PENDAHULUAN BAB I. 1.1 Latar Belakang

BAB I

PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang Menindak lanjuti dari amanah Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan dan Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah, serta Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2010 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah yang masing-masing mengatur penyusunan dokumen rencana, baik rencana jangka panjang, menengah, maupun rencana tahunan yang perlu disusun secara berjenjang. Khusus Rancana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) sebagai dokumen rencana tahunan yang merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tahun 2008-2013, disusun dengan mempertimbangkan arah pembangunan jangka menengah dan kondisi perkembangan lingkungan strategis. Penyusunan RKPD tahun 2011 adalah merupakan pelaksanaan penjabaran RPJMD tahun 20082013, dan merupakan kelanjutan RKPD tahun 2010. Untuk itu, sesuai Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 12 Tahun 2008 tentang RPJMD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2008-2013, telah ditetapkan 7 (tujuh) Agenda Pembangunan, yaitu: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan Masyarakat Peningkatan dan Pemerataan Kesejahteraan Masyarakat Perwujudan Keunggulan Lokal Untuk Memicu Laju Pertumbuhan Ekonomi Mewujudkan Sulawesi Selatan Sebagai Entitas Sosial Ekonomi Yang Berkeadilan Penciptaan Lingkungan Kondusif bagi Kehidupan Inovatif Penguatan Kelembagaan Masyarakat Penguatan Kelembagaan Pemerintahan

Ketujuh agenda pembangunan daerah tersebut diatas dilaksanakan secara bersama-sama sehingga saling terkait dan saling memperkuat satu dengan lainnya. Untuk itu keberhasilan pelaksanaan satu agenda juga turut menentukan agenda lainnya. Guna pencapaian tujuan pembangunan jangka menengah, maka setiap tahun kebijakan yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah di jabarkan kedalam dokumen RKPD sebagai dokumen yang lebih operasional. Penyusunan RKPD tetap memperhatikan dokumen Renstra SKPD, Renja SKPD. RKPD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2011 disusun dalam 2 (dua) buku yang memuat tema, prioritas serta program prioritas yang dituangkan dalam buku I, sedangkan buku II merupakan lampiran yang beriisi daftar program dan kegiatan yang akan dilaksanakan selama 1 (satu) tahun. Berdasarkan hal tersebut diatas maka perlu disusun suatu dokumen rencana tahunan yang lebih operasional, sekaligus menjadi pedoman bagi setiap pelaku pembangunan. Dengan memperhatikan perkembangan lingkungan strategis Provinsi Sulawesi Selatan, maka titik berat pembangunan tahun 2011 diarahkan pada upaya peningkatan kualitas pemenuhan hak dasar masyarakat, pengembangan industri utamanya industri pengolahan hasil-hasil pertanian, pengembangan kapasitas energi dan infrastruktur, peningkatan kualitas kelembagaan dan sumberdaya manusia, dan peningkatan kualitas pengelolaan sumberdaya alam. Dengan optimalisasi pelaksanaan program pembangunan tersebut, maka diharapkan daya saing Sulawesi Selatan akan lebih meningkat. RKPD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2011, memuat prioritas pembangunan, rancangan kerangka ekonomi makro, program-program sektoral, lintas sektoral dan lintas wilayah yang dikelola oleh seluruh Badan/Dinas dan Unit Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan, yang tercermin dalam bentuk Matriks kerangka regulasi, dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif. Dengan demikian RKPD merupakan pedoman bagi penyusunan program dan kegiatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), dimana dokumen tersebut ditetapkan oleh Pemerintah Daerah dan disampaikan kepada DPRD. Dokumen ini sekaligus menjadi acuan dalam mengkoordinasikan program dan kegiatan Pemeritah Daerah serta program dan kegiatan Kementerian/ Lembaga Pemerintah Pusat di Daerah. Dengan cakupan proses dan cara penetapan tersebut, RKPD Provinsi Sulawesi Selatan mempunyai fungsi pokok; •

Menjadi acuan bagi seluruh komponen masyarakat, karena memuat seluruh kebijakan publik, 1

Rencana kerja pemerintah daerah 2011

• •

Menjadi pedoman dalam menyusun KUA, PPAS, dan APBD, karena memuat arah kebijakan pembangunan daerah dalam satu tahun, dan Menciptakan kepastian kebijakan, karena merupakan komitmen pemerintah daerah. Dokumen perencanaan ini disusun berdasarkan aturan yang berlaku yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan dan Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah, dimana proses penyusunannya didahului dengan Draf Rancangan Awal RKPD Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2011 oleh Bappeda Provinsi Sulawesi Selatan yang selanjutnya disampaikan kepada Satuan Kerja Pemerintah Daerah (SKPD) sebagai bahan untuk menyusun rancangan awal Rencana Kerja (Renja) SKPD dan sebagai bahan dalam Musrenbang kabupaten/kota. Rancangan Awal RKPD disempurnakan menjadi Rancangan RKPD dengan bahan masukan dari hasil forum dan Rencana Kerja dari SKPD berdasarkan masukan hasil Musrenbang Provinsi dan Musrenbangpus. Selanjutnya dirumuskan Rancangan Akhir RKPD untuk ditetapkan dalam bentuk Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan.

1.2. Sistematika Penyusunan Sistematika RKPD disusun berdasarkan tata urut sebagai berikut: BAB I

PENDAHULUAN

BAB II

EVALUASI HASIL KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH

BAB III

KERANGKA EKONOMI DAERAH

BAB VI

PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

BAB V

KAIDAH PELAKSANAAN

BAB VI

PENUTUP

 

 

2 Rencana kerja pemerintah daerah 2011

BAB II

EVALUASI KINERJA PEMBANGNUNAN DAERAH 2.1.

VISI dan MISI Pembangunan Jangka Menengah Pembangunan daerah yang telah dilaksanakan dalam wilayah Provinsi Sulawesi Selatan dua tahun terakhir memperlihatkan kemajuan yang signifikan terhadap pencapaian Visi dan Misi yang telah ditetapkan dalam RPJMD provinsi sulawesi selatan tahun 2008-2013. Visi dan Misi pembangunan jangka menengah Sulawesi Selatan merupakan gambaran kesuksesan yang ingin dicapai dalam kurun waktu lima tahun kedepan, dimana Visi pembangunan jangka menengah sulawesi selatan adalah Sebagai Provinsi Sepuluh Terbaik Dalam Pemenuhan Hak Dasar. Hal ini mengandung pengertian yang luas dan menggambarkan aspirasi serta cita-cita pemerintah dan masyarakat Sulawesi Selatan yang merupakan posisi relatif yang ingin dicapai pada tahun 2013. Dengan demikian secara nasional Sulawesi Selatan kedepan akan lebih baik dari kondisi saat ini yang antara lain diukur dari pergeseran data dan informasi terkait dengan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan Produk Domestik Regional Bruto dengan memperkuat sinergitas antara pemerintah, swasta dan masyarakat. Yang dimaksud terbaik dalam pemenuhan hak dasar yaitu posisi Sulawesi Selatan lebih baik dari kondisi sekarang dalam membangun sumberdaya manusia khususnya pemberian fasilitas pelayanan kepada masayarakat pada bidang pendidikan dan kesehatan serta dukungan pemerintahan yang profesional dan terpercaya. Pemerintahan profesional adalah pemerintahan yang aparaturnya cerdas, cakap dan inovatif sebagai birokrat dan dalam meningkatkan pelayanan publik dibutuhkan pengelolaan kelembagaan yang kuat, efisien, dan amanah serta menjalankan prinsip-prinsip akuntabilitas dan transparansi. Upaya pencapaian Visi dituangkan lebih lanjut kedalam lima (5) Misi pembangunan sebagai dasar dalam melahirkan kebijakan yang diemban dan wajib menjadi dasar dalam pelaksanaan pembangunan Sulawesi Selatan selama kurun waktu 2008-2013. Misi dalam RPJMD ditopang oleh 7 Agenda Pembangunan yang dijabarkan kedalam kebijakan dan program prioritas tahun 2011. Misi pembangunan provinsi Sulawesi Selatan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah adalah :

1. Meningkatkan Kuualitas Pelayanan untuk pemenuhan hak dasar, Misi pembangunan ini diarahkan untuk mewujudkan kualitas pelayanan dasar masyarakat dalam arti masyarakat dapat mengakses pendidikan dasar dan menengah serta pelayanan kesehatan sehingga cerdas, sehat dan memiliki kreatifitas dengan identitas diri yang berbasis pada agama, mempunyai jiwa nasionalisme yang baik dan berbudaya lokal serta berfikir global. Misi pembangunan Sulawesi Selatan ini ini terkait dengan Agenda 1 yaitu Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan Masyarakat. yang dijabarkan lebih lanjut kedalam kebijakan dan program prioritas tahun 2011. Kebijakan dan program prioritas dalam mewujudkan peningkatan aksesisibilitas masyarakat terhadap pendidikan dan kesehatan merupakan strategi dasar pembangunan Sulawesi Selatan yang secara implisit tertuang dalam perda nomor 12 tahun 2008 yang harus dilaksanakan. Oleh karena itu, kontribusi yang sangat signifikan terhadap pencapian sasaran agenda dan kebijakan lima (5) tahun kedepan tercermin dari besaran indikator makro untuk Indeks Pembangunan Manusia yang harus dicapai dalam tahun 2011 yaitu terdiri dari Angka melek huruf, Rata-rata lama sekolah, dan Usia harapan hidup. Demikian juga indikator lainnya yang terkait pencapaian agenda ini antara lain indikator prevalensi gizi buruk, cakupan air bersih, tingkat kematian ibu dan anak, serta rasio fasilitas pendidikan dan kesehatan terhadap junlah penduduk. Untuk mencapai Indikator yang akan dicapai tersebut akan dilaksanakan dalam bentuk program dan kegiatan prioritas. Peletakan Kebijakan dan program prioritas pada sektor pendidikan dan kesehatan merupakan landasan dasar pencapaian visi dan misi pada tahun 2013. Program prioritas sektor pendidikan tahun 2011 difokuskan pada permasalahan akses masyarakat dalam mendapatkan layanan pendidikan dasar dan menengah. Sasaran program prioritas terkait pendidikan gratis

adalah penduduk yang tidak mampu bagi sebagian besar anak usia sekolah 6-15 tahun dengan target capaian 85 %. Program ini terkait dengan pembiayaan yang sepenuhkan dibiayai bersama oleh pemerintah Kabupaten/Kota dan pemerintah Provinsi 3 Rencana kerja pemerintah daerah 2011

maksimum 40 % dari pebiayaan yang tidak tercover oleh dana bantuan operasional sekolah (BOS). Biaya tersebut antara lain terkait dengan biaya yang harus ditanggung selama mengikuti pendidikan dasar dan menengah. Sasaran program prioritas terkait peningkatan kualitas pelayanan pendidikan diarahkan pada peningkatan pengetahuan masyarakat yang dicerminkan oleh capaian rata-rata lama sekolah diatas 8,5 tahun. Program prioritas diarahkan pada ketersediaan dan sebaran fasilitas pendidikan yang belum memadai dibandingkan dengan kebutuhan masyarakat, dimana fasilitas ini akan semakin meningkat seiring dengan meningkatnya strata pendidikan. Kualitas penyelenggaraan pendidikan juga akan menjadi perhatian khusus yang terkait dengan proses pembelajaran, kompetensi luaran, pendidik dan tenaga kependidikan, sarana dan prasarana, manajemen pengelolaan pendidikan. Sasaran program prioritas terkait dengan promosi pendidikan kedepan adalah diarahkan pada perluasan jangkauan pelayanan pendidikan dasar dan menengah melalui ICT, menurunkan angka putus sekolah melalui program kejar paket setara SD dan SMP khususnya usia 7-12 tahun dan usia 13-15 tahun. Disamping itu meningkatkan budaya baca dengan penyediaan fasilitas perpustakaan didesa tertinggal, demikian juga terkait dengan pemberantasan buta aksara pada tahun 2011 diarahkan pada penurunan angka buta aksara atau meningkatkan AMH hingga mencapai 95 % dengan sasaran buta aksara diharapkan menurun 45 % dari total 479.465 orang buta aksara. Program prioritas sektor kesehatan tahun 2011 difokuskan pada permasalahan akses masyarakat dalam mendapatkan layanan kesehatan dasar. Sasaran program prioritas untuk kesehatan gratis adalah seluruh penduduk yang mempunyai identitas tidak mampu dan

diharapkan sudah mencapai 85% tertangani dimana hal ini secara langsung mendukung pencapain usia harapan hidup. untuk peningkatan kualitas pelayanan kesehatan difokuskan pada upaya yang secara tidak langsung mempengaruhi tingkat usia harapan hidup (indikator mortalitas) seperti tingkat kematian ibu, bayi dan balita, dimana angka yang diharapkan mencapai . Demikian juga untuk perbaikan gizi masyarakat diharapkan dengan indikator sasaran gizi buruk 5%, prevalensi gizi kurang 20%, untuk promosi kesehatan persentase capaian PHBS dan UKBM diharapkan mencapai 75 %, serta penaganan kasus kejadian luar biasa diharapkan member angka capain yang menggembirakan. secara umum sasaran indikator belum menunjukkan perbaikan yang signifikan untuk pencapaian Visi dan Misi. Kondisi ini akan menjadi focus perhatian dalam menyusun kegiatan prioritas pada tahun 2011. Untuk pemenuhan hak dasar terkait dengan perbaikan lingkungan perumahan dan pemukiman difokuskan pada penanganan sanitasi dasar dan kualitas lingkungan yang sehat. Sasaran program prioritas untuk perumahan sehat dan air bersih adalah meningkatkan proporsi penduduk yang memiliki akses pelayanan terhadap sumber air minum yang layak mencapai 75% rumah tangga, perbaikan lingkungan kumuh serta pengelolaan air limbah dan persampahan yang lebih layak dari aspek kesehatan. Demikian juga perbaikan kampung dan permukiman yang terkait dengan pemenuhan perumahan yang layak aman dan terjangkau bagi penduduk miskin. 2. Mengakselerasi Laju Peningkatan dan Pemerataan Kesejahteraan melalui penguatan ekonomi berbasis masyarakat. Misi pembangunan ini pada tahun 2011 menitik beratkan pada bagaimana membangun struktur ekonomi yang kompetitif dan berbasis pada masyarakat dalam arti kelembagaan ekonomi berbasis kerakyatan akan tetap tangguh dan mandiri dalam menjalankan seluruh aktifitas perekonomiannya yang pada satu sisi mampu secara mandiri dan kreatif dapat mendorong kemampuannya dalam menjalankan aktifitasnya pada semua sektor pembangunan. Dalam mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat, diperlukan upaya penanggulangan kemiskinan melalui berbagai program yang mengarah pada perbaikan daya beli yang juga salah satu cara untuk meningkatkan daya saing wilayah di masa depan. Dengan membuka lapangan 4 Rencana kerja pemerintah daerah 2011

kerja serta dukungan akses untuk berusaha dengan mandiri akan dapat meperbaiki kondisi kehidupan masyarat. Hal ini akan dapat mengurangi kesenjangan antar wilayah, antar kelompok dan antar individu. Misi pembangunan Sulawesi Selatan ini ini terkait dengan Agenda 2 yaitu Peningkatan dan Pemerataan Kesejahteraan Masyarakat. yang dijabarkan lebih lanjut kedalam kebijakan dan program prioritas tahun 2011. Upaya dalam mewujudkan pergeseran struktur ekonomi khusunya pada sektor pertanian merupakan strategi dasar untuk meningkatkan tingkat pendapatan dan daya beli masyarakat. Oleh karena itu, kontribusi yang sangat signifikan terhadap pencapaian sasaran lima (5) tahun kedepan tercermin dari besaran indikator macro pendapatan sektor pertanian, peningkatan kuantitas dan kualitas Usaha Mikro Kecil dan Menengah. Indikator kebijakan yang akan dicapai tersebut akan dilaksanakan melalui program dan kegiatan prioritas tahun 2011. Kebijakan dan program prioritas terkait pada sektor pertanian menitik beratkan pada peningkatan produksi dan akses masyarakat terhadap asset atau kegiatan produktif, serta perluasan kesempatan kerja. Program Peningkatan produksi pertanian dan pengembangan agroindustri pedesaan dengan sasaran 3,8 juta ton beras, 1,5 juta ton jagung, produksi kakao 300 ribu ton, populasi sapi 1 juta ekor dengan eksport mencapai 5000 ekor/bulan, produksi tambak 95.000 ha, serta rumput laut tambak 31,1 ribu ton kering dan dilaut 63,8 ton kering. Intensifikasi terhadap program tersebut diharapkan keterlibatan usaha ekonomi menengah keatas, dan industri pengoalahan dilakukan oleh Usaha Mikro Kecil dan Menengah. Untuk mencapai target sasaran tersebut, maka kegiatan prioritas tahun 2011 diarahkan untuk mendukung berkembangnya usaha pertanian yang produktif dan efisien dengan nilai tambah dan daya saing yang tinggi, tercipta kedaulatan pangan dan produksi pangan hasil pertanian organik, dan berkembangnya penerapan iptek pada agro-industri pertanian, peternakan dan perikanan di kawasan andalan, serta pengembangan peluang pasar yang lebih menguntungkan. Demikian juga pemanfaatan potensi sumberdaya hutan dengan sasaran pembangunan hutan tanaman rakyat dan perhutanan sosial seluas 25.962 ha

3. Mewujudkan Keunggulan Lokal untuk memicu laju pertumbuhan ekonomi wilayah. Misi ini diarahkan pada bagaimana memicu laju peretumbuhan ekonomi dengan melakukan proses pergeseran struktur ekonomi dari sektor pertanian ke sektor industri khususnya ango-industri yang mengandalkan keunggulan lokal membangun pusat pelayanan ekonomi dalam sistem perekonomian yamng berbasis kewilayahan. Disamping itu perlu membuka akses yang proporsional terhadap peningkatan aktifitas pusat pelayanan dalam bidang sosial, ekonomi dan budaya seperti melalui pembangunan Center Point Of Indonesia (CPI). Terkait dengan upaya meningkatkan daya saing wilayah Sulawesi Selatan, diperlukan pertumbuhan yang positif lebih tinggi dan berkesinambungan didorong oleh pengelolaan sumber-sumber pertumbuhan yang lebih berkualitas kearah indutri. Untuk mencapai pertumbuhan yang tinggi yang utamanya digerakkan oleh sektor riil perlu didukung dengan kondisi iklim usaha yang kondusif, sehingga investasi baik dalam dan luar negeri serta ekspor dapat meningkat. Secara makro beberpa hal berpotensi dapat didayagunakan untuk

memicu laju pertumbuhan ekonomi Sulawesi Selatan. Pertama, adalah memanfaatkan output sektor pertanian yang relatif besar sebagai input bagi pengembangan agroindustri. Kedua, keterkaitan industrial dan perdagangan Sulawesi Selatan dengan wilayah lain di Indonesia atau bahkan di manca negara. Ketiga, memenfaatkan potensi pasar internal Sulawesi Selatan yang cukup besar dan peningkatan kerjasama perekonomian wilayah/perdagangan dengan provinsi lain di Kawasan Timur Indonesia maupun dalam era perdagangan global yang saling menguntungkan. Misi pembangunan Sulawesi Selatan ini terkait dengan agenda 3 dan agenda 4 yaitu Perwujudan keunggulan lokal untuk memicu laju pertumbuhan ekonomi. yang dijabarkan lebih lanjut kedalam kebijakan dan program prioritas tahun 2011. Upaya dalam mewujudkan peningkatan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas merupakan salah satu strategi jangka menengah yang harus dilaksanakan dengan memanfaatkan keunggulan potensi lokal. Oleh karena itu, kontribusi yang sangat signifikan terhadap pencapian sasaran lima (5) tahun kedepan tercermin dari besaran indikator macro untuk yang harus dicapai dalam satu tahun. 5 Rencana kerja pemerintah daerah 2011

Indikator kebijakan terkait agenda 3 yang akan dicapai tersebut akan dilaksanakan dalam bentuk program dan kegiatan prioritas. Peletakan Kebijakan dan sasaran dari program prioritas pada tahun 2011 antara lain adalah menumbuhkembangkan industri strategis khususnya disektor pertanian yang memiliki keterkaitan dengan industri antar wilayah atau Negara lain. Kondisi ini dapat dicapai dengan meningkatkan realisasi investasi khususnya di sektor unggulan. Meningkatkan produktifitas dan kualitas pada sektor sektor unggulan dalam mendukung peningkatan ekspor. Membangun kerjasama regional dalam meningkatkan promosi perdagangan dan kerjasma regional dalam pengembangan pariwisata. Untuk menjadikan Sulawesi Selatan sebagai pusat pelayanan (main-hubs), maka Kota Makassar diharapkan sebagai simpul utama system transportasi nasional dan internasional dan pusat pelayanan regional dan nasional. Dengan membangun CCC, PDR, dan CPI dengan memanfaatkan sesuai dengan fungsinya akan dapat meningkatkan transaksi perdagangan nasioanl sehingga diharapkan akan indikator capaiannya antara lain nilai ekspor naik 15% setiap tahun, intensitas kerjasama regional antar kawasan dan antar Negara sehingga peluang pengembangan investasi semakin besar. Disamping itu secara tidak langsung akan mendukung berkembangnya industri pariwisata dimana Sulawesi Selatan akan menjadi daerah tujuan wisata yang terkemuka. Kebijakan terkait dengan agenda 4 diarahkan pada pembangunan sarana dan prasarana wilayah yang berkualitas dan berdaya saing, serta penataan ruang dan lingkungan hidup. Sasaran program tahun 2011 meliputi pengendalian pemanfaatan ruang agar sesuai dengan aturan, terbangunnya aksesibilitas fisik antar daerah dan antar kawasan, penyediaan prasarana dan sarana wilayah untuk mendukung lancarnya aktifitas perekonomian, memelihara daya dukung lingkungan. Demikian juga dengan program yang sasarannya diarahkan pada pengebangan kembali kawasan andalan pertanian sebaghai satu kesatuan aktifitas sosial ekonomi, mewujudkan kota sebagai kawasan produksi dan pusat pelayanan social ekonomi serta mengembangkan transportasi laut, sungai dan danau yang didukung oleh pemeliharaan sarana tranportasi darat dan udara. Peningkatan kualitas lingkungan hidup dengan meningkatkan pengawasan terhadap peraturan perundang-undangan, serta membangun sarana dan prasarana pedesaan dan perkotaan yang meperhatikan kualitas lingkungan hidup sekitarnya.

