Penandatanganan Proyek Strategis Kemenhub Tahun 2016 Presiden Joko Widodo

Edisi I 2016

kolom

redaksi Media Internal Direktorat Jenderal Perhubungan Laut

Susunan Pengurus

Tahun Baru 2016 Tahun Optimistis

Penanggung Jawab

Direktur Jenderal Perhubungan Laut Sekretaris Direktorat Jenderal Perhubungan Laut

Pengarah

K

ementerian Perhubungan, khususnya Direktorat Jenderal Perhubungan Laut menatap Tahun Baru 2016 penuh dengan optimisme. Target-target yang ditetapkan dan diminta oleh Menteri Perhubungan diyakini dapat dicapai dengan baik. Keyakinan tersebut sejalan dengan telah selesainya pelaksanaan tender beberapa proyek pembangunan dalam program kerja tahun 2016. Menteri Perhubungan Ignasius Jonan memang meng­ hendaki adanya percepatan tender proyek-proyek diling­ kungan Kementerian Perhubungan untuk Tahun Anggaran 2016. Percepatan tender proyek ini sebagai bagian dari upaya mempercepat penyerapan anggaran, dengan harapan, pada akhir tahun 2016 ini penyerapan anggaran di Kementerian Perhubung­an mencapai 90% sesuai dengan permintaan Pre­ siden Joko Widodo. Optimisme tersebut tergambar dari berbagai komentar para pejabat di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut. Ungkapan optimisme mereka kami sajikan khusus di halaman 8 dan 9 Info Maritim edisi perdana di awal tahun 2016 ini. Mereka pun berkeyakinan kerja keras merupakan kunci utama untuk mencapai target kerja yang ditetapkan se­perti apa yang diinstruksikan oleh Menteri Perhubungan Ignasius Jonan, yakni kerja-kerja-dan kerja. Di edisi awal tahun 2016 juga Info Maritim menyajikan berita terkait capaian kinerja selama tahun 2015 beserta rencana ke depan atau outlook tahun 2016. Meskipun dari sisi penyerapan anggaran tidak mencapai target, tetapi ba­ nyak hasil-hasil positif yang telah dilakukan selama tahun 2015. Diantaranya pembangunan berbagai kapal untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Bahkan tahun 2015 berhasil mencatat sejarah bahwa Indonesia baru per­ tama kalinya memiliki kapal khusus pengangkut hewan. Dari aspek kelembagaan, tahun 2016 juga membawa perubahan baru dalam struktur organisasi Direktorat Jenderal Perhubungan Laut. Organisasi kehumasan yang selama ini berada di dalam struktur organisasi bagian hukum, sejak awal Januari 2016 menjadi organisasi yang berdiri sendiri dengan nama Bagian Organisasi dan Hubungan Masyarakat Sekretariat Direktorat Jenderal Perhubungan Laut. Perubahan nomenklatur tersebut tentu saja harus men­ jadikan kinerja humas semakin baik dalam memberikan du­ kungan di bidang komunikasi dan informasi, baik secara internal maupun eksternal. Selamat Tahun Baru!

2

Direktur Lalu Lintas dan Angkutan Laut Direktur Kepelabuhanan Direktur Perkapalan dan Kepelautan Direktur Kenavigasian Direktur Kesatuan Penjagaan Laut dan Pantai

Redaktur Pelaksana Kepala Bagian Organisasi dan Hubungan Masyarakat

Redaktur Kepala Sub Bagian Hubungan Masyarakat

Penyunting/Editor Silo Darmono

Staf Redaksi Presti Febriana Kandi Tri Astuti Deni Wisnu Anggoro Erawati Laura T. Amelia Achmad Sopandji

Desain Grafis & Fotografer Tim Desain Grafis Indi Astono Syahroni

Sekretariat Rustam Hidayat

Alamat Redaksi Gedung Karya Lt. 14, Kementerian Perhubungan Jl. Medan Merdeka Barat No. 8, Jakarta 10110 Telp/Fax. 021. 3450982, 3811308 ext. 5136 e-mail : [email protected]

Capaian Kinerja Transportasi Laut 2015 Dan Outlook 2016

Halaman 6

Tahun 2015 Ditjen Hubla Mulai Bangun 188 Kapal Halaman 11

Ditjen Hubla – PT Pelni Tandatangani Kontrak PSO Rp1,786 Triliun Pelantikan Pejabat Baru untuk Organisasi Baru

Edisi I 2016

Halaman 12

Halaman 15

Penandatanganan Proyek Strategis Kemenhub Tahun 2016

P

residen Joko Widodo ( Jokowi) menyaksikan pe­ nan­datanganan kontrak 12 (dua belas) paket kegiatan strategis Kementerian Perhubungan Tahun Anggaran 2016 senilai Rp2,071 triliun dari total 273 paket ke­ giat­ an senilai Rp14,242 triliun di Kantor Pusat Kementerian Per­­ hubungan, Senin 18 Januari 2016. Penandatanganan kontrak kegiatan strategis ini dilakukan oleh para Pejabat Pembuat Ko­mit­ men Satuan Kerja/Unit Pelayanan Teknis Kementerian Perhubungan dengan pihak kontraktor penyedia barang/jasa. Dari 12 kegiatan strategis yang dikontrakkan tersebut, 4 (empat) di antaranya merupakan kegiatan Edisi I 2016

di subsektor perhubungan laut, antara lain Subsidi Angkutan Laut Perintis (5 Trayek), Subsidi Angkutan Ternak, Subsidi Ang­ kut­ an Laut dalam Rangka Pe­ nye­­­lenggaraan Tol Laut, dan Repowering KN. Merak, Kantor Distrik Navigasi Kelas I Bitung. Di awal sambutannya, Pre­ siden Jokowi memberikan ap­ re­ siasi kepada Kementerian Per­ hu­ bung­ an yang telah memulai tahun 2016 dengan kontrak yang dilakukan pada bulan Januari. “Sekali lagi saya senang di Kementerian Perhubungan sudah memulai itu dan angkanya cukup besar pada hari ini,” ucap Presiden Jokowi. Lebih jauh Presiden Jokowi

