PENATAAN PENGUASAAN TANAH Strategi Mereduksi Bahaya Banjir

PENATAAN PENGUASAAN TANAH Strategi Mereduksi Bahaya Banjir Oleh : Rakhmat Riyadi Abstract The danger of flood threatens all Indonesian regions, especially in a rainy season. The handling of flood, so far, has not yet been very successful. Therefore, a certain strategy is needed to overcome the danger throughout the regions. The land use strategy was assumed to be one of the strategies which was able to applied to reduce the above danger. The Indonesian government, both the central and regional governments, had to be able to take the role in facilitating and urging the application of the above strategy. Key words : Land tenure, land use, flood

PENDAHULUAN Banjir, sebuah persoalan yang belum dapat diatasi hingga saat ini, bahkan aad kecenderungan intensitasnya selalu meningkat. Tulisan ini terinspirasi dari tulisan yang berjudul “Bersahabat dengan Air Memang Mahal”(Kirjito, Kompas 19 November 2007 : 40). Tulisan itu mengilustrasikan bagaimana air memberikan kehidupan kepada semua makhluk. Diawali oleh turunnya air hujan yang ditunggu tunggu oleh petani untuk memenuhi kebutuhan lahan pertanian. Setelah kebutuhan untuk pertanian tercukupi, semua air meresap ke dalam tanah, mengalir ke sungai dan ke laut serta teruapkan. Di dalam tanah, air dapat menumbuhkan aneka tumbahan, mensejukkan permukaan tanah dan menjadi sumber air utama bagi manusia, baik pada musim hujan maupun musim kemarau melalui sumur - sumur yang dibuatnya. Begitu bermanfaatnya air. Manun apa yang terjadi saat ini. Begitu sulitnya air teresapkan dalam tanah. Tanah - tanah yang semula meresapkan air, pada saat ini telah berubah menjadi aspal, beton dan media lain yang tidak mungkin

tertembus air. Akhirnya air mengalir memenuhi saluran - saluran dan sungai - sungai yang kapasitasnya terbatas, sehingga datanglah banjir. Pada musim kemarau, sumur - sumur menjadi kering karena cadangan air di tanah yang terbatas tidak mampu memenuhi kebutuhan penduduk yang semakin bertambah. Di wilayah pesisir, eksploitasi air tanah berlebihan sementara suplainya terbatas. Akibatnya, kekeringan dan intrusi air asin yang berujung pada kondisi krisis air. Tulisan ini mencoba mengedepankan aspek penataan penguasaan tanah untuk mereduksi bahaya banjir yang intesitasnya semakin meningkat sekaligus mengedepankan tersedianya zona resapan air untuk menjamin ketersediaan cadangan air tanah. Artinya, banjir yang terjadi baik oleh limpasan air hujan yang langsung menjadi genangan ataupun luapan dari sungai dapat dikurangi dengan melakukan penataan penguasaan tanah secara baik, berkeadilan pada kelestarian lingkungan.

Rakhmat Riyadi : adalah Dosen ....................

Magistra No. 76 Th. XXIII Juni 2011 ISSN 0215-9511

61

Penataan Penguasaan Tanah

DEGRADASI LINGKUNGAN DAN BANJIR Degradasi lingkungan atau menurunnya kualitas lingkungan sering dinyatakan sebagai kerusakan lingkungan yang disebabkan oleh aktivitas manusia dalam upaya memenuhi kebutuhannya. Pergeseran pandangan manusia dari ekosentrisme yang mengutamakan kelestarian lingkungan ke arah antroposentrisme yang mengagungkan pemenuhan kebutuhan manusia menjadikan lingkungan hidup sebagai sebuah sistem yang equal menjadi terafikan. Akibat berkurangnya atau bahkan hilangnya keseimbangan lingkungan alam yang disebabkan oleh perusakan lingkungan hidup menjadikan kualitas lingkungan fisik yang meliputi tanah, air dan udara menurun secara simultan. Dalam hal ini perusakan lingkungan hidup didefinisikan sebagai tindakan yang menimbulkan perubahan langsung atau tidak langsung terhadap sifat fisik dan/atau hayatinya yang mengakibatkan lingkungan hidup tidak berfungsai lagi dalam menunjang pembangunan berkelanjutan. Dalam era industrialisasi ini degradasi lingkungan sering dipandang sebagai sebuah resiko ekologis yang dapat dibayar impas oleh pembangunan. Padahal keberadaan ekosistem sebagai sebuah sistem ekologis mempunyai tatanan sendiri yang didasarkan pada moral alam yang bekerjanya menganut prinsip fenomena alam yang meliputi optimasi (menuju yang sesuatu yang lebih pertumbuhan), simetri (keseimbangan dan keadilan) dan unifikasi (menguatkan secara keseluruhan). Apabila prinsip fenomena alam tersebut tidak terganggu, maka moral alam brlaku sebagaimana wajarnya tanpa ada intervensi manusia maka kelestarian alam adalah sebuah keniscayaan bagi semua ekosistem di muka bumi ini. Tetapi fenomena ini adalah sesuatu yang muskil, yang tidak akan

