PENANGANAN PEMBIAYAAN BERMASALAH DI KSU BISAMA KLUMPIT SALATIGA TUGAS AKHIR

PENANGANAN PEMBIAYAAN BERMASALAH DI KSU BISAMA KLUMPIT SALATIGA TUGAS AKHIR

Oleh : ABDUL GHOFUR NIM : 20107039 JURUSAN SYARI’AH PROGRAM STUDI DIII PERBANKAN SYARIAH SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI (STAIN) SALATIGA 2010

PENANGANAN PEMBIAYAAN BERMASALAH DI KSU BISAMA KLUMPIT SALATIGA TUGAS AKHIR Disusun dan Diajukan untuk Memenuhi Syarat Guna Memperoleh Gelar Ahli Madya Pada Program Studi Keuangan dan Perbankan Syariah

Disusun oleh : Nama : ABDUL GHOFUR NIM : 201 07 039

JURUSAN SYARIAH PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARIAH SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI (STAIN) SALATIGA 2010

i

ii

iii

MOTTO “Make your life more meaning full” “Bila telah mengetahui permasalahan dengan jelas hadapilah dengan tenang dan ketegasan karena itu cara memperoleh kekuatan untuk terhindar dari masalah yang lebih besar.”

PERSEMBAHAN Karya tulis ini penulis persembahkan kepada: 1. Bapak dan Ibu tercinta yang senantiasa mencurahkan kasih sayang berupa moril serta materiil juga doa yang tiada henti di panjatkan bagi penulis. 2. Seluruh anggota keluarga yang memberi dorongan semangat inspirasi dan motivasi. 3. Dosen-dosen STAIN yang telah memberikan ilmu kepada penulis. 4. Teman-teman yang telah memberikan persahabatan yang begitu indah dan takterlupakan. 5. Para Almameter 6. Pak Yuli, Pak Budi, Mbak Lis, Mbak Ajeng, Mbak Eva, serta Mas Toni. Terimakasih atas bantuanya selama magang. 7. Buat yang ada di hatiku yang telah menemaniku baik dikala suka maupun duka. 8. Para pembaca budiman.

iv

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayahnya kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan Tugas Akhir yang berjudul “ Penanganan Pembiayaan Bermasalah di KSU Bisama Salatiga “ dengan berusaha sebaik mungkin. Sholawat serta salam semoga selalu tercurah kepada beliau Nabi agung Muhammad SAW yang selalu kita nantikan syafaatnya di dunia dan akhirat kelak.

Penulisan Tugas Akhir ini ditujukan untuk memenuhi salah satu syarat Program Studi D3 Perbankan Syari’ah di Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Salatiga. Dalam penulisan Tugas Akhir ini penulis mendapat banyak bantuan dari berbagai pihak, oleh karena itu dengan penuh kerendahan hati penulis mengucapkan terimakasih kepada: 1. Bapak Dr. Imam Sutomo MAg selaku ketua STAIN Salatiga. 2. Bapak Abdul Azis Np.Sag.MM. selaku ketua progdi D3 Perbankan jurusan Syari’ah, STAIN Salatiga. 3. Ibu Desi Tresnawati SE,MM Selaku dosen pembimbing yang penuh kesabaran membimbing dan mengarahkan penulis hingga akhirnya Tugas Akhir ini selesai. 4. Seluruh dosen staf STAIN Salatiga yang telah memberi ilmu serta pelayanan yang baik selama penulis menuntut ilmu di STAIN Salatiga.

v

5. Bapak Yulianto AMd. Selaku manajer KSU Bisama Salatiga beserta para karyawan yang telah memberi ijin bimbingan dan arahan bagi penulis untuk melaksanakan kegiatan magang dan penulisan Tugas Akhir. 6. Bapak dan Ibu orang tua penulis yang selalu memberikan dukungan dan doa. 7. Orang-orang terkasih yang senantiasa menemani penulis. 8. Teman-teman D3 Perbankan Syari’ah angkatan tahun 2007. terimakasih atas semuanya. 9. Semua pihak yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu.

Penulis akan lebih sangat bahagia menerima saran maupun kritik yang sekiranya dapat penulis gunakan sebagai perbaikan dalam penyusunan karya tulis berikutnya. Penulis berharap semoga laporan Tugas Akhir ini dapat bermanfaat bagi semua pihak yang memerlukan Amin. Wassalamualaikum Wr.Wb.

Salatiga, 17 Agustus 2010

Penulis ABDUL GHOFUR

vi

ABSTRAK Bisnis perbankan di Indonesia. Tahun 1960-an dan 70-an merupakan bisnis yang belum terkenal. Kesan Bank masih masih angker, bank tidak perlu mencari nasabah, sebaliknya nasabah yang datang mencari bank. Dengan keluarnya Pakto 88 tahun 1998 dan keluarnya UU No 7 tahun 1992. perbankan di Indonesia tumbuh subur. Tahun 1997 sampai 2000 merupakan kehancuran dunia perbankan di Indonesia. Puluhan bank di likuidasi dan puluhan lagi di merger akibat terus menerus menderita kerugian baik bank milik pemerintah maupun milik swasta nasional. Kebobrokan dunia perbankan Indonesia adalah akibat salah dalam pengelolaanya. Hancurnya di dunia perbankan tersebut merupakan pelajaran yang berharga bagi para banker Indonesia, khususnya. BMT sebagai lembaga keuangan Non Bank dengan sistem syari’ah (bagi hasil) yang saat ini sedang mengalami perkembangan yang begitu pesat harus memiliki manajemen masalah ini dengan baik sejak awal, jangan sampai mengurangi rasa kepercayaan masyarakat terhadap BMT yang sudah baik menjadi berkurang atau bahkan mungkin rasa kepercayaan masyarakat terhadap BMT hilang. BMT harus bisa memanajemen dananya dengan baik. Yaitu dengan menjaga kesetabilan dan yang masuk, dana yang keluar dan dana yang jitu jika untuk menangani dana yang mengalami masalah. Karena BMT merupakan lembaga keuangan yang independent, dimana mereka mengetahui, mengelola, dan memanajemen sendiri usahanya tanpa adanya suatu lembaga penjamin seperti BI bagi bank-bank besar. Untuk itu keprofesionalan dalam bertindak mutlak diperlukan untuk menghindari hal tersebut.

vii

DAFTAR ISI HALAMAN JUDUL............................................................................... i HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING ..................................... ii HALAMAN PENGESAHAN TUGAS AKHIR ..................................... iii HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN ..................................... iv KATA PENGANTAR ............................................................................ vi ABSTRAK .............................................................................................. vii DAFTAR ISI ........................................................................................... viii BAB I

PENDAHULUAN. ......................................................... 1 A. Latar Belakang Masalah ............................................ 1 B. Rumusan Masalah ..................................................... 3 C. Tujuan dan Kegunaan ............................................... 4 D. Metode Penelitian...................................................... 5 E. Sistematika Penulisan ............................................... 6

BAB II

KAJIAN PUSTAKA. ...................................................... 7 A. Telaah Pustaka .......................................................... 7 B. Prinsip-prinsip Pemberian Pembiayaan .................... 11 C. Prosedur Pemberian Pembiayaan .............................. 15 D. Kebiasaan yang tidak baik Dalam Pemberian Pinjaman.................................................................... 20 E. Penyebab Pembiayaan Bermasalah........................... 21 F. Metode Penanganan dan Penyelamatan Pembiayaan Bermasalah. .......................................... 24

viii

BAB III

LAPORAN OBYEK PENELITIAN. ............................. 30 A. Gambaran Umum ...................................................... 30 1. Sejarah ringkas.....................................................30 2. Struktur organisasi dan tugas masing-masing. .... 32 3. Jenis-jenis produk usaha......................................36 4. Permodalan.......................................................... 37 5. Tujuan didirikanya KSU Bisama salatiga. .......... 38 6. Syarat-syarat permohonan pembiayaan. ............. 38 B. Data-data Diskriptif................................................... 39 1. Klasifikasi kolektabilitas pembiayaan................. 39 2. Laporan bidang usaha..........................................41

BAB IV

ANALISIS. ..................................................................... 50 A. Faktor Penyebab Pembiayaan Bermasalah Di KSU Bisama. ........................................................ 50 B. Penanganan Pembiayaan Bermasalah Di KSU Bisama. ........................................................ 53

BAB V

PENUTUP....................................................................... 66 A. Kesimpulan ............................................................... 66 B. Saran .......................................................................... 67

DAFTAR PUSTAKA DAFTAR RIWAYAT HIDUP LAMPIRAN-LAMPIRAN

ix

x

1

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Islam merupakan agama yang bersifat universal. Yang didalamnya di ajarkan tentang muamalah dengan meliputi berbagai aspek ajaran. Yaitu mulai dari persoalan hak dan kewajiban (hukum) bahkan sampai urusan lembaga keuangan. Pada dasarnya lembaga keuangan di bagi dua yaitu lembaga keuangan perbankan dan lembaga keuangan bukan bank, seperti pegadaian, koperasi dan sebagainya. Sekarang selain terdapat perbankan konvensional juga telah berdiri perbankan syariah. Keberadaan bank syariah Indonesia. Telah mendapatkan landasan yang kokoh dengan ditetapkanya peraturan pemerintah no 72 tahun 1992 yang direvisi dengan UUNO. 10 tahun 1998 tentang bank syariah yang berisi menyangkut organisasi maupun sistem operasionalnya (Muhammad, 2000 : 1). Kaitanya dengan lembaga keuangan. Baitul mall wattamwil (BMT) adalah salah satu lembaga keuangan non bank yang sistem operasionalnya sama dengan bank. Hanya saja BMT berada di bawah naungan departemen koperasi. Sedangkan bank di bawah naungan bank Indonesia (BI). Tetapi disini BMT bisa menggunakan badan hukum

koperasi, yang pengoprasianya BMT tidak

mempunyai sistem perbankan yang lengkap seperti bank. Tetapi hanya memiliki sistem perbukuan yang sederhana (Heri Sudarsono, 2003 : 46).

