedoman Umum PISEW
31
4.4.3 Pelaporan Kegiatan pelaporan dibuat mulai dari
tingkat desa,
kecamatan, kabupaten, provinsi sampai ke pusat. Laporan dilakukan baik melalui jalur struktural maupun melalui jalur fungsional.
4.5
Pemanfaatan dan Keberlanjutan 4.5.1 Pemanfaatan Pemanfaatan yang dimaksudkan dalam PISEW dibedakan atas 2 bagian yaitu pemanfaatan terhadap dokumen perencanaan yang telah disusun dan pemanfaatan terhadap infrastruktur yang sudah dibangun. Terkait dengan pemanfaatan dokumen perencanaan yang disusun
di
tingkat
desa,
kecamatan
dan
kabupaten
diharapkan untuk dipergunakan oleh daerah dalam rangka optimalisasi dan dokumen perencanaan yang disusun sesuai mekanisme reguler perencanaan pembangunan daerah. Untuk pemanfaatan infrastruktur yang sudah dibangun diharapkan para Kelompok Pemanfaatan dan Pemeliharaan (KPP)
benar-benar
dapat
berfungsi
sehingga
pemanfaatannya optimal dan diharapkan KPP tersebut juga dapat mengembangkan infrastruktur yang sudah ada. 4.5.2 Keberlanjutan Kegiatan-kegiatan
PISEW`diharapkan
dapat
terus
dikembangkan lebih lanjut oleh pemerintah daerah dan masyarakat meskipun dukungan PISEW telah berakhir. Maksud utama dari kegiatan ini pada intinya adalah Pedoman Umum PISEW
32
mendorong masyarakat dan pemerintah daerah untuk mempertahankan dan meningkatkan proses perencanaan pembangunan yang partisipatif. Beberapa kegiatan yang dipersiapkan dalam rangka keberlanjutan program mencakup pemilihan Kawasan Strategis Kabupaten (KSK), penyusunan Memorandum Program Koordinatif (MPK) untuk kegiatan Pemberdayaan Penyusunan
Sosial
dokumen
Ekonomi Rencana
(PSE)
Kabupaten,
Strategis
Kecamatan
(Renstra Kecamatan), penyusunan dokumen Rencana Kerja Pembangunan Kecamatan, pembentukan Kelompok Diskusi Sektor (KDS), pembentukan Kelompok Pemanfaatan dan Pemeliharaan (KPP).
Pedoman Umum PISEW
33
BAB V
5.1
PENDANAAN
Sumber Dana Sumber dana berasal dari pemerintah (Rupiah Murni APBN, Pinjaman Luar Negeri dan APBD) dan masyarakat (swasta dan swadaya masyarakat).
5.2
Pengelolaan Dana Pengelolaan dari masing-masing sumber dana tersebut akan diatur sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku dan akan dijelaskan lebih lanjut didalam Panduan Pelaksana
5.3
Penyaluran Dana Tata cara penyaluran dan pencairan dana akan diatur tersendiri sesuai dengan peraturan yang berlaku.
Pedoman Umum PISEW
34
BAB VI
6.1
PENGAWASAN
Audit Pelaksanaan kegiatan PISEW diaudit oleh BPKP (Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan), dan dilakukan sekali setiap tahun terhadap unit pelaksana sesuai dengan peraturan yang berlaku. Deleted: ¶
6.2
Penanganan Pengaduan 1) Pembentukan Unit Pengaduan Masyarakat Project Management Unit (PMU) memfasilitasi pembentukan dan operasionalisasi Unit Pengaduan Masyarakat (UPM) di semua wilayah kerja; pusat dan daerah, sebagai wadah untuk menampung
aspirasi,
kepedulian,
dan
pengaduan
atas
penyimpangan-penyimpangan yang terjadi serta menindaklanjuti secara berjenjang pada tiap tahapan kegiatan. 2) Penyampaian dan Penerimaan Pengaduan Pengaduan dapat berasal dari perorangan atau kelompok masyarakat (LSM, Perguruan Tinggi, dsb). Untuk memudahkan penyampaian pengaduan, maka pengaduan dapat disampaikan ke unit pengaduan masyarakat (UPM) terdekat. Penyampaian dapat dilakukan dengan berbagai cara: surat/kotak pos, fax, telepon, email dan sebagainya.
