PERSEPSI MASYARAKAT DALAM PELAYANAN ADMINISTRASI TERPADU (PATEN) DI KANTOR CAMAT MUARA JAWA KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

eJournal Administrative Reform, 2017, 5 (2): 467-479 ISSN 2338-7637, ar.mian.fisip-unmul.ac.id © Copyright 2017

PERSEPSI MASYARAKAT DALAM PELAYANAN ADMINISTRASI TERPADU (PATEN) DI KANTOR CAMAT MUARA JAWA KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA Fatmawati1, Adri Patton2, Erwin Resmawan3

Abstrak Tujuan dari penelitian ini untuk mendeskripsikan dan menganalisis Persepsi Masyarakat Dalam Pelayanan Administrasi Terpadu (PATEN) di Kantor Camat Muara Jawa Kabupaten Kutai Kartanegara. Fokus penelitian yang ditetapkan adalah persepsi masyarakat tentang persyaratan pelayanan, persepsi masyarakat tentang prosedur pelayanan, persepsi masyarakat tentang ketepatan waktu, persepsi masyarakat tentang sarana dan prasarana, dan persepsi masyarakat tentang pelaksana teknis. Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif kualitatif. Analisis data yang digunakan adalah Model Interaktif. Hasil Penelitian menunjukkan bahwa Persepsi masyarakat tentang Pelayanan administrasi terpadu (Paten), di Kantor Camat Muara Jawa Kabupaten Kutai Kartanegara secara aplikatif masih kurang memenuhi kualifikasi yang diharapkan. Kata Kunci : Persepsi Masyarakat, Pelayanan, Administrasi Terpadu Abstract The purpose of this research is to describe and analyze the Public Perceptions in Integrated Administration Service (PATEN) in Muara Jawa Sub-district Office of Kutai Kartanegara Regency. Research focus set, is public perception of service requirements, public perception of service procedure, public perception of timeliness, public perception about facilities and infrastructure, public perception, and public perception of technical implementers. The research method used is descriptive qualitative method. Data analysis used is Interactive Model. The result of the research shows that the public perception about the integrated administration service of the sub-district (Patent), in Muara Jawa SubDistrict Office of Kutai Kartanegara Regency aplikaif still not meet the expected qualification. Keywords: Public Perception, Service, Administrative Service Pendahuluan Pelayanan yang berkualitas merupakan dambaan bagi setiap orang meski demikian harapan tersebut hingga kini belum terealisasi sesuai kualifikasi yang 1. Mahasiswa Program Magister Ilmu Administrasi Negara Fisip UNMUL - Samarinda 2. Dosen Program Magister Ilmu Administrasi Negara Fisip UNMUL – Samarinda. 3. Dosen Program Magister Ilmu Administrasi Negara Fisip UNMUL – Samarinda.

eJournal Administrative Reform, Volume 5, Nomor 2, 2017: 467-479

diharapkan mencermati isu yang berkembang tentang buruknya pelayanan birokrasi, maka pemerintah telah melakukan langkah-langkah antisipatif, melalui berbagai kebijakan antara lain: - Kepmenpan No. 63/2003 ttg Pedoman penyelenggaraan pelayanan umum - UU No. 25 Tahun 2008 tentang Pelayanan Umum Tuntutan dan aspirasi masyarakat yang terus bekembang, setidaknya sebagai penyelenggara negara harus memiliki sensitivitas yang tinggi dan mampu menciptakan suasana pelayanan sesuai kualifikasi yang diharapkan, apalagi seiring dengan pelaksanaan kebijakan Paten (Kepmendagi No. 04 Tahun 2010 dan Perbub Kutai Kartanegara No. 7 Tahun tahun 2012 tentang Peneyelenggaraan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (Paten). Kabupaten Kutai Kartanegara, Tenggarong. Kebijakan Paten merupakan suatu upaya pemerintah untuk memperbaiki dan meningkatkan mutu pelayanan. Kebijakan tersebut dikeluarkan dengan maksud untuk memperbaiki dan meningkatkan mutu pelayanan. Mengingat masih buruknya pelayanan sehingga pemerintah mengeluarkan kebijakan tersebut. Diharapkan ke depan dapat membawa perubahan yang lebih baik dan masyarakat dapat terlayani sesuai yang diharapkan. Kerangka Teori Persepsi Masyarakat Menurut Basrowi, (2003 : 53) Persepsi itu merupakan proses pengorganisasian, pengintrepretasikan terhadap stimulus yang diterima oleh organisme atau individu sehingga melahirkan suatu pendapat untuk menilai suatu hal yang diterimanya. Sedangkan Moskowitz dan Orgel (dalam Basrowi, 2003 : 54) persepsi merupakan proses yang intregated dalam diri individu terhadap stimulus yang diterimanya. Menurut Rakhmat, (2009:50) persepsi adalah pengalaman tentang objek, peristiwa, hubungan-hubungan yang diperoleh dengan menyimpulkan informasi dan menafsirkan pesan serta memberikan makna pada stimuli inderawi (sensory stimuli). Menurut Robbins (2008 : 160) persepsi dapat didefinisikan sebagai suatu proses yang ditempuh individu-individu untuk mengorganiskan dan menafsirkan kesan indera mereka agar memberi makna kepada lingkungan mereka. Berdasarkan beberapa pengertian diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa Persepsi adalah proses pengorganisasian, pengintrepretasikan, terhadap stimulus dengan indera penglihatan, pendengaran dan penghayatan yang diterima oleh individu-individu yang nantinya akan memberikan makna atau pemahanan kepada lingkungannya. Masyarakat Menurut Pelly dan Menanti Basrowi, (2003:39) mengemukakan hakikat masyarakat sebagai berikut:

