PENDAFTARAN MEREK ASOSIASI SEBAGAI MEREK KOLEKTIF (KAJIAN TERHADAP ASOSIASI RAJUT INDONESIA WILAYAH JAWA TENGAH) Yudhitiya Dyah Sukmadewi ABSTRAK Penelitian ini mengkaji mengenai pendaftaran merek kolektif yang dimiliki oleh Asosiasi Rajut Indonesia wilayah Jawa Tengah (ARI Jateng) terhadap produk kerajinan rajut yang diproduksi dan dipasarkan secara mandiri. Selain itu, pengkajian dilakukan terhadap mekanisme pendaftaran merek kolektif pada lembaga terkait. Metode penelitian menggunakan pendekatan yuridis empiris. Aspek yuridis didasarkan atas Undang-Undang No.20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis serta peraturan perundang-undangan terkait, sedangkan aspek empiris mengkaji mengenai kegiatan bisnis yang dilakukan ARI Jateng. Hasil kajian menunjukkan bahwa label merek ARI Jateng telah memenuhi unsur merek yang dapat didaftarkan sebagai merek kolektif dengan domisili pendaftaran pada Direktorat Jendral Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan HAM Jawa Tengah. Kata Kunci : Pendaftaran, Merek, Kolektif
ABSTRACT This study examines the registration of collective marks owned by the Association of Knitting Indonesia Central Java (Java ARI) on the knitting craft products manufactured and marketed independently. In addition, the assessment conducted on the mechanism of collective trademark registration in the relevant institutions. The research method used juridical empirical approach. Juridical aspect is based on Law No.20 of 2016 on Marks and Geographical Indications and related legislation, while reviewing the empirical aspects of the business activities carried on ARI Java. The results showed that ARI Java brand label have met the brand element that can be registered as a collective trademark registration with domicile at the Directorate General of Intellectual Property of the Ministry of Law and Human Rights in Central Java. Keyword: Registration, Trademark, Collective
Merek erat pula kaitannya dengan
PENDAHULUAN Merek
unsur
barang maupun jasa yang digunakan
penting yang melekat pada suatu
manusia dalam kehidupan sehari-
produk
pembeda
hari. Khususnya, merek digunakan
dengan produk lain yang sejenis
dalam berbagai kegiatan bisnis, baik
sekaligus sebagai bukti kepemilikan.
secara
sebagai
merupakan
tanda
109
nasional
maupun
internasional, dimungkinkan
sehingga
royalti2. Hal tersebut menunjukkan
terjadi
bahwa perlindungan HKI membawa
rentan
peniruan suatu merek oleh seseorang
kontribusi
sebagai pelaku usaha secara sengaja
pembangunan ekonomi di Indonesia,
maupun
termasuk perlindungan hak katas
tidak
sengaja.
Pada
penting
dasarnya, merek merupakan bagian
merek.
dari Hak Kekayaan Intelektual (HKI)
digunakan oleh pelaku usaha dalam
sebagai
manusia,
kegiatan bisnis, tidak semua sudah
diberikan
dilakukan
hasil
sehingga
kreasi dapat
Namun,
upaya
merek
bagi
yang
pendaftaran.
perlindungan hukum bagi pemilik
Bahkan masih banyak pelaku usaha
merek. Dengan demkian, pemilik
yang tidak mengetahui fungsi merek
merek
sebagai perlindungan hukum.
dapat
melakukan
upaya
hukum dalam hal terjadi peniruan
Pada
merek terdaftar. Adanya
kenyataannya
di
lapangan, rendahnya pengetahuan hubungan
yang
mengenai perlindungan merek sangat
sangat erat antara perlindungan HKI
mempengaruhi pula rendahnya upaya
dengan peningkatan pertumbuhan
pendaftaran merek, khusunya bagi
ekonomi domestik sebuah Negara
pemilik merek pada usaha UMKM
sudah pasti tidak dapat disangkal
(Usaha
lagi1. Amerika Serikat
misalnya,
Menengah). Padahal produk yang
mendapatkan keuntungan ekonomi
dihasilkan tidak kalah kreatif dan
dalam jumlah besar dari produk-
inovatif dengan produk lain yang
produk
HKI.
ilustrasi,
sejenis, bahkan dengan produk impor
Negara
adidaya
memperoleh
dari Negara-negara lain. Namun, ada
Sebagai ini
Mikro,
pelaku
usaha
Kecil,
yang
dan
pemasukan sebesar lebih dari US$8
pula
sudah
miliar per tahun melalui pembayaran
mengetahui fungsi tersebut, namun tidak mengetahui mekanisme untuk memperoleh perlindungan hak atas
1
T.S Utomo,2009. Hak Kekayaan Intelektual (HKI) di Era Global. Yogyakarta : Graha Ilmu,dalam Arus Akbar Silondae dan Wirawan B.Ilyas, 2014. Pokok-pokok Hukum Bisnis. Jakarta : Salemba Empat. Hlm. 196
2
Kastemeier& Beier, dalam Arus Akbar Silondae dan Wirawan B.Ilyas, 2014. Pokokpokok Hukum Bisnis. Jakarta : Salemba Empat. Hlm. 196
110
merek. Alasan keterbatasan biaya-
produk
pun menjadi salah satu pertimbangan
kerajinan tangan rajut dari berbagai
belum
pendaftaran
produk, seperti tas, sepatu, dompet,
dilakukannya
yang
dihasilkan
berupa
merek,
karena
pada
dasarnya,
boneka, pakaian dan produk lainnya.
UMKM
masih
bersifat
merintis
Produk tersebut sangat kreatif dan
usaha. Padahal, kelalaian seseorang
inovatif,
dalam mendaftarakan suatu merek,
dilakukan tanpa mesin melainkan
dapat
secara
berakibat
diklaim/didahului
karena
langsung
proses
merajut
dengan
tangan.
oleh pihak lain dalam mendaftarkan
Produk rajut yang dihasilkan juga
merek yang sama atau mirip untuk
berbeda dengan produk rajut lainnya.
produk barang atau jasa sejenis,
Pada umumnya produk rajut yang
sehingga seseorang dapat kehilangan
dihasilkan
hak untuk menggunakan mereknya
meliputi satu produk saja seperti tas
sendiri yang sebenarnya sudah lebih
saja atau sepatu saja, sedangkan
dahulu dipergunakan.
produk yang dihasilkan ARI Jateng
produsen
lain,
hanya
Suatu merek yang melekat
sangat bervariatif dengan tingkat
pada produk barang maupun jasa
kesulitan pembuatan yang tinggi.