62

pernah terjadi di muka bumi ini mengingat paham antroposentrisme telah merasuki di hampir semua relung - relung kehidupan semua makhluk hidup di planet ini. Kondisi ini tidak terlepas dari fitrah manusia sebagai khalifah di muka bumi, yang diberi (mempunyai) kewenangan untuk mengelola sumberdaya di atasnya. Sebagai gambaran terjadinya interaksi antara ekosistem yang mendasarkan pada moral alam dengan sosiosistem yang mendasarkan pada moral manusia dapat dicermati pada Skema Hubungan antara Ekosistem dan Sosiosistem di bawah ini. Berdasarkan skema tersebut tampak bahwa bekerjanya ekosistem dan sosiosistem secara simultan dan holistis bermuara pada lingkungan hidup. Artinya, kondisi lingkungan hidup akan sangat tergantung pada proses yang terjadi di dalam ekosistem maupun sosiosistem. Interdependensi, interelasi dan interaksi terjadi pada ekosistem dan sosiosistem terhadap lingkungan hidup. Dalam hal ini ekosistem dimaknai sebagai tatanan unsur lingkungan hidup yang merupakan kesatuan utuh menyeluruh dan saling mempengaruhi dalam membentuk keseimbangan, stabilitas dan produktivitas lingkungan hidup. Sedangkan sosiosistem adalah tatanan, struktur yang untuk menyeluruh yang terjalin oleh kepentingan manusia (human concern), yang meliputi komponen demografi, sosial, ekonomi, budaya dan sebagainya. Ekosistem biasanya bersifat / bermoral alam yang cenderung obyektif. Dalam ekosistem selalu terjadi input dan output yang berupa materi dan energi yang sama dan seimbang diantara keduanya. Sedangkan dalam sosiosistem terjadi interdependensi, interelasi dan interaksi antar segenap komponen human concern-nya, sehingga yang bekerja adalah moral manusia yang cenderung subyektif.



kimia organik. Hal yang paling perlu diperhatikan dari fenomena ini adalah proses berbaliknya kerusakan lahan terhadapa daerah itu sendiri yang tentunya dapat memperparah kondisi kualitas lahan ataupun tanahnya. Pengelolaan tanah yang kurang tepat, penataan penguasaan tanah yang kurang bijaksana serta penebangan hutan yang tidak terkendali menjadi bagian dari terjadinya banjir, erosi, tanah longsor, hilangnya kesuburan tanah maupun banyaknya lahan

Gambar 1. Skema Hubungan antara Ekosistem dan Sosiosistem Degradasi lingkungan dimaknai sebagai menurunnya kualitas lingkungan, baik terjadi pada iklim, tanah maupun kondisi hidrologis. Degradasi lingkungan pada iklim terjadi dalam bentuk panasnya suhu permukaan bumi, terjadinya hujan asam dan munculnya smog (smoke & fog yang berupa asap dan debu yang mengandung unsur - unsur kimia seperti COx, SOx, NOx dan sebagainya). Berkaitan dengan hal ini, tahun 1960 - 1970 dikenal sebagai The first decode of world development. Pada dekade tersebut pembangunan dilaporkan berdampak positif, meskipun di samping itu juga mempunyai dampak lingkungan yang mengkhawatirkan sehingga perlu dikaji ulang degradasi lingkungan yang terjadi pada lahan dan air terjadi dalam bentuk degradasi vegetasi, erosi angin, penggaraman, soil fertility loss, dan soil compaction and crusting. Pada tingkat lokal, kerusakan lahan dapat ilihat dari adanya gejala perubahan tingkat kemasaman tanah, kontaminasi kandungan logam berat, water-logging, dan olusi oleh