4. Menciptakan Iklim Kondusif bagi Kehidupan Invovatif. Menciptakan iklim yang kondusif bagi kehidupan yang inovatif, ditandai dengan terciptanya kualitas keamanan dan ketertiban lingkungan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yang didukung oleh sistem hukum yang responsif dan menjamin adanya kepastian hukum, keamanan dan ketentraman, serta upaya peningkatan penataan legislasi daerah. Kondisi ini akan lebih banyak mendukung pelaksanaan pelayanan publik yang lebih baik, serta berkembangannya usaha kegiatan yang lebih produktif. Dalam menciptakan sulawesi selatan kedepan sebagai wilayah yang kondusif dimana diperlukan semangat kebersamaan dalam melahirkan beberapa indikator sasaran kualitatif yaitu terbangunnya wawasan kebangsaan, yang didukung dengan perangkat legislasi yang berpihak pada rakyat sehingga dapat menjamin adanya rasa aman dalam kehidupan masyarakat. Disamping itu perlunya pembinaan kehidupan social politih dalam berbangsa dan bernegara, serta dukungan media informasi sebagai penyebarluasan infomasi secara lebih efektif dan efisien. Capaian dari misi pembangunan Sulawesi Selatan ini terkait didukung oleh agenda 5 RPJMD yaitu Penciptaan lingkungan kondusif bagi kehidupan inovatif, yang dijabarkan lebih lanjut kedalam kebijakan dan rancangan program prioritas tahun 2011. Upaya dalam mewujudkan peningkatan aksesisibilitas masyarakat terhadap keamanan dan kenyamanan merupakan amanat undang-undang yang harus dilaksanakan. Oleh karena itu, kontribusi yang sangat signifikan terhadap pencaian sasaran lima (5) tahun kedepan adalah dengan menetapkan sasaran dan target capaian yang secara rasional dapat dicapai. Indikator kebijakan yang akan dicapai tersebut diatas akan dilaksanakan dalam bentuk program dan kegiatan prioritas. Peletakan Kebijakan dan sasaran dari program prioritas pada tahun 2011 dengan sasaran yang sifatnya kualitatif antara lain adalah terbangunnya rasa aman dan tentram dalam masyarakat, meningkatnya pemahaman dan kesadaran masyarakat terhadap kepastian hukum, terbangunnya penataan sistem legislasi daerah yang berpihak pada masyarakat dengan sasaran lebih dari 3 perda yang terkait dengan pertambangandan energi, 6 Rencana kerja pemerintah daerah 2011

pertanian, dan perencanaan. Pengurangan penambang liar antara 40 hingga 50 persen, Berkurangnya kerusakan sumberdaya kelautan 2,5 persen pertahun, serta terbentuknya BPSK dan terjaminnya 135000 unit alat UTTP. Secara umum kondisi lingkungan yang aman dan tentram akan mendorong terciptanya aktifitas ekonomi dan sosial kemasyarakatn dapat berjalan dengan baik.

5. Menguatkan Kelembagaan dalam perwujudan tatakelola yang baik. Upaya dalam mewujudkan Misi pembangunan ini diarahkan untuk menguatkan kelembagaan pemerintah dan masyarakat dalam perwujudan tatakelola yang baik dalam arti kelembagaan yang tangguh, terpercaya dan mandiri. Misi pembangunan Sulawesi Selatan ini terkait dengan Agenda 6 dan agenda7 yaitu Penguatan Kelembagaan Pemerintah dan Kelembagaan Masyarakat. yang dijabarkan lebih lanjut kedalam kebijakan dan program prioritas tahun 2011. Penguatan lembaga pemerintah tetap mengacu pada prinsip-prinsip dasar tata kelola kepemerintahan yang baik. Sekalipun terjadi dinamika perkembangan lingkungan yang kuat, keberadaan kelembagaan tetap sanggup beradaptasi secara kreatif. Upaya pemberdayaan kelembagaan pemerintah akan lebih diprioritaskan pada pelayanan publik dan pengembangan yang diarahkan pada terwujudnya kepemerintahan yang baik (Good Governance) di wilayah Propinsi Sulawesi Selatan. Upaya pemberdayaan kelembagaan pemerintah seperti ; Penguatan Kelembagaan Pemerintah Daerah; Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah; Pemberdayaan Aparatur Pemerintah; Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik; Penelitian, Pengkajian dan Pengembangaan; Pengembangan Perencanaan Pembangunan; dan Pemberdayaan Pengawasan; diharapkan mampu menciptakan kelembagaan pemerintah yang terpercaya yakni transparan, konsisten dan akuntabel serta efisien dan efektif. Upaya dalam mewujudkan kepercayaan masyarakat terhadap keberadaan suatu lembaga yang memahami visi dan tujuan pokoknya, hal ini merupakan salah satu strategi untuk meningkatkan pelayanan publik sebagaimana yang tersirat peraturan daerah nomor 12 tahun 2008. Oleh karena itu perlu mendapatkan perhatian sehingga mempunyai kontribusi yang sangat signifikan terhadap pencapaian sasaran lima (5) tahun kedepan. Indikator kebijakan yang akan dicapai tersebut akan dilaksanakan dalam bentuk program dan kegiatan prioritas. Peletakan Kebijakan dan sasaran dari program prioritas pada tahun 2011 antara lain adalah, terciptanya kelembagaan yang menerapkan prinsip good governance, membangun suatu sistem, prosedur dan mekanisme kerja yang kompetitif, Melakukan transformasi organinasasi birokrasi yang lebih inovatif, fleksibel dan responsive. Untuk itu fokus kegiatan meliputi peningkatan kualitas aparat perlu memiliki wawasan dan visi untuk kemajuan oraganisasi, dan Perlu paradigma baru terhadap pola pikir dan prilaku aparatur pemerintahan dengan kegiatan prioritas pendidikan dan pelatihan, perlu kesempatan berproses belajar secara merata bagi setiap orang, Optimalisasi kinerja semua staf sesuai sumberdaya yang melekat dan ada pada dirinya dengan dukungan fasilitas kerja yang memadai. Sementara upaya penguatan terhadap kelembagaan masyarakat meliputi pengembangan dan penguatan kelembagaan ekonomi (ekonomi masyarakat), kelembagaan social (organisasi keagamaan, profesi, dan pemuda dan olahraga); Pemberdayaan dan Penguatan Kelembagaan Politik; serta penguatan kelembagaan terkait dengan pemberdayaan perempuan agar tetap sanggup beradaptasi secara kreatif sehingga keberadaannya dibutuhkan dan bermanfaat bagi seluruh lapisan masyarakat. Kelembagaan masyarakat tidak dapat berfungsi secara efektif tanpa dukungan keberadaan peranan dari lembaga pemerintah. Indikator sasaran kualitatif yang diharapkan antara lain adalah terfasilitasinya keterlibatan kelembagaan masyarakat dalam proses, pelaksanaan, pengawasan pembangunan, dan terbangunnya kelembagaan yang mampu mentransformasikan potensinya menjadi keunggulan lokal, terkelolanya kekayaan budaya dan seni secara berkelanjutan. Disamping itu Terkait kelembagaan ekonomi sasaran yang diharapkan terbangunnya kelembagaan ekonomi masyarakat yang mandiri, tumbuh berkembang secara sehat. 2.2.

Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah Capaian indikator kinerja pelaksanaan pembangunan tahun 2009 dan perkiraan tahun 2010 adalah merupakan tahun kedua dan tahun ketiga RPJMD provinsi Sulawesi 7

Rencana kerja pemerintah daerah 2011

Selatan tahun 2008-2013, yang telah memperlihatkan kemajuan yang baik terhadap pelaksanaan ketuju agenda pembangunan yang telah ditetapkan. Keberhasilan dalam mencapai tujuan pembangunan tidak terlepas dari keberhasilan perencanaan yang merupakan siklus dari proses perencanaan itu sendiri. Rencana yang matang hanya dapat di peroleh jika didasarkan atas hasil evaluasi kinerja yang akurat. Evaluasi kinerja pembangunan provinsi Sulawesi Selatan diuraikan berdasarkan indikator makro yang akan menjadi tolok ukur

kinerja pembangunan yang terkait dengan agenda pembangunan jangka menengah adalah sebagai berikut: 1. Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan Aspek penting dalam agenda ini adalah kualitas fisik sumberdaya manusia. Berbagai kegiatan telah dilakukan untuk memperbaiki dan meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM), dan hasilnya telah menunjukkan kemajuan yang tercermin dalam berbagai indikator seperti yang terkait dengan pendidikan, kesehatan, dan tenaga kerja namun secara umum kualitas sumberdaya manusia di daerah ini masih memerlukan perbaikan indikator yang terkait dengan IPM. Keberhasilan dalam penyelenggaraan agenda ini akan memberikan kontribusi yang sangat signifikan terhadap pencapaian sasaran tahun 2011. Kondisi kualitas pengetahuan masyarakat Sulsel relatif rendah, yang dicerminkan dengan Angka Melek Huruf 86.53 pada tahun 2008 kemudian 87.05 persen pada tahun 2009 (Nasional 92.20), dan Rata-rata Lama Sekolah (RLS) adalah 7.23 PERBANDINGAN AMH,  RLS, AHH, DAN Daya Beli  tahun 2008 kemudian 7.34  TAHUN 2008 DAN 2009   tahun 2009 yang berada sedikit dibawah rata-rata           nasional, yaitu 7.52 tahun NASIONAL  NO  INDIKATOR     2009    2010*  pada tahun 2008. Kualitas 2008  kesehatan yang diukur dari    IPM   70,84   71,72    71,17  Angka Harapan Hidup 1.  AMH  87.05 %  87.05 %  92.2 %  (AHH), telah berada 2.  RLS  7.34 Th  7.45 Th  7.52 Th  sedikit di atas rata-rata 3.  Daya Beli  634.70  653,10   628,33   nasional (69.00), yaitu 4.  AHH  69,60Th   70,16 Th  69.00 Th  69.60 pada tahun 2008.   

  

  

  

  

Pembangunan di Sumber : Statistik Sosial Sulawesi Selatan (kerja sama BAPPEDA dengan BPS)  bidang pendidikan, setelah diupayakan langkah-langkah kongkrit seperti perluasan akses dalam rangka pemerataan dan peluang kesempatan belajar, dengan memperhatikan indikator Angka Partisipasi Kasar (APK) dan Angka Partisipasi Murni (APM) untuk setiap jenjang pendidikan formal yaitu pendidikan dasar dan pendidikan menengah, menunjukkan peningkatan yang signifikan dari tahun 2004 sampai tahun 2008. Hal ini dapat dilihat bahwa APK dan APM untuk SD masing-masing sebesar 103.52 persen dan 90.90 persen Tahun 2004 menjadi 109.25 persen dan 92.15 persen Tahun 2008. Untuk APK dan APM untuk SLTP masing-masing sebesar 71.12 persen dan 58.99 persen Tahun 2004. kemudian menjadi 72.51 persen dan 60.71 persen Tahun 2008, sedang APK dan APM untuk SMU adalah sebesar 50.59 persen dan 32.00 persen Tahun 2004 kemudian menjadi 52.37 persen dan 41.76 persen pada Tahun 2008. Namun Anak Putus Sekolah yang diharapkan menurun dari tahun 2004 ke tahun 2008 ternyata meningkat pada jenjang SD, SLTP, dan SLTA yaitu SD dari 2.55 persen menjadi 3.01 persen, SLTP dari 3,07 persen menjadi 12.86 persen, dan SLTA dari 10.40 persen menjadi 24.64 persen. Hal ini perlu disikapi karena ternyata harapan masih jauh dari kenyataan. Untuk pemberantasan buta huruf usia 15 tahun ke atas sudah mengalami kemajuan yang signifikan yaitu tahun 2004 jumlah buta huruf Sulawesi Selatan mencapai 601.736 orang atau (15,50 persen) menurun menjadi 575.865 orang (14,89 persen) pada tahun 2008 atau terjadi penurunan persentase buta huruf sebesar 3.94 persen, yang bila dirata-ratakan sebesar 0.79 persen per tahun selama kurun waktu 2004-2008. Kondisi tersebut diatas belum meperlihatkan kemajuan yang signifikan terhadap 8 Rencana kerja pemerintah daerah 2011

percepatan pencapaian target sasaran Indeks Pembangunan Manusia sampai pada tahun 2013, sehingga diharapkan kepada seluruh SKPD terkait agar mengarahkan seluruh kegiatannya yang terkait langsung terhadap indikatort sasaran pendidikan terkait IPM.  

 

  NO 

   1.     2.     3.    

PERBANDINGAN APK & APM TINGKAT SD, SLTP, DAN SLTA  TAHUN 2007 DAN 2008 ( % )              2007 

TINGKATAN  SEKOLAH     SD     SLTP     SLTA    

APK    

  

APM 

APK 

92.06     60.36     32.02 

   109.25     72.51     52.37    

   108.56     71.70     40.61 

KETERANGAN  (PENINGKATAN) 

2008 

  

APM    

APK    

92.15     60.71     41.76    

APM    

1.35     0.79     12.24    

0.9     0.35     9.74    

Sumber : Statistik Sosial Sulawesi Selatan  

Pembangunan bidang Kesehatan di Provinsi Sulawesi Selatan, secara umum menunjukkan kondisi yang semakin baik dari tahun 2008 hingga tahun 2009, hal ini tercermin dari capaian beberapa indikator yaitu pada indikator Angka Harapan Hidup 69,60 tahun menjadi 69,83 tahun ditargetkan pada tahun 2010 dapat mencapai 70,16 tahun. Angka kematian bayi menurun dari 33,1 bayi per 1000 penduduk menjadi 32,4 perseribu kelahiran, dan diharapkan mencapai 31,5 per seribu kelahiran. Angka kematian ibu tahun 2008 sebesar 11,4 perseribu penduduk menjadi 11,9 Aspek lain yang penting dalam agenda ini juga dipengaruhi oleh indikator kesehatan, seperti ketersediaan fasilitas kesehatan tahun 2004 sampai tahun 2008. Fasilitas kesehatan yang tersedia dari 2,3 per 10.000 penduduk meningkat menjadi 2,7 per 10.000 penduduk. Ratio Tenaga kesehatan yang tersedia yaitu dari 10,,8 per 10.000 penduduk menjadi 14,7 fasilitas kesehatan per 10.000 penduduk. Artinya terdapat 15 orang tenaga kesehatan setiap 10.000 penduduk pada tahun 2008. Rasio dokter per fasilitas kesehatan (rumah sakit dan puskesmas) yaitu rata-rata 2 orang dokter pada setiap fasilitas kesehatan dan kecenderungannya terus meningkat. Pada`setiap fasilitas kesehatan. Angka tersebut relatif lebih tinggi apabila dibandingkan dengan angka nasional yaitu sebesar 0,7 artinya secara umum bahwa dalam sepuluh 10 fasilitas kesehatan hanya terdapat 7 orang dokter. Disamping itu dukungan terhadap pemenuhan kebutuhan perumahan yang sehat dengan sanitasi lingkungan yang baik bagi setiap keluarga juga memperlihatkan perbaikan dari tahun ketahun walaupun belum sepenuhnya tercapai sesuai yang diharapkan khususnya terhadap penduduk yang berada dibawah garis kemiskinan. Untuk indikator Akses dan Mutu Pelayanan Kesehatan yang diukur dari pencapaian persentase penduduk yang memanfaatkan Puskesmas menurun dari 79,31 persen menjadi 76,10 persen; persentase sarana kesehatan dengan kemampuan Labkes juga meningkat dari 56,13 persen menjadi 70,83 persen; persentase RS yang melaksanakan 4 yankes spesialis dasar menurun dari 91,11 persen menjadi 81,58 persen; serta persentase obat generik berlogo dalam persediaan obat menurun pula dari 99,71 persen menjadi 87,77 persen. Kondisi pelayanan kesehatan di Sulawesi Selatan dalam tahun 2004 dan 2008 menunjukkan adanya peningkatan yang antara lain tercermin dari naiknya pencapaian beberapa criteria yang tercakup dalam Indikator pelayan Kesehatan. Kriteria yang dimaksud meliputi : persentase persalinan oleh tenaga kesehatan menurun dari 78,69 persen menjadi 73,70 persen; persentase pekerja yang mendapat peleyanan kesehatan kerja meningkat dari 44,25 persen menjadi 55,58 persen; dan persentase keluarga miskin yang mendapat pelayanan kesehatan juga meningkat dari 55,82 persen menjadi 57,87. Untuk Indikator mortalitas, status, gizi, sumber daya kesehatan, manajemen kesehatan, dan lintas sektor terkait, sebagian besar kriteria pengukurannya menunjukkan perkembangan yang 9 Rencana kerja pemerintah daerah 2011

kurang menggembirakan karena pencapaiannya justru mengalami penurunan. Hal ini dapat dilihat misalnya pada Indikator status gizi yang diukur dari persentase balita dengan gizi buruk justru naik persentasenya, demikian juga dengan persentase kecamatan bebas rawan gizi relatif menurun pencapaiannya dari 44,49 persen menjadi 42,00 persen. Kondisi tersebut diatas secara keseluruhan belum meperlihatkan kemajuan yang signifikan terhadap percepatan pencapaian target sasaran Indeks Pembangunan Manusia sampai pada tahun 2013, sehingga diharapkan kepada seluruh SKPD terkait agar mengarahkan seluruh kegiatannya yang terkait langsung terhadap indikatort sasaran kesehatan yang terkait indicator IPM. 2. Mengakselerasi Laju Peningkatan Dan Pemerataan Kesejahteraan Melalui

Penguatan Ekonomi Berbasis Kerakyatan Pembangunan ekonomi terkait dengan pertanian di Provinsi Sulawesi Selatan dibangun oleh mayoritas golongan usaha ekonomi kecil dan menengah yang bercirikan ekonomi kerakyatan. Keterkaitan kedua hal tersebut dapat dideskripsikan pada kinerja sektor pertanian yang berada sekitar 30 persen dari produk domestik regional bruto. Dari sisi tenaga kerja dimana tenaga kerja yang terserap pada sektor pertanian tahun 2004 sebesar 53,78 persen kemudian menurun sebesar 51.46 persen dari total angkatan kerja. Tahun 2008. Provinsi Sulawesi Selatan sebagai wilayah kawasan lumbung padi yang dikenal dengan Bosowasipilu, dimana produksi padi di Sulawesi Selatan sekitar 6 hingga 7 persen dari total produksi padi nasional. Produksi padi tahun 2004 mencapai 3.365.510 ton kemudian meningkat pada tahun 2008 dengan produksi mencapai 3.636.130 ton. Disamping itu potensi tanaman perkebunan yang mempunyai prospek pengembangan kedepan terutama komoditas Kakao, Kopi, Cengkeh dan Kelapa sawit serta Tebu. Dalam kurun waktu tahun 2004 hingga tahun 2008 perubahan Produksi kakao menurun dari 160.075 ton menurun menjadi 119.147 ton. Kondisi ini meperlihatkan perlunya melakukan ekstensifikasi. Produksi Kopi memperlihatkan peningkatan yang kecil yaitu dari 30.257 ton menjadi 32.179 ton. Produksi cengkeh meningkat dari 17.193 ton menjadi 20.065 ton. Produksi kelapan sawit mengalami penrunan dari 107.196 ton menjadi 79.879 ton, demikian juga Tebu menurun dari 96.039 ton menjadi 35.009 ton. Produksi perikanan terutama budi daya perikanan darat dengan luas areal bersih sebesar 104.000 hektar, dimana 90 persen merupakan areal tambak dan 10 persen merupakan areal kolan dan sawah. Perikanan laut merupakan sumberdaya yang potensil dan masih sangat besar, hingga kini yang termanfaatkan baru mencapai 47 persen dengan produksi 604.000 ton pertahun. Produksi peternakan yang potensi dikembangkan dengan populasinya yang terbesar adalah ternak sapi, kambing kemudian ayam ras. Selama lima tahun terakhir ternak tersebut meperlihatkan penurunan setiap tahun kecuali ayam ras. Prospek pengambagan ternak sapi maupun kambing mempunyai pangsa pasar ekspor yang sangat besar. Produksi Sapi tahun 2006 636.136 ekor dan pada tahun 2007 meningkat menjadi 670.489 ekor , demikian juga dengan produksi kambing meningkat dari 435.495 ekor menjadi 443.757 ekor. Degradasi pada sumber daya hutan menyebabkan banjir dan kekeringan, longsor, sedimentasi serta kebakaran hutan yang semuanya bermuara pada penurunan produkstifitas lingkungan. Adapun potansi sumberdaya hutan tahun 2006 mencapai luas 2.121.984 Ha. yang terdiri dari hutan lindung seluas 1.259.239 Ha, hutan produksi terbatas seluas 489.498 Ha, hutan produksi konversi seluas 23.630 Ha, serta hutan produksi biasa seluas 142.216 Ha, serta hutan suaka alam /wisata alam seluas 207.401 Ha. Perubahan luas kawasan hutan tersebut cenderung mengalami penurunan setiap tahun. Hal ini disebabkan oleh pemanfaatan sumberdaya alam yang melebihi kapasitas daya dukung lahan sehingga lahan kritis mencapai 1.025.289 Ha. Untuk mengatasi kondisi tersebut membutuhan dukungan pembiayaan yang cukup besar disamping tingkat kesadaran masyarakat akan pentingnya pelestarian alam dan penanganan lingkungan hidup secara berkesinambungan dan berkelanjutan. Tingkat pengangguran terbuka Sulawesi Selatan dalam periode pebruari 2006 hingga pebruari 2008 meperlihatkan keadaan yang semakin membaik. Keadaan itu digambarkan pada pebruari tahun 2006 sebesar 12,32 persen dan tahun 2007 mencapai 12,01 persen kemudian menjadi 10,49 persen penbruari 2008. Namun demikian dibandingkan dengan pengangguran terbuka nasional, 10 Rencana kerja pemerintah daerah 2011