dapat
suatu
Selain itu, motif dan desain produk
selama
tidak monoton, karena dipadukan
pula
komunitas
dimiliki atau
oleh
asosiasi,
merek tersebut digunakan dalam
dengan
kegiatan bisnis. Tentunya, merek
diciptakan sendiri, sehingga tentu
tersebut
berbeda dengan produk rajut lain.
telah
disepakati
untuk
digunakan bersama oleh seluruh
desain
ARI
dan
Jateng
motif
yang
mengusung
merek.
slogan ―Uniqely Handmade‖ dengan
Salah satunya terdapat Asosiasi Rajut
filosofi produk rajut nan unik yang
Indonesia
Jawa
khusus dibuat dengan tangan sendiri
Tengah (selanjutnya disebut ARI
yang tentunya memiliki kualitas
Jateng) yang merupakan suatu wadah
tersendiri
/ komunitas dari sekumpulan perajut
produk lain sejenis. Oleh karena itu,
yang secara langsung memproduksi
untuk membedakan dengan produk
dan memasarkan secara mandiri
lain
anggota
sebagai
(ARI)
pemilik
wilayah
111
dan
sejenis,
berbeda
maka
ARI
dengan
Jateng
memproduksi produknya
dan
memasarkan
dengan
menggunakan
yuridis empiris dengan pengkajian data
yang
digunakan
utamanya
merek ―ARI Jateng‖ yang merupakan
menggunakan data primer. Aspek
kombinasi warna, huruf dan gambar.
yuridis dalam penelitian ini dimulai
Namun,
dengan
merek
tersebut
belum
mengkaji
Peraturan
didaftarkan kepada lembaga terkait
Perundang-undangan yang berkaitan
karena beberapa alasan. Oleh karena
dengan penelitian, yaitu Undang-
itu, Peneliti akan mengkaji mengenai
Undang No.20 Tahun 2016 tentang
upaya
Merek
pendaftaran
merek
yang
dan
Indikasi
Geografis.
dimiliki oleh ARI Jateng.
Selanjutnya, aspek empiris yang
RUMUSAN MASALAH
dikaji dalam penelitian ini adalah
Berdasarkan latar belakang
merek yang dimiliki ARI Jateng pada
yang telah dikemukakan diatas, maka
produk rajut yang diproduksi dan
permasalahan
dipasarkan
yang
akan
dikaji,
meliputi :
secara
mandiri.Spesifikasi penelitian yang
1. Apakah ―ARI
merek
milik
digunakan bersifat deskriptif analitis,
Jateng‖
yang
dengan
melekat
pada
kerajinan
penelitian, yaitu Ibu Anik Murwarni
dapat
selaku penasehat ARI Jateng, Ibu
berdasarkan
Gujanti selaku Ketua ARI Jateng,
Undang-Undang
Merek
dan Ibu Sari Wulandari selaku
dan Indikasi Geografis ? 2. Bagaimana
responden
produk
rajut
didaftarkan
menetapkan
Koordinator ARI Jateng wilayah
mekanisme
Semarang.Jenis
data
yang
pendaftaran merek ―ARI
dikumpulkan dalam penelitian ini
Jateng‖
adalah
pada
Kantor
Kementerian Hukum dan
primer
dan
data
sekunder.
HAM ?
Dalam penelitian ini, Peneliti terlebih dahulu mengumpulkan data
METODE PENELITIAN Metode
data
yang
primer kemudian dilengkapi melalui
mengkaji
data sekunder. Data primer diperoleh
permasalah yaitu metode pendekatan
melalui wawancara secara langsung
digunakan
pendekatan untuk
112
kepada Narasumber serta dilakukan
kesimpulan menggunakan metode
pula
induktif.
observasi
secara
langsung.Sedangkan, data sekunder
PEMBAHASAN
menggunakan data kepustakaan yang
Pendaftaran Merek “ARI Jateng”
terdiri dari bahan hukum primer,
pada Produk Kerajinan Rajut
yaitu Undang-Undang No.15 Tahun
Berdasarkan
2001
No.20 Tahun 2016 tentang Merek
tentang
Merek,
Undang-
Undang No.20 Tahun 2008 tentang
Undang-Undang
dan Indikasi Geografis
Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah,
SejakUndang-Undang No.20
PP No.24 Tahun 1993 tentang Kelas
Tahun 2016 tentang Merek dan
barang atau Jasa bagi Pendaftaran
Indikasi
Merek, Peraturan Menteri Hukum
disebut UU Merek) disahkan oleh
dan HAM RI No.67 Tahun 2016
Pemerintah, maka Undang-Undang
tentang Pendaftaran Merek. Bahan
No.15 Tahun 2001 tentang Merek,
hukum
dinyatakan
sekunderyangterdiri
dari
Geografis
tidak
(selanjutnya
berlaku.
buku-buku; jurnal ilmiah; hasil-hasil
tersebut
penelitian; berbagai hasil seminar
bahwa semua hal terkait merek
atau kegiatan ilmiah lainnya yang
termasuk pendaftaran merek, tunduk
berkaitan dengan merek, serta bahan
pada
hukum
Berdasarkan Pasal 1 angka 1 UU
tertieryangmeliputi
arsip-
membawa
Hal
regulasi
baru
Merek
yang terkait dengan merek.
merupakan tanda yang ditampilkan
akan
diolah
melalui
editinguntuk dilakukanpenyusunan
bahwa
tersebut.
arsip, kamus-kamus , serta website
Data yang telah terkumpul
dijelaskan
konsekuensi
merek
secara grafis berupa gambar, logo,
proses
nama, kata, huruf, angka, susunan
selanjutnya
warna, dalam bentuk dua dimensi
secara
atau tiga dimensi, suara, hologram,
data
atau kombinasi dari dua atau lebih
tersusun,kemudian dilakukan analisa
unsur tersebut untuk membedakan
/ pengkajian.Metode analisis data
barang dan atau jasa yang diproduksi
yang digunakan adalah analisis data
oleh orang atau badan hukum dalam
kualitatif
kegiatan perdagangan barang dan
sistematis.
data
Setelah
,dengan
penarikan
113
atau jasa. Sedangkan pada Pasal 1
berupa merek dagang dan merek
angka 6 dijelaskan, yang dimaksud
jasa.
dengan hak atas merek adalah hak
Merek atas barang lazim
eksklusif yang diberikan oleh Negara
disebut sebagai merek dagang, yaitu
kepada pemilik merek yang terdaftar
merek yang digunakan/ditempelkan
untuk jangka waktu tertentu dengan
pada barang yang diperdagangkan
menggunakan sendiri merek tersebut
oleh seseorang atau beberapa orang
atau memberikan izin kepada pihak
atau badan hukum, sedangkan merek
lain untuk menggunakannya.
