PENATAAN PENGUASAAN TANAH Strategi Mereduksi Bahaya Banjir Oleh : Rakhmat Riyadi Abstract The danger of flood threatens all Indonesian regions, especially in a rainy season. The handling of flood, so far, has not yet been very successful. Therefore, a certain strategy is needed to overcome the danger throughout the regions. The land use strategy was assumed to be one of the strategies which was able to applied to reduce the above danger. The Indonesian government, both the central and regional governments, had to be able to take the role in facilitating and urging the application of the above strategy. Key words : Land tenure, land use, flood
PENDAHULUAN Banjir, sebuah persoalan yang belum dapat diatasi hingga saat ini, bahkan aad kecenderungan intensitasnya selalu meningkat. Tulisan ini terinspirasi dari tulisan yang berjudul “Bersahabat dengan Air Memang Mahal”(Kirjito, Kompas 19 November 2007 : 40). Tulisan itu mengilustrasikan bagaimana air memberikan kehidupan kepada semua makhluk. Diawali oleh turunnya air hujan yang ditunggu tunggu oleh petani untuk memenuhi kebutuhan lahan pertanian. Setelah kebutuhan untuk pertanian tercukupi, semua air meresap ke dalam tanah, mengalir ke sungai dan ke laut serta teruapkan. Di dalam tanah, air dapat menumbuhkan aneka tumbahan, mensejukkan permukaan tanah dan menjadi sumber air utama bagi manusia, baik pada musim hujan maupun musim kemarau melalui sumur - sumur yang dibuatnya. Begitu bermanfaatnya air. Manun apa yang terjadi saat ini. Begitu sulitnya air teresapkan dalam tanah. Tanah - tanah yang semula meresapkan air, pada saat ini telah berubah menjadi aspal, beton dan media lain yang tidak mungkin
tertembus air. Akhirnya air mengalir memenuhi saluran - saluran dan sungai - sungai yang kapasitasnya terbatas, sehingga datanglah banjir. Pada musim kemarau, sumur - sumur menjadi kering karena cadangan air di tanah yang terbatas tidak mampu memenuhi kebutuhan penduduk yang semakin bertambah. Di wilayah pesisir, eksploitasi air tanah berlebihan sementara suplainya terbatas. Akibatnya, kekeringan dan intrusi air asin yang berujung pada kondisi krisis air. Tulisan ini mencoba mengedepankan aspek penataan penguasaan tanah untuk mereduksi bahaya banjir yang intesitasnya semakin meningkat sekaligus mengedepankan tersedianya zona resapan air untuk menjamin ketersediaan cadangan air tanah. Artinya, banjir yang terjadi baik oleh limpasan air hujan yang langsung menjadi genangan ataupun luapan dari sungai dapat dikurangi dengan melakukan penataan penguasaan tanah secara baik, berkeadilan pada kelestarian lingkungan.
Rakhmat Riyadi : adalah Dosen ....................
Magistra No. 76 Th. XXIII Juni 2011 ISSN 0215-9511
61
Penataan Penguasaan Tanah
DEGRADASI LINGKUNGAN DAN BANJIR Degradasi lingkungan atau menurunnya kualitas lingkungan sering dinyatakan sebagai kerusakan lingkungan yang disebabkan oleh aktivitas manusia dalam upaya memenuhi kebutuhannya. Pergeseran pandangan manusia dari ekosentrisme yang mengutamakan kelestarian lingkungan ke arah antroposentrisme yang mengagungkan pemenuhan kebutuhan manusia menjadikan lingkungan hidup sebagai sebuah sistem yang equal menjadi terafikan. Akibat berkurangnya atau bahkan hilangnya keseimbangan lingkungan alam yang disebabkan oleh perusakan lingkungan hidup menjadikan kualitas lingkungan fisik yang meliputi tanah, air dan udara menurun secara simultan. Dalam hal ini perusakan lingkungan hidup didefinisikan sebagai tindakan yang menimbulkan perubahan langsung atau tidak langsung terhadap sifat fisik dan/atau hayatinya yang mengakibatkan lingkungan hidup tidak berfungsai lagi dalam menunjang pembangunan berkelanjutan. Dalam era industrialisasi ini degradasi lingkungan sering dipandang sebagai sebuah resiko ekologis yang dapat dibayar impas oleh pembangunan. Padahal keberadaan ekosistem sebagai sebuah sistem ekologis mempunyai tatanan sendiri yang didasarkan pada moral alam yang bekerjanya menganut prinsip fenomena alam yang meliputi optimasi (menuju yang sesuatu yang lebih pertumbuhan), simetri (keseimbangan dan keadilan) dan unifikasi (menguatkan secara keseluruhan). Apabila prinsip fenomena alam tersebut tidak terganggu, maka moral alam brlaku sebagaimana wajarnya tanpa ada intervensi manusia maka kelestarian alam adalah sebuah keniscayaan bagi semua ekosistem di muka bumi ini. Tetapi fenomena ini adalah sesuatu yang muskil, yang tidak akan