maka Sulawesi Selatan relatif lebih tinggi. Disamping itu penyerapan tenaga kerja sektor pertanian tahun 2006 mencapai 47,96 persen, kemudian tahun 2007 mencapai 53,33 persen namun hingga pebruari tahun 2008 menurun manjadi 52,76 persen. Peranan sektor pertanian terutama didukung oleh sumberdaya alam yang cukup potensial dan beragam, baik wilayah daratan maupun laut namun demikian aktivitas pembangunan yang selama ini berorientasi pada pertumbuhan ekonomi yang tinggi telah menyebabkan terjadinya degradasi sumber daya alam yang ada, disamping kondisi tidak menentunya musim, banjir dan kekeringan, longsor, sedimentasi serta kebakaran hutan yang semuanya bermuara pada penurunan produktifitas lingkungan. Adapun potensi sumberdaya alam di wilayah daratan antara lain hutan, pada tahun 2006 hingga tahun 2008 menurun dari 2.121.984 Ha menjadi 2.109732 Ha. yang terdiri dari hutan lindung seluas 1.259.239 Ha menjadi 1.224.280 Ha, hutan produksi biasa seluas 142.216 Ha menjadi 131.041 Ha, hutan produksi terbatas seluas 489.498 Ha menjadi 488.551 Ha, hutan produksi konversi tetap dengan luas 23.630 Ha dan hutan suaka alam/wisata meningkat dari 207.401 Ha, menjadi 242.110 Ha. Perubahan luas hutan tersebut sebagai akibat alih fungsi dari pemanfaatan sumber daya lahan yang melebihi kapasitas daya dukung sehingga menyebabkan terciptanya lahan kritis sebesar 682.784 Ha (32,36 persen) dari total kawasan hutan Sulawesi Selatan. Untuk potensi sumberdaya kelautan, Sulawesi Selatan memiliki keanekaragaman serta produksi yang tinggi baik flora maupun fauna, namun pesatnya pembangunan yang selama ini dilakukan telah mendorong terjadinya eksploitasi sumberdaya kelautan secara berlebih dan cenderung tidak terkendali seperti penangkapan ikan di laut : nelayan dengan menggunakan peralatan yang destruktif (bom dan sianida) hal ini menjadi salah satu penyebab terjadinya kerusakan ekosistem wilayah pesisir dan laut khususnya terumbu karang. Kedepan diharapkan adanya usaha untuk menyelaraskan pembangunan ekonomi dengan pelestarian sumberdaya alam dan lingkungan hidup melalui pendekatan pembangunan berkelanjutan. Perkembagan Jaringan irigasi pada tahun 2006 hingga 2008, mengairi lahan seluas 923.075 ha yang terdiri dari irigasi teknis 251.081 Ha menjadi 154.432 Ha; irigasi semi teknis 80.478 ha: menjadi 64.366 Ha, irigasi sederhana 18.788 ha naik menjadi 49.485 Ha, dan tadah hujan 231.810 ha. Berdasarkan UU Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air maka kewenangan luas lahan tersebut dibagi atas menjadi 3(tiga) kewenangan yaitu untuk luas areal kurang dari 1.000 ha menjadi kewenangan kabupaten/kota, 1.000 s/d 3.000 ha menjadi kewenangan provinsi dan diatas 3.000 Ha menjadi kewenangan pemerintah pusat. Pada sisi lain, peran masyarakat dalam pemeliharaan dan pendanaan jaringan irigasi sangat dibutuhkan sesuai amanah yang tertuang dalam UU tersebut yang dijabarkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2006 tentang Irigasi. Perkembangan penduduk Sulawesi Selatan selama kurun waktu 2007-2008 mengalami kenaikan yaitu dari 7,675 juta orang meningkat menjadi 7,771 juta orang. Dengan demikian selama kurun waktu tersebut laju pertumbuhan penduduk Sulawesi Selatan mencapai rata-rata 1,53 persen. Jumlah angkatan kerja mengalami kenaikan dari tahun 2008 sebesar 3,45 juta tahun 2009 menjadi 3.67 juta orang perkiraan tahun 2010 mencapai 3,70 juta orang, dan jumlah orang yang bekerja mengalami peningkatan dari 2.635.415 orang menjadi 2.939.463 orang. Kondisi ini berimbas kepada data jumlah pengangguran terbuka mengalami penurunan dari 311.768 orang menjadi 296.559 orang dan diproyeksi tahun 2010 mencapai 291.840. Kondisi ini menunjukkan perlunya memenuhi kebutuhan masyarakat akan semakin meningkat. Ketenagakerjaan merupakan aspek yang penting dalam pembangunan ekonomi, karena tenaga kerja merupakan salah satu barang jasa faktor produksi. Dengan penambahan investasi yang baru diharapkan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi yang pada akhirnya juga dapat menciptakan lapangan kerja baru. Angkatan kerja tahun 2008 mencapai 3,450 jutajiwa dimana yang berkerja hanya 2.738.632 jiwa. Untuk tahun 2007 mecapai 3.312.177 jiwa dimana yang bekerja mancapai 2.939.463 jiwa. Indikator perkembangannya dapat dilihat pada tingkat partisipasi angkatan kerja yaitu dari 59,08 persen kemudian tahun 2007 mencapai 61,07 persen. namun pada bulan agustus 2008 mengalami penurunan menjadi 59,43 persen. Dalam pembangunan di bidang ketenagakerjaan telah dilakukan upaya-upaya dalam rangka meningkatan kualitas tenaga kerja melalui pelatihan keterampilan tenaga kerja yang disesuaikan 11 Rencana kerja pemerintah daerah 2011

dengan kebutuhan pasar kerja dengan mengupayakan optimalisasi pemanfaatan balai dan workshop pelatihan tenaga kerja. Pembangunan di Bidang Kesejahteraan Sosial di Provinsi Sulawesi Selatan sudah cukup mendapat perhatian, dimana masuk dalam program strategis Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan. Meskipun demikian, pembangunan bidang Kesejahteraan Sosial secara umum belum menunjukkan hasil yang menggembirakan terutama yang berkaitan dengan pemberdayaan masyarakat miskin dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS). Hal ini bisa dipahami mengingat perubahan lingkungan strategis globalisasi banyak memberikan dampak positif maupun negatif dalam kehidupan masyarakat, yang secara signifikan akan berpengaruh terhadap kondisi kesejahteraan sosial masyarakat secara menyeluruh. Jumlah penduduk provinsi sulaweso selatan pada Tahun 2008 7,771 juta jiwa terdiri dari jumlah anak terlantar 113.847 anak, lanjut usia terlantar 86.813 orang, anak balita terlantar 2.570 anak, tuna susila 589 orang, bekas narapidana 5.632 orang, korban bencana alam 58.525 KK, anak nakal 4.604 anak, anak jalanan 3.254 anak, dan keberadaan komunitas adat (Masyarakat terasing) terpencil sebanyak 12.076 KK yang tersebar di Sulawesi Selatan. Upaya-upaya yang dilakukan telah memperluas jangkauan pelayanan sosial kepada masyarakat, seperti pemberdayaan terhadap 630 anak terlantar, 1.500 anak jalanan, dan santunan bagi sebanyak 375 orang lanjut usia terlantar. Selain itu, telah dilakukan pula peningkatan pemberdayaan peran keluarga kepada 510 KK Keluarga Muda Mandiri, pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil (KAT) sebanyak 574 KK di kabupaten, dan keluarga fakir miskin dalam bentuk Kelompok Usaha Bersama (KUBE) bagi 5.352 KK. Rehabilitasi dan perlindungan sosial terhadap 354 orang penyandang cacat dan 80 orang anak cacat, termasuk penyempurnaan sarana dan prasarana pusat rehabilitasi dan panti cacat. Kelompok tuna sosial yang meliputi wanita tuna susila, gelandangan, pengemis, dan bekas narapidana dilaksanakan rehabilitasi kepada sebanyak 200 orang, serta penyempurnaan sarana dan prasarana panti tuna sosial. Korban bencana alam yang mendapatkan bantuan pada tahun 2005 sebanyak 243 KK dan 352 KK keluarga yang tinggal di daerah kumuh, keluarga berumah tak layak huni dilakukan perbaikan melalui peningkatan sarana dan prasarana serta bantuan bahan bangunan rumah.

3. Mewujudkan Keunggulan Lokal Untuk Memicu Laju Pertumbuhan Ekonomi Proses pergeseran struktur ekonomi dari pertanian ke industri masih kurang berjalan dengan baik, dimana pelaksanaan pembangunan selama ini belum maksimal menciptakan kemajuan diukur dari pertumbuhan ekonomi yang cenderung stagnan belum maksimal. Hal ini tentu banyak faktor yang menyebabkan namun salah satu diantaranya karena kurang terbangunnya identitas wilayah provinsi yang kuat, dalam arti dapat diterima dan memposisikan diri sebagai pusat pelayanan dan pusat pembangunan ekonomi dan sosial budaya, di kawasan timur Indonesia. Disamping itu optimalisasi pemanfaatan anggaran belanja yang secara signifikan belum mendukung pencapaan targat dan sasaran yang telah disepakati bersama. Untuk itu maka perlu membangun sistem ekonomi wilayah yang berbasis masyarakat melalui pengembangan dan pemberdayaan kelembagaan yang menjamin terciptanya entitas komunitas yang kreatif dan adaptif terhadap perkembangan lingkungan strategis. Dalam proses membangunan senantias terjalin interkoneksitas antar pelaku ekonomi sebagai suatu entitas wilayah yang kuat, dan secara eksternal berintegrasi dengan sistem jaringan perekonomian regional dan internasional. Kondisi perekonomian wilayah Provinsi Sulawesi Selatan dari tahun ketahun mengalami perbaikan. Hal ini dapat ditujukkan melalui perkembangan nilai ekspor dan impor, dimana nilai ekspor pada tahun 2008 meningkat dari 32,896 triliun menjadi 35,229 triliun rupiah atau meningkat sebesar 3,2 persen. Disisi lain pada periode yang sama nilai import juga mengalami kenaikan dari. 27,89 triliun rupiah naik menjadi Rp.31,29 triliun rupiah. Kondisi ini menunjukkan penurunan nilai surplus sebesar 5,10 triliun rupiah pada tahun 2007 menjadi 4,93 triliun rupiah pada tahun 2008, Perkembangan nilai ekspor yang cukup baik tersebut terjadi karena meningkatnya volume ekspor komoditi antar negara pada berbagai jenis komoditi tertentu diluar nikel seperti Kakao, Udang, Ikan dan Biota Laut serta beberapa jenis komoditi yang mempunyai nilai ekonomi yang tinggi termasuk hasil tambang dan hasil pertanian. Sejalan dengan peningkatan ekspor tersebut perekonomian juga mengalami peningkatan yang 12 Rencana kerja pemerintah daerah 2011

tercermin pada pertumbuhan ekonomi yang meningkat dari 7,78 persen pada tahun 2008 menjadi 6,20 persen pada tahun 2009. Kondisi ini disebabkan oleh menurunnya nilai ekpor nikel namun secara keseluruhan kondisi ini lebih banyak dipengaruhi oleh sektor basis yaitu produksi komodity sektor pertanian semakin baik dimana hal ini terlihat pada peningkatan PDRB tahun 2008 sebesar 44,55 triliun dengan pendapatan perkapita 10.91 juta rupiah, tahun 2009 47,31 triliun dengan kontribusi sektor pertanian sebesar 29,45 persen serta penpatan perkapita 12,63 juta rupiah dan PDRB tahun 2010 sebesar 51,85 triliun dengan pendapatan per kapita mencapai 13,96 juta rupiah. Dibalik keberhasilan tersebut, beberapa hal yang perlu mendapat perhatian antara lain struktur ekonomi yang selama ini didominasi oleh sektor pertanian masih meperlihatkan tingkat kenaikan yang cukup besar. Kondisi ini perlu startegi kebijakan sektor pertanian diarahkan pada AgroIndustri dan Agro-Bisnis sehingga diharapkan sektor Industri dan Perdagangan semakin meningkat. Kontribusi sektor pertanian adhk tahun 2008 sebesar 29,45 persen megalami kenikan menjadi 30,40 persen pada tahun 2009. Sementara kontribusi sektor industri adhk mengalami penurunan dari 12,99 persen menjadi 9,71 persen. Sejalan dengan itu terjadi pergeseran komposisi tenaga kerja dari total angkatan kerja pada periode yang sama yaitu sektor pertanian menurun dari 55,21 persen menjadi 47,96 persen, sementara sektor industri mengalami kenaikan dari 9,68 persen manjadi 11,05 persen. Hal ini menunjukkan penciptaan lapangan kerja cukup berkembang, yang ditandai dengan jumlah penganguran terbuka mengalami penurunan dari 311.768 orang tahun 2008 menjadi 296.559 pada tahun 2009 dengan target tahun 2010 berada pada angka 291.840 orang. Kondisi ini diharapkan terus membaik pada tahun 2011. Salah satu sektor penerima devisa negara adalah Pariwisata yang memegan peranan penting sebagai sumber pendapatan daerah dan mendukung aktifitas perekonomian di daerah. Sulawesi Selatan ditetapkan sebagai Daerah Tujuan Wisata Keberhasilan pengembangan pariwisata telah dapat menggerakkan kegiatan ekonomi lanjutan seperti pengembangan sarana dan prasarana perhotelan, restoran, transportasi, dan lainnya. Kegiatan ini telah mampu membuka lapangan kerja walaupun masih relatif terbatas. Perkembangan pariwisata Provinsi Sulawesi Selatan ditunjukkan oleh jumlah kunjungan wisatawan macanegara tahun 2008 sebesar 31.215 orang dan wisatawan domestik mencapai 1.959.569 orang. Jumlah wisatawan yang datang ke Provinsi Sulawesi Selatan relatif stabil yaitu dari 2.876.664 orang tahun 2006 menjadi 3.360.361 orang. Wisatawan tersebut terdiri dari wisatawan Nusantara dan wisatawan manca negara. Dengan ditetapkannya Visit South Sulawesi 2012 sebagai best nature of asi,. diharapkan mengalami peningkatan yang lebih baik.

4. Mewujudkan Sulawesi Selatan Sebagai Entitas Sosial Ekonomi yang Asri dan Lestari Untuk mendukung perkembangan aktifitas sosial ekonomi sebagai satu kesatuan dalam proses pembangunan sulawesi selatan, maka perlu pengembangan pertumbuhan pergerakan arus barang dan jasa melalui perbaikan, penambahan, dan perluasan, serta pelebaran terhadap sarana dan prasarana transportasi. Disamping itu perlunya penataan pemanfaatan ruang dalam wilayah Provinsi Sulawesi Selatan dalam upaya mendukung pengembangan Kawasan Metropolitan MAMMINASATA sebagai kawasan strategis dengan membangun kawasan pusat pusat pertumbuhan ekonomi, sosial dan budaya yang strategis, terpadu dan terintergrasi satu dengan lainnya sebagai kawasan Center Point Of Indonesia. (CPI) antara lain DED Sheet pile, Kawasan Olahraga, Go Green, Kawasan Kota Mandiri, Pusat pengembangan seni budaya serta pengembangan kawasan andalan di daerah serta pembangunan perdesaan dan pengembangan perkotaan secara berkelanjutan dan berkesinambungan. Kondisi sistem transportasi secara umum terutama untuk memenuhi kebutuhan saat ini masih cukup memadai tetapi untuk kebutuhan mendatang sangat diperlukan peningkatan prasarana perhubungan darat, laut dan udara. Pada Sub sistem Transportasi Darat, dari 24.307,13 km panjang jalan pada tahun 2008 terdiri atas 1.556,13 km dibawah kewenangan negara, 1.209,40 km dibawah kewenangan privinsi dan 21.501,60 km dibawah kewenangan kabupaten/kota. Jenis permukaan jalan terdiri atas kondisi Aspal 12.477,36 km (59,51 persen), kondisi tidak diaspal 11.530,23 km (38,08 persen), Kondisi tanah 299,54 km (1,69 persen). Dilihat dari kondisi jalan yang rusak berat 2.733,93 km (0,72 persen) dan kondisi jalan rusak ringan 4.701,58 km (37,89 persen), sedang 13 Rencana kerja pemerintah daerah 2011

6.253,72 km (35,32 persen), kondisi baik sepanjang 10.617,90 km (8,94 persen). Dari Jenis permukaan tersebut diatas mengalami perbaikan pada tahun 2009 namun dari aspek kondisi jalan relatif membutuhkan penanganan yang lebih baik, dimana tingkat kerusakan disebabkan kualitas jalan yang belum maksimal. Perkembangan pembangunan terminal antara lain Terminal Regional (Type A) yang terdapat pada 6 (enam) Kabupaten/Kota di antaranya Terminal Regional Daya dan Terminal Lokal (Type B) pada 17 (Tujuh Belas) Kabupaten/Kota, secara umum diharapkan tahun 2010 penempatannya perlu dievaluasi dan pengelolaannya masih kurang maksimal dalam mendukung penataan moda transpotasi dilihat dari keuntungan pada semua aspek ekonomi, sosial dan budaya dalam wilayah provinsi Sulawesi Selatan. Sub sistem Transportasi Laut, terdiri dari 3 (tiga) jaringan layanan yang diperuntukkan bagi penumpang, barang dan jasa. Berdasarkan hirarki dan fungsi pelabuhan laut dibagi atas: Pelabuhan Internasional, Pelabuhan Nasional, Pelabuhan Regional, Pelabuhan Lokal dan Pelabuhan Khusus melalui antara lain ; Pelabuhan Soekarno Hatta Makassar (Internasional), Pelabuhan Paotere, Pelabuhan Nusantara Pare-Pare, Pelabuhan Nasional BajoE dan Pelabuhan Siwa Wajo, Tuju-Tuju Bone termasuk pelabuhan Regional dan Pelabuhan Bonerate Selayar (Lokal), sedang Pelabuhan Biringkassi, pelabuhan Pertamina Parepare dan pelabuhan Pertamina Palopo termasuk pelabuhan khusus. Kegiatan bongkar barang dalam negeri di pelabuhan Makassar pada tahun 2008 sebesar 1.649.285 ton, luar negeri sebanyak 724.301 ton Sedangkan kegiatan muat barang dalam negeri sebanyak 910.601 ton, luar negeri sebanyak 446.593 ton. Kondisi tersebut memperlihatkan kita masih tertgantung pada inport barang. Perpindahan penduduk keluar provinsi meningkat setiap tahun, hal ini dilihat dari jumlah penunpang yang naik 896.345 orang sedang penumpang yang turun 662.175 orang Pembangunan sub sistem transportasi udara terbagi atas 3 (tiga) Kelas yaitu; Bandara Kelas I yang dipergunakan untuk penerbangan Internasional Sultas Hasanuddin Makassar, Bandar Udara Kelas IV(Bandar Udara Pongtiku di Tana Toraja), Bandar kelas V, Bandar Udara Perintis Andi Jemma di Masamba, Bua (Karang-karangan) di Luwu, Rampi dan Seko di Luwu Utara dan Aroeppala di Selayar. Frekwensi lalu lintas angkutan udara di Bandar Udara Internasional Sultas Hasanuddin pada tahun 2008 untuk kedatangan mencapai 24.536 pesawat dengan pertumbuhan 14,25 persen per tahun, dan untuk keberangkatan mencapai 24.533 pesawat dengan pertumbuhan 14,24 persen per tahun dengan jumlah penumpang yang datang sebanyak 1.751.558 orang dengan pertumbuhan 22,16 persen per tahun dan berangkat sebanyak 1.579.822 orang dengan pertumbuhan 22,16 persen tahun. Perkembangan lalu lintas penerbangan udara tahun 2010 di bandara sultan hasanuddin tersebut telah mampu memenuhi permintaan yang semakin meningkat namun dari segi pelayanan didarat yang membutuhkan perbaikan bagi kenyamanan penunpang dan pengantar. Prasarana lainnya yang sangat strategis menunjang perekonomian wilayah adalah prasarana kelistrikan dengan jumlah daya terpasang sebesar 619.017 MW dan daya mampu hanya 489.4 MW sedangkan beban puncak sebesar 441.9 MW dan pada tahun ini daftar tunggu sampai bulan Mei 2008 sebesar 46.414 pelanggan baru atau 58.871 KVA dengan kondisi sistem kelistrikan saat ini tidak ada cadangan operasi dan cadangan pemeliharaan, hal ini mengakibatkan apabila terjadi gangguan pada mesin pembangkit dapat mengganggu kestabilan sistem kelistrikan yang sudah ada. Untuk menata pemanfaatan ruang untuk pembangunan sarana dan parasarana wilayah perlu dukungan regulasi yang terakait dengan penataan ruang wilayah. Kebijakan penataan ruang merupakan satu kesatuan dengan kebijakan pembangunan daerah secara keseluruhan. Namujn demikian hal tersebut berjalan secara optimal, dimana masih sering terjadi pelanggaran dari pelaksanaan kebijakan pembangunan yang dalam pelaksanaan program dan peruntukan kegiatannya benyak menyalahi aturan penataan ruang yang telah ditetapkan dan disepakati bersama. Sehubungan itu perlunya penekanan pemahaman dan implementasi terhadap aspek-aspek pemerataan dan pertumbuhan sebagai dua hal utama yang melandasi penetuan kebijakan penataan ruang. Untuk itu kebijakan penataan ruang pertanahan dan integrasi pembangunan antar kawasan andalan perlu ditingkatkan dan penerapannya secara konsisten. Demikian juga perlunya konsistensi, keterpaduan hingga membangun kerjasama dari penataan ruang yang disusun oleh pemerintah daerah Kabupaten/Kota dengan yang tata ruang yang telah disusun oleh pemeriantah Provinsi Sulawesi Selatan. Kondisi ini akan mendukung percepatan pembangunan antar kawasan strategis, kawasan tertinggal, dan kawasan perbatasan, serta kawasan perkotaan dan perdesaan. 14 Rencana kerja pemerintah daerah 2011