jasa adalah merek yang digunakan
Pada
dasarnya,
merek
pada jasa yang diperdagangkan oleh
memiliki berbagai fungsi 3, yaitu,
seseorang atau beberapa orang atau
sebagai
untuk
badan hukum4. Selain itu, terdapat
perusahaan
pula merek kolektif yaitu merek yang
yang satu dengan produk perusahaan
digunakan pada barang dan atau jasa
yang lain (product identity), sarana
dengan
promosi dagang (means of trade
mengenai sifat, ciri umum, dan mutu
promotion),
barang
tanda
membedakan
pengenal produk
jaminan
atas
mutu
karakteristik
atau
yang
jasa
sama
serta
barang atau jasa (quality guarantee)
pengawasannya
dan penunjukan asal barang atau jasa
diperdagangkan oleh beberapa orang
yang dihasilkan (source of origin).
atau badan hukum secara bersama-
Dengan adanya hak atas merek,
sama untuk membedakan dengan
maka
pula
barang dan atau jasa sejenis lainnya 5.
sebagai legalitas terhadap produk
Tentunya, ketiga jenis merek tersebut
barang
sama-sama
fungsi
atau
merek dapat
jasa
sejenis
agar
dapat
yang
memperoleh
terhindar dari peniruan pihak lain.
perlindungan hukum melalui hak atas
Untuk jenis merek itu sendiri dapat
merek.
3
Abdulkadir Muhammad, 2001. Kajian Hukum Ekonomi Hak Kekayaan Intelektual. Bandung : Citra Aditya, Hlm.120-121, dalam Agus Mardianto, Akibat Hukum Pembatalan Pendaftaran Merek Terhadap Hak Penerima Lisensi Merek Menurut UU No.15 Tahun 2001, Jurnal Dinamika Hukum,Vol.11 No.3 Tahun 2011, Hlm.461
4
Adrian Sutedi, 2013. Hak atas Kekayaan Intelektual. Jakarta : Sinar Grafika, Hlm.91 5 Pasal 1 angka 4 Undang-Undang No.20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.
114
Suatu
merek
dapat
Tengah. Mengingat produk kerajinan
membentuk ―brand image” dan hal
rajut yang diproduksi oleh ARI
tersebut sangat mempengaruhi minat
Jateng sangat kreatif dan inovatif,
konsumen
maka muncul kesadaran ARI Jateng
dalam
menggunakan
memutuskan produk.
untuk
tersebut
sebagai merek kolektif yang terdaftar
mencerminkan kualitas suatu produk
dan dilindungi oleh Negara. Upaya
dagang maupun jasa.Merek adalah
mendapatkan
aset ekonomi bagi pemiliknya, baik
kepemilikan
perorangan
dilakukan
Sehingga,
(badan
suatu
brand
image
maupun
hukum)
menghasilkan
perusahaan
menggunakan
hak
mereknya
eksklusif
merek dengan
tersebut
tujuan,
kualitas
atas
untuk
yang
dapat
membedakan
keuntungan
besar,
dengan produk lain yang sejenis,
tentunya bila didayagunakan dengan
serta
memperhatikan aspek bisnis dan
kepemilikan terhadap produk rajut
baik6.
tersebut. Dengan mendapatkan hak
proses
manajemen
yang
untuk
produknya
merek,
ARI
menunjukkan
Demikian pentingnya peranan merek
atas
Jateng
ingin
ini, maka terhadapnya dilekatkan
menunjukkan eksistensi produknya
perlindungan hukum,yakni sebagai
sebagai produk rajut buatan tangan
objek terhadapnya terkait hak-hak
unggulan di jawa tengah, dan dapat
perseorangan atau badan hukum7.
pula dikenal di Negara-negara dunia.
ARI Jateng yang merupakan
Merek yang dimiliki dan
objek penelitian memiliki merek
digunakan oleh ARI Jateng secara
yang melekat pada produk kerajinan
bersama oleh sekumpulan perajut
rajut. Berdasarkan jenisnya, maka
yang berdomisili di Jawa Tengah
merek tersebut merupakan merek
dengan produk yang sama yaitu
kolektif, karena digunakan untuk
produk kerajinan tangan rajut. Merek
kegiatan
tersebut
perdagangan
bersama-sama
dapat
diklasifikasikan
sekumpulan
sebagai merek kolektif sebagaimana
perajut yang berdomisili di Jawa
dijelaskan dalam Pasal 1 angka 4 UU
6 7
oleh
secara
Ibid, Hlm.92 ibid
115
Merek.
Disebut
sebagai
kolektif
apabilamerek
merek
digunakan
pada barang dan atau jasa dengan
disebut ARI Jateng. unsur keempat,
karakteristik yang sama mengenai
untuk membedakan dengan barang
sifat, ciri umum dan mutu barang
lain sejenis, tentunya merek tersebut
atau jasa serta pengawasannya yang
digunakan
akan diperdagangkan oleh beberapa
dengan
orang atau badan hukum secara
dihasilkan oleh pihak lain
untuk produk
membedakan rajutan
yang
bersama-sama untuk membedakan
Pada dasarnya, perlindungan
dengan barang dan atau jasa sejenis
HKI dapat dilaksanakan dengan dua
lainnya. Unsur pertama adalah merek
sistem, yaitu sistem deklaratif dan
yang dimaksud merek adalah label
konstitutif8. Termasuk pula, terhadap
merek
dengan
perlindungan hak atas merek. Sistem
kombinasi gambar dan warna. Unsur
perlindungan deklaratif yaitu suatu
kedua digunakan pada barang dengan
sistem dimana yang memperoleh
karakteristik yang sama mengenai
perlindungan hukum adalah pemakai
sifat, ciri umum dan mutu barang
pertama
serta pengawasannya, dalam hal ini
bersangkutan9.
produk yang dihasilkan tiap perajut
perlindungan hak atas merek timbul
adalah sama yaitu produk rajutan
bukan
seperti tas, sepatu, dompet, pakaian,
melainkan
aksesoris,
sebagainya
sebagai pemakai pertama atas merek
dengan sifat, ciri umum dan mutu
tertentu. Sistem ini diadopsi dari
barang serta pengawasan yang sama
Undang-Undang No.21 Tahun 1961
dibawah naungan Asosiasi. Unsur
tentang
Merek
ketiga,
diperdagangkan
Merek
Perniagaan,
beberapa
orang secara
―ari
dan
jateng
lain
‖
oleh
dari
merek
yang
Singkatnya,
melalui
pendaftaran,
melalui
pengumuman
Perusahaan dan
dan sistem
bersama-
tersebut saat ini sudah tidak berlaku.
sama, dalam hal ini diperdagangkan
Sistem perlindungan konstitutif yaitu
oleh sekumpulan perajut di wilayah
8
Herlina Ratna SN, Analisis Perlindungan Hukum atas Merek Terdaftar sebagai Hak atas Kekayaan Intelektual (Studi pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Provinsi Lampung), Jurnal Keadilan Progresif Vol.7 No.2, September 2016, Hlm.154 9 ibid
Jawa Tengah secara bersama-sama dengan hasil keuntungan dibagi pula secara
bersama,
sehingga
membentuk suatu komunitas yang
116
pendaftaran merupakan keharusan agar
dapat
memperoleh
Gambar 1
hakatas
Label Merek ARI Jeteng
merek10. Artinya, untuk memperoleh
pada Produk Kerajinan Rajut
hak atas merek, maka pemilik merek wajib
melakukan
berdasarkan
itikad
pendaftaran baik.