tidur yang kontra produktif dan mengganggu keseimbangan ekosistem. Dalam hal kebijakan pertanahan, penataan penguasaan tanah di negeri ini sangat tidak adil dan merugikan. Ketidakadilan di sini terlihat dari timpangnya penguasaan tanah antar warga negara, khususnya dalam penguasaan hutan, perkebunan dan pengembangan untuk kawasan industri dan perumahan. Selain tidak adil dan merata, seringkali tanah - tanah yang sangat luas tersebut tidak dimanfaatkan dengan baik - diterlantarkan (Kompas, 22 September 1998 : 3). Eksploitasi air tanah besar - besaran di daerah pantai, alih fungsi sempadan pantai menjadi kawasan permukiman dan industri menjadi penyebab turunnya permukaan air tanah dan semakin tingginya intensitas banjir dan intrusi air laut ke arah daratan. Akibatnya air tanah menjadi berasa payau dan asin. Lebih memprihatinkan dari hak tersebut adalah kasus hilangnya sebuah perkampungan ataupun sebuah pulau akibat terjadinya banjir pasang. Kasus di atas menunjukkan bahwa degradasi lingkungan yang terjadi, baik secara langsung maupun tidak langsung adalah dampak dari kegiatan manusia. “Telah nampak kerusakan di darat dan di laut, disebabkan karena perbuatan manusia, supaya Allah merasakan kepada mereka sebagian dari (akibatnya) perbuatan mereka, agar mereka kembali (ke jalan yang

63


benar)”, QS. Ar Ruum 41, secara theologies menunjukkan bahwa degradasi lingkungan disebabkan oleh perbuatan manusia. Dengan demikian, sikap kritis, refleksif dan emansipatoris dalam mensikapi keberadaan lingkungan perlu segera ditumbuhkan agar degradasi lingkungan tidak semakin besar dan menghancurkan manusia itu sendiri.

Informasi yang lain dan tidak kalah memprihatinkan adalah tingginya bahaya banjir di Jawa dan Sumatera sebagaimana terlihat dalam gambar 2 dan 3. Peta bahaya banjir yang dibuat pada awal tahun 2007 tersebut, ternyata terbukti kebenarannya. Sepanjang tahun 2007 dan 2008, khususnya pada mausim penghujan, wilayah - wilayah yang ditengarai sangat rawan banjir ternyata betul - betul dilanda banjir.

PETA DAERAH RAWAN BANJIR PULA JAWA PERIODE JANUARI 2007

Gambar 2. Peta Daerah Rawan Banjir Pulau Jawa Tahun 2007 (Sumber : Kementrian Negara Lingkungan HIdup, 2007) PETA DAERAH RAWAN BANJIR PERIODE JANUARI 2007

Gambar 3 : Peta Daerah Rawan Banjir Pulau Sumatera Tahun 2007 (Sumber : Kementrian Negara Lingkungan Hidup, 2007)

64



Berdasarkan kedua gambar di atas, tampak

Dalam konteks ke-Indonesian, persoalan land

bahwa zona aman banjir, baik untuk Pulau Jawa

use planning tidak akan dpat terpisahkan dengan

maupun Pulau Sumatera relatif sempit dibanding zona

penataan penguasaan tanah dan penyelenggaraan

rawan banjir (sangat rawan, rawan dan kurang rawan).

penatagunaan tanah. Hal ini disebabkan bahwa

Bahkan secara kasat mata, sebagian besar wilayah di


Pulau Sumatera mempunyai katagori sangat rawan.

penatagunaan tanah. Hal ini disebabkan bahwa

Pada Desember 2007 sampai Pebruari 2008


tercatat 37 kabupaten / kota yang tersebar di 16

penatagunaan merupakan aktivitas paling awal dalam

provinsi di landa banjir. Bahkan diprediksikan bahwa

pengelolaan wilayah dan sumberdaya lahan.

banjir masih terus berlangsung hingga April 2009. (www.lapanrs.com/Simba, diakses 30 Maret 2008). Beberapa kejadian banjir tersebut menunjukkan bahwa persoalan banjir merupakan persoalan serius dan memerlukan langkah - langkah produktif guna mereduksi bahaya banjir. Untuk mengatasi persoalan banjir sebagaimana kasus - kasus di atas pemerintah harus berperan lebih. Tidak sekedar penyelesaian masalah dan korban pasca banjir, tetapi upaya - upaya preventif agar intensitas banjir dapat dikurangi melalui berbagai kebijakan yang berkaitan dengan sumberdaya lahan / wilayah. Dalam konteks ini Victoria Flood Management Strategy (1998) menyebutkan bahwa “Appropiate land use planning measures are the most effective means of reducing the future growth in flood risk and damages”. Lebih dari itu disebutkan pula bahwa peran pemerintah dalam hal tersebut adalah “facilitate land use planning measures to reduce the future frowth of flood risk and flood damages”. Hal tersebut menunjukkan bahwa land use planning memiliki peran paling efektif dalam mengurangi resiko dan kerusakan akibat banjir. Pemerintah harus memfasilitasi berperannya instrumen land use planning sebagaimana di atas.