Pedoman Umum PISEW
35
3) Penyelesaian Pengaduan UPM melakukan pemilahan terhadap pengaduan yang masuk meliputi pengaduan yang bersifat administratif atau pengaduan yang bersifat pelanggaran hukum. Penyelesaian penanganan pengaduan dilakukan sesuai dengan tingkatan permasalahan yang ada. Gambaran proses penyelesaian penanganan pengaduan untuk PISEW dapat dilihat pada Gambar 6.1 Bagan Alir Pengaduan
Formatted: S
Pedoman Umum PISEW
36
Formatted: S
Gambar 6.1 Bagan Alir Penanganan Pengaduan
Sumber/Data Pengaduan Masyarakat
Dokumentasi dan Klasifikasi dari Pengaduan sesuai tingkatan dari Unit Pengaduan Masyarakat
Kepala Desa Kelompok Kerja Kecamatan (Pokja Kecamatan)
Investigasi, Klarifikasi dan Verifikasi
Kompentensi/ wewenang dari Kepala Desa dan/atau Pokja Kecamatan
Penyelesaiaan
Dapat diselesaikan
Ya
Penyelesaiaan
Dapat diselesaikan
Ya
Penyelesaian
Dapat diselesaikan
Ya
Penyelesaiaan
Tidak
Unit Pengaduan Masyakat (UPM) Kabupaten (bagian Sekretariat PISEW Kab).
Kompetensi/ wewenang dari UPM Kabupaten
Tidak
Unit Pengaduan Masyarakat Provinsi (bagian Sekretariat PISEW Prov.)
Kompetensi/ wewenang dari UPM Provinsi
Tidak
Unit Pengaduan Masyarakat Nasional
Kompetensi/ wewenang dari UPM Nasional
Penyelesaiaan
Umpan balik
Penyempurnaan sistem pelaksanaan program
Deleted: Pedoman Umum PISEW
37
BAB VII
PENUTUP
Hal-hal yang belum diatur dalam pedoman umum ini akan ditentukan kemudian. Penjabaran dari pedoman umum ini akan dituangkan dalam Panduan Pelaksanaan dan Panduan Teknis yang akan diterbitkan tersendiri.
Pedoman Umum PISEW
38
Formatted: L lines
Page 14: [1] Deleted
amrita
5/30/2007 1:17:00 PM
Pemerintah
Perencanaan, Pelaksanaan dan Pemeliharaan Pengelolaan dan Pengendalian
Kabupaten
Kecamatan
Desa
Kepala Desa
Masyarakat OMS KPP
Konstruksi Fisik Pelaksanaan Langsung (PL)-PIK
PIU Kecamatan
Lembaga Pemberdayaan Usaha Mikro
Konsultan/Fasilitator
KUM Fasilitator Desa
Kredit Mikro dan Pengembangan Usaha
Fasilitator Kecamatan
Kelompok Diskusi Sektor
Kelompok Kerja
Konstruksi Fisik Pelaksanaan Langsung (PL)-KSK
Camat
PIU Kabupaten
Sekretariat PISEW
Fasilitator Kabupaten
Tim Koordinasi
Bupati
Provinsi
Sekretariat PISEW
Fasilitator Provinsi
Tim Koordinasi
Bantuan dan Pemantauan
Pusat
Gubernur
PIU Bangda
PIU Cipta Karya
PIU PMD
Konsultan Pelatihan
- Korwil - KMM Pusat
Executing Agency (PMU)
Sekretariat PISEW (Coordinating Agency)
Konsultan Sekretariat Nasional
Tim Koordinasi Menteri Terkait
= Instruksi/Dukungan
Page 15: [2] Formatted
Font: 10 pt, Bold, Font color: Black
= Koordinasi
amrita
= Fasilitasi
= Pelaporan
5/29/2007 4:08:00 PM
Page 15: [3] Formatted
amrita
5/29/2007 4:08:00 PM
amrita
5/29/2007 4:08:00 PM
