Governance, Jurnal S-1 Ilmu Pemerintahan Volume 4 Nomor 3 Edisi September 2015 http://jurmafis.untan.ac.id
PELAKSANAAN PELAYANAN ADMINISTRASI TERPADU KECAMATAN DI KANTOR CAMAT TANGARAN KECAMATAN TANGARAN KABUPATEN SAMBAS Oleh: Eldi Agustriadi NIM. E42011016 Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Kerja Sama Universitas Tanjung Pura Dengan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat. Tahun 2015 E-mail :
[email protected]
Abstrak Penulisan skripsi ini dimaksudkan untuk mengetahui dan menganalisis efektivitas proses pelayanan administrasi terpadu kecamatan khususnya administrasi kependudukan. Penelitian ini merupakan jenis penelitian deskriptif dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Penelitian ini dilakukan dengan beberapa tahapan yang diawali dengan melakukan penelitian pendahuluan (pre survey), membuat rencana penelitian (usulan penelitian), melakukan pengambilan data sekunder dan primer yang sekaligus melakukan penelitian dilapangan (wawancara), dilanjutkan dengan menganalisis data serta diteruskan dengan pembuatan laporan penelitian (skripsi). Lokasi penelitian ini adalah di Kantor Camat Tangaran Kecamatan Tangaran Kabupaten Sambas. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pada pelaksanaan pelayanan administrasi terpadu kecamatan khususnya pelayanan administrasi kependudukan di Kantor Camat Tangaran masih belum efektif. Ini dapat diketahui dari indikator yang mengukur efektivitas dari pelayanan administrasi kependudukan yaitu efesiensi dalam pelayanan, komunikasi dan kerjasama. Dengan demikian untuk meningkatkan efektivitas pelayanan administrasi kependudukan, hendaknya pihak kecamatan memperbaiki kedisplinan pegawai, komunikasi dalam menyampaikan informasi yang dilakukan pegawai dan peningkatan kerjasama antar pegawai dan dinas-dinas terkait . Kata-kata kunci : Pelayanan, Efektivitas, dan Administrasi
IMPLEMENTATION OF PELAYANAN ADMINISTRASI TERPADU KECAMATAN AT TANGARAN SUB-DISTRICT OFFICE SAMBAS REGENCY Abstract This Essay aimed to determine and analysis pelayanan administrasi terpadu kecamatan process as the point at demography administration. This research is descriptive research that use qualitative method. This research begin with preliminary research (pre-survey), make a plan of research (Research Proposal), secondary data collection and primary that conduct field research (interviews), followed by analyzing the data and preparing reports of research (essay). This research located at Tangaran Sub-district Office Sambas Regency. Result of this research showed that implementation of pelayananadministrasiterpadukecamatan as the poin at demography administration service at Tangaran Sub-district Office still not effective yet. As known by few indicators that measure the effectiveness of demography administration service are service efficiency, communication and cooperation. Doing that to increase service effectiveness at demography administration, subdistrict apparatus must increasing apparatus diciplines, communication at giving information to apparatus have to do, and increasing cooperation between apparatus and other government agency.
Key Words : Service, Effectiveness, and Administration
1 Eldi Agustriadi, NIM. E42011016 Program Studi Ilmu Pemerintahan Fisip Kerja Sama Universitas Tanjung Pura Dengan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat
Governance, Jurnal S-1 Ilmu Pemerintahan Volume 4 Nomor 3 Edisi September 2015 http://jurmafis.untan.ac.id
diemban
A. PENDAHULUAN
pemerintah
dalam
rangka
mewujudkan kesejahteraan, sebagai tolok ukur
1. Latar Belakang Penelitian Pelayanan kegiatan
publik
dalam
adalah
rangka
terselenggaranya
tata
kelola
segala
pemerintahan yang baik. Pintu masuk bagi
pemenuhan
percepatan reformasi birokrasi di daerah
kebutuhan dasar sesuai dengan hak-hak
dalam
dasar setiap warga negara dan penduduk
pemerintahan daerah yang baik terfokus
atas suatu barang, jasa dan atau pelayanan
pada peningkatan kualitas penyelenggaraan
administrasi
pelayanan publik.
yang
penyelenggara dengan
disediakan
pelayanan
kepentingan
oleh
yang
publik.
terkait
Pelayanan
mewujudkan
tata
kelola
Salah satu langkah yang ditempuh oleh
pemerintah
dalam
mewujudkan
diberikan guna memenuhi hak masyarakat
pelayanan publik yang berkualitas adalah
baik itu layanan sipil maupun layanan
diberlakukannya Peraturan Menteri Dalam
publik.
pelayanan
Negeri Nomor 4 Tahun 2010 Tentang
pemenuhan suatu hak yang dimiliki dan
Pedoman Pelayanan Administrasi Terpadu
melekat pada setiap orang, baik secara
Kecamatan
individu
Tugas
melaksanakan Peraturan Menteri Dalam
pelayan lebih mendahulukan kepentingan
Negeri No. 4 Tahun 2010 tentang Pedoman
umum ketimbang kepentingan sendiri serta
Pelayanan
Administrasi
mempermudah
Kecamatan
(PATEN),
Artinya
dalam
maupun
berkelompok.
urusan
publik
dan
(PATEN).
Dalam
rangka
Terpadu Pemerintah
mempersingkat waktu proses pelaksanaan
Kabupaten Sambas telah mengeluarkan satu
urusan.
kebijakan dalam bentuk Peraturan Bupati
Pelayanan publik semakin penting
Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Uraian
dengan diberlakukannya otonomi daerah,
Tugas
yang merupakan salah satu barometer untuk
Administrasi
mengukur
(PATEN).
berhasil
penyelenggaraan
pemerintahan.
tidaknya Daerah
Penyelenggara
Pelayanan
Terpadu
Kecamatan
(PATEN)
mengurus
Penyelenggaraan
pelayanan
pemerintahan
dan
Kecamatan
Administrasi
otonom yang diberikan kewenangan untuk urusan
Pelayanan
Terpadu adalah publik
di
kepentingan masyarakat, dengan demikian
kecamatan yang proses pengelolaannya,
upaya
mulai dari permohonan sampai ke tahap
peningkatan
pelayanan
harus
diperbaiki dan ditingkatkan.
terbitnya dokumen dilakukan dalam satu
Penyelenggaraan pelayanan kepada
tempat. Satu tempat ini disini berarti cukup
masyarakat merupakan fungsi yang harus
melalui satu meja atau loket pelayanan. 2
Eldi Agustriadi, NIM. E42011016 Program Studi Ilmu Pemerintahan Fisip Kerja Sama Universitas Tanjung Pura Dengan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat
Governance, Jurnal S-1 Ilmu Pemerintahan Volume 4 Nomor 3 Edisi September 2015 http://jurmafis.untan.ac.id
Sistem ini memposisikan warga masyarakat hanya
berhubungan
meja/loket
pelayanan
Pelayanan Kecamatan dengan
dengan
kecamatan.