62
pernah terjadi di muka bumi ini mengingat paham antroposentrisme telah merasuki di hampir semua relung - relung kehidupan semua makhluk hidup di planet ini. Kondisi ini tidak terlepas dari fitrah manusia sebagai khalifah di muka bumi, yang diberi (mempunyai) kewenangan untuk mengelola sumberdaya di atasnya. Sebagai gambaran terjadinya interaksi antara ekosistem yang mendasarkan pada moral alam dengan sosiosistem yang mendasarkan pada moral manusia dapat dicermati pada Skema Hubungan antara Ekosistem dan Sosiosistem di bawah ini. Berdasarkan skema tersebut tampak bahwa bekerjanya ekosistem dan sosiosistem secara simultan dan holistis bermuara pada lingkungan hidup. Artinya, kondisi lingkungan hidup akan sangat tergantung pada proses yang terjadi di dalam ekosistem maupun sosiosistem. Interdependensi, interelasi dan interaksi terjadi pada ekosistem dan sosiosistem terhadap lingkungan hidup. Dalam hal ini ekosistem dimaknai sebagai tatanan unsur lingkungan hidup yang merupakan kesatuan utuh menyeluruh dan saling mempengaruhi dalam membentuk keseimbangan, stabilitas dan produktivitas lingkungan hidup. Sedangkan sosiosistem adalah tatanan, struktur yang untuk menyeluruh yang terjalin oleh kepentingan manusia (human concern), yang meliputi komponen demografi, sosial, ekonomi, budaya dan sebagainya. Ekosistem biasanya bersifat / bermoral alam yang cenderung obyektif. Dalam ekosistem selalu terjadi input dan output yang berupa materi dan energi yang sama dan seimbang diantara keduanya. Sedangkan dalam sosiosistem terjadi interdependensi, interelasi dan interaksi antar segenap komponen human concern-nya, sehingga yang bekerja adalah moral manusia yang cenderung subyektif.
Magistra No. 76 Th. XXIII Juni 2011 ISSN 0215-9511
Penataan Penguasaan Tanah
kimia organik. Hal yang paling perlu diperhatikan dari fenomena ini adalah proses berbaliknya kerusakan lahan terhadapa daerah itu sendiri yang tentunya dapat memperparah kondisi kualitas lahan ataupun tanahnya. Pengelolaan tanah yang kurang tepat, penataan penguasaan tanah yang kurang bijaksana serta penebangan hutan yang tidak terkendali menjadi bagian dari terjadinya banjir, erosi, tanah longsor, hilangnya kesuburan tanah maupun banyaknya lahan
Gambar 1. Skema Hubungan antara Ekosistem dan Sosiosistem Degradasi lingkungan dimaknai sebagai menurunnya kualitas lingkungan, baik terjadi pada iklim, tanah maupun kondisi hidrologis. Degradasi lingkungan pada iklim terjadi dalam bentuk panasnya suhu permukaan bumi, terjadinya hujan asam dan munculnya smog (smoke & fog yang berupa asap dan debu yang mengandung unsur - unsur kimia seperti COx, SOx, NOx dan sebagainya). Berkaitan dengan hal ini, tahun 1960 - 1970 dikenal sebagai The first decode of world development. Pada dekade tersebut pembangunan dilaporkan berdampak positif, meskipun di samping itu juga mempunyai dampak lingkungan yang mengkhawatirkan sehingga perlu dikaji ulang degradasi lingkungan yang terjadi pada lahan dan air terjadi dalam bentuk degradasi vegetasi, erosi angin, penggaraman, soil fertility loss, dan soil compaction and crusting. Pada tingkat lokal, kerusakan lahan dapat ilihat dari adanya gejala perubahan tingkat kemasaman tanah, kontaminasi kandungan logam berat, water-logging, dan olusi oleh
Magistra No. 76 Th. XXIII Juni 2011 ISSN 0215-9511