2

BMT didirikan untuk membantu perekonomian masyarakat menengah ke bawah. Lembaga ini didirikan sebagai sarana bagi masyarakat menengah kebawah untuk melakukan simpan pinjam untuk permodalan kegiatan usaha. Dalam masa perekonomian seperti sekarang ini, perusahaan besar, menengah, kecil, sering menghadapi masalah dalam dalam mengembangkan usahanya, terlebih dalam soal pendanaan untuk mengembangkan usahanya dan sebagai modal kerja. Untuk mendapatkan dana tidak akan bisa jika tidak ada yang memberikan pinjaman pembiayaan. Suatu lembaga keuangan dapat memberikan pinjaman dana atau pembiayaan kepada nasabah, anggota, pengusaha juga harus memperhatikan prosedur pembiayaan yang ada pada lembaga keuangan yang bersangkutan, untuk menghindari resiko dari pembiayaan, seperti adanya kredit macet yang dalam bank syariah biasa disebut dengan pembiayaan bermasalah. Dalam dunia perbankan sudah tidak asing lagi yang namanya kredit macet, hampir semua lembaga keuangan baik BANK maupun KSP SYARIAH pasti pernah mengalami masalah tersebut. Dan dari masalah tersebut tidak banyak lembaga keuangan yang gulung tikar karena tidak mampu mengatasi masalah tersebut. Maka dari itu lembaga keuangan harus memiliki jurus jitu untuk mengatasi masalah kredit macet. Sehingga lembaga keuangan tersebut bisa terus bertahan dan dapat mencapai target yang diingiankan. Pembiayaan menurut UU Perbankan No. 10 Tahun 1998, Pembiayaan adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu

3

berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan sejumlah uang setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan bagi hasil (Kasmir,2004:102). Maksud dan pengertian ini pembiayaan bermasalah disebabkan nasabah tidak mampu melunasi utangnya. Selain itu pembiayaan bermasalah disebabkan oleh dua faktor utama yaitu : 1. Dari pihak perbankan 2. Dari pihak nasabah Kemacetan ini diakibatkan dua hal : 1. Unsur kesengajaan, yaitu nasabah sengaja tidak mau membayar. 2. Unsur ketidaksengajaan, yaitu nasabah memiliki kemauan untuk membayar tapi untuk sementara waktu tidak mampu, dikarenakan usahanya mengalami musibah / halangan. Melihat faktor adanya kredit macet di atas maka dari itu kita mencari jalan keluarnya, menekan sekecil-kecilnya apabila suatu saat menimpa pada lembaga keuangan kita. B. Rumusan Masalah Berikut ini merupakan perincian pokok permasalahan yang di bahas dalam penulisan ini? 1. Faktor apa saja yang menjadi penyebab terjadinya pembiayaan bermasalah di KSU BISAMA?

4

2. Dengan cara bagaimana strategi penanganan pembiayaan bermasalah di KSU BISAMA? C. Tujuan dan Kegunaan Tujuan yang di inginkan oleh penulis dalam penulisan Tugas Akhir ini adalah: 1. Mengetahui faktor penyebab terjadinya masalah dalam pembiayaan bermasalah di KSU BISAMA Salatiga. 2. Mengetahui strategi penanganan pembiayaan bermasalah di KSU BISAMA Salatiga. Kegunaan penulis Tugas Akhir ini adalah : 1. Bagi penulis a. Untuk menerapkan teori yang telah diperoleh dengan praktek di lapangan. b. Untuk mengetahui secara langsung data-data, penyebab dan penanganan pembiayaan bermasalah di KSU BISAMA Salatiga. 2. Bagi KSU BISAMA Salatiga, sebagai bahan masukan untuk lebih meningkatkan semangat dalam menangani kredit macet sesuai dengan pengetahuan yang dimiliki berdasarkan praktek di lapangan maupun teoriteori yang pernah dipelajari penulis. 3. Bagi Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Salatiga, sebagai bahan pertimbangan bagi peneliti di masa yang akan datang dengan masalah yang sama.

5

4. Bagi pembaca, berguna sebagai bahan referensi untuk lebih lanjut mengetahui strategi penanganan pembiayaan bermasalah di KSU BISAMA Salatiga. D. METODE PENELITIAN Teknik Pengumpulan Data : 1. Observasi Langsung Memberikan gambaran yang utuh mengenai keadaan dan produkproduk KSU BISAMA SALATIGA 2. Metode Interview Teknik pengumpulan data dengan menggunakan Tanya Jawab dengan pimpinan dan beberapa karyawan KSU BISAMA SALATIGA serta nasabah yang mengalami masalah. 3. Metode Dokumentasi Pengumpulan data dengan melihat catatan-catatan data dan arsip KSU BISAMA SALATIGA.

6

E. SISTEMATIKA PENULISAN BAB I : PENDAHULUAN Berisi tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan, penulisan tugas akhir serta sistematika penulisan. BAB II : KAJIAN PUSTAKA Dalam bab ini berisi Telaah Pustaka tentang pengertian pembiayaan, pemberian pembiayaan, penyebab pembiayaan bermasalah, indicator pembiayaan bermasalah serta metode penaganan pembiayaan bermasalah yang kesemuanya diperoleh penulis dari buku referensi. BAB III : LAPORAN OBYEK Dalam bab ini akan berisi tentang sejarah berdirinya KSU BISAMA SALATIGA, tujuan didirikanya KSU BISAMA SALATIGA, dasar pendirian, susunan pengurus, pengawas, pengelola, laporan bidang usaha serta produk-produk KSU BISAMA SALATIGA baik simpanan maupun pembiayaan. BAB IV: ANALISIS Dalam bab ini berisi tentang analisa penulisan berkaitan dengan penyebab terjadinya pembiayaan bermasalah dan metode bagaimana cara yang ditempuh untuk menangani pembiayaan bermasalah di KSU BISAMA. BAB V : KESIMPULAN Dalam bab ini akan dijelaskan tentang kesimpulan dan saran.

7

BAB II KAJIAN PUSTAKA A. Telaah Pustaka Pengertian pembiayaan adalah suatu fasilitas yang diberikan Lembaga Keuangan Syariah atau BMT/KJKS/KSU kepada masyarakat yang membutuhkan untuk menggunakan dana yang telah dikumpulkan oleh lembaga tersebut dan masyarakat yang surplus dana (Muhammad, 2001: 10). Pembiayaan

adalah

penyediaan

uang

atau

tagihan

yang

dapat

dipersamakan dengan pinjaman berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara KSU dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu disertai dengan pembiayaan imbalan (Widianto, 2002: 62). Pembiayaan bermasalah adalah suatu kondisi pembiayaan di mana terdapat suatu penyimpangan utama dalam pembayaran kembali pembiayaan yang berakibat terjadi kelambatan dalam pengembalian, atau diperlukan tindakan yuridis dalam pengembalian atau kemungkinan terjadinya kerugian bagi koperasi (Standar Operasional Perkoprasian, hlm. 129). Dari devinisi tersebut bisa disimpulkan bahwa pembiayaan meliputi dua pihak yaitu pemberi dana dan penerima dana yang mengadakan kesepakatan yaitu pihak satu (BMT) menyediakan dana dan pihak dua (penerima) mengelola dana unuk digunakan baik untuk suatu usaha ataupun untuk pembelian barang.

8

a. Unsur-unsur pembiayaan (Kasmir, 2008 :98). 1) Unsur kepercayaan adalah mempercayakan sejumlah uang untuk dikelola peminjam. 2) Unsur waktu adalah jangka waktu pengembalian pinjaman. 3) Unsur resiko adalah akibat yang dapat timbul karena adanya jangka waktu antara pemberian pinjaman dan pelunasannya. 4) Unsur penyerahan adalah nilai ekonomis uang pada saat pemberian pinjaman. b. Jenis-jenis pembiayaan Jenis-jenis pembiayaan adalah (Karnaen Perwataatmadya, 1992, hlm. 21) 1) Mudharabah Mudharabah adalah suatu perjanjian usaha antara pemilik modal dengan dengan pengusaha dimana pihak pemilik modal menyediakan seluruh dana yang diperlukan dan pihak pengusaha melakukan pengelolaan atas usaha. Hasil usaha bersama ini dibagi sesuai dengan kesepakatan pada waktu akan pembiayaan ditandatangani yang dituangkan dalam bentuk nisbah. Apabila terjadi kerugian dan kerugian tersebut merupakan konsekuensi bisnis, maka pihak penyedia dana akan menanggung kerugian.

9

2) Musyarakah Musyarakah adalah suatu perjanjian usaha antara dua atau beberapa pemilik modal untuk penyertaan modalnya pada suatu proyek, dimana masing-masing pihak mempunyai hak untuk ikut serta, mewakilkan, atau menggugurkan haknya dalam manajemen proyek. Keuntungan dan hasil usaha bersama ini dapat dibagikan menurut proporsi penyertaan modal masing-masing maupun sesuai dengan kesepakatan bersama. Bila merugi kewajibanya hanya terbatas modal masing-masing. 3) Murabahah Murabahah adalah pembelian barang dengan pembayaran ditangguhnya. Pembiayaan murabahah diberikan kepada nasabah dalam rangka pemenuhan kebutuhan produksi dan berjangka waktu di bawah satu tahun. 4) Bai Bistaman Ajil Bai Bistaman Ajil adalah pembelian barang dengan pembayaran cicilan. Pembiayaan ini diberikan kepada nasabah dalam rangka pemenuhan kebutuhan barang modal (investasi). Pembiayaan ini berjangka satu tahun. 5) Ijarah Ijarah adalah pemberian kesempatan pada penyewa untuk mengambil kemanfaatan dan barang sewaan untuk jangka waktu tertentu dengan imbalan yang telah di sepakati bersama.

10

6) Qordhul hasan Qordhul Hasan adalah suatu pinjaman lunak yang diberikan atas dasar kewajiban sosial semata dimana si peminjam tidak dituntut untuk mengembalikan apapun kecuali modal pinjaman. 7) Wakalah Wakalah berarti penyerahan, pendelegasian maupun mandat atau amanah. 8) Kafalah Kafalah berarti jaminan yang diberikan oleh penanggung kepada pihak lain untuk memenuhi kewajibanya kepada pihak lain yang ditangguhkan. 9) Hawalah Hawalah berarti pengalihan hutang dari orang yang berhutang kepada si penaggung. 10) Rahn Rahn adalah menahan salah satu harta milik peminjam sebagai jaminan atas pembiayaan yang diterima. c. Manfaat pembiayaan 1) Manfaat bagi KSU/BMT a) Memperoleh pembagian keuntungan dan debitur sehingga dapat untuk membiayai operasional BMT/KSU. b) Dengan pembiayaan ini menunjukkan peranan KSU/BMT dalam meningkatkan ekonomi rakyat.

11

c) Menjalin hubungan silaturahmi antara nasabah dengan pihak KSU/BMT. 2) Manfaat bagi nasabah. a) Nasabah tidak dituntut untuk mengembalikan pijaman dengan sejumlah bunga yang terlalu besar. b) Nasabah tidak dibebani dengan jumlah bunga, namun dia akan memberikan yang diperoleh berdasarkan nisbah bagi hasil yang telah disepakati. c) Membuka

kesempatan

kepada

golongan

ekonomi

bawah

untuk

mendapatkan modal yang dapat meningkatkan pendapatan. B. Prinsip-prinsip Pemberian Pembiayaan. Pembiayaan bermasalah dalam dunia lembaga keuangan sudah tidak asing lagi. Karena pembiayaan bermasalah merupakan sudah menjadi permasalahan pokok dan mendasar bagi suatu lembaga keuangan. Maka dalam suatu lembaga keuangan juga harus memiliki metode atau cara dalam mengatasi dan menyelesaikan masalah pembiayaan bermasalah terebut. Dan disetiap lembaga keuangan pasti memiliki cara tersendiri untuk menyelesaikan masalah pembiayaan bermasalah tersebut. Agar nantinya lembaga keuangan tidak terlalu berat menghadapi kerugian. Suatu lembaga keuangan sebelum mencairkan pembiayaan ke nasabah. Maka lembaga keuangan tersebut harus memberikan penilaian apakah

12

pembiayaan yang diajukan cukup layak atau tidak untuk diberikan pinjaman. Penilaian ini dapat menggunakan pendekatan yang di kenal dengan analisis atau prinsip 5C, 7Pdan analisis 3R adalah sebagai berikut: (Sumiyanto ahmad, 2008 : 166) 1. 5C yaitu: a. Character Penilain terhadap karakter atau kepribadian calon debitur, dengan tujuan untuk memperkirakan kemungkinan bahwa anggota pengguna dana atau anggota KJKS BMT yang mengajukan pembiayaan dapat memenuhi kewajibannya. b. Capacity Penilaian secara subyektif tentang kemampuan debitur untuk melakukan pembayaran. Kemampuan ini diukur dengan catatan prestasi debitur masa lalu yang didukung dengan pengamatan di lapangan atas usaha nasabah, cara berusaha dan tempat berusaha. c. Capital Penilaian terhadap kemampuan modal yang dimiliki oleh calon debitur, yang diukur dengan posisi usahanya secara keseluruhan melalui rasio financialnya dan penekanan pada komposisi modalnya.