Administrasi
Terpadu
maksud
kecamatan
petugas
di
(PATEN)
pelayanan
Rekomendasi Papan
Reklame
Permanen (Billboard Konstruksi Besi) 7.
Penerbitan
Rekomendasi
Bagi
Masyarakat Tidak Mampu Bidang
mewujudkan
pusat
Penerbitan Penyelenggaraan
diselenggarakan
untuk
sebagai
6.
Pendidikan 8.
Penerbitan
Rekomendasi
Bagi
masyarakat dan menjadi simpul pelayanan
Masyarakat Tidak Mampu Bidang
bagi badan/kantor pelayanan terpadu satu
kesehatan
pintu (PTSP) di Kabupaten / Kota bagi kecamatan yang secara geografis daerah akan lebih efektif dan efisien dilayani melalui
kecamatan.
masyarakat
berarti
kecamatan
harus
pelayanan
kepada
Pusat
pelayanan
dimasa
mampu
datang,
memberikan
masyarakat
9.
Penerbitan
10. Penerbitan Rekomendasi Izin Pendirian Satuan Pendidikan Dasar, Menengah dan Informal 11. Penerbitan Rekomendasi Izin Usaha Pariwisata
proporsional berdasarkan kriteria dan skala
12. Penerbitan
perizinan. Pelayanan
Administrasi
Terpadu di
kantor Camat Tangaran Meliputi : Pelayanan Izin Mendirikan Bangunan
Pelayanan Izin Gangguan (IG)
3.
Pelayanan
Izin
Penyelenggaraan
14. Penerbitan
Rekomendasi
Izin
15. Penerbitan Rekomendasi Izin Balai
Izin
Penyelenggaraan
Rekomendasi
Keterangan
Rekomendasi Terdaftar
Surat
Organisasi
Masyarakat, Organisasi Sosial Politik Izin
Mendirikan Bangunan (IMB) Berlantai 2 keatas dan Sarang Burung Walet
Bersalin (RB) 17. Penerbitan
Hiburan Terbuka (Non Komersil) Penerbitan
Apotik
16. Penerbitan Rekomendasi Izin Rumah
Hiburan Terbuka (Komersil)
5.
Terdaftar Pengobatan Tradisional
Pengobatan (BP)
2.
Pelayanan
Surat
Gangguan Pendirian Toko Obat
(IMB)
4.
Rekomendasi
13. Penerbitan Rekomendasi Izin Pendirian
Kecamatan (PATEN) yang diberikan
1.
Penetapan
Lokasi Pendirian Sekolah Baru
secara
kecamatan dibidang perizinan dan non
Rekomendasi
dan LSM 18. Penerbitan
Rekomendasi
Izin
Gangguan Untuk Penggilingan Padi 19. Pelayanan Perekaman e-KTP 20. Pelayanan Pengambilan e-KTP 3
Eldi Agustriadi, NIM. E42011016 Program Studi Ilmu Pemerintahan Fisip Kerja Sama Universitas Tanjung Pura Dengan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat
Governance, Jurnal S-1 Ilmu Pemerintahan Volume 4 Nomor 3 Edisi September 2015 http://jurmafis.untan.ac.id
21. Pelayanan
Administrasi
Pengantar
Akta Kelahiran 22. Pelayanan
warga yang datang ke kantor kecamatan
Administrasi
Pengantar
Kartu Keluarga (KK) 23. Pelayanan
suatu jenis surat atau rekomendasi, seorang
Administrasi
harus
menunggu
penyelesaian
surat/rekomendasinya bisa dalam waktu Pengantar
Kartu Tanda Penduduk (KTP)
satu jam, beberapa jam hingga beberapa hari, karena Camat atau petugas yang
24. Pelayanan Administrasi Surat Pindah
berwenang tidak ada di tempat, maka
25. Pelayanan
melalui
Administrasi
Surat
Keterangan Kependudukan 26. Pelayanan
Administrasi
PATEN,
warga
dijamin
memperoleh pelayanan yang cepat dan Verifikasi
Alokasi Dana Desa (ADD)
terukur dengan jelas sesuai dengan standar pelayanan.
Pada
standar
27. Fasilitasi Penyelesaian Sengketa Batas
pelayanan
28. Pelayanan Pengaduan Sarana/Fasilitas
penyelesaian satu jenis pelayanan publik
Umum
disebutkan
operasional
bahwa
waktu
sudah ditentukan, apakah itu 15 menit, 30
29. Pelayanan Pengaduan Sarana/Fasilitas Umum
menit atau 1 jam, berkas persyaratan yang harus dilengkapi, petugas yang melayani
30. Pelayanan Pengaduan Lampu Jalan
dan biaya pelayanan (bila ada). Bila petugas
31. Pelayanan Penerbitan Dispensasi Nikah
yang berwenang sedang tidak ada di
32. Penerbitan
tempat,
Rekomendasi
Pendirian
Tempat Ibadah 33. Pelayanan
Aset Kecamatan
untuk
didelegasikan
sehingga pelayanan kepada masyarakat tetap dapat terjaga kepastiannya.
34. Pelayanan Penanganan Bencana
tujuan
tugasnya
kepada petugas lain yang di tunjuk, Pemakaian/Peminjaman
PATEN
maka
Sekarang ini banyak masalah yang
diselenggarakan
dengan
terjadi di masyarakat mengenai pelayanan
meningkatkan
kualitas
publik,
seperti
masalah
pelayanan dan mendekatkan pelayanan
pembuatan
kepada masyarakat. Peningkatan kualitas
perpanjangan surat-surat yang dibutuhkan
pelayanan ini terutama terlihat dari aspek
masyarakat, minsalnya pembuatan KTP,
waktu
Melalui
Kartu Keluarga, Akta Kelahiran dan surat-
warga
surat pengantar untuk diajukan ke instansi
masyarakat dapat menerima pelayanan
yang lebih tinggi. Tanpa terkecuali di
yang lebih cepat dan terukur dengan jelas.
