Penandatanganan Samsat Paten Dalam Rangka Mendekatkan Pelayanan Kepada Masyarakat Gubernur Jateng : Samsat Paten Gagasan Dari Provinsi Jawa Tengah

EDISI V TAHUN 2015

Penandatanganan Samsat Paten Dalam Rangka Mendekatkan Pelayanan Kepada Masyarakat Gubernur Jateng : Samsat Paten Gagasan Dari Provinsi Jawa Tengah

WARTA DPPAD JAWA TENGAH

EDISI V TAHUN 2015

Menyongsong 2016 Dengan Terobosan Baru Gubernur Jawa Tengah

Johan Hadianto

Agung Amin Dian Lestari

[email protected]

Menyongsong tahun 2016 DPPAD Provinsi Jawa Tengah, terus mengembangkan berbagai inovasi layanan terbarunya. Salah satunya adalah dengan dilaunchingnya 'Samsat Paten' sebuah layanan pajak kendaraan bermotor bagi masyarakat di Jawa Tengah, yang lokasinya terintegrasi dengan pelayanan administrasi terpadu di sebuah kecamatan di kabupaten/kota di Jawa Tengah. Upaya pendekatan pelayanan semacam ini dimaksudkan untuk merespon dinamika perkembangan penyelenggaraan pemerintah daerah menuju tata kelola pemerintahan yang baik sehingga diperlukan layanan yang memperhatikan kebutuhan dan tuntutan masyarakat. Tentu ada yang merasa pesimis dengan adanya kiat dan terobosan yang digulirkan. Namun dari wacana yang berkembang, yang merasa optimis layanan ini bakal menjadi favorit pilihan masyarakat dalam membayar pajak, kelihatannya lebih mendominasi. Bahkan bukan tidak mungkin layanan model terbaru yang pertama kali dikembangkan di Jawa Tengah ini bakal menjadi acuan bagi Provinsi lain untuk mengadopsinya. Terobosan semacam ini memang sangat diperlukan. Terlebih ditengah suasana iklim ekonomomi yang setengah lesu saat ini dimana sektor yang menjadi andalan yakni Pajak penjualan KBM yang menjadi faktor ungkit bagi PAD tidak cukup bergairah. Namun itulah hebatnya, dimasa-masa yang cukup sulit untuk memprediksikan ekonomi, ide-ide kreatif terkadang muncul dengan sendirinya. Bahkan yang lebih membahagiakan adalah adanya dukungan berbagai pihak yang sama-sama berkomitmen untuk mendukung berbagai kebijakan ini. Pada Edisi ke V di tahun 2015 ini, Warta DPPAD Jateng, kembali mempersembahkan kepada para pembaca yang setia, berbagai liputan menarik seputar keSamsatan, seperti penandatangan MOU, dan Launching Samsat Paten oleh Gubernur Jawa Tengah, Pak Ganjar Pronowo. Ada juga sosialisasi pajak bagi para pelajar di berbagai daerah di Jawa Tengah, yang digencarkan oleh DPPAD Jateng, bersama mitra kerja Kepolisian dan Jasa Raharjadalam upaya memberikan pemahaman sejak dini kepada para pelajar mengenai pentingnya kita membayar pajak bagi pembangunan di Jawa Tengah. Berbagai liputan lain, yang juga cukup menarik dan sayang untuk ditinggalkan tentu dapat pembaca simak secara lengkap pada edisi ini pula. Tentu kami selalu menantikan kritik dan saran dari Pembaca sehingga ke depan di tahun yang baru kami akan dapat lebih baik dari yang sekarang ini. Selamat tahun baru 2016. @

Penandatanganan Samsat Paten Dalam Rangka Mendekatkan Pelayanan Kepada Masyarakat

Story Cover Edisi V Tahun 2015

02 LIPUTAN UTAMA

LIPUTAN KHUSUS

08 Berharap Tertib Administrasi Pengelolaan BMD

10 Rakor Peningkatan PAD Melalui Pajak AP dan PBBKB LIPUTAN UTAMA “Dalam rangka menuju good governance, maka saya sangat menyambut baik dibuatnya kesepakatan bersama ini”................................................... 04 Gubernur Jateng : Samsat Paten Gagasan Dari Provinsi Jawa Tengah .. 05 LIPUTAN KHUSUS Rakor Persiapan Penyusunan Neraca Aset BMD Prov Jateng ........................................ 12 Gubernur Dorong PNS Ikuti Talent Scouting ........................................................... 13 DPPAD Jateng Sosialisasi Talent Scouting Calon Administrator dan Pengawas ............................. 14 LIPUTAN DAERAH Yuuuk....Gayeng Pengenalan Pajak Kendaraan Bermotor Sejak Dini ..................................... 17 UP3AD Kabupaten Rembang Buka Pelayanan Terpadu di Samsat Paten Kaliori .................................... 19 UP3AD Banjarnegara Sosialisi Tertib Lalin dan Ketaatan Bayar Pajak ................................................. 20

UP3AD Batang Bangun Kesadaran Bayar Pajak Bersama Pelajar ............................................ UP3AD Demak, Informasikan Layanan Dalam Ajang Demak Fair ................................. UP3AD Cilacap Lakukan Sosialisasi Pada Asosiasi Pengusaha Bongkar Muat ................... Sekda Prov Jateng, monitoring ke UP3AD Samsat Semarang I ............... “Sekarang tidak ada alasan lagi mengatakan jauh untuk membayar pajak”................. UP3AD Kabupaten Wonogiri Terbaik di Samsat Idol ........................................................ Samsat Paten dari hari ke hari terus meningkat ..................................

22 24 26 27 28 30 32

RAGAM Meriahkan HUT Korpri ke 44, DPPAD Gelar Berbagai Kegiatan ................................... 34 Pajak Beri Efek Pembangunan ....................................... 36 Memberikan Perhatian Melalui Korpri ....................... 37 Aplikasi PAD, fungsi,manfaat dan perkembangannya .................... 38 LEPAS Ringkasan Proyek Perubahan “Sensus Kendaraan Bermotor di Kabupaten Wonosobo Tahun 2015” (Kecamatan Sukoharjo sebagai pilot project) Oleh : Erry Raharjono (peserta diklatpim III angkatan XVI) ......................... OTOMOTIF Retromantic 6 Purwokerto Th 2015 DPPAD Retro Car Community ( DRCC ) Since 2014......................................................... Pasar Otomotif Dalam Ekonomi Indonesia 2016 ................................


40

46 48

01



Adapun maksud dan tujuan diselenggarakannya penandatangan tersebut menurut Hendri Santosa, adalah dalam rangka merespon dinamika perkembangan penyelenggaraan pemerintah daerah menuju tata kelola pemerintahan yang baik, sehingga perlu memperhatikan kebutuhan dan tuntutan masyarakat dalam pelayanan. Digulirkannya pelayanan model ini juga dimaksudkan untuk mendekatkan pelayanan pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor kepada masyarakat serta untuk meningkatkan kualitas melalui pembukaan kantor bersama Samsat di Kecamatan mendampingi pelayanan Paten oleh Pemerintah Kabupaten/Kota. “Ketentuan Samsat Paten adalah lokasi pelayanan Samsat harus terintegrasi dengan pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan lainnya bukan berada di ruangan terpisah,”urainya. belum cukup stabil karena imbas ekonomi secara makro,

Penanda tanganan MOU kesepakatan bersama tentang pelayanan pembayaran Pajak Daerah, pembayaran Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Dan Pengesahan Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor Pada Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (Paten).

Lokasi Samsat Paten yang akan dibuka di wilayah Provinsi Jawa Tengah, pada tahun 2015 ini diantaranya Kecamatan Kutoarjo, Kabupaten Purworejo, Kecamatan Kunduran, Kabupaten Blora, Kecamatan Mayong, Kabupaten Jepara, Kecamatan Sokaraja, Kabupaten Banyumas, Kecamatan Bukatejo, Kabupaten Purbalingga,

G

Kepada para tamu undangan yang hadir Kepala DPPAD Provinsi Jawa Tengah, Hendri Santosa, Dalam sambutannya selaku ketua penyelenggara menyatakan bahwa kegiatan tersebut dilaksanakan dengan mendasarkan pada peraturan daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 78 Tahun 2014 tentang Penjabaran APBD Provinsi Jawa Tengah, serta

02


catatan pada kita mengenai piutang. Masih banyak dan kita diminta untuk bangkit,”ujarnya.

masyarakat untuk membayar pajak. Bahkan bila diperas pun tak akan keluar apa-apa-karena memang situasinya demikian. Namun demikian Gubernur menyatakan karena telah menjadi kewajiban ya harusnya tetap membayar. “Minimal untuk pajak tahunan Saya mengharapkan ke depan orang membayar pajak itu layaknya orang bayar atau beli pulsa-tinggal isi, selesai,” urainya. Namun demikian Gubernur merasakan saat ini pelayanan di Samsat sudah makin dekat dengan masyarakat. Makin hari pelayanan juga makin cepat dan bagus. Hasil dari pendapatan ini nantinya dipakai untuk pembangunan daerah masing-masing-di sini rakyat akan berterimakasih terutama kepada bagian front office yaitu Jasa Raharja, Kepolisian dan DPPAD.

dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) Dinas PPAD Provinsi Jawa Tengah, dan Nota Dinas Kepada Bapak Gubernur Jawa Tengah, Nomor 6.553/DPPAD/X/2015 tanggal 19 Oktober 2015.

Kecamatan Tanon, Kabupaten Sragen, Kecamatan Eromoko, Kabupaten Wonogiri, Kecamatan Wirosari, Kabupaten Grobogan, Kecamatan Kaliori, Kabupaten Rembang, Kecamatan Larangan, Kabupaten Brebes.

“Saya mengharapkan ke depan orang membayar pajak layaknya orang beli pulsa-tinggal isi, selesai” Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo, menyatakan bahwa penandatanganan terserbut diharapkan dapat memberi propek dan kerjasama yang lebih baik. “Samsat Gubernur Jateng, Ganjar Pranowo foto bersama usai penanda tanganan MOU.

mampu untuk mencapainya sehingga berdampak pendapatan asli daerah menurun. “Tapi BPK masih berikan

Dalam situasi tersebut menurut Gubernur sangat sulit

Penandatanganan Samsat Paten Dalam Rangka Mendekatkan Pelayanan Kepada Masyarakat ubernur Jawa Tengah bersama Kapolda Jawa Tengah, Direktur Opererasional PT. Jasa Raharja (Persero), Dirut BPD Jateng, dan Para Bupati/Sekda di sepuluh daerah di Jawa Tengah, telah menandatangani, naskah kesepakatan bersama tentang pelayanan pembayaran Pajak Daerah, pembayaran Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Dan Pengesahan Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor Pada Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (Paten). Hadir pula dalam kegiatan yang sangat khidmad di Gedung Gradhika Bakti Praja, Provinsi Jawa Tengah, diantaranya adalah para pejabat utama Polda Jawa Tengah,Para Camat, Pimpinan Telkom dan Direktur Des Teknologi Indonesia.

target Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) juga tak cukup

Patent ini kita harapkan hasilnya benar-benar paten, seperti namanya,”ucap Gubernur. Ditengah situasi ekonomi yang

Gubernur juga menyatakan bahwa saat ini sudah banyak yang mengapresiasi layanan di Samsat. DPPAD Jateng, menurut Gubernur sudah memberikan layanan excelent, layanan yang juara. “Gedung Samsatnya dingin ber ac, ada air putih, permen, TV , tempat bermain anak,”itu sangat bagus. Sehubungan dengan Samsat Paten, Gubernur menegaskan agar para bupati turut berpartisipasi dan bisa menjadi front line dalam mengoptimalkan pelayanan pada masyarakat. Kalau pendapatan makin baik harapannya seperti disampaikan Gubernur, desa-desa akan lebih diberdayakan. Gubernur juga berjanji akan sering mengunjungi 10 tempat secara berkeliling untuk melihat langsung pelayanan di sana. @ WARTA DPPAD JAWA TENGAH

03



Gubernur Jateng :

Samsat Paten Gagasan Dari Provinsi Jawa Tengah

G

ubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, Bupati Purworejo Mahsun Zain, Direktur Lalu Lintas Kepolisian Daerah Jawa Tengah Komisaris Besar Polisi (Kombes Pol) Drs. Benyamin, Kepala Cabang PT Jasa Raharja (Persero) Cabang Jawa Tengah Triyugara, serta Kepala Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Aset Daerah Hendri Santosa, Jumat, 30 Oktober 2015, meresmikan 10 tempat Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan ( Samsat Paten) , yang dipusatkan di Kecamatan Kutoarjo Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah. Hadir pula dalam kesempatan tersebut , Forkompimda kabupaten Purworejo, Bupati, Wakil Bupati dan Sekda di 10 daerah yang terdapat Samsat Paten.

Dalam sambutannya, Gubernur Jateng Ganjar Pranowo menyatakan bahwa keberadaan Samsat Paten di Jateng ini menurutnya sebuah gagasan dari Provinsi Jawa Tengah, yang bertujuan untuk memudahkan masyarakat membayar pajak. "Target pendapatan kita masih jauh karena memang dari Gaikindo menyampaikan penjualan motor kan turun banyak. Ekonomi dengan kondisi seperti ini pendapatan kita masih agak kurang. Nha caranya sekarang biar masyarakat mau bayar (pajak) kita beri pelayanan yang pendek dan mudah lewat PATEN," paparnya.

“Dalam rangka menuju good governance, maka saya sangat menyambut baik dibuatnya kesepakatan bersama ini” Namun menurut Kapolda masih banyak masyarakat yang belum mempunyai kesadaran membayar pajak. Di lain pihak masyarakat tak sedikit mengeluhkan pelayanan yang diberikan oleh pemerintah. Untuk itulah menurut Kapolda penegakan hukum perlu bagi penunggak pajak, untuk memberikan efek jera dan sekaligus memberikan rasa keadilan bagi para wajib pajak yang sudah patuh. Namun hal tersebut bisa diminimalisir apabila kita dapat meyakinkan masyarakat untuk memahami pentingnya pajak bagi pembangunan dan kemakmuran rakyat.

Wakapolda Jawa Tengah

K

apolda Jawa Tengah, melalui Wakapolda, menyatakan bahwa pajak merupakan kontribusi wajib kepada negara yang akan dipergunakan sebesar-besarnya untuk pembiayaan negara, pembangunan nasional dan kemakmuran rakyat. Untuk itu kepolisian akan terus berupaya menciptakan iklim kondusif bagi keberlangsungan kegiatan bisnis dan usaha sehingga masyarakat dapat melaksanakan aktifitasnya dengan aman dan nyaman agar berdampak positif bagi pemasukan pajak negara.

04


“ Dalam rangka menuju good governance, maka saya sangat menyambut baik dibuatnya kesepakatan bersama ini sehingga dapat mengintegrasikan tempat pelayanan pajak daerah dan SWDKLLJ pada pelayanan administrasi terpadu kecamatan (Paten) dan dapat mempermudah masyarakat yang akan melakukan pembayaran pajak.” Kesepakatan tersebut diharapkan juga dapat meningkatkan kualitas dan memberikan pelayanan prima serta mampu mendekatkan kita pada masyarakat. Kapolda juga menyatakan agar SOP yang sudah berjalan untuk lebih ditingkatkan. Terkait dengan karakteristik tiap daerah yang berbeda dalam penanganan penarikan pajak pun saat ini diupayakan penanganan yang berbeda pula dalam upaya menjaga kondusifitas. @

Gubernur Jateng Ganjar Pranowo, melakukan pengguntingan rangkaian bunga sebagai penanda Launching Samsat Paten di Purworejo Jawa Tengah.