13

d. Collateral Collateral adalah jaminan milik debitur. Penilain untuk lebih meyakinkan jika suatu resiko kegagalan pembayaran terjadi, maka jaminan dipakai sebagai pengganti dari kewajibanya. Tetapi, collateral dalam KJKS BMT dapat ditekankan pada faktor kepercayaan, pendekatan hubungan dengan pengusaha, kegiatan usahanya, saling mengenal karena daerah usahanya tidak luas melalui tanggung renteng atau bersama tokoh setempat yang diiringi dengan pengajian bersama. e. Conditions Bagian pembiayaan KJKS BMT harus melihat kondisi perekonomian secara umum, khususnya yang terkait dengan jenis usaha calon debitur. Hal tersebut dilakukan karena keadaan eksternal yang dibiayaai.

2. 7P tersebut adalah sebagai berikut: a. Personality Yaitu penilaian calon debitur dari kepribadian tingkah lakunya. b. Party Yaitu penilaian dengan mengklasifikasikan anggota kedalam golongan tertentu berdasarkan modal, loyalitas dan karakternya. c. Purpose Yaitu penilaian dengan mengetahui tujuan penggunaan pembiayaan.

14

d. Prospect Yaitu penilaian terhadap ukuran prospek usaha calon debitur. e. Payment Yaitu penilaian terhadap ukuran cara calon debitur mengembalikan pembiayaan. f. Profitability Yaitu penilaian terhadap kemampuan calaon debitur dalam mencari laba. g. Protection Yaitu penilaian terhadap kemampuan calon debitur dalam memberikan perlindungan usaha dan jaminan yang ada.

3. 3R tersebut adalah : a. Return Yaitu pengembalian dalam bentuk keuntungan atas penggunaan pembiayaan yang diberikan. b. Repayment Yaitu kemampuan dan kesanggupan anggota untuk membayar kembali semua pembiayaan yang diterima. c. Risk Yaitu kemampuan untuk mengatasi resiko kegagalan.

15

C. Prosedur Pemberian Pembiayaan. Sebelum nasabah memperoleh pembiayaan terlebih dahulu harus melalui tahapan-tahapan penilaian dari pengajuan proposal pinjaman dan dokumendokumen yang di perlukan, pemeriksaan keaslian dokumen, analisis pembiayaan sampai dengan pembiayaan tersebut dicairkan. Tujuan prossedur pemberian pembiayaan adalah untuk memastikan kelayakan suatu pinjaman, di ACC atau tidak. Dalam menentukan kelayakan suatu pembiayaan maka dalam setiap tahap selalu dilakukan penilaian yang mendalam, apabila dalam penilaian mungkin ada kekurangan maka pihak bank dapat meminta kembali ke nasabah langsung ditolak. Prosedur pemberian dan penilaian pembiayaan oleh dunia perbankan secara umum tidak jauh berbeda antara bank satu dengan bank lainya. Prosedur pemberian kredit itu antara lain : 1. Pengajuan Proposal Untuk memperoleh suatu fasilitas pembiayaan dari suatu lembaga keuangan misalkan seperti BMT maka tahap yang pertama pemohon pinjaman mengajukan permohonan pembiayaan secara tertulis dalam suatu proposal. Yang perlu di perhatikan dalam setiap pengajuan proposal suatu pinjaman hendaknya yang berisi keterangan tentang : a. Riwayat Hidup Perusahaan b. Tujuan pengambilan pinjaman c. Besarnya pinjaman dan jangka waktu

16

d. Cara pemohon mengembalikan pinjaman e. Jaminan pinjaman Jaminan yang diberikan dalam bentuk surat atau sertivikat harus teliti jangan sampai terjadi sengketa, besarnya setiap jaminan pinjaman diikat dengan suatu asuransi tertentu. 2. Penyelidikan Berkas Pinjaman Tujuannya adalah untuk mengetahui apakah berkas-berkas yang diajukan sudah lengkap sesuai persyaratan yang telah ditetapkan. Dalam penyelidikan berkas yang perlu diperhatikan adalah membuktikan kebenaran dan keaslian dari berkas-berkas yang ada. 3. Penilaian Kelayakan Pembiayaan Dalam penilaian kelayakan suatu pinjaman dapat dilakukan dengan menggunakan 5C, 7P, dan 3R namun untuk pinjaman yang lebih besar jumlahnya perlu dilakukan metode penilaian dengan studi kelayakan. Adapun aspek-aspek yang perlu dinilai dalam pemberian suatu pinjaman adalah(Sumiyanto ahmad, 2008 : 167) : a. Aspek keuangan Aspek yang dinilai adalah sumber-sumber dana yang dimiliki untuk membiayai usaha dan bagaimana menggunakan dana tersebut. Penilaian KJKS BMT dari aspek keuangan pada umumnya menggunakan alat ukur sebagai berikut:

17

a) Payback Period (PP), yaitu jangka waktu pengembalian. b) Net Present Value (NPV), yaitu nilai sekarang dari suatu investasi. c) Profitability Indeks (PI), yaitu indeks tingkat keuntungan. d) Internal Rate of Return (IRR), yaitu tingkat bunga pengembalian. e) Break Event Point (BEP), yaitu jangka waktu terjadinya nilai laba. . b. Aspek yuridis Yang dinilai dalam aspek ini adalah legalitas badan usaha serta izin-izin yang dimiliki perusahaan. Yang terkait dengan aspek legal pengajuan pembiayaan ini meliputi: a) Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP). b) Tanda Daftar Perusahaan (TDP) c) Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). d) Keabsahan surat-surat yang dijaminkan misalnya sertivikat tanah. e) Hal-hal yang dianggap penting lainya. c. Aspek Pemasaran Dalam aspek ini yang dinilai adalah permintaan terhadap produk yang dihasilkan saat ini maupun dimasa yang akan datang. Yang perlu diteliti dalam aspek ini adalah: a) Pemasaran produknya selama beberapa waktu yang lalu. b) Rencana penjualan dan produksi selama beberapa waktu dimasa yang akan datang.

18

c) Peta kekuatan pesaing yang ada. d) Prospek produk secara keseluruhan. e) Fluktuasi harga penjualan. f) Program promosi. g) Daerah pemasaran. d. Aspek Teknis Operasi Dalam aspek ini yang dinilai adalah masalah lokasi usaha, kelengkapan sarana dan prasarana yang dimiliki, termasuk letak gedung dan ruangan. e. Aspek Manajemen, untuk menilai pengalaman pinjaman dalam mengelola usahanya, seperti Sumber Daya Manusia yang dimiliki. f. Aspek AMDAL, apakah sudah memenuhi kriteria analisis dampak lingkungan terhadap darat air dan udara. g. Aspek Ekonomi Sosial, untuk menilai dampak usaha yang diberikan terutama bagi masyarakat luas. 4. Wawancara Tahap ini merupakan penyidikan kepada calon peminjam dengan cara bertemu langsung dengan calon peminjam, tujuannya adalah untuk mendapatkan keyakinan apakah berkas tersebut sesuai dan lengkap separti KJKS BMT inginkan.

19

5. Peninjauan ke lokasi (On the Spot = OTS) Setelah memperoleh keyakinan atas keabsahan dokumen dan hasil penyelidikan dan wawancara maka langkah selanjutnya adalah melakukan peninjauan lapangan yang menjadi obyek pinjaman. Tujuannya untuk memastikan bahwa obyek yang akan dibiayai benar-benar ada dan sesuai dengan apa yang tertulis dalam proposal. 6. Keputusan kredit Keputusan kredit adalah untuk menentukan apakah pinjaman layak untuk diberikan atau ditolak, jika layak, maka dipersiapkan administrasinya, biasanya keputusan pembiayaan meliputi: a. Akad pembiayaan yang akan ditandatangani b. Jumlah uang yang harus dibayar c. Jangka waktu d. Jumlah uang yang diterima 7. Penandatanganan akad pembiayaan, penandatanganan dilaksanakan: a. Antara bank dengan peminjam secara langsung b. Melalui Notaris 8. Realisasi Pembiayaan Realisasi pembiayaan diberikan setelah penandatanganan surat-surat yang diperlukan. Pencairan atau pengambilan uang dari rekening sebagai

20

realisasi dan pemberian pembiayaan dapat diambil sesuai dengan keuntungan dan tujuan pembiayaan. D. Kebiasaan yang Tidak Baik dalam Pemberian Pinjaman Suatu lembaga keuangan terkadang pada bagian pembiayaan kurang memperhatikan dan menjalankan tugasnya dengan baik, dan yang sebenarnya pula karena kebiasaan yang kurang baik itu sendiri : (Edward.W.Reed dan Edward.K.Giil.1995:307) 1. Analisis pinjaman kurang memuaskan tentang kemampuan menejemen pinjaman. 2.

Analisis laporan keuangan yang tidak memadai.

3. Persyaratan yang tidak baik dalam pemberian pinjaman. 4. Peninjauan dan pemeriksaan yang kurang baik atas pinjaman yang tanggungtanggung. 5. Terlalu menekan laba dan perkembangan bank. 6. Kebijaksanaan pembiayaan yang longgar pada teman disekitar dan pejabat eksekutif. Sedangkan menurut bagian petugas yang memeriksa keuangan tersebut. Pembiayaan itu bermasalah biasanya diakibatkan oleh beberapa hal: 1. Informasi pembiayaan yang tidak lengkap. 2. Ketidak mampuan menganalisa laporan.