Kecamatan
Cepat bila dibandingkan sebelum adanya
kecamatan
PATEN. Bila sebelumnya, untuk mengurus
Kecamatan Baru diresmikan pada tahun
dan
biaya
penyelenggaraan
pelayanan. PATEN,
administrasi
perijinan,
Tangaran, Tangaran
kependudukan,
yang
mana
merupakan
4 Eldi Agustriadi, NIM. E42011016 Program Studi Ilmu Pemerintahan Fisip Kerja Sama Universitas Tanjung Pura Dengan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat
Governance, Jurnal S-1 Ilmu Pemerintahan Volume 4 Nomor 3 Edisi September 2015 http://jurmafis.untan.ac.id
2008. Kecamatan ini berada paling utara di
melaksanakan pelayanan sesuai dengan
Kabupaten Sambas. Jarak yang di tempuh
standar operasional prosedur dari pelayanan
untuk
administrasi terpadu kecamatan (PATEN).
menuju
ke
ibukota
Kabupaten
Sambas dari Kecamatan Tangaran kurang
Ini
lebih 31 Km. Untuk menuju ke Ibu kota
wawancara yang dilakukan dengan Camat
Kabupaten
harus
Tangaran, bahwa “ kurangnya pelatihan
menyeberangi sungai di tambah lagi jalan
kepada pegawai kecamatan yang dilakukan
yang sangat tidak layak untuk dilalui. Oleh
oleh
karena itu masalah mengenai pelayanan
mengakibatkan
publik yang diberikan kepada masyarakat
memahami standar operasional prosedur
kurang optimal.
dari pelaksanaan pelayanan administrasi
Sambas
kita
Berdasarkan hasil orientasi lapangan
dibuktikan
Berdasarkan
Pemerintah
Daerah
para
pegawai
hasil
sehingga kurang
terpadu kecamatan (PATEN)”. Ditambah
yang dilakukan peneliti, proses Pelaksanaan
lagi
Pelayanan administrasi terpadu kecamatan
sangat buruk, pegawai jarang masuk kantor
(PATEN) di Kantor Camat Tangaran belum
dirasa kurang mampu melayani masyarakat
sesuai standar operasional prosedur, ini
dalam pelaksanaan pelayanan administrasi
dapat dilihat ketika masyarakat melakukan
terpadu kecamatan (PATEN).
pelayanan
mengenai
keterangan
Sarana dan Prasarana yang ada di
proses
Kecamatan Tangaran yang belum memadai
pelayanan hanya berlangsung 60 (enam
untuk mengoptimalkan pelayanan yang
puluh) menit di mulai dari mengajukan
diberikan. Ini sesuai dengan hasil orientasi
surat
dari
lapangan yang dilakukan oleh peneliti
pemohon kepada petugas kecamatan, lalu
bahwa sarana dan prasarana yang ada di
petugas kecamatan menerima berkas dan
Kecamatan Tangaran masih jauh dari layak
meneliti
kependudukan,
surat
masalah kedisiplinan pegawai yang
seharusnya
keterangan
kependudukan
kelengkapan
persyaratan
untuk mengoptimalkan pelayanan, jumlah
sampai
ketahap
komputer yang masih sedikit hanya ada 3
penandatanganan surat keterangan dan surat
buah, jalan-jalan yang ada di wilayah
diserahakan lagi kepada pemohon yang
kecamatan Tangaran sebagian besar rusak
berdasarkan standar operasional prosedur
parah, sehingga menghambat dalam proses
(SOP) di kantor Camat Tangaran, akan
pelayanan. Sarana dan prasarana ini sangat
tetapi kenyataannya pelaksanaannya lebih
penting
dari waktu yang telah ditetapkan.
mengoptimalkan pelayanan yang diberikan
adminitrasi
Sumber kecamatan
Daya yang
Manusia,
pegawai
belum
mampu
untuk
mendukung
dalam
di kantor Camat Tangaran khususnya dalam
5 Eldi Agustriadi, NIM. E42011016 Program Studi Ilmu Pemerintahan Fisip Kerja Sama Universitas Tanjung Pura Dengan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat
Governance, Jurnal S-1 Ilmu Pemerintahan Volume 4 Nomor 3 Edisi September 2015 http://jurmafis.untan.ac.id
pelaksanaan pelayanan administrasi terpadu
kependudukan di Kantor Camat Tangaran
kecamatan.
Kabupaten Sambas?
Berdasarkan
uraian-uraian
sebelumnya, maka pelaksanaan pelayanan administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)
4. Tujuan Penelitian : Adapun tujuan yang hendak dicapai
yang diselenggarakan di Kantor Camat
dalam
Tangaran memperlihatkan kecenderungan
mengetahui dan menganalisis efektivitas
kurang efektif.
proses
Mengingat pelaksanaan
penelitian
pelayanan
ini
adalah
administrasi
Ingin
terpadu
pelayanan administrasi terpadu mencakup
kecamatan (PATEN) khususnya pelayanan
banyak dimensi kehidupan masyarakat,
administrasi
maka
Camat Tangaran.
dalam
penelitian
ini,
peneliti
kependudukan
di
Kantor
bermaksud untuk mendalami pelayanan administrasi kependudukan.