468

Persepsi Masyarakat Dalam Pelayanan Administrasi Terpadu (PATEN).....(Fatmawati)

a. Masyarakat merupakan sekumpulan manusia yang memiliki budaya sendiri dan bertempat tinggal di daerah teritorial yang tertentu. b. Mayarakat merupakan wadah sosialisasi dan transisi nilai dan norma dari generasi ke generasi. Dengan demikian, masyarakat adalah salah satu wujud dari kesatuan hidup sosial manusia. Menurut Abdul Syani (dalam Basrowi, 2003:42) ada beberapa unsur yang terkandung dalam istilah masyarakat, antara lain: 1. Sejumlah manusia yang hidup bersama dalam waktu yang relatif lama; didalamnya manusia dapat saling mengerti dan merasa serta mempunyai harapan-harapan sebagai akibat dari hidup bersama itu. Terdapat sistem komunikasi dan peraturan-peraturan yang mengatur hubungan antar manusia dalam masyarakat tersebut. 2. Manusia yang hidup bersama itu merupakan suatu kesatuan. Manusia yang hidup bersama itu merupakan suatu sistem hidup bersama yaitu hidup bersama yang menimbulkan kebudayaan, oleh karenanya setiap anggota masyarakat merasa dirinya masing-masing terikat dengan kelompoknya. Pelayanan Publik Menurut Moenir 2004 : 182) pelayanan publik adalah segala bentuk kegiatan pelayanan umum yang dilaksanakan oleh Instansi Pemerintah Pusat, Daerah, dan di lingkungan Badan Usaha Milik Negara/ Daerah dalam bentuk barang dan atau jasa, baik dalam rangka upaya pemenuhan kebutuhan masyarakat maupun dalam rangka pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pelayanan Publik merpakan sehala bentuk kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar sesuai dengan hak-hak dasar setiap warga negara dan penduduk atas suatu barang, jasa atau pelayanan administrasi yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan yang terkait dengan kepentingan publik”.Memberikan pelayanan publik yang dilakukan oleh penyelenggara pelayanan publik (pemerintah daerah) merupakan kegiatan yang harus dilakukan secara berkesinambungan seiring dengan perkembangan harapan publik yang menuntut adanya peningkatan. Manajemen pelayanan publik Manajemen pelayanan publik adalah Pengaturan penyelenggaraan segala bentuk pelayanan yang dilaksanakan oleh aparatur pemerintah (lambaga) kepada masyarakat. Tantangan yang sangat mendasar dalam mengimplementasikan manajemen pelayanan yang berorientasi pada pelanggan adalah pelanggan yang dilayani oleh aparatur sangat beraneka ragam Manajemen pelayanan publik dalam lingkup manajemen mencakup : (a) keseluruhan proses manajemen mulai dari perencanaan, (b) keseluruhan fungsi manajemen termasuk koordinasi, pengambilan keputusan, wawasan, (c) proses 469