5. Menciptakan Iklim Yang Kondusif Bagi Kehidupan Yang Inovatif Kemajuan pembangunan yang telah dicapai tidak terlepas dari pengaruh aspek kondisi lingkungan kehidupan masyarakat. Hal ini tentu banyak faktor yang menyebabkan namun salah satu diantaranya karena lingkungan kehidupan masyarakat yang kurang kondusif sehingga aktifitas pembangunan berjalan agak lambat. Sesuai kewenangan daerah setidaknya ada tiga faktor yang dapat dikendalikan menciptakan lingkungan yang kondusif bagi kehidupan sosial ekonomi di daerah sebagai berikut a. Legislasi Daerah Sistem legislasi daerah lebih focus pada penciptaan rasa keadilan yang berpihak pada masyarakat sehinga dilakkan pentaaan system legislasi daerah yang dilaksanakan melalui sosialisasi dan koordinasi terkait dengan penegakan hukum dan ham. Kegiatan Legislasi Daerah selama ini masih lebih banyak orientasi pada pelaksanaan tugas pemerintahan dari pada untuk pengembangan usaha atau peningkatan kegiatan yang produktif. Hal ini dapat dilihat dari Perda-Perda yang ditetapkan pada beberapa tahun terakhir. Peraturan daerah yang ditetapkan pada tahun 2009 sebanyak 14 Perda dimana 6 diantaranya mendukung peningkatan pelayanan public termasuk didalamnya pendidikan dan kesehatan gratis, atau 43 persen yang berorientasi pada pelayanan publik, yang lainnya berorientasi pada pelaksanaan tugas pemerintahan. Pada tahun 2010 dari 7 ranperda yang diusullakn telah ditatapkan 4 Paraturan Daerah termasuk ditetapkan tentang Pelayanan Publik serta Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah. b. Keamanan dan Ketertiban Sasaran yang ingin dicapai dalam meningkatkan keamanan dan ketertiban dalam kehidupan masyarakat, adalah tercapainya kondisi yang kondusif di tengah-tengah masyarakat dengan mensinergikan peran penegak hukum, birokrasi, dan tokoh fungsionaris masyarakat. Pada dasarnya tingkat keamanan di Sulawesi Selatan relatif cukup baik, hanya saja informasi yang sampai pada pihak luar kurang menguntungkan terutama yang di informasikan melalui media elektronik maupun media cetak. Sementara masyarakat di Sulawesi Selatan sendiri kurang mempu membangun image bahwa Sulawesi Selatan adalah daerah yang relatif aman untuk investasi dan ekspor di banding daerah lain. Berkaitan dengan kehidupan demokrasi yang berkembang saat ini, pemerintah provinsi telah pembinaan kehidupan social politik melalui fasilitasi pelaksanaan pilkada tahun 2010 pada 10 kabupaten/kota, namun masih terdapat beberpa permasalahan yang masih perlu penanganan melaui kerjamsa antara pemerintah, penegak hukum dan masyarakat itu sendiri diharapkan secara bersama-sama menyelesiakan konflik dan meminimalkan dampak terhadap kehidupan berbangsa dan bermasyarakat.

c. Peningkatan Kualitas Materi dan Jaringan Informasi Pembangunan dibidang informasi dan komunikasi perlu memberi ruang komunikasi dan informasi yang adil dan transparan tentang apa apa yang dilaksanakan oleh pemerintah Provinsi kepada seluruh lapisan masyarakat yang telah dilakukan melalui pembukaan akses internet baik ditingkat Provinsi maupun di Kabupaten/Kota. Memperhatikan potensi Sulawesi Selatan yang cukup besar dan beragam, pada dasarnya mempunyai peluang besar untuk mengembangkan bisnis termasuk industri di Sulawesi Selatan. Namun karena terbatasnya informasi maka peran pelaku bisnis dari luar yang berpengalaman di sektor modern terutama industri, menganggap berinvestasi di Sulawesi Selatan masih kurang menguntungkan. Beberpa investor dari luar wilayah telah melakukan MOU dengan pengusaha lokal tidak berlanjut pada kesepakatan kerjasama hanya karena belum cukup informasi untuk pengambilan keputusan. Selain itu umumnya lembaga Pemerintah Provinsi juga belum mempunyai sistem informasi yang memadai baik dari segi teknologi maupun dari segi jumlah dan jenis data yang masih kurang dan sering kualitas data yang terbaru (data tahun terakhir) karena updating data sering terlambat. Dalam mendukung pengembangan iklim usaha yang lebih baik perlu dilakukan penyebaran informasi tentang perlunya mejaga suasana klehidupam masyarakat yang aman dan 15 Rencana kerja pemerintah daerah 2011

damai. Disamping itu untuk menjaga kesinambungan data dan informasi terkait dengan sejarah antar generasi perlu dilakukan pelestarian berbagai peninggalan sejarah termasuk didalamnya yang terkait dengan kearsipan. Dalam rangka pembinaan dan pengembangan kearsipan telah menunjukan hasil yang signifikan dilihat dari akuisisi arsip yaitu terbenahi arsip in-aktif dan arsip statis pada unit-unit kerja, swasta, dan perorangan. Disamping itu, telah dilakukan penyelamatan dan pelestarian arsip terutama sebagai sumber informasi, khususnya yang terdapat badan kearsipan nasional. Secara umum kondisi yang ingin dicapai dalam menciptakan lingkungan yang kondusif bagi kehidupan inovatif antara lain adalah : a. Meningkatkan kondisi keamanan dan rasa aman serta keadilan bagi segenap lapiasan masyarakat yang ditandai dengan menurunkan indkes kriminalitas b. Meningkatkan jumlah Perda yang mendorong tingkat pelayanan publik dan tingkat produktifitas serta kemudahjan bagi investor. c. Meningkatkan disiplin dan kepatuhan masyarakat terhadap hukum yang ditandai dengan menurunnya tingkat pelanggaran hukum. d. Meningkatkan kuantitas dan kualitas penyebaran informasi antara lain malalui kehumasan pemerintah provinsi yang profesional. e.

Meningkatkan daya Tarik sulawesi selatan bagi dunia usaha/calon investor untuk memanamkan invesatinya di Sulawesi Selatan

f. Terkelolanya dengan baik potensi konflik.

6. Menguatkan Kelembagaan Masyarakat Keterlibatan organisasi masyarakat dalam proses pembangunan telah banyak dilakukan antara lain dengan upaya-upaya pemberdayaan dan penguatan kelembagaan ekonomi melalui kegiatan pembinaan dan fasilitasi pembentukan dan pengembangan lembaga-lembaga ekonomi yang berbasis masyarakat yang kuat dan mandiri. Namun permasalahan yang dihadapi adalah lemahnya akses masyarakat ke input sumberdaya ekonomi berupa kapital, lokasi berusaha, informasi pasar dan teknologi. Demikian peningkatan koordinasi terhadap pengembangan kelembagaan masyarakat adat dalam mendukung pelestarian budaya lokal Pembangunan bidang budaya belum banyak mengalami kemajuan hal ini terlihat dari kecenderungan berkurangnya apresiasi terhadap budaya dan seni, selain itu perkembangan nilainilai budaya lokal dan kesenian mengalami degradasi terhadap nilai dan budaya lokal yang dianut dan dikembangkan oleh masyarakat dalam bertingkah laku untuk membentuk jati diri bangsa menuju keberhasilan pembangunan daerah. Perkembangan kelembagaan kehidupan beragama selama ini memperlihatkan hasil yang baik hal ini tercermin dari tingginya rasa toleransi dan saling menghargai dalam menjalankan ibadahnya masing-masing maupun keterlibatan oleh semua unsur baik dikalangan pemuka agama maupun ummat masing-masing atas perannya didalam mendukung proses perencanaan samapai pada pelaksanaan dan pengawasan jalannya pembangunan. Pembangunan di bidang pemuda dan olahraga telah mengalami kemajuan melalui pembinaan mental dan spiritual, menanamkan minat belajar, pretasi berolahraga dan semangat untuk menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi serta penerapannya melalui berbagai lembaga pemuda dan olah raga hingga melahirkan pemuda pelopor dan perintis dalam meingkatkan sport development indeks masyarakat sulawesi selatan. Pemberdayaan kelembagaan kesejahteraan sosial sperti karang taruna, pekerja sosial masyarakat, dan tenaga kesejahteraan sosial masyarakat. Keterlibatan peran organisasi kemasyarakatan serta kaum perempuan dan laki-laki dalam pembangunan tetap mengacu pada nilai nilai sosial budaya yang dapat menggambarkan kesetaraan peran dan tingkat partisipasi yang sama dalam proses kegiatan pembangunan. Untuk pemberdayaan perempuan, menunjukkan peningkatan yang cukup memadai yang tercermin melalui partisipasinya dalam proses pembangunan meskipun belum di semua bidang.

7. Menguatkan Kelembagaan Pemerintah 16 Rencana kerja pemerintah daerah 2011

Dalam rangka menciptakan pelayanan yang efisien dan efektif, maka pemerintah perlu memperhatikan kebutuhan yang akan dilayani, karena kebutuhan masing-masing daerah adalah sangat berbeda dan bervariasi. Namun yang lebih penting adalah bagaimana mengembangkan kelembagaan pemerintah yang terpercaya dengan menerapkan prinsip goog governance antara lain yakni kelembagaan yang transparan, konsisten dan akuntabel. Kenyataan menunjukkan bahwa kelembagaan pemerintah daerah pada umumnya belum memenuhi kriteria tersebut. Kelembagaan pemerintah selama ini lebih banyak mengoptimalkan pelaksanaan aturan konvensional berkaitan dengan proses penelitian, perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan. Peran kelembagaan pemerintah dalam memberikan pelayanan kepada masayarakat sangat penting khususnya dalam penguatan kelembagaan perlu difokuskan pada meningkatkan kualitas aparatur pemerintah melalui pola rekruitmen, promosi, mutasi dilingkungan pemerintahan yang obyektif menjamin profesionalisme dan reformasi birokrasi melaui penataan system dan tatakerja kerja yang efisien, efektif,professional, ekuntabel dan adaptif dimana pada gilirannya akan dapat meningkatkan tingkat kualitas pelayanan public. Dalam kerangka kepemerintahan yang baik, maka optimalisasi pelayanan publik hanya mungkin terjadi bila kelembagaan pemerintah secara konsisten memperlihatkan perkembangan dengan baik. Kenyataan kelembagaan pemerintah di Sulawesi Selatan masih lemah, tercermin dari kesulitan yang dihadapi dalam mengakses sumberdaya capital dalam mendukung pengembangan sector basis, pemanfaatan perkembangan teknologi, informasi pasar dan jaringan perdagangan serta posisi tawar yang masih lemah. Keterlibatan organisasi masyarakat dalam proses pembangunan telah banyak dilakukan antara lain dengan upaya-upaya pemberdayaan dan penguatan kelembagaan ekonomi melalui kegiatan pembinaan dan fasilitasi pembentukan dan pengembangan lembaga-lembaga ekonomi yang berbasis masyarakat yang kuat dan mandiri. Namun permasalahan yang dihadapi adalah lemahnya akses masyarakat ke input sumberdaya ekonomi berupa kapital, lokasi berusaha, informasi pasar dan teknologi. Sehubungan dengan hal tersebut di atas maka peran pemerintah daerah yang diharapkan adalah mendorong penciptaan suasana atau iklim yang memungkinkan potensi masyarakat berkembang, pengembangan inovatif yang sehat, pemberdayaan masyarakat melalui peningkatan kondisi sosial ekonomi dan juga dituntut untuk mempunyai kreativitas dan inisiatif dalam menjalin kerjasama dan kemitraan dengan pihak-pihak yang terkait.

2.3.

Evaluasi Pelaksanaan RKPD tahun 2009 Pelaksanaan pembangunan tahun 2009 merupakan pelaksanaan tahun kedua RPJMD Sulawesi Selatan dimana telah memperlihatkan kemajuan yang signifikan dalam pelasanaan seluruh agenda pembangunan yang telah ditetapkan. Namun beberapa hal penting yang belum tercapai secara optimal berdasarkan target sasaran setiap tahun yang telah disepakati bersama . Permasalahan tersebut diuaraikan berdasarkan Agenda Pembangunan yang secara signifikan mendukung pencapaian indikator sasaran yang tertuang dalam Peratuarn Daerah Nomor 12 tahun 2008 tentang Renacana Pembangunan Jangka Menengah Daerah sebagai berikut : 1. Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan Masyarakat Dalam pelaksanaan pembangunan di sektor pendidikan tertdapat beberapa hal yang belum tercapai secara optimal terkait dengan sasaran program yaitu, dalam pelaksanaan program dan kegiatan terkait indikator sasaran kebijakan pendidikan khususnya IPM yang telah dicapai tahun 2008 sebesar 70,22. Kondisi ini masih jauh dari target hingga tahun 2013 sebesar 78-79, sementara tahun 2009 diperkirakan mencapai 71. Dari 2 komponen

indikator pendidikan, yang paling mempengaruhi lambat perbaikan angka IPM adalah angka melek huruf kemudian rata-rata lama sekolah. Hal ini secara umum rata-rata masih dibawah nasional, sementara angka indeks lainnya relatif baik berada diatas rata-rata nasional serta secara signifikan mendukung Visi dan Misi. Angka melek huruf tahun 2008 sebesar 86,96 persen sementara pada tahun 2009 mencapai 89,98 persen, kondisi ini masih jauh dari harapan dimana masih terdapat 10,02 17 Rencana kerja pemerintah daerah 2011

persen tidak dapat baca tulis. Untuk mencapai target tahun 2013, maka tidak ada pilhan lain kecuali angka melek huruf yang harus dicapai tahun 2011 sebesar 93,10 persen. Demikian juga Rata-rata lama sekolah tahun 2009 mencapai 7,80 tahun masih belum memuaskan, dimana untuk mancapai target tahun 2013, maka diharapakan tahun 2011 dapat mencapai 8,59 tahun. Hal lain mengalami kemajuan yang lebih baik tercermin dari menurunnya angka putus sekolah, serta sasaran program Wajib Belajar 9 tahun belum tercapai sesuai target pada tahun 2009, dimana jumlah penduduk usia sekolah 6-12 tahun sebesar 21.300 orang belum memperoleh pendidikan dasar (tdk sekolah) serta 12-15 tahun terdapat 23.650 orang yang belum memperoleh pendidikan menengah. Untuk usia ekolah 15-18 tahun masih sangat rendah capaiannya sehingga diharapkan sasaran kebijakan utama tahun 2011 adalah penduduk usia 15-18 setingkat lebih tinggi yaitu wajib belajar 12 tahun. Capaian indikator kesehatan terkait angka usia harapan hidup yang pada tahun 2009 sebesar 69,92 capaian ini masih lambat untuk memcapai target tahun 2013 sebesar 73 tahu. Hal ini masih sulit tercapai disebabkan masih tingginya tingkat kematian bayi sebesar 33,1 yang ditargetkan tahun 2013 24/1000 kelahiran. kematian balita sebesar 35,8 serta kematian anak mencapai 11,4. Untuk AKI sudah memperlihatkan perbaikan dan diharapkan mencapai 232 per 1000. Untuk tahun 2011 kegiatan yang tidak jelas sasarannya dan tidak terkait dengan capaian indikator tersebut untuk tidak rencanakan. 2. Peningkatan dan Pemerataan Kesejahteraan Masyarakat Sinergitas kebijakan ekonomi dapat memicu peningkatan aktivitas perekonomian secara menyeluruh sehingga masyarakat yang umumnya bergerak pada sektor pertanian dapat meningkatkan pendapatnnya melalui program dan kegiatan pembangunan di sektor pertanian. Hal ini tercermin dari kontribusi sektor pertanian terhadap pembentukan PDRB masih diatas 50 persen dari total PDRB. Namun demikan diharapkan kebijakan ekonomi kedepan adalah dengan melakukan pergeseran struktur ekonomi secara perlahan dari sektor pertanian ke sektor indutri khusunya penekanan pada agro industri. Kondisi ini mulai terlihat pada pergeseran struktur perekonomian 5 tahun terakhir. Sektor unggulan yang terkait dengan pelaksanaan prioritas agenda pembangunan ini adalah sektor pertanian khususnya peningkatan produksi komoditas unggulan. Capaian sasaran sektor pertanian secara umum mengalami peningkatan, namun terdapat beberapa hal yang belum tercapai secara optimal selama tahun 2009 yaitu yang terkait dengan sasaran program yaitu, dalam pelaksanaan program dan kegiatan peningkatan produksi seperti beras, jagung, ternak cukup baik bahkan melampaui target, namun penguasaan teknologi pengolahan produk pertanian berakibat pada kurangnya nilai tambah produk hasil pertanian itu sendiri. Hal ini dapat dilihat pada ekspor komoditas pertanian yang masih didominasi oleh komoditas bahan baku untuk industri. Demikian juga pengembangan UMKM terkait akses permodalan yang tercermin dari menurunnya angka penyaluran kredit modal kerja, Demikian juga kontribusi sektor kelembagaan ekonomi masyarakat masih kecil dalam penyerapan tenaga kerja sehingga peranannya relative kecil dalam pembentukan PDRB. Program dan kegiatan yang mengarah pada peningkatan pendapatan masyarakat belum berjalan secara optimal. Hal ini dapat dilihat dari lambatnya pergeseran peningkatan daya beli masyarakat. Tahun 2009 masih berada pada kisaran 639,8 ribu sementara yang ditargetkan tahun 2011 dapat mencapai 666 ribu sementara yang harus dicapai tahun 2013 adalah sebesar 680 hingga 700 ribu. Demikian juga yang diarahkan pada perluasan kesempatan kerja masih relatif lambat dimana angka pengangguran terbuka pada tahun 2009 masih berada pada 8,9 persen atau pada kisaran 290 ribuan serta tingkat kemiskinan tahun 2009 mencapai 12,31 persen. Kondisi ini dapat mempengaruhi meningkatnya angka kriminaliatas jika tidak segera dilakukan investasi secara sigunifikan terdapat kegiatan ekonomi produktif yang menyentuh langsung kehidupan masyarakat. Selama ini Indikator belum optimal karena investasi baik PMDN maupun PMA belum sepenuhnya diperuntukkan pada sektor industri kecil dan menengah, sektor jasa dan perdagangan yang banyak menyerap tenaga kerja. 18 Rencana kerja pemerintah daerah 2011

3. Perwujudan Keunggulan Lokal Untuk Memicu Laju Pertumbuhan Perekonomian Dalam pelaksanaan agenda pembangunan ini terkait dengan sektor industri dan perdagangan diharapkan dapat menjadi motor penggerak perekonomian dari sisi pengolahan dan pemasaran hasil produksi. Namun demikian terdapat beberapa hal yang belum tercapai secara optimal terkait dengan sasaran program dan kegiatan 2009 belum memperlihatkan hasil adanya keterkaitan yang kuat dan saling menguntungkan antara sektor industri hulu dengan industri hilir serta dengan sektor lainnya. dalam pelaksanaan program dan kegiatan terkait kebijakan terhadap tumbuh kembangnya agro-industri yang memanfaatkan hasil pertanian sebagai permintaan antara. Terkait dengan pertumbuhan ekonomi tahun 2008 mencapai 7,78 persen dan tahun 2009 mengalami penurunan menjadi 6,20 persen. Kondisdi ini perlu mendapat perhatian agar dapat mencapai pertumbuhan yang berkualitas yaitu dengan program dan kegiatan produktif diarahkan pada pencapaian sasaran indikator ekonomi dalam RPJMD untuk memicu laju pertumbuhan ekonomi dengan focus pada kegiatan kegiatan yang secara langsung terkait dengan faktor faktor yang mempengaruhi tingkat pertumbuhan. Peningkatan hasil produksi khususnya pada sektor pertanian tersebut adalah dengan memamfaatkan output sektor pertanian menjadi input bagi pengambangan agro-industri sehingga nilai tambah akan dapat meningkatkan pendapatan masyarakat petani. Demikian juga bagaimana membangun keterkaitan industri besar, menengah, dan kecil yang saling menguntungkan. Disamping itu perlu memanfaatkan potenasi pasar Lokal dan pasar dalam negeri. Dalam mendukung upaya meningkatkan daya saing wilayah Sulawesi Selatan, diperlukan pertumbuhan yang lebih tinggi dan berkesinambungan didorong oleh sumbersumber pertumbuhan yang lebih berkualitas. Untuk mencapai pertumbuhan yang tinggi yang utamanya digerakkan oleh sektor riil perlu didukung dengan kondisi iklim usaha yang kondusif, sehingga investasi baik dalam dan luar negeri serta ekspor dapat meningkat. Pengembangan sektor pariwisata terkait dengan sasaran Sulawesi Selatan sebagai destinasi pariwisata terkemuka di Indonesia disamping sebagai simpul utama (main hubs) pusat pelayanan system transportasi, kondisi ini seharusnya dimanfaatkan sebaik-baiknya oleh SKPD terkait dengan menyusun program dan kegiatan prioirtas agar Sulawesi Selatan menjadi urutan kelima dalam perolehan jumlah kuinjungan wiasatawan baik dari manca negara maupun domestik. 4. Mewujudkan Sulawesi Selatan Sebagai Entitas Sosial Ekonomi Berkeadilan Ketersediaan dan kualitas sarana dan prasarana wilayah merupakan hal pokok untuk meningkatkan kualitas daya tarik Sulawesi selatan terhadap para investor. Satu kesatuan social ekonomi yang utuh sepenuhnya didukung oleh iklim usaha yang kondusif akan menjadi daya tarik tersendiri bagi investor dalam menanamkan modalnya di Sulawesi Selatan. Dalam pelaksanaan pembangunan ekonomi wilayah tertdapat beberapa yang telah dilaksanakan secara optimal terkait dengan sasaran program dan kegiatan tahun 2009 yaitu, dalam pelaksanaan program dan kegiatan terkait kebijakan penataan ruang dimana telah disusun peraturan daerah nomor 9 tahun 2009 tentang RTRW Sulawesi Selatan. Dokumen ini sebagai landasan kebijakan spasial bagi seluruh kegiatan pembangunan yang akan dilaksanakan. Dalam meningkatkan aksesibilitas fisik antar daerah, antar kawasan perlu dilakukan secara terpadu dalam suatu kerangka panataan ruang yang berwawasan lingkungan. Program pemeliharaan dan peningkatan kualitas jalan telah berjalan hal ini terlihat dengan semakin meningkatnya jangkauan pelayanan sosial ekonomi, telah memperlihatkan meningkatnya pasokan air baku, baik untuk irigasi, untuk industri mapun untuk kebutuhan ruimah tangga. Namun demikian terkait dengan ketersediaan pasokan listrik belum meperlihatkan perbaikan capaian yang signifikan. 5. Menciptakan Lingkungan Kondusif Bagi Kehidupan Inovatif Kondisi lingkungan yang kondusif merupakan kebutuhan mutlak dalam mendukung lancarnya pelaksanaan pembangunan. Lingkungan kondusif merupakan pula syarat mutlak bagi tumbuh kembangnya kreatifitas dalam kehidupan masyarakat. Program dan kagiatan 19 Rencana kerja pemerintah daerah 2011