PENATAAN PENGUASAAN TANAH SEBUAH KEHARUSAN Berbagai kajian untuk pengembangan wilayah, manajemen sumberdaya lahan, studi bencana dan kajian - kajian geografis lainnya dapat dilakukan dengan pendekatan - pendekatan geografis yang meliputi spatial approach, ecological approach dan regional complex approach. Namun demikian, pendekatan - pendekatan tersebut perlu dilengkapi secara khusus dengan kajian hukum, terutama berkaitan dengan penguasaan tanah, mengingat berbagai persoalan yang berkembang dan menimbulkan konflik berkepanjangan baik vertikal maupun horisontal pada saat ini salah satunya adalah persoalan penguasaan tanah. Di samping itu telah terbukti bahwa penguasaan tanaj mempunyai korelasi positif dengan penggunaan dan pemanfaatan tanah. Penggunaan dan pemanfaatan tanaj, termasuk di dalamnya adalah konversi tanah pertanian ke non pertanian seringkali menjadi penyebab meningkatnya intensitas banjir. Hal ini menunjukkan bahwa penataan penguasaan tanah merupakan basis dalam pengelolaan sebuah wilayah apabila tidak dilandasi oleh penataan penguasaan tanah yang baik dan berkeadilan dapat memunculkan persoalan - persoalan


65


baru yang semakin komplek, termasuk di dalamnya

Tentang Kebijakan Nasional di bidang Pertanahan

adalah persoalan banjir.

secara eksplisit menyebutkan bahwa Pemerintah

Pada dasarnya kebijaksanaan pertanahan secara

Kabupaten / Kota mempunyai kewenangan dalam

nasional telah diatur dengan Undang - Undang Nomor

pemberian ijin lokasi, penyelenggaraan pengadaan

5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok - Pokok

tanah untuk kepentingan pembangunan dan

Agraria yang lebih dikenal dengan UUPA (Undang -

perencanaan penggunaan tanah di wilayah Kabupaten

Undang Pokok Agraria). Telah ditegaskan dalam

/ Kota. Atas dasar ketentuan inilah Pemerintah Daerah

UUPA bahwa bumi, air dan ruang angkasa, termasuk

berhak untuk menentukan penggunaan tanah di suatu

kekayaan alam yang terkandung di dalamnya pada

wilayah.

tingkatan tertinggi dikuasai oleh negara sebagai

Penataan penguasaan tanah di berbagai wilayah

organisasi kekuasaan penjelmaan seluruh rakyat.

dapat dilakukan dengan melibatkan semua stake

Untuk selanjutnya kekuasaan tersebut lebih ikenal

holder-nya, misalnya melalui land reform untuk tanah

dengan Hak Menguasai dari Negara (HMN). Ada tiga

pertanian atau melalui hak pengelolaana tanah

kewenangan negara (Pasal 2 ayat 2 UUPA) yang

(Parlindungan, 1989 : 19 - 24). Dengan land reform

berkaitan dengan HMN ini yaitu : (a) mengatur dan

dapat ditentukan siapa - siapa yang berhak menguasai

menyelenggarakan peruntukan, penggunaan,

tanah, dapat diatur mengenai luas minimum atau

persediaan dan pemeliharaan bumi, air dan ruang

maksimum, pencegahan tanah - tanah terlantar serta

angkasa; (b) menentukan dan mengatur hubungan -

dapat diberikan bukti penguasaan tanah tersebut. Hak

hubungan hukum antara orang - orang dengan bumi,

Pengelolaan dapat diberikan kepada pemerintah

air dan ruang angkasa; (c) menentukan dan mengatur

daerah, daerah otonom, lembaga pemerintahan

hubungan - hubungan hukum antara orang - orang

termasuk departemen, maupun pihak ketiga untuk

dan perbuatan - perbuatan hukum yang mengenai

mengatur dan menggunakan tanah sesuai dengan

bumi, air dan ruang angkasa. Berdasarkan hal di atas

tugas dan lapangan kerjanya (Parlindungan, 1989 :

ternyata kewenangan negara di bidang pertanahan

25 - 26).