21

3. Persaingan dan keinginan untuk memiliki portofolio pinjaman yang lebih besar dari BMT saingan. 4. Keengganan untuk menuntut tindakan sesuai perjanjian . 5. Kurangnya pengawasan BMT terhadap usaha nasabah. 6. Memberikan pinjaman yang terlalu besar memberi pinjaman di luar kemampuan nasabah untuk membayar atau melunasi. 7. Pinjaman tanpa jaminan 8. Pemberian pinjaman pada nasabah yang diragukan. E. Penyebab Pembiayaan Bermasalah. Secerdas apapun analisis pembiayaan dalam menganalisis setiap permohonan pembiayaan, kemungkinan pembiayaan macet pasti ada. Pemberian suatu fasilitas pembiayaan mengandung suatu resiko kemacetan. Penyebab terjadinya pembiayaan bermasalah adalah karena kesulitan-kesulitan keuangan yang dihadapi nasabah. Penyebab kesulitan keuangan perusahaan nasabah dapat di bagi menjadi (1) faktor internal (2) faktor aksternal ( Arifin : 2005). 1. Faktor internal Faktor internal adalah faktor yang ada di dalam perusahaan itu sendiri. Faktor utama yang paling dominan adalah faktor manajerial. Dapat dilihat dari beberapa hal, seperti kelemahan dalam kebijakan pembelian dan penjualan, lemahnya pengawasan biaya dan pengeluaran, kebijakan piutang

22

yang kurang tepat. Penempatan yang berlebihan pada aktifa tetap. Permodalan yang tidak cukup. 2. Faktor eksternal Faktor eksternal adalah faktor-faktor yang berada diluar kekuasaan manajemen perusahaan, seperti bencana alam, peperangan, perubahan kondisi dalam perekonomian dan perdagangan, perubahan-perubahan teknologi dan lain-lain. Bila kemacetan disebabkan oleh faktor eksternal tersebut. Lembaga keuangan perlu menganalisa lebih lanjut yaitu bagaimana membantu nasabah untuk segera memperoleh penggantian dari perusahaan asuransi. Yang perlu diteliti adalah faktor internal. Yaitu yang terjadi karena sebab-sebab manajerial bila lembaga keuangan telah melakukan pengawasan secara seksama dari bulan-bulan, dan tahun-tahun, lalu timbul kemacetan sedikit banyak terkait pula dengan kelemahan pengawasan itu sendiri. Kecuali bila aktifitas pengawasan dilakukan dengan baik. Masih juga tertera lebih mendalam mungkin kesulitan itu disengaja oleh manajemen perusahaan yang berarti pengusaha telah melakukan hal-hal yang tidak jujur. Sedangkan menurut kasmir ada bebrapa hal yang menyebabkan terjadinya kemacetan suatu fasilitas pembiayaan:

23

1. Dari pihak perbankan Dalam hal ini pihak analisis kredit kurang teliti baik dalam mengecek kebenaran dan keaslian dokumen maupun salah dalam melakukan penghitungan dengan rasio-rasio yang ada. Akibatnya, apa yang seharusnya terjadi tidak diprediksi sebelumnya. Kemacetan suatu kredit dapat pula terjadi akibat kolusi dari pihak analisis kredit dengan pihak debitur sehingga dalam analisisnya. Dilakukan secara tidak obyektif 2. Dari pihak nasabah Kemacetan kredit yang disebabkan oleh nasabah diakibatkan oleh dua hal: a. Adanya unsur kesengajaan, artinya nasabah sengaja tidak mau membayar kewajibanya kepada bank sehingga kredit yang diberikan dengan sendiri macet. b. Adanya unsur tidak sengaja, artinya memiliki kemauan untuk membayar akan tetapi tidak mampu dikarenakan usaha yang dibiayai terkena musibah. Apabila kemacetan tersebut akibat kelalaian, pelanggaran atau kecurangan

nasabah,

maka

bank

dapat

meminta

agar

nasabah

menyelesaikan segera. Termasuk menyerahkan barang yang diagunkan. Bila penyelesaian di luar pengadilan negeri atau badan Arbitrase, perbankan syariah lebih suka memilih Badan Arbitrase Muamalah Indenesia.

24

F. Metode Penanganan dan Penyelamatan Pembiayaan Bermasalah Dalam hal pembiayaan bermasalah pihak KJKS BMT perlu melakukan penyelamatan sehingga tidak akan menimbulkan kerugian. Dalam hal tersebut ada beberapa metode-metode penanganan dan penyelamatan pembiayaan bermasalah yang meliputi(Standar Operasional Perkoprasiaan hal:129) 1. Penanganan Pembiayaan Bermasalah a. Preventif (pencegahan) 1) Pemahaman dan pelaksanaan proses pembiayaan yang benar, menyangkut internal (koperasi) dan eksternal (mitra dan lingkungan) 2) Pemantauan dan pembinaan pembiayaan (on site dan on desk monitoring) 3) Memahami faktor yang menjadi penyebab dan gejala dini pembiayaan bermasalah b. Kuratif Account Officer melakukan analisis-evaluasi ulang mengenai aspek (manajemen, pemasaran, produksi, keuangan, yuridis, agunan) 2. Penyelesaian pembiayaan bermasalah a. Cara penanganan/penyelesaian pembiayaan bermasalah dapat dilakukan dengan bentuk: 1) Revitalisasi, dilakukan dengan cara:

25

a) Penataan kembali (Restructuring) jika kesulitan usaha nasabah disebabkan oleh faktor modal, maka penyelamatan adalah dengan meninjau kembali situasi dan kondisi permodalan, baik modal dalam arti dana untuk keperluan modal kerja maupun modal berupa barang-barang

modal (mesin,

peralatan, dan sebagainya) Tindakan yang dapat diambil adalah 1. Tambahan kredit Apabila nasabah kekurangan modal kerja, maka perlu dipertimbangkan penanaman modal kerja, demikian juga dalam hal investasi, baik perluasan maupun tambahan investasi. 2. Tambahan equity Apabila tambahan kredit memberatkan nasabah, sehubungan dengan pembayaran bunganya. b) penjadwalan kembali (Rescheduling) penjadwalan ulang dapat dilakukan dengan mengubah jangka waktu pembiayaan, jadwal pembayaran (penaggalan, tenggang, waktu), dan jumlah anggsuran. Hal ini dilakukan apabila terjadi ketidakcocokan jadwal angsuran yang dibuat account officer dengan kemampuan dan kondisi mitra. Pemecahanya adalah

26

dengan

mengevaluasi

dan

menganalisis

kembali

seluruh

kemampuan usaha mitra sehingga cocok dan tepat dengan jadwal baru. Koperasi tidak perlu meneliti ulang tentang jaminan dan segala bentuk perijinan yang ada. c) Persyaratan kembali (Reconditioning) koperasi melakukan tindakan ini terhadap mitra apabila terdapat: 1) Perubahan kepemilikan usaha 2) Perubahan jaminan, apakah dalam hal bentuk, harga, maupun status. Hal ini akan mempengaruhi Colleteral Coverage pembiayaan 3) Perubahan pengurus 4) Perubahan nama dan status perusahaan d) Kombinasi tindakan penyelamatan dapat juga merupakan kombinasi, misalnya rescheduling

dengan

reconditioning,

rescheduling

dengan

restructuring, dan reconditioning dengan restructuring, serta gabungan dari rescheduling, reconditioning, restructuring. 2) Collection Agent Apabila pejabat koperasi dalam melakukan penagihan pembiayaan bermasalah hasilnya tidak cukup efektif, maka boleh menggunakan jasa pihak ketiga untuk melakukan penagihan, dengan syarat bahwa

27

personal yang bersangkutan harus capable, credible, amanah dan memahami prinsip-prinsip syari’ah dalam menagih. 3) Penyelesaian melalui jaminan (eksekusi) Penyelesaian melalui jaminan dilakukan dengan cara : a) Non litigasi 1) Likuidasi usaha 2) Parate eksekusi b) Write Off sementara 4) Write of Final a) klasifikasi write of 1) hapus buku 2) yaitu penghapusbukuan seluruh pembiayaan mitra yang sudah tergolong macet, akan tetapi masih tetap ditagih 3) hapus tagih 4) yaitu

penghapusbukuan

dan

penghapustagihan

pembiayaan mitra yang sudah nyata-nyata macet b) syarat kondisi c) sumber penghapusan pembiayaan d) mekanisme pengambilan keputusan

seluruh

28

Suatu lembaga keuangan atau BMT, untuk mengatasi adanya pembiayaan bermasalah sesungguhnya masih memiliki dan pilihan yang umum diantaranya adalah membantu atau melikuidasi. Alternatif membantu dapat diartikan dengan proses adanya kerjasama dengan peminjam sampai pinjaman yang dipinjam walaupun

sebagian

ataupun

sepenuhnya

peminjam dapat kembali

tanpa

menggunakan

jalan

mengembalikan pinjaman. Alternatif likuidasi yaitu secara memaksa peminjam untuk mematuhi ketentuan yang terdapat dalam perjanjian pinjaman dan menggunakan setiap upaya hukum untuk mencapai tujuan ini. Bagi suatu perusahaan yang mengalami pinjaman bermasalah maka BMT sebagai kreditur sebaiknya juga dapat memberikan saranya untuk menjual barang konsumsi, proyek perluasan usaha dihentikan. Peninjauan ulang terhadap kebijakan penjualan, pengurangan gaji manajer, penambahan produk baru, pembelian atau penjualan perusahaan lain, ini semua dimaksudkan untuk mengurangi pengeluaran meningkatkan pendapatan dan penjualan, sehingga diharapkan dapat melunasi hutangnya. (Edward W.Reed, 1995 : 313) Untuk alternatif kedua yaitu likuidasi, ini dilakukan jika benar-benar sudah ada pengaturan kerjasama dengan intern BMT maupun dengan nasabah tidak berhasil serta dengan pertimbangan adanya ketidakseriusan nasabah dalam melunasi pinjaman terlihat jelas sekali.

29

Pinjaman bermasalah tidak berarti semua dana yang dipinjamkan tersebut akan hilang, akan tetapi hal tersebut akan menjadi nilai positif bagi BMT apabila dapat memenej dengan baik yaitu dengan cara-cara di atas. Untuk pinjaman produktif pembayaran pinjaman jangan sampai mengurangi kemampuan peminjam untuk memperoleh pendapatan sedangkan untuk pinjaman konsumtif pembayaran jangan terlalu besar.

30

BAB III LAPORAN OBYEK

A. GAMBARAN UMUM 1. Sejarah ringkas KSU BISAMA yang berkedudukan di Jl. Marditomo No: 46B, Sidorejo Kidul, tingkir, Salatiga, didrikan sesuai dengan badan hukum No : 518/02/ tertanggal 29 agustus 2009 Motto “ barokah syariah raih kejayaan “ VISI Mewujudkan KSU BISAMA menjadi lembaga yang mampu meningkatkan keimanan serta mampu meningkatkan ibadah dalam setiap aspek kehidupan, sehingga menjadi setiap urusannya mengandung kebaikan, berkarya bagi sesama serta berorientasi untuk mewujudkan kemakmuran khususnya bagi anggota dan masyarakat pada umumnya. MISI Membangun dan mengembangkan tatanan perekonomian yang berlandaskan syari’ah dalam struktur masyarakat yang madani yang adil yang bertumbuh dan berkembang meraih kejayaan dalam menggapai ridho Allah SWT.

