PENCEGAHAN PERBUATAN

BUKU SAKU UNTUK PELAKU PNPM MANDIRI PERKOTAAN

KORUPSI PENCEGAHAN PERBUATAN

Buku Saku Untuk Pelaku Pnpm Mandiri Perkotaan

PENCEGAHAN PERBUATAN KORUPSI



BUKU SAKU UNTUK PELAKU PNPM MANDIRI PERKOTAAN A. PENDAHULUAN Sejak tahun 2003, Rencana Aksi Pemerintahan yang Lebih Baik (BGAP/ Better Governance Action Plan) telah menjadi bagian dari desain Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM). Tujuannya adalah meminimalkan resiko korupsi untuk seluruh program.

01



Tujuan yang ingin dicapai dari BGAP adalah : • mengidentifikasi risiko korupsi (pemetaan korupsi), dan • melaksanakan suatu rencana aksi untuk mengurangi risiko korupsi. Mengurangi korupsi1 dimulai dengan mengidentifikasi sumber risiko korupsi. Dalam menyusun BGAP, Bank Dunia dan Kementerian Pekerjaan Umum (Instansi Pelaksana PNPM MP) telah mengidentifikasi sumber resiko korupsi di 15 daerah, dan mengidentifikasi langkahlangkah untuk mengurangi risiko ini. Pemetaan korupsi akan dilakukan secara periodik, untuk mengidentifikasi risiko baru Buku Saku Untuk Pelaku Pnpm Mandiri Perkotaan


02

dan menggabungkan temuan dan pelajaran selama pelaksanaan PNPM MP

1 Berdasarkan Buku Saku untuk Memahami Tindak Pidana Korupsi, KPK, Tahun 2006, hal. 19. Tindak Pidana Korupsi dapat dikelompokkan sebagai berikut: 1) Kerugian keuangan negara; 2) Suap menyuap; 3) Penggelapan dalam jabatan; 4) Pemerasan; 5) Perbuatan curang; 6) Benturan kepentingan dalam pengadaan; dan 7) Gratifikasi.

03



B. PNPM MANDIRI PERKOTAAN Tahun 2008 secara penuh P2KP, menjadi Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perkotaan (PNPM MP). Saat ini pelaksanaan PNPM Mandiri Perkotaan telah membangun kelembagaan masyarakat lebih dari 11 ribu BKM/LKM yang tersebar di sekitar 1.153 Kecamatan di 268 Kota/Kabupaten, telah memunculkan lebih dari 600 ribuan relawan dari masyarakat setempat, serta lebih dari 22 juta orang pemanfaat (penduduk miskin), melalui 860 ribu Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM).



04

BIDANG PEMETAAN KORUPSI C. PARTISIPASI MASYARAKAT 1. DISEMINASI SECARA TERBATAS MENGENAI PROGRAM PELUANG KORUPSI:

Informasi dibatasi pada peredarannya atau diberikan hanya pada kelompok tertentu sehingga proposal yang tidak layak mungkin terjadi.

05



AKSI MITIGASI/PENCEGAHAN: • Sosialisasi dilaksanakan melalui pertemuan (musyawarah, lokakarya, dan diskusi kelompok terarah, dll) pada semua tingkatan. Sosialisasi dimaksudkan untuk menjamin bahwa para pelaku mengetahui peran dan tanggungjawab mereka, dan bagaimana membuat masing-masing bertanggungjawab terhadap tindakan mereka.

2. PEMILIHAN ANGGOTA BKM/LKM PELUANG KORUPSI:

Proses pemilihan anggota BKM/LKM yang tidak transparan sehingga menyebabkan rendahnya integritas.



06

AKSI MITIGASI/PENCEGAHAN: • Proses pemilihan anggota BKM/LKM akan dilaksanakan melalui proses pemilihan yang transparan dan adil, dengan partisipasi signifikan dari anggota masyarakat.

3. PENYALURAN DANA PELUANG KORUPSI:

Meminta bagian untuk pejabat pemerintah, baik pusat maupun daerah.