Tanpa
adanya pendaftaran, maka pemilik merek
tidak
mendapatkan
perlindungan
terhadap
Sistem
diberlakukan
ini
mereknya. mulai
Undang-Undang No.19 Tahun 1992 tentang Merek, kemudian Undang-
Merek
tersebut
merupakan
Undang No.15 Tahun 2001 tentang
kombinasi huruf, gambar dan warna.
merek, dan hingga saat ini melalui
Adapun makna dari masing-masing
Undang-Undang No.20 Tahun 2016
komponen
tentang
Gujanti selaku Ketua ARI Jateng
Merek
dan
Indikasi
Geografis.
dijelaskan
oleh
Ibu
yang dilakukan melalui wawancara
Dengan demkian, ARI Jateng
secara langsung pada hari Senin,
sebagai pemohon, wajib melakukan
tanggal 26 Maret 2017 Pukul 10.00
pendaftaran terlebih dahulu atas
WIB di Jalan Sidoluhur 1 No.6,
merek
Tlogosari,
yang
dimiliki
guna
Semarang.
Dengan
memperoleh hak eksklusif sebagai
kutipan wawancara sebagai berikut,
pemilik merek terdaftar. Oleh karena
pertanyaan : ―merek yang dimiliki
itu, merek yang dimiliki ARI Jateng
ARI Jateng siapa yang merancang
harus memenuhi unsur-unsur merek
bu?‖. Jawaban :―desain ini kami
yang
terlebih
rancang bersama-sama rekan ARI
dahulu, sebagaimana diatur dalam
Jateng. Sudah kesepakatan bersama
UU Merek. Berikut ini merupakan
mbak,
label merek yang dimiliki ARI
maknanya
Jateng :
merupakan singkatan dari asosiasi
10
rajut Indonesia yang ditulis dengan
dapat
didaftarkan
ibid
117
dan
merek tersendiri.
tersebut
ada
Kata
ari
menggunakan huruf kecil dan bentuk
cukup (capable of distinguishing)11.
menyerupai aksara jawa. Kemudian
Maksudnya,
ada gambar benang rajut dan jarum
(sign) tersebut mempunyai kekuatan
rajut yang merupakan simbol produk
untuk membedakan barang dan atau
rajutan. Kami menambahkan pula
jasa
kata Jateng karena produk kami
perusahaan
berasal
lainnya12. Tentunya merek milik ARI
dari
Jawa
Tengah
dan
yang
tanda
yang
diproduksi dari
dipakai
sesuatu
perusahaan
diharapkan nantinya dapat menjadi
Jateng
salah satu produk unggulan Jawa
tersebut, karena label merek milik
Tengah.
Jateng
ARI Jateng jelas dapat membedakan
menggunakan bentuk huruf latin.
dengan produk barang sejenis yaitu
Keseluruhan
huruf
produk kerajinan rajutan. Sebagai
menggunakan warna merah yang
contoh, sama-sama memiliki produk
bermakna berani untuk berkarya dan
kerajinan
berinovasi‖.Kemudian, pada waktu
membedakan dengan merek lain
dan tempat yang sama, kami juga
seperti Gendhis dan Dowa yang telah
mewawancarai Ibu Sari Wulandari
lebih dahulu dikenal masyarakat.
selaku
Tulisan
gambar
Koordinator
dan
rajutan,
kualifikasi
namun
dapat
Jateng
Berdasarkan Undang-Undang
wilayah Semarang, sebagai berikut,
No.20 Tahun 2008 tentang Usaha
pertanyaan : ―merek ARI Jateng
Mikro, Kecil dan Menengah, pada
sudah berapa lama digunakan bu?‖.
Pasal 6 ayat (1) huruf b dijelaskan
Jawaban : ―sejak Asosiasi ini berdiri,
bahwa kriteria usaha mikro apabila
kami sudah menggunakan merek
memiliki hasil penjualan tahunan
tersebut. Baru sekitar 7 bulan bu,
paling
sejak
Dengan demkian, ARI Jateng masuk
September
ARI
memenuhi
2016
sampai
sekarang‖.
banyak
Rp.300.000.000.
dalam klasifikasi usaha mikro karena
Sebuah merek dapat disebut
penjualan per tahun belum melebihi
merek jika memenuhi syarat mutlak berupa adanya daya pembeda yang
11
M.Djumhana dan R.Djubaedillah, 2014. Hak Milik Intelektual, Sejarah, Teori dan Praktiknya di Indonesia, Bandung : PT.Citra Aditya Bakti, Hlm.225 12 ibid
118
Rp.300.000.000. Dijelaskan secara
merek yang dimiliki ARI Jateng
langsung oleh Ibu Ani Murwani
harus dilakukan pendaftaran untuk
selaku Penasehat ARI Jateng melalui
memperoleh
wawancara
Sebelum
langsung
pada
hari
hak
atas
dilakukan
pendaftaran,
Senin, tanggal 26 Maret 2017 Pukul
merek
11.30 WIB bertempat di Jl.Sidoluhur
pengkajian terlebih dahulu agar tidak
1 No.6, Tlogosari, Semarang, dengan
bertentangan dengan Pasal 20 UU
hasil sebagai berikut, pertanyaan :
Merek.