dan perumusan kebijakan, dan (d) menyelesaikan pekerjaan untuk orang lain, sehingga orang lain puas akan hasil pekerjaannya. (Soerjono, 2004 : 31-32) Dalam hal ini yang dimaksud manajemen pelayanan publik "... a total organization approach that makes quality of service as perceived by the customer, the number one driving force for the opertion of the business". Sedangkan pendapat lain dapat dikemukakan oleh Abdul Wahab, (2003 : 31-32) bahwa manajemen pelayanan publik dalam lingkup manajemen mencakup 4 (empat) hal yaitu : (a) keseluruhan proses manajemen mulai dari perencanaan, (b) keseluruhan fungsi manajemen termasuk koordinasi, pengambilan keputusan, wawasan, (c) proses dan perumusan kebijaksanaan, dan (d) menyelesaikan pekerjaan untuk orang lain, sehingga orang lain puas akan hasil pekerjaannya Dalam kaitannya pelayanan publik, maka yang sering dihadapi oleh para penyelenggara adalah the service crisis, yaitu : 1. Persediaan lebih sedikit dari permintaan; 2. Kegiatan hanya dilakukan disatu unit tertentu saja; 3. Adanya sentralisasi pelayanan tanpa membuka kemungkinan desentralisasi pelayanan; 4. Tidak menyediakan pelayanan untuk masyarakat yang lebih mampu, sehingga mereka tidak mau mempergunakan pelayan yang tidak setara dengan kemampuannya; 5. Banyaknya ketentuan dan prosedur pelayanan yang kurang jelas, berbelit-belit dan melelahkan; 6. Tidak ada petunjuk pelaksanaan pelayanan yang standar sehingga bila didesentralisasikan kualitas dan keseragaman pelayanan tidak sama; 7. Membebankan biaya tinggi kepada masyarakat untuk memperoleh pelayanan yang lebih baik sehingga menimbulkan dampak negatif. Pola Pelayanan Terpadu Dalam Penyelenggaraan manajemen pelayanan publik sesuai dengan bentuk dan sifatnya, terdapat beberapa pola yang ditawarkan pada masyarakat, dan masyarakat dapat memiliki pola yang dianggapnya relevan dengan yang diinginkan. Menurut Tjokroamidjojo, (1999 : 157) pelayanan yang berorientasi pada kepuasan pemakai jasa (publik) dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut : 1) Pola pelayanan fungsional, yaitu pola pelayanan publik yang diberikan oleh suatu instansi pemerintah sesuai dengan tugas, fungsi dan kewenangannya, 2) Pola pelayanan satu pintu, yaitu pola pelayanan publik yang diberikan secara tunggal oleh satu instansi pemerintah berdasarkan pelimpahan wewenang dari instansi pemerintah terkait lainnya yang bersangkutan. 3) Pola pelayanan satu atap, yaitu pola pelayanan publik yang dilakukan secara terpadu pada satu tempat/lokasi oleh beberapa instansi 470


pemerintah yang bertindak selaku koordinator terhadap pelayanan instansi pemerintah yang bersangkutan sesuai kewenangannya masingmasing. 4) Pola pelayanan secara terpusat yaitu pada pelayanan publik yang dilakukan oleh satu instansi pemerintah lainnya yang terkait dengan bidang pelayanan publik yang bersangkutan Dalam kaitannya dengan pola pelayanan terpadu dimaksud maka pihak penyelenggara dapat menentukan pilihan yang relevan atau pola pelayanan yang dinilai sangat cocok untuk diterapkan Kebijakan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan Kebijakan paten merupakan sutau tindakan yang dilakukan pemerintah untu menjawab Tuntutan dan aspirasi masyarakat yang terus bekembang. Untuk maksud tersebut maka pemerintah telah mengeluarkan kebijakan melalui Kepmendagi No. 04 Tahun 2010 dan Peraturan Bupati Nomor nomor 7 tahun 2012, tentang Penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (Paten). Diharapkan ke depan layanan pada masyarakat lebih baik dan masyarakat dapat terlayani sesuai kualifikasi yang diharapkan. Dalam hal ini yang dimaksud pelayanan administrasi terpadu kecamatan (PATEN) adalah penyelenggaraan pelayanan publik di kecamatan dari tahap permohonan sampai ke tahap terbitnya dokumen dalam satu tempat, dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas dan mendekatkan pelayanan kepada masyarakat. Maksud dan tujuan dari kebijakan pelayanan administrasi perijinan terpadu kecamatan (Paten), sebagaimana yang diatur dalam pasal 3 adalah untuk mewujudkan kecamatan sebagai pusat pelayanan masyarakat dan menjadi simpul pelayanan bagi kantor/badan pelayanan terpadu di kabupaten/kota. Metode Penelitian Jenis penelitian dalam penulisan ini adalah jenis penelitian deskriptif kualitatif yaitu penelitian yang berusaha menggambarkan atau melukiskan obyek yang di teliti berdasarkan fakta yang ada di lapangan. Menurut Raxavieh, (1996:332) penelitian deskripktif dirancang untuk mendapatkan informasi tentang suatu gejala yang diarahkan untuk menentukan sifat situs pada saat penelitian dilakukan tidak ada perlakuan yang dikendalikan sebagaimana ditentukan dalam penelitian ekperimental. Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian inia adalah meteode analisis interaktif. Hasil dan Pembahasan Pelayanan administrasi terpadu kecamatan merupakan kebijakan pemerintah dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan khususnya di lembaga publik ditingkat pemerintah kecamatan. Dengan dikeluarkan kebijakan tersebut, diharapkan kualitas pelayanan lebih baik dan kepentingan masyarakat dapat terlayani sesuai yang diharapkan. Meski demikian, hal tersebut dapat terealisasi 471