5. Manfaat Penelitian : Manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut :
2. Fokus penelitian: Berdasarkan
uraian-uraian
a) Manfaat Teoritis
sebelumnya, maka Fokus dalam penelitian
Penelitian
ini
kontribusi
adalah
lebih
dititikberatkan
pada
ini
dapat
yang
memberikan
berarti
untuk
efektivitas pelayanan administrasi terpadu
pengembangan ilmu pengetahuan pada
kecamatan (PATEN) khususnya pelayanan
umumnya dan pada khususnya ilmu
administrasi kependudukan. Ini disebabakan
pemerintahan
masyarakat di Kecamatan Tangaran lebih
penyelenggaraan
banyak melakukan pelayanan di bidang
publik, serta penelitian ini dijadikan
administrasi
referensi bagi peneliti selanjutnya.
kependudukan
seperti
pembuatan KTP, KK, akte kelahiran, dan surat keterangan kependudukan
yaitu standar
tentang pelayanan
b) Manfaat Praktis Melalui penelitian ini dapat memberikan masukan bagi Pemerintah terutama pada Kantor Camat Tangaran, agar dapat
3. Rumusan Permasalahan : Dilihat dari latar belakang dan fokus
menjadi bahan pertimbangan dalam
penelitian, maka rumusan masalahnya yaitu
memberikan pelayanan publik yang
bagaimana
prima
efektivitas
pelayanan
kepada
masyarakat
sehingga
administrasi terpadu kecamatan (PATEN)
kedepannya dapat dijadikan tolak ukur
khususnya
bagi
pelayanan
administrasi
kepuasan
masyarakat
terhadap
6 Eldi Agustriadi, NIM. E42011016 Program Studi Ilmu Pemerintahan Fisip Kerja Sama Universitas Tanjung Pura Dengan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat
Governance, Jurnal S-1 Ilmu Pemerintahan Volume 4 Nomor 3 Edisi September 2015 http://jurmafis.untan.ac.id
pelayanan
Kantor
camat
Tangaran
Kabupaten Sambas.
dapat tercapai atau dengan kata sasaran tercapai karena adanya proses kegiatan. Kata efektivitas tidak bisa disamakan dengan efisiensi, karena keduanya memiliki
B. KAJIAN
PUSTAKA
DAN
arti yang berbeda walaupun dalam berbagai penggunaan kata efisiensi lekat dengan kata
METODELOGI
efektivitas.
mengandung
pengertian perbandingan antara biaya dan
1. Teori Efektivitas Pelayanan
a)
Efisiensi
Pelayanan
publik
hasil, sedangkan efektivitas secara langsung
adalah
sebuah
dihubungkan dengan pencapaian tujuan.
pelayanan yang diberikan kepada publik
Efektivitas merupakan salah satu dimensi
oleh pemerintah baik berupa barang atau
dari produktivitas, yaitu mengarah kepada
jasa publik. Pelayanan ini disebut berhasil
pencapaian unjuk kerja yang maksimal,
manakala
yaitu pencapaian target yang berkaitan
pemerintah
memberikan
pelayanan terbaiknya pada masyarakat. Kualitas pelayanan yang diberikan secara umum
ditentukan
Robbins (dalam Tika P 2008:129)
indikator-
memberikan definisi efektivitas sebagai
indikator tertentu. Indikator adalah variabel
tingkat pencapaian organisasi dalam jangka
ukuran atau tolok ukur bagi yang dapat
pendek dan jangka panjang. Maksudnya
menunjukkan indikasi-indikasi perubahan
adalah efektivitas merupakan suatu standar
tertentu.
pengukuran untuk menggambarkan tingkat
Indikator
melalui
dengan ualitas, kuantitas dan waktu.
tersebut
tidak
saja
berorientasi kepada bagaimana pelayanan
keberhasilan
tercipta, tetapi juga pelayanan publik dalam
mencapai sasaran yang telah ditetapkan
hal ini aparatur pemerintah
sebelumnya.
Kata efektif berasal dari bahasa
Ada
suatu
banyak
organisasi
ahli
yang
inggris yaitu effective yang berarti berhasil
mengungkapkan
atau
berhasil
efektivitas kerja. Menurut Richard M.
dengan baik. Menurut Harbani Pasolong
Steers (1980:1) efektifitas yang berasal dari
(2007:4), efektivitas pada dasarnya berasal
kata efektif, yaitu suatu pekerjaan dikatakan
dari kata “efek” dan digunakan istilah ini
efektif
sebagai hubungan sebab akibat. Efektivitas
menghasilkan satu unit keluaran (output).
dapat
suatu sebab
Suatu pekerjaan dikatakan efektif jika suatu
variabel lain. Efektivitas berarti bahwa
pekerjaan dapat diselesaikan tepat pada
sesuatu
yang
dilakukan
dipandang sebagai
jika
pengertian
dalam
suatu
mengenai
pekerjaan
dapat
tujuan yang telah direncanakan sebelumnya 7 Eldi Agustriadi, NIM. E42011016 Program Studi Ilmu Pemerintahan Fisip Kerja Sama Universitas Tanjung Pura Dengan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat
Governance, Jurnal S-1 Ilmu Pemerintahan Volume 4 Nomor 3 Edisi September 2015 http://jurmafis.untan.ac.id
waktunya sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan.
Arif
(2010:20)
Untuk
mengetahui efektivitas kegiatan organisasi
Pengertian Sedarmayanti
efektivitas (2009:59)
menurut ”efektivitas
merupakan suatu ukuran yang memberikan gambaran
Syaiful
seberapa
target
1. Pendekatan sasaran (goal approach) ini
dicapai. Pengertian efektivitas ini lebih
perhatiannya
dalam
berorientasi kepada keluaran sedangkan
efektivitas kerja pada aspek output, yaitu
masalah
dengan
mengukur
menjadi perhatian utama. Apabila efesiensi
organisasi
publik
dikaitkan dengan efektivitas belum tentu
tingkatan output yang direncanakan.
efisiensi meningkat”.
Beberapa sasaran yang dianggap penting
masukan
dapat
pendekatan :
pendekatan
penggunaan
jauh
pelayanan publik, dikenal adanya beberapa
kurang
Gie dalam bukunya Ensiklopedia Adminitrasi
(1998:147)
mengemukakan
memusatkan mengukur
keberhasilan
dalam
mencapai
dalam kinerja suatu organisasi adalah efektivitas,
efisiensi,
produktivitas,
definisi bahwa, “efektivitas yaitu suatu
keuntungan, pengembangan, stabilitas
keadaan
dan kepemimpinan.
yang
mengandung
pengertian
mengenai terjadinya suatu efek/akibat yang dikehendaki”.