tidur yang kontra produktif dan mengganggu keseimbangan ekosistem. Dalam hal kebijakan pertanahan, penataan penguasaan tanah di negeri ini sangat tidak adil dan merugikan. Ketidakadilan di sini terlihat dari timpangnya penguasaan tanah antar warga negara, khususnya dalam penguasaan hutan, perkebunan dan pengembangan untuk kawasan industri dan perumahan. Selain tidak adil dan merata, seringkali tanah - tanah yang sangat luas tersebut tidak dimanfaatkan dengan baik - diterlantarkan (Kompas, 22 September 1998 : 3). Eksploitasi air tanah besar - besaran di daerah pantai, alih fungsi sempadan pantai menjadi kawasan permukiman dan industri menjadi penyebab turunnya permukaan air tanah dan semakin tingginya intensitas banjir dan intrusi air laut ke arah daratan. Akibatnya air tanah menjadi berasa payau dan asin. Lebih memprihatinkan dari hak tersebut adalah kasus hilangnya sebuah perkampungan ataupun sebuah pulau akibat terjadinya banjir pasang. Kasus di atas menunjukkan bahwa degradasi lingkungan yang terjadi, baik secara langsung maupun tidak langsung adalah dampak dari kegiatan manusia. “Telah nampak kerusakan di darat dan di laut, disebabkan karena perbuatan manusia, supaya Allah merasakan kepada mereka sebagian dari (akibatnya) perbuatan mereka, agar mereka kembali (ke jalan yang
63
Penataan Penguasaan Tanah
benar)”, QS. Ar Ruum 41, secara theologies menunjukkan bahwa degradasi lingkungan disebabkan oleh perbuatan manusia. Dengan demikian, sikap kritis, refleksif dan emansipatoris dalam mensikapi keberadaan lingkungan perlu segera ditumbuhkan agar degradasi lingkungan tidak semakin besar dan menghancurkan manusia itu sendiri.
Informasi yang lain dan tidak kalah memprihatinkan adalah tingginya bahaya banjir di Jawa dan Sumatera sebagaimana terlihat dalam gambar 2 dan 3. Peta bahaya banjir yang dibuat pada awal tahun 2007 tersebut, ternyata terbukti kebenarannya. Sepanjang tahun 2007 dan 2008, khususnya pada mausim penghujan, wilayah - wilayah yang ditengarai sangat rawan banjir ternyata betul - betul dilanda banjir.
PETA DAERAH RAWAN BANJIR PULA JAWA PERIODE JANUARI 2007
Gambar 2. Peta Daerah Rawan Banjir Pulau Jawa Tahun 2007 (Sumber : Kementrian Negara Lingkungan HIdup, 2007) PETA DAERAH RAWAN BANJIR PERIODE JANUARI 2007
Gambar 3 : Peta Daerah Rawan Banjir Pulau Sumatera Tahun 2007 (Sumber : Kementrian Negara Lingkungan Hidup, 2007)
64
Magistra No. 76 Th. XXIII Juni 2011 ISSN 0215-9511
Penataan Penguasaan Tanah
Berdasarkan kedua gambar di atas, tampak
Dalam konteks ke-Indonesian, persoalan land
bahwa zona aman banjir, baik untuk Pulau Jawa
use planning tidak akan dpat terpisahkan dengan
maupun Pulau Sumatera relatif sempit dibanding zona
penataan penguasaan tanah dan penyelenggaraan
rawan banjir (sangat rawan, rawan dan kurang rawan).
penatagunaan tanah. Hal ini disebabkan bahwa
Bahkan secara kasat mata, sebagian besar wilayah di
penataan penguasaan tanah dan penyelenggaraan
Pulau Sumatera mempunyai katagori sangat rawan.
penatagunaan tanah. Hal ini disebabkan bahwa
Pada Desember 2007 sampai Pebruari 2008
penataan penguasaan tanah dan penyelenggaraan
tercatat 37 kabupaten / kota yang tersebar di 16
penatagunaan merupakan aktivitas paling awal dalam
provinsi di landa banjir. Bahkan diprediksikan bahwa
pengelolaan wilayah dan sumberdaya lahan.
banjir masih terus berlangsung hingga April 2009. (www.lapanrs.com/Simba, diakses 30 Maret 2008). Beberapa kejadian banjir tersebut menunjukkan bahwa persoalan banjir merupakan persoalan serius dan memerlukan langkah - langkah produktif guna mereduksi bahaya banjir. Untuk mengatasi persoalan banjir sebagaimana kasus - kasus di atas pemerintah harus berperan lebih. Tidak sekedar penyelesaian masalah dan korban pasca banjir, tetapi upaya - upaya preventif agar intensitas banjir dapat dikurangi melalui berbagai kebijakan yang berkaitan dengan sumberdaya lahan / wilayah. Dalam konteks ini Victoria Flood Management Strategy (1998) menyebutkan bahwa “Appropiate land use planning measures are the most effective means of reducing the future growth in flood risk and damages”. Lebih dari itu disebutkan pula bahwa peran pemerintah dalam hal tersebut adalah “facilitate land use planning measures to reduce the future frowth of flood risk and flood damages”. Hal tersebut menunjukkan bahwa land use planning memiliki peran paling efektif dalam mengurangi resiko dan kerusakan akibat banjir. Pemerintah harus memfasilitasi berperannya instrumen land use planning sebagaimana di atas.