sangat tergantung pada kesiapan pihak penyelenggara sebagai pelaksana kebijakan, terutama mengenai kesiapan sumberdaya aparatur, fasilitas kerja/sarana operasional dan anggaran operasional Berdasarkan penyajian data yang dikemukakan diatas, ternyata secara aplikatif pelaksanaan pelayanan administrasi terpadu kecamatan (Paten) di Kecamatan Muara Jawa Kabupaten Kutai Kartanegara masih dihadapkan oleh berbagai permasalahan seperti sarana dan prasarana serta staf pelaksana kurang menunjang, sehingga kebijakan paten kurang dapat dilaksanakan secara optimal. Tetapi demi terselenggaranya pelayanan administrasi terpadu kecamatan maka untuk sementara pihak penyelenggara telah memanfaatkan sumberdaya yang ada, dan yang terpenting kepentingan warga penduduk terhadap pelayanan perijinan dan perijinan dapat terpenuhi. Karena itu kemudahan akses terus dilakukan sehingga masyarakat tidak dihadapkan oleh pengorbanan yang tinggi. Untuk mendapatkan gambaran yang lebih jelas mengenai fakta-fakta yang terjadi berkenaan dengan pelaksanaan pelayanan administrasi terpadu Kecamatan (Paten) di Kantor Camat Muara Jawa, secara substantif dapat dilakukan pembahasan sebagai berikut : Persepsi Masyarakat tentang Persyaratan Paten Demi terselenggaranya pelayanan administrasi terpadu kecamatan (Paten) lebih efektif dan efisien, maka sebagai pihak penyelenggara harus mempunyai kesiapan yang matang. Terutama kesiapannya dalam menyediakan prasarana (infrastruktur) yang dibutuhkan untuk menunjang kegiatan pelayanan. Hal tersebut memang sudah diatur dalam Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 07 Tahun 2012 tentang penyelenggaraan pelayanan administrasi terpadu kecamatan (Paten). Menurut kebijakan tersebut ada 8 point yang harus dipersiapkan, oleh pihak penyelenggara. Dari 8 item tersebut, ternyata pihak penyelenggara mampu menyiapkan semua yang dipersyaratkan meskipun prasarana yang dipersiapkan kurang sebaik seperti yang diharapkan. Tetapi yang terpenting prasarana tersebut dapat digunakan untuk menunjang pelayanan. Namun dalam perkembangan waktu prasarana tersebut telah mengalami perbaikan dan perubahan, sehingga layanan pada masyarakat telah tercipta aman dan nyaman. Misalnya prasarana yang dipersiapkan seperti loket-loket untuk pengurusan perijinan dan non perijinan, dan sistem informasi dan komunikasi, serta papan informasi maupun brosur-brosur/famlet telah dipersiapkan sesuai kebutuhan. Kemudian persyaratan lainnya yang berkenaan dengan pengurusan perijinan dan perijinan, ternyata pihak penyelenggara telah menyederhanakan persyaratan sebagai kelengkapan administrasi, lebih praktis sehingga mudah dipenuhi dan dilaksanakan. Sebagaimana yang disampaikan oleh warga penduduk dari Kelurahan Muara Jawa Ilir, bahwa persyaratan untuk kelengkapan dokumen yang diajukan, baik yang berkenaan dengan perijinan maupun non perijinan cukup realitis atau fondamental. Ini berarti persepsi masyarakat terhadap pelaksanaan pelayanan administrasi terpadu kecamatan ditinjau dari aspek 472