3

meminta kepada para pemenang kontrak kegiatan dan pengelola anggaran agar dalam mengerjakan kontrak-kontrak tersebut dilak­ sanakan dengan sebaik-baiknya serta dapat diselesaikan tepat wak­ tu dengan hasil yang baik. Presiden mengatakan akan terus mendorong penandata­ nganan kontrak di awal tahun ang­gar­an agar kegiatan lebih da­ pat diatur dengan mudah dan uang dapat beredar di masyarakat secepat-cepatnya sehingga eko­ nomi akan bertumbuh. Presiden juga berpesan kepada seluruh ja­ jaran Kemenhub, untuk memberi kesempatan kepada kontraktor daerah. Apabila memang meng­ gunakan kontraktor berskala na­

sional, dapat menggunakan sub kontraktor di daerah sehingga peredaran uang merata di seluruh daerah dan juga dilakukan de­ ngan padat karya sehingga dapat menyerap tenaga kerja sebanyakbanyaknya. Di samping itu, Presiden juga menekankan agar peredaran uang merata dari Sabang sampai Me­ rauke. Proyek-proyek padat karya yang mampu menyerap tenaga kerja harus menjadi prioritas. Kemenhub, menurut Pre­ siden, harus meningkatkan pro­ gram keperintisan untuk menu­ runkan perbedaan harga di satu daerah dengan daerah lainnya sehingga tingginya biaya trans­ portasi dapat dikurangi. Selain itu, Kementerian Perhubungan harus meningkatkan pelayanan berbasis kereta api karena kereta api dapat mengangkut penumpang/barang dengan jumlah banyak dengan bia­ya rendah. Di akhir sambutannya, Pre­ siden berpesan kepada seluruh ja­ jaran di Kementerian Perhubung­ an supaya di tahun 2016 ini bisa merealisasikan anggarannya di atas 90 persen.

Sementara itu, dalam laporan­ nya kepada Presiden, Menteri Perhubungan Ignasius Jonan me­ nargetkan sampai dengan Maret 2016, Menteri Perhubungan me­

4

Edisi I 2016

nargetkan penandatanganan kon­ trak sebesar 70%. Menteri Perhubungan juga melaporkan total anggaran Ke­ menhub pada tahun anggaran

2016 sebesar Rp48,465 Triliun akan digunakan untuk 4 fokus program prioritas yaitu: Pening­ katan Keselamatan dan Keaman­ an Transportasi sebesar Rp12,501 Triliun (25,79 %), Peningkatan Kapasitas sebesar Rp24,810 Trili­ un (51,19 %), Peningkatan Kuali­ tas Pelayanan sebesar Rp3,132 Triliun (6,46 %) serta Tata ke­ lola dan Regulasi sebesar Rp8,020 Triliun (16,55 %). Sementara itu, Menteri Per­ hubungan menyampaikan bahwa nilai pagu anggaran di Kemen­ terian Perhubungan pada tahun 2015 lalu adalah sebesar Rp65,12 triliun dengan realisasi sebesar Rp46,68 triliun atau 76 persen dan melakukan penghematan sebesar Rp3,24 triliun. Sementara di sektor Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNPB), Kementerian Perhubung­ an berhasil merealisasikan target Rp3,26 triliun menjadi Rp4,4 trili­ un atau naik sebesar 129,14 persen. “Pembangunan infrastruktur akan berdampak pada mening­ katnya daya saing bangsa, terlebih sekarang kita sudah masuk ke dalam era Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA),” kata Menhub Ignasius Jonan. Dengan dilakukannya penan­ datanganan kegiatan strategis ini akan mampu mendorong perce­ patan pelaksanaan pembangunan yang bersifat strategis dan meru­ pakan prioritas nasional sehingga nantinya kita dapat bersaing de­ ngan negara-negara ASEAN lain. Menhub Ignasius Jonan op­ timistis dapat melaksanakan pe­ rintah Presiden Jokowi soal penye­ rapan anggaran Kementerian Per­ hubungan yang harus mencapai di atas 90 persen pada tahun ini. “Harus dilaksanakan. Ya harus optimistis,” kata Menhub Ignasius Jonan. Menhub Ignasius Jonan juga mengatakan, anggaran Kemenhub akan tetap dihemat pada tahun ini. Tercatat, Kemenhub sudah me­ lakukan penghematan Rp3 triliun pada tahun 2015. Presti Edisi I 2016

Daftar 12 (dua belas) Paket Kegiatan Strategis Tahun Anggaran 2016 yang Dikontrakkan: Sub Sektor Perhubungan Darat 1. Pengadaan dan pemasangan perlengkapan jalan segmen R.53.008 pada Satker Perhubungan Darat Provinsi Sulbar di Mamuju, Sulawesi Barat dengan kontraktor PT. Buana Energy Prima. 2. Subsidi Operasional Angkutan Jalan pada Satker Perhubungan Darat Provinsi Lampung dengan kontraktor Perum DAMRI Cabang bandar Lampung.