AKSI MITIGASI/PENCEGAHAN: • Dana PNPM MP ditujukan langsung kepada masyarakat, yakni rekening BKM/LKM. Bila penerima manfaat memenuhi persyaratan yang

07



ditentukan, mengikuti permintaan dari Penanggung Jawab Operasional Kegiatan atau PJOK (setelah verifikasi oleh Konsultan Manajemen Wilayah), dana dikirim dari Rekening Khusus dalam beberapa hari. • Prosedur, ukuran dan kriteria untuk merumuskan hibah, kriteria eligibilitas untuk penerima manfaat, dan kondisi untuk penarikan semua disederhanakan dan dirumuskan didepan untuk menjamin bahwa para pelaku dapat memahaminya dengan mudah. Untuk Hibah Kelurahan/desa/desa, persyaratan penarikan dana kepada BKM/LKM terkait dengan kinerja bukannya input, dengan penarikan pertama 20% berdasarkan penyelesaian Buku Saku Untuk Pelaku Pnpm Mandiri Perkotaan


08

pekerjaan yang memuaskan sesuai PJM Pronangkis2 penarikan kedua 50% berdasarkan indikator penggunaan dana dan pengelolaan keuangan yang memuaskan, dan penarikan ketiga 30% berdasarkan indikator keberlanjutan BKM/LKM.

4. PELAKSANAAN INVESTASI SUB PROYEK PELUANG KORUPSI:

Penyalahgunaan dana oleh BKM/LKM dan KSM. 2 PJM Pronangkis adalah suatu hasil dari proses perencanaan partisipatif dengan perspektif waktu 3 tahun dari suatu program penanggulangan kemiskinan di suatu kelurahan/ desa. PJM Pronangkis ini kemudian dijabarkan menjadi Renta (rencana tahunan) yang merupakan rencana investasi tahunan dalam upaya penanggulangan kemiskinan suatu kelurahan/desa. Renta ini juga harus dilakukan secara partisipatif.

09



AKSI MITIGASI/PENCEGAHAN: • KSM diminta untuk menyusun dan mengajukan laporan mengenai kemajuan dan penggunaan dana proyek ke BKM/LKM. • Semua informasi keuangan yang dibuat tersedia untuk publik dan ditampilkan dikelurahan/desa/ desa. Berita acara, status keuangan bulanan BKM/LKM, dan nama dan nilai proposal yang didanai ditempelkan pada papan pengumuman yang diletakkan disekitar kelurahan/desa/ desa. Kebebasan pelaku dibatasi dengan menetapkan aturan bahwa semua transaksi keuangan memerlukan sekurang-kurangnya tiga tandatangan dari anggota BKM/LKM terpilih. Buku Saku Untuk Pelaku Pnpm Mandiri Perkotaan


10

Untuk pembelian di atas Rp. 15 juta, proyek meminta BKM/LKM untuk melaksanakan penawaran terbatas dimana penawaran harus diumumkan kepada publik. Untuk pembelian yang lebih kecil, pembelian harus dilaksanakan oleh dua orang yang akan meminta penawaran dari pemasok lokal. • Keuangan BKM/LKM akan diaudit setiap tahun oleh akuntan setempat. Hasil audit akan dilaporkan kepada masyarakat pada rapat pertanggungjawaban akhir tahun BKM/ LKM.

11



BIDANG PEMETAAN KORUPSI D. PENGELOLAAN PROGRAM 1. DAFTAR FINAL STAF PMU SATKER DAN PPK DENGAN KRITERIA (I) PENGALAMAN MENANGANI PROYEK YANG DIDANAI DONOR (II) SEJARAH PENGELOLAAN PROYEK ATAU PELATIHAN BENDAHARAWAN YANG DIIKUTI. Buku Saku Untuk Pelaku Pnpm Mandiri Perkotaan


12

PELUANG KORUPSI:

Risiko kapasitas staf PMU, Satker dan PPK yang tidak memadai.

AKSI MITIGASI/PENCEGAHAN: • Kriteria dan indikator kinerja Pimpinan Proyek, Bendaharawan, staf perencana, staf pengadaan, staf keuangan dan monev (monitoring dan evaluasi). Staf PMU, Satker dan PPK disepakati oleh Bank telah dimasukan dalam PMM (Project Management Manual atau Panduan Pengolahan Proyek) dan akan digunakan sebagai dasar peninjauan kinerja tahunan staf yang relevan. • Ketentuan pedoman pelaksanaan sebagai pedoman bagi pelaksanaan proyek.

13



• Ketentuan Pengelolaan Proyek Pemerintah, Kebendaharaan dan pelatihan pedoman pelaksanaan untuk staf PMU, Satker dan PPK (Pejabat Pembuat Komitmen). • Pelatihan tahunan yang disepakati oleh Bank mengenai staf PMU, Satker dan PPK.