05



“Mereka masih saya kasih pekerjaan rumah untuk menyiapkan teknologinya. Karena, semua orang punya ATM, pembayaran ini kami dorong dan permudah. Ada harapan besar pendapatan kami naik," kata dia. “Sebagai tahap percontohan pembukaan diawali dengan membuka Samsat Pateng di Kecamatan KutoarjoPurworejo, Eromoko-Wonogiri, Tanon-Sragen, LaranganBrebes, Mayong-Jepara, Bukateja-Purbalingga, SokarajaBanyumas, Kunduran-Blora, Wirosari-Grobogan, dan Kaliori-di Rembang dan akan beroperasi mulai Senin”. Semakin dekat semakin cepat Sementara itu Kepala DPPAD Jateng , Hendri Santosa sebagai ketua penyelenggara menyatakan bahwa peresmian Samsat Paten, tersebut dilakukan dalam rangka merespon dinamika perkembangan penyelenggaraan pemerintahan daerah, menurut Kadinas peran Pemerintahan di tingkat kecamatan sebagai perangkat daerah terdepan dalam memberikan pelayanan publik harus dioptimalkan. Saat ini menurut Hendri, terobosan,inovasi, pengembangan layanan publik telah dilakukan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, bersama Polda Jawa Tengah, PT Jasa Raharja, Bank Jateng dan Pemerintah Kabupaten, yaitu dengan membuka pelayanan pembayaran Pajak Daerah, Pembayaran Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan, dan Pengesahan Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor terintegrasi Pada Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN).

Foto bareng bersama Gubernur Pak Ganjar Pranowo.

Upaya tersebut menurut Hendri, sebagai bentuk kemudahan dengan Tagline Inovasi Paten adalah pembayaran pajak semakin dekat, semakin cepat, dengan harapan masyarakat semakin terdorong untuk membayar pajak sehingga turut meningkatkan Pendapatan Asli Daerah, demi terwujudnya kemajuan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Kehadiran PATEN diharapkan bisa mengejar target pendapatan karena membayar pajak tidak lagi berbelitbelit, tidak kena pungutan liar, lebih cepat dan dekat. Saat ini PATEN memang baru hadir di 10 kecamatan di 10 kabupaten. Salah satunya di Kecamatan Kutoarjo. Tapi ke depan, akan diperbanyak.

06


Kecamatan Bukateja Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) di Kecamatan Bukateja menjadi salah satu percontohan pelayanan Samsat Online Jateng PATEN bersama 9 kabupaten lainnya di Jawa Tengah. Dengan adanya Samsat Paten tersebut masyarakat di wilayah Kecamatan Bukateja akan segera mendapatkan kemudahan dalam melakukan pembayaran pajak daerah, pembayaran sumbangan wajib dana kecelakaan lalu lintas jalan (SWDKLLJ), dan pengesahan STNK satu tahun sehubungan dengan di launchingnya 10 Samsat Paten oleh Gubernur Ganjar Pranowo di Kecamatan Kutoarjo Kabupaten Purworejo. Senin lusa kami siap melakukan pelayanan. Peralatan sudah siap semua,” ujar Camat Bukateja Imam Sudjono, dalam acara launching Samsat Paten di Kutoarjo. Menurut Imam Sudjono, pelayanan samsat online tersebut akan dilayani oleh petugas dari Unit Pelayanan Pendapatan dan Pengelolaan Aset Daerah (UP3AD) Purbalingga. Pihak kecamatan hanya menyiapkan tempat pelayanan yang bersebelahan dengan tempat layanan PATEN yang sudah ada. “Ini kemudahan yang bisa dimanfaatkan oleh masyarakat, bukan hanya masyarakat wilayah kecamatan Bukateja. Namun juga masyarakat disekitrnya seperti Rakit, Klampok (Banjarnegara-red) dan wilayah Kejobong yang dekat dengan Bukateja,” jelasnya.

"Kecamatan lain sudah pada daftar. Kalau nanti bisa cepat, didukung partisipasi dari kabupaten/ kota, maka pelayanan onlinenya semakin banyak dan orang mau bayar pajak sehingga pendapatan tinggi. Kalau pendapatan tinggi, provinsi juga memberikan anggaran lebih tinggi ke daerah. Dengan begitu pembangunan lebih cepat dan dampaknya bisa dirasakan masyarakat," jelas mantan anggota DPR RI itu. "Ini salah satu mimpi besar kami. Masyarakat bisa tahu kalau mau bayar pajak itu gampang. Dan Samsat di Jateng pelayanannya makin luar biasa. Setahun kami mentransformasikan Samsat ini. Uji coba awal Samsat Paten di 10 daerah, lanjut Ganjar, akan memberikan contoh bagi daerah lain untuk menjalankan program serupa dengan menyiapkan infrastruktur pendukung. Dengan begitu, masyarakat di lapisan bawah akan sangat merasakan manfaat langsung Samsat tingkat kecamatan ini.

Gubernur cek kesiapan lapangan.

Kepala Bagian Tata Pemerintahan Setda Purbalingga, Imam Hadi membenarkan kesiapan kecamatan Bukateja dalam melaksanakan pelayanan Samsat Online. Menurutnya, sesuai MoU yang dilakukan pemkab dengan Gubernur Jawa Tengah, baru satu kecamatan yakni PATEN Bukateja yang mendapat tambahan pelayanan Samsat Online Jateng.

Gubernur mengecek langsung ke lapangan melihat operasional Samsast Paten.

Selain Samsat kecamatan, Ganjar juga berencana terus membuat inovasi pelayanan pembayaran pajak kendaraan ini secara lebih efektif. Salah satunya meminta Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Aset Daerah (DPPAD) Jateng, BPD Bank Jateng, serta Jasa Raharja untuk membuat kemudahan pembayaran pajak melalui anjungan tunai mandiri (ATM).

Kedatangan Gubernur di kantor Kecamatan Kutoarjo.

“Kedepan kami harapkan dapat dilaksanakan di kecamatan lainnya. Tetapi itu tergantung UP3AD Provinsi,” katanya, saat mendampingi Pj Sekda Kodadiyanto, Kepala UP3AD Purbalingga, dan Camat Bukateja menghadiri Launching Samsat Online PATEN. @


07



Selain hal tersebut, tidak kalah pentingnya setelah mengikuti Rapat Koordinasi ini, bagaimana mengimplemen-tasikan dalam pelaksanaan tugas sehari-hari sebagai Pengelola Barang Milik Daerah tersebut.

Sebagian siklus pengelolaan BMD yang dapat kita bahas/kaji bersama yaitu mengoptimalkan Aset BMD yang belum optimal, siklus ini harus dilaksanakan secara integral, simultan, dan berkesinambungan, sehingga antara satu kegiatan dan kegiatan yang lain dalam siklus

Perlu dipahami bersama bahwa lingkup Pengelolaan Barang Milik Daerah SKPD merupakan tolok ukur keberhasilan ter wujudnya ter tib administrasi pengelolaan Barang Milik Daerah.

tersebut, merupakan bagian yang tidak bisa dipisahkan. ***

Kepala DPPAD Provinsi Jateng berikan sambutan dalam rakor optimalisasi BMD di Salatiga.

Berharap Tertib Administrasi

Pengelolaan BMD B

idang Pengelolaan Aset Daerah (Lolaset) Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Aset Daerah (DPPAD) Provinsi Jawa Tengah, menyelenggarakan Rapat Koordinasi Optimalisasi Pengelolaan Barang Milik Daerah Provinsi Jawa Tengah, bertempat di Salatiga. Hadir dalam kesempatan tersebut Kepala DPPAD Jateng Hendri Santosa, Sekertaris, Kepala bidang dan perwakilan dari SKPD. Dalam sambutannya, Kadinas PPAD Jateng, Hendri Santosa mengatakan, penyelenggaraan rapat dimaksud agar para Pengguna Barang Milik Daerah yang berada di Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) lebih peduli dan komitmen terhadap pengelolaan Barang Milik Daerah Provinsi Jawa Tengah, sehingga penilaian kinerja Wajar Tanpa Pengecualian dapat dipertahankan serta ditingkatan prestasinya.

08


Sampai saat ini banyak SKPD yang memandang aset dengan sebelah mata, karena masih menganggap aset banyak masalah dan membebani pekerjaan, sehingga lebih banyak yang ditinggalkan, tidak diurus asetnya, sehingga menimbulkan permasalahan yang menumpuk. Diharapkan pula agar dari tahun ke tahun tertib administrasi pengelolaan Barang Milik Daerah dapat berjalan dengan baik dan sesuai peraturan. Dengan demikian, maka para Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian serta Pengurus Barang SKPD yang mengurusi Barang Milik Daerah mempunyai pemahaman yang sama terhadap pengelolaan Barang Milik Daerah yang ada di SKPD.

Peserta Rakor BMD.


09


Rakor Peningkatan PAD Melalui Pajak AP dan PBBKB


Harapkan kiat-kiat. Kepala Dinas PPAD Jateng, Hendri Santosa yang hadir dalam kesempatan tersebut menyatakan bahwa ada beberapa pendapatan yang sampai dengan saat ini belum mampu terpenuhi karena adanya pengaruh ekonomi global yang berdampak terhadap ekonomi dalam negeri. Kadinas menyebutkan bahwa peningkatan target secara signifikan, serta situasi ekonomi yang bertumbuh dibawah 5 persen serta nilai dollar yang relatif tinggi, cukup mempengaruhi kebutuhan masyarakat akan pembelian kendaraan bermotor dan dampaknya terlihat pada kurangnya penerimaan dari sektor BBNKB. “Tingginya nilai mata uang dollar terhadap rupiah sangat mempengaruhi penjualan kendaraan bermotor pada masyarakat. Ditambah lagi 70 persen komponen kendaraan bermotor yang ada saat ini, mendasarkan data dari Gaikindo, masih impor ,”ujar Kadinas. Kadinas juga menyitir yang pernah dikatakan oleh salah seorang ekonom Indonesia Hendri Saparini yang menyatakan bahwa kemajuan Ekonomi Indonesia bisa diukur dengan didasarkan empat indikasi, yaitu melalui tinggi rendahnya tingkat penjualan kendaraan bermotor, tingkat impor bahan baku, pembelian semen dan pemakaian listrik.

Kepala DPPAD Provinsi Jawa Tengah, Hendri Santosa bersama Kabid Pajak Bambang Nurcahyo.

K

asi pembukuan dan pelaporan, kasi penagihan dan pemberdayaan aset serta kasi Pajak lain-lain DPPAD Prov Jateng, belum lama ini menghadiri undangan rapat teknis peningkatan pendapatan asli daerah melalui penerimaan pemungutan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) dan Pajak Air Permukaan (AP).

Berdasarkan data yang ada saat ini, realisasi penerimaan PBBKB sampai dengan bulan September 2015 tercatat sebesar Rp. 1.241.876.705.136 (71.51%) dari target murni tahun 2015 sebesar Rp. 1.736.562.871.000. Sedangkan prosentase capaian sampai dengan triwulan III sebesar 75%, masih ada kekurangan sebesar 3.49%, jika dibandingkan dengan realisasi penerimaan PBBKB.

Rapat koordinasi dihadiri oleh Kepala DPPAD Prov Jateng, Hendri Santosa dan Kepala Bidang Pajak, Bambang Nurcahyo, bertempat di lantai IV Gedung B DPPAD Jateng. Rapat yang diadakan selama dua hari tersebut, dimaksudkan untuk menyamakan persepsi dalam upaya meningkatkan penerimaan sektor PBBKB dan PAP, melalui perumusan dan langkah-langkah strategis dan optimal. Kegiatan dimaksud juga diupayakan sebagai data pembanding dengan data yang dikeluarkan oleh pihak PT Pertamina (Persero). Hal lain yang juga tak kalah pentingnya dengan diadakannya kegiatan ini dimaksudkan agar seluruh pegawai yang terlibat dalam kegiatan ini dapat menjalankan fungsi pengawasan sesuai pasal 56 Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2011 sekaligus sebagai rencana aksi tindaklanjut hasil pemeriksaan BPK-RI.

Adanya kegiatan rapat teknis ini diharapkan ada tindak lanjut berupa rencana strategis terutama untuk mendapatkan data SPBU by name by adress. Untuk itu UP3AD diharapkan dapat melakukan koordinasi dengan dinas perijinan Kab/Kota atau Disperindag Kab/Kota. UP3AD juga diharapkan mampu berperan aktif dalam pendataan SPBU di wilayah kerja masing-masing untuk meningkatkan penerimaan PBBKB (terutama SPBU yang baru berdiri).

10


Dengan adanya perencanaan kerja tersebut, diharapkan hasil data yang diperoleh menjadi lebih valid terutama tentang jumlah SPBU di seluruh wilayah di Jawa Tengah, termasuk terkait data penjualan BBM di SPBU Se Jawa Tengah. Kegiatan seperti ini juga diharapkan dilakukan secara rutin dan berkelanjutan sehingga upaya merealisasikan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor sesuai target yang diestimasikan mampu terpenuhi.

Namun demikian menurut Hendri Santosa, meningkatnya ekonomi nasional tak sertamerta menaikkan pembelian kendaraan bermotor, karena masyarakat tentu akan lebih mementingkan kebutuhan primernya dahulu dibanding membeli kebutuhan kendaraan yang merupakan kebutuhan sekunder. Untuk itu, Kadinas mengharapkan kepada seluruh peserta Rakor , mempunyai kiat-kiat usaha bagaimana caranya menggali pajak di luar pajak kendaraan bermotor. Karena saat ini PAD di Jawa Tengah sebesar 70 persennya masih bertumpu pada hasil sektor pajak.

Untuk itulah dengan adanya rakor peningkatan pajak AP dan PBBKB ini Kadinas berharap seluruh kasi yang bertugas dapat lebih mengoptimalkan kinerjannya dengan melakukan pendataan di SPBU langsung. Para Kasi juga diharapkan untuk lebih meningkatkan pelaporanpelaporan yang lebih baik lagi serta serius meningkatkan kinerja termasuk dalam melakukan kegiatan D2D. Aplikasi AP Kegitan rapat koordinasi juga membahas pemanfaatan aplikasi PAP yang selama ini menggunakan jaringan IP Publik . Upaya ini dimaksudkan untuk mengurai permasalahan seputar penggunakan aplikasi dimaksud dengan harapan ke depan berbagai pelaporan mengenai PAP dapat berjalan lebih baik. Dikatakan oleh pengawal pengembangan aplikasi PAP, Margono,dari bidang Lahtabang, bahwa penggunaan aplikasi berbasis IP Publik ini memang dibutuhkan kemampuan SDM agar lebih familiar dalam menggunakan aplikasi ini. Diakui bahwa pajak AP merupakan salah satu sektor pajak daerah yang dinilai tidak cukup favorit dalam penerimaan dibandingkan pajak lain seperti Pajak Kendaraan. Namun bukan berarti keberadaannya tidak perlu perhatian. Karena bagaimana pun pajak AP setidaknya cukup memberikan kontribusi bagi pendapatan daerah serta sebagai bagian dari pengendalian dan pengawasan pemanfaatan terhadap air permukaan. Menurut Margono, saat ini respon dan upaya antar bidang terhadap pengembangan aplikasi ini sudah cukup bagus dan diharapkan ke depan ada upaya dan tindakan agar manfaat dari aplikasi yang dikembangkan tersebut dapat lebih cepat dan tepat untuk digunakan dan dimanfaatkan. Margono juga menyatakan siap memberikan berbagai masukan dan pengetahuan seputar penggunaan aplikasi AP jika para pegawai mengalami berbagai kesulitan. Upaya ini dimaksudkan untuk memberikan kemudahan dalam pekerjaan sehingga manfaat menggunakan aplikasi ini bisa dirasakan. @ WARTA DPPAD JAWA TENGAH

11


Rakor Persiapan Penyusunan Neraca Aset BMD Prov Jateng


Gubernur Dorong PNS

Ikuti Talent Scouting

daerah khususnya aset daerah dalam pengelolaannya sangatlah panjang siklusnya. “Mulai dari merencanakan kebutuhan dan penganggaran, kemudian mengadakan, menggunakan , memanfaatkan, selanjutnya kita juga harus pula mengamankan aset tersebut

serta memeliharanya,

dan dilanjutkan dengan penilaian sampai penghapusan, pemindahtanganan, penatausahaan, pembinaan, pengawasan hingga pengendalian itu semua adalah siklus yang harus dilalui. Namun dari siklus itulah kita jadi tahu mana aset yang

Peserta Telent Scouting.

lebih bisa diberdayagunakan dan mana yang tidak bisa didayakan.