2. Pendekatan sumber (system resource approach) pendekatan ini mengukur
Winardi
(1992:84)
menjelaskan
efektivitas dari sisi input, yaitu dengan
“efektifitas adalah hasil
yang dicapai
mengukur keberhasilan organisasi publik
seorang pekerja dibandingkan dengan hasil
dalam
produksi lain dalam jangka waktu tertentu.
yang
Jadi dari kedua pendapat ahli tersebut dapat
performansi yang baik. Indikator yang
disimpulkan
dipergunakan
bahwa
pekerjaan
dapat
mendapatkan dibutuhkan
dikatakan efektif apabila dapat mencapai
adalah
tujuan yangtelah ditetapkan.
lingkungan,
Efektivitas pelayanan publik bisa
untuk
dalam
kemampuan
lingkungan,
sumber-sumber mencapai
pendekatan
ini
memanfaatkan
menginterpretasikan kemampuan
memelihara
dilihat dari tingkat keberhasilan pelayanan
kegiatan organisasi dan kemampuan
yang telah diberikan pada publik sesuai
untuk bereaksi serta menyesuaikan diri
dengan tujuan atau sasaran dari pelayanan
dengan lingkungan.
publik itu sendiri. Pelayanan publik lebih
3. Pendekatan proses (process approach)
menekankan efektivitas dibanding efisiensi
pendekatan ini menekankan pada aspek
dalam kinerjanya.
internal organisasi publik, yaitu dengan mengukur efektivitas pelayanan publik 8
Eldi Agustriadi, NIM. E42011016 Program Studi Ilmu Pemerintahan Fisip Kerja Sama Universitas Tanjung Pura Dengan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat
Governance, Jurnal S-1 Ilmu Pemerintahan Volume 4 Nomor 3 Edisi September 2015 http://jurmafis.untan.ac.id
melalui
berbagai
indikator
internal
approach)
melihat
organisasi, seperti efisiensi dan iklim
organisasi
dan
organisasi. Indikator yang digunakan
melalui
adalah
seperti:
komunikasi,
kerjasama,
perhatian,
loyalitas,
desentralisasi,
pengambilan keputusan dan sebagainya. 4. Pendekatan
integratif
(integrative
kegiatan
mengukur
efektivitas
internal
organisasi,
indikator
1. Efisiensi
internal
dalam
pelayanan,
adalah
ketepatan cara (usaha, kerja) dalam menjalankan
sesuatu
dengan
tidak
approach). Pendekatan ini merupakan
membuang waktu, tenaga, biaya. Dalam
gabungan dari ketiga pendekatan diatas,
hal ini bagaimana kemampuan pegawai
yang muncul sebagai akibat adanya
dalam mengefisiensikan waktu, tenaga
kelemahan dan kelebihan dari masing-
dan biaya dalam melakukan pelayanan
masing pendekatan. Termasuk dalam
kepada masyarakat.
pendekatan
ini
pendekatan
antara
lain
adalah
konstituensi,
2. Komunikasi,
adalah
seni
dalam
yakni
menyampaikan informasi, ide dan sikap
pendekatan bidang sasaran dan kerangka
seseorang kepada orang lain. Dalam hal
ketergantungan. Pendekatan konstituensi
ini pegawai dituntut memiliki keahlian
memusatkan
pada
dalam
berkomunikasi,
konstitusi organisasi, yaitu berbagai
atasan
maupun
kelompok
dalam memberikan pelayanan.
perhatiannya
di
dalam
dan
di
luar
kepada
baik
kepada
masyarakat
organisasi yang mempunyai kepentingan
3. Perhatian, adalah pemusatan tenaga
terhadap performansi organisasi, seperti
psikis yang tertuju pada suatu objek
karyawan,
yang datang dari dalam dan dari luar
pemilik,
konsumen
dan
sebagainya.
individu. perhatian yang diberikan oleh
Dari keempat pendekatan tersebut dapat
dikemukakan
efektivitas
sedang melakukan pelayanan baik itu
organisasi merupakan suatu konsep yang
mengenai sikapnya dalam memberikan
mampu memberikan gambaran tentang
pelayanan.
keberhasilan
suatu
bahwa
para pegawai kepada masyarakat yang
dalam
4. Kerjasama, adalah kegiatan bersama
mencapai sasarannya. Dalam hal ini peneliti
antara dua orang atau lebih untuk
menggunakan pendekatan proses (process
mencapai tujuan yang sama. dalam hal
approach)
ini
untuk
organsasi
mengukur
efektivitas
pegawai
dituntut
untuk
dapat
pelayanan administrasi kependudukan di
berkerjasama dengan pegawai lainnya
Kantor
baik itu di kantor Camat Tangaran
Sambas.
Camat
Tangaran
Pendekatan
proses
Kabupaten (process
9 Eldi Agustriadi, NIM. E42011016 Program Studi Ilmu Pemerintahan Fisip Kerja Sama Universitas Tanjung Pura Dengan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat
Governance, Jurnal S-1 Ilmu Pemerintahan Volume 4 Nomor 3 Edisi September 2015 http://jurmafis.untan.ac.id
maupun di instansi lain yang berkaitan
pengumpulan data dilaksanakan dengan
dengan proses Pelayanan.
mengunakan
5. Desentraslisasi,
adalah
penyerahan
teknik
observasi
terjun
langsung dilapangan, wawancara bersama
wewenang untuk melaksanakan fungsi
narasumber,
pemerintahan tertentu dan pemerintah
dokumentasi terkait hasil penelitan. tehink
pusat kepada daerah otonom.
analisis data yang dilakukan berupa reduksi
6. Pengambilan
keputusan,
maksudnya
data,
dan
penyajian
mengumpulkan
data,
dan
penarikan
para pegawai di tuntut untuk bisa
kesimpulan. Lokasi penelitian dilakukan di
mengambil keputusan apabila terdapat
Kantor
suatu masalah dalam proses pelayanan
Tangaran Kabupaten Sambas.Subjek dalam
Camat
Tangaran
Kecamatan
Dari semua indikator yang dijelaskan
penelitian ini adalah Sekretaris Camat, Kasi
diatas, peneliti hanya menggunakan 3
Pemerintahan dan Trantib, Kasi Pelayanan
indikator yaitu efisiensi dalam pelayanan,
Umum dan Kesejahteraan Sosial, 2 orang
komunikasi dan kerjasama. Ini disesuaikan
staf/operator
dengan kondisi lingkungan kerja yang ada
masyrakat
di Kantor Camat Tangaran, dalam hal ini
pelayanan di Kantor Camat Tangaran.
peneliti melihat 3 hal ini yang perlu di
Objek dalam penelitian ini adalahefektivitas
dalami untuk melihat efektivitas pelayanan
pelayanan
yang diberikan di kantor Camat Tangaran
Melalui
khususnya
mengidentifikasi bagaimanakah efektivitas
Pelayanan
Administrasi
PATEN yang
sedang
administrasi penelitian
dan
ini
4
orang
melakukan
kependudukan. peneliti
ingin
Kependudukan.
dari pelayanan administrasi kependudukan
2. Metode Penelitian
di Kantor Camat Tangaran Kabupaten
Pada penelitian ini penulis ingin
Sambas.
mendeskripsikan berbagai informasi yang diperoleh, baik dari data dan narasumber maupun beberapa masalah di lapangan yang penulisi
temukan.