PENATAAN PENGUASAAN TANAH SEBUAH KEHARUSAN Berbagai kajian untuk pengembangan wilayah, manajemen sumberdaya lahan, studi bencana dan kajian - kajian geografis lainnya dapat dilakukan dengan pendekatan - pendekatan geografis yang meliputi spatial approach, ecological approach dan regional complex approach. Namun demikian, pendekatan - pendekatan tersebut perlu dilengkapi secara khusus dengan kajian hukum, terutama berkaitan dengan penguasaan tanah, mengingat berbagai persoalan yang berkembang dan menimbulkan konflik berkepanjangan baik vertikal maupun horisontal pada saat ini salah satunya adalah persoalan penguasaan tanah. Di samping itu telah terbukti bahwa penguasaan tanaj mempunyai korelasi positif dengan penggunaan dan pemanfaatan tanah. Penggunaan dan pemanfaatan tanaj, termasuk di dalamnya adalah konversi tanah pertanian ke non pertanian seringkali menjadi penyebab meningkatnya intensitas banjir. Hal ini menunjukkan bahwa penataan penguasaan tanah merupakan basis dalam pengelolaan sebuah wilayah apabila tidak dilandasi oleh penataan penguasaan tanah yang baik dan berkeadilan dapat memunculkan persoalan - persoalan
Magistra No. 76 Th. XXIII Juni 2011 ISSN 0215-9511
65
Penataan Penguasaan Tanah
baru yang semakin komplek, termasuk di dalamnya
Tentang Kebijakan Nasional di bidang Pertanahan
adalah persoalan banjir.
secara eksplisit menyebutkan bahwa Pemerintah
Pada dasarnya kebijaksanaan pertanahan secara
Kabupaten / Kota mempunyai kewenangan dalam
nasional telah diatur dengan Undang - Undang Nomor
pemberian ijin lokasi, penyelenggaraan pengadaan
5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok - Pokok
tanah untuk kepentingan pembangunan dan
Agraria yang lebih dikenal dengan UUPA (Undang -
perencanaan penggunaan tanah di wilayah Kabupaten
Undang Pokok Agraria). Telah ditegaskan dalam
/ Kota. Atas dasar ketentuan inilah Pemerintah Daerah
UUPA bahwa bumi, air dan ruang angkasa, termasuk
berhak untuk menentukan penggunaan tanah di suatu
kekayaan alam yang terkandung di dalamnya pada
wilayah.
tingkatan tertinggi dikuasai oleh negara sebagai
Penataan penguasaan tanah di berbagai wilayah
organisasi kekuasaan penjelmaan seluruh rakyat.
dapat dilakukan dengan melibatkan semua stake
Untuk selanjutnya kekuasaan tersebut lebih ikenal
holder-nya, misalnya melalui land reform untuk tanah
dengan Hak Menguasai dari Negara (HMN). Ada tiga
pertanian atau melalui hak pengelolaana tanah
kewenangan negara (Pasal 2 ayat 2 UUPA) yang
(Parlindungan, 1989 : 19 - 24). Dengan land reform
berkaitan dengan HMN ini yaitu : (a) mengatur dan
dapat ditentukan siapa - siapa yang berhak menguasai
menyelenggarakan peruntukan, penggunaan,
tanah, dapat diatur mengenai luas minimum atau
persediaan dan pemeliharaan bumi, air dan ruang
maksimum, pencegahan tanah - tanah terlantar serta
angkasa; (b) menentukan dan mengatur hubungan -
dapat diberikan bukti penguasaan tanah tersebut. Hak
hubungan hukum antara orang - orang dengan bumi,
Pengelolaan dapat diberikan kepada pemerintah
air dan ruang angkasa; (c) menentukan dan mengatur
daerah, daerah otonom, lembaga pemerintahan
hubungan - hubungan hukum antara orang - orang
termasuk departemen, maupun pihak ketiga untuk
dan perbuatan - perbuatan hukum yang mengenai
mengatur dan menggunakan tanah sesuai dengan
bumi, air dan ruang angkasa. Berdasarkan hal di atas
tugas dan lapangan kerjanya (Parlindungan, 1989 :
ternyata kewenangan negara di bidang pertanahan
25 - 26).