31

LANDASAN DAN ASAS KSU

BISAMA

berlandaskan

prinsip

Syari’ah

islam,

keimanan,

keterpaduan, kebersamaan, kemandirian dan profesionalisme serta berasaskan UU perkoprasian Indonesia yang sesuai dengan pancasila dan UUD 1945. PRINSIP UTAMA KSU BISAMA a. Keimanan

dan

ketaqwaan

kepada

Allah

SWT

dengan

mengimplementasikanya pada prinsip syariah dan muamalah islam kedalam kehidupan nyata. b. Keterpaduan, yakni nilai-nilai spiritual dan moral menggerakkan dan mengarahkan etika bisnis yang dinamis, proaktif, progresif, adil dan berakhlak mulia. c. Kekeluargaan, yakni mengutamakan kepentingan bersama diatas kepentingan pribadi, dibangun rasa kekeluargaan, sehingga akan tumbuh rasa saling melindungi dan menanggung. d. Kebersamaan, yakni kesatuan pola pikir, sikap dan cita-cita antar semua elemen KSU BISAMA sehingga memiliki satu visi dan bersama-sama anggota untuk memperbaiki kondisi ekonomi dan sosial e. Kemandirian, yakni mandiri diatas semua golongan politik. Mandiri berarti tidak bergantung dengan dana-dana pinjaman bantuan tetapi senantiasa proaktif untuk menggalang dana masyarakat sebanyak-banyaknya.

32

f. Profesionalisme, yakni semangat kerja yang tinggi dan dilandasi dengan dasar keimanan. Kerja yang tidak hanya berorientasi pada kehidupan dunia saja, tetapi juga kenikmatan dan kepuasan akhirat, istiqomah, konsisten, konsekuen, berkelanjutan tanpa henti dan tanpa pernah putus asa, dan senantiasa yakin atas jaminan Allah SWT. 2. Struktur Organisasi dan Tugas Masing-masing Bagian. STRUKTUR ORGANISASI KSU BISAMA KLUMPIT SALATIGA RAT

Pengurus : - Ketua - Sekretaris - Bendahara

Pengawas : - Dewan Ekonomi - Dewan Syariah

Manajer

Manajer Operasional

Teller

Administras i

Manajer Pemasaran

Account

Pemasaran

Anggota/Calon Anggota

Pembiayaan

33

Dewan pengurus Ketua : yulianto Amd Sekertaris : Budi Raharjo SP,SH Bendahara : Rahma Dewi Pengawas : 1. Sugino SH 2. H. Hardi Utomo, SE, SM 3. Sutopo, SE 1. Dewan Pengawas a. Mengawasi seluruh kegiatan KJKS BMT dalam aspek syari’ah b. Memberikan persetujuan pembiayaan besar. c. Memberikan nasehat kepada manajer untuk menjalankan kegiatan operasional sesuai dengan syariah islam. 2. Pengurus: a. Mengadakan rencana kerja dan rencana anggaran pendapat dan belanja KSU. b. Menyelenggarakan rapat. c. Menyelenggarakan rapat pengurus minimal 1 kali tiap bulan untuk mengevaluasi pelaksanaan usaha KSU. d. Menunjuk pengelola KSU yang professional. e. Mewakili KSU di dalam dan luar pengadilan.

34

3. Manajer: a. Memimpin kegiatan KSU secara menyeluruh. b. Melakukan koordinasi seluruh staf KSU. c. Menyusun rencana kerja bulanan, triwulan, dan tahunan yang merupakan penjabaran dan kebijakan umum Rapat Anggota Tahunan. d. Menandatangani surat-surat untuk kepentingan intern dan ekstern. e. Memberi persetujuan setiap transaksi, biaya atau pemindahbukuan. f. Mengangkat dan memperhentikan pegawai. g. Meneliti laporan periodik (bulanan, triwulan, tahunan) 4. Kepala Bagian Operasional : a. Melaksanakan supervise terhadap setiap pelayanan dan jasa-jasa BMT dari setiap unit atau bagian yang berada dibawahnya. b. Melakukan monitoring, evaluasi, review, dan koordinasi terhadap pelaksanaan tugas-tugas pelayanan di bidang operasional. c. Turut membantu pelayanan secara aktif atas tugas-tugas harian setiap bagian yang berada di bawah tanggungjawabnya. d. mengusulkan produk-produk BMT yang diperlukan nasabah 5. Teller : a. Bertindak sebagai penerima uang dan juru bayar. b. Melayani penerimaan serta penarikan dana dari dan ke nasabah c. Melakukan pembayaran sesuai dengan perintah manajer

35

d. Menghitung bagi hasil seluruh nasabah. e. Mengadministrasikan seluruh transaksi yang berhubungan dengan kas. f. Setiap akhir jam kerja menghitung uang yang ada dan meminta pemeriksaan dari manajer. 6. Administrasi / Pembukuan: a. Membukukan semua transaksi keuangan. b. Membuat laporan-laporan keuangan secara periodic c. Mengadministrasikan seluruh dokumen yang berhubungan dengan bagian keuangan. d. Melayani claim, biaya, serta gaji yang telah disetujui manajer. e. Mengarsip semua berkas, surat-surat dan dokumen-dokumen lain sehingga tidak hilang. 7. Pemasaran: a. Melakukan kegiatan-kegiatan kerja dan promosi b. Mencari sumber-sumber dana dengan melihat kemungkinan dan peluang dana murah yang dapat dihimpun baik dari anggota maupun simpanan dari pihak ketiga. c. Bersama bagian pembiayaan melakukan penagihan ke setiap anggota yang diberikan pembiayaan sesuai dengan tanggal dan waktu yang telah disepakati.

36

3. Jenis-jenis Produk dan Usaha Jenis produk yang dikeluarkan oleh KSU BISAMA Salatiga terdiri dari : 1. Produk Simpanan Produk simpanan yang terdapat pada KSU BISAMA Salatiga meliputi: a. Nan Rela (Simpanan Sukarela) merupakan bentuk simpanan mudaharabah biasa yaitu: simpanan pihak ketiga yang disimpan di KSU atas dasar akad wakidah (titipan) dan KSU berkewajiban memelihara dana tersebut yang oleh para penyimpan sewaktu-waktu dapat ditarik. b. Nan Bijak (Simpanan Berjangka) merupakan bentuk simpanan berupa deposito yang penarikanya hanya dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan perjanjian nasabah penyimpan dengan KSU. Jangka waktu jatuh temponya adalah tiga bulan, enam bulan, dan duabelas bulan yang masing-masing nisbah bagi hasilnya sesuai dengan akad yang telah di sepakati antara nasabah dengan KSU. c. Nan Fitri (Simpanan Idul Fitri) merupakan bentuk simpanan sukarela yang penarikanya hanya dilakukan pada waktu hari raya idul fitri. d. Nan Pena (Simpanan Pendidikan) merupakan bentuk simpanan sukarela yang berupa tabungan pendidikan yang penarikanya dilakukan pada saat ada ajaran baru di sekolah jadi satu tahun hanya boleh diambil dua kali.

37

e. Tasaqur (Tabungan Persiapan Qurban) merupakan bentuk simpanan sukarela yang penarikanya hanya dilakukan pada hari raya idul adkha dan bisa di ambil berupa uang maupun hewan. 2. Produk Pembiayaan a. Mudharabah b. Murabahah 4. Permodalan Modal KSU BISAMA Salatiga berasal dari Sisa Hasil Usah (SHU) dan simpanan anggotanya. KSU BISAMA berbadan hukum koperasi maka tidak boleh dan tidak dapat mengumpulkan simpanan dari masyarakat selain anggotanya. Permodalan KSU BISAMA adalah sebagai berikut : 1. Sisa Hasil Usaha (SHU) Sebagian dari SHU ada yang dicadangkan untuk menambah modal usaha yaitu sebesar Rp 17.408.433. 2. Simpanan pokok Simpanan ini dikenakan kepada setiap anggota baru simpanan pokok merupakan tanda keanggotaan BMT. Dan simpanan ini tidak boleh diambil selama masih menjadi anggota koperasi.

38

3. Simpanan Wajib Simpanan yang dibayar oleh setiap anggota secara teratur setiap bulannya dan tidak dapat diminta kembali selama menjadi anggota. Besarnya Rp. 20.000 4. Modal penyertaan Modal dari beberapa pihak yang menanamkan modalnya atau menanam saham di BMT tersebut besarnya terserah kepada yang bersangkutan. 5. Cadangan Modal KSU. 5. Tujuan Didirikannya KSU BISAMA Salatiga. a. Membangkitkan jiwa kemandirian serta kualitas usaha ekonomi bagi kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyrakat pada umumnya. b. Mewujudakan KSU BISAMA menjadi lembaga yang mampu memberikan kejayaan bagi anggotanya, kejayaan yang mengikat dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Alquran dan sunah, sehingga nantinya bisa memberikan yang terbaik bagi sesama. 6. Syarat-syarat Permohonan Pembiayaan. a. Anggota dan calon anggota BISAMA b. Mempunyai simpanan di BISAMA minimal saldo Rp 50.000 c. Mengisi formulir permohonan oleh anggota atau calon anggota secara langsung atas nama sendiri

39

d. Foto copy kartu Anggota dan KTP suami-istri pemohon (yang sudah berkeluarga) e. Foto copy KTP orang tua (bagi yang belum berkeluarga) f. Foto copy Kartu Keluarga g. Bukti jaminan dan foto copy bukti jaminan

B. Data-data Deskriptif 1. Klasifikasi Kolektabilitas pembiayaan Kolektabilitas yang dimaksud disini adalah suatu keadaan pembayaran pokok atau angsuran pokok dan bagi hasil oleh nasabah serta tingkat kemungkinan diterimanya kembali dana yang ditanamkan dalam surat-surat berharga atuau penanaman lainnya. Ukuran utama penggolongan adalah berdasarkan ketepatan pembayaran kembali pokok dan bagi hasil serta kemampuan debitur ditinjau dari keadaan usaha maupun nilai agunan yang bersangkutan Pembiayaan yang diberikan BMT dapat diklasifikasikan sebagai berikut : (Kasmir, 2009 : hal 158) a. Lancar Suatu kredit dapat dikatakan lancar apabila: 1) Pembayaran angsuran pokok dan atau bunga tepat waktu. 2) Memiliki mutasi rekening yang aktif

40

3) Bagian kredit yang dijamin dengan agunan tunai. b. Dalam Perhatian Khusus Suatu pinjaman dikatakan dalam perhatian khusus apabila memenuhi kriteria di antaranya: 1) Terdapat tunggakan pembayaran angsuran pokok dan atau bunga yang belum melampaui 90 hari 2) Kadang-kadang terjadi cerukan 3) Jarang terjadi pelanggaran terhadap kontrak yang diperjanjikan 4) Mutasi rekening relative aktif 5) Didukung dengan pinjaman baru c. Kurang Lancar Suatu pinjaman dikatakan kurang lancar apabila memenuhi kriteria di antaranya: 1) Terdapat tunggakan pembayaran anggsuran pokok dan atau bunga yang telah melampoui 90 hari 2) Sering terjadi cerukan 3) Terjadi pelanggaran kontrak yang diperjanjikan lebih dari 90 hari 4) Frekuensi mutasi rekening relatif rendah 5) Terdapat indikasi masalah keuangan yang dihadapi debitur 6) Dokumen pinjaman yang lemah