persyaratan dalam pelayanan termasuk cukup baik. Terindikasi oleh fakta yang terjadi di lapangan, kemudian didukung oleh hasil observasi peneliti, adanya persyaratan lain yang belum terpenuhi, misalnya kotak pengaduan belum terfasilitasi dan ruang tunggu kurang dilengkapi alat pendingin sehingga layanan perijinan dan non perijinan kurang nyaman bagi pengunjung. Kurang terpenuhinya persyaratan pelayanan sesuai yang ditetapkan tersebut, tidak terlepas dari kebijakan pemerintah kabupaten terutama alokasi anggaran yang terbatas sehingga pemerintah Kecamatan Muara Jawa, kurang mampu menyiapkan semua persyaratan yang ditetapkan pemerintah kabupaten. Tetapi dari persyaratan yang ditetapkan tersebut, cukup memenuhi perysratan karena sebagian besar dari persayaratan dimaksud sudah terpenuhi. Persepsi Masyarakat tentang Prosedur Pelayanan Mekanisme pelayanan merupakan proses kegiatan yang dilakukan agar kepentingan masyarakat lebih tertib dan teratur dan tidak dihadapkan oleh jalur birokrasi yang berbelit-belit dan adapt berimplikasi pada pengorbanan yang tinggi. Untuk maksud tersebut maka tindakan yang dilakukan Camat Muara Jawa dalam rangka penyelenggaraan pelayanan administrasi terpadu adalah merancang sistem dan prosedur pelayanan yang dapat mempermudah semua urusan atau semua jenis perijinan dan non perijinan. Dengan demikian warga penduduk yang mengurus perijinan dan perijinan tidak dihadapan oleh jalur birokrasi yang panjang dan berbelit dan kepentingan masyarakat dapat diselesaikan lebih efisien dan efektif. Karena itu Camat Muara Jawa Kabupaten Kutai Kartanegara telah membuat loket-loket pelayanan sesuai peruntukannya. Dengan menyediakan loket-loket pelayanan sesuai peruntukannya maka Dari hasil observasi menunjukkan bahwa pelayanan pada masyarakat ditinjau dari aspek mekanisme, baik yang berkaitan dengtan pelayanan perijinan maupun non perijinan sudah sesuai prosedur yang ditentukan atau sesuai tahapan-tahapan yang telah ditentukan. Jika dicermati mengenai pelayanan perijinan maupun non perijinan secara prosedural terkesan panjang atau banyak pos-pos yang harus dilewati oleh pengguna jasa. karena sistem pelayanan yang diterapkan di lembaga tersebut dengan cara pola pelayanan terpadu (one door service). Dengan cara tersebut pengurusan dokumen perijinan muapun non perijinan dapat diselesaikan dalam satu tempat, sehingga segala urusan dapat diselesaikan lebih singkat dan tepat waktu. Seperti yang disampaikan oleh beberapa informan bahwa dengan diterapkan pelayanan dalam satu pintu, maka segala urusan dapat diselesaikan lebih efektif dan efisien. Dengan demikian penerapan kebijakan mengenai pelayanan administrasi terpadu kecamatan di Kantor Camat Muara Jawa sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 07 tahun 2012 dapat memberikan kontribusi yang berarti bagi warga penduduk di Wilayah Kecamatan Muara Jawa. Karena segala urusan perijinan dalam skala kecil dapat diselesaikan di lembaga tersebut. Disisi lain meskipun pelayanan perijinan yang ditetapkan secara 473


prosedural terkesan panjang tetapi bukan berarti diperlukan pengorbanan yang tinggi justru pengorbanan dapat ditekan sekecil mungkin. Karena sistem pelayanan yang dilakukan penyelenggara lebih simple yaitu melalui pola pelayanan terpadu yang diaplikasikan melalui loket-loket yang disediakan maka semua kepentingan warga dapat diakses melalui jalur/loket yang disediakan sesuai peruntukkannya. Indikasi lain dapat diketahui dari penerapan pelayanan administrasi terpadu kecamatan (Paten) nampaknya mendapat apresiasi warga penduduk di wilayah Kecamatan Muara Jawa. Meski demikian pemerintah kecamatan sebagai penyelenggara, tidak menutup diri, dan memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk menyampaikan kritik jika mengalami keluhan atas ketidakpuasan dan kenyamanan pelayanan yang dialaminya. Secara faktual ditinjau dari aspek prosedur pelayanan yang diterapkan lembaga tersebut sudah tepat, sehingga pelayanan dapat diselesaikan dalam waktu yang singkat. Dengan pola pelayanan yang ditentukan itulah dapat menutupi jalur birokrasi yang panjang sehingga masyarakat tidak dihadapkan pengorbanan yang tinggi. Jika dicermati hasil penelitian tersebut ada kesamaanya dengan hasil penelitian yang dilakukan Moernir, (2004) mengatakan bahwa dalam pelayanan hendaknya mempertimbangkan prinsip pelayanan, dan salah satunya dari aspek kesederhanaan, sebab dengan kesederhanaan pelayanan itulah, warga penduduk yang memerlukan perijinan tidak dihadapkan oleh jalur birokrasi yang panjang dan berbelit-belit yang berujung pada pengorbanan yang tinggi. Meskipun secara prosedural pelayanan yang ditetapkan terkesan kurang mencerminkan kesederhanaan tetapi dalam proses justru tidak menunjukkan kelambanan justru yang terjadi sebaliknya, karena layanana dilakukaan secara terpadu sehingga ada kemudahan akses dalam pelayanan, dan layanan lebih efektif. Persepsi Masyarakat tentang Ketepatan Waktu Dalam Pelayanan Ketepatan waktu. dalam pelayanan merupakan harapan setiap orang, karena dengan adanya kepastian waktu yang tepat maka pihak penyelenggara perlu menetapkan standar operasional prosedur (SOP). Dengan adanya standar operasional prosedur, maka pelayanan dapat terukur, baik buruknya pelayanan. Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam hal penerapan pelayanan administrasi terpadu di Kantor Camat Muara Jawa Kabupaten Kutai Kartanegara tidak semuanya sesuai standar yang ditentukan Terutama pada beberapa jenis pelayanan yang terlepas dari standar yang ditentukan. Tetapi sebagian besar masyarakat dapat terlayani sesuai yang diharapkan. Hal tersebut dikarenakan oleh pola pelayanan yang dilakukan pemerintah Kecamatan Muara Jawa secara terpadu sehingga adanya kemudahan akses, dan kepentingan masyarakat dapat diselesaikan tidak terlalu lama dan disisi lain tidak dihadapkan oleh pengorbanan, waktu, tenaga dan biaya yang terlalu besar. Sesuai fenomena yang terjadi justru layanan pada masyarakat dapat diselesaikan lebih cepat tetapi juga ada kalanya yang kurang tepat waktu. Perbedaan waktu dalam pelayanan perijinan dan non 474