yang telah dilaksanakan secara optimal telah mendukung kondisi aman dan tentram dalam kehidupan masyarakat. Kalau dilihat dari aspek penegakan hukum belum berhasil dengan baik dimana jumlah pelanggaran hukum masih cukup banyak hingga akhir tahun 2009. Terkait dengan kondisi lingkungan. Program dan kegiatan terkait dengan legislasi daerah diarahkan untuk menyempurnakan system legislasi daerah agar lebih terfokus pada terciptanya rasa keadilan di kalangan masyarakat luas, dan secara lebih husus mampu mendorong tumbuhkembangnya kehidupan yang inovatif pada semua bidang. Hal ini terlihat dengan telah dilakukannya upaya pembenahan struktur hukum, budaya hukum, serta penegakan hukum dengan menyebarluaskan infomasi tersebut kepada masyarakat agar dapat member apresiasi kearah perbaikan. Kehidupan sosial politik dalam hal ini pemahaman masyarakat terhadap politik jaub lebih baik dibandingkan sebelumnya, namun akhir akhir ini terlihat kecenderungan kontraproduktif terhadap stabilitas keamanan dalam menjalankan roda pemerintahan. Olehnya itu dengan kondisi ini dalam berpolitik perlu diikuti dengan kedewasaan sikap politik dari masyakat. Dalam mewujudkan demokrasi yang berkualitas maka kita menjujnjung tinggi rasa nasionalisme yang tinggi dengan mengedepankan Bhineka Tunggal Ika dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. 6. Penguatan Kelebagaan Masyarakat Penguatan kelembagaan masyarakat sebagai salah satu agenda yang diarahkan untuk membangun semangat kebersamaan sehingga keberadaan lembaga lembaga masyarakat yang tangguh dan mandiri dapat menjadi tempat menyalurkan berbagai aspirasi dan kepentingan mesyarakat. Terdapat beberapa hal yang belum tercapai secara optimal terkait dengan sasaran program yaitu, peningkatan kapasitas organisasi, kemampuan manajemen pengelolaan, serta dukungan dari lembaga pemerintah. Keberadaan lembaga masyarakat akan efektif dengan dukungan kelembagaan pemerintah. Upaya penguatan terhadap kelembagaan masyarakat pada tahun 2009 yang lalu antara lain meliputi pengembangan dan penguatan kelembagaan ekonomi (ekonomi masyarakat), kelembagaan sosial (organisasi keagamaan, profesi, dan pemuda dan olahraga); Pemberdayaan dan Penguatan Kelembagaan Politik; serta penguatan kelembagaan terkait dengan pemberdayaan perempuan agar tetap sanggup beradaptasi secara kreatif sehingga keberadaannya dibutuhkan dan bermanfaat bagi seluruh lapisan masyarakat. Akan tetapi kelembagaan masyarakat tidak dapat berfungsi secara efektif tanpa dukungan keberadaan peranan dari lembaga pemerintah. Indikator sasaran kualitatif yang diharapkan kedepan antara lain adalah terfasilitasinya keterlibatan kelembagaan masyarakat dalam proses perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan terhadap jalannya pembangunan daerah, terbangunnya kelembagaan yang mampu mentransformasikan potensinya menjadi keunggulan lokal, terkelolanya kekayaan budaya dan seni secara berkelanjutan. Disamping itu Terkait kelembagaan ekonomi sasaran yang diharapkan menjadi lebih baik dalam terbangunnya kelembagaan ekonomi masyarakat yang mandiri, tumbuh berkembang secara sehat dan kuat dari terpaan krisis. 7. Penguatan Kelembagaan Pemerintah Peningkatan kemampuan pemerintahan daerah khususnya dalam meningkatkan pelayanan publik maka keberadaan lembaga pemerintah harus menjadi kebutuhan masyarakat untuk mendapatkan pelayanan yang efisien dan efektif. Pelaksanaan program dan kegiatan selama tahun 2009 telah dilakukan ; penyempurnaan struktur kelembagaan pemerintah daerah termasuk tugas pokok dan fungsi masing-masing unit kerja, telah melaksanakan kegiatan yang mengarah pada peningkatan kualitas sumberdaya manusia aparatur pemerintah Provinsi Sulawesis Setlatan dengan member bea siswa ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi serta pendidikan dan pelatihan sesuai dengan profesionalisme tupoksinya, dan telah terbangun koordinasi vertikal dan horizontal antara pemerintah provinsi dan kabupaten/kota. Dalam pelaksanaan pembangunan di terdapat beberapa hal yang belum tercapai secara optimal terkait dengan sasaran program yaitu, dalam 20 Rencana kerja pemerintah daerah 2011

pelaksanaan program dan kegiatan terkait kebijakan pendidikan gratis telah dicapai kemajuan yang lebih baik tercermin dari menurunnya. Indikator kebijakan yang akan dicapai tersebut akan dilaksanakan dalam bentuk program dan kegiatan prioritas. Peletakan Kebijakan dan sasaran dari program prioritas pada tahun 2011 antara lain adalah, terciptanya kelembagaan yang menerapkan prinsip good governence, membangun suatu system, prosedur dan mekanisme kerja yang kompetitif, Melakukan transformasi organinasasi birokrasi yang lebih inovatif, fleksibel dan responsive. Untuk itu fokus kegiatan meliputi peningkatan kualitas aparat perlu memiliki wawasan dan visi untuk kemajuan organisasi, dan perlu paradigma baru terhadap pola pikir dan prilaku aparatur pemerintahan dengan kegiatan prioritas pendidikan dan pelatihan, perlu kesempatan berproses belajar secara merata bagi setiap orang, Optimalisasi kinerja semua staf sesuai sumberdaya yang melekat dan ada pada dirinya dengan dukungan fasilitas kerja yang memadai. 2.4.

Isu Strategis dan Masalah Mendesak Dengan berbagai kemajuan yang telah dicapai dalam mewujudkan Sulawesi Selatan sebagai Provinsi sepuluh terbaik dalam pemenuhan hak dasar yang antara lain dengan indikator pencapaian visi tersebut terdapat berbagai isu dan permasalahan yang perlu mendapatkan perhatian agar target indikator capaian hingga akhir tahun 2013. Isu strategis dan permasalahan yang perlu mendapatkan perhatian sbb.:

1) Pemenuhan Hak Dasar Terkait dengan pendidikan dasar dan menengah dimana kondisi kualitas pengetahuan masyarakat Sulsel yang relatif rendah, yang tercermin dengan Angka Melek Huruf 86,24 pada tahun 2007 kemudian 87.92 persen pada tahun 2008 dan rata-rata lama sekolah (RLS) adalah 7,23 tahun 2008 yang berada cukup jauh dibawah rata-rata nasional, yaitu 8,3 tahun pada tahun 2008, Demikian juga dari aspek ekonomi yaitu kemampuan daya beli masyarakat yang relative masih rendah secara nasional yaitu 630.805 tahun 2008. Capaian indokator sasaran ini perlu mendapatkan perhatian khusus bagi seluruh pemangku kepentingan khsusnya sektor yang menangani untuk memacu capaian tersebut dengan melasakan kegiatan yang terkait langsung dengan permasalahan tersebut diatas.

Terkai dengan masalah di sektor kesehatan cermin dari indikator dari pembangunan kesehatan adalah Angka Harapan Hidup (AHH). Angka Harapan Hidup berada di. 70.22 tahun 2008. telah berada sedikit diatas rata-rata nasional, namun indikator pendukung lainya seperti indikator mortalitas, status gizi, sumber daya kesehatan, manajemen kesehatan dan lintas sektor terkait sebagian besar kriteria pengukurannya menunjukkan perkembangan yang kurang menggembirakan karena pencapaiannya justru mengalami penurunan. Permasalahan utama yang dihadapi saat ini adalah akses dan mutu pelayanan kesehatan yang masih rendah, yang dicerminkan dengan Angka Kematian Ibu (AKI), Angka Kematian Bayi (AKB) dan Angka Kematian Balita (AKABA) yang belum sebaiknya rata-rata Nasional, demikian juga status gizi kurang Balita serta beberapa penyakit menular yang masih tinggi. Dari seluruh indikator tersebut yang paling besar pengaruhnya di Sulawesi selatan adalah angka melek huruf dan rata-rata lama sekolah serta daya beli masyarakat. Dengan demikian maka pemerintah daerah perlu mengambil langkah-langkah kebijakan yang efektif dan terfokus pada program dan kegiatan yang terkait langsung dengan peningkatan capaian indikator tersebtu diatas. Ketersediaan angkatan kerja rata-rata meningkat dari tahun ketahun dimana tahun 2008 ke tahun 2009 kenaikan mencapai 6,60 persen dan untuk tahun 2010 sebesar 3,82 juta jiwa, 21 Rencana kerja pemerintah daerah 2011

62,02 persen merupakan mereka mereka yang siap untuk bekerja namun kondisi ini tidak diikuti dengan tingkat ketersediaan lapangan kerja. Walaupun penyerapan tenaga kerja di sektor pertanian mencapai 51,46 persen naum tingkat pengangguran mencapai 9,04 persen yang umumnya mereka yang berpendidikan namun tidak memilki daya saing yang kuat. Disini perlunya pemerintah memikirkan tarkait dengan penyiapan tenaga kerja yang disesuaikan peluang dan kebutuhan pasar tenaga kerja. 2) Pelayanan Publik Keberadaan Kelembagaan pemerintah dalam menjalakan tugas-tugas pelayanan baik dalam penyelenggaraan tugas pemerintah umum dan pembangunan aparatur negara belum memperlihatkan kinerja yang optimal. Hal tersebut tercermin dari berbagai tindakan penyelewengan dan penyalagunaan wewenang dalam bentuk KKN yang telah merugikan mesyarakat. Hal ini terlihat dari lambatnya proses penyelesaian kasus kasus korupsi yang jumlahnya cukup besar, disamping itu pelayanan public terkait dalam proses aktivitas perekonomian khususnya dalam bidang investasi, perdagangan dan jasa terkait proses perizinan usaha, proses perolehan modal usaha, serta aktifitas dibidang perpajakan dan kepabeanan. Kondisi demikian semakin menghambat dan memperlemah kinerja aparatur dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih dan berwibawah. Disamping itu belum adanya Standar Pelayanan Minimal yang baku dan disepakati untuk semua SKPD sesuai PP 65 tahun 2005, Permendagri 6 tahun 2007, serta permendagri no. 27 tahun 2007. Pelaksanaan Pelayanan publik terkait dengan kompetensi aparat pemerintah belum berkembang secara optimal disebabkan oleh masih terbatasnya sumberdaya aparatur, pembinanan dan pengawasan aparat penegak hukum belum sepenuhnya menyentuh nilainilai moral, etik dan keadilan terhadap pelaksanaan tugas yang dapat mengurangi kesadaran dan kepatuhan terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan lainnya. Dengan permasalahan sebagaimana diuraikan diatas, maka tantangan bagi pemerintah bagaimana menentukan langkah langkah kebijakan yang efektif dan terfokus, serta dukungan dan peran serta masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan jalannya pembangunan khsusnya dalam mengoptimalkan pelayanan publik. 3) Daya Saing Rendahnya kondisi daya saing di Sulawesi Selatan, disebabkan oleh buruknya kinerja perekonomian dalam 4 (empat) hal pokok, yaitu: (a) buruknya kinerja perekonomian yang tercermin dalam kinerjanya di perdagangan, investasi, ketenagakerjaan, dan stabilitas harga, (b) buruknya efisiensi kelembagaan pemerintahan dalam mengembangkan kebijakan pengelolaan keuangan, pengembangan berbagai peraturan dan perundangan untuk iklim usaha kondusif, lemahnya koordinasi akibat kerangka institusi publik yang masih banyak tumpang tindih, dan kompleksitas struktur sosialnya, (c) lemahnya efisiensi usaha dalam mendorong peningkatan produksi dan inovasi secara bertanggung jawab yang tercermin dari tingkat produktivitasnya yang rendah, pasar tenaga kerja yang belum optimal, akses ke sumberdaya keuangan yang masih rendah, serta praktik dan nilai manajerial yang relatif belum profesional, dan (d) keterbatasan di dalam infrastruktur, baik infrastruktur fisik, teknologi, dan infrastruktur dasar yang berkaitan dengan kebutuhan masyarakat akan pendidikan dan kesehatan. Secara umum yang dapat mempengaruhi daya saing Sulawesi selatan al.: 1. Belum optimalnya sinergitas perencanaan lintas kabupaten/kota dan provinsi sehingga menghasilkan program yang bersifat parsial dan kurang terfokus untuk mengantisipasi hambatan-hambatan baik di hulu maupun untuk mengantisipasi dinamika perubahan lingkungan strategis. 2. Sulitnya memperoleh data yang akurat dan up to date mengakibatkan sulitya untuk melaksanakan perencanaan yang terukur 3. Terbatasnya infrastruktur industri mengakibatkan lemahnya daya saing wilayah dalam merangsang pertumbuhan sektor industri. 4. ASEAN – CHINA Free Trade Area dapat menjadi ancaman pemasaran hasil produksi pertanian tanaman pangan serta industri lokal utamanya industri kerajinan di Sul-Sel 22 Rencana kerja pemerintah daerah 2011

4) Energi Program pembangunan Energi khususnya ketenagalistrikan di Sulawesi Selatan memperlihatkan penurunan dari segi penyediaan pasokan tenaga listrik, hal ini antara lain disebabkan oleh sistem energi Sulawesi Selatan masih bertumpu pada energi listrik yang pasokannya semakin tidak mencukupi dibanding peningakatan kebutuahan konsumen. Krisis energi listrik di Sulawesi Selatan disebabkan oleh belum adanya peroduksi energi listrik yang baru, dimana hal ini disebabkan oleh keterbatasan keuangan negara sementara yang mengalami krisis hampir dirasakan oleh seluruh wilayah di Indonesia. Kedepan sebaiknya dikembangkan sumber energy pengganti diversifikasi energy dengan energy terbarukan yang lebih hemat dalam hal pembiayaan seperti air, batubara, dan angin (tersedia cadangan cukup besar), disamping itu pembangkit listrik yang sudah terbangun baik PLN maupun swasta agar yang lebih fokus pada aspek pemeliharaan agar produksi optimlal tetap terjaga. Daya mampu energi listrik Sulawsi Selatan tahun 2006, kapasitas terpasang 619 MW dan daya mampu 533,5 MW dan pada tahun 2008, kapasitas sebesar 598 MW, pada tahun 2009 mengalami penurunan daya mampu hingga akhir tahun mencapai 539 MW, dengan beban puncak 558 MW. Namun demikian diharapkan pertumbuhan produksi tenaga listrik hingga tahun 2006 mecapai rata-rata 6,69 persen. Kebijakan kedepan walaupun didukung oleh produksi listrik swasta namun kondisi ini akan mengalami disparitas ketersediaan tanaga listrik, jika pembangunan pembangkit yang baru tidak diselesaikan secepat mungkin untuk mendukung penyediaan pasokan tenaga listrik. Pemadaman bergilir adalah bukan solusi yang mendasar demikian juga penghematan listrik hanya mampu menurunkan sedikit beban puncak. Sementara aktifitas sektor Bisnis dan indutri pengolahan akan mengalami penurunan produksi dan dapat memicu laju infasi. Permasalahan ini agar tidak hanya pemerintah pusat yang memikirkan, tetapi pemerintah daerah juga perlu mengambil berbagai kebijakan untuk mempercepat pelaksanaan yang direncanakan dan mencari potensi penambahan kapasitas produksi energi listrik lainnya. Potensi pengembangan listrik batubara cukup besar. Batubara yang digunakan di Sulawesi Selatan yang masih disupply dari luar rata-rata 720 ribu ton pertahun, sementara potensi di Sulawesi Selatan mencapai 36.392.000 ton yang tersebar pada 8 Kabupaten. Untuk PLTA potensi dapa 10 Kabupaten dengan 19 lokasi yang dapat membangkitkan 2.947 MW, sementara potensi pembangkit listrik mini hidro pada 15 Kabupaten dengan 20 lokasi dapat menghasilkan 74.372 kW. Demikian juga untuk tenaga angin potensi yang terdapat pada 3 Kabupaten daerah pesisir pantai dengan rata-rata kecepatan angin 2-6 meter/detik yang dapat membangkitkan tenaga listrik sampai 10 kW untuk satu kincir angin. Kondisi dan potensi ini perlu mendapatkan perhatian dalam merumuskan berbagai program dan kegiatan prioritas.

23 Rencana kerja pemerintah daerah 2011

BAB III

KERANGKA EKONOMI DAERAH Kerangka ekonomi daerah merupakan gambaran keterkaitan indikator makro ekonomi yang secara sistematik mendorong dinamika ekonomi wilayah yang diharapkan dapat mengembangkan dan memantapkan ketahanan ekonomi wilayah Sulawesi Selatan dalam dua tahun ke depan. Melalui analisis terhadap kondisi perekonomian Tahun 2008, Tahun 2009, perkiraan tahun 2010, maka dilahirkan kebijakan ekonomi makro dan sasaran-sasaran pokok yang tertuang dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2011.

2.1 KONDISI EKONOMI TAHUN 2009 DAN PERKIRAAN 2010 Indikator keberhasilan pelaksanaan pembangunan daerah Provinsi Sulawesi Selatan dapat diukur dengan pendekatan pengukuran beberapa indikator ekonomi, maupun beberapa indikator sosial. Untuk indikator ekonomi, seperti seperti angka PDRB, pertumbuhan ekonomi, daya beli, investasi ataupun pendapatan perkapita. Proses pembangunan ekonomi pada negara sedang berkembang biasanya diikuti oleh perubahan struktur aktifitas ekonomi, yang kemudian menyebabkan perubahan struktur produksi. Pengukuran perubahan struktur ekonomi dihitung berdasarkan presentase sumbangan masingmasing aktifitas ekonomi (sektor) dalam Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas harga berlaku untuk cakupan wilayah Provinsi atau wilayah kabupaten/kota. Angka Total Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Sulawesi Selatan (Atas Dasar Harga Konstan) tahun 2008 merupakan akumulasi dari PDRB Kabupaten/Kota se Sulawesi Selatan. PDRB Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2008 sebesar Rp 85,14 triliun kemudian meningkat sebesar 12,29 persen menjadi Rp. 95,96 triliun pada tahun 2009. Sejalan dengan tingkat pertumbuhan tersebut struktur ekonomi juga mengalami pergeseran, dimana pertanian sebesar 29,45 persen pada tahun 2008 menjadi 28,50 persen pada tahun 2009 dan diperkirakan menjadi 27,57 persen pada tahun 2010. Aktfitas industri 26,25 persen tahun 2008 menjadi 25, 90 persen pada tahun 2009 dan diperkirakan 25,90 persen pada Tahun 2010. Seiring dengan berkurangnya konstribusi sektor pertanian, konstribusi sektor jasa mengalami peningkatan, yakni dari sebesar 44,30 persen tahun 2008 menjadi 45,59 persen tahun 2009 dan diperkirakan menjadi 46,89 persen pada Tahun 2010. Sementara itu pendapatan per kapita meningkat dari Rp. 10,91 juta pada tahun 2008 menjadi Rp 12,58 juta pada tahun 2009 dan diperkirakan meningkat menjadi Rp 13,96 Juta pada Tahun 2010. Seiring dengan peningkatan pendapatan perkapita tersebut, juga terjadi peningkatan daya beli masyarakat. Pada tahun 2008 daya beli mencapai Rp. 630.805,- Pertahun, menjadi Rp. 634.768,pertahun pada tahun 2009, atau mengalami peningkatan sebesar 0,02 persen. Tingkat pertumbuhan dan perubahan struktur ekonomi tersebut diatas, juga terutama didorong oleh perkembangan investasi, baik investasi pemerintah maupun swasta dan masyarakat yang bersumber dari hasil pajak, retribusi dan tabungan masyarakat. Dari kegiatan ekonomi yang dilakukan masyarakat yang berasal dari investasi pemerintah, swasta dan masyarakat termasuk kegiatan ekspor maupun impor di atas secara langsung berdampak pada penciptaan lapangan kerja baru dan menurunkan tingkat pengangguran. Sejalan dengan perkembangan PDRB tersebut, pertumbuhan ekonomi meningkat dari 7,78 persen pada tahun 2008 menjadi 7,89 persen pada tahun 2009. Dengan tingkat pertumbuhan ekonomi tersebut di atas tentunya dapat menciptakan lapangan kerja baru dan mengatasi pengangguran. Jumlah angkatan kerja pada tahun 2008 adalah sebanyak 3,45 juta jiwa, dan pada tahun 2009 meningkat menjadi 3,67 juta jiwa. Dengan adanya penambahan angkatan kerja ini, diharapkan juga akan meningkatkan peluang kesempatan kerja. Tingkat pengangguran pada tahun 2008 sebanyak 311.768 orang atau 9,04 persen, dan pada Tahun 2009 sebesar 296.559 orang atau 8,06 persen dari angkatan kerja yang ada. Kegiatan pembangunan yang dilaksanakan sesuai dengan rancangan kerangka ekonomi daerah, juga sangat ditentukan oleh Investasi (ADHK), baik investasi tahun 2010 maupun investasi pada tahun sebelumnya. Berdasarkan analisis kerangka makro ekonomi investasi pada tahun 2009 dperkirakan mencapai Rp. 21,88 triliun. Untuk menjaga agar tingkat pertumbuhan ekonomi tetap sesuai target yang 24 Rencana kerja pemerintah daerah 2011

telah ditentukan, maka pada tahun 2010 diproyeksikan investasi minimal mencapai Rp 25,05 triliun yang berasal dari investasi pemerintahan serta investasi swasta dan masyarakat. Selanjutnya, neraca perdagangan memperlihatkan bahwa nilai ekspor Sulawesi Selatan pada tahun 2008 tercatat sebesar US$ 2.107,62 juta, sedangkan perkembangan nilai impor pada tahun sama tercatat sebesar US$ 871,56 juta. Dari angka ini menunjukkan bahwa neraca transaksi perdagangan luar negeri Sulawesi Selatan pada tahun 2008 surplus sebesar US$ 1.236,06. Dari gambaran beberapa indikator ekonomi di atas sepanjang Tahun 2008, Tahun 2009, maka diharapakan ada perubahan peningkatan pada Tahun 2010. PDRB Propinsi diharapkan dapat meningkat menjadi Rp 109,06 triliun, dengan pertumbuhan ekonomi Tahun 2010 mencapai 7,97 persen. Demikian halnya dengan pendapatan perkapita pada Tahun 2011 dapat mencapai Rp. 15,834 juta dengan daya beli mencapai Rp. 666.000,Kinerja kegiatan ekonomi tersebut di atas, secara langsung maupun tidak langsung akan berpengaruh terhadap pencapaian kinerja bidang sosial terutama pada peningkatan kualitas hidup masyarakat. Bila pendapatan per kapita kita tinggi maka daya beli masyarakat, kesempatan kerja, derajat kesehatan dan gizi, pendidikan, kebebasan memilih pekerjaan serta masa depan perekonomian dapat semakin meningkat. Hal ini, tercermin pada kenaikan beberapa indikator sosial yakni, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) pada tahun 2008 sebesar 70,22 dan pada tahun 2009 meningkat menjadi 70,84. Hal tersebut sejalan dengan kenaikan angka harapan hidup yakni 69,60 pada tahun 2008 menjadi 69,83 pada tahun 2009. Kemudian rata-rata lama sekolah sebesar 7,23 pada tahun 2008 menjadi 7,34 pada tahun 2009 dan tingkat melek huruf sebesar 86,53 persen pada tahun 2008 menjadi 87,05 persen pada Tahun 2009. Demikian halnya dengan indeks daya beli adalah Rp. 630.805,- pada tahun 2008 dan meningkat pada tahun 2009 menjadi Rp 634.768,Dengan gambaran kondisi IPM diatas, diharapkan pada Tahun 2010 angka capaian Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Sulawesi Selatan dapat mencapai 71,72 pada tahun 2010. Agar pencapain target yang sesuai dengan RPJMD Tahun 2008-2013 dapat tercapai, maka target IPM pada tahun 2011 diupayakan dapat mencapai angka 75,63.