sangat

luas,

tidak hanya

dan

Tanah - tanah yang secara fungsional berperan

menyelenggarakan peruntukan, penggunaan dan

sebagai kawasan lindung dan kawasan terbuka hijau,

penguasaan tanah tetapi juga mengatur dan

harus tetap dikuasai oleh negara. Tanah - tanah yang

menentukan hubungan hukum antara orang - orang

berada di kawasan budidaya dan dikuasai oleh

dengan tanah maupun antara orang - orang dengan

masyarakat, perlu diawasi secara ketat agar peralihan

perbuatan - perbuatan hukum yang berkaitan dengan

hak atas tanah dan konversi lahan tidak dengan mudah

tanah. Sebagaimana telah diatur dalam UUPA,

dapat dilakukan. Tanah - tanah yang dikuasai oleh

kewenangan

adat secara kolekif perlu diarahkan untuk tetap terjaga

negara

untuk

mengatur,

mengatur

dan

menyelenggarakan peruntukan, penggunaan,

kelestariannya.

persediaan, dan pemeliharaan tanah dapat

pertambangan, pengusahaan hutan dan hak - hak lain

dilimpahkan kepada Pemerintah Daerah. Sejalan

bagi investor perlu ditinjau ulang agar eksploitasi

dengan itu Keputusan Presiden Nomor 34 Tahun 2003

pertambangan,

66

Pemberian

pengelolaan

konsesi

hutan

kuasa

tetap



memperhatikan keberlanjutan dan kelestarian

dilakukan terhadap bidang - bidang tanah yang

lingkungan.

meliputi :

Apabila penataan penguasaan tanah di setiap

1.

tanah hak, baik yang sudah atau belum terdaftar;

wilayah sudah dilakukan sebagaimana mestinya,

2.

tanah negara;

maka segera disusun strategi pengelolaan yang

3.

tanah ulayat masyarakat hukum adat sesuai

mencakup aspek keterpaduan, kewenangan

dengan ketentuan peraturan perundang -

kelembangaan dan partisipasi masyarakat, agar semua

undangan yang berlaku.

wilayah dapat bermanfaat secara optimal dengan tetap terjaga kelestariannya. Keberlanjutan pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya wilayah ini dapat terus berlangsung tanpa ada keraguan dan pesimisme akan terjadinya konflik kepentingan di kemudian hari, mengingat tanah sebagai ruang interaksi dan sumber pnghidupan sudah diatur penguasaannya secara yuridis. Dalam hal ini penyelenggaraan penatagunaan tanah adalah strategi berikutnya.

Adapun beberapa kegiatan yang dilaksanakan dalam penyelenggaraan penatagunaan tanah berdasarkan peraturan pemerintah tersebut meliputi : (a) Pelaksanaan Inventarisasi Penguasaan, Penggunaan, dan Pemanfaatan Tanah; (b) Penetapan Perimbangan antara Ketersediaan dan Kebutuhan Penguasaan, Penggunaan, dan Pemanfaatan Tanah menurut Fungsi Kawasan; (c) Penetapan Pola Penyesuaian Penguasaan, penggunaan, dan Pemanfaatan Tanah dengan Rencana Tata Ruang

PENYELENGGARAAN PENATAGUNAAN

Wilayah.

TANAH

1.