Gubernur mengatakan talent scouting tersebut merupakan alat untuk mencari kader PNS potensial dan terbaik untuk dipromosikan dan menempati jabatan administrator dan jabatan pengawas. Pelaksanaan talent scouting dilakukan secara transparan karena masyarakat maupun media, baik cetak maupun elektronik dapat m e n g a k s e s l a n g s u n g d i w e b s i t e www.bkd.jatengprov.go.id/talentscouting2015.

Selain mengenai siklus narasumber juga memaparkan mengenai filosofi fungsi Barang Milik Negara/Daerah serta ketentuan-ketentuan umumnya. Hal lain yang juga diuraikan diantaranya terkait siapakah pejabat pengelola

B

BMN/D, cara-cara merencanakan kebutuhan dan idang Fasilitasi Pengadaan Aset (Fasda) DPPAD Prov Jateng menyelenggarakan Rapat Koordinasi penyusunan neraca aset Barang Milik Daerah (BMD)

Prov Jateng tahun 2015, di gedung pertemuan DPPAD Jateng lantai 4 B Semarang. Hadir dalam pertemuan tersebut, Kepala Bidang Fasda Ninik Mardiastuti beserta Para Kasi, Para pengurus barang dan Subag Akuntasi SKPD Prov Jateng.

penganggaran serta pengadaan dan penggunaannya. Jelasnya secara gamblang, narasumber memberikan materi

Beberapa narasumber yang hadir dalam kesempatan Jateng-DIY, Iskandar dari Inspektorat, Hananto dari Biro Keuangan, serta Arif Nugraha dari CV. SeML dengan moderator Ratna Sri Kumaladewi dan Kasidi dari Bidang

P

Dalam uraiannya, Gubernur Jawa Tengah H Ganjar Pranowo SH MIP menerangkan pada 2016 akan terdapat 149 PNS yang pensiun. Secara rinci, PNS yang pensiun terdiri dari eselon II A satu orang, III A 49 orang, III B dua orang dan IV A sebanyak 97 orang. Sementara di 2017 jumlah PNS yang pensiun lebih banyak, yakni 173 orang. Jumlah itu terdiri dari eselon II A empat orang, eselon III A 60 orang, eselon III B satu orang, dan eselon IV A sebanyak 108 orang. Apabila di total, maka jumlah PNS yang pensiun 322 orang.

“Tahapan seleksi melibatkan secara optimal tim independen yang terdiri dari para akademisi, dan pejabat yang berkompeten serta assesor,” tuturnya. Setelah dilakukan uji publik, didapatkan PNS yang memenuhi persyaratan administrasi sebagai calon pendaftar talent scouting berjumlah 6.064 orang. Para PNS tersebut diharapkan Ganjar mau berlomba menampilkan kompetensinya agar mendapat promosi jabatan yang diinginkan. Ganjar menilai, antusias PNS untuk mengikuti promosi jabatan terbuka masih kurang. Sehingga, dirinya terus mendorong PNS agar mau ikut berkompetisi. @

peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014, agar SDM yang bertalian dengan pengelola barang milik daerah mempunyai sebuah pedoman yang bisa dijadikan dasar

Gubernur Jateng, Ganjar Pranowo.

acuan untuk memperlancar pelaksanaan tugas yang diemban @

tersebut diantaranya Maharsa Udayana dari Kanwil DJKN

Menurut Ganjar, seleksi talent scouting pejabat administrasi dan pejabat pengawas di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah ini merupakan penyempurnaan dari talent scouting yang sebelumnya sudah dilakukan di 2013. Beberapa penyempurnaan yang dilakukan adalah, kebijakan talent scouting diatur dalam Peraturan Gubernur guna menjamin kepastian hukum dan memberikan pedoman administrasi dan tata cara pelaksanaannya. Selain itu, agar mendapatkan PNS yang terbaik, aspek substansi yang dinilai meliputi dimensi kompetensi manajerial, kompetensi bidang dan kompetensi sosiokultural.

yang berkaitan dengan bagaimana cara memedomani pengelolaan barang milik daerah yang didasarkan pada

emerintah Provinsi Jawa Tengah membuka promosi jabatan secara terbuka melalui talent scouting untuk kedua kalinya. Talent scouting itu untuk mengisi jabatan administrator dan jabatan pengawas yang akan mengalami banyak kekosongan pada 2016 dan 2017 karena ratusan PNS pensiun.

Fasda. Penanganan aset daerah menurut salah satu narasumber khususnya yang berkaitan dengan aset tanah, aset jalan dan tanah irigasi, banyak dipandang sebagai sesuatu yang tidak menarik karena memang penangananya tidaklah mudah. Secara eksplisit narasumber menyatakan pertanyaannya mengenai mengapa sulit menangani masalah aset ? Kita tahu bahwa pengelolaan barang milik

12



13



DPPAD Jateng Sosialisasi Talent Scouting Calon Administrator dan Pengawas

Kurniawan, Kasubsi Samsat Pembantu Cepu. Kegiatan sosialisasi talent scouting calon administrator dan pengawas di lingkungan DPPAD Jateng, menurut Saya merupakan salah satu langkah dan upaya yang baik dari Dinas ini dalam upaya menumbuhkan rasa percaya diri dan kesiapan mental peserta yang akan ikut dalam seleksi jabatan. Karena adanya pembekalan ini setidaknya kita sebagai salah satu peserta akan mempunyai gambaran yang sedikit jelas, berbekal dari ilmu yang dimiliki narasumber yang mempunyai pengalaman sebagai bagian dari tim penilai yang telah disampaikan kepada kita.

PAN dan hal lain berkaitan dengan pelayanan publik yang menjadi bagian yang ditanyakan oleh tim penjaringan. “Talent Scouting ini diharapkan dapat menjadikan kita berkembang dan banyak pengalaman karena kita bisa bekerja di berbagai dinas dan bidang. Dan tentu hal itu akan memberi kita pengalaman dan cara pandang yang luas,”urai Kadinas, memberikan gambaran mengenai pentingnya sebuah pengalaman bekerja di berbagai bidang.

Sehubungan dengan rencana promosi jabatan seperti yang telah di sosialisasikan untuk menempati jabatan yang ada, menurut Saya juga merupakan salah satu upaya dari Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, dalam rangka mencari kader potensial dan terbaik. “Ini semua harus kita apresiasi karena pada dasarnya, upaya pemerintah ini adalah untuk memenuhi kekosongan jabatan para pegawai yang telah memasuki masa pensiun di 2016 hingga 2017.

Andi Surya, Kepala UP3AD Karanganyar. Sementara itu sebagai narasumber Andi Surya , dalam acara tersebut mengemukakan bahwa Jawa Tengah dinilai saat ini mengalami krisis kepemimpinan baik secara substantif maupun leadership-untuk itu dibutuhkan sebuah kaderisasi, yang diharapkan mampu memberikan keberhasilan dalam menyiapkan kader terbaik. Promosi jabatan ini merupakan kesempatan “ada kesempatan ayo kita coba-berhasil tak berhasil kita coba dulu,”ujarnya. Dinas ini menurutnya tak sekedar butuh orang yang pintar tapi yang lebih dibutuhkan adalah orang yang bisa kerja.

Kepala DPPAD Provinsi Jawa Tengah, Hendri Santosa.

D

alam upaya menumbuhkan kepercayaan diri para karyawan-karyawati, untuk mendapatkan hasil terbaik dan siap dalam mengikuti seleksi promosi jabatan secara terbuka yang diadakan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, DPPAD Provinsi Jawa Tengah mengadakan sosialisasi talent scouting calon administrator dan pengawas di Kantor DPPAD Jateng. Hadir dalam acara sosialisasi tersebut, Kepala Dinas PPAD Prov Jateng, Hendri Santosa dan Sekertaris dinas, Putu Adi Sutrisna serta Kepala UP3AD Karanganyar, yang hadir sebagai narasumber. Pelaksanaan kegiatan dilakukan dua gelombang selama dua hari. Adapun pesertanya terdiri dari para karyawankaryawati dari lingkungan DPPAD kantor pusat dan daerah yang telah memenuhi syarat untuk mengisi jabatan tersebut. Dalam kata sambutannya Kepala Dinas PPAD Jateng, menyatakan, promosi jabatan melalui talent scounting dimaksudkan untuk pengembangkan karir diri para pegawai yang penjaringannya dilakukan secara terbuka. Kepada para karyawan-karyawati Kepala Dinas berkenan memberikan arahan serta berbagi pengalaman mengenai cara memenangkan persaingan dalam talent scounting tersebut. Latar belakang sebagai seorang auditor dan pengawas menurut Kadin menjadikan dirinya mampu memaparkan berbagai hal terkait reformasi birokrasi, Peraturan Menteri

14


Sekertaris DPPAD Jateng, Putu Adi Sutrisna.

Sementara itu Sekertaris Dinas PPAD Jateng, Putu Adi Sutrisna yang selalu tampil dengan bahasa low profilenya, berupaya memberikan semangat menumbuhkan kepercayaan diri para peserta yang hadir dalam sosialisasi tersebut, yang diharapkannya mampu tampil penuh kesiapan dan baik hasilnya. Putu menyatakan bahwa sosialisasi tersebut dilakukan sebagai upaya persiapan diri agar para karyawan-karyawati dapat lebih memahami dan tahu apa yang harus dilakukan dan bagaimana gambaran di lapangan saat ujian dilangsungkan. Dirinya berharap nantinya peserta dari DPPAD Jateng, akan banyak yang ikut dan banyak pula yang lulus. “Talent Scouting, yang dilakukan saat ini beda dengan dulu. Dulu semua diserahkan SKPD sehingga hasilnya jadi beda dan tidak standar. Kalau sekarang, semua diambil alih BKD dan dinilai oleh tim independent dari akademisi dan assesor.

Selama ini kita menilai antusiasme PNS untuk mengikuti promosi jabatan terbuka seperti ini masih dirasakan sangat kurang. Padahal upaya ini sangat penting untuk kita sebagai PNS berkompetisi menjadi yang terbaik. Talent scouting ini adalah yang kedua kalinya yang diadakan oleh Pemprov Jateng. Terhadap kegiatan tersebut intinya kita sebagai seorang PNS harus loyal dan mampu memberi yang terbaik.

Andi dalam urainnya juga memberikan berbagai bekal pengetahuan mengenai apa dan bagaimana menghadapi ujian yang bakal diujikan nanti. Selain teknis wawancara dalam uraiannnya Andi juga menekankan pentingnya seseorang membekali diri dengan sikap dan tehnik mental serta kesiapan bahan materi untuk menuju gol seperti yang diharapkan. Sosialisasi talent scounting, yang dilaksanakan di lingkungan pegawai DPPAD Jateng, adalah bagian dari upaya dinas mempersiapkan mental dan materi para pegawai agar pelaksanaan di lapangan dapat berjalan sesuai yang diharapkan. Untuk mengetahui apa dan bagaimana pendapat para karyawan-karyawati di lingkungan DPPAD Jateng terkait hal tersebut, berikut komentar dan pendapatnya.


15


Jani Sugiarti, Kasubag Keuangan DPPAD Jateng. Berkaitan dengan talent scouting, Kasubag Keuangan DPPAD Jateng, Jani Sugiarti mengatakan, bahwa talent scouting merupakan kebijakan yang baik. Karena memberikan kesempatan dan peluang yang sama kepada PNS di lingkungan SKPD prov Jateng yang memenuhi persyaratan untuk menduduki jabatan yang lebih tinggi. administrator dan jabatan pengawas. Seperti halnya di DPPAD ini, tahun depan eselon 3 dan 4 ada yang pensiun, sehingga harus terisi. Menurutnya, promosi jabatan terbuka untuk menempati jabatan administrator dan jabatan pengawas ini harus dimanfaatkan sebaik-baiknya bagi PNS yang menginginkan karier berjenjang di Pemerintahan.


Yuuk... Pengenalan Pajak Kendaraan Bermotor Sejak Dini

Jani menilai, talent scouting tahap kedua ini lebih fair dibandingkan sebelumnya. Karena sebelumnya, penyelenggaraanya diserahkan di masing-masing SKPD. Sehingga indikator kelulusan masing-masing SKPD juga berbeda-beda. Berbeda dengan sekarang yang kesemua penilaiannya jadi satu di bawah BKD Jateng. Sehingga kesempatan dan peluang untuk meraihnya juga sama. Yudo Fristono, Kasi PKB Samsat Banyumas. Setelah dilakukan uji publik ada sekitar 6.064 orang PNS yang dinilai memenuhi persyaratan administrasi sebagai pendaftar talent scounting. Sedangkan dari unsur PNS DPPAD Jateng, yang memenuhi nominatif dan memenuhi syarat untuk jabatan administrator ada sekitar 160 orang dan jabatan pengawas berjumlah 167 orang. Yudo yang saat ini menjabat sebagai Kepala Seksi Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor di UP3AD Banyumas, menyatakan kesiapannya untuk mengikuti talent scouting. “Kita siap saja terhadap segala kemungkinan yang terjadi. Yang pasti, kita berupaya agar dalam pelaksanaan talent scouting nanti secara mental kita telah mempersiapkan untuk dapat mengikuti berbagai seleksi dengan benar dan berusaha menjadi yang terbaik”. Berkaitan dengan sosialisasi talent scounting seperti yang diadakan oleh DPPAD Jateng, untuk para karyawankaryawati yang memenuhi syarat mengikuti seleksi tersebut. Menurut aktivis Ketua ormas kepemudaan Pemuda Pancasila, di Banyumas, ini dinilai sangatlah penting, mengingat bahwa kegiatan sosialisasi sebagai upaya untuk memberikan kesiapsiagaan peserta yang ikut dalam seleksi. “ Penting sekali sosialisasi seperti ini, karena kita akan jauh lebih siap karena ada bekal pengetahuan dan pengalaman seperti yang disampaikan oleh Kadinas dan narasumber yang memang telah mengalami ikut dalam seleksi jabatan di tingkatan yang lebih tinggi. “Intinya kita siap”.