2. PUBLIKASI LAPORAN AUDIT PELUANG KORUPSI Risiko ketidaktersediaan informasi mengenai kemajuan dan hasil pelaksanaan proyek (termasuk penyalahgunaan praktik kolusi dan nepotisme, jika ada).



14

AKSI MITIGASI/PENCEGAHAN: • Instansi pelaksana akan mengumumkan segera setelah menerima laporan akhir audit yang disusun sesuai dengan kesepakatan pinjaman/kredit, dan semua tanggapan formal pemerintah.

3. MEKANISME AKUNTABILITAS LOKAL PELUANG KORUPSI: Tidak adanya pengalaman setempat dapat menyebabkan kasus penyalahgunaan dalam masyarakat.

AKSI MITIGASI/PENCEGAHAN: • Disain proyek mencakup pengawasan

15



dan supervisi untuk menekan risiko tersebut. • BKM/LKM bertemu secara reguler untuk membuat keputusan kolektif mengenai isu strategis, dan meninjau rekening UPK (Unit Pelaksanaan Kegiatan) berkenaan dengan penggunaan dana. BKM/LKM juga akan melaksanakan pertemuan tahunan dengan masyarakat umum untuk mempertanggungjawabkan kegiatannya sepanjang tahun tersebut. • Keuangan BKM/LKM di audit setiap tahun oleh akuntan setempat. Hasil audit dilaporkan kepada masyarakat pada rapat



16

• Untuk meningkatkan kualitas supervisi konsultan di bawah proyek tersebut, fasilitator diminta untuk memeriksa secara teratur pembukuan BKM/ LKM dan UPK. Mereka juga perlu menandatangani dan membuat “pernyataan representasi” secara teratur, yang menegaskan bahwa mereka memeriksa pembukuan tersebut dan menganggapnya memuaskan. KMW pada tingkatan yang lebih tinggi akan memeriksa secara acak pernyataan fasilitator dan juga akan diminta menandatangani dan membuat pernyataan yang sama.

17



BIDANG PEMETAAN KORUPSI E. PENGADAAN 1. PENYIAPAN SHORT LIST / DAFTAR PENDEK. PELUANG KORUPSI:

Manipulasi proses penetapan daftar pendek untuk mengeluarkan perusahan yang dapat menjadi saingan dengan calon yang sebenarnya sudah dipilih/ memasukkan perusahaan yang tidak akan menawar lebih rendah. Buku Saku Untuk Pelaku Pnpm Mandiri Perkotaan


18

AKSI MITIGASI/PENCEGAHAN: • Kriteria evaluasi untuk penetapan daftar pendek harus seobyektif mungkin dengan menggunakan ukuran kuantitatif yang jelas serta menghilangkan unsur subyektifitas.

2. KAPASITAS PIMPRO DAN PANITIA TENDER/EVALUASI PELUANG KORUPSI:

Penilaian yang tidak independen dalam proses evaluasi konsultan. Keputusan cenderung bias terhadap konsultan sesuai “yang diinstruksikan” oleh pejabat yang lebih tinggi atau pihak lain.

AKSI MITIGASI/PENCEGAHAN: • Penasehat pengadaan yang dibiayai

19



oleh proyek untuk mengawasi proses pengadaan. • Pengembangan kapasitas untuk semua pelaku yang terlibat dalam pengadaan, termasuk sertifikasi staf sesuai dengan Keppres 80/2003. • Pengembangan pedoman proyek untuk merampingkan semua prosedur dan mekanisme sanksi / penanganan keluhan.

3. EVALUASI PROPOSAL PELUANG KORUPSI: • Penundaan proses evaluasi yang akan menguntungkan konsultan (tertentu). • Proposal ditolak karena alasan Buku Saku Untuk Pelaku Pnpm Mandiri Perkotaan


20

yang tidak terkait dengan kapasitas konsultan dalam melaksanakan jasa tersebut. • Skor teknis yang cukup signifikan tinggi diberikan kepada konsultan “yang lebih disukai” sehingga tidak ada konsultan lain mengalahkan proposal mereka tanpa memperdulikan harga yang dapat menghasilkan harga yang tinggi. • Informasi palsu yang diberikan oleh konsultan dan tidak diuji oleh tim panitia. AKSI MITIGASI/PENCEGAHAN: • Rencana Pengadaan, dengan jangka waktu yang jelas, akan diikat dalam Kesepakatan Legal, dan akan ditetapkan

21



sebagai dasar untuk pengadaan apapun. • Bank akan menyatakan pengadaan yang tidak sesuai (misprocurement) untuk perpanjangan validitas proposal yang tidak beralasan; • Prosedur untuk kontrak konsultan diatas 1.8 milyard rupiah dengan pagu anggaran akan diikuti. • Taksiran anggaran untuk masing-masing paket kontrak akan didasarkan pada pengalaman aktual yang ditentukan melalui survei ekstensif paket yang sejenis yang dilaksanakan pada P2KP 1 dan 2.



