PENATAAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PROVINSI DKI JAKARTA
1
STATUS HUKUM PENATAAN OPD
UU NO. 22/99
PP NO. 84/00
PP NO. 25/00
PP NO. 8/03
SURAT MENPAN
PERDA NO. 3/01 UU NO. 32/04
UU NO. 29/07 UU SEKTORAL
PP N 38/07 No.
-PP PP 41/07
PERMENDAGRI NO.45/2008
No. B/207/M.PAN/1/2005 mengenai penundaan pelaks PP 8/2003
REVISI PERDA NO. 3/01
DASAR HUKUM
2
Pasal 120 1) Perangkat Daerah Prov. Terdiri atas : Setda, Set DPRD, Dinas Daerah dan LTD. 2) Perangkat Daerah Kabupaten/Kota terdiri atas : Setda, Set DPRD, Dinas Daerah Daerah, LTD LTD, Kec Kec. & Kel Kel.
UU 32/2004
Pasal 128 1)) Susu Susunan a OPD O ditetapkan d tetap a dg dgn Perda e da sesua sesuai PP;; 2) Pengendalian OPD Prov. oleh Mendagri, dan OPD Kab/Kota oleh Gub. sesuai PP;
Pasal 227 1) Prov. DKI Jkt diatur dgn UU tersendiri; 2) Prov. Prov DKI Jkt berstatus daerah otonom & di wilayahnya tdk dibentuk daerah otonom; 3) UU Prov. DKI Jkt mengatur kekhususan tgs, hak, kewajiban, tg.jwb, tempat kedudukan perwkln. neg. sahabat, keterpaduan RUTR dgn daerah sekitar & pembentukan kawasan oleh Pem. Pem Pusat. Pusat
DASAR HUKUM
3
Pasal 4 Otonomi Prov. DKI Jakarta diletakkan di tingkat Provinsi Pasal 7 1) Wilayah Provinsi dibagi dalam Kota Adm dan Kabupaten Adm 2) Wilayah Kota Adm dan Kabupaten Adm dibagi dalam Kecamatan 3) Wilayah Kecamatan dibagi dalam Kelurahan
UU 29/2007
Pasal 13 ayat (1) Perangkat Daerah Prov. DKI Jakarta terdiri dari Setda, Set DPRD, Dinas, LTD ( d (Badan, Kantor d dan RSUD/RSKD), / ) Kota Adm/Kab. d / b Adm., d Kecamatan d dan Kelurahan l h Pasal 13 ayat (3) Pengecualian Prov. DKI Jakarta dapat mempunyai jumlah dan atau jenis Dinas & LTD berbeda dengan Daerah lain sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan keuangan Daerah Pasal 14 Gubernur Gube u Provinsi o s DKI Ja Jakarta a ta dapat dibantu d ba tu sebanyak-banyak seba ya ba ya 4 Deputi eput Gubernur Gube u
DASAR HUKUM
4
Pasal 7 ayat (2) Terdapat 26 Urusan wajib yang menjadi kewenangan daerah
PP 38/2007
Pasal 7 ayat (4) Terdapat 8 Urusan Pilihan yang menjadi kewenangan daerah Pasal 19 Kewenangan Provinsi DKI Jakarta meliputi rincian urusan pemerintahan i h yang menjadi j di kewenangan k Provinsi P i i dan d rincian i i urusan yang menjadi kewenangan Kabupaten/Kota
DASAR HUKUM
5
Pasal 19 Variabel besaran OPD
Pasal 22 Perumpunan urusan pemerintahan (pertimbangan, penggabungan dalam dinas/LTD)
Pasal 44
PP 41/2007
Daerah yang mempunyai status istimewa atau otonomi khusus pembentukan perangkat daerah berpedoman pada Permendagri
Pasal 45 Daerah dapat membentuk lembaga lain sebagai bagian dari perangkat daerah melalui persetujuan Mendagri dan Menpan
Pasal 51 Penataan OPD paling lama 1 tahun (23 Juli 2008). 2008)
KERANGKA PIKIR PENATAAN ORGANISASI PROVINSI DKI JAKARTA KEBIJAKAN PENATAAN OPD
EKSEKUTIF
1. 2. 3. 4.