16


“Apalagi kalau tidak salah masa talent scouting kali ini berumur 4 tahun, sehingga memungkinkan peserta mempunyai kesempatan yang lebih besar meraih apa yang diinginkannya. Jani mengaku, tidak menyiapkan khusus menghadapi talent scouting ini. Dia berprinsip, seperti air mengalir saja. Yang penting kita ikuti semua prosedur dan mekanisme yang ada. @

Kepala DPPAD Provinsi Jawa Tengah, Hendri Santosa bersama rekan Polisi dan Jasa Raharja.

A

kuntasi …………….. oke, Pemasaran ooyyeeeeeee teriakan yel yel angkatan dan program studi

membahana dan memekakan telinga, membuat

suasana dalam aula semakin hangat dan riuh rendah ketika seorang siswa dapat menjawab pertanyaan dari penyaji materi. Ada juga juga teriakan “huuuuuuuuuuuuu “ ketika seorang pelajar yang mewakili program studi

maju ke

depan untuk menjwab pertanyaan namun tidak dapat menjawabnya dengan tepat dan sorak sorai peserta Sosialisasi terpadu membuat suasana semakin hidup dan “memanaskan” suasana di aula SMK N 2 Pekalongan.

Pagi itu Kamis tanggal 19 Nopember 2015 bertempat di Aula SMK Negeri 2 Pekalongan dihadiri sekitar 200 pelajar SMKN 2 Pekalongan mengikuti sosialisai terpadu tentang Tertib Lalu Lintas, Pajak Kendaraan Bermotor dan Asuransi Jasa Raharja dan Bank Jateng. Sosialisasi terpadu yang bertajuk “ Yuk Gayeng Bayar Pajak Kendaraan Bermotor, Bayar Premi Asuransi, Tertib Berlalu lintas, dihelat oleh UP3AD Kota Pekalongan, Satlantas Polres Pekalongan Kota, Jasa Raharja Perwakilan Pekalongan dan Bank Jateng Pekalongan. Hadir dalam sosialisasi tersebut, Kepala Dinas Pendapatan Dan Pengelolaan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah Bapak Hendri Santosa, SE.Ak.MSi.CA yang ternyata juga merupakan alumni SMKN 2 Pekalongan.


17



Lantas menghimbau kepada para siswa untuk terus meningkatakan kesadaran tertib berlalu lintas dan mentaati segala paeraturan yang ada. Termasuk yang belum cukup umur untuk tidak mengendarai bermotor sendiri. Karena hasil rekapitulasi data laka lantas dari bulan Januari hingga Oktober 2015 untukm usia pelajar yakni yang berusia 12 sampai 17 tahun menempati rangking kedua dalam kecelakaan lalu lintas. Sementara itu Kepala Jasa Raharja Perwakilan Pekalongan Suprijal memberikan pemahaman pada para siswa tentang fungsi Asuransi Jasa Raharja dimana mengurus klaim dan bagaimana caranya. Asuransi dalam hal ini lebih pada asuransi yang diakibatkan oleh kecelakaan berkendara di jalan raya. Sosialisasi bersama ini ditutup

Sosialisasi Terpadu ini dilaksanakan dengan bertujuan untuk lebih mengenalkan lebih dini tentang pajak kendaraan bermotor kepada para siswa sekolah. Hal ini dikandung maksud supaya para siswa didik ini nantinya dapat lebih sadar dan mengetahui arti penting pajak khususnya pajak kendaraan bermotor dan tertib berlalu lintas sejak dini. Kepala UP3AD Kota Pekalongan Tisno Purwanto, S Sos MM dalam paparan materinya menjelaskan pentingnya wajib pajak untuk memenuhi kewajibannya dalam membayar pajak khususnya pajak kendaraan bermotor. Lebih lanjut Kepala UP3AD Kota Pekalongan itu menjelaskan hasil dari pembayaran pajak ini digunakan untuk pembangunan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, seperti pembangunan jalan dimana di tahun ini Gubernur Jawa Tengah mencanangkan jalan tanpa lubang dan pembangunan fisik seperti gedung sekolah. Sementara itu Kasat Lantas Polres Pekalongan Kota AKP Dwi Nugroho dalam materi paparannya menjelaskankan perlunya tertib berlalu lintas di jalan raya, persiapan persiapan berkendaran dan tak juga dengan simulasisimulasi tentang kelalu lintasan. Tak henti hentinya Kasat

dengan penyampaian materi oleh disampaikan oleh Setyoaji Kepala Seksi Pemasaran Bank Jateng, dan pemabgian souvenir bagi para siswa yang dapat menjawat pertanyaan dan menjelaskan perihal materi sosialisasi.

UP3AD Kabupaten Rembang Buka Pelayanan Terpadu di Samsat Paten Kaliori Dengan pembukaan layanan Samsat di Kantor Paten, warga Kaliori dan sekitarnya bahkan hingga warga Batangan Pati tidak perlu ke kantor Samsat Induk di Rembang atau Pati untuk membayar pajak kendaraan. ''Mereka bisa dilayani di Samsat yang menjadi satu dengan Kantor Paten Kaliori.'' Pemutihan Meski dilayani di Kantor Paten, kualitas pelayanan tetap

Sosialisasi bersama yang dilakukan oleh InstansiInsatansi terkait ini memang tepat untuk dilakukan, mengingat UP3AD, Polres, Jasa Raharja yang ada di wilayah

Siswa siswi SMAKN 2 Pekalongan.

18


KUP3AD Kab. Rembang, Nyoto Legowo cek pelayanan di Samsat Paten.

U

menjadi perhatian UP3AD. Pelayanan pembayaran pajak nit Pelayanan Pendapatan dan Pemberdayaan Aset Daerah (UP3AD) Kabupaten Rembang membuka layanan Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap

(Samsat) di Kantor Pelayanan Terpadu Kecamatan (Paten)

Kota Pekalongan merupakan Instansi Satu Atap dalam

Kaliori. Dengan pembukaan layanan tersebut, masyarakat

pelayanan pajak dan Surat Tanda Nomor Kendaraan

Kaliori dan sekitarnya bisa langsung mengurus pajak

bermotor, sedangkan Bank Jateng merupakan Bank tempat

kendaraan bermotor di Kantor Paten yang menyatu dengan

dimana hasil pembayaran pajak itu di setorkan yang

kantor Kecamatan Kaliori.

kendaraan hanya lima menit. Warga cukup membawa KTP dan STNK asli. “Nanti akan di-scan secara otomatis dan tidak memakan waktu lama.'' Dia mengatakan saat ini, layanan Samsat di Kantor Paten Kaliori baru menerima pembayaran pajak kendaraan tahunan. “Untuk keperluan pergantian nomor kendaraan lima

selanjutnnya disetorkan ke Kas Daerah Provinsi Jawa

tahunan masih harus dilayani di Kantor Samsat Rembang.''

Tengah. Hasil yang kita harapkan dari Yuk Gayeng Bayar

Kepala UP3AD Kabupaten Rembang Nyoto Legowo SE

Menurut dia, selain pembukaan layanan Samsat di Kantor

Pajak Kendaraan Bermotor, Bayar Premi Asuransi, Tertib

MM mengatakan, layanan Samsat di Kantor Paten Kaliori itu

Paten Kaliori, warga saat ini juga bisa memanfaatkan

Berlalu lintas, semoga terwujudnya kesadaran membayar

merupakan salah satu percontohan di Jawa Tengah. Dia

pemutihan pajak kendaraan bermotor atau penghapusan

pajak dan tertib berlalu lintas sejak dini dan lebih dari itu

menyebut hanya ada 10 layanan Samsat di Jawa Tengah

sanksi administrasi dan denda. ‘'Penghapusan sanksi

untuk meningkatkan sinergisitas antar Intansi-Instansi yang

yang membuka layanan mengandeng Kantor Paten. Samsat

administrasi berlangsung hingga 31 Desember mendatang.

saling berkaitan satu sama lain.

di Kantor Paten Kaliori itu merupakan salah satu upaya untuk

Masyarakat bisa memanfaatkan kesempatan ini untuk

Selamat berkarya, Semoga Alloh Tuhan Yang Maha Esa

meningkatkan pendapatan pajak kendaraan Provinsi Jawa

penghapusan sanksi administrasi dan denda bagi pajak

meridloi hasil karya kita. ( Alef )

Tengah khususnya di Kabupaten Rembang.

kendaraan yang mati bertahun- tahun.''*** WARTA DPPAD JAWA TENGAH

19

LIPUTAN DAERAH


LIPUTAN DAERAH


Sehingga total tunggakan yang belum melakukan

kegiatan door to door. Maka terbitlah Peraturan Gubernur

penelitian ulang total 44.408 objek dengan nominal Rp 15

Jawa Tengah Nomor 40 Tahun 2015 tentang Pemberian

miliar lebih. Kurangi Tunggakan Dikatakannya, upaya

Pembebasan Sanksi Administrasi Pajak Kendaraan Bermotor

penagihan dengan door to door bisa mengurangi

bagi Kendaraan Bermotor yang terdaftar di Provinsi Jawa

tunggakan. Untuk sepeda motor bisa tertarik 12.226 objek

Tengah.

dengan nilai Rp 2,2 miliar lebih.

Sosialisasi digelar bersama oleh Kantor UP3AD, Polri, PT ”Adapun untuk mobil cair sebanyak 986 objek dengan

Jasa Raharja dan Bank Jateng Banjarnegara. Diharapkan

nominal Rp 1,2 miliar lebih,” lanjutnya. Menurut dia,

dengan kegiatan ini, peserta sosialiasi yang berasal dari

berkaitan dengan banyaknya penunggak pajak, maka

siswasiswi dapat mengerti tertib lalu lintas serta ketaatan

Kepala Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Aset Daerah

pembayaran pajak kendaraan bermotor. Kepala MAN 2

Provinsi Jawa Tengah atas seizin gubernur mengeluarkan

Banjarnegara, Makmurroji, pada kesempatan itu berterima

kebijakan berupa penghapusan sanksi administrasi atau

kasih karena sekolahnya menjadi sasaran sosialisasi tertib

denda pajak kendaraan bermotor.

lalu lintas. ”Diharapkan siswa-siswi kami lebih memahami tentang tertib dan tata cara berlalu lintas dengan benar

Hal ini dilakukan karena banyaknya permintaan masyarakat

serta ketaatan pembayaran pajak kendaraan bermotor,”

saat petugas UP3AD se-Jawa Tengah melakukan

terangnya.***

Kasi PKB/BBNKB Banjarnegara foto bersama rekan Kepolisian, Jasa Raharja & Bank Jateng.

UP3AD Banjarnegara

Sosialisi Tertib Lalin dan Ketaatan Bayar Pajak

P

uluhan ribu kendaraan bermotor di Kabupaten

”Dari upaya tersebut, bisa menekan tunggakan pajak

Banjarnegara, menunggak pajak kendaraan

kendaraan bermotor yang jumlahnya cukup signifikan,” kata

bermotor sejak lima tahun terakhir. Akibatnya,

dia.

Kantor Unit Pelayanan Pendapatan dan Pemberdayaan Aset Daerah (UP3AD) Banjarnegara, kehilangan potensi

Berdasarkan data UP3AD Banjarnegara, sepeda motor

pemasukan ke kas daerah Rp 15 miliar lebih. Kasi Pajak dan

yang terdaftar di Banjarnegara jumlahnya 214.418 objek

BBNKB pada UP3AD Banjarnegara, Asnadi, saat sosialisasi

pajak. Namun 42.283 di antaranya tidak membayar pajak

tertib lalu lintas dan ketaatan pembayaran pajak kendaraan

kendaraan bermotor yang merugikan kas daerah Rp 11,3

bermotor di MAN 2, kemarin, mengatakan, selain kini

miliar lebih. Sedangkan mobil dari jumlah yang terdaftar

dilakukan penghapusan denda, pihaknya juga melakukan

21.465 Objek, terdapat sekitar 2.125 objek juga melanggar

upaya penarikan door to door kepada penunggak pajak.

pajak sebesar Rp 3,7 miliar lebih.

20



21



”Kami berharap dari acara ini, nantinya bisa ditularkan ke teman, keluarga, dan tetangga arti pentingnya pajak serta ajak untuk selalu tertib berlalu lintas,” Kasatlantas AKP Budiharto pada kesempatan itu mengajak pelajar untuk selalu membudayakan tertib lalu lintas memeriksa kelengkapan kendaraan, mengecek surat, memahami aturan dan lainnya. ”Acara sosialisasi tertib lalu lintas ini kami kolaborasikan dengan Kantor UP3AD, Bank Jateng, serta Asuranasi Jasa Raharja untuk

Rekan Polisi sosialisasikan tertib lalu lintas & pajak kendaraan.

meningkatkan kesadaran pelajar. Sehingga nantinya mereka akan menjadi pelopor tertib berlalu lintas,”

UP3AD Batang Bangun Kesadaran

ucapnya.

Bayar Pajak Bersama Pelajar

acara sosialisasi itu. ”Kami senang dengan adanya

B

erbagai tersobosan kreatif dilakukan Kantor Unit Pelayanan Pendapatan dan Pemberdayaan Aset Daerah (UP3AD) Kabupaten Batang dalam mendekatkan pelayanan pajak kepada masyarakat.

22


sosialisasi dari UP3AD karena bisa memahami arti Kepala UP3AD Kabupaten Batang Intan Tri Nagari

pentingnya pajak untuk pembangunan, premi asuransi,

menuturkan, upaya yang digencarkan tersebut

juga senang atas penjelasan Kasatlantas makna tertib

saja dari pajak kendaraan bermotor yang diterima dari

bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat

berlalu lintas,” tuturnya. @

bagi hasil untuk Kabupaten Batang sebesar Rp 35

membayar pajak sekaligus untuk memberikan

miliar,”paparnya.

pencerahan mengenai arti pentingnya pajak bagi pembangunan daerah. ”UP3AD saat ini memberi banyak

Uang bagi hasil tersebut juga digunakan untuk Salah satunya dengan menggelar sosialisasi membangun kesadaran warga membayar pajak dengan sasaran pelajar, yang dilaksanakan di pendapa Kabupaten Batang. Sekda Kabupaten Batang, Nasikhin saat membuka acara tersebut menuturkan, pajak kendaraan bermotor yang dilakukan oleh UP3AD itu selanjutnya disetor ke Provinsi Jateng. Dari Provinsi hasil pajak kemudian dikembalikan ke Kabupaten Batang dalam bentuk bagi hasil untuk pembangunan di berbagai sektor bidang. ”Tahun 2015 ini

Prabowo pelajar SMK Bhakti Praja, terkesan dengan

membangun berbagai sarana dan prasarana seperti

kemudahan bagi warga untuk membayar pajak STNK mobil maupun motor.”tuturnya.

Alun-alun yang sekarang ini menjadi nyaman dan tampak terang-benderang dengan lampu, juga saluran

Menurutnya sejak 2014 lalu telah diadakan Samsat

pembuangan air dan sektor lainnya.” Dia menambahkan,

keliling ke kecamatan dan warga agar bisa membayar

dengan acara sosialisasi itu juga sarana tepat untuk

pajak tanpa harus datang ke kantor UP3AD atau Samsat.”

sosialisasi tertib lalu lintas. ”Kami berharap dari acara ini,

Kemudahan lain, masyarakat diberi tenggang waktu

nantinya bisa ditularkan ke teman, keluarga, dan tetangga arti pentingnya pajak serta ajak untuk selalu tertib berlalu lintas,” ucapnya.

membayar pajak 30 hari sebelum jatuh tempo sudah dilayani. Selain itu banyak kemudahan lain yang diberikan agar warga tidak sulit membayar kewajibannya.