22

4. PENENTUAN PEMENANG KONTRAK PELUANG KORUPSI:

Untuk kontrak konsultan diatas 1.8 milyar rupiah, panitia mungkin memanipulasi nilai penawaran akhir dengan bekerjasama dengan penawar. AKSI MITIGASI/PENCEGAHAN: • Keamanan proposal biaya melalui pihak lain yang dipercaya; • Mewajibkan pengumuman pemenang kontrak.

5. KUALITAS PELAYANAN YANG DIBERIKAN

PELUANG KORUPSI: • Pelayanan yang diberikan lebih rendah

23



kualitasnya daripada yang ditentukan dalam KAK (Kerangka Acuan Kerja) (TOR), dan pejabat mungkin mengambil keuntungan melalui perbedaan tersebut • Perubahan siginifikan staf kunci konsultan pada tahap awal penugasan • Secara sengaja melakukan pengawasan yang longgar terhadap kontrak dan mendapatkan uang balik dari konsultan. AKSI MITIGASI/PENCEGAHAN: • Keterlibatan pengawasan masyarakat madani dan konsultan pengawas (sebagai contoh: KMP dalam kasus KMW, dan KE(Konsultan Evaluasi) Buku Saku Untuk Pelaku Pnpm Mandiri Perkotaan


24

dalam kasus KMP) dalam pemeriksaan jasa yang telah diberikan • Penajaman mekanisme penanganan keluhan • Keterlibatan kelompok masyarakat dalam pemantauan kualitas hasil (deliverable)konsultan • Memberlakukan sistem ganjaran dan hukuman seperti dirumuskan dalam Keppres 80/2003.

6. PENGAWASAN TERHADAP BARANG MASUK PELUANG KORUPSI: Tagihan yang berlebihan/ganda.

25



AKSI MITIGASI/PENCEGAHAN: • Pemeriksaan lapangan. • Tagihan ongkos penerbangan harus disertai tiket dan boarding pass. • Lebih sering melakukan pemeriksaan lapangan. • Mengunakan kelompok penerima sebagai verifikasi. • Menayangkan tagihan konsultan di web PNPM. 7. PERENCANAAN PENGADAAN,

TERMASUK UNTUK SATU SUB-PROYEK



26

PELUANG KORUPSI:

Risiko penggelembungan (mark–up) anggaran untuk memberikan kesmpatan manipulasi tender.

AKSI MITIGASI/PENCEGAHAN:

• Peninjauan wajib oleh Bank terhadap perencanaan pengadaan, dan pengumuman rencana pengadaan pada ranah publik, termasuk nilai kontrak.

8. PENGADAAN SECARA UMUM PELUANG KORUPSI:

Risiko meminta uang dan praktik kolusi untuk “memberikan” kontrak kepada konsultan “yang lebih disukai”, dan kualitas pelayanan yang lebih rendah.

27



AKSI MITIGASI/PENCEGAHAN: • Peningkatan keterbukaan informasi, penanganan keluhan, dan sanksi seperti dirumuskan dalam Keppres 80/2003. • Peningkatan kapasitas pejabat yang terlibat dalam pengambilan keputusan tentang pengadaan, termasuk merekrut konsultan. • Peningkatan sistem pengendalian (internal dan eksternal) termasuk keterlibatan profesional anggota masyarakat dalam pengambilan keputusan tentang pengadaan. • Pengembangan pedoman proyek. • Memperketat pengawasan oleh Bank. Buku Saku Untuk Pelaku Pnpm Mandiri Perkotaan