―kisaran penghasilan dari penjualan
tersebut, merek tidak dapat didaftar
produk
jika :
rajut
ARI
Jateng
tiap
bulannya berapa bu?‖. Jawaban :
tersebut
merek.
perlu
dilakukan
Berdasarkan
ketentuan
a. bertentangan
dengan
―karena kami masih baru merintis,
ideologi negara, peraturan
jadi
perundang-undangan,
pendapatannya
juga
masih
belum banyak bu, laba kotor per
moralitas,
bulan sekitar Rp.8.000.000‖. Dengan
kesusilaan atau ketertiban
demikian, kisaran laba kotor yang
umum
diperoleh ARI Jateng baru sekitar
b. sama
agama,
dengan,
berkaitan
Rp.96.000.000 per tahun. Terhadap
dengan,
pendaftaran
menyebut barang dan/atau
mereknya,-pun
menyesuaikan
untuk
juga
UMKM.
jasa
Apabila UMKM tersebut memiliki hak
atas
digunakan usaha
dan
merek, untuk
maka
dapat
menyesatkan
para
tentang jenis,
Pemegang merek baru akan
itu
masyarakat
asal,
kualitas,
ukuran,
macam,
tujuan penggunaan barang
diakui atas kepemilikan mereknya merek
dimohonkan
c. memuat unsur yang dapat
perajut.
kalau
yang
hanya
pendaftarannya
pengembangan
pemberdayaan
atau
dan
atau
jasa
yang
dilakukan
pendaftaran13. Demikian pula dengan
Persamaan Bentuk Kemasan oleh PT.Sinde Budi Sentosa (Cap Badak) Terhadap Wen Ken Drug Co. (PTE) LTD. (Cap Kaki Tiga), Jurnal Privat Law, Vol.2 No.5, Juli 2014, Hlm.16
13
Novi Dharmawati,dkk. Analisis Pelanggaran Merek Dagang dalam Kasus
119
dimohonkan
undangan
pendaftarannya
manapun.
Tidak
atau
bertentangan pula dengan moralitas
merupakan nama varietas
agama, karena unsur merek tersebut
tanaman yang dilindungi
tidak mencantumkan unsur dalam
untuk barang dan atau jasa
ajaran
yang sejenis
manapun. Selanjutnya, merek milik
d. memuat keterangan yang tidak
sesuai
kualitas,
atua
keyakinan
ARI Jateng tidak bertentangan pula
dengan
dengan kesusilaan, karena unsur
atau
merek tersebut tidak terkait dengan
khasiat dari barang dan
tatanan kesusilaan yang terdapat
atau jasa yang diproduksi
dalam masyarakat. Penjelasan Pasal
e. tidak
manfaat,
agama
memiliki
daya
20 UU Merek huruf a menyatakan
pembeda
bahwa,
f. merupakan nama umum
yang
bertentangan
dimaksud dengan
dengan ketertiban
dan atau lambang milik
umum adalah tidak sejalan dengan
umum
peraturan
yang
ada
dalam
Oleh karena itu, label merek ARI
masyarakat
Jateng juga tidak boleh bertentangan
menyeluruh
dengan ketentuan tersebut.
perasaan masyarakat atau golongan,
Label
merek
milik
yang seperti
sifatnya menyinggung
ARI
menyinggung kesopanan atau etika
Jateng tidak melanggar ketentuan
umum masyarakat, dan menyinggung
Pasal 20 huruf a UU Merek, karena
ketentraman
merek tersebut tidak bertentangan
golongan. Secara jelas, label merek
dengan ideologi negara. Unsur merek
ARI Jateng tidak memenuhi unsur
tersebut tidak terkait dengan unsur
bertentangan
Pancasila sebagai ideologi negara.
umum.
Kemudian, merek tersebut juga tidak bertentangan
dengan
masyarakat
dengan
atau
ketertiban
Unsur yang terdapat dalam
peraturan
Pasal 20 huruf b UU Merek, tidak
perundang-undangan terkait, karena
terdapat pada merek milik ARI
tidak mencantumkan unsur yang
Jateng. Pada penjelasan Pasal 20
terdapat dalam peraturan perundang-
huruf b UU Merek dijelaskan bahwa
120
maksud Pasal tersebut adalah merek
kata
berkaitan atau hanya menyebutkan
dikombinasikan
barang
yang
benang rajut dan jarum rajut serta
pendaftarannya,
keseluruhan merek berwarna merah.
sedangkan label merek ARI Jateng
Tidak mencantumkan kualitas seperti
justru
nama
rajut kualitas unggulan atau rajut anti
dimohonkan
rusak. Pasal 20 huruf e UU Merek
dan
atau
dimohonkan
tidak
barang
jasa
menyebutkan yang
pendaftarannya
dan
jateng dengan
dan gambar
produk
juga tidak terkait dengan merek ARI
kerajinan rajut. Selanjutnya, unsur
Jateng, karena, merek tersebut bukan
dalam Pasal 20 huruf c UU Merek
merupakan
juga
memiliki
tidak
yaitu
ari
berhubungan
dengan
merek
yang
daya
tidak
pembeda.
merek ARI Jateng, karena label
Berdasarkan penjelasan Pasal 20
tersebut
tidak
huruf e, bahwa tanda dianggap tidak
mengenai
kualitas, jenis, ukuran,
menyebutkan
memiliki
daya
tanda
hanya menyebutkan asal barang yaitu
seperti satu tanda garis atau satu
Jateng,
bersifat
tanda titik, ataupun terlalu rumit
menyesatkan, karena produk tersebut
sehingga tidak jelas. Sedangkan,
benar-benar diproduksi oleh para
merek ARI Jateng merupakan merek
perajut yang berasal dari wilayah
yang jelas sebagai tanda pembeda
Jawa Tengah. Selain itu, label merek
yang tidak bersifat sederhana dan
ARI Jateng tidak mencantumkan
tidak rumit. Jelas tercantum nama ari
pula nama varietas tanaman yang
dan jateng dan jelas berupa gambar
dilindungi.
benang rajut dan jarum rajut serta
tidak
Mengenai unsur pada Pasal
terlalu
apabila
macam, maupun tujuan penggunaan,
namun
tersebut
pembeda
sederhana
jelas berwarna merah.
20 huruf d juga tidak bertentangan
Unsur yang terakhir yaitu
dengan merek milik ARI Jateng,
pada Pasal 20 huruf f UU Merek
karena
merek tidak
yang menyatakan bahwa merek tidak
mencantumkan mengenai kualitas,
dapat didaftarkan apabila merupakan
manfaat atau khasiat dari barang
nama umum atau lambang milik
yang diproduksi, hanya tercantum
umum. Merek ARI Jateng tidak
pada
label
121
mencantumkan nama umum seperti
digunakan sebagai merek dan telah
kata ―rajut‖ untuk produk rajutan,
terdaftar. Namun, berdasarkan Pasal
dan tidak mencantumkan lambang
tersebut, maka kata Jateng masih
milik umum, karena lambang yang
dapat digunakan dan dimohonkan
dicantumkan bukan merupakan milik
untuk
umum. Lambang tersebut berupa
Jateng
benang
melainkan
rajut
dengan
diatasnya
pendaftaran, tidak
karena
berdiri
kata sendiri
sebelumnya
telah
terdapat jarum rajut menancap pada
didahului kata ―ari‖.
benang, dengan sisa benang pada
Mekanisme Pendaftaran Merek
posisi horizontal yang memisahkan
“ARI
kata ari dengan Jateng.