23



Para petugas yang berjaga pada stand Samsat Keliling juga selalu berupaya melayani masyarakat dengan penuh keramahan dan senyum, termasuk halnya dalam memenuhi tanya jawab tentang pembayaran pajak kendaraan bermotor. Dilokasi ini pula petugas selalu memberikan informasi tentang mekanisme pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor dan Penghapusan Pembebasan Sanksi Administrasi/denda tunggakan Pajak Kendaraan Bermotor Tahun lalu sesuai Pergub Jateng No 40 Tahun 2015.

KUP3AD Demak, foto bersama rekan polisi di anjungan Demak Fair 2015.

UP3AD Demak, Informasikan Layanan Dalam Ajang Demak Fair

U

P3AD Demak mengupayakan pendekatan p e l a y a n a n ke p a d a m a s y a r a k a t m e l a l u i keikutsertaannya dalam ajang Pameran Nusantara

Demak Fair 2015. Dalam pameran tersebut UP3AD Demak,

Pameran yang dibuka oleh Bupati Demak di Alun-alun (Masjid Agung) Demak, dihadiri oleh para pejabat dilingkungan Pemkab Demak, serta peserta pameran dan masyarakat yang sangat antusias menyaksikan acara seremonial tersebut.

menampilkan layanan Samsat Keliling, dengan berbagai jenis pelayanannya. Dengan keikutsertaan UP3AD Samsat Demak pada Demak Fair tahun ini diharapkan berbagai informasi yang disampaikan akan sampai dan mengena pada masyarakat.

24


Pada pameran di Demak Fair kali ini, UP3AD Demak, yang turut berpartisipasi melalui 'Samsat Kelilingnya' melakukan kegiatan-kegiatan pelayanan secara on line diantaranya, melayani pajak kendaraan bermotor mulai dari pukul 10.00 hingga 21.00 WIB.

Bukan itu saja, melalui Samsat Keliling di Demak Fair ini pula UP3AD Samsat Demak, berupaya memberikan berbagai kemudahan-kemudahan kepada masyarakat Wajib Pajak dalam pembayaran PKB yaitu tanpa menggunakan BPKB atau hanya menggunakan STNK asli dan KTP asli. Kepada Warta DPPAD Jateng, Kepala UP3AD Demak, menuturkan bahwa keikutsertaan UP3AD Samsat Demak pada Demak Fair bertujuan untuk lebih memperkenalkan program-program layanan seperti Samsat Keliling dan jadwalnya , CFD Demak, dan berbagai layanan lain kepada masyarakat. Adanya berbagai informasi kesamsatan tersebut, diharapkan masyarakat akan lebih antusias dalam membayar pajak. (Maryono)


25



UP3AD Cilacap Lakukan Sosialisasi Pada Asosiasi Pengusaha Bongkar Muat Dalam rangka sosialisasi telegram Dirjen perhubungan laut No 34/ PHBL-15 Perihal evaluasi dan penertiban serta laporan kegiatan izin usaha bongkar muat di Jawa Tengah, yang dihadiri oleh para Asosiasi Pengusaha Bongkar Muat (APBM) Jawa Tengah , itulah DPPAD melalui UP3AD Cilacap melakukan sosialisasi mengenai Pajak Alat-alat Besar dan Berat, di Cilacap.

Penanggung jawab KSOP.

Kepala UP3AD Kabupaten Cilacap, Happyono, menyatakan kepada Warta DPPAD Jateng, bahwa yang dilakukan pihaknya adalah melakukan pendekatan melalui sosialisasi sektor Pajak Alat Berat, kepada Asosiasi APBM, berkaitan dengan ijin bongkar muat di pelabuhan, yang tentunya banyak menggunakan alat-alat berat dan besar dalam setiap operasionalnya. Ketentuan pengusaha bongkar muat yang diharuskan memiliki sendiri alat-alat berat/besar dalam menjalankan usahanya, telah menjadi aturan yang dikeluarkan oleh Dishubkominfo. Hal itulah menurut Happy yang menjadi acuan pihaknya untuk mengenakan Pajak Alat Berat/besar bagi pengusaha yang tergabung dalam Asosiasi APBM. “Dalam sosialisasi tersebut kita lebih memberikan titik berat pada pemahaman kepada para pengusaha bahwa hasil pajak yang diterapkan tersebut merupakan bagian dari pendapatan untuk pembangunan di Jawa Tengah dalam berbagai sektor,”ungkapnya.

KUP3AD Cilacap, Happyono, sosialisasikan Pajak Alat Berat.

P

eningkatan koordinasi lintas instansi terus dilakukakan oleh DPPAD Prov Jateng dalam rangka mengintensifkan peningkatan pendapatan daerah melalui sektor Pajak Alat-Alat Besar dan Berat, yang hingga saat ini dirasakan belum cukup maksimal penangannya. Seperti tidak ingin menyiakan peluang, DPPAD Jateng melalui UP3AD Cilacap melakukan pendekatan lintas instansi dengan Badan Penanaman Modal (BPM) Prov Jateng, Kantor Kesyahbandaran Otoritas Pelabuhan (KSOP) serta Dishubkominfo Jateng, yang mendatangkan para pengusaha bongkar muat.

26


Happy juga menyatakan bahwa pihaknya melakukan penggalian pajak alat berat berlandaskan pada aturan dan dasar hukum Perda No 2 Tahun 2011, tentang Pajak Daerah Jawa Tengah, yang didalamnya juga mengatur berkaitan dengan pajak alat-alat besar dan berat. Landasan hukum lain yang juga menguatkan pungutan atas alat-alat besar /berat tersebut adalah adanya putusan Mahkamah Konstitusi terhadap gugatan atas Perda alat berat ke MK. Happy juga menyatakan, apa yang dilakukannya merupakan tindaklanjut implementasi atas kunjungan studi banding yang dilakukannya ke provinsi Bangka Belitung dan Provinsi Kalimantan Barat, yang telah menerapkan hal tersebut di daerah. Kita berharap sosialisasi yang dilakukan oleh UP3AD Cilacap berkaitan dengan Pajak Alat Berat akan memberikan dampak signifikan terhadap peningkatan pendapatan dari sektor alat berat. @

Sekda Prov Jateng, monitoring ke UP3AD Samsat Semarang I

P

rofesionalisme petugas pada Samsat UP3AD Semarang I dalam melayani masyarakat di bidang pembayaran pajak kendaraan bermotor dituntut makin meningkat. Hal tersebut dinyatakan oleh Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah, saat kunjungan kerja ke UP3AD Kota Semarang I dalam rangka monitoring pelayanan pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor. Kunjungan Sekda Prov Jateng, Sri Puryono, bersama Kepala Biro Orpeg dan KadinPora Prov Jateng, diterima secara langsung oleh Kepala DPPAD Jateng, Hendri Santosa, para Kabid, Kepala UP3AD Semarang, dengan didampingi oleh Paur Samsat Semarang I dan para staf. Selain melihat berbagai sistem layanan di Samsat, Sri Puryono, juga memberikan arahan-arahannya sehubungan dengan tuntutan peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang menurutnya makin tahun semakin meningkat. Untuk itulah Sekda, secara eksplisit mengharapkan agar seluruh pegawai di lingkungan UP3AD Semarang I maupun yang terlibat di lini layanan front office di Samsat lebih bersikap profesional.

Hal lain yang menjadi catatan Sekda adalah masalah pengelolaan aset daerah milik pemerintah Provinsi Jawa Tengah, yang diharapkan dapat dilaksanakan dengan lebih tertib sesuai dengan ketentuan yang berlaku. “Tingkatkan koordinasi dengan instansi terkait apabila terjadi permasalahan dan hambatan,”urai Sri Puryono. Berkaitan dengan masalah kinerja, Sekda berharap agar seluruh jajaran PNS di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, dapat benar-benar mampu meningkatkan kinerjanya secara profesionalisme. Hal tersebut menurut Sekda penting sekali mengingat adanya rencana bagi PNS di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, untuk TA 2016, akan mendapatkan TPP dan insentif. Selain memberikan arahan kepada pimpinan dan jajaran UP3AD Samsat Semarang I, Sekda juga berkesempatan melakukan kunjungan di lini layanan untuk melihat layanan dari dekat. @ WARTA DPPAD JAWA TENGAH

27



Selain di Sokaraja, Paten juga dibuka di sembilan kecamatan lainnya di Jawa Tengah yaitu kecamatan Mayong Kabupaten Jepara, Eramoko Kabupaten Wonogiri, Tanon Kabupaten Sragen, Larangan Kabupaten Brebes, Kutoarjo Kabupaten Purworejo, Bukateja Kabupaten Purbalingga, Kunduran Kabupaten Blora, Wirosari Kabupaten Grobogan, dan Kaliori Kabupaten Rembang. Kepala UP3AD Samsat Banyumas, Djoko Oentoro mengatakan Kecamatan Sokaraja dipilih sebagai salah satu lokasi Samsat Online Jateng karena ketersediaan tempat pelayanan, kemudian lokasi yang strategis, serta adanya jaringan intenet yang baik, sebab pelayanannya berbasis online.

Bupati Banyumas, Ahmad Husein.

“Di Banyumas, izin investasi dan izin mendirikan bangunan tidak perlu lama. Ini menjadikan iklim usaha di Banyumas semakin pesat," katanya. Bupati berharap, sistim Paten dapat ditambah jumlahnya sehingga banyak kepentingan masyarakat yang akan menjadi cepat terlayani oleh negara. Foto bersama Kadinas, Kabid pajak, Kabid Lahtabang, KUP3AD Banyumas, rekan polisi, dan Jasa Raharja.

“Sekarang tidak ada alasan lagi mengatakan jauh untuk membayar pajak”

S

etelah pembukaan Samsat Paten perdana di launching Gubernur Jateng Ganjar Pranowo di Kecamatan Kutoarjo, Kabupaten Purworejo akhir Oktober lalu, kini menyusul beroperasi-nya 9 Samsat Paten di kecamatan lain yang tersebar di kabupaten di Jateng. Salah satu diantaranya, Samsat Paten Kecamatan Sokaraja Kab Banyumas yang di resmikan oleh Bupati Banyumas, Ahmad Husein belum lama ini. Dalam sambutannya Bupati mengatakan, ini merupakan terobosan yang sangat baik karena memaksimalkan fungsi paten kecamatan yang nota bene-nya melayani masyarakat langsung. Dengan dibukanya Samsat Paten di Kecamatan Sokaraja ini masyarakat bisa memanfaatkan membayar pajak kendaraan bermotor 1 tahun cukup di kecamatan saja, tidak perlu lagi ke Samsat. Walaupun tahap awal di Banyumas baru di Kec Sokaraja, nantinya akan dikembangkan terus di kec-kec yang lain.

28


Bupati juga berharap dengan dekatnya pelayanan kesadaran masyarakat untuk membayar pajak akan meningkat. “Sekarang tidak ada alasan lagi mengatakan jauh untuk membayar pajak khususnya masyarakat di Banyumas sebelah timur utara karena Kecamatan Sokaraja terhitung mulai hari ini sudah melayani pembayaran PKB secara online " imbuhnya

Sementara itu, Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan dan Aset Daerah (DPPAD) Provinsi Jawa Tengah, Hendri Santosa mengatakan, pembentukan layanan Paten di Kecamatan Sokaraja, merupakan tindaklanjut dari kesepakatan antara Pemprov Jateng, Polda Jateng, dan Pemkab Banyumas yang ditandai dengan launching perdana Paten di Kecamatan Kutoarjo, Kabupaten Purworejo akhir Oktober lalu. Paten sendiri merupakan program terobosan layanan upaya meningkatkan kualitas publik. "Paten akan memacu para wajib pajak dengan beberapa kebijakan seper ti menghapus denda tahunan, perpanjangan pajak dengan tidak menyertakan BPKB asli cukup KTP dan STNK asli," katanya.

Samsat Online Jateng Paten, melayani pembayaran pajak kendaraan bermotor, dan Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (SWDKLLJ), serta pengesahan STNK satu tahunan. “Syarat untuk mendapat pelayanan di Samsat Online Jateng Paten hanya membawa KTP dan STNK asli bukan fotokopi,” imbuhnya. Kapolres Banyumas, AKBP Gidion Arif Setyawan, mengatakan Banyumas merupakan pencetus program Paten sehingga Banyumas diharapkan akan memberikan pelayanan prima kepada wajib pajak. Paten sendiri melibatkan dari beberapa unsur seperti DPPAD, Satlantas dan instansi lainnya. "Untuk penambahan lokasi Paten, merupakan hak dari DPPAD Provinsi. Polisi hanya mem-back up dari sisi registrasi kendaraan. Tapi usulan harus pertimbangkan akses internet karena Paten menggunakan sistim online," katanya. Camat Sokaraja M. Najib S.Sos, MM menambahkan jangkauan pelayanan samsat online di Kecamtan Sokaraja tidak hanya masyarakat Sokaraja tapi di seluruh Wilayah kabupaten Banyumas karena online. “Pelayanannya kan secara online jadi masyarakat Banyumas dimana saja yang merasa lebih dekat dengan tempat pelayanan di Kecamatan Sokaraja dapat memanfatkannya" tambahnya.#

Menurut Bupati, Paten dengan sistim online merupakan terobosan pemerintah dalam menjaring pembayaran pajak masyarakat lebih cepat, mudah, dan sederhana. "Paten sejalan dengan program Nawa Cita Presiden Jokowi yaitu negara hadir untuk kepentingan rakyat secara cepat untuk kemakmuran rakyat," katanya. Kemakmuran rakyat, dilihat dari beberapa indikasi pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi itu sendiri bisa dipercepat dengan memberikan keleluasaan investasi dengan didukung layanan hukum dan transparan. Layanan dari pemerintah yang cepat, tepat, murah, dan mudah akan semakin mendorong percepatan pertumbuhan ekonomi.


29



Sementara penyerahan penghargaan berupa piagam bagi para pemenang diberikan langsung Gubernur Jateng,

Yang bersentuhan dengan individu wajib pajak yang kita tingkatkan. Sehingga mereka merasa puas dan nyaman.

Ganjar Pranowo di halaman kantor Gubernur bersamaan

Salah satunya kita selalu pro aktif mendatangi wajib pajak di

upacara peringatan hari besar. Ini sama seperti periode

ruang pelayanan untuk bertanya dan menyapa dengan

sebelumnya.

ramah kepada wajib pajak dengan kalimat, “apa yang bisa kita bantu atau bertanya adakah kesulitan dalam membayar

Ganjar mengatakan, sebenarnya penerapan penilaian

pajak.”

kinerja ini spiritnya adalah agar pegawai di Samsat terus berprestasi. Masyarakat yang membayar pajak kendaraan

Selain itu, setiap saat kita juga umumkan lewat

bermotor juga datang dengan tersenyum, ikhlas, dan tidak

pengeras suara agar wajib pajak mengetahui betul alur

merasa dipersulit.

proses membayar pajak kendaraan bermotor. Jika wajib pajak mengalami kesulitan atau tidak tahu bisa langsung

“Samsat adalah bagian dari uji coba revolusi mental. Agar masyarakat yang membayar pajak merasa senang saat

mendatangi petugas Samsat. Sehingga dengan cara ini wajib pajak benar-benar merasa di perhatikan.

membayar pajak, bukan merasa dipaksa apalagi merasa diperas,” ungkapnya.