sangat
luas,
tidak hanya
dan
Tanah - tanah yang secara fungsional berperan
menyelenggarakan peruntukan, penggunaan dan
sebagai kawasan lindung dan kawasan terbuka hijau,
penguasaan tanah tetapi juga mengatur dan
harus tetap dikuasai oleh negara. Tanah - tanah yang
menentukan hubungan hukum antara orang - orang
berada di kawasan budidaya dan dikuasai oleh
dengan tanah maupun antara orang - orang dengan
masyarakat, perlu diawasi secara ketat agar peralihan
perbuatan - perbuatan hukum yang berkaitan dengan
hak atas tanah dan konversi lahan tidak dengan mudah
tanah. Sebagaimana telah diatur dalam UUPA,
dapat dilakukan. Tanah - tanah yang dikuasai oleh
kewenangan
adat secara kolekif perlu diarahkan untuk tetap terjaga
negara
untuk
mengatur,
mengatur
dan
menyelenggarakan peruntukan, penggunaan,
kelestariannya.
persediaan, dan pemeliharaan tanah dapat
pertambangan, pengusahaan hutan dan hak - hak lain
dilimpahkan kepada Pemerintah Daerah. Sejalan
bagi investor perlu ditinjau ulang agar eksploitasi
dengan itu Keputusan Presiden Nomor 34 Tahun 2003
pertambangan,
66
Pemberian
pengelolaan
konsesi
hutan
kuasa
tetap
Magistra No. 76 Th. XXIII Juni 2011 ISSN 0215-9511
Penataan Penguasaan Tanah
memperhatikan keberlanjutan dan kelestarian
dilakukan terhadap bidang - bidang tanah yang
lingkungan.
meliputi :
Apabila penataan penguasaan tanah di setiap
1.
tanah hak, baik yang sudah atau belum terdaftar;
wilayah sudah dilakukan sebagaimana mestinya,
2.
tanah negara;
maka segera disusun strategi pengelolaan yang
3.
tanah ulayat masyarakat hukum adat sesuai
mencakup aspek keterpaduan, kewenangan
dengan ketentuan peraturan perundang -
kelembangaan dan partisipasi masyarakat, agar semua
undangan yang berlaku.
wilayah dapat bermanfaat secara optimal dengan tetap terjaga kelestariannya. Keberlanjutan pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya wilayah ini dapat terus berlangsung tanpa ada keraguan dan pesimisme akan terjadinya konflik kepentingan di kemudian hari, mengingat tanah sebagai ruang interaksi dan sumber pnghidupan sudah diatur penguasaannya secara yuridis. Dalam hal ini penyelenggaraan penatagunaan tanah adalah strategi berikutnya.
Adapun beberapa kegiatan yang dilaksanakan dalam penyelenggaraan penatagunaan tanah berdasarkan peraturan pemerintah tersebut meliputi : (a) Pelaksanaan Inventarisasi Penguasaan, Penggunaan, dan Pemanfaatan Tanah; (b) Penetapan Perimbangan antara Ketersediaan dan Kebutuhan Penguasaan, Penggunaan, dan Pemanfaatan Tanah menurut Fungsi Kawasan; (c) Penetapan Pola Penyesuaian Penguasaan, penggunaan, dan Pemanfaatan Tanah dengan Rencana Tata Ruang
PENYELENGGARAAN PENATAGUNAAN
Wilayah.
TANAH
1.
Relevan dengan pengaturan penguasaan tanah,
Pelaksanaan
Inventisasi
Penguasaan,
Penggunaan, dan Pemanfaatan Tanah
penyelenggaraan penatagunaan tanah menjadi agenda
Kegiatan inventarisasi penguasaan,
berikutnya (Sutaryono, 2007). Penyelenggaraan
penggunaan dan pemanfaatan tanah tersebut
penatagunaan tanah merupakan suatu upaya yang
sejalan dengan agenda kegiatan yang dilakukan
harus dilakukan oleh pemerintah, khususnya
oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) yang
pemerintah daerah untuk mensikapi banyak terjadinya
dikenal dengan Program Inventarisasi Data
ketidaksesuaian penggunaan tanah dengan rencana
Penguasaana, Pemilikian, Penggunaan dan
tata ruang wilayah, baik yang terjadi akibat adanya
Pemanfaatan Tanah (P4T). Kegiatan tersebut
perubahan rencana tata ruang wilayah maupun akibat
dimaksudkan sebagai upaya untuk memperoleh
adanya pelanggaran - pelanggaran terhadap rencana
data P4T yang berbasis bidang tanah secara
tata ruang wilayah yang sudah ada. Berdasarkan pasal
komprehensif dan sistematis dari seluruh batas
20 PP 16/2004 telah secara tegas diamanatkan bahwa
yurisdiksi desa / kelurahan. Secara komprehensif
penguasaan, penggunaan dan pemanfaatan tanah yang
dimaksudkan bahwa inventarisasi ini dilakukan
tidak sesuai dengan rencana tata rang wilayah
secara terpadu mengenai berbagai aspek yang
disesuaikan melalui penyelenggaraan penatagunaan
berhubungan dengan data penguasaan,
tanah. Penyelenggaraan penatagunaan tanah disini
pemilikan, penggunaan dan pemanfatan tanah
Magistra No. 76 Th. XXIII Juni 2011 ISSN 0215-9511
67
Penataan Penguasaan Tanah
pada setiap bidang tanah yang ada di setiap desa
Dengan demikian, menurut penulis
/ kelurahan. Bersifat sistematis, bermakna bahwa
kegiatan yang perlu dilakukan oleh pemerintah
inventarisasi ini dilakukan seara terpadu
daerah dalam inventarisasi penguasaan,
mengenai berbagai aspek yang berhubungan
penggunaan dan pemanfaatan tanah adalah
dengan data penguasaan, pemilikan, penggunaan
melakukan sinergi dengan BPN dalam hal ini
dan pemanfaatan tanah pada setiap bidang tanah
adalah kantor pertanahan agar data yang
ang ada di setiap desa / kelurahan.