perijinan di lembaga tersebut disebabklan oleh berbagai faktor, bukan hanya masalah teknis tetapi, human error, tetapi juga adanya faktor diluar kemampun lembaga penyelenggara. Misalnya pemadaman listrik tentunya dapat berimplikasi terhadap pelayanan. Tetapi soal kelambatan pelayanan justru banyak disebabkan oleh faktor eksternal. Dengan demikian soal ketepatan waktu dalam pelayanan seiring dengan penyelenggaraan pelayanan administrasi terpadu yang diterapkan di Kantor Camat Muara Jawa Kabupaten Kutai Kartanegara secara faktual termasuk cukup efektif, karena sebagian besar urusan perijinan dan non perijinan dapat terselesaikan sesuai standar pelayanan (SOP) yang ditetapkan. Ini berarti tidak semua layanan dapat diselesaikan sesuai standar pelayanan operasional prosedur. Dari 12 intrumen pelayanan yang ditampilkan ternyata 3 jenis pelayanan yang tidak tepat waktu. Persepsi Masyarakat tentang Sarana Operasional Penunjang Pelayanan Sarana dan prasarana merupakan salah satu faktor untuk menunjang kelancaran pelayanan, oleh sebab itu perlu dipersiapkan sesuai dengan kebutuhan Sebagai penyelenggara sudah semestinya dapat mempersiapkan sarana dan prasarana sesuai yang dibutuhkan, baik secara kuantitas maupun kualitas. Apalagi dengan bertambahnya beban kerja dan tuntutan masyarakat terhadap pelayanan, tentunya perlu disesuaikan dengan perkembangan teknologi informasi, sehingga layanan masyarakat dapat dilayani, bukan hanya dengan cara manual tetapi dapat menggunakan dengan cara motode online. Dalam hal sarana dan prasarana yang dipersiapkan oleh Camat Muara Jawa Kabupaten Kutai Kartanegara ditinjau dari segi kuantitas termasuk cukup memadai atau cukup menunjang pelayanan perijinan maupun non perijinan. Meski demikian perlu penambahan beberapa sarana operasional, mengingat kondisinya kurang memadai, dan kurang menunjang kelancaran pelayanan, seperti sarana komputer (pc) selain kapasitasnya rendah dan juga loadinngnya lamban, sehingga kurang menunjang akses data secara cepat. Demikian halnya soal jaringan internet sering terjadi trouble sehingga tidak dapat dioperasionalkan secara optimal. Apalagi perkembangan dan tuntutan masyarakat yang begitu besar terhadap pelayanan online, sementara sarana operasional yang ada kurang menunjang maka hal tersebut tidak mungkin dapat terpenuhi. Dengan mencermati fenomena tersebut maka tuntutan masyarakat perlu dipikirkan karena dipandang lebih efektif dan efisien. Karena terbatasnya kewenangan dan kemampuan Camat Muara Jawa maka menjadi catatan tersendiri bagi Camat Muara Jawa, dan dapat dibawa dalam rapat internal pemerintah kabupaten. Untuk sementara pihak penyelenggara saat ini belum punya kesiapan, selain berkanaan dengan biaya operasional dan juga staf pelaksana yang menguasai program tersebut. Meskipun pelayanan dilakukan saat ini secara manual tetapi telah menunjukkan indikasi cukup baik karena sebagian besar sarana operasinal yang tersedia dapat menunjang pelayanan. Oleh karena itu perlu mendapat perhatian serius dari pihak penyelenggara untuk menyiapkan sarana operasional sesuai kualifikasi yang 475