41

d. Diragukan Suatu pinjaman dikatakan diragukan apabila memenuhi kriteria di antaranya: 1) Terdapat tunggakan pembayaran angsuran pokok dan atau bunga yang telah melampaui 180 hari 2) Terjadi cerukan yang bersifat permanen 3) Terjadi wanprestasi lebih dari 180 hari 4) Terjadi kapitulasi bunga 5) Dokumen hukum yang lemah, baik untuk perjanjian kredit maupun pengikatan jaminan e. Macet Suatu pinjaman dikatakan macet apabila memenuhi kriteria di antaranya: 1) Terdapat tunggakan pembayaran angsuran pokok dan atau bunga yang telah melampaui 270 hari 2) Kerugian operasional ditutup dengan pinjaman baru 3) Dari segi hukum dan kondisi pasar, jaminan tidak dapat dicairkan pada nilai yang wajar 2. Laporan Bidang Usaha KJKS BINA USAHA MANDIRI NERACA PER 30 SEPTEMBER 2009 NO AKTIVA REK I Aktiva Lancar 100 Kas Induk 110 Kas Teller

RUPIAH 3,469,150 6,030,350

I

KEWAJIBAN DAN KEKAYAAN BERSIH Kewajiban Lancar

600

Simpanan Sukarela

NO

RUPIAH

97,543,493

42

120 130

Bank - BRI Unit Naggulan - Mandiri

610

Simpanan Berjangka Bahas Sibijak Simpanan Tasaqur

160,000,000 2,694,000 533,000

700

Pinjaman Koperasi I Pinjaman Koperasi II

3,000,000 120,000,000

Jumlah

383,770,493

875,000 10,374,500

200 210 220

Sisa Pembiayaan Harian Sisa Pembiayaan Mingguan Sisa Pembiayaan Bulanan Penyisihan piutang tak tertagih Jumlah Aktiva Lancar

II

Aktiva lain

300 310

Inventaris Kantor Akumulasi Penyusutan

85,370,887 33,413,674 315,178,633 (368,000) 433,595,194

20,490,000 (3,267,024)

Jumlah

17,222,976

400 410

Biaya dibayar di muka (kaos) Akumulasi penyusutan

-

500

Aktiva tanah

120,000,000

Jumlah

120,000,000

Pinjaman Yang Diterima Beban Yang Harus Dibayar Kewajiban Lain-Lain

II

Kekayaan Bersih

810 820 800

1. Simpanan Pokok 2. Simpanan Wajib 3. Modal a. Modal Penyertaan b. Cadangan 4. SHU tahun berjalan

165,659,150 2,914,584 17,408,443

Jumlah

197,442,177

830 900

581,192,670

581,192,670

PENGURUS KSU BINA USAHA MANDIRI

KETUA

BENDAHARA

YULIANTO, A.Md

ROHMAH DEWI

9,210,000 2,230,000

SEKRETARIS BUDIRAHARJO, SH

43

PERHITUNGAN HASIL USAHA KJKS BINA USAHA MANDIRI AKHIR TAHUN 2009 BULAN DESEMBER 2009

NO A

URAIAN PENDAPATAN

RP

300

Pendapatan Bagi Hasil

33,736,895

Pendapatan Lain-Lain

12,557,000

Hasil Usaha Bruto

46,293895

Beban Usaha dan Lain-Lain

28,885,452

Sisa Hasil Usaha

17,408,443

PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN : 1. KAS DAN BANK

Rp. 10.374500,-

Jumlah tersebut terdiri dari

:

-

Kas Induk

: Rp. 3,469,150,-

-

Kas Teller

: Rp. 6,030,350,-

-

BRI Unit Nanggulan

: Rp.

Jumlah

: Rp. 10.374.500,-

2. SISA PEMBIAYAAN / PIUTANG USAHA

875,000,-

Rp. 433.631.194,-

Jumlah tersebut terdiri dari : -

Harian

: Rp. 85.370.887,-

-

Mingguan

: Rp. 33.413.674,-

-

Bulanan

: Rp. 315.178.633,-

44

3. PENYISIHAN PIUTANG TAK TERTAGIH

Rp. 368.000,-

Jumlah tersebut merupakan saldo penyisihan piutang tak tertagih per 31 Desember 2009.

4. AKUMULASI PENYUSUTAN AT

Rp. (3.267.024)

Jumlah tersebut merupakan akumulasi penyusutan ATK per 31 Desember 2009

5. TANAH

Rp. 120.000.000,-

Jumlah tersebut merupakan nilai perolehan per 31 Desember 2009.

6. SIMPANAN SUKARELA

Rp. 97.543.493,-

Jumlah tersebut merupakan nilai saldo per 31 Desember 2009.

7. SIMPANAN BERJANGKA

Rp. 160.000.000,-

Jumlah tersebut merupakan nilai saldo per 31 Desember 2009.

8. TASAQUR SIBIJAK

Rp. 2.694.000,-

Jumlah tersebut merupakan nilai saldo per 31 Desember 2009.

9. SIMPANAN TASAQUR Jumlah tersebut merupakan nilai saldo per 31 Desember 2009.

Rp. 533.000,-

45

10. PINJAMAN KOPERASI I

Rp. 3.000.000,-

Jumlah tersebut merupakan nilai saldo per 31 Desember 2009.

11. PINJAMAN KOPERASI II

Rp. 120.000.000,-

Jumlah tersebut merupakan pinjaman jangka panjang per 31 Desember 2009.

12. SIMPANAN POKOK

Rp. 9.210.000,-

Jumlah tersebut merupakan nilai saldo per 31 Desember 2009.

13. SIMPANAN WAJIB

Rp. 2.230.000,-

Jumlah tersebut merupakan nilai saldo per 31 Desember 2009.

14. MODAL PENYERTAAN

Rp. 165.659.150,-

Jumlah tersebut merupakan nilai saldo per 31 Desember 2009.

15. CADANGAN

Rp. 2.914.584,-

Jumlah tersebut merupakan nilai saldo per 31 Desember 2009.

16. SHU TAHUN BERJALAN Jumlah tersebut merupakan nilai saldo per 31 Desember 2009.

Rp. 17.408.443,-

46

BOBOT PENILAIAN TERHADAP ASPEK KOMPONEN KSU. BINA USAHA MANDIRI TAHUN 2009 NO

1

KOMPONEN

RASIO LIKUIDITAS a. Current Ratio Al/Hl

112.98

b. Acid Test Ratio

110.27

c. Cash Ratio

2

3

%

27.03.2010

RASIO SOLVABILITAS a. Rasio Total Aktiva dengan Total Hutang

151.44

b. Rasio Modal dengan Aktiva Tetap

33.96

c. Rasio Aktiva Tetap dengan Hutang Jangka panjang

484.32

RASIO RENTABILITAS a. Operating margin ratio

37.75

b. Operating ratio

88.13

RENCANA ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA TAHUN 2010 a. Target Simpanan Pada tahun 2010 pengelola akan berusaha menggali dana dari anggota melalui simpanan sukarela dan simpanan berjangka, hal ini dimaksudkan agar kemampuan financial dalam mencukupi kebutuhan anggota dalam pembiayaan bisa semakin berkembang. b. Target Pembiayaan Diharapkan dengan semakin meningkatnya modal yang diterima baik dari simpanan sukarela dan simpanan berjangka koperasi bisa semakin meningkatkan

47

jumlah pembiayaan tentunya dengan tetap memperhatikan prinsip kaidah: Aman, lancar dan menguntungkan. c. Target minimalisasi NPL atau pembiayaan bermasalah Untuk menjaga rasio kesehatan keuangan, maka pengelola diharapkan mampu menekan angka non Performance Loan (NPL) atau pembiayaan bermasalah dengan cara meningkatkan selektifitas terhadap karakteristik anggota peminjam. d. Target Penambahan Jumlah Anggota Salah satu upaya dalam peningkatan permodalan dengan meningkatkan jumlah anggota dan peran anggota potensial dalam penambahan dana penyerta, namun upaya ini akan dilakukan secara selektif sehingga bukan berpedoman pada kuantitas, tapi berpedoman pada kualitas anggota sehingga diharapkan kedepan dalam perkembangannya baik pengawas, pengurus, pengelola dan anggota menjadi satu tiem kerja yang sama-sama memiliki tanggung jawab sesuai dengan proporsinya masing-masing. e. Target Pembenahan Manajemen Dengan berbekal dari Diklat SOM KSP/USP diharapkan Triwulan kedepan ini KSU. Bina Usaha Mandiri sudah bisa menyelesaikan Standar Operasional Manajemen, yang akan dijadikan acuan bagi pihak manajemen dalam memberikan pelayanan yang bermutu bagi para anggotanya secara profesional, efektif dan efisien. Penyusunan SOM tersebut meliputi: -

SOM Kelembagaan

-

SOM Usaha

-

SOM Keuangan

48

RENCANA PEMBAGIAN SHU TAHUN 2009

SHU Tahun 2009

: Rp. 17.408.443,-

SHU DIBULATKAN DALAM PULUHAN JUTA RENCANA SHU DIBAGI

: 17.000.000,-

RENCANA SHUT TIDAK DIBAGI

: 408.443,-

RENCANA SHU DIBAGI DIPERGUNAKAN UNTUK :

20% Untuk cadangan Modal Koperasi

Rp. 3.400.000,-

25% Untuk jasa penyertaan Modal

Rp. 4.250.000,-

10% Untuk dana pengembangan usaha

Rp. 1.700.000,-

5% Untuk dana pengurus / pengawas

Rp.

10% Untuk dana Karyawan

850.000,-

Rp. 1.700.000,-

5% Untuk dana Sosial

Rp.

850.000,-

25% Untuk Anggota

Rp. 4.250.000,-

JUMLAH

Rp. 17.000.000,Salatiga, …………………………..

Nasabah MDA dan BBA yang mengalami masalah tahun 2009 No

Uraian

Orang

2009

1

BBA

15

16,750,000

2

MDA

20

25,500,000

Jumlah

35

42,250,000

Sumber : KSU Bisama

49

Dari klasifikasi kolektabilitas pembiayaan pada tahun 2009. Menurut penulis dari data kutipan buku laporan tahun 2008 total kredit bermasalah sampai saat ini 43,250,000

KEBIJAKSANAAN UMUM KSU. BINA USAHA MANDIRI (BISAMA) TAHUN 2010

1. Mempertahankan dan menumbuhkembangkan aktivitas dalam organisasi, administrasi dan manajemen berdasar Standard

Operasional Prosedur (SOP)

Standar Operasional Manajemen (SOM), serta mengupayakan terobosan kegiatan unit usaha yang dapat memberikan nilai tambah bagi KSU. Bina Usaha Mandiri selaku ekonomi berdasar system syariah.

2. Meningkatkan kualitas dan kuantitas sumber daya manusia untuk mencapai tingkat profesionalisme kerja, sehingga dapat diperoleh hasil yang mempunyai manfaat secara optimal bagi organisasi KSU Bina Usaha Mandiri.

3. Meningkatkan kegiatan penelitian dan pengembangan organisasi maupun usaha sebagai dasar upaya pengembangan, serta meningkatkan pengawasan dan pengendalian untuk menciptakan pola kerja yang produktif dan efisien.