2.2 ARAH KEBIJAKAN EKONOMI DAERAH Dari gambaran kinerja ekonomi Sulawesi Selatan tahun 2008, Tahun 2009 serta tantangan yang akan dihadapi tahun 2010, maka kebijakan ekonomi daerah Sulawesi Selatan ditujukan pada peningkatan kualitas pertumbuhan ekonomi agar mampu memecahkan masalah-masalah sosial mendasar terutama pengangguran dan kemiskinan dengan tetap mengarah pada terjadinya transformasi struktur ekonomi dari sektor pertanian ke sektor industri, dan jasa untuk jangka pendek dan pada industri maju untuk jangka panjang. Melihat kecilnya konstribusi investasi pemerintah dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi, maka kebijakan ekonomi daerah diarahkan untuk mendorong secepatnya peranan swasta dan masyarakat dalam kegiatan investasi. Investasi swasta erat kaitannya dengan tingkat suku bunga yang jangka pendek sifatnya tetap. Kemampuan wirausaha masyarakat Sulawesi Selatan masih relatif rendah sehingga pendidikan dan latihan terapan yang berkaitan dengan bisnis dan kewirausahaan sangat diperlukan, sedang investasi pemerintah yang berasal dari tabungan pemerintah yang diperoleh dari hasil pajak dan retribusi serta efisiensi penggunaan anggaran perlu ditingkatkan. Khusus untuk pajak dan retribusi yang memegang peranan penting dalam Pendapatan Asli Daerah (PAD), perlu diupayakan menggali potensi sumber-sumber pendapatan daerah secara optimal berdasarkan kewenangan dan potensi yang dimiliki. Dengan tetap mengutamakan peningkatan pelayanan dan kemampuan masyarakat, pajak dan retribusi yang diperoleh diharapkan tidak menimbulkan biaya ekonomi tinggi agar barang dan jasa yang dihasilkan dapat lebih kompetitif. Sesuai dengan arah kebijakan ekonomi tersebut diatas dengan memperhatikan lingkungan eksternal dan internal, sasaran ekonomi makro tahun 2011 adalah pertumbuhan ekonomi sebesar 7,76 persen. Untuk mendapatkan angka pertumbuhan sebesar tersebut di atas, kebutuhan investasi secara total yang harus masuk ke Sulawesi Selatan adalah sebesar Rp 28,64 triliun. Dengan pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi dan stabilitas ekonomi yang terjaga, maka diharapan kualitas hidup masyarakat akan lebih baik yang akan tercermin dari meningkatnya angka IPM serta jumlah penduduk miskin dan pengangguran akan menurun. 25 Rencana kerja pemerintah daerah 2011

2.3 ANALISIS DAN PERKIRAAN SUMBER PENDANAAN Hubungan antar Pemerintah Pusat dan Pemerintah daerah tercermin dalam pembagian kewenangan, tugas dan tanggung jawab yang jelas antar tingkat pemerintahan. Besarnya distribusi keuangan didasarkarkan oleh distribusi kewenangan, tugas dan tanggung jawab masing-masing. Pola hubungan keuangan antara pusat dan daerah didasarkan atas 4 (empat) prinsip, berikut. Urusan yang merupakan tugas pusat di daerah dalam rangka dekonsentrasi dibiayai dari dan atas beban APBN. Selanjutnya urusan yang merupakan tugas Pemda sendiri dalam rangka desentralisasi dibiayai dari dan atas beban APBD. Urusan yang merupakan tugas Pusat atau daerah tingkat atasnya, yang dilaksanakan dalam rangka tugas pembantuan, dibiayai oleh Pusat atas beban APBN atau oleh Pemda tingkat atasnya atas beban APBD sebagai pihak yang menugaskan. Prinsip yang terakhir adalah bahwa sepanjang sumber-sumber keuangan daerah belum mencukupi, Pemerintah Pusat memberikan sejumlah bantuan. Melihat kondisi PAD di kabupaten/kota, arahan khusus kebijakan Pendapatan Daerah lebih di fokuskan pada upaya untuk meningkatkan setiap komponen PAD. Secara khusus kebijakan yang dapat dilakukan dalam upaya peningkatan pendapatan dari PAD yang dapat dilakukan melalui langkahlangkah intesifikasi dan ekstensifikasi. Selain PAD sumber pendanaan yang lain adalah Dana Perimbangan terdiri dari Dana Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak, Dana Alokasi Umum (DAU) serta Dana Alokasi Khusus (DAK). 2.3.1. Investasi Pemerintah Secara umum dalam investasi yang berada dalam suatu wilayah dikategorikan berdasarkan sumber pendanaan investasi tersebut. Sumber pendanaan pertama adalah sumber pendanaan yang berasal dari pemerintah. Sumber pendanaan ini meliputi sumber pendanaan dari APBN dan sumber pendanaan melalui APBD. Alokasi dana APBN yang masuk wilayah Provinsi Sulawesi Selatan sepanjang tahun 2008, tahun 2009 dan rencana pada tahun 2010 meliputi dana dekonsentrasi, alokasi tugas pembantuan, alokasi APBN murni. Alokasi Dana APBN yang disalurkan lewat dana perimbangan, dalam penyampaian pada RKPD ini dikategorikan sebagai dana yang dialokasikan lewat dana APBD. Alokasi APBN lewat Dana Dekonsentarasi, Tugas Pembantuan, APBN Murni dan Instansi vertikal yang masuk ke Sulawesi Selatan pada Tahun 2008 sebesar Rp 8,26 Triliun dan pada Tahun 2010 sebesar Rp.10,34 trilyun. Alokasi ini pada tahun 2010 menjadi Rp. 10,75 trilyun. Seiring dengan peningkatan kemampuan keuangan negara dari tahun ketahun, diharapkan pada tahun 2011 nantinya investasi pemerintah di Sulawesi Selatan yang berasal dari sumberdana APBN juga akan meningkat. Adapun perkembangan investasi pemerintah melalui dana Perimbangan pada APBD Provinsi dan APBD Kabupaten/Kota se Sulawesi Selatan (DAU) pada tahun 2008 sebesar Rp 8,09 trilyun, meningkat menjadi Rp. 8,26 trilyun pada Tahun 2009. Pada Tahun 2010 alokasi ini menjadi Rp. 8,67 trilyun. Perkembangan investasi pemerintah melalui dana APBD Provinsi dan APBD Kabupaten/Kota se Sulawesi Selatan (DAK) pada tahun 2008 sebesar Rp 1,22 trilyun, meningkat menjadi Rp. 1,31 trilyun pada Tahun 2009. Pada Tahun 2010 alokasi ini menjadi Rp. 1,03 trilyun. Pada saat bersamaan adanya dana dekonsentrasi yang masuk kedaerah, selain untuk membiayai kebutuhan dasar penyelenggaraan pemerintahan, juga diharapkan dapat memacu perekonomian daerah. Peningkatan perekonomian daerah pada akhirnya akan meningkatkan kemampuan daerah dalam mendapatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Namun tidak selamanya dana perimbangan ini menjadi andalan dalam pelaksanaan pembangunan daerah. Disatu saat diharapkan konstribusi dari PAD lebih berperan dalam penyelenggaraan pembangunan daerah dan tetap dalam semangat desentralisasi keuangan dan otonomi daerah. Konsribusi dana PAD di wilayah Sulawesi Selatan selama 5 (lima) tahun terakhir terhadap total pendapatan daerah menunjukkan kategori rendah (dibawah 30 persen dari total pendapatan), kecuali pada Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan yang berkisar antara 55 persen pada lima tahun terakhir ini. Selain itu hampir semua kabupaten menunjukan angka perbandingan PAD terhadap total pendapatan yang masih rendah. Besarnya kebutuhan dari dana desentralisasi antar kabupaten/kota di wilayah Sulawesi Selatan belum menunjukkan peningkatan tingkat kemandirian selama periode lima 26 Rencana kerja pemerintah daerah 2011

tahun terakhir. Tingkat kemandirian kebutuhan fiskal untuk pelayanan publik berdasarkan indeks pelayanan publik perkapita masih tinggi. Demikian juga kapasitas fiskal berdasarkan ukuran besarnya potensi penerimaan PAD pada hampir kesemua Kabupaten/kota di wilayah Sulawesi Selatan masih rendah. Secara total jumlah dari ketiga kelompok dana pemerintah yang masuk ke Sulawesi Selatan untuk dibelanjakan dalam wilayah Sulawesi Selatan ini adalah sebesar Rp.17,58 trilyun pada tahun 2008, meningkat menjadi Rp.19,92 trilyun pada Tahun 2009, dan pada Tahun 2010 menjadi Rp. 20,45 trilyun. Belanja ini tidak secara keseluruhan dibelanjakan untuk belanja modal, namun juga untuk belanja pegawai serta belanja barang dan jasa. Belanja tersebut secara bersama-sama akan memicu laju perekonomian daerah dan berakumulasi dari waktu kewaktu untuk memajukan kesejahteraan daerah. 2.3.2. Investasi Masyarakat dan Swasta Keseluruhan investasi yang direncanakan akan menghasilkan kegiatan produksi dan jasa yang pada gilirannya menciptakan kesempatan kerja dan peningkatan pendapatan wilayah sehingga akan menurunkan persentase tingkat pengangguran dan kemiskinan di Sulawesi Selatan. Kegiatan produksi dan jasa tersebut erat kaitannya dengan permintaan konsumsi dan ekspor, sehingga Investasi sebaiknya diarahkan pada kegiatan yang banyak menyerap tenaga kerja (padat karya), memenuhi kebutuhan dasar masyarakat dan diarahkan pada investasi yang komoditinya berorientasi ekspor. Akumulasi dari aktifitas ekonomi ini akan meningkatkan kemampuan masyarakat dalam membayar retribusi dan pajak daerah, yang berujung pada peningkatan Pajak Asli Daerah (PAD). Upaya pemerintah dalam mendorong perkembangan investasi dilakukan antara lain melalui pemberian kepastian hukum dan kepastian berusaha, penyederhanaan prosedur perizinan investasi, peningkatan perlindungan berinvestasi yang diatur melalui Peraturan Daerah (PERDA), dan penciptaan sistem insentif agar produk yang dihasilkan mampu bersaing (kompetitif). Investasi swasta pada tahun 2007 yang terdiri dari investasi Penanaman Modal Asing (PMA) sebesar US$. 173,3 juta dan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) Rp. 244,6 milyar. Sedang investasi tahun 2008 meningkat sangat besar yang terdiri dari PMA sebesar US$. 611,5 juta dan PMDN Rp.1.200 milyar. Selain itu investasi yang berasal dari tabungan masyarakat dan dana kredit yang berputar pada tahun 2007 yang terdiri dari kredit yang berputar sebesar Rp. 25,78 trilyun dan dana simpanan sebesar Rp. 23,97 trilyun. Pada tahun 2008 angka ini meningkat menjadi sebesar Rp. 31,73 trilyun dan PMDN Rp.28,03 trilyun. Meskipun dari sisi proporsinya, Peranan investasi pemerintah (APBN dan APBD) untuk keseluruhan investasi yang masuk kedalam daerah Sulawesi Selatan dipandang relatif kecil, investasi ini diharapkan dapat memicu geliat perekonomian daerah.Dari kegiatan ekonomi yang dilakukan masyarakat yang berasal dari investasi pemerintah, swasta dan masyarakat termasuk kegiatan ekspor maupun impor di atas secara langsung berdampak pada penciptaan lapangan kerja baru dan menurunkan tingkat pengangguran. Bila kondisi sosial dan ekonomi yang stabil dapat dipertahankan sepanjang tahun ini, dan upaya penciptaan kondisi lain yang lebih baik, seperti keamanan, kepastian regulasi dan masalah lainnya, maka investasi swasta di Sulawesi Selatan dapat meningkat terus.

2.4 ARAH KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, pada dasarnya keuangan daerah meliputi komponen Pendapatan daerah, Belanja daerah dan Pembiayaan daerah yang harus dikelola secara tertib, efisien, ekonomis, transparan dan bertanggungjawab dengan tetap memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan. Dengan demikian, arah kebijakan Keuangan Daerah akan diuraikan pada masing-masing komponen Keuangan Daerah tersebut. Secara umum arah kebijakan keuangan daerah tetap mengacu pada Ketentuan Perundangan yang berlaku saat ini antara lain Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara. Pada tahun 2011 nantinya, sesuai dengan kebijakan tahun-tahun sebelumnya, maka Arah kebijakan keuangan daerah dalam RKPD Provinsi Sulawesi Selatan pada tahun 2011 aqntara lain adalah; 1. Mengoptimalkan penerimaan pendapatan asli daerah dengan cara; (a) Mendorong pertumbuhan dan pembangunan perekonomian daerah, (b) Membenahi manajeman data penerimaan PAD, (c) 27 Rencana kerja pemerintah daerah 2011

Meningkatkan penerimaan pendapatan non konvensional, (d) Mengevaluasi dan memperbaiki perda terkait pengelolaan pajak dan retribusi daerah secara berkala, (e) Menetapkan target penerimaan yang rasional berdasarkan perkembangan potensi penerimaan yang real, (f) Memanfaatkan teknologi informasi dalam rangka meningkatkan kemudahan, ketepatan dan kecepatan pelayanan pada masyarakat. 2. Menerapkan prinsip-prinsip pengelolaan Belanja Daerah sesuai dengan Undang-Undang nomor 23 tahun 2003, yaitu tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, efektif, transparan dan bertanggungjawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan. 3. Meningkatkan pengawasan anggaran dengan cara antara lain: (a) Menerapkan sistem dan pelaporan hasil pengawasan sesuai dengan aturan, (b) Meningkatkan kemampuan eksekutif dan legislative dalam menyusun dan mengawasi penggunaan anggaran, (c) Melakukan pengawasan pelaksanaan perda dan mengevaluasi efektifitasnya 4. Meningkatkan kualitas aparatur pengelola keuangan daerah yang antara lain melalui pendidikan dan pelatihan baik formal maupun nonformal serta meningkatkan kemampuan dalam memahami, mengkaji dan menerapkan peraturan daerah dalam pelaksanaan tugas. 5. Meningkatkan sosialisasi kepada masyarakat serta koordinasi antar provinsi dan ke pusat Berdasarkan kebijakan keuangan daerah tersebut bertujuan antara lain untuk : ƒ

Menopang proses pembangunan daerah yang berkelanjutan sesuai dengan visi dan misi daerah Sulawesi Selatan

ƒ

Menjamin ketersediaan pendanaan pelayanan dasar secara memadai bagi kesejahteraan masyarakat.

ƒ

Meminimalkan resiko fiskal sehingga kesinambungan anggaran daerah dapat terjamin.

ƒ

Kesinambungan anggaran dengan merujuk kepada ketentuan UU Nomor 27 tahun 2003 dan UU Nomor 33 tahun 2004 terkait dengan batas defisit anggaran dan batas pinjaman/utang.

ƒ

Peningkatan akuntabilitas dan transparansi anggaran serta peningkatan partisipasi masyarakat.

Isu strategis Bidang Ekonomi Keuangan di Wilayah Sulawesi Selatan adalah (1) Masih terjadi kesenjangan perekonomian antar kabupaten di Sulawesi Selatan; (2) Belum optimalnya pengembangan potensi industri pengolahan dan jasa financial; (3) Masih terbatasnya kemampuan daerah dalam peningkatan PAD; (4) Diperlukan revitalisasi sektor pertanian sebagai lumbung pangan nasional; (5) Masih rendahnya nilai investasi untuk mendorong aktivitas ekonomi produktif; (6) Belum optimalnya pemanfaatan sektor perikanan dan kelautan di beberapa wilayah potensial menjadi sektor unggulan. Isu strategis bidang ekonomi lainnya adalah terhambatnya investasi sebagai akibat ketidakpastian yang memperolah ijin usaha terealisasi dalam bentuk pelaksanaan kegiatan, rendahnya produktifitas pertanian, rusaknya infrastruktur pendukung, terbatasnya pasokan energi dan listrik, dan terlambatnya proses pencairan anggaran. Permasalah tersebut menyebabkan kurang optimalnya pertumbuhan ekonomi di beberapa kabupaten dan rendahnya penyerapan tenaga kerja. Masalah lain yang terjadi di daerah adalah rendahnya kualitas keterampilan tenaga kerja sesuai dengan klasifikasi kebutuhan pasar dan terbatasnya ketersediaan lapangan pekerjaan. Dalam upaya mewujudkan Provinsi Sulawesi Selatan sebagai pusat pelayanan, perlu dilakukan pembenahan terhadap pembangunan pusat-pusat pelayanan ekonomi wilayah, membangun kelembagaan perbankan yang tangguh, pembangunan pusat pelayanan pendidikan tinggi dan kesehatan regional serta pembenahan pembangunan infrastruktur dan Sumber Daya Manusia (SDM). Untuk itu, ruang gerak anggaran perlu lebih dioptimalkan tidak hanya melalui mobilisasi sumber pendapatan, tetapi juga melalui upaya penggalian sumber pembiayaan antara lain dari pinjaman dan obligasi daerah, serta melakukan efisiensi dan efektifitas belanja. Kebijakan keuangan daerah juga tergantung pada capaian proyeksi pertumbuhan ekonomi, realisasi investasi dan kemampuan pengeluaran investasi oleh pemerintah daerah. Pertumbuhan ekonomi diperkirakan akan terus meningkat seiring dengan stabilitas politik dan keamanan baik nasional maupun tingkat daerah. 28 Rencana kerja pemerintah daerah 2011

BAB IV TEMA DAN PRIORITAS RKPD Berlandaskan hasil pelaksanaan dan capaian pembangunan yang telah dalakukan disusun rencana target capaian kinerja berdasarkan target indikator RPJMD, serta aspirasi masyarakat yang berkembang dalam hasil Musrenbang tahunan daerah, maka upaya tersebut secara umum diharapkan adanya kemajuan terhadap capaian kinerja pembangunan berdasarkan kelompok kebijakan sebagai berikut :

4.1. TEMA DAN PRIORITAS KEBIJAKAN Berdasarkan kemajuan yang dicapai dalam tahun 2009 dan perkiraan tahun 2010, serta tantangan yang dihadapi dalam tahun 2011, maka Tema yang dicanangkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah tahun 2011 adalah “Peningkatan Kualitas Pelayanan Kebutuhan Dasar dan Daya Saing Sulawesi Selatan” Didalam melaksanakan pembangunan yang tertuang dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah ini, terdapat 5 (lima) prioritas yang akan menjadi landasasan operasional bagi seluruh aparatur pemerintah. Berdasarkan sasaran yang ingin dicapai dalam RPJMD tahun 2008-2013, dengan

melihat kemajuan yang dacapai pada tahun 2009 dan perkiraan tahun 2010, serta memperhatikan berbagai permasalahan dan tantangan pokok yang akan dihadapi pada tahun 2011, maka perlunya penekanan pada Prioritas Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2011 meliputi : 1. 2. 3. 4. 5.

Peningkatan Kualitas Pelayanan untuk Pemenuhan Hak Dasar Pengembangan Industri Pengolahan Hasil Pertanian Pengembangan Energi dan Infrastruktur Wilayah Peningkatan Kualitas Kelembagaan dan Sumberdaya Manusia Peningkatan Kualitas Pengelolaan Sumberdaya Alam

4.2. PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH Memperhatikan kemungkinan dari berbagai permasalahan dan tantangan yang akan dihadapi pada tahun 2011 dan mengingat ketersediaan sumberdaya yang terbatas, serta memperhatikan kebijakan program pembangunan yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan, maka perlunya dirumuskan prioritas dan sasaran penekanan terhadap kebijakan pembangunan pada tahun 2011, sebagai berikut. 1. Peningkatan Kualitas Pelayanan untuk Pemenuhan Hak Dasar Peningkatan aksesisibilitas dan kualitas masyarakat terhadap pendidikan dan kesehatan merupakan amanat undang-undang yang harus dilaksanakan. Oleh karena itu, pendidikan dan kesehatan merupakan salah satu pilar terpenting dalam meningkatkan kualitas manusia sebagai pelaku sekaligus objek pembangunan. Berbagai dokumen sebagai hasil kesepakatan-kesepakatan international seperti Pendidikan Untuk Semua (Education For All), Konvensi Hak Anak (Convrention on the right of child) dan Millenium Development Goals (MDGs) serta World Summit on Sustainable Development secara jelas menekankan pentingnya pendidikan dan kesehatan sebagai salah satu cara untuk penanggulangan kemiskinan, peningkatan keadilan, kesetaraan gender, dan pemahaman nilai-nilai budaya. Dengan kondisi tingkat pendidikan dan kesehatan penduduk yang relatif masih rendah, upaya untuk memperbaiki akses penduduk terhadap pendidikan dan kesehatan harus dipercepat untuk mencapai Manusia Sulawesi Selatan yang berkualitas baik dan berdaya saing. Berdasarkan hasil evaluasi kinerja tahun 2009 dan perkiraan kinerja pelaksanaan pembangunan sampai akhir tahun 2010 serta memperhatikan rancangan awal usulan program hasil Musrenbang Tahun 2011 yang melibatkan berbagai pihak (Multi Stakeholders) terutama Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan instansi tingkat propinsi, dengan mengingat keterbatasan sumberdaya yang dimiliki terutama sumberdaya finansial, maka dalam rangka efisiensi dan efektifitas pembangunan wilayah Sulawesi Selatan Tahun 2011 maka, Pencapaian tujuan pembangunan tahun 29 Rencana kerja pemerintah daerah 2011

2011 ditempuh dengan penetapan sasaran pokok. Hal ini merupakan perwujudan dari upaya-upaya untuk memenuhi hak dasar masyarakat yang paling utama, yaitu pendidikan dan kesehatan, sekaligus mendukung pencapaian sasaran pembangunan Sulsel, yaitu peningkatan kualitas manusia yang indikator utamanya berupa IPM. Keberhasilan dalam penyelenggaraan prioritas ini akan memberikan kontribusi yang sangat signifikan terhadap pencapaian sasaran RPJMD 2008-2013. Itu karena kualitas pengetahuan masyarakat Sulsel relatif masih rendah, yang dicerminkan dengan Angka Melek Huruf 87.06 persen (2009) diharapkan mencapai 87,64 pada tahun 2010 dan rata-rata Lama Bersekolah (RLS) adalah 7,34 tahun (2009) diharapkan mencapai 7,45 tahun 2010. Untuk Kualitas kesehatan yang diukur dari Angka Harapan Hidup (AHH), yaitu 69,97 pada tahun 2009, diharapkan pada tahun 2010 mencapai 70,16. Secara umum yang sangat mempengaruhi Indeks Pembangunan Manusia Sulawesi Selatan adalah Angka Melek Huruf. Masalah utama bidang pendidikan terletak pada akses masyarakat dalam mendapatkan layanan pendidikan dasar, khususnya dalam menuntaskan wajib dua belas tahun. Ini terkait dengan biaya yang harus ditanggung, terutama dalam pengadaan sarana dan prasarana pendidikan. Di samping itu, ketersediaan sebaran fasilitas pendidikan yang kurang memadai dibandingkan dengan kebutuhan masyarakat. Kelangkaan fasilitas ini semakin meningkat seiring dengan meningkatnya strata pendidikan. Kualitas penyelenggaraan pendidikan juga membutuhkan perhatian khusus. Kualitas dimaksud terkait dengan standar isi dan proses pembelajaran, kompetensi, pendidik dan tenaga kependidikan, sarana dan prasarana, pengelolaan, pembiayaan, dan penilaian. Penyebab ketiga adalah sikap atau wawasan masyarakat terhadap pentingnya pendidikan. Di kalangan petani dan nelayan, anak lebih banyak dipandang sebagai aset produktif ketimbang sebagai "media" investasi (melalui pendidikan). Sedangkan masalah utama pada bidang kesehatan terkait dengan belum optimalnya penerapan pola hidup sehat dan rendahnya derajat kesehatan lingkungan dalam masyarakat, rendahnya akses terhadap layanan kesehatan terutama pada masyarakat terpencil dan pulau-pulau serta belum mantapnya manajemen pembangunan kesehatan dan daya tanggap terhadap penyakit tertentu seperti flu burung, HIV/AIDS, demam berdarah dan sebagainya. Ketersediaan pangan yang terjangkau dengan kondisi daya beli masyarakat juga merupakan akar masalah dalam upaya untuk meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat, karena sangat terkait dengan kualitas gizi masyarakat. Sasaran Sasaran pembangunan untuk tahun rencana berdasarkan hasil evaluasi kinerja tahun 2009 dan perkiraan kinerja pelaksanaan pembangunan sampai akhir tahun 2010, maka di proyeksikan untuk mencapai indikator sasaran tahun 2011 antara lain sebagai berikut; •

Meningkatnya Indeks Pembangunan Manusia sebesar 75,63.