UU 32/04 UU 29/07 PP 38/07 PP 41/07 UU 43/99 UU 17/03 UU 1/04 UU 25/04 UU 23/06 UU 24/07 UU 25/07 PP 32/05 PP 58/05 PP 79/05 PP 23/06 PP 73/05 UU Siaran UU Pemilu UU HAM Perpres BNP dll
KONDISI EXISTING
? KARAKTERISTIK -
Otonomi tunggal Ibukota Negara Kepadatan peddk Kompleksitas masalah perkotaan Poleksosbud Sarana & prasarana Aparatur Visi dan misi
K E B U T U H A N
Sesuai visi & misi Gub Kajian Akademis Permendagri Khusus Melebihi besaran maks PP 41/07 dgn psl pengecualian PP 41/07 & UU 29/07 5 Mewadahi urusan wajib & pilihan 6 Struktur mengacu & hirarki span of control yg proporsional 7. Integrasi dan harmonisasi tugas & fungsi sejenis dalam satu SKPD 8 SKPD mempunyai 8. kompleksitas tugas dan fungsi yang proporsional 9 Pembatasan Seksi Dinas di Kec. 10Penghapusan g p Subseksi Dinas di Kel. 11 Mengurangi hirarki birokrasi 12Pengembangan jafung 13Pemberdayaan lembaga Kec & Kel 14M i d k LNS 14Meniadakan 15Pemberdayaan masyt 16Mewadahi tugas tertentu & kebutuhan nyata Daerah dalam lembaga lain
6
- DEPDAGRI
- MENPAN
PENATAAN KELEM BAGAAN
RAPERDA OPD
TIM
- PAKAR -SKPD/UKPD
DPRD
PERDA OPD BARU
SETDA
K- Sebagai unsur staf T- Menyusun kebijakan & mengkoordinasikan Perangkat Daerah F- Penyusunan kebijakan, koordinasi, pemantauan,, evaluasi, p p pelaksanaan
kebijakan serta administrasi & aparatur
pembinaan
K- Sebagai unsur pelayanan thdp DPRD, K DPRD berada di bawah & bertanggjwb kpd pimpinan DPRD & secara admtif
PP 41/2007
bertanggung jawab kpd Gub melalui Sekda
SET. DPRD
T- Menyelenggarakan adm kesekretariatan, keuangan, pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD, menyediakan dan mengkoordinasikan tenaga ahli DPRD F- Penyelenggaraan adm kesekretariatan Penyelenggaraan adm keuangan Fasilitasi rapat DPRD penyediaan & pengkoordinasian tenaga ahli DPRD
7
INSPEKTORAT
K- Sebagai unsur pengawas T- Melaksanakan tugas pengawasan T F- Perencanaan program pengawas, perumusan kebijakan dan fasilitasi pengawasan, pemeriksaan, pengusutan, t pengujian ji d dan penilaian il i tugas pengawasan K- Sebagai unsur perencana penyeleng-
PP 41/2007
garaan pemerintahan daerah
BAPPEDA
T- Melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan perencanaan pembangunan, litbang dan statistik daerah, F- Perumusan kebijakan teknis perencanaan, pengkoordinasian, penyusunan perencanaan pembangunan, pembinaan dan pelaksanaan tugas perencanaan pembangunan, pembangunan litbang dan statistik daerah 8
DINAS
PP 41/2007
LTD
K- Sebagai unsur pelaksana otda T- Melaksanakan urusan pemerintahan daerah F- Perumusan kebijakan teknis, penyelenggaraan pelayanan umum.
K- Sebagai unsur pendukung T- Penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah yang bersifat spesifik F- Perumusan kebijakan teknis pemberian dukungan atas penyeleng penyelenggaraan pemerintahan Daerah. Bentuk : Badan, Kantor, & RSUD/RSKD 9
K- Sebagai koordinator pelaksanaan tugas
pemerintahan di wilayahnya
UU 29/2007
KOTA/KAB
T- Mengoordinasikan pelaksanaan tugas pemerintahan perangkat di wilayah F- Pelaksanaan koordinasi,, p pemantauan dan pengendalian operasional suku dinas, suku badan, suku kantor, dan kecamatan
10
unsur pelaksana tugas pemerintahan yang dilimpahkan dan koordinator pelaksanaan tugas pemerintahan
K- Sebagai
UU 29/2007
KECAMATAN
T- Melaksanakan tugas pemerintahan yang dilimpahkan dan mengkoordinasi pelaksanaan tugas pemerintahan di Kecamatan F- Pelaksanaan tugas yang dilimpahkan Pengkoordinasian pelaksanaan tugas pemerintahan di Kecamatan, dan pembinaan Kelurahan
11
unsur pemerintahan
K- Sebagai
UU 29/2007
KELURAHAN
pelaksana
tugas
T- Melaksanakan tugas pemerintahan yang dilimpahkan F- Pelaksanaan tugas yang dilimpahkan Pelaksanaan pembinaan RW dan RT
12
PP 32/2004
SATPOL PP
K- Sebagai Perangkat Pemerintah Daerah T- Memelihara dan menyelenggarakan tramtib serta penegakan Perda & Pergub F- Penyusunan program, pelaksanaan kebijakan/koord. dan perlindungan masyarakat.
13
UU 29/2007 Psl 14
DEPUTI
K- Sbg Pejabat pembantu Gubernur T- Melaksanakan tugas yg ditetapkan Gub. F- Pemberian masukan dan pertimbangan, koordinasi dan pemantauan.
14
BESARAN OPD MENURUT PP 41/2007 DAN KEBUTUHAN
KRITERIA UMUM
•
Skoring dari : • Jml pddk • Jml APBD • Luas Wilayah
Nilai < 40 - Asisten 3 - Biro 9 - Set DPRD - Dinas 12 - LTD 8
Nilai 40-70 - Asisten 3 - Biro 9 - Set DPRD - Dinas 15 - LTD 10
• • • • •
Nilai > 70 - Asisten 4 - Biro 12 - Set DPRD - Dinas 18 - LTD 12
15
DKI JAKARTA
Otonomi tunggal; gg ; Ibukota negara; kepadatan penduduk; Kompleksitas permasalahan; Dinamika masyarakat; Visi dan d misi.
Besaran OPD - Asisten 4 - Biro 10 - Set DPRD 1 - Inspektorat 1 - Bappeda 1 - Badan 8 - Dinas 20