Relevan dengan pengaturan penguasaan tanah,

Pelaksanaan

Inventisasi

Penguasaan,

Penggunaan, dan Pemanfaatan Tanah

penyelenggaraan penatagunaan tanah menjadi agenda

Kegiatan inventarisasi penguasaan,

berikutnya (Sutaryono, 2007). Penyelenggaraan

penggunaan dan pemanfaatan tanah tersebut

penatagunaan tanah merupakan suatu upaya yang

sejalan dengan agenda kegiatan yang dilakukan

harus dilakukan oleh pemerintah, khususnya

oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) yang

pemerintah daerah untuk mensikapi banyak terjadinya

dikenal dengan Program Inventarisasi Data

ketidaksesuaian penggunaan tanah dengan rencana

Penguasaana, Pemilikian, Penggunaan dan

tata ruang wilayah, baik yang terjadi akibat adanya

Pemanfaatan Tanah (P4T). Kegiatan tersebut

perubahan rencana tata ruang wilayah maupun akibat

dimaksudkan sebagai upaya untuk memperoleh

adanya pelanggaran - pelanggaran terhadap rencana

data P4T yang berbasis bidang tanah secara

tata ruang wilayah yang sudah ada. Berdasarkan pasal

komprehensif dan sistematis dari seluruh batas

20 PP 16/2004 telah secara tegas diamanatkan bahwa

yurisdiksi desa / kelurahan. Secara komprehensif

penguasaan, penggunaan dan pemanfaatan tanah yang

dimaksudkan bahwa inventarisasi ini dilakukan

tidak sesuai dengan rencana tata rang wilayah

secara terpadu mengenai berbagai aspek yang

disesuaikan melalui penyelenggaraan penatagunaan

berhubungan dengan data penguasaan,

tanah. Penyelenggaraan penatagunaan tanah disini

pemilikan, penggunaan dan pemanfatan tanah


67


pada setiap bidang tanah yang ada di setiap desa

Dengan demikian, menurut penulis

/ kelurahan. Bersifat sistematis, bermakna bahwa

kegiatan yang perlu dilakukan oleh pemerintah

inventarisasi ini dilakukan seara terpadu

daerah dalam inventarisasi penguasaan,

mengenai berbagai aspek yang berhubungan

penggunaan dan pemanfaatan tanah adalah

dengan data penguasaan, pemilikan, penggunaan

melakukan sinergi dengan BPN dalam hal ini

dan pemanfaatan tanah pada setiap bidang tanah

adalah kantor pertanahan agar data yang

ang ada di setiap desa / kelurahan.

diperoleh dapat digunakan untuk pengambilan

Bersifat sistematis, bermakna P4T akan

kebijakan secara mantap. Sinergi ini dapat

dapat mengungkapkan tentang pemilikan,

dilakukan antara lain dengan cara tukar menukar

penguasaan , pennggunaan, dan pemanfaatan

data, kerjasama survey, maupun kerjasama

tanah di setiap desa atau kelurahan. Diharapkan

kelembagaan lainnya yang berorientasi pada

hasil inveritarisasi tersebut dapat digunakan

terwujudnya data keruangan yang akurat dan up

untuk merumuskan kebijakan, perencanaan,

to date. Ini penting dilakukan mengingat

penataan dan pengendalian P4T atau landreform

inventarisasi yang dilakukan oleh pemerintah

yang pada gilirannya setiap jengkal tanah dapat

daerah berbasis pada fungsi kawasan, sedangkan

memberikan sebesar - besarnya kemakmuran

inventarisasi yang dilakukan oleh BPN

rakyat secara adil.

berbasiskan bidang - bidang tanah. Perbedaan ini

Agenda kegiatan inventarisasi data P4T yang dilakukan oleh BPN tersebut dalam rangka

mengisyaratkan perlunya beberpaa penyesuaian, agar data yang diperoleh dapat multiguna.

menjabarkan amanah Tap MPR Nomor IX/MPR/

Adapun pelaksanaan inventarisasi

2001 tentang Pembaharuan Agraria dan

penguasaan, penggunaan dan pemanfaatan tanah

Pengelolaan Sumber Daya Alam Dalam konteks

yang perlu dilakukan berdasarkan Pasal 23 PP

ini pembaharuan agraria mencakup suatu proses

16/2004 meliputi : (a) pengumpulan dan

berkesinambungan berkenaan penataan kembali

pengolahan data penguasaan, penggunaan dan

penguasaan, pemilikan, penggunaan dan

pemanfaatan tanah, kemampuan tanah, evaluasi

pemanfaatan sumber daya agraria. Adapun

tanah serta data pendukung; (b) penyajian data

pengelolaan sumberdaya alam yang terkandung

berupa peta dan informasi penguasaan,

di daratan, laut dan angkasa dilakukan secara

penggunaan dan pemanfaatan tanah, kemampuan

optimal, adil, berkelanjutan dan ramah

tanah, evaluasi tanah serta data pendukung; (c)

lingkungan. Hal tersebut dimaksudkan bahwa

penyediaan dan pelayanan data berupa peta dan

setiap pembangunan harus diarahkan untuk

informasi penguasaan, penggunaan dan

meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan

pemanfaatan tanah, kemampuan tanah, evaluasi

rakyat dengan memperhatikan kelestarian

tanah, serta data pendukung. Dalam hal ini

lingkungan dengan berdasarkan dan mengarah

pengumpulan dan pengolahan data penguasaan,

kepada rencana tata ruang wilayah.

penggunaan dan pemanfaatan tanah meliputi berbagai kegiatan survey dan pemetaan baik

68



secara manual maupun komputerisasi yang

3.

Penetapan Pola Penyesuaian Penguasaan,

diikuti dengan kajian dan analisis data dan

Penggunaan, dan Pemanfaatan Tanah dengan

informasi yang sudah diperoleh.

Rencana Tata Ruang Wilayah Penyesuaian penguasaan, penggunaan,

2.