Font: 10 pt, Bold, Font color: Black Page 15: [3] Formatted
Font: 10 pt, Bold, Font color: Black Page 15: [4] Deleted
5/29/2007 11:55:00 AM
Selanjutnya u
Page 15: [4] Deleted
5/29/2007 12:17:00 PM
Project Management Unit (
Page 15: [4] Deleted
5/29/2007 12:17:00 PM
)
Page 15: [4] Deleted
5/29/2007 12:17:00 PM
Project Implementation Unit (
Page 15: [5] Formatted
5/29/2007 12:15:00 PM
Font: 10 pt, Italic, Font color: Black Page 15: [6] Deleted
5/29/2007 12:17:00 PM
)
Page 15: [6] Deleted
5/29/2007 12:17:00 PM
ditempatkan
Page 15: [6] Deleted
5/29/2007 12:17:00 PM
pada
Page 15: [6] Deleted
5/29/2007 11:59:00 AM
angunan
Page 15: [6] Deleted
5/29/2007 12:17:00 PM
Page 15: [7] Formatted
5/29/2007 12:16:00 PM
Font: 10 pt, Font color: Black, Swedish (Sweden) Page 15: [8] Deleted
5/29/2007 12:15:00 PM
Project Management Unit (PMU) pada Direktorat Jenderal Cipta Karya Departemen Pekerjaan Umum memperoleh
Page 15: [9] Formatted
5/29/2007 12:16:00 PM
Font: 10 pt, Font color: Black, Swedish (Sweden) Page 15: [9] Formatted
5/29/2007 12:16:00 PM
Font: 10 pt, Font color: Black, Swedish (Sweden) Page 15: [10] Deleted
5/29/2007 12:16:00 PM
an
Page 15: [10] Deleted
5/29/2007 12:16:00 PM
teknis
Page 15: [10] Deleted
5/29/2007 12:16:00 PM
dari tim
Page 15: [11] Formatted
5/29/2007 12:16:00 PM
Font: 10 pt, Font color: Black, Swedish (Sweden) Page 15: [12] Deleted
5/29/2007 12:14:00 PM
yang disebut Konsultan Monitoring dan Manajemen Pusat (Central Monitoring and Management
Consultants),
Tim
Konsultan
Koordinator
Wilayah
(Regional
Coordination Team), dan sebuah Tim Complaints Resolution Unit (CRU).
Page 15: [13] Formatted
5/29/2007 12:16:00 PM
Font: 10 pt, Font color: Black, Swedish (Sweden) Page 15: [14] Formatted
amrita
5/29/2007 4:09:00 PM
Body Awal, Left, Indent: Left: 2 cm, First line: 0 cm, Space After: 0 pt, Line spacing: single Page 15: [15] Deleted
amrita
5/29/2007 4:08:00 PM
Page 15: [16] Formatted
amrita
5/29/2007 4:08:00 PM
Font: 10 pt, Font color: Black, Swedish (Sweden) Page 15: [17] Formatted
amrita
Font: 10 pt, Font color: Black, Swedish (Sweden)
5/29/2007 4:08:00 PM
Page 15: [18] Formatted
amrita
5/29/2007 4:08:00 PM
Font: 10 pt, Font color: Black, Swedish (Sweden) Page 15: [19] Formatted
5/29/2007 12:21:00 PM
Font: 10 pt, Font color: Black, Swedish (Sweden) Page 15: [20] Formatted
5/29/2007 12:21:00 PM
Font: 10 pt, Font color: Black, Swedish (Sweden) Page 15: [21] Formatted
amrita
5/29/2007 4:06:00 PM
Font: 10 pt, Bold, Font color: Black, Swedish (Sweden) Page 15: [22] Formatted
5/29/2007 12:21:00 PM
Indent: Left: 0,95 cm, Hanging: 1,05 cm, Space After: 6 pt, Tabs: Not at 2 cm Page 15: [23] Formatted
amrita
5/29/2007 4:06:00 PM