Kementerian Hukum dan HAM
Pada Pasal 22 UU Merek
Jateng”
ARI
pada
Jateng
Kantor
merupakan
dijelaskan bahwa Terhadap merek
asosiasi perajut yang berdomisili di
terdaftar yang kemudian menjadi
Jawa Tengah, dengan sifat usaha
nama generik, setiap Orang dapat
yang dijalankan adalah usaha mikro.
mengajukan
merek
Meskipun usaha yang dijalankan
dengan menggunakan nama generik
masih bersifat mikro, namun ARI
dimaksud dengan tambahan kata lain
Jateng sudah memiliki kesadaran
sepanjang
untuk mendaftarkan merek yang
permohonan
ada
Berdasarkan Kamus
unsur pengertian
Bahasa
Indonesia
pembeda.
versi
dalam
dimiliki
dan
digunakan
dalam
Besar
Bahasa
kegiatan bisnisnya secara kolektif.
online,
makna
Berdasarkan
pembahasan
generik diartikan sebagai umum atau
sebelumnya, telah dikaji bahwa label
lazim digunakan14. Dikaitkan dengan
merek ARI Jateng tidak bertentangan
merek yang dimiliki ARI Jateng,
dengan Pasal 20 dan Pasal 22 UU
maka
Merek, sehingga
unsur
kata
Jateng
yang
merek tersebut
merupakan singkatan Jawa Tengah,
dapat didaftarkan. Karena domisili
merupakan merek generik, karena
ARI
dimungkinkan kata tersebut banyak
Semarang, maka pendaftaran dapat
Jateng
berada
di
Kota
dilakukan di Kantor Kementerian 14
http://kbbi.web.id/generik , diakses pada hari Senin, 27 Maret 2017, Pukul 11.30 WIB
Hukum dan HAM Wilayah Jawa
122
Tengah
(selanjutnya
Kemenkumham Direktorat
disebut
Merek, kelas barang dalam sistem
pada
Ditjen KI Kemenkumham Jateng
Kekayaan
terdapat perbedaan. Pada PP tersebut
Jateng),
Jendral
Intelektual.
bagian
Berdasarkan
kelas
barang
layanan
dijelaskan bahwa kelas barang 24,
Jendral
terdiri dari tekstil dan barang-barang
Kekayaan Intelektual (selanjutnya
tekstil, yang tidak termasuk dalam
disebut Ditjen KI) Kemenkumham
kelas-kelas lain; tilam-tilam tempat
Jateng, terdapat sistem klasifikasi
tidur meja, sedangkan pada kelas
merek yang merupakan klasifikasi
barang 25 terdiri dari pakaian, alas
kelas barang terhadap produk yang
kaki, dan tutup kepala. Sehingga
akan
tidak
elektronik
situs
lampiran
Direktorat
didaftarkan
mereknya.
ditemukan
secara
spesifik
Berdasarkan sistem tersebut, terdapat
produk rajutan. Berdasarkan kajian
45 kelas barang yang produknya
tersebut,
berbeda-beda. Untuk produk rajutan,
bahwa
masuk dalam klasifikasi kelas barang
tersebut hanya mendefinisikan secara
24 dengan serial nomor (E) K 0051,
singkat
nama barang bahan rajutan, nomor
sedangkan pada sistem Ditjen KI
dasar 240092, serial nomor (Fr) T
sudah
0519. Sedangkan, untuk pakaian
produk pada PP tersebut, sehingga
rajut masuk dalam klasifikasi kelas
barang yang diklasifikasikan lebih
barang 25 dengan serial nomor (E) K
rinci dan detail, termasuk menyebut
0054,
rajut
produk rajutan. Oleh karena itu,
250071,
pendaftaran kelas barang ARI Jateng
serial nomor (Fr) T 0520. Dengan
menyesuaikan dengan sistem yang
demikian, produk kerajinan ARI
terdapat
Jateng dapat didaftarkan mereknya
Kemenkumham Jateng.
nama
(pakaian),
barang
nomor
baju
dasar
dengan 2 pendaftaran kelas barang.
maka kelas
dapat
barang
ditelusuri dalam
PP
produk-produknya,
dilakukan
perluasan
dalam
Secara
teknis,
Ditjen
dari
KI
pendaftaran
Apabila dikaji berdasarkan
merek dapat dilakukan secara manual
PP No.24 Tahun 1993 tentang Kelas
atau konvensional dengan datang dan
barang atau Jasa bagi Pendaftaran
mengurus secara langsung ke kantor
123
Kemenkumham seiring
terkait.
perkembangan
Namun,
Permohonan
pendaftaran
teknologi,
yang harus dipenuhi ARI Jateng
maka saat ini pendaftaran dapat
selaku pemohon harus memeuhi
dilakukan
onlineatau
ketentuan Pasal 3Peraturan Menteri
lebih
Hukum dan HAM RI No.67 Tahun
dalam
2016 tentang Pendaftaran Merek ,
melakukan pendaftaran, utamanya
meliputi pengisian formulir rangkap
bagi
memiliki
2 yang berisi waktu permohonan,
keterbatasan waktu. Sebagaimana hal
identitas pemohon, identitas kuasa
tersebut telah dijelaskan dalam Pasal
(jika melalui kuasa), nama negara
3 Peraturan Menteri Hukum dan
dan tanggal permintaan merek yang
HAM RI No.67 Tahun 2016 tentang
pertama
Pendaftaran
Merek
bahwa
diajukan dengan hak prioritas, label
permohonan
pendaftaran
merek
merek, warna jika merek yang
secara
elektronik,
sehingga
memudahkan
pendaftar
pendaftar
yang
kali
jika
permohonan
dapat dilakukan secara elektronik
dimohonkan
atau non elektronik. ARI Jateng
warna, kelas barang serta uraian jenis
selaku pemohon pendaftaran dapat
barang. Adapun kelengkapan yang
menyesuaikan
harus dipenuhi sebagai lampiran
dengan
mekanisme
tersebut,
dua apabila
permohonan
menggunakan
meliputi
unsur
bukti
dilakukan secara elektronik maka
pembayaran biaya permohonan, label
tunduk pada Pasal 7 bahwa pemohon
merek sebanyak tiga lembar dengan
melakukan
melalui
ukuran minimal 2 x 2 cm dan
laman resmi Ditjen dengan mengisi
maksimal 9 x 9 cm, surat pernyataan
formulir
dan
kepemilikan merek, surat kuasa (jika
mengunggah dokumen kelengkapan.