Penetapan Perintangan Antara Ketersediaan

dan pemanfaatan tanah dengan Rencana Tata

dan Kebutuhan Penguasaan, Penggunaan,

Ruang Wilayah dilakukan melalui penetapan pola

dan Pemanfaatan Tanah menurut Fungsi

penyesuaian. Pola penyesuaian tersebut berisikan

Kawasan

arahan kegiatan dan langkah - langkah yang perlu

Kegiatan penetapan perimbangan antara

dilaksanakan bagi pemegang hak atas tanah atau

ketersediaan dan kebutuhan penguasaan,

kuasanya untuk menggunakan dan memanfaatkan

penggunaan, dan pemanfaatan tanah menurut

tanah sesuai dengan Rencana Tata Ruang

fungsi kawasan disusun dalam bentuk Neraca

Wilayah. Pasal 24 ayat (1) PP 16/2004 secara

Penatagunaan Tanah. Dalam hal ini neraca

tegas menyebutkan bahwa dalam rangka

penatagunaan tanah disajikan dalam bentuk

pelaksanaan pola penyesuaian penguasaan,

neraca perubahan penggunaan dan pemanfaatan

penggunaan dan pemanfaatan tanah, pemerintah

tanah, neraca kesesuaian penggunaan dan

kabupaten / kota menerbitkan pedoman teknis.

pemanfaatan tanah serta penetapan prioritas

Inilah yang perlu segera ditindaklanjuti oleh

ketersediaan tanah yang kesemuanya berorientasi

pemerintah kabupaten / kota. Pedoman teknis ini

pada Rencana Tata Ruang Wilayah.

berisi tentang pedoman, standar dan kriteria

Menurut penulis, apabila pemerintah

teknis kegiatan penatagunaan tanah yang harus

kabupaten / kota sudah mampu mewujudkan

dijabarkan oleh pemerintah kabupaten / kota.

neraca penatagunaan tanah sebagaimana di atas

Dengan demikian jelas bahwa penyesuaian

maka kebijakan yang menyangkut ruang dapat

penguasaan, penggunaan dan pemanfaatan tanah

dimonitor secara lebih detail. Misalnya, tingkat

merupakan amanat bagi pemerintah kabupaten /

perubahan penggunaan tanah setiap tahun dapat

kota untuk dilaksanakan dalam rangka

diketahui, arah perkembangan wilayah dapat

pengendalian pertanahan. Dalam hal ini

diprediksikan, perkembangan nilai tanah dapat

penyesuaian penyelenggaraan penatagunaan

dikendalikan, dan penyediaan ruang untuk

tanah dapat dilaksanakan melalui penataan

keperluan investasi menjadi lebih mudah

kembali (misalnya dengan konsolidasi tanah,

diarahkan. Di samping itu ketersediaan instrumen

relokasi, ataupun tukar menukar), upaya

ini mampu mengantisipasi terjadinya unmanaged

kemitraan, penyerahan dan pelepasan hak atas

growth pada kawasan - kawasan tertentu.

tanah sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku seperti hibah, jual beli ataupun tukar menukar. Upaya - upaya tersebut dilakukan terhadap aspek penguasaan tanahnya, terutama berkenaan dengan pemegang hak atas


69


tanah pada wilayah yang melanggar atau tidak

kemitraan perlu dilakukan oleh pemegang hak

sesuai dengan rencana tata ruang.

atas tanah dengan investor atau pihak - pihak yang

Penataan kembali dilakukan melalui upaya

bersedia menjalin kerjasama investasi untuk

konsolidasi tanah, relokasi dan tukar - menukar.

penyesuaian penggunaan dan pemanfaatan

a.

b.

Konsolidasi tanah dilakukan terhadap

tanahnya.

bidang - bidang tanah yang bentuknya tidak

Penyesuaian melalui penyerahan dan

teratur dan tidak memberikan akses secara

pelepasan hak atas tanah dilakukan apabila tidak

baik bagi pemegang hak atas tanah. Upaya

mungkin lagi dilakukan upaya penyesuaian

ini dilakukan agar penggunaan dan

penggunaan dan pemanfaatan tanah melalui

pemanfaatan tanah yang ada dapat sesuai

penataan kembali maupun upaya kemitraan.

dengan rencana tata ruang wilayah sekaligus

Pemegang hak atas tanah dalam rangka

memberikan kemudahan akses bagi

penyesuaian penggunaan dan pemanfaatan tanah

pemegang hak atas tanahnya.

dengan rencana tata ruang merelakan bidang

Relokasi dilakukan apabila kawasan yang ada tidak sesuai dengan rencana tata ruang wilayah, merupakan kawasan berbahaya atau bencana, ataupun kawasan tersebut akan ditetapkan sebagai kawasan khusus

tanahnya melalui kegiatan penyerahan dan pelepasan hak. Penyerahan dan pelepasan hak dapat dilakukan melalui hibah, jual beli ataupun tukar menukar, tergantung keinginan pemegang hak atas tanahnya.

yang mensyaratkan relokasi bagi pemegang haknya. c.