diperoleh dapat digunakan untuk pengambilan
Bersifat sistematis, bermakna P4T akan
kebijakan secara mantap. Sinergi ini dapat
dapat mengungkapkan tentang pemilikan,
dilakukan antara lain dengan cara tukar menukar
penguasaan , pennggunaan, dan pemanfaatan
data, kerjasama survey, maupun kerjasama
tanah di setiap desa atau kelurahan. Diharapkan
kelembagaan lainnya yang berorientasi pada
hasil inveritarisasi tersebut dapat digunakan
terwujudnya data keruangan yang akurat dan up
untuk merumuskan kebijakan, perencanaan,
to date. Ini penting dilakukan mengingat
penataan dan pengendalian P4T atau landreform
inventarisasi yang dilakukan oleh pemerintah
yang pada gilirannya setiap jengkal tanah dapat
daerah berbasis pada fungsi kawasan, sedangkan
memberikan sebesar - besarnya kemakmuran
inventarisasi yang dilakukan oleh BPN
rakyat secara adil.
berbasiskan bidang - bidang tanah. Perbedaan ini
Agenda kegiatan inventarisasi data P4T yang dilakukan oleh BPN tersebut dalam rangka
mengisyaratkan perlunya beberpaa penyesuaian, agar data yang diperoleh dapat multiguna.
menjabarkan amanah Tap MPR Nomor IX/MPR/
Adapun pelaksanaan inventarisasi
2001 tentang Pembaharuan Agraria dan
penguasaan, penggunaan dan pemanfaatan tanah
Pengelolaan Sumber Daya Alam Dalam konteks
yang perlu dilakukan berdasarkan Pasal 23 PP
ini pembaharuan agraria mencakup suatu proses
16/2004 meliputi : (a) pengumpulan dan
berkesinambungan berkenaan penataan kembali
pengolahan data penguasaan, penggunaan dan
penguasaan, pemilikan, penggunaan dan
pemanfaatan tanah, kemampuan tanah, evaluasi
pemanfaatan sumber daya agraria. Adapun
tanah serta data pendukung; (b) penyajian data
pengelolaan sumberdaya alam yang terkandung
berupa peta dan informasi penguasaan,
di daratan, laut dan angkasa dilakukan secara
penggunaan dan pemanfaatan tanah, kemampuan
optimal, adil, berkelanjutan dan ramah
tanah, evaluasi tanah serta data pendukung; (c)
lingkungan. Hal tersebut dimaksudkan bahwa
penyediaan dan pelayanan data berupa peta dan
setiap pembangunan harus diarahkan untuk
informasi penguasaan, penggunaan dan
meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan
pemanfaatan tanah, kemampuan tanah, evaluasi
rakyat dengan memperhatikan kelestarian
tanah, serta data pendukung. Dalam hal ini
lingkungan dengan berdasarkan dan mengarah
pengumpulan dan pengolahan data penguasaan,
kepada rencana tata ruang wilayah.
penggunaan dan pemanfaatan tanah meliputi berbagai kegiatan survey dan pemetaan baik
68
Magistra No. 76 Th. XXIII Juni 2011 ISSN 0215-9511
Penataan Penguasaan Tanah
secara manual maupun komputerisasi yang
3.
Penetapan Pola Penyesuaian Penguasaan,
diikuti dengan kajian dan analisis data dan
Penggunaan, dan Pemanfaatan Tanah dengan
informasi yang sudah diperoleh.
Rencana Tata Ruang Wilayah Penyesuaian penguasaan, penggunaan,
2.