dibutuhkan, karena hal tersebut dapat berimplikasi terhadap baik dan buruknya pelayanan di lembaga tersebut. Dalam kesiapannya lembaga penyelenggara terhadap sarana operasional bukan hanya dari segi kuantitas tetapi juga kualitasnya sehingga dapat terjaminnya layanan sesuai yang diharapkan Persepsi Masyarakat tentang Tenaga Teknis Dalam rangka efektivitas pelayanan publik hendaknya didukung dengan staf pelaksana/pelaksana teknis yang memadai, baik secara kuantiítas maupun kualitas. Kecamatan Muara Jawa sebaga penyelenggara pelayanan administrasi terpadu, selayaknya dapat mempersiapkan pelakana teknis sesuai kualifikasi yang dibutuhkan. Berdasarkan hasil temuan di objek penelitian menunjukkan bahwa keadaan petugas teknis yang ada saat ini belum sepenuhnya sesuai kualifikasi yang dibutuhkan, tetapi secara kuantitas cukup memadai. Untuk terselenggaraanya pelayanan yang efektif maka perlu ditingkatkan kualitasnya. Berdasarkan data yang terekam, menunjukkan bahwa dari 11 pegawai diantaranya terdapat 8 orang yang memiliki legalitas pelatihan, sedangkan 3 orang lainnya tidak memiliki legalitas pelatihan sesuai bidang kerjanya. Soal kurang tersedianya pelaksana teknis yang kompeten karena adanya penundaan pengadaan pegawai maka demi terselenggaranya pelayanan perijinan maupun non perijinan, maka Camat telah memanfaatkan pegawai yang ada, meskipun tidak memiliki legalitas sesuai bidang kerjanya, dan yang terpenting layanan pada masyarakat dapat berjalan sebagaimana mestinya. Kemudian dari hasil observasi menunjukkan bahwa terkait dengan pelaksanaan pelayanan di lingkungan kerja pemerintah kecamatan memang masih dihadapkan oleh terbatasnya aparatur yang kompeten, dan sarana operasional yang memadai, sehingga berimplikasi pada pelayanan perijinan maupun non perijinan kurang efektif. Bertambahnya volume pekerjaan atau meningkatnya tuntutan masyarakat menjadi topik pembahasan karena masih terjadi kesenjangan sehingga perlu penanganan lebih lanjut. Terutama bagi pegawai yang yang bertindak sebagai pelaksana atau sebagai ujung tombak masih dirasakan perlu ditingkatkan kompetensinya. Karena ditinjau dari latar belakang dan tingkat pendidikan serta legalitas pelatihan, tidak semuanya sesuai dengan bidang tugasnya. Demi terlaksananya Muara Jawa Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 07 Tahun 2011 tentang penyelenggara pelayanan administrasi terpadu kecamatan, meskipun kurang memenuhi kualifikasi yang diharapkan maka untuk sementara ini pihak pimpinan telah memanfaatkan aparatur yang ada, hanya saja perlu dibimbing dan dibina. Dengan cara tersebut ternyata kepentingan warga, baik yang berkenaan dengan pelayanan perijinan maupun non perijinan dapat terlayani meskipun tidak sepenuhnya layanan yang diberikan sesuai yang diharapkan.

476


Faktor-faktor yang Mendukung Paten Sesuai hasil temuan di objek penelitian mengenai faktor-faktor yang mendukung pelayanan di Kantor Camat Muara Jawa antara lain Undang-undang Nomor 25 Tahun 2008 tentang Pelayanan Umum. Kepmenpan nomor 63/KEP/M.PAN/7/2003 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 04 Tahun 2010 tentang Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan dapat dijadikan sebagai dasar pelaksanaan pelayanan. Keputusan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 07 Tahun 2011 tentang penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan dapat dijadikan sebagai pedoman penyelenggaraan pelayanan administrasi terpadu Kecamatan di Kantor Camat Muara Jawa Kabupaten Kutai Kartanegara, Kuatnya komitmen Camat beserta staf serta pimpinan vertikal pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara untuk menyelenggarakan pelayanan administrasi terpadu kecamatan lebih efektif dan efisien. Faktor yang Menghambat : Sehubungan dengan penyelenggaraan Paten, di Kantor Camat Muara Jawa, maka terdapat faktor-faktor yang menghambat antara lain : 1. Terbatasnya kewenangan Camat Muara Jawa dalam menentukan kebijakan terutama terkait dengan pengadaan sarana operasional untuk menunjang pelayanan di lembaga tersebut 2. Terbatasnya anggaran operasional yang dialokasikan pemerintah kabupaten, sehingga tidak semua keperluan lembaga untuk menunjang percepatan Pelayanan adminiswtrasi terpadu kecamatan dapat terpenuhi 3. Belum tersedianya layanan dengan menggunakan fasilitas on line, pelayanan masih dipandang kurang memenuhi kebutuhan masyarakat. Kesimpulan Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang dikemukakan, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut : 1. Persepsi masyarakat tentang Pelayanan administrasi terpadu kecamatan (Paten), di Kantor Camat Muara Jawa Kabupaten Kutai Kartanegara secara aplikaif masih kurang memenuhi kualifikasi yang diharapkan. Hal tersebut dapat diketahui dari persepsi masyarakat dan didukungan dengan data sekunder bahwa dari lima sub fokus penelitian yang ditetapkan, belum semuanya dapat dilaksanakan sesuai kulifikasi yang diharapan/standar pelayanan. Meski demikian kebijakan pelayanan administrasi kecamatan secara aplikatif telah membawa perubahan lebih baik, karena adanya kemudahan akses dalam layanan (layanan secara terpadu) sehingga msyarakat tidak lagi dihadapkan pada pengorbanan yang tinggi, baik waktu, tenaga maupun biaya. 2. Kurang optimalnya pelayann administrasi terpadu kecamatan di kantor Camat Muara Jawa Kabupaten Kutai Kartanegtara disebabkan oleh berbagai faktor 477