Sub Sektor Perhubungan Laut 3. Subsidi Angkutan Laut Perintis/ 5 Trayek Kontrak subsidi perintis/Penugasan dengan rincian trayek: a. Ambon – Geser- P.Manawoka/Amarasikaru - Gorom/Ondor – Kesui – Tior – Kaimer -P.Kur - P.Toyando – Tual – Dobo – Tual – Banda – Amahai - Ambon di Ambon, Maluku dengan kontraktor PT. PELNI (Persero). b. Ambon – Tual – Elat – Molu – Larat – Rumean – Tutukembong – Saumlaki – Adaut –Seira - Dawera/Dawelor – Kroing – Marsela – Saumlaki – Tutukembong – Rumean – Larat – Molu – Elat – Tual - Ambon di Ambon, Maluku dengan kontraktor PT. PELNI (Persero). c. Ambon – Amahai – Serua – Nila – Teon – Bebar – Wulur – Tepa - Lelang/Mahaleta – Luang – Lakor – Moa – Leti – Wonreli - Kisar – Arwala/Sutilarang – Ilwaki – Upisera - Kupang di Ambon, Maluku dengan kontraktor PT. PELNI (Persero). d. Ambon – Werinama/Bemo – Kelmuri – Geser – Gorom/Ondor – FakFAk – Bula – Kobisadar – Wahai – Fafanlaf – Waigama/Misol - Sorong di Ambon, Maluku dengan kontraktor PT. PELNI (Persero). e. Ambon – Bebar – Wulur – Romang – Kisar – Leti – Moa – Lakor – Luang/P.Tamta – Lelang/Elo – Tepa – Lewa/Dai – Dawera/Dawelor – Kroing –Marsela - Saumlaki di Ambon, Maluku dengan kontraktor PT. PELNI (Persero). 4. Subsidi Angkutan Ternak Kupang – Bima – Tg. Perak – Tg. Emas – Cirebon di Kupang, NTT dengan kontraktor PT. PELNI (Persero). 5. Subsidi Angkutan Laut dalam Rangka Penyelenggaraan Tol Laut dengan rincian trayek: a. Tg. Perak – Wanci – Namle – FakFak – kaimana – Timika di Surabaya, Jawa Timur dengan kontraktor PT.PELNI (Persero). b. Tg. Perak – Larantuka – Lewolebo – Rote – Sabu – Waingapu di Surabaya, Jawa Timur dengan kontraktor PT.PELNI (Persero). c. Tg. Priok – Tarempa – Natuna di Jakarta dengan kontraktor PT.PELNI (Persero). 6. Repowering KN. Merak, Kantor Distrik Navigasi Kelas I Bitung di Bitung, Sulawesi Utara dengan kontraktor PT. PUTINDOTRADA WISESA.

Sub Sektor Perhubungan Udara 7. Konstruksi perpanjangan landas pacu dari 2.060 m x 45 m menjadi 2.500 x 45 m pada Bandara Domine Eduard Osok Sorong di Sorong, Papua Barat dengan kontraktor PT. AKAM. 8. Perluasan Gedung Terminal bandara Raden Inten Lampung di Lampung dengan kontraktor PT. Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk. 9. Pekerjaan Pelapisan Runway, Taxiway, dan Apron bandara Syukuran Aminuddin Amir di Tojo Una-Una, Sulawesi Tengah dengan kontraktor PT. Pelita Shakti. Pekerjaan Pelapisan Runway, Taxiway, dan Apron bandara Syukuran Aminuddin Amir di Tojo Una-Una, Sulawesi Tengah dengan kontraktor PT. Pelita Shakti.

Sub Sektor Perkerataapian 10. Pembangunan Jalan KA di Km. 236.000 s/d Km 237.000 sepanjang 3.000 m.sp emplasment Dumai pada Balai Teknik Perkeretaapian Wilayah Sumatera Bagian Utara di Sumatera Utara dengan kontraktor PT. Tiga Putra Mandiri Jaya. 11. Perawatan dan Pengoperasian Prasarana Perkeretaapian Milik Negara (IMO) di Sumatera – Jawa dengan kontraktor PT. KAI (Persero). 12. Pembangunan Gedung Kelas Charlie Kampus Baru ATKP Makassar di Makassar, Sulawesi Selatan dengan dengan kontraktor PT. Boriandy Putra.

5

Kemudian penyederhanaan 43 jenis perizinan seperti mem­ perpanjang masa berlaku, pela­yanan satu atap, mengurangi per­syaratan dan jenis izin, dan memperpendek proses dan waktu layanan. Selanjutnya peningkatan kese­ lamatan & keamanan transportasi laut seperti: membangun 232 paket Sarana Bantu Navigasi Pelayaran (SBNP); membangun 25 unit

Capaian Kinerja Transportasi Laut 2015 Dan Outlook 2016

G

una mempublikasikan ha­sil kinerja sektor trans­ portasi selama tahun ang­ gar­­an 2015 dan proyeksi ki­nerja yang akan dicapai pada tahun 2016, Kementerian Perhubungan menggelar Forum Perhubungan pada tanggal 16 Desember 2015. Acara tersebut dipimpin langsung oleh Menteri Perhubungan, Ignasius Jonan dan dihadiri oleh para pejabat Eselon I , II dan III di lingkungan Kementerian Perhu­ bungan, para Direktur BUMN, dan wartawan media cetak dan media elektronik.

Menurut Menteri Perhubung­ an, Ignasius Jonan bahwa pada Tahun 2015 Kementerian Per­hu­ bungan mendapatkan anggaran DIPA dari APBN sekitar Rp65 tri­ liun. Dana sebesar itu hanya da­ pat diserap kurang dari 80%. Si­sanya sebanyak 20% lebih tidak bisa diserap karena berbagai alasan. Dari penggunaan anggaran tersebut, telah digunakan un­ tuk pengembangan dan pem­ ba­ ngunan sektor transportasi baik transportasi darat, laut, udara mau­pun perkeretaapian di seluruh wilayah Indonesia.