Pemberitahuan yang disampaikan ini tidak hanya berisi himbauan saja tapi juga disisipi informasi program

“Ini cara kita memberikan contoh reformasi birokrasi. Dari Samsat yang image-nya gelap, remang-remang,

kebijakan dinas mulai dari pemutihan, persyaratan tanpa BPKB asli dan lain-lain.

memeras, pungli, dan sebagainya, kita rombak menjadi pelayanan yang prima,” kata Gubernur

Untuk meningkatkan kenyamanan ini, kebersihan kami prioritaskan. Baik kebersihan di dalam ruangan maupun di

Sementara itu, Kepala UP3AD Wonogiri Sri Mardjoko

luar. Untuk kebersihan toilet setiap 30 menit selalu di

melalui Kasi Pajak/BBNKB saat dimintai kiatnya

kontrol. “Jangan sampai wajib pajak saat menggunakan

mengatakan, sebetulnya secara umum kita sama dengan

toilet terkesan jorok sehingga memberikan kesan kurang

yang lain. Jika ada terobosan mungkin hanya pelayanan

baik.***

Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo memberikan penghargaan kepada KUP3AD Wonogiri.

UP3AD Kabupaten Wonogiri

Terbaik di Samsat Idol

U

P3AD/Samsat Kabupaten Wonogiri menjadi

Ini menandakan bahwa kompetisi ini berjalan

terbaik dalam penilaian “Samsat Idol” periode

kompetitif. Karena juara Samsat Idol sebelumnya juga tidak

ketiga. Setelah sebelumnya UP3AD Cilacap

bisa mempertahankan mahkotanya. Sehingga persaingan

periode pertama dan UP3AD Rembang periode kedua. Dalam penilaian periode Juli - September ini Samsat Kab

sehat untuk menjadi yang terbaik terbuka lebar.

Wonogiri mendapat nilai 950, kedua Samsat Kabupaten Karanganyar dengan nilai 925, dan ketiga Samsat Kota Semarang 1 dengan nilai 900.

Ada yang menarik dari Samsat Idol periode ketiga ini, yakni untuk juara kedua dan ketiga merupakan nahkoda baru yang ditempatkan di DPPAD. Ini membuktikan siapa

Adapun penilaian dilakukan secara bertahap, mulai Juli hingga Oktober 2015, oleh Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Jawa Tengah, Inspektorat Provinsi Jateng, dan Biro Organisasi Kepegawaian Setda Provinsi Jateng.

30


yang sigap dan siap akan memenangkan kompetisi ini. Terlebih bagi mereka yang sudah lama di DPPAD tentu menjadi pelecut agar tidak tersalip.

Gubernur foto bareng bersama Wagub dan penerima penghargaan pemenang Samsat Idol di depan Gd. Gradhika Bhakti Praja Provinsi Jawa Tengah

31



Dirinya pun berangan-angan, bila di tambah satu Samsat Paten lagi, pembagian wilayah di kab Purworejo yang terdiri dari 16 kecamatan akan pas. Karena masingmasing Samsat akan mencakup 4 kecamatan. Sedangkan untuk pinggiran akan di layani Samkel. Ini akan lebih efektif dan memudahkan. Menurut Camat Kutoarjo, Sudaryono, sejak di buka beberapa waktu oleh Bapak Gubernur Jateng, respon masyarakat wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor melalui Samsat Paten cukup bagus.

Samsat Paten dari hari ke hari terus meningkat

Hal ini bisa dilihat dari meningkatnya masyarakat yang datang ke Samsat Paten setiap harinya. Setiap hari puluhan orang membayar pajak kbm disini,” tuturnya. “Ini saja banyak yang belum tahu, kalau disini bisa untuk perpanjangan STNK. Namun dirinya merasa optimis bahwa ke depan banyak masyarakat yang tahu, sehingga Samsat Paten ini semakin ramai. Diakuinya, bahwa Kecamatan Kutoarjo sebelumnya juga disambangi mobil samsat keliling. Namun seminggu sekali yakni setiap hari sabtu. Sehingga masih banyak mengira bahwa disini bukanya seminggu sekali.

Kini setelah adanya Samsat Paten yang buka setiap hari, masyarakat mulai tahu bahwa membayar pajak bisa dilakukan setiap saat. Namun lebih dari itu, kita juga lakukan sosialisasi saat ada rapat dengan perangkat maupun masyarakat. Daryono mengatakan, sebetulnya layanan Samsat Paten ini bagus karena terintegrasi dengan layanan lain. Namun dirinya berharap, ke depan layanan ini tidak hanya menerima perpanjangan STNK saja tapi juga bisa ganti plat nopol dan STNK. Sehingga wajib pajak disini tidak harus ke Samsat Induk. “Jarak Samsat Induk dengan sini juga lumayan jauh sehingga harus mengeluarkan ongkos lagi. Ini akan menambah biaya pengeluaran dan waktu. Selain itu, persyaratan membayar pajak kalau bisa di permudah. Cukup membawa STNK saja. Wong kita mau ngasih duit kok dipersulit. La wong sekarang membayar apa saja bisa dilakukan di Hp maupun ATM. Masak membayar pajak tidak bisa,” terangnya.@

Sebelumnya, kata Ollyk, Kec. Kutoarjo hanya disambangi Samkel. Itupun seminggu sekali setiap hari sabtu. Sehingga banyak masyarakat wajib pajak yang belum tahu. Namun setelah kini adanya Samsat Paten yang buka setiap hari wp mulai membayar pajak disini. Ditanya dipilihnya Kecamatan Kutoarjo sebagai Samsat Paten, Ollyk menjawab, karena lebih pada pertimbangan lokasinya yang strategis. Menurut dia, Kec. Kutoarjo berada di jalur utama lintasan kendaraan besar sehingga akses menuju Samsat Paten lebih mudah baik ditempuh naik angkutan maupun pribadi. Diakui Ollyk, bahwa sebetulnya kec Kutoarjo bukanlah yang terbaik dari segi penilain pelayanan paten. Namun karena pertimbangan strategis itulah kita pilih dan kita jadikan percontohan. Untuk kecamatan terbaik karena letaknya masuk ke dalam, kita sambangi Samkel. Kepala UP3AD Kab. Purworejo, Ollyk Hendrarjanto.

Dengan adanya Samsat Paten ini menjadikan UP3AD

O

llyk mengatakan, sejak di launching oleh Gubernur Jateng, respon masyarakat wajib pajak yang memanfaatkan Samsat Paten dari hari ke hari terus meningkat. Tak kurang dari 40 obyek pajak setiap harinya memanfaatkan Samsat Paten ini untuk membayar pajak kbm 1 tahunan.

32


Kab Purworejo bertambah satu lagi layanan kepada wajib pajak. Selain Samsat Induk, Samsat Pembantu Bagelan, Samsat Paten, dan Samkel. Sehingga dengan tambahan layanan ini diharapkan pelayanan semakin meningkat, memudahkan dan mendekatkan pada masyarakat wajib pajak.


33



Pengajian ( siraman rohani ).

Kegiatan berikutnya adalah lomba tenis meja. Lomba diadakan di lantai parkir bawah kantor DPPAD Jateng. Lomba mempertandingkan single putra, single putri, dan ganda campuran. Lomba berlangsung sangat seru dan meriah, karena semua peserta hampir rata-rata kemampuannya. Sorak-sorai suporter rekan satu bidang menambah meriahnya acara. Kegiatan berikutnya adalah pengajian. Acara ini Upacara Peringatan HUT Korpri ke 44.

diadakan dilantai 4 gedung B Dinas PPAD dengan isian

Meriahkan HUT Korpri ke 44, DPPAD Gelar Berbagai Kegiatan

Aksi lomba Pingpong.

berupa siraman rohani bertema 'dengan memperkokoh netralitas dan profesionalistas Korpri siap mensukseskan nawacita melalui gerakan ayokerja menuju terwujudnya

D

alam rangka menyemarakkan Hari Ulang Tahun (HUT) Korps Pegawai Republik Indonesia (Korpri)

HUT Korpri. Jalan santai mengambil start di halaman depan

ke 44, DPPAD Jateng menggelar berbagai kegiatan

kantor DPPAD, di lepas oleh Kabid Fasda, Ninik Mardiastuti,

dan acara. Rangkaian kegiatan seperti jalan santai, lomba tenis meja, dan pengajian merupakan beberapa acara yang diadakan. Kegiatan yang dipusatkan di DPPAD, diikuti karyawan/karyawati Kantor Pusat, UP3AD Semarang I, II, dan III.

34


kualitas pelayanan dan kesejahteraan masyarakat.

Jalan santai pada hari Jumat menjadi acara pertama di

Sementara itu Ketua Korpri DPPAD, Putu Adhi Sutrisno mengatakan, berbagai kegiatan yang diadakan ini dalam

mengintari lingkungan sekitar kantor. Sekembalinya dari

rangka memperingati HUT Korpri. Dirinya berharap dengan

jalan santai, peserta di suguhi sarapan pagi berupa soto

kegiatan ini dapat mempererat silaturahmi sekaligus untuk

ayam yang sangat segar ini untuk mengembalikan stamina

menunjukkan kekompakan sebagai Korps Pegawai Republik

dan tenaga para pegawai agar kembali fit dalam bekerja.

Peserta lomba.

Indonesia.#


35


Pajak Beri Efek

Pembangunan Gubernur mengatakan pertumbuhan pendapatan pajak sekarang mulai membaik meskipun peningkatannya tidak tinggi. Termasuk, ketaatan dan kesadaran masyarakat membayar pajak, meskipun levelnya masih menengah ke bawah. Ganjar berpendapat, institusi pajak sangat rawan terhadap aksi korupsi dan suap. Apalagi saat negeri ini mengalami jaman 'jahiliah', banyak ditemukan 'Gayus' di kantor pajak. Sehingga masyarakat seolah enggan dan tidak rela membayar pajak, karena uang rakyat yang seharusnya untuk pembangunan, justru digunakan untuk kepentingan pribadi pegawainya. "Saya senang melihat adanya perbaikan-perbaikan di berbagai bidang di Republik ini. Termasuk sektor pajak. Karena dahulu, ingat pembayaran bermotor ingat calo, ingat prosedur yang ribet, dan pungli. Tapi kini banyak muncul gerakan masyarakat untuk revolusi mental. Ingat pajak ingat kewajiban dan ingat pembangunan," katanya

Gubernur Jateng, Ganjar Pranowo.

“ Katakan kepada publik bahwa bayar pajak itu gampang. ”

P

ajak merupakan tulang punggung pembangunan di setiap negara. Sebab, sumber pendapatan utama untuk pembiayaan pembangunan di berbagai bidang berasal dari pajak yang dibayarkan oleh rakyat. "Jika institusi dan SDM perpajakan di Indonesia terus didorong ke arah yang lebih baik, maka akan berdampak baik pula terhadap banyak hal. Terutama untuk pembangunan di negeri ini. Karena pajak memberikan wow efek pada bangsa," ujar Gubernur Jawa Tengah H Ganjar Pranowo SH MIP dalam suatu acara.

36


Selain itu, institusi pajak mesti membangun komunikasi secara internal dan eksternal, menonjolkan prestasi yang telah dicapai untuk mengedukasi publik, meningkatkan kinerja petugas, dan semua pegawai melaporkan hasil kerja secara tertib. Hasil kerja itu misalnya berupa laporan kerja triwulan pertama, kemudian satu semester termasuk tranparansi laporan capaian, target, dan pertumbuhan pajak kepada publik. "Katakan kepada publik bahwa bayar pajak itu gampang. Untuk meyakinkan itu, saya selalu memantau perkembangan perpajakan di Jateng. Bahkan setiap ada wajib pajak yang mengaku kesulitan membayar pajak karena prosedur ribet maka dapat langsung laporkan kepada saya melalui akun twitter @ganjarpranowo, sms, call center, maupun kanal lainnya," terangnya. Gubernur menyatakan perlu suatu langkah untuk menuju pelayanan pajak yang lebih baik. Antara lain tidak berbelit, petugas ramah dan murah senyum, serta adanya fasilitas tambahan di lingkungan kantor pembayaran pajak. Sehingga, masyarakat bersimpati dan senang membayar kewajibannya. ***


Memberikan Perhatian

Melalui Korpri DPPAD Prov Jateng membentuk kepengurusan KORPRI Unit DPPAD, sebagai wadah resmi bagi karyawan/karyawati di lingkungan DPPAD Prov Jateng. Pembentukan wadah ini dimaksudkan sebagai upaya untuk memberikan perhatian secara khusus bagi para karyawan/karyawati.

B

erdasarkan uraian yang ada, Korpri, merupakan organisasi di Indonesia yang anggotanya terdiri dari Pegawai Negeri Sipil, pegawai BUMN, BUMD serta anak perusahaan, dan perangkat Pemerintah Desa. Meski demikian, Korpri seringkali dikaitkan dengan Pegawai Negeri Sipil. Kedudukan dan kegiatan Korpri tak terlepas dari kedinasan. Korpri yang didirikan pada tanggal 29 November 1971 berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 82 Tahun 1971, merupakan wadah untuk menghimpun seluruh Pegawai Republik Indonesia. Di masa atau era reformasi, Korpri menjadi organisasi yang netral, tidak berpihak terhadap partai politik tertentu. Saat ini kegiatan Korpri umumnya berkiprah dalam hal kesejahteraan anggotanya, termasuk mendirikan sejumlah badan/lembaga profit maupun nonprofit. Dalam upaya mewujudkan kesejahteraan bagi para pegawai di lingkungan Dinas PPAD Prov Jateng, kini telah terbentuk kepengurusan KORPRI unit DPPAD sebagai wadah resmi. Dengan terbentuknya Kepengurusan KORPRI di DPPAD ini diharapkan urusan yang menyangkut sosial kemanusiaan diharapkan dapat dilakukan lebih focus- khususnya dalam memberikan perhatian kepada semua karyawan/karyawati DPPAD Jateng. Terbentuknya Kepengurusan KORPRI di lingkungan DPPAD Prov Jateng, tak bisa dilepaskan dari keinginan Kepala Dinas PPAD, Hendri Santosa, yang berharap adanya wadah resmi yang bertugas khusus mengurusi kegiatan di luar kedinasan. Harapannya perhatian terhadap suatu urusan dapat lebih jelas dan terarah. “Dengan adanya kepengurusan Korpri unit DPPAD ini perhatian kesejateraan untuk urusan di luar kedinasan jadi lebih diperhatikan,” tuturnya.

Adapun susunan pengurus Personalia Dewan Pengurus Korpri Unit Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah sebagai berikut : 1. 2. 3. 4. 5.

Putu Adhi Sutrisna Ninik Mardiastuti Johan Hadiyanto Jani Sugijarti Dyah Poespitasari

6.

R. Bambang Nurcahyo

7.

Rina Irawanti

8.

Lilik Henry Ristanto

9.