•

Meningkatnya kualitas kesehatan masyarakat yang dicerminkan oleh Angka usia harapan hidup 72,26 tahun dengan beberapa indikator antara, seperti IMR 22 per seribu kelahiran, AKI 226 per seribu.

•

Meningkatnya kualitas pengetahuan masyarakat yang dicerminkan oleh Angka Rata-rata Lama Sekolah 7,79 tahun dan Angka Melek Huruf 90,02 persen;

•

Meningkatnya mutu pendidikan, dengan membaiknya indikator persentase kelulusan dalam pelaksanaan ujian nasional;

•

Berkurangnya jumlah penduduk kurang pangan dan gizi, yang dicerminkan prevalensi gizi kurang pada anak balita 20 persen, gizi buruk 5 persen.

•

Meningkatnya persentase lingkungan/perumahan sehat, sanitasi dan air bersih dgn indikator capaian berupa cakupan air bersih 78 persen rumah tangga, cakupan sanitasi mencapai 50 persen rumah tangga.

2. Peningkatan Industri Pengolahan Hasil Pertanian Tingkat kesejahteraan masyarakat dipengaruhi oleh tingkat pendapatan, yang sangat tergantung 30 Rencana kerja pemerintah daerah 2011

pada kegiatan perekonimian ditempat masyarakat tersebut berada. Oleh karena sebagian besar masyarakat hidup di pedesaan, maka perlunya membangun perekonomian yang memanfaatkan sumberdaya lokal. Berkembangnya kegiatan pembangunan pertanian pada wilayah pedesaan dapat meningkatkan lapangan kerja dan meningkatkan pendapatan petani, nelayan dan masyarakat pedesaan pada umumnya dalam rangka mendukung pengentasan kemiskinan serta menjamin perkembangnan perdesaan dan perkotaan yang integratif serta pertumbuhan agro-industri di perdesaan secara berkelanjutan. Revitalisasi pertanian dalam arti luas dilakukan untuk mendukung pencapaian sasaran perluasan dan penciptaan lapangan kerja, terutama di perdesaan dan mendukung pertumbuhan ekonomi serta meningkatkan kualitas sumberdaya petani dan nelayan dalam rangka meningkatkan ketahanan ekoniomi wilayah. Upaya revitalisasi pertanian terkait erat dengan pembangunan perdesaan, karena penyebaran penduduk terbesar Sulawesi Selatan berada di perdesaan maka peningkatan kesejahteraan petani dan nelayan serta pertumbuhan ekonomi perdesaan terus didorong dalam rangka untuk mewujudkan manusia Sulawesi Selatan yang profesional dan berdaya saing. Tingkat kesejahteraan masyarakat dipengaruhi oleh tingkat pendapatan, yang sangat tergantung pada kegiatan perkonomian di tempat masyarakat tersebut berada. Upaya pengurangan penduduk miskin, selain merupakan pelaksanaan untuk mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat, juga salah satu cara untuk meningkatkan daya saing di masa depan. Ini dilakukan melalui perbaikan kemampuan si miskin, sehingga akan membuka jalan untuk meningkatkan kemampuan ekonomi setiap tingkatan ke tingkat yang lebih tinggi. Upaya penanggulangan kemiskinan harus berjalan seiring dengan upaya untuk meningkatkan kualitas manusia, meningkatkan pemerataan, mengurangi kesenjangan antar wilayah, antar kelompok dan antar individu. Upaya meningkatkan daya saing wilayah dan kualitas manusia Sulawesi Selatan, diperlukan pertumbuhan yang lebih tinggi dan berkesinambungan didorong oleh sumber-sumber pertumbuhan yang lebih berkualitas. Untuk mencapai pertumbuhan yang tinggi yang utamanya digerakkan oleh sektor riil, investasi dalam dan luar negeri serta ekspor harus meningkat. Dalam kaitan itu, upaya peningkatan Kegiatan Legislasi Daerah perlu lebih banyak berorientasi pada pelayanan publik terutama pengembangan usaha atau peningkatan kegiatan yang produktif. Sasaran Sasaran pembangunan untuk tahun rencana berdasarkan hasil evaluasi kinerja tahun 2009 dan perkiraan kinerja pelaksanaan pembangunan sampai akhir tahun 2010, maka di proyeksikan untuk mencapai indikator sasaran tahun 2011 antara lain sebagai berikut; • Investai diharapkan dapat mencapai 28,636 Triliun. • Nilai PDRB tahun 2011 diharapkan mencapai 121,442 Triliun • Pendapatan Perkapita tahun 2011 mencapai sebesar 15,834 juta • Kenaikan Daya Beli Masyarakat mencapai 666 ribu rupiah. • Pertumbuhan Ekonomi sebesar 7,78. • Pengembangan kewirausahaan dan keunggulan kompetitif UMKM sebagai usaha unggulan • Meningkatkan jumlah UMKM yang mandiri dan berdaya saing • Pengangguran Terbuka diharapkan menurun dari 257.515 menjadi 241.897 orang.

3. Pengembangan Energi dan Infrastruktur Wilayah Untuk mendukung peningkatan keterkaitan sistem transportasi, energi, dan ekonomi antar wilayah, maka diperlukan percepatan pembangunan infrastrtuktur secara terpadu dan berkesinambungan di Sulawesi Selatan. Penyediaan insfrastruktur yang memadai terutama untuk mendukung keterkaitan antar wilayah dapat meningkatkan aktifitas perekoniomian wilayah, untuk itu perlu dipercepat pembangunan seperti jaringan transportasi darat, laut dan udara yang mengarah kepada peningkatan kualitas dan perluasan akses. Demikian pula pembangunan Infrastruktur Energi / Ketenagalistrikan, dan pengelolaan sumberdaya air, perlu dikembangkan secara terpadu antar sektor terakit. 31 Rencana kerja pemerintah daerah 2011

Untuk mendukung peningkatan keterkaitan sistem transportasi, energi, dan ekonomi antar wilayah, maka diperlukan percepatan pembangunan infrastrtuktur secara terpadu dan berkesinambungan di Sulawesi Selatan. Penyediaan insfrastruktur yang memadai terutama untuk mendukung keterkaitan antar wilayah dapat meningkatkan aktifitas perekoniomian wilayah, untuk itu perlu dipercepat pembangunan seperti jaringan transportasi darat, laut dan udara yang mengarah kepada peningkatan kualitas dan perluasan akses. Demikian pula pembangunan infrastruktur Energi Ketenagalistrikan, dan pengelolaan sumberdaya air, perlu dikembangkan secara terpadu antar sektor terakit. Sasaran Sasaran pembangunan untuk tahun rencana berdasarkan hasil evaluasi kinerja tahun 2009 dan perkiraan kinerja pelaksanaan pembangunan sampai akhir tahun 2010, maka di proyeksikan untuk mencapai indikator sasaran tahun 2011 antara lain sebagai berikut; • Meningkatnya kualitas dan ketersediaan Infrastruktur Wilayah yang diperlukan untuk mendorong

laju peningkatan aktifitas perekonomian dan sosial kemasyarakatan. • Penambahan pembangunan sumberdaya Energi Listrik sesuai kebutuhan yang semakin meningkat. • Meningkatkan pengelolaan sumberdaya enegri alternatif sebagai energy pengganti Migas. • Meningkatkan ketersediaan dan kualitas sarana air bersih yang menjangkau 85 % penduduk.

4. Peningkatan Kualitas Kelembagaan dan Sumberdaya Manusia Upaya pemberdayaan kelembagaan baik kelembagaan pemerintah maupun kelembagaan masyarakat akan lebih diprioritaskan pada pelayanan publik. Peningkatan kualitas sumberdaya manusia menjadi hal penting untuk lahirnya pengelolaan kelembagaan baik pemerintah maupun masyarakat dimana lembaga pemerintah diarahkan pada terwujudnya tatakelola kepemerintahan yang baik (Good Governance) di wilayah Propinsi Sulawesi Selatan. Upaya pemberdayaan kelembagaan pemerintah seperti ; Penguatan Kelembagaan Pemerintah Daerah; peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah; Pemberdayaan Aparatur Pemerintah; Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik; Penelitian, Pengkajian dan Pengembangaan; Pengembangan Perencanaan Pembangunan; dan Pemberdayaan Pengawasan; diharapkan mampu menciptakan kelembagaan pemerintah yang terpercaya yakni transparan, konsisten dan akuntabel serta efisien dan efektif. Sementara upaya terhadap pemberdayaan kelembagaan masyarakat meliputi Pengembangan dan Penguatan Kelembagaan Sosial; Pemberdayaan dan Penguatan Kelembagaan Politik; Pengembangan dan Pemberdayaan Kelembagaan Ekonomi Masyarakat. Sasaran Sasaran pembangunan untuk tahun rencana berdasarkan hasil evaluasi kinerja tahun 2009 dan perkiraan kinerja pelaksanaan pembangunan sampai akhir tahun 2010, maka di proyeksikan untuk mencapai indikator sasaran tahun 2011 antara lain sebagai berikut; •

Pengembangan kualitas sumberdaya manusia dalam pengelolaan kelembagaan pemerintah dan masyarakat

•

Menguatnya nilai-nilai budaya lokal yang berbasis pada nilai-nilai budaya bahari dan keagamaan.

•

Tumbuh kembangnya kelembagaan masyarakat yang tangguh dan mandiri pada seluruh aspek kehidupan yang mampu mendukung terselenggaranya pembangunan berbasis komunitas yang dapat melahirkan sdm yang berkualitas.

•

Terwujudnya kelembagaan pemerintah yang memiliki kemampuan untuk menciptakan lingkungan yang kondusif dan atraktif bagi tumbuhkembangnya kelembagaan masyarakat yang mandiri,

•

Terciptanya tenaga kerja yang profesional berdasarkan kebutuhan pasar tenaga kerja.

•

Terwujudnya organisasi pemerintah daerah sebagai organisasi pembelajar yang mengikuti kaidah-kaidah good governance, serta berbasis pada misi (mission-driven). 32

Rencana kerja pemerintah daerah 2011

•

Terbentuknya SKPD sebagai unit kerja yang mandiri dan profesional dalam menyelenggarakan misinya.

5. Peningkatan Kualitas Pengelolaan Sumber Daya Alam Untuk mencapai pengelolaan sumber daya alam yang berkualitas maka harus menerapkan prinsip pembangunan berkelanjutan dan berwawasan lingkungan. Kondisi yang ingin dicapai adalah membaiknya sistem pengelolaan yang menjamin terciptanya keseimbangan antara pencapaian tujuan dengan potensi sumber daya yang tersedia dan secara ekonomi layak diterima secara rasional serta ramah terhadap lingkungan, sehingga kotribusi sektor pertanian dalam pembentukan produk domestik regional bruto akan mendukung tingkat pertumbuhan yang berkualitas. Pembangunan ekonomi terkait dengan pengelolaan sumberdaya pada bidang pertanian, perikanan, dan kehutanan merupakan sektor unggulan Sulawesi Selatan yang diarahkan pada peningkatan pendapatan petani khususnya pada kelompok masyarakat marginal tanpa mengesampingkan kelompok usaha ekonomi menengah keatas. Kondisi ini diharapkan dapat berkembang dengan didukung oleh pengembangan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi pada sektor ini. Upaya meningkatkan daya saing wilayah dengan meningkatkan kualitas pengelolaan sumber daya alam khususnya pada sektor pertanian, demikian juga pengelolaan lingkungan hidup di Sulawesi Selatan dilaksanakan secara berkesinambungan dan berkelanjutan. Untuk mencapai hal tersebut diperlukan pertumbuhan yang lebih tinggi dan berkesinambungan didorong oleh pengelolaan sumber-sumber pertumbuhan yang lebih berkualitas. Untuk mencapai pertumbuhan yang tinggi yang utamanya digerakkan oleh sektor riil, investasi dalam dan luar negeri serta ekspor harus meningkat. Sasaran Sasaran pembangunan untuk tahun rencana berdasarkan hasil evaluasi kinerja tahun 2009 dan perkiraan kinerja pelaksanaan pembangunan sampai akhir tahun 2010, maka di proyeksikan untuk mencapai indikator sasaran tahun 2011 antara lain sebagai berikut; • • • • •

Meningkatnya produktifitas khususnya komoditas unggulan pada sektor pertanian Terpeliharanya kondisi dan kualitas lingkungan hidup/berkurangnya kerusakan lingkungan hidup. Berkurangnya tingkat kerusakan DAS dan luasan lahan kritis khususnya pada kawasan hutan 5 sampai 10 persen dari 662.784,29 Hektar. Meningkatnya peran serta masyarakat dan pemangku kepentingan dalam pengelolaan lingkungan hidup. Ekstensifikasi, dan diversifikasi pada areal pengelolaan lahan khususnya sektor pertanian.

4.3. PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH Berdasarkan Tema dan Prioritas RKPD tahun 2011 dijabarkan kedalam beberapa program prioritas yang disusun dengan pertimbangan memiliki dampak yang signifikan terhadap pencapaian sasaran pokok, layak dan realistis dapat dilaksanakan, serta dalam rentang kendali oleh pemerintah provinsi Sulawesi Selatan. 1. Peningkatan Kualitas Pelayanan untuk Pemenuhan Hak Dasar Program prioritas terkait dengan peningkatan kualitas pelayanan untuk pemenuhan Hak Dasar masyarakat antara lain meliputi: a. Program Penuntasan Wajib Belajar 12 Tahun dengan indikator meningkatnya kualitas pelayanan pendidikan dasar dan menengah serta kesejahteraan tenaga pendidik dan penunjang pendidikan dengan sasaran keluarga miskin yang tidak mampu khususnya bagi anak usia sekolah 6-18 tahun. b. Program Peningkatan Kualitas dan Distribusi Fasilitas Pendidikan dengan indikator keluaran terpenuhinya penyediaan sarana dan prasarana pendidikan yang berkualitas dengan sasaran meningkatkan mutu lauaran pendidikan. c. Program Peningkatan pelayanan akses masyarakat terhadap Fasilitas Pendidikan dengan terpenuhinya dan tersalurnya bantuan fasilitas pendidikan, maka indikatornya meningkat dan meratanya akses serta mutu pendidikan dengan sasaran pemerataan penguasaan teknologi, kominikasi dan informasi pendidikan bagi seluruh masyarakat khusunya masyarakat miskin dan pada daerah terpencil. 33 Rencana kerja pemerintah daerah 2011

d. Program Pemberantasan Buta Aksara dengan intensifikasi dan perluasan akses pendidikan keaksaraan fungsional dengan indikator menurunnya angka buta aksara atau AMH menurun dengan sasaran diharapkan meningkat menjadi 90,2 persen serta sasaran pada 95.893 penduduk buta aksara. e. Program Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat dengan indikator keluaran terjaminnya penyelenggaraan pemeliharaan kesehatan dan akses penduduk terhadap layanan kesehatan yang sasarannya seluruh penduduk yang terindentifikasi dengan sah dan layak memperoleh kartu miskin yang antara lain pelayanan kesehatan dasar pada puskesmas dan jaringannya serta rujukan pada rumah sakit pemerintah. f. Program Perbaikan Gizi Masyarakat denga indikator meningkatnya kesadaran keluarga terhadap kebutuhan gizi dan surveilans gizi dan penanggulangannya dengan target sasaran menurunkan jumlah penduduk kurang pangan dan gizi. g. Program Promosi dan Pemberdayaan Kesehatan Masyarakat dengan indikator keluaran meningkatnya cakupan pelayanan promosi kesehatan dan upaya pemberdyaan kesehatan masyarakat dengan sasaran keikutsertaan masyarakat dalam penanggulangan penyakit serta target mencapai 75 persen masyarakat berprilaku PHBS. h. Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak dengan indikator keluaran meningkatnya cakupan pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak secara bermutu dan terjangkau dengan sasaran menurunkan angka kematian ibu dan anak i. Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah denngan indikator keluaran meingkatnya cakupan pelayanan air minum dan kenerja pengelolaan air limbah dengan sasaran fasilitasi lingkungan permukiman dan perumahan sehat serta 75 persen rumah tangga memiliki akses terhadap kebutuhan air minum. j. Program Pemberdayaan Komonitas Perumahan dengan indikator keluaran tersedianya P5D pada perumahan dan pemukiman pada kawasan kumuh dan tradisonal dengan sasaran penduduk miskin dan kurang mampu baik di pedesaan maupun diperkotaan. Kegiatan Indikatif antara lain adalah Fasilitasi Pendidikan Gratis untuk Pendidikan Dasar (Tingkat SD dan SMP Sederajat), Perluasan dan Peningkatan Mutu SD dan SMP, 24 Kab/Kota, Pengembangan Sekolah Unggulan/RSBI Pendidikan Menengah (SMA) dan Pendidikan Kejuruan (SMK), Pengembangan Ketersediaan Pangan, Kerawanan Pangan dan Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi (SKPG), Perbanyakan benih Tanaman Pangan (Padi, Jagung, Kedelai), 16 Kab., Pemantapan & Pemberdayaan Tenaga Kerja di Sulsel, Pembangunan dan pengambangan sisitem jaringan air minum, 24 Kab/Kota, Fasilitas Pembangunan Prasarana dan Sarana dasar Pemukiman berbasis Masyarakat , 24 Kab/Kota 2. Peningkatan Industri Pengolahan Hasil Pertanian; Program prioritas terkait dengan industri pengolahan hasil pertanianantara antara lain meliputi: a. Program Pengembangan Agribisnis dan Agroindustri dengan indikator keluaran berkembangnya usaha produktifitas pertanian dengan menghasilkan nilai tambah dan hasil produksi yang berdaya saing tinggi dengan sasaran pada komoditi ekspor antara lain rumput laut, jagung, padi dan ternak sapi serta tanaman perkebunan kakao dan kopi khususnya pada kawasan kawasan andalan berbasis pertanian. b. Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian dengan indikator luaran mewujudkan sistem inovasi teknologi pertanian melalui percepatan adopsi teknologi di tingkat petani dengan sasaran meningkatkan kualitas dan daya saing dipasaran. c. Program Peningkatan Kuantitas dan kualitas Produksi Pertanian dan Perikanan dengan indikator keluaran intensifikasi, diversifikasi dan pengembangan komoditas unggulan yang sasarannya meningkatkan mutu produk sesuai kebutuhan pasar global.