28

F. PENUTUP Upaya untuk mengetahui bentuk/jenis perbuatan yang bisa dikategorikan sebagai korupsi adalah usaha dini untuk mencegah agar seseorang tidak melakukan korupsi. Buku saku ini sengaja diterbitkan dengan tujuan agar masyarakat dapat memahami dengan lebih mudah dan lebih tepat tentang bentuk/jenis korupsi sebagaiman dimaksud dalam pedoman pelaksanaan PNPM Mandiri Perkotaan. Dan buku ini dibuat dalam bentuk buku saku agar mudah dibawa sehingga setiap saat kita semua bisa memahami perbuatan yang harus kita hindari, yaitu korupsi. Sumber Buku: Pedoman Pelaksanaan PNPM Mandiri Perkotaan Tahun 2012

29



LAMPIRAN LAMPIRAN LAMPIRAN 1. CONTOH KASUS KASUS PERTAMA PENYIMPANGAN DANA BERGULR ( NOMOR REGISTER : 0002173000112) UPK Kel. WS Kota PP menggelapkan Dana sebesar Rp. 90.560.500,- (Sembilan puluh juta lima ratus enam puluh ribu lima ratus rupiah) dengan cara membuat laporan KSM Fiktif Buku Saku Untuk Pelaku Pnpm Mandiri Perkotaan


30

Kasus tersebut dianalisis dengan memecah kedalam unsur tindak pidana korupsi Pasal 2 UU No.31 Tahun 1999 jo. UU No.20 Tahun 2001 sebagai berikut: 1. Setiap Orang 2. Memperkaya diri sendiri 3. Dengan cara melawan hukum 4. Dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian Unsur Tindak Pidana 1 : Setiap orang - Fakta perbuatan yang dilakukan dan kejadian yang ditemukan : • Fulan adalah Pengurus UPK BKM Periode tertentu • Alat Bukti yang mendukung : • KTP Fulan • SK Pengangkatan Fulan sebagai UPK oleh BKM

31



Unsur Tindak Pidana 2: Memperkaya diri sendiri dan orang lain - Fakta perbuatan yang dilakukan dan kejadian yang ditemukan : • Fulan sebagai selama ditugaskan oleh BKM sebagai UPK telah mendapatkan dana sebesar Rp. 90.560.500,• Fulan memberikan pinjaman sebesar Rp. 90.560.000,- kepada KSM fiktif - Alat Bukti yang mendukung : • Keterangan dari saksi 1 (Koordinator BKM) • Keterangan dari Saksi 2 (Fasilitator Ekonomi) • Keterangan dari saksi 3 (warga yang namanya tercantum dalam KSM fiktif tersebut) • Buku Keuangan UPK (Neraca dan buku kas) • Keterangan dari petugas bank Buku Saku Untuk Pelaku Pnpm Mandiri Perkotaan


32

• Print-out rekening bank UPK Unsur tindak pidana 3: Dengan cara melawan hukum - Fakta perbuatan yang dilakukan dan kejadian yang ditemukan : • Selama menjabat sebagai UPK Fulan telah mengambil uang pinjaman bergulir sebesar Rp. 90.560.500,- untuk kepentingan pribadi • Fulan telah membuat laporan palsu mengenai kegiatan bergulr dari KSM fiktif • Padahal menurut buku pedoman teknis kegiatan tridaya (sosial,ekonomi dan lingkungan) hal 22 bahwa dana pinjaman hanya diperuntukan kepada masyarakat miskin yang terdaftar di daftar masyarakat miskin PS-2

33



- Alat Bukti yang mendukung : • Keterangan dari Koordinator BKM • Keterangan dari Asisten Kota atau Koordinator Kota • Keterangan dari Fasilitator Kelurahan • Kwitansi pemberian dana pinjman untuk masing KSM tersebut • Warga yang namanya tercantum di KSM fiktif • Laporan keuangan seperti neraca dan buku kas • SK Pengangkatan sebagai UPK oleh BKM • Print-out rekening Koran UPK • Petugas Bank • Print-out rekening bank UPK



34

Unsur tindak pidana 4: Dengan cara melawan hukum - Fakta perbuatan yang dilakukan dan kejadian yang ditemukan : • Negara dirugikan sebesar Rp. 90.560.500,- Alat Bukti yang mendukung : • Keterangan dari tim audit independen • Keterangan dari ahli BPKP • Surat berupa laporan hasil perhitungan kerugian keuangan negara KESIMPULAN Keempat unsur tindak pidana korupsi pada pasal 2 UU No.31 Tahun 1999 jo.UU No.20 Tahun 2001 terpenuhi. Keseluruhan rangkaian perbuatan yang telah dilakukan oleh fulan A (UPK) adalah tidak pidana

35



korupsi berdasarkan Pasal 2 UU No.31 Tahun 1999 jo.UU No.20 Tahun 2001 sehingga Fulan A dituntut untuk dipidana penjara.