Samsaimun

10. Julie Emmylia

11. Kartika Bidiyah 12. Puji Astuti 13. Koeswardono Broto 14. Rachmanto 15. Djoko Oentoro 16. Mardjudi

Ketua Wakil Ketua Sekretaris Bendahara Ketua Bidang Organisasi dan Kelembagaan Ketua Bidang Pembinaan Disiplin, Jiwa Korps dan Wawasan Kebangsaan Ketua Bidang Perlindungan dan Bantuan Hukum Ketua Bidang Usaha dan Kesejahteraan Ketua Bidang Kerohanian, Olah Raga dan Sosial Budaya Ketua Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Pengabdian Masyarakat Ketua Bidang Pengendalian Ketua Sub Unit KORPRI Wilayah Semarang Ketua Sub Unit KORPRI Wilayah Surakarta Ketua Sub Unit KORPRI Wilayah Magelang Ketua Sub Unit KORPRI Wilayah Banyumas Ketua Sub Unit KORPRI Wilayah Pati


37


WARTA DPPAD JAWA TENGAH Guna meningkatkan keakuratan dan kekinian dalam

Aplikasi PAD, fungsi,manfaat dan perkembangannya

penyajian data mendekati 100%, diupayakan meminimalisir timbulnya kesalahan oleh manusia (human Erorr), di tahun 2015 ini telah dikembang bisa mengambil data langsung dari sumbernya, contoh untuk besarnya jumlah penerimaan PKB / BBNKB pokok maupun denda dapat diakses dari database Samsat pada penerimaan kasir petugas samsat, BPP (Bendahara Penerimaan Pembantu) tinggal melakukan pencocokan / verifikasi sesuai dengan dokumen STS yg

Proses ini akan diberlakukan pada seluruh SKPD penghasil, artinya akan diberikan hak dapat mengakses Aplikasi PAD kepada bendahara SKPD penghasil sebagai sarana membantu memudahkan mengerjakan system administrasi pelaporan PAD dijajaran SKPD Pemerintah Prov. Jateng, meski dengan konsekuensi harus membangun sarana dan prasarana Hardware / perangkat keras meliputi perangkat PC dan jaringan internet serta SDM dimasing SKPD dengan mengadakan Bintek atau pengenalan implementasi.

telah ditandatangani oleh pejabat berwenanang, kemudian

I

de pembuatan pelaporan PAD diterjemahkan kedalam

Sebagai landasan hukum pengelolaan keuangan

dilakukan proses simpan data.

Tehknologi Informasi dengan model Database Terpusat

daerah telah dikeluarkan Permendagri No. 29 tahun 2002

dan terdistribusi yang terintregasi secara Online

diganti dengan Permendagri No. 13 tahun 2006 dan diganti

Serta untuk memudahkan proses rekonsiliasi data PAD

dibangun pertama kali tahun 1995, meski hanya

lagi Permendagri No. 21 tahun 2011 agar pengelolaan

antara DPPAD, Kasda dan Bank Jateng dikembang dengan

menggunakan jaringan kabel telpon yang difasilitasi

keuangan daerah oleh penyelenggara pemerintah menjadi

system data base Host to Host dalam hal ini Database PAD

modem dial Up merupakan terobosan yang cukup besar.

lebih baik dalam tertip secara pengelolaan Administartif.

sebagai sumber datanya, Adapun cetak kode biling pada

Serta dibentuknya pejabat formal yaitu Bendahara

STS atau lembaran pendukung STS berfungsi untuk

Seiring dengan dibangunnya Aplikasi Samsat model Online di Prop Jawa Tengah, Aplikasi PAD mengalami pengembangan dengan model grafis / Windows untuk jaringan data ikut menggunakan fasilitas Jaringan data Samsat, serta untuk penerimaan harian kasir samsat untuk PKB dan BBNKB di data Base samsat bisa diakses oleh

Penerimaan dan Bendahara Penerimaan Pembantu untuk

menjembatani proses setoran BPP secara elektrik dapat

SKPD yang mempunyai UPT (Unit Pelaksana Tehnik).

diakses oleh Kasir Bank Jateng kemudian menjadi proses penyetoran yang sah dengan bukti verifikasi cetak pada

Tahun Anggaran 2012 Aplikasi PAD yang semula

dokumen STS.

berbasis Desktop dikembangkan berbasis WEB dengan latar belakang memanfaatkan perkembanngan teknologi

Data tersebut secara bersama menjadi laporan atau

Informasi terkini, adapun kelebihannya bisa diakses oleh

Informasi bersifat formal kemudian akan secara bersama

Aplikasi PAD sehingga operator sudah tidak harus

beberapa alat komunikasi saat (HP android, Tablet, PC dll),

dibandingkan / rekonsiliasi, namun hakekatnya karena

melakukan pengetikan ulang data hal ini untuk memperkecil

menjadikan Informasi cepat tersaji dan termonitor secara

sumber datanya satu maka proses rekonsiliasi tidak perlu

terjadinya kesalahan (eror) dalam penyajian data dan cukup

real time, bagi yang memiliki hak akses dapat diakses secara

dilakukan, untuk lebih memperkuat pernyataan ini secara

membantu dalam percepatan penyajian data

mudah dimana saja.

hukum perlu dibuat aturan atau semacam juknis tentang hal ini yang pembahasanya melibatkan antar Bidang dan SKPD terkait.

38


Perkembangan Tehnologi Informasi begitu pesat secara extrim dikatakan bisa menembus ruang dan waktu, tetapi bagaimanapun juga TI dikuasai / dibutuhkan untuk membantu mempermudah pekerjaan manusia. Terkait dengan Perkembangan Aplikasi PAD karena digunakan dan dibutuhkan oleh banyak manusia, banyak kelompok serta melibatkan banyak kepentingan/ harapan, maka perlu dibuat Aturan / regulasi semacam jugnis yang nantinya bisa mengatur semuanya agar berjalan baik. Salah satu contoh masalah yang diatur yaitu kebijakan dalam penyajian format pelaporan, perlunya meminimalisir penyajian pelaporan dalam bentuk dokumen/hardcopy yang berulang ulang atau istilahnya Paperless (menghilangkan / mengurangi penggunaan kertas), jika bagian / bidang tersebut bisa mencetak atau mendapatkan informasi dari aplikasi tersebut, kenapa harus minta bagian / bidang lain untuk menyajikan laporan dalam bentuk dokumen. Kalau hal ini bisa diatasi maka kepada setiap pengguna energy dan pikiran bisa dialihkan untuk memenuhi kebutuhan hal yang lebih penting / urgen. (temu margana)


39


WARTA DPPAD JAWA TENGAH A. Jumlah Kepemilikan Kendaraan Bermotor tiap Desa berdasarkan Jenis Kendaraan keadaan bulan Oktober 2015

Ringkasan Proyek Perubahan

“Sensus Kendaraan Bermotor di Kabupaten Wonosobo Tahun 2015”

H

No

DESA

JENIS KENDARAAN RODA 2

RODA 3

RODA 4>

JUMLAH

1

SEMPOL

311

1

34

345

(Kecamatan Sukoharjo sebagai pilot project)

2

KARANGANYAR

341

-

23

354

Oleh : Erry Raharjono (peserta diklatpim III angkatan XVI)

3 4

ROGOJATI SUKOHARJO

437 791

2 -

53 74

492 865

5 6

MERGOSARI KUPANGAN

363 291

-

35 41

398 332

7 8

KAJEKSAN GUNUNGTUGEL

560 553

-

62 75

622 628

9 10

GUMIWANG PLODONGAN

327 397

2 1

18 23

347 421

11 12

SUROYUDAN PULUS

488 368

3 1

37 32

528 401

13 14

PUCUNGWETAN TLOGO

588 738

2 -

44 84

634 822

15 16

KALIBENING GARUNG LOR

642 443

3 -

41 20

686 463

17

JEBENGPLAMPITAN

asil analisis dengan menggunakan model

transformasi dan kongruensi pada penulisan

proyek perubahan, terdapat adanya persoalan

atau kesenjangan pada komponen tugas dan komponen individu dimana pelaksanaan tugas terkendala dengan permasalahan teknologi informasi pada pengelolaan data base samsat on line serta kekurangan personel di UP3AD Kabupaten Wonosbo, sehingga perlu dilakukan upaya yang kreatif dan innovatif sebagai strategi berkelanjutan untuk melakukan optimalisasi kegiatan validasi data base sebagai bahan perencanaan maupun penyusunan strategi peningkatan penerimaan pajak di kabupaten Wonosobo. pajak dapat menguasakan pembayaran pajak kepada Hasil benchmarking peserta diklatpim III angkatan XVI ke Samsat Medan Selatan Sumatra Utara adalah adanya

JUMLAH

orang lain dengan membuat surat kuasa). 3)

Hal yang menarik adalah pembuatan sistem atau

362

-

19

381

8.000

15

715

8.730

Hasil sensus menggambarkan jumlah populasi

lebih. Hal ini dapat diinterpretasikan bahwa rata-rata rumah

kendaraan bermotor di Kecamatan Sukoharjo sebanyak

tangga di kecamatan Sukoharjo (8.173) memiliki kendaraan

8.730 unit terdiri dari 8.000 unit merupakan kendaraan

bermotor atau dengan kata lain bahwa kepemilikan

pengelolaan data base kendaraan bermotor yang

aplikasi pengelolaan data base dilakukan oleh Bidang

dilaksanakan oleh Samsat Medan Selatan Provinsi Sumatra

Pengolahan Data Elektronik (dibuat sendiri oleh Dinas

Utara. Terdapat beberapa perbedaan dalam

teknis

Pendapatan Daerah Provinsi Sumatra Utara), sehingga

pengelolaan data base dan upaya-upaya peningkatan

ketika terjadi perubahan data akibat dari kesalahan

bermotor dengan jenis Sepeda Motor roda 2, 15 unit sepeda

kendaraan bermotor bukan lagi menjadi kebutuhan

pelayanan yang jauh lebih baik dari pengelolaan data base

input atau entry data baru maka up dating data bisa

motor roda 2 dan 715 unit kendaraan bermotor roda 4 atau

sekunder akan tetapi lebih merupakan kebutuhan primer

dan pelayanan di samsat Wonosobo atau samsat lain se

dilaksanakan secara langsung dan cepat tanpa harus

Jawa Tengah. Kelebihan yang ada pada lokus benchmarking

melalui pihak ke III (penyedia jasa) seperti yang terjadi di

adalah sebagai berikut :

Jawa Tengah; 4)

1)

2)

Struktur Organisasi Samsat

Medan Selatan lebih

Meskipun pengelolaan data base kendaraan bermotor dilaksanakan oleh Dispenda sendiri, namun tetap saja

ramping, namun didukung dengan keberadaan

masih terdapat kesalahan dalam data yang dikelola

koordinator sebagai pejabat fungsional umum dan

aplikasi tersebut. Untuk itu Dispenda Provinsi Sumatra

dukungan tenaga outsourching yang cukup banyak (85

Utara tetap melakukan perbaikan atau validasi data

pegawai), hal ini dapat dilihat dari struktur organisasi

melalui pendataan langsung (sensus kendaraan

Kendaraan keadaan bulan Oktober 2015

JENIS KENDARAAN No

DESA

9

88

2

KARANGANYAR

-

5

92

3 4

ROGOJATI SUKOHARJO

97 188

1 -

9 19

107 207

99 91

-

3 11

102 102

132 153

-

8 19

140 172

5 6

MERGOSARI KUPANGAN

Adanya terobosan dan inovasi dalam pelayanan inilah

7 8


yang menjadikan Samsat

nominasi 99 Inovasi Pelayanan Terbaik se Indonesia pada

tersendiri (petugas pendaftaran dari polri, dipenda,

tahun 2014.

Medan Selatan masuk dalam

9 10

GUMIWANG PLODONGAN

76 71

1

3 1

79 73

11 12

SUROYUDAN PULUS

114 87

3 1

12 6

129 94

13 14

PUCUNGWETAN TLOGO

111 208

1 -

9 19

121 227

176 119

3 -

7 6

186 125

75 1.962

11

3 149

2.122

bank Sumut dan Jasa Raharja berada dalam satu loket)

Mengacu pada kondisi tersebut diatas, maka pada

sehingga proses pembeyaran pajak 1 tahunan selesai di

bulan bulan Agustus s/d Oktober 2015, penulis beserta tim

loket tersebut. Demikian pula pemberlakuan pelayanan

efektif yang terdiri Staf UP3AD Wonosobo, Camat dan

pajak untuk 5 tahunan, dengan loket tersendiri dan

Kepala Desa se Kecamatan Sukoharjo melaksanakan Sensus

komposisi petugas yang sama cukup dilakukan di loket

Kendaraan Bermotor di Kecamatan Sukoharjo dengan hasil

15 16


tersebut, terdapat satu loket pelayanan khusus untuk

rekapitulasi data hasil sensus dapat digambarkan sebagai

17

JEBENGPLAMPITAN

pelayanan pembayaran pajak yang dikuasakan (wajib

berikut :


JUMLAH

1

bermotor) yang telah masuk dalam Rencana Kerja

pajak, yakni untuk pajak 1 tahunan dibuatkan loket

RODA 4>

78

Dispenda Tahun 2016

dilakukannya pembagian terhadap jenis pelayanan

RODA 3

87

yang terdiri dari 1 kepala unit dan 2 kepala seksi; waktu pelayanan, untuk pembayaran pajak tahunan

RODA 2

SEMPOL

1

Mekanisme pelayanan dioptimalkan untuk efisiensi hanya cukup 2-5 menit, hal ini dimungkinkan dengan

40

B. Jumlah Kepemilikan Kendaraan Bermotor yang terlambat membayar Pajak Kendaraan tiap Desa berdasarkan Jenis

JUMLAH

78


41



Kepemilikan kendaraan bermotor oleh rumah tangga di

dikendal dengan second hand,. Adapun jumlah kendaraan

kecamatan Sukoharjo tidak semuanya bernomor kendaraan

bermotor luar kota wonosobo namun masih dalam wllayah

Wonosobo, namun terdapat kendaraan bermotor yang

Provinsi Jawa Tengah sebanyak 377 unit berjenis kendaraan

diperoleh dari luar kota dalam provinsi atau kendaraan

bermotor roda 2 atau Sepeda Motor dan 56 unit kendaraan

bermotor dengan Nomor Polisi Luar Daerah namun masih

bermotor roda 4. Hal yang perlu kita ketahui adalah hasil

dalam wilayah Provinsi Jawa Tengah. Mayoritas kendaraan

pembayaran Pajak kendaraan bermotor ini akan masuk

bermotor tersebut dibeli dari pihak pertama atau lebih

kedaerah asal dari kendaraan tersebut.

D. Jumlah Kendaraan Bermotor dengan Nomor Polisi di luar Kabupaten Wonosobo (Luar Provinsi) tiap desa berdasarkan Jenis Kendaraan keadaan bulan Oktober 2015

JENIS KENDARAAN No

sebanyak 1.962 unit atau 22,47 % dari total jumlah

tangga di kecamatan Sukoharjo, terdapat sejumlah 2,122

kendaraan bermotor, disusul kendaraan bermotor roda 4

unit yang sampai dengan dilaksanakan sensus diketahui

atau lebih sebanyak 149 unit (1,71%) dan sepeda motor roda

belum melakukan pembayaran pajak kendaraan bermotor.