antara lain : terbatasnya anggaran operasional, terbatasnya aparatur yang kompeten dan terbatasnya sarana operasional untuk menunjang pelayanan serta sering terjadinya pemadaman listrik di daerah tersebut. Saran Berdasarkan beberapa kesimpulan yang dikemukakan di atas, penulis mencoba untuk memberikan saran-saran sebagai berikut : 1. Perlu ditingkatkan kompetensinya bagi staf pelaksanan sesuai dengan bidang kerjanya melalui pendidikan formal ataupun mengikuti berbagai pelatihanpelatihan yang dibiayai oleh pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara. 2. Perlu penambahan sarana dan prasarana sesuai yang dibutuhkan, untuk mengantisipasi hal tersebut, pihak Camat dapat mengusulkan kepada pimpinan pemerintahan kabupaten anggaran pendapatan dan belanja daerah yang dibuat melalui tahun anggaran . 3. Perlu menambah anggaran operasional sesuai yang dibutuhkan, dan hal tersebut dapat dilakukan melalui rencana kerja yang diusulkan kepada pimpinan vertikal pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara, yang dibuat tiap tahun anggaran. 4. Mengingat sering terjadinya pemadaman listrik, maka demi lancarnya pelayanan perijinan dan non perijinan di Kantor Camat Muara Jawa, maka pihak penyelenggara dapat menyediakan genset melalui anggaran pendapatan belanja daerah yang diajukan pada tahun anggaran. Daftar Pustaka Anonimus, Undang-undang Nomor 25 Tahun 2008 tentang Pelayanan Umum. Indonesia. Jakarta. _____, Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara nomor 63/KEP/M.PAN/7/2003 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik. _____, Kepmenpan Nomor 25/M.PAN/2/2004 tentang Pedoman Pelayanan Prima. _____, Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 4 tahun 2010 tentang Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan. _____, Peraturan Bupati Nomor 7 tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (Paten). Basrowi. 2003. Pengantar Sosiologi. Ghalia Indonesia: Bogor Islamy, M. Irfan. 2002. Agenda Kebijakan Reformasi Administrasi Negara. Pidato Pengukuhan Jabatan Guru Besar dalam Ilmu Kebijakan Publik pada Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya, Malang. Miles B. Matthew,. A. Michel Huberman dan Johnny Saldana. 2014. Analisis Data Kualitatif. Cetakan I. UI – Press: Jakarta. Moenir, H.A.S. 2004. Manajemen Pelayanan Umum di Indonesia. Cetakan Pertama. Bumi Aksara: Jakarta. 478


Nugroho, Riant. 2007, Kebijakan Publik. Cetakan Ke- 3. Gramedia: Jakarta. Osborne, David dan Gaebler. 2005. Mewirausahakan Birokrasi, Reinventing Government, Transformasi Semangat Wirausaha Ke Dalam Sektor Publik. Penterjemah Abdul Rosyid. Pustaka Binaman Pressindo: Jakarta. Pasalong, Harbani. 2007. Teori Administrasi Publik. Alfabeta: Bandung. Robbins.P, Stephen. 2008. Perilaku Organisasi. Indeks Kelompok Gramedia: Jakarta Solichin, Abdul Wahab. 2003. Kebijakan Publik dan Pembangunan. IKIP: Malang.

479

PERSEPSI MASYARAKAT DALAM PELAYANAN ADMINISTRASI TERPADU (PATEN) DI KANTOR CAMAT MUARA JAWA KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

Recommend Documents