dengan kuasa), surat pernyataan
Jika pendaftaran dilakukan secara
kepemilikan merek, bukti prioritas
non elektronik maka tunduk pada
(jika menggunakan hak prioritas),
Pasal 8 bahwa permohonan diajukan
bila merek berupa bentuk 3 dimensi,
secara
suara, hologram dilampirkan syarat
pendaftaran
secara
tertulis
elektronik
kepada
Menteri
Hukum dan HAM disertai dokumen
tertentu
kelengkapan yang dibutuhkan.
dalam Peraturan tersebut. Dalam hal
124
sebagaimana
dijelaskan
ini,
ARI
Jateng
melakukan
atau jasa yang akan diproduksi dan
pendaftaran dengan kuasa sehingga
diperdagangkan, pengawasan atas
wajib
penggunaan
melampirkan
surat
kuasa,
merek
kolektif
dan
namun tidak perlu melampirkan
sanksi atas pelanggaran ketentuan
bukti
tidak
penggunaan merek kolektif. Namun,
mengajukan permohonan dengan hak
merek kolektif yang sudah terdaftar
prioritas. Selain itu, tidak perlu
yang digunakan
melampirkan pula bukti merek 3
merek kolektif dimaksud dan tidak
dimensi, surara dan hologram karena
dapat dilisensikan kepada pihak lain.
prioritas
karena
tidak menggunakan bentuk merek
komunitas
Tahap selanjutnya, dijelaskan
tersebut.
pada Pasal 4 dan Pasal 5 Peraturan
Selain itu, ARI Jateng juga wajib
oleh
melengkapi
Menteri Hukum dan HAM RI No.67
dokumen
Tahun 2016 tentang Pendaftaran
pendaftaran merek kolektif, karena
Merek, bahwa setelah persyaratan
berdasarkan jenisnya merek tersebut
dokumen terpenuhi maka pemohon
merupakan merek
diberikan tanda
kolektif
yang
penerimaan dan
digunakan secara bersama-sama oleh
Menteri mengumumkan permohonan
sekumpulan perajut yang berada di
dala
wilayah Jawa Tengah. Ketentuan
Pengumuman tersebut berlangsung
tersebut
47
selama 2 bulan , dan dalam jangka
sampai dengan Pasal 49 Peraturan
waktu tersebut setiap pihak dapat
Menteri Hukum dan HAM RI No.67
mengajukan keberatan secara tertulis
Tahun 2016 tentang Pendaftaran
atas permohonan yang bersangkutan.
Merek. Dalam permohonan jelas
Terhadap
dinyatakan bahwa merek tersebut
pemohon atau kuasanya berhak pula
akan
mengajukan
diatur
digunakan
dalam
pasal
sebagai
merek
berita
resmi
keberatan
sanggahan
merek.
tersebut,
secara
kolektif, dengan disertai ketentuan
tertulis dan diajukan dalam waktu
penggunaan merek tersebut sebagai
maksimal 2 bulan sejak tanggal
merek
pengiriman salinan keberatan yang
kolektif
yang
minimal
memuat pengaturan mengenai sifat,
disampaikan oleh Menteri.
ciri umum, atau mutu barang dan
125
Setelah kelengkapan
permohonan berkas
dan
atau keseluruhannya dengan merek
dinyatakan
terdaftar
milik
pihak
lain
atau
lengkap, dan telah melampaui jangka
dimohonkan lebih dahulu oleh pihak
waktu permohonan, maka dilakukan
lain yang sejenis, merek terkenal
pemeriksaan
oleh
milik pihak lain yang sejenis, merek
Pemeriksa. Dalam hal pada masa
terkenal milik pihak lain yang tidak
pengumuman
keberatan,
sejenis,
substantive
terdaftar
dan
ditolak
jika
maka
substantif
terdapat
pemeriksaan
dilakukan
dalam
jangka
waktu
dan
indikasi
geografis
permohonan merek
juga
tersebut
maksimal 30 hari sejak tanggal
merupakan atau menyerupai nama
berakhirnya
batas
waktu
atau singkatan nama orang terkenal,
penyampaian
sanggahan,
namun
foto atau nama badan hukum yang
apabila tidak terdapat keberatan pada
dimiliki orang lain, tiruan atau
saat dilakukan pengumuman, maka
menyerupai
pemeriksaan substantive dilakukan
nama, bendera, lambang atau simbol
dalam jangka waktu maksimal 30
atau emblem suatu negara, atau
hari sejak berakhirnya pengumuman.
lembaga
Pemeriksaan ini berlangsung selama
internasional,
150 hari. Ketentuan ini diatur dalam
menyerupai tanda/cap/stampel resmi
Pasal 12 dan 13 Peraturan Menteri
yang digunakan oleh negara atau
Hukum dan HAM RI No.67 Tahun
lembega
2016 tentang Pendaftaran Merek.
permohonan
Pemeriksaan
substantif
diajukan
dilakukan dengan tujuan memeriksa
Pasal
20
sigkatan
nasional dan
pemerintah. juga
oleh
maupun tiruan
atau
Selain ditolak
itu, jika
pemohon
yang
Setelah
dilakukan
Merek
pemeriksaan substantif, permohonan
mengenai merek yang tidak dapat
merek dapat dinyatakan diterima atau
didaftar.
ditolak. Dijelaskan dalam Pasal 24
Kemudian
UU
atau
beritikad tidak baik.
apakah merek tersebut bertentangan dengan
nama
pemeriksaan
terhadap Pasal 21 UU Merek bahwa
UU
permohonan merek ditolak apabila
permohonan merek diterima, maka
memiliki persamaan pada pokoknya
Menteri
126
Merek,
bahwa
dalam
mendaftarkan
hal
merek
tersebut,
memberitahukan
32 UU Merek. Permohonan tersebut
pendaftaran merek kepada pemohon
dapat
atau kuasanya, menerbitkan sertifikat
Banding Merek yang diatur dalam
merek
Pasal 33 dan Pasal 34 UU Merek.
dan
mengumumkan
diajukan
Dalam
berita resmi merek secara elektronik
didaftarkan maka pemohon berhak
dan non elektronik. Namun, dalam
menerima sertifikat merek sebagai
hal permohonan tidak dapat didaftar
bukti
atau
Menteri
terdaftar. Sejak saat itulah hak
tertulis
eksklusif atas merek dapat diberikan
dengan
oleh pemerintah. Berdasarkan Pasal
tercantum alasannya. Dalam jangka
35 UU Merek dinyatakan bahwa
waktu 30 hari sejak tanggal tersebut,
merek
pemohon/kuasannya
perlindungan hukum untuk jangka
maka
memberitahukan kepaa
secara
pemohon/kuasanya
menyampaikan
dapat
tanggapan
secara
merek
Komisi
pendaftaran merek tersebut dalam
ditolak,
hal
kepada
kepemilikan
terdaftar
waktu
10
tahun
dinyatakan
atas
merek
mendapat
dan
dapat
tertulis beserta alasannya. Namun,
diperpanjang dalam jangka waktu
apabila
sama selama merek tersebut masih
tidak
menyampaikan
tanggapan maka permohonan ditolak.
dipergunakan dalam kegiatan bisnis.