3 sebanyal 11 unit (0,13%). Total keseluruhan kendaraan

Rincian dari keterlambatan pajak terbesar didominasi kendaraan bermotor dengan jenis sepeda motor roda 2

bermotor yang terlambat membayar pajak adalah 2.122 unit

RODA 3

RODA 4>

SEMPOL

4

-

1

5

2

KARANGANYAR

-

-

1

1

3 4

ROGOJATI SUKOHARJO

5 6

MERGOSARI KUPANGAN

7 8

C. Jumlah Kepemilikan Kendaraan Bermotor dengan Nomor Polisi di luar Kabupaten Wonosobo (Dalam Provinsi)

13 14

tiap desa berdasarkan Jenis Kendaraan keadaan bulan Oktober 2015

JENIS KENDARAAN No 1

DESA SEMPOL

2

KARANGANYAR

3 4

ROGOJATI SUKOHARJO

9 10 11 12

atau 24,31 %

JUMLAH

RODA 2

RODA 3

RODA 4>

12

-

1

13

7

-

2

9

20

-

4

24

42

-

10

52

JUMLAH

RODA 2

1

Dari sejumlah kendaraan bermotor yang dimiliki rumah

DESA

4

-

2

6

12

-

5

17

20

-

2

22

5

-

3

8


4

-

6

10

-

-

-

-

GUMIWANG PLODONGAN

2

-

-

2

5

-

-

5

SUROYUDAN PULUS

-

-

-

-

2

-

-

2

2

-

1

3

1

-

-

1

-

1

4

PUCUNGWETAN TLOGO

15 16


3 -

-

3

3

17

JEBENGPLAMPITAN

3

-

2

5

64

-

27

91

JUMLAH

Kepemilikan kendaraan bermotor oleh rumah tangga di

data on line dilakukan secara tersentral di kantor pusat, dan

MERGOSARI KUPANGAN

64

-

5

71

kecamatan Sukoharjo selain dalam provinsi, ada pula yang

kewenangan melakukan perubahan data atau editing hanya

21

-

-

21

diperoleh dari luar provinsi. Hasil sensus menyebutkan

bisa dilakukan oleh pihak ke III yang selama ini diberikan


15

-

2

17

bahwa terdapat sebanyak 64 unit kendaraan bermotor roda

pekerjaan untuk pemeliharaan dan pengelolaan data base

4

-

4

8

2 dan 27 unit kendaraan bermotor roda 4 atau lebih, dengan

samsat on line. Hal ini sangat berbeda dengan Samsat

9 10

GUMIWANG PLODONGAN

27

-

1

28

20

-

1

21

11 12

SUROYUDAN PULUS

7

-

3

10

4

-

-

4

13 14

PUCUNGWETAN TLOGO

2

-

1

3

4

-

2

6

15 16


13

-

2

15

2

-

7

9

17

JEBENGPLAMPITAN

13

-

11

24

377

-

56

333

5 6 7 8

JUMLAH

42


kata lain terdapat 91 unit kendaraan bermotor atau 4,86%

Medan Selatan Provinsi Sumatra Utara, hasil dari

berasal dari luar provinsi. Ini akan merugikan kita,

bencmarking kami ketahui bahwa pengelolaan data base

mengingat operasional kendaraan tersebut di wilayah

samsat dilakukan oleh Unit Pelaksana Teknis tersendiri yang

Wonosobo dan sekitarnya, akan tetapi penerima pajak dari

berkedudukan setara dengan Unit Pelayanan Pendapatan di

kendaraan tersebut adal provinsi dimana kendaraan

Medan Selatan. Segala sesuatu yang terkait dengan

tersebut berasal.

pengelolaan data base, mulai dari entry data base sampai dengan perubahan atau perbaikan data dapat dilakukan

Hasil sensus ini, sebagian tidak dapat dilihat dari data base pada aplikasi samsat on line, dikarenakan pengelolaan

secara langsung oleh UPT tersebut. Hal ini akan sangat membantu dalam percepatan pelayanan ketika terdapat perubahan data yang diperlukan dengan cepat.


43


Berdasarkan uraian dan hasil analisis yang telah penulis

nomor polisi diluar Kabupaten Wonosobo namun

sampaikan di depan dan memperhatikan capaian dari

masih termasuk wilayah provinsi Jawa Tengah sebanyak

implementasi proyek perubahan, maka dapat ditarik

277 unit KBM roda dua dan 56 unit KBM roda empat.

beberapa kesimpulan sebagai berikut :

Sedangkan kendaraan dengan nomor polisi yang

1.

Secara umum hasil implementasi sensus kendaraan

berasal dari luar provinsi sebanyak 64 unit KBM roda

bermotor menggambarkan bahwa di kecamatan

dua dan 27 unit KBM roda empat. Hal ini merupakan

Sukoharjo dengan jumlah rumah tangga sebanyak

potensi yang hilang, karena meskipun kendaran-

8.178 dengan jumlah kepemilikan kendaraan bermotor

kendaraan bermotor tersebut beroperasi di Wilayah

sebanyak 8.730 unit yang terdiri KBM roda dua

kabupaten Wonosobo atau Jawa Tengah, namun pajak

sebanyak 8.000 unit, KBM roda tiga sebanyak 15 unit

dari kendaraan tersebut masuk ke daerah asal atau

dan KBM roda empat atau lebih sebanyak 715 unit. Hal

masuk ke kota atau provinsi lain.

ini menggambarkan bahwa jumlah kepemilikan

2.

3.


Hasil sensus lainnya adalah adanya masyarakat yang

kendaraan bermotor sudah sebanding dengan jumlah

sampai dengan keadaan bulan Oktober masih belum

rumah tangga di kecamatan Sukoharjo, atau dengan

membayar pajak kendaraan bermotor (PKB), jumlah

kata lain rata-rata rumah tangga di kecamatan

masyarakat yang terlambat membayar PKB sebanyak

Sukoharjo memiliki kendaraan bermotor. Hal ini dapat

1.962 unit KBM roda dua, 11 unit KBM roda tiga dan 149

disimpulkan bahwa kendaraan bermotor bukan lagi

unit KBM roda empat atau jumlah keseluruhan dari

dianggap sebagai barang mewah, namun telah menjadi

masyarakat pemilik kendaraan bermotor di kecamatan

kebutuhan primer bagi masyarakat dikarenakan

Sukoharjo sebanyak 2.122 unit KBM terlambat

kebutuhan mobilisasi yang semakin tinggi.

membayar PKB. Sebagian masyarakat meyatakan

Hasil lain dari sensus kendaraan bermotor ini adalah

alasan terlambat bayar PKB adalah : belum mempunyai

terdapatnya kendaraan bermotor dengan nomor polisi

uang untuk membayar, jarak kantor samsat cukup jauh

diluar wonosobo namun dimiliki oleh masyarakat di

dan sebagian lagi menyatakan lupa atau tidak tahu

kecamatan Sukoharjo, jumlah kendaraan dengan

tanggal jatuh tempo masa berakhirnya PKB.

4.

Hasil pengamatan selain dari komponen daftar

Soaisalisasi kepada masyarakat untuk pentingnya

pertanyaan sensus adalah bahwa panjang jalan yang

melakukan balik nama kendaraan bermotor, disamping

ada di kecamatan Sukoharjo sepanjang 65,01 km dalam

mudah untuk pengurusan PKB nya langkah tersebut

kondisi baik (diaspal/betn) dan 55, 60 km berupa

bertujuan untuk meingkatkan penerimaan daerah

makadam (jalan berbatu dan belum diaspal). Selain

setempat. Untuk menarik minat masyarakat agar

panjang jalan dapat pula digambarkan jumlah jembatan

bersedia melakukan balik nama kendaraan bermotor,

di kecamatan Sukoharjo dalam kondisi baik dan masih

perlu dimunculkan kebijakan yang bersifat

dipergunakan sebanyak 38 buah.

Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, khususnya untuk

1.

luar provinsi.

Berdasarkan hasil sensus kendaraan bermotor, maka hendaknya dapat dilakukan penyesuaian data,

2.

44


meringankan masyarakat yakni dengan Pembebasan

A. REKOMENDASI 3.

Melihat gambaran kondisi infra struktur di kecamatan

khususnya untuk data wajib pajak yang terlambat

Sukoharjo dan beralihnya fungsi dari kepemilikan

membayar pajak, jumlah masyarakat yang terlambat

kendaraan bermotor dari sekunder menjadi primer,

membayar pajak hasil dari sensus lebih sedikit

hendaknya pemerintah Kabupaten Wonosobo

dibanding dengan data berdasarkan aplikasi samsat on

memperhatikan kondisi jalan di wilayah kecamatan

line (hal ini bisa terjadi mengingat sebagian KBM yang

Sukoharjo, dari jumlah panjang jalan yang ada (120,61

dimiliki masyarakat kecamatan Sukoharjo telah dijual

km), baru sepanjang 65,01 km yang merupakan jalan

baik ke masyarakat Wonosobo maupun diluar

baik atau kondisi diaspal/beton, sedangkan sisanya

Wonosobo, sehingga ketiga pemilik baru KBM

atau 55,60 km masih berupa jalan makadam (jalan yang

tersebut terlambat membayar PKB maka data dari

ditata dengan batu) dimana pada saat musim

aplikasi menyatakan bahwa data tersebut masih

penghujan jalan seperti ini akan menjadi licin dan

terdapat di kecamatan Sukoharjo).

membahayakan masyarakat. Selain membahayakan,

Jumlah kendaraan dengan nomor polisi luar kabupaten

kondisi jalan yang baik akan meningkatkan kelancaran

Wonosobo atau bahkan luar provinsi Jawa Tengah

distribusi produk lokal yang pada akhirnya akan mampu

cukup banyak, hal ini memerlukan kebijakan berupa

meningkatkan perekonomian masyarakat pedesaan.#


45



Pada kesempatan kali ini DRCC hanya menurunkan 5 mobil dari Semarang mulai Toyota Corolla Bungkuk 73 yang dikomandani oleh bapak Dwi Raharjo Cahyo Buwono

(Kepala UP3AD Purbalingga), Toyota Corolla

DX 1980 Milik Bapak Bangun Tintriyanto (Kepala UP3AD Kota Magelang) serta rekan-rekan staf dari Sub Bagian Umum Dan Kepegawaian Kantor Pusat. Retromantic ke 6 diikuti lebih dari 80an komunitas mobil retro se indonesia. Tercatat ada 800 mobil yang ikut pada gelaran Retromantic 6 "Gass Baen...!!!" kali ini.. Retromantic 6 menghadirkan berbagai acara, mulai dari kontes, slalom test, gathering bazar aksesoris dan spare part, games, live music dan berbagai hiburan seru lainnya. Pada kesempatan ini bapak Dwi Raharjo Cahyo Buwono (Kepala UP3AD Purbalingga) ikut berpartisipasi pada slalom test. Bapak dari 2 (dua) anak

ini dapat

disebut Peslalom nasional dikarenakan sangat handal dan piawai dalam mengemudikan mobil tua dan sering sekali mengikuti lomba Kejuaraan Nasional slalom ditiap-tiap kota di Jawa dan Bali. (Widasena)

P

ada tahun 2015 ini untuk kedua kalinya DRCC (DPPAD Retro Car Comunity) mengikuti event tahunan yang biasanya diselenggarakan pada

bulan nopember, Setelah pada ajang ke-5 tahun lalu digelar di Gor Jatidiri Semarang, kini acara tahunan terbesar dari para pecinta mobil retro ke-6 yang mengangkat tema "Gass Baen...!!!" diselenggarakan di Gelanggang Olah Raga (GOR) Satria, Purwokerto, Jawa

46

Tengah. Sebagai tuan rumah dipercayakan kepada Banyumas Retro Community (BRC).


Retromantic 6 yang dilaksanakan di Purwokerto kali ini didukung penuh oleh Japanese Retrocar Forum (JRF), acara yang digelar pada tanggal 7-8 November 2015 ini menghadirkan berbagai acara, mulai dari kontes, slalom test,gathering, bazar aksesoris dan spare part, games, live music dan berbagai hiburan seru lainnya.


47


Pasar Otomotif Dalam Ekonomi Indonesia 2016

P

T Astra International Tbk (ASII) memprediksi pasar otomotif Indonesia 2016 cenderung datar atau tidak berbeda dengan pencapaian pada tahun ini seiring dengan daya beli masyarakat yang melemah.

mendorong pertumbuhan ekonomi tahun depan. Sementara itu Ekonom Makro Senior dan Manajemen Keuangan Bank Dunia Hans Anand Beck berharap, paket kebijakan ekonomi pemerintah dan Bank Indonesia, mampu memperbaiki fundamental ekonomi Indonesia. Pembenahan investmen dan

Hal senada disampaikan pula oleh Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (Gaikindo), yang memprediksikan penjualan mobil sebanyak 1 juta unit mobil pada 2016 serupa prediksi pada 2015 ini, sementara untuk motor sekitar 7 juta-an. Ini artinya pada tahun depan tidak jauh berbeda pada 2015 ini-dan diharapkan tidak lebih buruk.

upaya mendorong eksport melalui kebijakan ekonomi diharapkan dapat menjadi stimulus pendorong pertumbuhan ekonomi selain dapat menurunkan angka pengangguran di 2016. "Naiknya belanja infrastruktur pemerintah juga bisa

menggenjot pertumbuhan ekonomi. Selain itu, kami juga Berdasarkan data yang dirilis otoritas keuangan -ekonomi Indonesia mulai terlihat ada perbaikan pada tahun ini seperti angka defisit neraca keuangan Indonesia, inflasi, serta kurs rupiah yang bertahan di level Rp13.600-Rp13.700 per dolar AS. "Dengan angka defisit yang membaik, inflasi yang terus terjaga dan rupiah tidak terlalu berfluktuasi, maka makro ekonomi pada umumnya dan Astra pada khususnya akan bertahan dan bahkan lebih baik," demikian dikatakan oleh Direktur Astra International melalui media. Pencapaian dan prediksi penjualan kendaraan bermotor sangat dipengaruhi pertumbuhan ekonomi nasional maupun secara global. Terkait fenomena tersebut Bank Dunia memprediksi pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun depan mencapai 5,3 persen. Ekonom Utama Bank Dunia untuk Indonesia Ndiame Diop mengungkapkan bahwa optimisme pertumbuhan ekonomi tahun depan dimotori oleh dampak positif dari paket kebijakan ekonomi yang dikeluarkan oleh pemerintah yang diprediksi baru terasa dampaknya di tahun depan.

berharap keadaan global bisa mensupport kenaikan angka ekspor Indonesia dan diharapkan tingkat konsumsi juga bisa rebound tahun depan," tuturnya. Selain itu, pihaknya memprediksi bahwa nilai tukar rupiah tahun depan juga masih memiliki ruang untuk rebound meski diakuinya ekonomi Indonesia masih terbilang slowdow. Sementara itu Bank Indonesia (BI) memperingatkan beberapa faktor global yang akan ?menghantui perekonomian Indonesia tahun depan. Faktor tersebut, diantaranya rencana kenaikan suku bunga acuan The Federal Reserves, pelemahan ekonomi China, penurunan harga komoditas dan potensi keluarnya aliran modal dari Indonesia ke negara lain. Kondisi ekonomi pada 2016, seperti yang diprediksikan oleh banyak pihak bakal menjadi tantangan bagi Pemerintah Pusat maupun Daerah yang bisa dijadikan bahan acuan pengelolaan pemerintahan agar bisa bertumbuh ditengah situasi apapun. Karena terjadinya perlambatan ekonomiberdampak serius pada daya beli masyarakat- dan imbasnya

Juga adanya peningkatan investasi pemerintah dan swasta, serta poin-poin paket kebijakan ekonomi yang diharapkan dapat mendorong investasi dan eksport diharapkan dapat turut

48


capaian target pendapatan yang sudah diestimasikan bakal sulit diwujudkan. Kita berharap bersama agar 2016 menjadi tahun keberuntungan bagi kita. @

Penandatanganan Samsat Paten Dalam Rangka Mendekatkan Pelayanan Kepada Masyarakat Gubernur Jateng : Samsat Paten Gagasan Dari Provinsi Jawa Tengah

Recommend Documents