Metode
penelitian
C. HASIL
PENELITIAN
DAN
PEMBAHASAN
deskriptif secara umum adalah data yang telah
diperoleh
dari
penelitian
dapat
1. Hasil Penelitian
digunakan untuk melihat, mengidentifiksi
Hasil penelitian ini menunjukkan
dan memecahkan masalah. Oleh karena itu
bahwa pada proses pelaksanaan pelayanan
penelitian ini menggunakan pendekatan
administrasi terpadu kecamatan khususnya
penelitian kualitatif dengan jenis penelitian
pelayanan
yang digunakan adalah deskriptif. Tehnik
masih belum efektif. pada pelaksanaannya
administrasi
kependudukan
10 Eldi Agustriadi, NIM. E42011016 Program Studi Ilmu Pemerintahan Fisip Kerja Sama Universitas Tanjung Pura Dengan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat
Governance, Jurnal S-1 Ilmu Pemerintahan Volume 4 Nomor 3 Edisi September 2015 http://jurmafis.untan.ac.id
terdapat
beberapa
kelemahan
yang
terpadu kecamatan khususnya pelayanan
menunjukkan bahwa pelayanan tersebut
administrasi
masih belum efektif, seperti mengenai
Camat Tangaran dapat dikatakan belum
efisiensi dalam pelayanan yang belum
efektif dilihat dari segi ketepatan waktu
maksimal seperti tidak tepatnya waktu
dalam pelayanan masih belum optimal,
dalam melakukan pelayanan, kedisiplinan
kedisiplinan
pegawai yang sangat buruk, sarana dan
masih buruk, sarana dan prasarana yang
prasarana kantor yang belum memadai.
belum
Sehingga
pelaksanaan
pelaksanaan
pelayanan
kependudukan
pegawai
memadai
di
Kantor
kecamatan
dalam
yang
mendukung
pelayanan
administrasi
administrasi terpadu kecamatan khususnya
kependudukan seperti jalan yang masih
pelayanan
rusak, sarana dan prasarana di Kantor
administrasi
kependudukan
belum efektif.
Camat yang masih kurang seperti komputer
Tujuanpenelitianiniadalahingin
dan jaringan internet untuk memudahkan
mengetahui dan menganalisis efektivitas
dalam mengirimkan data ke kabupaten.
pelayanan administrasi terpadu kecamatan
b) Komunikasi
khususnya
pelayanan
administrasi
Untuk
kependudukan di Kantor Camat Tangaran
pelayanan
Kecamatan Tangaran Kabupaten Sambas.
masyarakat,
meningkatkan yang
kualitas
diberikan
banyak
kepada
faktor
yang
mempengaruhi. Salah satunya komunikasi 2. Pembahasan
yang
a) Efesiensi Dalam Pelayanan
(2010:20) yang menyatakan komunikasi
Efisiensi dalam pelayanan, adalah ketepatan
cara
adalah
seni
oleh
dalam
Syaiful
Arif
menyampaikan
kerja)
dalam
informasi, ide atau sikap seseorang kepada
dengan
tidak
orang lain. Dalam hal ini pegawai dituntut
membuang waktu, tenaga, biaya. Dalam hal
memiliki keahlian dalam berkomunikasi,
ini bagaimana kemampuan pegawai dalam
baik
mengefisiensikan waktu, tenaga dan biaya
masyarakat dalam memberikan pelayanan.
dalam
Komunikasi berpengaruh terhadap kualitas
menjalankan
(usaha,
diungkapkan
sesuatu
melakukan
masyarakat,
pelayanan
sehingga
kepada
efektivitas
kepada
atasan
maupun
kepada
dari
pelayanan dan mengandung arti semakin
pelayanan administrasi kepnedudukan akan
tinggi/baik komunikasi dilakukan, maka
tercapai.
akan
semakin
Berdasarkan hasil penelitian yang
pelayanan
dilakukan oleh penulis dilapangan, bahwa
demikian,
yang
tinggi
/baik
kualitas
diberikan.
Dengan
komunikasi
memberikan
efesiensi dalam pelayanan administrasi 11 Eldi Agustriadi, NIM. E42011016 Program Studi Ilmu Pemerintahan Fisip Kerja Sama Universitas Tanjung Pura Dengan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat
Governance, Jurnal S-1 Ilmu Pemerintahan Volume 4 Nomor 3 Edisi September 2015 http://jurmafis.untan.ac.id
kejelasan
informasi
maka
pencapaian
tujuan akan lebih mudah tercapai. Berdasarkan
secara
optimal.
Kerjasama
yang
dikemukakan oleh Saiful Arif (2010:20)
keterangan
dari
adalah kegiatan bersama antara dua orang
informan dan analisis yang telah dilakukan
atau lebih untuk mencapai tujuan yang
mengenai
indikator
dapat
sama. Dalam hal ini dapat disimpulkan
diketahui
bahwa
memberikan
bahwa kerjasama ialah kegiatan atau usaha
pelayanan administrasi terpadu kecamatan
yang dilakukan bersama oleh beberapa
khususnya
orang atau instansi untuk mencapai tujuan
komunikasi, dalam
pelayanan
administrasi
kependudukan di Kantor Camat Tangaran, mengenai
indikator
komunikasi
bersama.
masih
Berdasarkan
keterangan
dari
dikategorikan belum efektif. Ini dapat
informan dan analisis yang dilakukan
diketahui dari banyak masyarakat yang
mengenai
tidak mengetahui adanya program baru dari
diketahui
pemerintah daerah mengenai pelayanan,
administrasi kependudukan yang dilihat
karena pihak kecamatan tidak pernah
dari indikator kerjasama sudah cukup baik.
mensosialisasikan secara langsung kepada
ini dilihat dari kerjasama antar pegawai
masyarakat melainkan hanya kepada kepala
dengan pegawai yang ada di Kantor Camat
desa.