6

Edisi I 2016

Khusus pada sub sektor transportasi laut, beberapa pe­ ngem­ bangan dan pembangunan stra­tegis yang telah dilaksanakan an­­ tara lain adalah pengembang­ an 150 pelabuhan non komersil, pe­ngadaan 100 kapal perintis, pe­ ngerukan 13 alur pelayaran/ko­lam pelabuhan, pelayanan terhadap 86 lintasan angkutan laut pe­ rintis, pe­nyelenggaraan 3 rute angkutan laut tetap dan teratur (tol laut), penyelesaian dan pembangunan 10 kapal ne­ ga­ ra kenavigasian, penyelesaian dan pembangunan 77 kapal patrol.

Global Maritime Distress Safety System (GMDSS); mem­ bangun 5 unit Vessel Traffic Service (VTS); pengetatan ter­ hadap pelaksanaan dan atur­an docking kapal, peng­ awakan kapal dan pemuatan serta peningkatan pengawasan sesuai dengan standar konvensi IMO. Juga membangun 77 unit kapal patroli yang terdiri dari kapal patroli kelas I, kelas II, kelas III, kelas IV dan kelas V. Selain itu, peningkatan re­ gu­ lasi diantaranya dengan pe­ ner­ bitan 35 Peraturan Menteri Perhubungan bi­dang transportasi laut, subsisi pengoperasian kapal khusus ter­nak KN Camara Nu­ san­ tara I yang ditempatkan di Pe­labuhan Tenau, Kupang, NTT dengan rute: Kupang – Bima – Tanjung Perak – Tanjung Emas – Cirebon serta Pemberian subsidi untuk pelayanan 86 rute angkutan perintis.

Outloook 2016

Sementara untuk kegiatan tahun 2016, menurut Menteri Perhubungan Ignasius Jonan bah­ Edisi I 2016

wa Kementerian Perhubungan telah menetapkan 16 target kinerja yang harus dicapai selama tahun 2016 mendatang. Target-target ter­sebut merupakan ko­mitmen Kemenhub dalam mendukung dan mengimplementasikan Nawa Cita yang sudah ditetapkan oleh Pre­siden RI Joko Widodo. Adapun rencana kerja Di­ rektorat Jenderal Perhubungan La­ut selama tahun 2016 terfokus ke­ pada 4 bidang ya­ i­tu: Peningkatan ke­­­selamatan dan ke­amanan trans­ portasi, peningkat­ an kapasitas, pe­ ningkatan kualitas pelayanan, dan tata

kelola & regulasi. Peningkatan keselamatan dan keamanan transportasi me­ liputi: Lanjutan pembangunn kapal kenavigasian (20 unit); Docking kapal negara kenaviga­ sian (5 unit); Pembangunan/re­ habilitasi sarana bantu navigasi pelayaran (221 unit); Pengadaan dan pembangunan fasilitas tele­ komunikasi pelayaran (43 unit); Pembangun­an/rehabilitasi der­ maga kenavigasian (3 lokasi); Pengadaan san pembangunan serta rehabilitasi fasilitas kenavi­ gasian lainnya se­ perti gedung operasional, pagar, peralatan sur­ vey, dan lain-lain (199 paket); Pembangunan kapal patroli (46 unit); Pembangunan kapal cepat

7

(2 unit); Pengadaan peralatan SAR (1 paket); Pendukung ke­ giatan penjagaan laut dan pantai seperti pembangunan gedung operasional, bengkel, sea rider, docking kapal patroli (19 paket). Peningkatan kasitas ter­ diri dari: Kegiatan subsidi kapal penumpang perintis (96 trayek); Pelayanan publik untuk ang­ kutan laut barang (6 trayek); Subsidi pengoperasian kapal ter­ nak (1 paket); Lanjutan pemba­ ngunan kapal perintis (15 paket); Lan­ jutan pembangunan kapal penumpang (45 unit); Lan­ jutan pembangunan kapal semi kontainer 100 Teus (15 unit); Lan­ jutan pembangunan kapal rede (20 unit); Lanjutan pemba­ ngunan kapal ternak (5 unit); Penye­lenggaraan ang­ kutan sepeda motor pada Lebaran Tahun 2016 (1 paket); Lanjut­ an pembangunan/reha­ bilitasi fasilitas utama pelabuhan (67 lokasi); Fasilitas penunjang pelabuhan (202 lokasi); Pengembangan fasili­ tas Pelabuhan Belawan (1 paket); Pengerukan alur pelayaran (13 lo­ kasi); Studi perencana pelabuhan (199 paket); Docking kapal perintis (56 unit). Peningkatan kualitas pelayan­ an terdiri dari: Penyusunan pedo­ man dan standar ((11 paket); Stu­ di dan kajian (347 paket); Sistem informasi (2 paket); Optimalisasi PNBP (1 tahun); Monitoring ang­kutan lebaran, Natal, dan Ta­ hun Baru (1 Tahun); Penataan aset negara (1 paket); SAI (1 tahun). Sedangkan tata kelola & re­gu­ lasi terdiri dari: Pembinaan SDM (12 paket); Penataan orga­nisasi (20 paket); Bantuan hukum (2 paket); Sidang/konferensi internasio­nal luar negeri (5 paket); Sidang/kon­ ferensi internasional dalam negeri (2 paket); Monito­ring dan evaluasi (55 paket); Sosialisasi dan work­ shop (43 paket). Silo

Kinerja Ditjen Hubla 2016 Optimistis Lebih Baik

S

Direktur Jenderal Perhubungan Laut Capt. Bobby R Mamahit Sekretaris Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Boedhi Setiadjid, SH, MM

eluruh jajaran Kementerian Perhubungan, khususnya Direktorat Jenderal Per­ hubungan Laut (Ditjen Hubla) berkomitmen mendukung dan mengimplementasikan Nawa Cita yang telah ditetapkan oleh peme­ rintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla.