4. Menumbuhkembangkan partisipasi aktif anggotanya terhadap organisasi KSU. Bina Usaha Mandiri, agar tercipta rasa kesadaran ikut handarbeni dan merasa berkewajiban menjalankan amanah. 5. Membangun tatanan perekonomian yang berlandaskan syari’ah yang adil yang bertumbuh dan berkembang meraih kejayaan dalam menggapai ridho Allah SWT.

50

BAB IV ANALISIS

A. Faktor Penyebab Pembiayaan Bermasalah di KSU BISAMA Salatiga. Menurut informasi yang diperoleh penulis melalui wawancara dengan marketing KSU BISAMA Salatiga (Bp. Fatoni), dapat kami sampaikan bahwa, penyebab terjadinya pembiayaan bermasalah di lembaganya antara lain: 1. Dari Lembaga a. Lemahnya sistem pengamatan dari lembaga terkait dengan barang jaminan. Menurut perbankan pembiayaan Rp 3.000.000 keatas dengan jaminan sertifikat rumah, harus diuruskan melalui notaris, dengan tujuan jika terjadi kemacetan dalam pembiayaan hutangnya, maka lembaga dapat dengan mudah mengurus barang jaminan tersebut, baik untuk memiliki ataupun untuk menjual tanah tersebut untuk menutup hutang-hutangnya. Agar lebih memperkuat posisi KSU dalam penanganan pembiayaan bermasalah. KSU Bisama sering mencairkan dana diatas Rp 3.000.000 tanpa agunan. b. Bagian marketing merangkap sebagai bagian pembiayaan sekaligus sebagai penagih.

51

Dalam sebuah lembaga keuangan sebaiknya dalam pembagian tugastugasnya harus terpisah-pisah, jangan sampai satu petugas merangkap beberapa tugas. Karena dengan begitu apabila terjadi pembiayaan bermasalah maka bagian penagihan yang akan langsung bertindak, jadi bukan bagian yang mencairkan dana. c. Kelalaian dalam menganalisa usaha nasabah. Permasalahan ini dapat diakibatkan pemikiran yang terkadang muncul sifat kemanusiaanya yaitu memberikan kemudahan dalam pembiayaan yang sebenarnya orang tersebut kurang layak untuk dibiayai, dan akhirnya menjadi masalah dalam pelunasanya dan bagian pembiayaan tidak dapat berbuat apa-apa. Biasanya hal tersebut bisa terjadi karena faktor pertemanan dan kedekatan antara nasabah dengan salah satu petugas dari lembaga terkait 2.

Dari Nasabah Faktor penyebab pembiayaan bermasalah yang berasal dari nasabah pada dasarnya diakibatkan karena ketidakmampuan nasabahnya atau ketidaksediaan

nasabah

dalam

membayar

hutang-hutangnya.

Ketidakmampuan nasabah ini memiliki dua faktor yang menjadi dasar, yaitu:

52

a. Faktor kesengajaan Adanya pembiayaan bermasalah juga dapat diakibatkan faktor lain yang merupakan kesengajaan dari nasabah itu sendiri. Jadi nasabah dengan sengaja tidak mau membayar hutang-hutangnya, hal ini biasanya merupakan faktor sifat yang tidak baik dalam diri nasabah itu sendiri. Sifat-sifat tersebut dapat muncul sejak awal dengan kata lain faktor keturunan ataupun setelah mereka mendapat pinjaman. Oleh karena itu, bagian pembiayaan harus mengerti benar character dari nasabah peminjam. Sedangkan sifat yang muncul setelah mereka mendapat pinjaman biasanya disebabkan kerugian dalam usaha yang mengakibatkan mereka putus asa dan tidak mau berusaha lagi untuk membayar hutanghutangnya. Mungkin juga dikarenakan adanya masalah keluarga, misalnya perceraian. b. Faktor ketidaksengajaan 1) Keadaan ekonomi yang tidak menentu Persaingan antar pengusaha semakin banyak dan ketat sehingga penghasilanpun semakin berkurang, didukung lagi semakin tingginya harga bahan baku menuntut untuk menyesuaikan dengan harga yang baru dan dengan harga yang baru itu pembeli semakin berkurang.

53

2) Pendapatan yang tidak cukup untuk membayar angsuran Ini dimungkinkan pada saat itu mereka mengalami kerugian dalam usaha, sehingga uang yang seharusnya untuk mengangsur hutang, digunakan terlebih dahulu untuk menutup kerugian itu. 3) Karena terjadi musibah Dalam hal ini nasabah tidak dapat membayar angsuran dikarenakan usahanya terkena musibah. Sebagai contoh kredit yang dibiayai mengalami

musibah

kebanjiran,

kebakaran,

kena

hama

dan

sebagainya. Sehingga kemampuan untuk membayar kredit tidak ada. B. Penanganan Pembiayaan Bermasalah di KSU BISAMA Salatiga. Untuk menemukan strategi yang tepat berkaitan dengan pembiayaan bermasalah tidakalah semudah seperti terdapat dalam teori. Penanganannya diperlukan suatu sistem yang berkesinambungan untuk masalah ini, masalahnya menurut penulis berdasarkan kenyataan dilapangan terkadang teori yang terdapat di buku sangatlah bertolak belakang dengan praktek dilapangan sehingga untuk menerapakn teori secara penuh didalam pekerjaan sangatlah sulit. Menurut penulis penanganan pembiayaan akan lebih efektif apabila dilakukan sejak dini yaitu sebelum pembiayaan tersebut mengalami masalah yaitu dengan tindakan preventif. Untuk tingkatan KSU/KJKS dilakukan dengan cara memantau secara langsung, yaitu dengan cara sering bersilaturahmi dengan nasabah untuk menanyakan keadaan usaha, membangkitkan semangat usaha

54

apabila nasabah mempunyai masalah dengan usahanya. Walaupun dengan cara ini masih banyak terdapat hambatan baik dari petugas yang tidak mampu mengunjungi nasabah secara keseluruhan karena jumlahnya ratusan bahkan ribuan, juga dari nasabah itu sendiri, dengan artian ada perasaan malu apabila mereka sering-sering didatangi oleh petugas KSU/KJKS, dengan alasan apabila mereka didatangi petugas KSU, maka mereka pasti mempunyai masalah dengan KSU/KJKS tersebut, walaupun sebenarnya tidak. Sungguh merupakan hal yang sulit untuk meyakinkan nasabah akan maksud baik cara ini. 1. Prosedur Penanganan Pembiayaan Bermasalah di KSU BISAMA Salatiga. Untuk menangani pembiayaan bermasalah, KSU Bisama salatiga menerapakan cara-cara yang berkesinambungan dalam penanganannya yaitu: a. Pemberian Surat Tagihan I Ini dilakukan oleh KSU apabila nasabah pembiayaan telah tiga bulan berturut-turut belum membayar angsurannya, sehingga KSU memberikan surat tagihan ini melalui petugas penagihan, surat penagihan I ini berisi pemberitahuan mengenai nominal tunggakan angsuran pokok dan bagi hasil yang harus dibayar sampai bulan bersangkutan, penagihan langsung. b.

Penagihan langsung oleh pengelola. Apabila dengan cara diatas tidak dihiraukan oleh nasabah maka pengelola akan menagih langsung mendatangi nasabah.

55

c. Penagihan oleh pengurus. Karena pembiayaan bermasalah belum juga terselesaikan maka nasabah dianjurkan memenuhi panggilan pengurus, agar masalah tersebut dapat terselesaikan secara baik-baik d.

Sita jaminan Karena sudah menggunakan beberapa cara diatas belum juga terselesaiakan maka, setiap nasabah pembiayaan harus memenuhi syarat, diantaranya jaminan, karena nasabah tidak dapat melunasi hutangnya dalam jangka waktu tertentu dan tidak mungkin dapat melunasi, maka barang jaminan atau agunannyalah yang akan disita sebagai ganti untuk melunasi hutangnya.

e. Eksekusi Pada tahap ini eksekusi eksekusi terhadap barang jaminan dilakukan, karena tidak ada tindakan atau itikad baik peminjam untuk melunasi pinjamanya. Pengekskusian terhadap barang jaminan ini dapat dilakukan sesuai

dengan

jenis

jaminannya,

untuk

sertifikat

tanah

maka

penyelesaianya lewat notaris sedangkan untuk BPKB kendaraan bermotor dilakukan secara langsung di sertai hak kuasa menjual yang telah ditanda tangani oleh pemiliknya. Selain tahapan-tahapan di atas, penanganan pembiayaan bermasalah dapat dilakukan dengan melihat dari tingkatan kolektabilitas kreditnya.

56

Masing-masing tingkatan tentunya berbeda dalam penanganannya. Berikut merupakan penanganan pembiayaan bermasalah pada berdasarkan tingkatantingkatan kolektabilitas kredit yang dijalankan KSU BISAMA Salatiga. 1) Lancar Walaupun sebenarnya pembiayaan dalam kategori ini bukan merupakan masalah bagi KSU/KJKS, namun tindakan preventif dipandang perlu dilakukan untuk mencegah terjadinya masalah dalam pembiayaan tersebut. Tindakan yang dilakukan KJKS berbeda dengan langkah-lankah yang ditempuh dalam menangani pembiayaan bermasalah di bank-bank besar, dikarenakan KJKS merupakan lembaga keuangan non bank dalam skala kecil, yang menangani pembiayaan untuk pengusaha menengah ke bawah. Jadi jenis penanganannya lebih bersifat person atau mengetahui dan melayani keinginan nasabah. Tindakan dapat dilakukan dengan mendatangi tempat tinggal mereka untuk sekedar bersilaturahmi untuk menjalin keakraban dan menanyakan kondisi usaha nasabah, kelemahan tindakan ini adalah nasabah merasa risih dan malu jika mereka didatangi petugas KJKS.