Tangaran sudah sangat baik, pegawai saling
Dalam
menyampaikan
informasi
indikator bahwa
efektivitas
dapat
pelayanan
pihak kecamatan tidak menggunakan media
membantu
massa atau media komunikasi, sehingga
Dalam pelaksanaan PATEN, kerjasama
banyak masyarakat yang tidak mengetahui
berkaitan dengan koordinasi, baik antara
adanya program baru dari pemerintah
pihak
mengenai pelayanan khususnya pelayanan
terkait. Dalam hal ini kerjasama antar
admnistrasi kependudukan.
instansi pemerintah juga sudah terjalin
c)
dengan baik dengan diadakanya pelatihan
Kerjasama Pelaksanaan pelayanan administrasi
terpadu kecamatan (PATEN) meliputi 34 macam
pelayanan
yang
terdiri
setiap
dalam
kerjasama
kecamatan
6
(enam)
melaksanakan
dengan
bulan
tugas.
dinas-dinas
sekali
oleh
pemerintah daerah untuk pihak kecamatan.
dari
pelayanan perizinan dan non perizinan yang sudah
didelegasikan
kepada
pihak
D. KESIMPULAN DAN SARAN
kecamatan oleh Bupati Sambas, sehingga dalam hal ini perlu adanya kerjasama yang baik antara dinas-dinas terkait dengan pihak kecamatan agar PATEN dapat dilaksanakan
a) Kesimpulan Berdasarkan
hasil
penelitian
dan
pembahasan yang telah penulis peroleh 12
Eldi Agustriadi, NIM. E42011016 Program Studi Ilmu Pemerintahan Fisip Kerja Sama Universitas Tanjung Pura Dengan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat
Governance, Jurnal S-1 Ilmu Pemerintahan Volume 4 Nomor 3 Edisi September 2015 http://jurmafis.untan.ac.id
dilapangan dan penulis paparkan pada bab
masyarakat yang sedang melakukan
sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan
pelayanan di kantor Camar Tangaran.
sebagai berikut : 1. Dalam
3. Kerjasama
pelaksanaan
yang
dilakukan
pihak
pelayanan
kecamatan dengan dinas-dinas terkait
terpadu
sudah terjalin cukup baik. Ini dapat
kecamatan di Kantor Camat Tangaran,
dilihat ketika pegawai dalam melakukan
dapat dikatakan bahwa efesiensi dalam
pelayanan, kerjasama yang terjalin baik
pelayanan pada pelayanan administrasi
itu antara pegawai dengan pegawai yang
kependudukan dapat dikatakan belum
ada di Kantor Camat Tangaran sudah
efektif. dilihat dari segi ketepatan waktu
sangat baik. Kerjasama yang baik juga
dalam pelayanan yang masih belum
terjalin antara pihak kecamatan dengan
optimal,
dinas-dinas,
administrasi
administrasi
kedisiplinan
pegawai
terkait
pelaksanaan
kecamatan yang masih buruk, sarana dan
pelayanan administrasi kependudukan.
prasarana penunjang dalam pelaksanaan
Dapat diketahui dengan diadakannya
pelayanan administrasi kependudukan
pelatihan
yang masih jauh dari memadai.
dilakukan oleh Pemerintah Daerah untuk
tentang
PATEN
yang
2. Dilihat dari indikator komunikasi, dalam
mengeratkan kerjasama dan koordinasi
melaksanakan pelayanan administrasi
yang baik antara pihak kecamatan dan
terpadu kecamatan khususnya pelayanan
dinas-dinas terkait.
administrasi kependudukan di Kantor
4. Dengan
menggunakan
pendekatan
Camat Tangaran dapat dikatakan belum
proses dalam rangka untuk mengukur
efektif.
efektivitas
ini
masyarakat
dilihat yang
dari tidak
banyaknya mengetahui
pelayanan
kependudukan
administrasi
dapat
dikatakan
pelayanan
administrasi
adanya program baru dari pemerintah
pelaksanaan
mengenai
administrasi
terpadu kecamatan khususnya pelayanan
kependudukan, karena pihak kecamatan
administrasi kependudukan di Kantor
tidak pernah mensosialisasikan secara
Camat Tangaran belum efektif.
pelayanan
langsung kepada masyarakat melainkan hanya memberitahukan kepada kepala
b) Saran
desa
1. Dalam
saja.
informasi
Dalam pihak
menyampaikan
kecamatan
rangka
untuk
meningkatkan
tidak
efesiensi dalam pelayanan mengenai
menggunakan media massa atau media
kedisiplinan pegawai, pihak kecamatan
komunikasi dalam penyampaiaannya,
hendaknya
menggunakan
absen
melainkan hanya menyampaikan kepada 13 Eldi Agustriadi, NIM. E42011016 Program Studi Ilmu Pemerintahan Fisip Kerja Sama Universitas Tanjung Pura Dengan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat
Governance, Jurnal S-1 Ilmu Pemerintahan Volume 4 Nomor 3 Edisi September 2015 http://jurmafis.untan.ac.id
elektronik (Finger print) agar para
kecamatan.
pegawai bisa tepat waktu masuk kerja.
diperoleh oleh peneliti masih banyak
2. Program
baru
mengenai
pemerintah
pelayanan
kependudukan,
daerah
administrasi
hendaknya
pihak
Sehingga
data
yang
yang kurang. 2. Penulis
merupakan
sehingga
hasil
peneliti
pemula
penelitian
kurang
kecamatan dapat mensosialisasikannya
maksimal terutama dalam mengolah data
secara langsung kepada masyarakat agar
dan melakukan wawancara sehingga
manyarakat mengetahui adanya program
penulis berharap ada peniliti-peneliti
baru
selanjutnya yang dapat memperbaiki dan
mengenai
pelayanan
memudahkan
masyarakat
melakukannya.
Dalam
yang dalam
menyempurnakan skripsi ini.
memberikan
3. Waktu penelitian yang sangat terbatas,
informasi, hendaknya pihak kecamatan
dikarenakan izin yang diberikan oleh
juga menggunakan alat bantu seperti
pihak pengasuh dan pengelola untuk
media massa dan media komunikasi
melakukan penelitian di lapangan sangat
untuk
singkat yakni hanya 12 (dua belas) hari,
menyampaikan
kepada
masyarakat.
maka
dari
itu
keterbatasan
waktu
3. Kerjasama yang sudah terjalin dengan
penelitian membuat penulis tidak bisa
baik harus tetap dipertahankan, baik itu
maksimal dalam menggali lebih dalam
antara pihak kecamatan dengan dinas-
lagi
dinas terkait pelayanan administrasi
Administrasi
kependudukan.