Penetapan Perintangan Antara Ketersediaan
dan pemanfaatan tanah dengan Rencana Tata
dan Kebutuhan Penguasaan, Penggunaan,
Ruang Wilayah dilakukan melalui penetapan pola
dan Pemanfaatan Tanah menurut Fungsi
penyesuaian. Pola penyesuaian tersebut berisikan
Kawasan
arahan kegiatan dan langkah - langkah yang perlu
Kegiatan penetapan perimbangan antara
dilaksanakan bagi pemegang hak atas tanah atau
ketersediaan dan kebutuhan penguasaan,
kuasanya untuk menggunakan dan memanfaatkan
penggunaan, dan pemanfaatan tanah menurut
tanah sesuai dengan Rencana Tata Ruang
fungsi kawasan disusun dalam bentuk Neraca
Wilayah. Pasal 24 ayat (1) PP 16/2004 secara
Penatagunaan Tanah. Dalam hal ini neraca
tegas menyebutkan bahwa dalam rangka
penatagunaan tanah disajikan dalam bentuk
pelaksanaan pola penyesuaian penguasaan,
neraca perubahan penggunaan dan pemanfaatan
penggunaan dan pemanfaatan tanah, pemerintah
tanah, neraca kesesuaian penggunaan dan
kabupaten / kota menerbitkan pedoman teknis.
pemanfaatan tanah serta penetapan prioritas
Inilah yang perlu segera ditindaklanjuti oleh
ketersediaan tanah yang kesemuanya berorientasi
pemerintah kabupaten / kota. Pedoman teknis ini
pada Rencana Tata Ruang Wilayah.
berisi tentang pedoman, standar dan kriteria
Menurut penulis, apabila pemerintah
teknis kegiatan penatagunaan tanah yang harus
kabupaten / kota sudah mampu mewujudkan
dijabarkan oleh pemerintah kabupaten / kota.
neraca penatagunaan tanah sebagaimana di atas
Dengan demikian jelas bahwa penyesuaian
maka kebijakan yang menyangkut ruang dapat
penguasaan, penggunaan dan pemanfaatan tanah
dimonitor secara lebih detail. Misalnya, tingkat
merupakan amanat bagi pemerintah kabupaten /
perubahan penggunaan tanah setiap tahun dapat
kota untuk dilaksanakan dalam rangka
diketahui, arah perkembangan wilayah dapat
pengendalian pertanahan. Dalam hal ini
diprediksikan, perkembangan nilai tanah dapat
penyesuaian penyelenggaraan penatagunaan
dikendalikan, dan penyediaan ruang untuk
tanah dapat dilaksanakan melalui penataan
keperluan investasi menjadi lebih mudah
kembali (misalnya dengan konsolidasi tanah,
diarahkan. Di samping itu ketersediaan instrumen
relokasi, ataupun tukar menukar), upaya
ini mampu mengantisipasi terjadinya unmanaged
kemitraan, penyerahan dan pelepasan hak atas
growth pada kawasan - kawasan tertentu.
tanah sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku seperti hibah, jual beli ataupun tukar menukar. Upaya - upaya tersebut dilakukan terhadap aspek penguasaan tanahnya, terutama berkenaan dengan pemegang hak atas
Magistra No. 76 Th. XXIII Juni 2011 ISSN 0215-9511
69
Penataan Penguasaan Tanah
tanah pada wilayah yang melanggar atau tidak
kemitraan perlu dilakukan oleh pemegang hak
sesuai dengan rencana tata ruang.
atas tanah dengan investor atau pihak - pihak yang
Penataan kembali dilakukan melalui upaya
bersedia menjalin kerjasama investasi untuk
konsolidasi tanah, relokasi dan tukar - menukar.
penyesuaian penggunaan dan pemanfaatan
a.
b.
Konsolidasi tanah dilakukan terhadap
tanahnya.
bidang - bidang tanah yang bentuknya tidak
Penyesuaian melalui penyerahan dan
teratur dan tidak memberikan akses secara
pelepasan hak atas tanah dilakukan apabila tidak
baik bagi pemegang hak atas tanah. Upaya
mungkin lagi dilakukan upaya penyesuaian
ini dilakukan agar penggunaan dan
penggunaan dan pemanfaatan tanah melalui
pemanfaatan tanah yang ada dapat sesuai
penataan kembali maupun upaya kemitraan.
dengan rencana tata ruang wilayah sekaligus
Pemegang hak atas tanah dalam rangka
memberikan kemudahan akses bagi
penyesuaian penggunaan dan pemanfaatan tanah
pemegang hak atas tanahnya.
dengan rencana tata ruang merelakan bidang
Relokasi dilakukan apabila kawasan yang ada tidak sesuai dengan rencana tata ruang wilayah, merupakan kawasan berbahaya atau bencana, ataupun kawasan tersebut akan ditetapkan sebagai kawasan khusus
tanahnya melalui kegiatan penyerahan dan pelepasan hak. Penyerahan dan pelepasan hak dapat dilakukan melalui hibah, jual beli ataupun tukar menukar, tergantung keinginan pemegang hak atas tanahnya.
yang mensyaratkan relokasi bagi pemegang haknya. c.