57

2) Kurang Lancar Untuk kategori ini, KJKS sudah harus melakukan tindakan yang lebih serius lagi, yaitu dengan memberikan surat perintah penagihan melalui petugas penagihan yang berisi jumlah tunggakan yang seharusnya sudah di bayar berikut hasilnya. Selain itu tindakan untuk mengunjungi nasabah tersebut harus lebih ditingkatkan dengan memberikan semangat untuk berusaha yang lebih giat, agar usahanya berhasil sehingga dapat membayar pinjamannya serta memajukan perekonomian keluarganya. 3) Diragukan Ketika pembiayaan sudah masuk dalam kategori ini dan telah menerima surat penagihan pertama, namun belum juga ada tindakan dari nasabah untuk melunasi hutang-hutangnya, maka KJKS akan memberikan surat penagihan kedua yang berisi tunggakan hutang yang harus dibayar berikut bagi hasilnya, serta pemberitahuan akan dilakukan penyitaan terhadap barang jaminan jika dalam waktu yang disepakati atau jatuh tempo belum melunasi hutang-hutangnya. Dalam keadaan seperti ini pihak KJKS melalui petugas penagihan dapat juga menawarkan keringanan-keringanan pada nasabah, terkait dengan masalah ini, bentuk keringanan ini dapat diwujudkan dengan :

58

a. Rescheduling 1) Memperpanjang jangka waktu kredit Misalnya jangka waktu kredit 6 bulan diperpanjang menjadi satu tahun 2) Memperpanjang jangka waktu angsuran Misalnya pembayaran angsuran yang seharusnya 50x jadi 75x dengan begitu nasabah akan lebih ringan dalam membayar kewajibannya. b. Reconditioning Mengubah persyaratan yang ada yaitu: 1) Penundaan pembayaran bagi hasil sampai waktu tertentu, hanya bagi hasil yang dapat ditunda pembayaranya sedangkan pokok pinjaman tetap dibayar seperti biasa. 2) Penurunan jumlah bagi hasil, dimaksudkan agar lebih meringankan beban nasabah. 3) Pembebasan bagi hasil Diberikan nasabah dengan pertimbangan, nasabah sudah tidak akan mampu lagi membayar kreditnya. c. Restructuring Yaitu dengan menambah jumlah kredit jika memang nasabah butuh modal tambahan dengan memperhitungakan karakter

59

nasabah dan prospek usaha nasabah kedepan, jika memang menguntungkan kenapa harus ditolak. d. Kombinasi Yaitu kombinasi antara ketiga metode diatas, misalanya rescheduling denganc reconditioning. Pemberian keringanan-keringanan ini dilakukan dengan pertimbangan masih ada itikad baik dari nasabah untuk melunasi hutangnya dan orang tersebut dapat dipercaya. 4) Macet Apabila nasabah sudah masuk dalam kategori ini, maka tindakan pertama yang dilakukan KJKS adalah mengambil dana cadangan piutang pembiayaan untuk menutup dana yang macet ini, untuk kemudian KJKS memberikan surat pernyataan yang harus ditandatangani oleh nasabah pembiayaan yang berisi kesanggupan untuk melunasi hutangnya berdasarkan waktu yang telah disepakati dan apabila sampai batas waktu yang diberikan nasabah tetap tidak punya itikad baik untuk membayar hutangnya, maka KJKS berhak untuk mengambil barang jaminan itu dan untuk selanjutnya KJKS berhak untuk melelang barang jaminan tersebut untuk menutup hutang-hutangnya dan apabila sisa maka akan dikembalikan kepada pemilik.

60

Eksekusi terhadap barang jaminan ini dilakukan apabila tidak ada itikad baik dari nasabah untuk melunasi hutang-hutangnya setelah jangka waktu yang diberikan dan setelah keringanan-keringanan yang ditawarkan

tidak

mendapat

tanggapan

baik

dari

peminjam.

Pengambilan barang jaminan ini dapat di jemput atau di antar sendiri oleh pemiliknya. Eksekusi barang jaminan dapat dilakukan menurut jenis barang jaminan tersebut, misalanya: a) Sertifikat Tanah Untuk eksekusi barang jaminan berupa sertifikat tanah diperlukan prosedur yang harus dilalui sebelum dilakukan pencairan pembiayaan. Di antara prosedur itu adalah sebelum kredit dicairkan, sertifikat tanah dialihkan hak tanggunganya kepada lembaga keuangan yang memberi pinjaman yang ditandatangani langsung oleh pemilik sertifikat. Tujuanya adalah untuk keamanan dana yang telah diberikan, karena jika pembiayaan ini bermasalah maka lembaga keuangan tersebut langsung berhak atas tanah tersebut baik untuk dimiliki atau dijual. Di KJKS Bisama Salatiga belum pernah terjadi eksekusi terhadap sertifikat tanah, dan sampai saat ini prosedur pengurusan ke notaris belum dijalankan dengan pertimbangan peraturan yang berhubungan dengan kredit dilaksanakan secara bertahap semakin

61

diperketat dan kedepan untuk keamanan dana kredit prosedur pengurusan jaminan sertifikat tanah ke notaris akan dijalankan. Semua biaya atas pengurusan tersebut dibebankan kepada peminjam. Menurut peraturan perbankan, besar pinjaman dengan jaminan sertifikat tanah yang diuruskan melalui notaris minimal Rp 3.000.000,- setiap lembaga keuangan biasanya sudah menunjuk satu orang notaris untuk menangani masalah ini, dengan pemberian jasa sekian persen. Dalam tugasnya notaris menuliskan untuk sementara waktu, selama jangka waktu kerdit yang ditetapkan, sertifikat tersebut menjadi hak milik KJKS. Dan apabila sampai batas waktu yang ditetapkan tersebut, tidak mampu untuk melunasi hutangnya, maka hak atas tanah tersebut menjadi hak milik KJKS. b) Jaminan BPKB BPKB kendaraan bermotor merupakan salah satu barang jaminan yang berlaku di KJKS Bisama Salatiga, selain karena mudah dalam kepengurusannya, penaksiran harganya juga mudah dalam mengeksekusi serta menjual barang jaminan tersebut jika kredit benar-benar macet. Di KJKS Bisama Salatiga batas minimal agunan BPKB kendaraan bermotor adalah tahun 1990 karena untuk mempermudah dalam penaksiran harganya.

62

Penarikan BPKB dilakukan saat pencairan dana pinjaman, dan akan dikembalikan pada saat nasabah sudah melunasi hutangnya. jika sampai jatuh tempo pelunasan pinjaman, ternyata tidak mampu untuk membayar dan setelah diberikan perpanjangan waktu pembayaran namun tetap tidak punya itikad baik untuk melunasi angsuran. Sehingga pihak KJKS melayangkan surat pernyataan bahwa kendaraan akan ditarik. Penarikan barang dapat diambil oleh petugas atau diantar sendiri oleh nasabah yang bersangkutan yang isinya pemberian kuasa untuk menjual kendaraan tersebut, dan bila hasil penjualan kendaraan tersebut melebihi pinjaman sisa uangnya akan dikembalikan. Pembiayaan yang Macet Untuk mengatasi pembiayaan yang macet maka cara yang ditempuh KJKS Bisama Salatiga adalah: a. Penyerahan tugas dari bagian pembukuan kepada marketing. b.

Penerbitan surat pemberitahuan yang berkaitan dengan para nasabah yang mengalami

kemacetan

pembayaran sebagai

melakukan penagihan yang intensif dan rutin.

daftar prioritas dalam

63

Usaha untuk mengatasi masalah yang berkaitan dengan penagihan dapat dilakukan melalui tiga cara: 1. Simpati yang meliputi sopan, menghargai, menyanjung, dan memberi perhatian kepada keluarganya. 2. Empati yang meliputi sopan, menyelami keadaan nasabah, membangkitkan emosi, perasaan, kesadaran dan perenungan. 3. Menekan yang meliputi langsung secara pribadi dari keluarga atau tidak secara langsung, melalui pihak atasan dan pihak kepolisian. Sedangkan upaya penanganan pembiayaan bermasalah yang berkaitan dengan penyehatan ditempuh melalui cara: 1. Ditinjau kembali/perjanjian baru Cara ini bisa ditempuh untuk mengatasi pembiayaan yang diragukan oleh pihak KJKS Bisama Salatiga adapun syarat-syarat yang diperlukan sebagai berikut: a. Potensi usahanya masih ada b. Kemampuan debitur masih rendah c. Perputaran uang kas yang dihadapi nasabah lancar d. Plafon yang diberikan tetap 2.

Penetapan kembali Cara ini dilakukan untuk mengatasi pembiayaan yang diragukan oleh pihak KJKS Bisama Salatiga dengan memperhatikan:

64

a. Potensi usaha dari debitur masih ada b. Kemampuan debitur masih ada c. Plafon yang diberikan berubah Perubahan yang dilakukan apabila KJKS Bisama menempuh cara ini akan berhubungan : a. Jumlah plafon pembiayaan akan dikurangi b. Persyaratan diperketat c. Jadwal angsuran dibuat sejelas-jelasnya d. Jangka waktu pengembalian diperpendek e. Jaminan yang diagunkan minimal 200% dan plafon yang diajukan f. Jumlah angsuran yang dibebankan kepada debitur dibuat seringanringanya 3. Di kondisikan semula Cara ini ditempuh apabila dalam diri debitur masih memenuhi syaratsyarat sebagai berikut: a. Potensi usaha masih ada b. Barang yang dipakai untuk usaha yang dimiliki masih memadai dan bernilai c. Perputaran uang kas dari menejemen masih sementara d. Plafon tetap

65

Perubahan dapat dilakukan apabila KJKS Bisama Salatiga menempuh cara yang bekaitan dengan: a. Harga jual pembiayaan masih bernilai b. Agunan yang diberikan ditambah c. Kepemilikan usaha jelas d. Pengurus dari debitur mempunyai kemampuan manajemen yang tinggi e. Nama dan status perusahaan masih diperhitungkan pihak lain f. Perubahan debitur dilakukan dengan prosedur hukum 2. Penangan Pembianyaan Bermasalah di KJKS Bisama Salatiga Jika Nasabah Meninggal Dunia. Dalam peraturan perbankan, apabila nasabah meninggal dunia, maka terhapuslah hutang-hutangnya di lembaga keuangan dan selanjutnya perusahaan asuransilah yang berkewajiban untuk membayar hutang-hutangnya tersebut, karena uang yang dipinjamkannya tersebut telah diasuransikan sebelumnya yaitu pada saat pencairan dana pembiayaan. Jadi bank menagih kepada perusahaan asuransi yang menjamin uang pinjaman tersebut. Adapun biaya administrasi ditanggung sepenuhnya oleh nasabah. Sebesar prosen dari total pinjaman. Di KJKS Bisama Salatiga meskipun masih berbadan hukum koperasi alkhamdulilah sudah mengasuransikan semua pembiayaan. .

66

BAB V PENUTUP

A. KESIMPULAN Berdasarkan dari uraian di atas, maka perlu penulis mengemukakan beberapa kesimpulan dan saran yang diperlukan dari analisa di atas. Kesimpulan dari analisa diatas adalah: 1. Faktor utama yang menyebabkan terjadinya masalah produk ini adalah kedekatan dan keakraban yang terlalu berlebihan pihak KSU dengan nasabah sehingga nasabah merasa tidak ada beban hutang dan merasa tenang-tenang saja. 2. Faktor-faktor penyebab terjadinya pembiayaan bermasalah adalah lemahnya sistem pengamatan dari lembaga terkait barang jaminan. Faktor lain yang menyebabkan pembiayaan bermasalah adalah kebangkrutan nasabah, kematian, dan akibat ketidaksengajaan nasabah yang tidak mau membayar hutangnya. 3. Untuk menagani pembiayaan bermasalah di KSU Bisama menggunakan strategi rescheduling, reconditioning, restructuring, dan kombinasi untuk kategori diragukan, sedangkan untuk pembiayaan yang macet adalah sita jaminan. KSU Bisama tidak mengenal kekerasan dalam penagihan.

67

B. SARAN 1. Kerjasama antar bagian lebih ditingkatkan agar tidak terjadi kecemburuan. 2. Bagian marketing jangan dirangkap dengan bagian pembiayaan 3. Tingkatkanlah kompetensi mutu dan kualitas pelayanan 4. Sebaiknya untuk kantor cari daerah yang lebih strategis lagi. 5. Sebaiknya untuk karyawan agar lebih focus kepada satu pekerjaan saja.