36

KASUS KEDUA PENYIMPANGAN DANA KEGIATAN PINJAMAN BERGULIR (NOMOR REGISTER 0002173141111) Penggunaan dana bergulir yang dimanfaatkan secara pribadi oleh mantan UPK dan mantan sekretaris BKM AA Kelurahan AB tanpa sepengetahuan dan persetujuan BKM sebesar Rp 67.700.000,Kasus tersebut dianalisis dengan memecah kedalam unsur tindak pidana korupsi Pasal 2 UU No.31 Tahun 1999 jo. UU No.20 Tahun 2001 sebagai berikut: 1. Setiap Orang 2. Memperkaya diri sendiri dan orang lain 3. Dengan cara melawan hukum 4. Dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian

37



Unsur Tindak Pidana 1 : Setiap orang - Fakta perbuatan yang dilakukan dan kejadian yang ditemukan : • Fulan A dan Fulan B adalah Pengurus UPK BKM dan Sekretaris BKM pada periode sebelumnya - Alat Bukti yang mendukung : • KTP Fulan A dan FulanB • SK Pengangkatan Fulan sebagai UPK dan Sekretaris oleh BKM Unsur Tindak Pidana 2: Memperkaya diri sendiri dan orang lain - Fakta perbuatan yang dilakukan dan kejadian yang ditemukan : • Fulan A sebagai UPK dan Fulan B mendapatkan kekayaan dari pengambilan dana pinjaman bergulir sebesar Rp. 67.700.000,- untuk Buku Saku Untuk Pelaku Pnpm Mandiri Perkotaan


38

kepentingan pribadi - Alat Bukti yang mendukung : • Keterangan dari saksi 1 (Koordinator BKM) • Keterangan dari Saksi 2 (Fasilitator Ekonomi) • Keterangan dari Saksi 3 (UPK Periode 2012-2014) • Buku Keuangan UPK (Neraca dan buku kas) • Keterangan dari petugas bank • Print-out rekening bank UPK Unsur tindak pidana 3: Dengan cara melawan hukum - Fakta perbuatan yang dilakukan dan kejadian yang ditemukan : • Pada periode sebelumnya Fulan A dan Fulan B telah bersepakat untuk

39



menggunakan dana pinjaman bergulir Rp. 67.700.000,- tanpa mendapatkan persetujuan dari BKM • Padahal menurut buku pedoman teknis kegiatan tridaya (sosial,ekonomi dan lingkungan ) halaman 22 bahwa dana pinjaman hanya diperuntukan kepada masyarakat miskin yang terdaftar di daftar masyarakat miskin PS-2 - Alat Bukti yang mendukung : • Keterangan dari Koordinator BKM • Keterangan dari Asisten Kota atau Koordinator Kota • Keterangan dari Fasilitator Kelurahan • Kwitansi pemberian dana pinjman untuk 11 orang • Laporan keuangan seperti neraca dan buku kas • SK Pengangkatan sebagi UPK oleh BKM Buku Saku Untuk Pelaku Pnpm Mandiri Perkotaan


40

• Print-out rekening Koran UPK • Petugas Bank • Print-out rekening bank UPK Unsur tindak pidana 4: Dengan cara melawan hukum - Fakta perbuatan yang dilakukan dan kejadian yang ditemukan : • Negara dirugikan sebesar Rp. 67.700.000,- Alat Bukti yang mendukung : • Keterangan dari tim audit independent • Keterangan dari ahli BPKP • Surat berupa laporan hasil perhitungan kerugian keuangan negara

41



KESIMPULAN Keempat unsur tindak pidana korupsi pada pasal 2 UU No.31 Tahun 1999 jo.UU No.20 Tahun 2001 terpenuhi. Keseluruhan rangkaian perbuatan yang telah dilakukan oleh Fulan A dan Fulan B adalah tidak pidana korupsi korupsi berdasarkan Pasal 2 UU No.31 Tahun 1999 jo.UU No.20 Tahun 2001 sehingga Fulan A dan Fulan B dituntut untuk dipidana penjara



42







PENGADUAN P.O. BOX 2222 JKPMT SMS 0817148048 e-mail : [email protected] www.pnpm-perkotaan.org



PENCEGAHAN PERBUATAN

Recommend Documents