Komitmen tersebut diterjemah­ kan oleh Menteri Perhubungan Ignasius Jonan dengan melakukan berbagai terobosan kebijakan, baik dari aspek teknis operasional mau­ pun kebijakan atau regulasi. Kebijakan Menteri Per­ hubungan Ignasius Jonan kemu­ dian diterjemahkan oleh Direk­

Direktur Kenavigasian Ir. Bambang Wiyanto

Sekretaris Direktorat Jende­ ral Perhubungan Laut, Boedhi Se­ tiadjid mengemukakan bahwa instansi­ nya akan bekerja lebih ke­ ras lagi dalam mencapai tar­ get-target yang ditetapkan oleh Menteri Perhubungan, terma­ suk dalam mencapai daya serap maksimal. Caranya adalah dengan melakukan percepatan lelang dan penandatanganan kontrak kegiatan di awal tahun sehingga pada akhir tahun 2016 nanti penyerapan anggaran bisa mencapai di atas 90 % sesuai dengan permintaan Presden Joko Widodo yang disam­ paikan pada saat menyaksikan penandatanganan proyek strategis Kemenhub Tahun 2016 . Sampai dengan tanggal 1 Februari 2016, realisasi daya serap anggaran Ditjen Hubla tahun 2016 sudah sebesar Rp163,13 Miliar atau 1,13 % dari total DIPA Rp14,4 Triliun untuk alokasi belanja pegawai, belanja barang, dan belanja modal. Sementara itu, progres le­ lang dan kontrak untuk kegiatan yang memiliki pagu lebih dari Rp Miliar saat ini sudah mencapai 74,57 % dengan total nilai Rp6,76 Triliun (345 paket), dan targetnya pada akhir bulan Maret nanti sudah 90% kegiatan yang dilelang. “Dari capaian angka-angka tersebut membuat kami lebih semangat untuk meningkatkan kinerja.” kata Boedhi Setiadjid. “Sebagai aparatur negara kita harus mampu memberikan pelayanan publik dengan baik. Untuk itu, Ditjen Hubla akan berupaya memberikan pela­ yanan yang efisien, terjangkau dan dapat melayani seluruh masyarakat pengguna jasa sub sektor trans­ portasi laut,” tambah Boedhi Setiadjid.

Direktur Kenavigasian Ir. Bambang Wiyanto sangat opti­ mis pelaksanaan anggaran di ta­ hun 2016 akan lebih baik dari ta­ hun-tahun sebelumnya. Apalagi beberapa proyek termasuk proyek di bidang kenavigasian juga sudah mulai dilelang sejak bulan Januari. Menurutnya, saat ini sudah hampir 40% kegi­atan pelelangan yang dikerjakan oleh Direktorat Kenavigasian sudah berjalan dan kesiapan unsur kenavigasian di daerah juga sudah siap mendukung. “Sehingga kita optimistis pada tahun 2016 ini target daya serap anggaran yang diharapkan pim­ pinan yaitu di atas 90% dapat tercapai,” kata Ir. Bam­ bang Wiyanto. Tahun 2015 Direktorat Kenavigasian memba­ ngun 20 unit kapal dengan dana multiyears sampai dengan tahun 2017. Penandatangan kontrak pem­ bangunan kapal tersebut telah dilaksanakan pada bu­ lan Desember 2015 lalu.

Direktur Lalu Lintas dan Angkutan Laut Capt. Hari Setyobudi, MM

Direktur Lalu Lintas Ang­ kutan Laut, Capt. Hari Setyobu­ di, MM, mengemukakan, Ta­ hun Anggaran APBN 2016 untuk Ditlala mendapatkan pagu DIPA senilai Rp2,5 triliun merupakan kelanjutan program kegiatan pembangunan 100 unit kapal laut pe­rintis yang telah di­ laksanakan melalui kontrak jangka panjang (multi­ year) selama 3 (tiga) tahun, sejak tahun 2015.

8

Edisi I 2016

tur Jenderal Perhubungan Laut Capt. Bobby R Mamahit dengan membuat rencana kerja yang lebih terfokus kepada 4 (empat) bidang yaitu: Peningkatan keselamatan dan keamanan transportasi, pe­ ningkatan kapasitas, peningkatan kualitas, dan tata kelola & regulasi. Dengan terfokus kepada em­ pat bidang rencana kerja di atas, Capt. Bobby R Mamahit optimis­ tis mampu meningkatkan kinerja Direktorat Jenderal Perhubungan Laut tahun 2016. Kemampuan penyerapan anggaran pun diyakini

akan lebih baik dari tahun-tahun sebelumnya, bahkan optimistis dapat terserap lebih dari 90%. “Kami optimistis kinerja ta­ hun 2016 akan lebih baik, terma­ suk penyerapan anggaran minimal 90% seperti yang diamanatkan oleh Presiden Joko Widodo dan Men­ teri Perhubungan Ignasius Jonan,” kata Capt. Bobby R Mamahit. Optimistis tersebut seiring dengan telah banyak proyekproyek tahun anggaran 2016 yang dilelang dan dilakukan kontrak pada awal tahun. Bah­

Semua sudah tender dan lelang dilakukan pada ta­ hun 2015. Anggaran yang dibutuhkan untuk 100 unit kapal senilai Rp5,7 triliun. Tahun 2015 telah diang­ garkan sebesar Rp1,2 triliun, tahun 2016 sebesar Rp2,5 triliun, dan tahun 2017 sebesar Rp2,213 triliun. Dia optimistis tim teknis Direktorat JenderaL Perhubungan Laut dapat melaksanakan dengan baik seiring upaya kebersamaan antara Direktorat Jen­ deral Perhubungan Laut dengan Biro Klasifikasi In­ donesia. Khusus kapal rede diperkirakan akan selesai pada bulan November 2016.