Font: 10 pt, Bold, Font color: Black, Swedish (Sweden) Page 15: [23] Formatted
amrita
5/29/2007 4:06:00 PM
amrita
5/29/2007 4:07:00 PM
Font: 10 pt, Bold, Font color: Black Page 15: [24] Formatted
Indent: Left: 2 cm, Tabs: Not at 2 cm + 3 cm Page 15: [25] Formatted
5/29/2007 12:21:00 PM
Font: 10 pt, Font color: Black, Swedish (Sweden) Page 15: [26] Deleted
5/29/2007 12:20:00 PM
tingkat
Page 15: [26] Deleted
5/29/2007 12:23:00 PM
p
Page 15: [27] Formatted
5/29/2007 12:21:00 PM
Font: 10 pt, Font color: Black, Swedish (Sweden) Page 15: [28] Formatted
5/29/2007 12:21:00 PM
Font: 10 pt, Font color: Black, Swedish (Sweden) Page 15: [29] Formatted
5/29/2007 12:21:00 PM
Font: 10 pt, Font color: Black, Swedish (Sweden) Page 16: [30] Formatted
Cory
6/22/2007 8:23:00 AM
Font: 10 pt, Bold, Font color: Black, Italian (Italy) Page 16: [31] Formatted
Cory
6/22/2007 8:23:00 AM
Font: 10 pt, Bold, Font color: Black, Italian (Italy) Page 16: [32] Formatted
Cory
6/22/2007 8:23:00 AM
Font: 10 pt, Bold, Font color: Black Page 17: [33] Deleted
5/29/2007 12:39:00 PM
angkat Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Kabupaten dan perangkat pendukungnya
Page 17: [34] Formatted
5/29/2007 1:04:00 PM
Indent: Left: 0 cm, Hanging: 1 cm, Space Before: 24 pt, After: 12 pt Page 17: [35] Formatted
Cory
6/22/2007 8:24:00 AM
Font: 10 pt, Bold, Font color: Black Page 17: [36] Formatted
5/29/2007 1:05:00 PM
Indent: Left: 1 cm, Hanging: 1 cm, Space After: 6 pt Page 17: [37] Formatted
Cory
6/22/2007 8:24:00 AM
Font: 10 pt, Bold, Font color: Black Page 18: [38] Deleted
Pada
kecamatan
5/29/2007 1:07:00 PM
terpilih
di
tiap-tiap
kabupaten
akan
dibentuk
Lembaga
Pemberdayaan Usaha Mikro (LPUM) yang akan menjadi wadah percontohan pengembangan kelembagan pembiayaan usaha mikro dalam format lokal. LPUM ini akan mendapat bantuan teknis dari Fasilitator Usaha Mikro. Page 18: [39] Deleted
5/29/2007 1:10:00 PM
pengelolaan dana bantuan langsung masyarakat Page 18: [40] Deleted
5/29/2007 1:09:00 PM
yang bersumber dari hibah Pemerintah Page 18: [41] Deleted
5/29/2007 1:11:00 PM
diangkat Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Kecamatan dan perangkat pendukungnya.
Page 18: [42] Formatted
Cory
6/22/2007 8:24:00 AM
Font: 10 pt, Bold, Font color: Black Page 18: [43] Formatted
5/29/2007 1:12:00 PM
Indent: Left: 1 cm, Hanging: 1 cm, Space After: 6 pt Page 18: [44] Formatted
Cory
6/22/2007 8:24:00 AM
Font: 10 pt, Bold, Font color: Black Page 18: [45] Deleted
5/29/2007 1:17:00 PM
kegiatan yang dilakukan oleh
Page 18: [46] Deleted
5/29/2007 1:06:00 PM
Organisasi Masyarakat Setempat (OMS) selama
Page 18: [47] Deleted
5/29/2007 1:18:00 PM
Kelompok Pemanfaatan dan Pemeliharaan (KPP) pada