(PATEN) di Kantor Camat Tangaran.
Pemerintah
daerah
tentang
Pelaksanaan Terpadu
Pelayanan Kecamatan
hendaknya berkomitmen untuk terus melakukan
pelatihan
mengenai
pelayanan administrasi kependudukan
E. REFERENSI
terhadap pihak kecamatan, sehingga pegawai kecamatan akan lebih terampil
1. Buku Cetak :
dan lebih cekatan dalam memberikan
Arif, Saiful. 2010. Paradigma Pelayanan Publik. Malang: Averroes Press.
pelayanan kepada masyarakat.
Gie, The Liang. 1998. Ensiklopedia Administrasi. Jakarta : Gramedia
c) Keterbatasan penelitian 1. Sulitnya menemukan data atau dokumen lama. Hal itu disebabkan karena banyak berkas
dan
data
yang
ada
Herdiansyah. 2011. Kualitas Pelayanan Publik.Yogyakarta: GAYA MEDIA
tidak
diarsipkan dengan baik oleh pegawai 14 Eldi Agustriadi, NIM. E42011016 Program Studi Ilmu Pemerintahan Fisip Kerja Sama Universitas Tanjung Pura Dengan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat
Governance, Jurnal S-1 Ilmu Pemerintahan Volume 4 Nomor 3 Edisi September 2015 http://jurmafis.untan.ac.id
Ismail, H.M. MH. 2010. Konsep dan Strategi Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik. Malang: Averroes Press. Miles dan Huberman. 2007. Analisis Data Kualitatif. Jakarta: UI Press. Pasalog, Harbani. 2007. Teori Administrasi Publik. Bandung : Alfabeta Satori Djam’an, Komariah. 2012. Metode Penelitian Kualitatif. Bandung : Alfabeta Steers, Richard M. 1980. Efektifitas Organisasi : Kaidah Tingkah Laku. Jakarta : Erlangga Soedarmayanti, 2009. Reformasi Administrasi Publik, Reformasi Birokrasi, dan Kepemimpinan Masa Depan(Mewujudkan Pelayanan Prima dan kepemerintahan yang Baik). Bandung : PT. Refika Aditama Spradley James, Participation Observation, Holt, Rinehart and Winston. 1980 Sugiyono, Metode Penelitian Administrasi, Alfabeta, Bandung, 2011 --------, Memahami Penelitian Kualitatif, Alfabeta, Bandung, 2013 Tika, Moh. Pabandu. 2008. Budaya Organisasi dan Peningkatan Kinerja. Bandung : Alfabeta Tohardi, 2011. Pedoman Penulisan Skripsi Program Studi Ilmu Pemerintahan. Pontianak: Prodi IP Fisip Untan. Winardi. 1992. Administrasi Jakarta : Thamrin Pane
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2010 Tentang Pedoman Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN). Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 63 Tahun 2003Tentang Pedoman umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 63 Tahun 2004 Tentang Azaz dan Hakekat Pelayanan Publik. Peraturan Daerah Kabupaten Sambas No. 4 Tahun 2010 Tentang Penyelenggaraan Asministrasi Kependudukan. Peraturan Bupati Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Uraian Tugas Penyelenggara Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) Viciora, Dyah Kartika, Upaya Peningkatan Pelayanan Publik Berdasarkan Keputusan MENPAN No. 63/Kep/M.Pan/7/2003 Tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan, melalui http//elibrary.ub.ac.id/bitstream/123456789/ 20482/1/Upaya-Peningkatan-PelayananPublik-Berdasarkan-Keputusan-MenPANNo-63/Kep/M.PAN/7/2003-TentangPedoman-Publik-%3A-studi-di-KantorKecamatan-Belimbing-Kota-Malang.pdf Nurjanah, Implementasi PERMENDAGRI No. 4 Tahun 2010 Tentang Pedoman Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan Di Tanjung Pinang Barat.
Negara.
2. Undang-Undang dan Peraturan / Jurnal / Skripsi / Tesis / Disertasi / Internet
15 Eldi Agustriadi, NIM. E42011016 Program Studi Ilmu Pemerintahan Fisip Kerja Sama Universitas Tanjung Pura Dengan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat
KEMENTERIAN PENDIDlKAN DAN KEBUDA YAAN UNIVERSITAS TANJUNGPURA FAKUL TAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
PENGELOLA JURNAL MAHASISW A Jalan A Yani Pontianak, Kode Pos 78124 Homepage : http://jurnalmahasiswa.fisip. untan.ac.id Email:
[email protected]
LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGABIPUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK JURNAL ELEKTRONIK MAHASISWA Sebagai sivitas ak;ademika Universitas Tanjungpura, yang bertanda tangan di bawah ini, saya: Nama Lengkap
: Eldi Agustriadi
NIM / Periode lulus
: E42011016/
Fakultas / Jurusan
: FISIP / ILMU ADMINISTRASI
Email address / HP
:
[email protected]
2015
I 08986985136
Demi pengembangan ilmu pengetahuan dan memenuhi syarat administrasi kelulusan mahasiswa (81), menyetujui untuk memberikan kepada Pengelola Jurnal Mahasiswa Ilmu Administrasi pada Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Tanjungpura, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif (Non-Exlusive Royalti-Free Right) atas karya ilmiah saya yang berjudul : PELAKSANAAN PELAYANAN ADMINISTRASI TERPADU KECAMATAN DI KANTOR CAMAT TANGARAN KECAMATAN TANGARAN KABUPATEN SAMBAS Beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini, Pengelola Jurnal berhak menyimpan, mengalih-media/formatkan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkanlmempublikasikannya di internet atau media lain:
q
4ZJ
fulltexf content artikel sesuai dengan standar penulisan jurnal yang berlaku.
Untuk kepentingan akademis tanpa perIu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan saya sebagai penulis/ pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan .
nama
. Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak pengelola jurnal, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran hak cipta dalam karya saya ini. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenamya. Mengetahuildisetujui Pengelola Jurnal Prodi lP
Dibuatdi Pada Tanggal
.,-f"---'
(Eldi Agustriadi)
: Pontianak : November 2015