Direktur Perkapalan dan Kepelautan Ir. Sugeng Wibowo

Direktur Perkapalan dan Ke­ pe­lautan Sugeng Wibowo op­ti­mis­ tis rencana resapan anggaran tahun 2016 dengan pagu DIPA Rp43 miliar mencapai 90%. Meng­ingat pada posisi bulan Ja­­nuari 2016 saja sudah dilaksanakan pelelangan dan kontrak pekerjaan utama. Bah­ kan targetnya pada pertengahan Februari 2016 seluruh pekerjaan utama baik pelelangan maupun kontrak dengan pihak ketiga semuanya sudah selesai. Direktorat Perkapalan dan Kepelautan juga terus berupaya meningkatkan pelayanan misal dalam kegiatan monitoring dan evaluasi penerapan aplikasi pendaftaran kapal yang sekarang ini dapat dilayani lewat online. Kemudian dalam upaya pembinaan pelaut yang jumlahnya cukup banyak dan tersebar di seluruh wilayah nusantara, pihaknya terus lakukan koordi­ nasi dengan institusi terkait guna mengatasi berbagai persoalan yang dihadapi pelaut. Ia pun berencana penambahan simulator dibeberapa daerah Surabaya, Semarang, dan Makassar untuk membantu proses pendidikan para pelaut. Edisi I 2016

kan pada triwulan pertama atau akhir Maret 2016 ditargetkan proyek yang dilelang telah men­ capai 90% dan penandatanganan kontrak di atas 80%. “Berarti tinggal sedikit lagi. Sekarang tinggal bekerja lebih baik. Seluruh direktorat dan UPT (Unit Pelaksana Teknis) harus melaksanakan pekerjaannya sesuai dengan persyaratan dan peraturan. Transparansi, akuntabilitas, dan kualitas pekerjaan harus dijunjung tinggi agar hasilnya sempurna,” kata Capt. Bobby R Mamahit.

Direktur Kesatuan Penjagaan Laut dan Pantai Capt. Karolus G. Sengadji, MM

Direktur Kesatuan Pen­ jagaan Laut dan Pantai, Capt. Karolus G. Sengadji, MM opti­ mistis jika kegiatan pada tahun anggaran 2016 dapat berjalan dengan baik bahkan lebih me­ ningkat jika diban­ dingkan de­ ngan tahun 2015. “Saya optimis daya serap tahun 2016 bisa lebih mening­ kat lagi. Saat ini sedang berjalan pembangunan kapal patroli yang terdiri dari berbagai kelas de­ ngan dana multiyear sampai dengan tahun 2017. Targetnya akhir bulan Januari ini mulai lelang 40 kapal dengan belanja modal sebesar Rp2,5 tri­ lliun,” katanya.

Direktur Kepelabuhanan Ir. Mauritz H.M. Sibarani, DESS, ME

Direktur Kepelabuhanan, Ir. Mauritz H.M Sibarani me­ nyampaikan bahwa Direktorat Kepelabuhanan akan mampu mencapai target penyerapan le­ bih tinggi dibanding tahun 2015 yang hanya sebesar 65%. “Kita harus optimistis mes­ ki ada beberapa pekerjaan yang harus re-alokasi. Sampai saat ini ada 7 paket kegiatan yang menurut kami perlu dipertimbangkan lagi. Apa­ bila proyek fasilitas pelabuhan digabungkan dengan pengerukan, saya optimis 90% bisa tercapai sehing­ ga dari awal tahun ini kita sudah mulai melakukan lelang dan kontrak” kata Mauritz. Silo, Presti, Laura

9

Natal 2015 & Tahun Baru 2016 Angkutan Laut Turun 2,07%

R

ealisasi Angkutan Laut Natal 2015 dan Tahun Baru 2016 mengalami penurunan sebanyak 17.713 orang atau 2,07 persen. Hal ini berdasar­ kan monitoring data di 52 pela­ buhan selama periode posko mulai tanggal 18 Desember 2015 sam­ pai dengan 8 Januari 2016 hanya mencapai 840.023 orang. Padahal tahun sebelumnya dalam waktu yang sama kegiatan Natal 2014 dan Tahun Baru 2015 mampu mencapai 857.736 orang. Selain itu, ada perbedaan ke­ giatan puncak Natal 2015 & Ta­ hun Baru 2016 terjadi pada tang­ gal 24 Desember 2015 dengan jumlah penumpang naik sebanyak 48.093. Sedangkan tahun sebe­ lumnya terjadi tanggal 23 Desem­ ber 2014 dengan penumpang naik sebanyak 49.270 orang. Namun puncak periode pasca Natal dan Tahun Baru belum lama ini dibandingkan tahun yang lalu terjadi dalam waktu yang sama yakni tanggal 27 Desember dan 3 Januari dengan jumlah penum­ pang 42.774 orang dan 51.555 orang. Tahun lalu pasca Natal mencapai 45.856 orang dan pasca Tahun Baru 2015 justru hanya mencapai 42.455 orang. Dari 52 pelabuhan yang di­ pantau kegiatan embarkasi dan debarkasi pada masa angkutan laut Natal 2015 dan Tahun Baru

2016 yang paling ramai terjadi di pelabuhan Batam dengan jum­ lah penumpang naik sebanyak 122.638 orang dan turun 122.058 orang. Meningkat dibandingkan tahun sebelumnya penumpang naik hanya mencapai 111.091 orang dan penumpang turun 107.218 orang. “Menjelang Natal 2015 dan Tahun Baru 2016, Kementerian Perhubungan cq Direktorat Jen­ deral Perhubungan Laut telah siagakan 1.262 kapal,” kata Dirjen Perhubungan Laut, Capt. Bobby R. Mamahit kepada beberapa wartawan disela-sela kesibukan­ nya. Antaralain, dari armada Pelni 25 unit, kapal perintis 86, kapal roro swasta 28, kapal penum­ pang swasta 74, kapal swasta jarak dekat di daerah Riau, Kalimantan Timur, Sulawesi Utara, Sulawesi Tenggara dan Maluku Utara se­ banyak 1.049 unit. Total kapasitas 3,35 juta penumpang. Sedangkan untuk menja­ min keselamatan dan keamanan berlayar telah dilakukan uji petik oleh tim kantor pusat bersama Marine Inspector Ditjen Hubla terhadap pemenuhan standar ke­ selamatan pelayaran. Terutama di lokasi pelabuhan Tanjung Priok, Merak Banten, Sekupang Batam, Ambon, Kupang, Bitung, dan Si­ bolga. Pelabuhan yang dipantau sebanyak 52 pelabuhan yang di­