Tukar - menukar dilakukan apabila pemegang hak atas tanah bersedia untuk melakukan tukar - menukar dalam rangka penyesuaian penggunaan dan pemanfaatan tanahnya. Pemegang hak atas tanah akan mendapatkan bidang tanah yang mempunyai nilai sama dengan bidang tanah yang akan disesuaikan. Upaya kemitraan biasanya dilakukan oleh

pemegang hak atas tanah yang secara finansial

Persoalan degradasi lingkungan dan banjir yang kian hari intensitasnya semakin meningkat menuntut pemerintah untuk berperan lebih dalam mengantisipasinya. Salah satu upayanya adalah menyediakan ruang yang cukup untuk zona resapan air dan memperbaiki sistem drainase yang sudah ada. Untuk mewujudkan upaya sebagaimana di atas beberapa strategi yang dapat diagendakan untuk dijalankan antara lain : (1) melakukan penataan penguasaan tanah yang baik dan berkeadilan. Artinya,

tidak memiliki kemampuan untuk menyesuaikan

kawasan - kawasan yang mempengaruhi kawasan -

penggunaan dan pemanfaatan tanahnya dengan

kawasan lain perlu secara ketat diatur dalam

rencana tata ruang. Di samping itu pemegang hak atas tanah juga merasa keberatan untuk melepaskan hak atas tanahnya. Maka kerjasama

70

PENUTUP

penguasaan tanahnya. Terutama adalah kawasan lindung; (2) Penyelenggaraan penatagunaan tanah perlu diorientasikan pada terselenggaranya



penggunaan dan pemanfaatan tanah yang

Sutaryono, 2007. Dinamika Penataan Ruang dan

berkelanjutan dan ramah lingkungan; (3) kebijakan

Peluang Otonomi Daerah. Tugu Jogja Grafika.

alih fungsi lahan perlu dilakukan secara ketat, agar

Yogyakarta.

kawasan - kawasan terbuka hijau dapat berperan sebagai daerah resapan air; (4) sistem drainase yang ada perlu diarahkan fungsinya sebagai penampung limpasan air; (5) pemerintah, baik pusat ataupun daerah harus mampu berperan dalam memfasilitasi dan mendorong berperannya penataan penguasaan tanah dan penyelenggaraan tanah sebagai instrumen untuk mereduksi bahaya banjir.

U.S. Environmental Protection Agency, 1997. Institutional Aspects of Urban runoff Management: A Guide for Program Development And Implementation, A Comprehensive Review of the Institutional Framework of Successful Urban Runoff Management Programs. Watershed

Management

Institute

Inc.

Washington, DC.

Beberapa strategi di atas, apabila dapat diimplementasikan, maka tereduksinya degradasi lingkungan terutama banjir menjadi suatu keniscayaan. Hal ini dapat dipahami bahwa

Zen, MT, 1981. Menuju Kelestarian Lingkungan Hidup. Gramedia, Jakarta. Undang - Undang Nomor 5 Tahun 1960

pembagian fungsi ruang dan kawasan harus betul betul berorientasi pada keberlanjutan dan kelestarian

Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 32

lingkungan. Pembagian fungsi dimaksud hanya dapat

Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan

terlaksana apabila pemerintah mampu melaksanakan

Pengelolaan Lingkungan Hidup. Kantor Menteri


Negara Kependudukan dan Lingkungan Hidup.

penatagunaan tanah secara baik, berkeadilan dan

Jakarta.

berkelanjutan, Semoga.

Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang.

DAFTAR PUSTAKA Anderson, JM. 1981 Ecology Environment Scince. John Will & Sons. New York. Eko Teguh Paripurno, 2002. Degradasi Lingkungan Pantai Utara Semarang : Hanya Sebuah Resiko ekologis ? makalah.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Penatagunaan Tanah. Kompas, 22 September 1998 Kompas, 19 November 2007 www.lapanrs.com/SMBA

Natural Resources and Environment, 1998. Victoria Flood Management Strategy. Minister for Agriculture and Reosurces. Victoria.


71

PENATAAN PENGUASAAN TANAH Strategi Mereduksi Bahaya Banjir

Recommend Documents