Jika tanggapan disampaikan dan tanggapan tersebut diterima maka Menteri
mendaftarkan
merek
tersebut.
Sebaliknya,
apabila
pemohon/kuasanya
Secara singkat, hasil kajian dapat
berikut :
menyampaikan
tanggapan dan tanggapan tersebut tidak
diterima,
maka
menteri
menolak permohonan. Terhadap permohonan yang ditolak, maka pemohon / kuasanya masih
dapat
mengajukan
dilihat
upaya
permohonan banding yang diatur dalam Pasal 28 sampai dengan Pasal
127
berdasarkan
bagan
Bagan 1
SIMPULAN Berdasarkan
Alur Pendaftaran Merek Kolektif
pembahasan
terhadap rumusan masalah, dapat
ARI Jateng
disimpulkan dua hal. Pertama, bahwa Direktorat Jendral Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan HAM Kantor Wilayah Jawa Tengah
ARI Jateng sebagai Pemohon
Non elektroni
Pendaft aran merek
ARI Jateng yang merupakan Asosiasi Rajut
Wilayah
Jawa
Tengah yang menjalankan usaha
Elektro nik
bersifat mikro memiliki label merek yang
1. pengisian formulir melalui laman resmi 2. unduh dokumen lampiran
1. pengisian formulir pendaftaran secara tertulis 2.kelengkapan dokumen lampiran
Indonesia
digunakan
dalam
kegiatan
bisnis dan melekat pada produk kerajinan
tangan
rajut.
Produk
tersebut diproduksi dan dipasarkan Pengumuman
Keberatan
Sanggahan
secara mandiri oleh sekumpulan perajut yang berdomisili di Jawa
Pendaftaran diterima : merek didaftarkan; pendaftaran diberitahukan kepada pemohon; penerbitan sertifikat merek; mengumumkan pendaftaran merek
Pendaftaran ditolak
Pemeriks aan
Tengah.
Produk
tersebut
sangat
kreatif dan inovatif sehingga timbul Permohonan banding kepada Komisi Banding Merek
kesadaran
untuk
mendaftarkan
mereknya agar memperoleh hak atas merek dan perlindungan dari negara. Berdasarkan kajian, merek tersebut telah memenuhi unsur sebagai merek
Berdasarkan gambar tersebut
kolektif dan telah memenuhi unsur
dapat dijelaskan bahwa mekanisme
sebagai merek yang dapat didaftar
pendaftaran merek kolektif milik
berdasarkan Undang-Undang No.20
ARI Jateng menyesuaikan dengan
tahun 2016 tentang Merek dan
Undang-Undang Merek dan Indikasi
Indikasi Geografis.
Geografis.
Terlebih
ini
Kedua, pendaftaran merek
melakukan
dapat dilakukan secara elektronik
mempermudah
maupun non elektronik oleh ARI
proses pendaftaran merek melalui
Jateng sebagai pemohon kepada
sistem online.
Direktorat
Kemenkumham inovasi
dengan
telah
saat
128
Jendral
Kekayaan
Intelektual Kementerian Hukum dan
REFERENSI
HAM wilayah Jawa Tengah untuk permohonan
pendaftaran
Asikin,
merek
kolektif. Pendaftaran tersebut wajib
Djumhana, M. dan R.Djubaedillah. 2014. Hak Milik Intelektual, Sejarah, Teori dan Praktiknya di Indonesia, Bandung : PT.Citra Aditya Bakti
memenuhi syarat adminisatif beserta kelengkapan
dokumen,
kelengkapan
dokumen
Zainal. 2013. Hukum Dagang. Jakarta : PT.Raja Grafindo Persada
dan khusus
mengenai syarat pendaftaran merek kolektif sebagaimana diatur dalam
Gunawati, Anne. 2015. Perlindungan Merek Terkenal Barang dan Jasa Tidak Sejenis Terhadap Persaingan Usaha Tidak Sehat, Bandung : PT.ALUMNI Bandung
Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI
No.67
Tahun
2016
tentang
Pendaftaran
Merek.
Kemudian
dilakukan
pula
pemeriksaan
substantif
terhadap
permohonan
Sari, Elsi Kartika dan Advendi Simangunsong, 2008. Hukum dalam Ekonomi, Jakarta : PT.Grasindo
pendaftaran merek tersebut. SARAN Peneliti memberikan saran
Silondae, Arus Akbar dan Wirawan B.Ilyas. 2014. Pokok-pokok Hukum Bisnis. Jakarta :Salemba Empat
kepada pemerintah, khususnya bagi pemerintah daerah propinsi Jawa Tengah untuk lebih memperhatikan
Sutedi, Adrian. 2013. Hak atas Kekayaan Intelektual. Jakarta : Sinar Grafika, Jurnal ilmiah Dharmawati,Novidkk. 2014. Analisis Pelanggaran Merek Dagang dalam Kasus Persamaan Bentuk Kemasan oleh PT.Sinde Budi Sentosa (Cap Badak) Terhadap Wen Ken Drug Co. (PTE) LTD. (Cap Kaki Tiga), Jurnal Privat Law, Vol.2 No.5
Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)
dalam
hal
membantu
pendaftaran merek untuk produk kreatif dan inovatif. Pendaftaran tersebut sebagai upaya melindungi kreasi masyarakat, agar memperoleh peningkatan kesejahteraan hidup dan pengembangan
usaha
mendatang, serta
di
masa
dapat bersaing
denga produk-produk dari negara
Agus Mardianto,2011.Akibat Hukum Pembatalan Pendaftaran
lain.
129
Merek Terhadap Hak Penerima Lisensi Merek Menurut UU No.15 Tahun 2001, Jurnal Dinamika Hukum,Vol.11 No.3 Herlina Ratna SN, 2016. Analisis Perlindungan Hukum atas Merek Terdaftar sebagai Hak atas Kekayaan Intelektual (Studi pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Provinsi Lampung), Jurnal Keadilan Progresif Vol.7 No.2 Website http://skm.dgip.go.id/, diakses pad hari Senin, 27 Maret 2017, Pukul 11.00 WIB http://kbbi.web.id/generik , diakses pada hari Senin, 27 Maret 2017, Pukul 11.30 WIB
130