10

Edisi I 2016

perkirakan mengalami lonjakan penumpang. Untuk kantor pusat Posko Natal dan Tahun Baru di ruang rapat Samudera Ditlala lantai 14. Posko 3 tahap ( pra natal dan ta­ hun baru tanggal 18 sampai de­ ngan 24 Desember 2015. Natal & Tahun Baru 25 Desember sampai dengan 1 Januari 2016 serta pasca Natal dan Tahun Baru tanggal 2 sampai dengan 8 Januari 2016 ). Tidak hanya itu, Dirjen juga mengingatkan kepada semua Syahbandar melalui instruksi berupa maklumat pelayaran yang dikeluarkan setiap lima hari sekali. Mahpel itu diterbitkan setelah berkoordinasi dengan BMKG serta pihak lain terkait. Sebagai contoh tanggal 15 Desember 2015, Makmulat Pela­ yar­ an nomor 280/XII/DN-2015 – agar mewaspadai cuaca ekstrim, dengan menunda surat persetu­ juan berlayar bagi kapal-kapal antara lain, a. jenis kapal perahu nelayan, tongkang, kapal roro, ka­ pal landing, kapal ferry dan kapal penumpang berkecepatan tinggi yang berlayar dengan tinggi ge­ lombang 1,5 s.d 2,5 meter; b. Kapal yang tinggi lambung tim­ bulnya kurang 3 meter berlayar dengan tinggi gelombang 2,5 s.d 4 meter; c.semua jenis kapal yang berlayar di perairan dengan tinggi gelombang 4 s.d 6 meter. Pandji

D

irektorat Jenderal Per­ hubungan Laut (Ditjen Hubla) Kementerian Perhubungan akan mem­ bangun 188 unit kapal negara selama tiga tahun ke depan. Proyek multi­ years hingga 2017 itu akan menghabiskan dana sekitar Rp11,840 Triliun. “Proses pembangunannya dimulai tahun 2015 ini,” kata Direktur Jenderal Perhubungan Laut Capt. Bobby R Mamahit. Berdasarkan data resmi dari Ditjen Hubla, ke-188 unit kapal negara tersebut diperuntukan masing-masing untuk armada Kesatuan Penjagaan Laut dan Pantai (KPLP) sebanyak 73 unit berbagai type dan ukuran. Ke­ mudian untuk Direktorat Lalu Lintas Angkutan Laut seba­ nyak 100 unit berbagai type dan ukuran, dan untuk Direktorat Kenavigasian sebanyak 15 unit berbagai type dan ukuran. Anggaran pembangun­ an tahun 2015, Ditjen Hubla menye­diakan Rp3,356 Triliun.

Sedang­ kan Pagu anggaran tahun 2016 Rp4,451 Triliun. Adapun Pagu anggran tahun 2017 mencapai Rp4,102 Triliun. Data itu juga menyebutkan bahwa anggaran sebesar terse­ but di atas tidak termasuk ang­ garan untuk pengadaan lan­ jutan tujuh unit kapal sebesar Rp103,819 miliar. Rincian­ nya adalah 4 unit kapal pat­roli Kelas II Rp98.291 miliar, dua unit kapal 750 DWT Rp2.594 miliar, dan satu unit kapal ternak Rp2,933 miliar. Deni

Edisi I 2016

11

Pemerintah Tugaskan PT Pelni Layani Angkutan Laut Perintis

Ditjen Hubla – PT Pelni

D

Tandatangani Kontrak PSO Rp1,786 Triliun

irektorat Jenderal Perhubungan Laut Ke­ menterian Perhubungan dan PT Pelayaran Nasional Indonesia (Persero) menandata­ ngani Perjanjian Penyelenggaraan Kewajiban Pela­ yanan Publik Bidang Angkutan Laut untuk Penum­ pang Kelas Ekonomi Tahun Anggaran 2016 atau Public Service Obligation (PSO) senilai Rp. 1,786 Tri­ liun. Penandatanganan kon­ trak PSO Tahun 2016 terse­ but dilakukan oleh Direktur Jenderal Perhubungan Laut, Capt. Bobby R. Mamahit dan Direktur Utama PT Pelni (Persero), Elfien Goentoro di Ruang Sriwijaya Kantor Pusat Kementerian Perhubungan, Kamis (31/12/2015). PSO PT Pelni (Persero) ini akan dilaksanakan mu­ lai tanggal 1 Januari s.d. 31 Desember 2016 untuk 22 kapal dengan total voyage 507. Sejak tahun 2003 pemerintah mulai memberi­ kan bantuan kepada PT Pelni (Persero) sebagai agen pembangunan melalui Subsidi PSO PT Pelni (Per­ sero) untuk menyediakan akses transportasi publik ke wilayah terpencil dan terluar guna mempercepat pembangunan serta melayani kebutuhan pelayanan umum transportasi penumpang dalam negeri kelas