34 Rencana kerja pemerintah daerah 2011

d. Program Peningkatan Ketersediaan dan Cadangan Pangan serta penanganan kerawanan pangan dengan indikator keluaran meingkatnya jumlah ketersediaan cadangan pangan yang sasarannya adalah menetapkan kerangka pembiayaan, kelembagaan dan regulasi usaha mikro kecil dan menangah e. Program Pelatihan keterampilan dan Perluasan Kesempatan Kerja dengan indikator keluaran terciptanya lapangan kerja dan meningkatnya jumlah tenaga kerja dengan keterampilan/skill berdasar kebutuhan pasar tenaga kerja, dengan membangun kerjasama bursa tenaga kerja dan industri/perusahaan yang sasarannya penduduk usia kerja produktif dengan target berkurangnya pengangguran. f. Program Peningkatan promosi dan Kerjasama Investasi dengan indikator keluaran meningkatnya peluang dan minat investor serta koordinasi dan kinerja lembaga investasi yang sasarannya terbangun intensitas kerjasama regional dan nasional guna menjalin interkoneksitas khususnya industrial yang saling menguntungkan dengan pemanfaatan fasilitas pada CPI.CCC dan PDR g. Program Pengelolaan dan Pengembangan ekspor dengan indikator keluaran terciptanya desain 100 produk kerajinan dan sutra serta tersedianya wold trade center dan profil komoditas unggulan yang sasarannya dalam kurung waktu 3 tahun kedepan perhatian difokuskan pada kerjasama regional Sulawesi, antar wilayah, antar Negara dengan tetap membuka dan peluang bagi pengembangan kerjasama perdagangan global. h. Program Pengembangan Industri kecil dan menengah dengan indikator keluaran berkembangnya jiwa dan semangat kewirausahaan, kualitas kelembagaan UMKM serta daya saing hasil produk UMKM yang sasarannya meingkatkan jumlah dan kualitas pengelolaan lembaga UMKM. i. Program Penataan Struktur Industri dengan indikator keluaran terfasilitasinya pembangunan industri khususnya industri kakao, rumput laut, jagung dan ikan serta terbangunnya indstri kecil dan menengah yang kuat dan mandiri dengan sasaran menunbuhkembangkan indstri strategis yang memiliki prospek pangsa pasar global. j. Program Pengembangan desa mandiri pangan dengan indikator keluaran meningkatnya jumlah desa mandiri pangan pada setiap Kabupaten/Kota dengan sasaran meningkatkan kuantitas dan kualitas usaha agro industri terkait dengan tanaman pangan Kegiatan Indikatif antara lain adalah: Pengembangan Pasar Lelang Daerah dan Pengembangan PDN Daerah, Pemberdayaan Industri Kecil Menengah di Provinsi, Pengembangan Pelayanan Usaha Komoditas Unggulan Rumput Laut, Fasilitasi Pembangunan Industri Berbasis Sumber Daya Lokal, Fasilitasi Bagi IKM Terhadap Pemanfaatan Sumberdaya dalam Rangka Program Gerbang Taskin, Fasilitasi Pengembangan sarana/prasarana pasca panen dan pengolahan hasil tanaman Pangan Holtikultura, 24 Kab/Kota, Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan, Pemanfaatan Pekarangan, Pengembangan Teknologi Olahan Pangan yang berorientasi pasar, Penyediaan Sarana dan prasarana Promosi Investasi, Kerjasama di bidang investasi dengan lembaga Pemerintah/Swasta dalam dan luar negeri, Pembinaan dan Manajemen Pembangunan Perkebunan 8 Unggulan Komoditi (Kopi, Kelapa, Kelapa sawit, Jambu mete, Lada, Vanili dan Jarak), Pengembangan Agroindustri Terpadu, Peningkatan Sarana dan Prasarana Perikanan Tangkap, Pengembangan Kawasan Budi daya Air Tawar, Air Payau dan Laut, Gerakan Optimalisasi Sapi, 24 Kab/Kota 3. Pengembangan Energi dan Infastruktur Wilayah; Program prioritas terkait dengan peningkatan pengembangan energi dan infrastruktur wilayah antara lain meliputi: a. Program Pembinaan dan pengembangan bidang ketenagalistrikan dengan indikator keluaran meningkatnya ketersediaan baik kuantitas dan kualitas pelayanan Energi khususnya listrik dengan sasaran meningkatnya efisiensi penggunaan energy listrik, berkurangnya ketergantungan pada energi fosil dengan pemakaian energy alternative, meningkat daerah cakupan pelayanan listrik diharapkan dapat mencapai 90,01 persen.

35 Rencana kerja pemerintah daerah 2011

b. Program Penguasaan dan pengembangan aplikasi serta Teknologi Energi dan Kelistrikan dengan indikator keluaran tersedia sumber energi alternative pengganti BBM dengan sasaran berkembangnya kegiatan membangun listrik masuk desa dan terpenuhinya kebutuhan listrik pada daerah yang sulit terjangkau. c. Program pembangunan Center Point of Indonesia dengan indakor keluaran tersedianya sarana dan prasarana sosial, ekonomi dan budaya yang bernuansa nasional dalam era globalisasi sebagai satu kesatuan yang bersinergi antara satu dengan lainnya dan dikembangkan dalam wilayah Provinsi Sulawesi Selatan. Pembangunan jalan propinsi guna peningkatan aksesbilitas di Propinsi Sulawesi Selatan dan mendukung perwujudan Sulawesi Selatan sebagai destinasi pariwisata terkemuka di Indonesia juga diprioritaskan pada kebijakan Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup, Revitalisasi Kawasan Andalan, dan Pembangunan Sarana dan Prasarana Perdesaan serta Pembangunan Perkotaan guna mengembangkan sarana dan prasarana wilayah yang mampu mendorong laju peningkatan aktivitas sosial ekonomi dengan memperhatikan aspek keberlanjutan lingkungan hidup. Sebagai upaya mendukung pengembangan Kawasan Metropolitan Mamminasata sebagai kawasan strategis nasional, d. Program Pengembangan, Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya dengan indikator keluaran berkembangnya dan terkelolanya 175.000 Hektar jaringan irigasi dan rawa dengan sasaran meingkakan kuantitas dan kualitas produksi hasil pertanian hi ngga memiliki daya saing di pasaran. e. Program Pengambangan Infrastruktur Perdesaan dengan indikator keluaran tersedianya PSD Perkim pada kawasan permukiman pedesaan dan KTP2D, Tersedianya jalan desa/tani pada kawasan strategis dan kawasan agropolitan, tersediannya sarana pasar desa dengan sasaran meningkatkan aktifitas sosial ekonomi masyarakat pedesaan menjadi kawasan produksi yang tangguh dan efisien f. Program Pembangunan dan Pemeliharaan Jalan dan Jembatan dengan indikator keluaran terbagunnya jalan dan jembatan provinsi yang layak serta pemeliharaan yang rutin dan berkualitas dengan sasaran meningkatkan aksesibilitas fisik antar daerah dan antar kawasan serta kerengka penataanruang yang terpadu dan berwawasan lingkungan. g. Program Pengembangan Destinasi Kepariwisataan dengan indikator keluaran meningkanya jumlah kunjungan wisatawan baik nusantara maupun mancanegara dengan sasaran Sulawesi Selatan Kegiatan Indikatif antara lain adalah, Perluasan jaringan transmisi, briket batubara untuk rumah tangga, Pembangunan listrik mikro hidro perdesaan, Terpeliharanya jaringan irigasi dan rawa pada 29 DI (14 Kabupeten), Terehabilitasinya sarana dan prasarana pengendalian dan pengamanan pantai pada 19 pantai (8 Kabupaten), Terbangunnya sarana dan prasarana kawasan pengembangan Center Point Of Indonesia dengan sasaran kota mandiri, Kawasan TPA, Kawasan Olahraga, DED Wisma Negara dan Masjid yang mendukung pengembangan Kawasan Mamminasata sebagai kawasan strategis nasional, Penataan lingkungan permukiman penduduk pedesaan, 24 Kab/kota, Pengembangan Desa Energi mandiri 11 Kab., Pengembangan Obyek Pariwisata unggulan 3 Kab/Kota 4. Peningkatan Kualitas Kelembagaan dan Sumber Daya Manusia; Program prioritas terkait dengan peningkatan kualitas kelembagaan dan sumber daya manusia antara lain meliputi: a. Program Pengembangan kelembagaan Ekonomi masyarakat Perdesaan dengan indikator keluaran tersedianya BUMDES dan BUMKEL serta unit usaha simpan pinjam yang sehat dengan sasasarn penguatan teknostruktur masyarakat lokal dalam mentransformasikan potensi lokal menjadi keunggulan lokal. b. Program Pengembangan dan Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna dengan indikator keluaran tersedianya unit TTG berbasis masyarakat pada wilayah pengembangan komoditas unggulan seperti sapi, kakao, jagung, rumput laut, perikanan dengan sasaran menghasilan produk berkualitas pasar global. 36 Rencana kerja pemerintah daerah 2011

c. Program pembinaan dan pengembangan aparatur pemerintah daerah dengan indikator keluarannya adalah aparatur pemda yang profesional berdasarkan prinsip good governance dengan sasaran meningkatnya kualitas profesionalisme aparatur pemerintah daerah dalam melaksanakan tugastugas pelayanan kepada masyarakat. d. Program Peningkatan Kualitas dan Produktifitas Tenaga Kerja dengan indikator keluaran meningkatnya jumlah tenaga kerja profesional dengan produktifitas yang berkualitas dengan sasaran meningkatkan daya serap tenaga kerja siap pakai khususnya pada perusahaan yang bergerak pada sektor basis serta kualitas penerapan K3 di Sulawesi Selatan. e. Program Pengembangan nilai-nilai budaya lokal dengan indikator keluaran meningkatnya apresiasi masyarakat terhadap kekayaan budaya local dengan pengelolaan yang profesional yang sasarannya untuk mengaktualisasikan dan merevitalisasikan nilai-nilai budaya lokal sebagai cerminan identitas diri dalam kehidupan. f. Program Peningkatan Keamanan dan Pemeliharaan Ketentraman masyarakat dengan indikator keluaran terwujudnya kondisi keamanan lingkungan yang aman, terpeliharanya suasana tentram dan aman bagi masyarakat dari tindak kriminal g. Program Kerjasama Informasi dengan Mass Media dengan indikator keluaran terjalinnya kerjasama yang baik antara pemerintah provinsi dengan seluruh mass media dengan sasaran Penyebarluasan informasi hasil produk hukum sampai kepada masyarakat serta mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik h. Program peningkatan kualitas dan profesionalisme anggota dewan, dimana dengan meningatkanya kualitas anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, maka sasaran yang ingin dicapai adalah meningkatnya efisiensi dan efektivitas pembahasan berbagai rancangan Peraturan Daerah dan rancangan program dan kegiatan pembangunan daerah sehingga dapat menyerap aspirasi masyarakat yang menjadi kebutuhannya secara lebih proporsional. i. Program penguatan kelembagaan legislatif, dalam meningkatkan kualitas sumberdaya pada sekretariat dewan yang dapat mendukung lancarnya semua proses pelaksanaan kegiatan di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Kegiatan Indikatif antara lain adalah : Dukungan Pengembangan Usaha Ekonomi Produksi, 24 Kab/Kota, Pelatihan Aplikasi TTG dalam Pengelolaan Usaha Bagi Pengelola Baruga Sayang, Pembinaan Kelompok Usaha Mandiri. Pengembangan Kelembagaan Produktivitas dan Pelatihan Kewirausahaan. Pengelolaan Kekayaan Budaya Lokal, Pembinaan Kesenian Tradisional Sulsel , Fasilitasi Penguatan Jaringan Intelejen Daerah (KOMINDA), 24 Kab/Kota, Fasilitasi Lembaga Kemasyarakatan Untuk Melakukan Pendidikan Politik bagi Masyarakat didaerah-daerah, Pelaksanaan Pengawasan Internal Secara Berkala, Penanganan Pengaduan Masyarakat, 24 Kab/Kota, Penanggulangan Pasca Bencana (Rehab. & Rekonstruksi Sosial Kemasyarakatan) 5. Peningkatan Kualitas Pengelolaan Sumber Daya Alam. Program prioritas terkait dengan peningkatan kualitas pengelolaan sumbe daya alam antara lain meliputi: a. Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup dengan indikator keluaran Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup dengan sasaran terpeliharanya daya dukung lahan b. Program Perlindungan Hutan dan Konservasi Sumberdaya alam dengan indikator keluaran terlindunginya sumber daya alam dan lingkungan hidup dengan sasaran berkurangnya kerusakan hutan dan lingkungan hidup. c. Program Pengembangunan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah dengan indikator keluaran d. Program Peningkatan Penanggulangan Lahan Kritis dengan indikator keluaran berkurangnya luasan lahan kritis dengan sasaran pengendalian pemanfaatan lahan yang ramah lingkungan secara berkelanjutan dan berkesinambungan 37 Rencana kerja pemerintah daerah 2011

e. Program Pengembangan, Pengelolaan dan Konservasi Sungai, Danau dan Sumber Air Lainnya dengan indikator keluaran berkembangnya dan terkelolanya 4 SWS dan sumber air lainnya. j. Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Bencana dengan indikator keluaran meningkatnya kualitas dan kemampuan Pencegahan Dini dan Penanggulangan Bencana dengan sasaran tersedianya bantuan bagi korban bencana alam dengan SDM penanggulangan yang terlatih. Kegiatan Indikatif antar lain adalah : Peningkatan Gerakan Penghijauan dan Konservasi Alam (GPKA), Pelestarian Ekosistem Pantai dan Laut Terutama Pada Ekosistem mangrove dan Terumbu Karang, Pengendalian Emisi Gas Buang, 15 Kab/ Kota, Penyediaan Prasarana dan Sarana Air Limbah 24 Kab/Kota, Pengelolaan Sumber Benih Bibit Tanaman Hutan 6 Kab. Program berdasarkan prioritas RKPD tersebut diatas secara keseluruhan merupakan program yang sifatnya prioritas dan didukung oleh beberapa program yang menjadi pendorong terhadap pencapaian sasaran program yang telah ditetapkan. Perencanaan dan penganggaran sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan, sehingga pagu dana yang sifatnya indikatif mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) khususnya sumber dana APBD. Untuk efektifitas sasaran penggunaan anggaran, setiap prioritas kegiatan SKPD terkait langsung dengan pencapaian indicator sasaran yang telah ditetapkan.

4.4. KEDUDUKAN DAN KETERKAITAN RKPD DENGAN RKP Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan sebagai dokumen rencana tahunan yang merupakan penjabaran RPJMD dan meperhatikan RKP Nasional. Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Sulawesi Selatan yang berisikan Visi dan Misi Bupati terpilih yang disesuaikan dengan potensi, kondisi, dan aspirasi masyarakat. RKPD Provinsi Sulawesi Selatan merupakan dokumen rencanan tahunan yang memuat rencana program dan kegiatan tahunnan serta alokasi pembiayaan yang siafatnya indikatif dan menjadi acuan dalam penyusunan Rencana Kerja (RENJA) bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang disusun berdasarkan tahapan yang melibatkan berbagai stakeholders, baik dari unsur pemerintahan, swasta, dan unsur masyarakat dan kelembagaan masyarakat yang ada dalam wilayah provinsi sulawesi selatan. Dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dimana dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) ini menjadi dasar penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA), Rencana Kerja (Renja) serta prioritas dan plafon anggaran (PPA) setiap tahunnya. Dengan demikian diharapkan sasaran dan tujuan pembangunan di dalam RKPD ini dapat dicapai secara bertahap setiap tahunnya, sehingga diharapkan proses pembangunan terwujud dalam suatu sistem yang terencana dan berkelanjutan. Keterkaitan RKP dengan RKPD Provinsi Sulawesi Selatan secara umum terlihat pada Tema dan Prioritasnya dan secara khusus dapat dilihat pada sasaran yang termuat pada RKPD dan RKP Nasional. Demikian juga dengan dokumen rencana tahunan Kabupaten/Kota agar terwujud keselarasan antara RKPD Provinsi dengan RKPD Kabupaten/Kota dalam rangka pencapaian indikator sasaran prioritas pembangunan daerah Provinsi Sulawesi Selatan yang tertuang dalam RPJMD 2008-2013. Keselarasan tersebut terkait dengan kebijakan umum dan program priuoritas serta dukungan kegiatan yang terkait langsung dengan pencapaian indikator sasaran program. Keterkaitan prioritas RKPD Provinsi Sulawesi Selatan denga RKP Nasional sbb.:

38 Rencana kerja pemerintah daerah 2011

PRIORITAS RKPD SULAWESI SELATAN 2011 Peningkatan kualitas kelembagaan dan sumberdaya manusia

Peningkatan kualitas pelayanan untuk pemenuhan hak dasar

Pengembangan industri hasil pengolahan pertanian

RKP NASIONAL 2011 Prioritas I reformasi birokrasi dan tatakelola

Prioritas 11 program aksi bidang kebudayaan, kreativitas, dan inovasi Prioritas lainnya 1 program aksi bidang politik, hukum, dan keamanan Prioritas 2 program aksi bidang pendidikan Prioritas 3 Program aksi bidang kesehatan Prioritas 4 program aksi bidang kemiskinan Proritas 5 program aksi di bidang pangan Prioritas lainnya 2 program aksi bidang perekonomian Prioritas lainnya 3 program aksi bidang kesejahteraan rakyat

Pengembangan energi dan infrastruktur wilayah

Peningkatan kualitas pengelolaan sumberdaya alam

Prioritas 6 program aksi di bidang infrastruktur Prioritas 7 program aksi dibidang iklim investasi dan iklim usaha Prioritas 8 program aksi dibidang energy Prioritas 9 program aksi bidang lingkungan hidup dan pengelolaan bencana Prioritas 10 program aksi bidang daerah tertinggal, terdepan, terluar, dan pasca-konflik

Untuk mewujudkan keterkaitan antara Rencana Kerja Pemerintah (RKP) dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah lebih diarahkan pada keterkaitan arah dan kebijakan pembangunan yang selaras dengan prioritas kebijakan dan program pembangunan serta selaras dengan program prioritas serta pencapaian sasaran program. Keterkaitan dari aspek perencanaan ini akan menjadi bahan masukan dalam muatan setiap dokumen rencana yang disusun sesuai siklus perencanaan dan dilaksanakan secara bekelanjutan dan berkesinambungan.

39 Rencana kerja pemerintah daerah 2011

BAB V

KAIDAH PELAKSANAAN Indikator sasaran RKPD adalah merupakan penjabaran indikator sasaran yang tertuang dalam RPJMD. Dalam Melaksanakan program dan kegiatan untuk mencapai sasaran sasaran pembangunan yang tertuang dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2011, semua SKPD wajib menerapkan prinsip-prinsip efisiensi, efektifitas, transparansi, akuntabilitas dan partisipasi. Dokumen ini merupakan acuan dalam menyusun Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD), RAPBD dan masyarakat termasuk dunia usaha dalam membangun sinergitas yang tertuang dalam pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan tahun 2011, guna mewujudkan pencapaian sasaran sasaran program yang tertuang dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2011. RKPD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2011 merupakan dokumen perencanaan dan penganggaran yang disusun secara berjenjang dan berkesinambungan sehingga tercipta sinergitas dan dapat mencapai sasaran dalam pelaksanaan program pembangunan. Untuk itu, perlu ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaannya sebagai berikut : 1. Perencanaan dan penganggaran sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan sehingga bagi Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan, RKPD Tahun 2011, merupakan acuan dan pedoman dalam menyusun Kebijakan Umum Anggaran (KUA) serta Prioritas Plapon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2011 yang selanjutnya akan dituangkan kedalam Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD). 2. Uraian program dan kegiatan APBD Tahun Anggran 2011, adalah merupakan program dan kegiatan untuk mencapai indikator sasaran pembangunan daerah berdasarkan Visi dan Misi pembangunan daerah. 3. Untuk mengupayakan keterpaduan, sinkronisasi dan harmonisasi pelaksanaan setiap program, masing-masing instansi perlu membuat Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD) Tahun 2011 yang mengacu pada RKPD Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2011. 4. Masyarakat luas dapat berperan seluas-luasnya dalam perancangan dan perumusan kebijakan yang nantinya akan dituangkan dalam produk peraturan perundang-undangan. Berkaitan dengan pendanaan pembangunan, maka masyarakat luas dan dunia usaha, dapat ikut berperan serta dalam pembangunan yang direncanakan melalui program-program pembangunan dikaitkan dengan rancangan peran serta masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Masyarakat luas juga dapat ikut serta untuk mengawasi pelaksanaan kebijakan, program, dan kegiatan dalam pembangunan. 5. Untuk menjaga efektifitas pelaksanaan kegiatan, Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap kegiatan yang dilakukan maupun kesesuaiannya dengan rencana alokasi program dan kegiatan yang ditetapkan dalam APBD/APBN Tahun 2010 dan melaporkannya secara berkala kepada Gubernur dengan tembusan ke Bappeda Provinsi Sulawesi Selatan. 6. Bappeda Provinsi Sulawesi Selatan bersama SKPD berkewajiban untuk melakukan monitoring, evaluasi setiap 3 bulan terhadap kegiatan pembangunan Tahun 2011 dan pada akhir tahun, monitoring dan evaluasi dilakukan secara lebih komprehensif serta membuat laporan pencapaian hasil pelaksanaan kegiatan dan sasaran pembangunan selama Tahun 2011. Kaidah pelaksanaan ini diharapkan kepada seluruh SKPD untuk diperhatikan dan dilaksanakan dengan penuh rasa tanggungjawab.  

40 Rencana kerja pemerintah daerah 2011

BAB VI

PENUTUP Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2011 merupakan penjabaran tahun keempat RPJMD dan menjadi acuan dalam menyusun Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD) dan masyarakat termasuk dunia usaha dalam membangun sinergitas dalam mendukung pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan tahun 2011. Perencanaan dan penganggaran sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan, maka upaya meningkatkan kinerja Pemerintah Daerah khususnya dalam perencanaan dan penganggaran agar lebih efektif untuk mencapai tujuan sesuai sasaran yang telah ditetapkan. Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan menyusun dokumen perencanaan tahunan yaitu Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun 2011 yang tertuang dalam 2 (dua) buku. Buku I RKPD tahun 2011 menjelaskan : 1). Pendahuluan, 2). Evaluasi Hasil Kinerja Pembangunan tahun 2009, 3). Kerangka Ekonomi Daerah, 4). Prioritas Pembangunan Daerah, 5). Kaidah Pelaksanaan, dan 6). Penutup. Evaluasi kinerja terkait dengan capaian kinerja tahun sebelumnya terhadap Visi, Misi pembangunan jangka menengah disamping Bahasan isu dan masalah mendesak yang terkait dengan 7 (tuju) agenda Rencana Pembangunan Jangka Menengah Provinsi Sulawesi Selatan. Buku II menguraikan seluruh Program dan Kegiatan Pembangunan tahun 2011 dalam bentuk matriks untuk menyelesaikan berbagai permasalahan pembangunan serta perkiraan pagu indikatif setiap program dan kegiatan baik APBD maupun APBN serta sumber pendanaan lainnya yang diperlukan dalam pelaksanaannya. RKPD tahun 2011 berlaku sejak tanggal 1 Januari 2011 sampai dengan 31 Desember 2011. Langkahlangkah persiapan pelaksanaan dimulai sejak tanggal ditetapkan hingga pelaksanaannya. Selanjutnya Gubernur dan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Lingkup Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan melaksanakan, menjabarkan lebih lanjut program dan kegiatan pembangunan kedalam APBD sesuai yang tertuang dalam RKPD Tahun 2011. Dalam kaitan itu, maka Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan perlu memberi dukungan sepenuhnya agar program dan kegiatan yang telah disepakati bersama dapat direalisasikan secara optimal untuk mencapai indikator sasaran dimana keberhasilan dalam pelaksanaan sangat tergantung pada tekad, semangat, dan keinginan untuk maju, dengan dukungan sikap mental yang arif dan disiplin dari semua pihak.

GUBERNUR SULAWESI SELATAN

Dr. H. SYAHRUL YASIN LIMPO, SH., M.Si., M.H.

41 Rencana kerja pemerintah daerah 2011