Tukar - menukar dilakukan apabila pemegang hak atas tanah bersedia untuk melakukan tukar - menukar dalam rangka penyesuaian penggunaan dan pemanfaatan tanahnya. Pemegang hak atas tanah akan mendapatkan bidang tanah yang mempunyai nilai sama dengan bidang tanah yang akan disesuaikan. Upaya kemitraan biasanya dilakukan oleh
pemegang hak atas tanah yang secara finansial
Persoalan degradasi lingkungan dan banjir yang kian hari intensitasnya semakin meningkat menuntut pemerintah untuk berperan lebih dalam mengantisipasinya. Salah satu upayanya adalah menyediakan ruang yang cukup untuk zona resapan air dan memperbaiki sistem drainase yang sudah ada. Untuk mewujudkan upaya sebagaimana di atas beberapa strategi yang dapat diagendakan untuk dijalankan antara lain : (1) melakukan penataan penguasaan tanah yang baik dan berkeadilan. Artinya,
tidak memiliki kemampuan untuk menyesuaikan
kawasan - kawasan yang mempengaruhi kawasan -
penggunaan dan pemanfaatan tanahnya dengan
kawasan lain perlu secara ketat diatur dalam
rencana tata ruang. Di samping itu pemegang hak atas tanah juga merasa keberatan untuk melepaskan hak atas tanahnya. Maka kerjasama
70
PENUTUP
penguasaan tanahnya. Terutama adalah kawasan lindung; (2) Penyelenggaraan penatagunaan tanah perlu diorientasikan pada terselenggaranya
Magistra No. 76 Th. XXIII Juni 2011 ISSN 0215-9511
Penataan Penguasaan Tanah
penggunaan dan pemanfaatan tanah yang
Sutaryono, 2007. Dinamika Penataan Ruang dan
berkelanjutan dan ramah lingkungan; (3) kebijakan
Peluang Otonomi Daerah. Tugu Jogja Grafika.
alih fungsi lahan perlu dilakukan secara ketat, agar
Yogyakarta.
kawasan - kawasan terbuka hijau dapat berperan sebagai daerah resapan air; (4) sistem drainase yang ada perlu diarahkan fungsinya sebagai penampung limpasan air; (5) pemerintah, baik pusat ataupun daerah harus mampu berperan dalam memfasilitasi dan mendorong berperannya penataan penguasaan tanah dan penyelenggaraan tanah sebagai instrumen untuk mereduksi bahaya banjir.
U.S. Environmental Protection Agency, 1997. Institutional Aspects of Urban runoff Management: A Guide for Program Development And Implementation, A Comprehensive Review of the Institutional Framework of Successful Urban Runoff Management Programs. Watershed
Management
Institute
Inc.
Washington, DC.
Beberapa strategi di atas, apabila dapat diimplementasikan, maka tereduksinya degradasi lingkungan terutama banjir menjadi suatu keniscayaan. Hal ini dapat dipahami bahwa
Zen, MT, 1981. Menuju Kelestarian Lingkungan Hidup. Gramedia, Jakarta. Undang - Undang Nomor 5 Tahun 1960
pembagian fungsi ruang dan kawasan harus betul betul berorientasi pada keberlanjutan dan kelestarian
Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 32
lingkungan. Pembagian fungsi dimaksud hanya dapat
Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan
terlaksana apabila pemerintah mampu melaksanakan
Pengelolaan Lingkungan Hidup. Kantor Menteri
penataan penguasaan tanah dan penyelenggaraan
Negara Kependudukan dan Lingkungan Hidup.
penatagunaan tanah secara baik, berkeadilan dan
Jakarta.
berkelanjutan, Semoga.
Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang.
DAFTAR PUSTAKA Anderson, JM. 1981 Ecology Environment Scince. John Will & Sons. New York. Eko Teguh Paripurno, 2002. Degradasi Lingkungan Pantai Utara Semarang : Hanya Sebuah Resiko ekologis ? makalah.
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Penatagunaan Tanah. Kompas, 22 September 1998 Kompas, 19 November 2007 www.lapanrs.com/SMBA
Natural Resources and Environment, 1998. Victoria Flood Management Strategy. Minister for Agriculture and Reosurces. Victoria.
Magistra No. 76 Th. XXIII Juni 2011 ISSN 0215-9511
71