ekonomi ke seluruh pelosok tanah air dengan kon­ sekuensi tarif dan trayek ditetapkan oleh pemerintah. ”Tugas pemerintah adalah memberikan pela­ yanan kepada masyarakat sehingga kita harus bisa memenuhinya atau paling tidak mendekati harapan masyarakat” kata Capt. Bobby. Capt. Bobby berpesan walau kondisi kapal sema­ kin hari semakin tua, tetapi PT Pelni harus tetap mem­ pertahankan dan terus me­ ningkatkan pelayanan ang­ kutan laut penumpang se­suai dengan standar pelayanan minimal yang ada. Direktur Utama PT Pel­ ni (Persero) Elfien Goentoro menyampaikan terimakasih atas kepercayaan yang diberi­ kan oleh pemerintah kepada PT. Pelni untuk memberikan pelayanan publik sehingga PT Pelni (Persero) akan terus melakukan peningkatan pelayanan terutama dalam hal pemenuhan fasilitas, seperti AC harus dingin, toilet yang berjalan baik, kebersihan harus dijaga, dan juga lampu penerangan. ”Kami akan berupaya memberikan pelayan ter­ baik untuk masyarakat karena uang rakyat harus dija­ lankan sebaik-baiknya” tambah Elfien. Presti

12

Edisi I 2016

S

ebagai transportasi yang menghubungakan konekti­ vitas antar pulau khususnya dalam melayani daerah terting­ gal, terpencil, terluar, dan perba­ tasan, keberadaan angkutan laut perintis memiliki peranan sangat vital. Pada tahun 2016 pemerin­ tah menganggarkan dana senilai Rp936 miliar untuk mengopera­ sikan 96 trayek pelayaran perin­ tis, dengan perincian 44 trayek dioperasikan menggunakan kapal swasta dengan anggaran sebe­ sar Rp413 miliar dan 52 trayek menggunakan kapal perintis milik negara. Pada tahun-tahun sebelum­ nya, mekanisme pemilihan ope­ rator untuk trayek pelayaran pe­ rin­tis dijalankan lewat pelelangan kepada perusahaan pelayaran swas­ta nasional. Namun pada ta­ hun 2016 ini, pemerintah menu­ gaskan PT Pelni (Persero) untuk melaksanakan kegiatan pelayaran perintis menggunakan kapal pe­ rintis milik negara dengan alokasi anggaran subsidi sebesar Rp522,9 miliar. Hal tersebut sesuai dengan amanat Peraturan Presiden Re­ Edisi I 2016

Jaringan utama pelayaran Pelni akan terkoneksi dengan jaringan kapal perintis, khususnya di kawasan timur Indonesia sehingga diharapkan kualitas dan kontinyuitas pelayanan kepada penumpang akan tetap terjaga sepanjang tahun. publik Indonesia Nomor 2 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Kegiatan Pelayanan Publik Kapal Perintis Milik Negara yang telah disahkan pada tanggal 8 Januari 2016. “Alasan pemerintah menugas­ kan PT Pelni karena Pelni dinilai memiliki pengalaman menangani sektor angkutan laut penumpang dan barang serta memiliki mana­ jemen dan sumber daya yang me­ madai. Selain itu, PT Pelni juga punya standar pelayanan kepada penumpang sekaligus perawatan

13

kapal”, kata Dirjen Perhubungan Laut, Capt. Bobby R. Mamahit. Lebih lanjut, Capt. Bobby menambahkan bahwa dari 52 trayek yang dioperasikan dengan kapal perintis milik negara, PT. Pelni akan mengoperasikan 46 kapal karena sebanyak 6 (enam) kapal negara masih dalam kondi­ si perawatan (docking) sehingga peng­ operasiannya akan diserah­ kan kepada pihak swasta. “Dengan penugasan tersebut, jaringan utama pelayaran Pelni akan terkoneksi dengan jaringan kapal perintis, khususnya di ka­ wasan timur Indonesia sehingga diharapkan kualitas dan konti­ nyuitas pelayanan kepada penum­ pang akan tetap terjaga sepanjang tahun”, tambah Capt. Bobby. Hingga 2019, pemerintah menargetkan terdapat sekitar 193 trayek pelayaran perintis. Namun demikian, setiap trayek perintis itu mempunyai potensi untuk men­ jadi rute komersial. Maka dari itu, apabila sudah memenuhi syarat sebagai rute komersial, maka rute tersebut tidak lagi ditetapkan se­ bagai rute perintis. Presti

Pelantikan Pejabat Baru untuk Organisasi Baru

B

Ditkappel Selenggarakan Monitoring dan Evaluasi Pendaftaran Kapal Secara Online

D

irektorat Perkapalan dan Kepelautan (Ditkappel) Direktorat Jenderal Per­ hubungan Laut (Ditjen Hubla) melakukan kegiatan monitoring dan evaluasi aplikasi pelayanan pendaftaran kapal secara online. Kegiatan ini berlangsung sejak Rabu hingga Jumat, 13-15 Januari 2016 di Jakarta. Kegiatan ter­ se­­but berdasarkan Peraturan Dir­jen Hubla No. PK. 101/1/4/DJPL13 tertang­ gal 28

Maret 2013. Tentang Pe­laksanaan Penyelenggaraan Ke­laiklaut­an Ka­ pal, serta Surat Di­rektur Perkapalan dan Ke­pe­lautan No. UM.003/1/6/ DK-1/ tertanggal 5 Januari 2016 Tentang Pemanggilan Peserta Monitoring dan Eva­ luasi Pene­ rapan Aplikasi Pela­yanan Pendaf­ taran Kapal Online. Materi yang dibahas dalam kegiatan ini adalah tentang pene­ rapan aplikasi pelayanan di bidang penyelenggaraan dokumentasi dan informasi pendaftaran dan kebangsaan kapal. Direktur Perkapalan dan Kepelautan Ditjen Hubla Su­ geng Wibowo dalam sam­ butan pembukaannya mengatakan, ke­ giat­ an monitoring dan evalua­ si penerapan aplikasi pendaftaran kapal secara online se­bagai upa­­ya m e n­j a­­­ wab tun­­ t u t­a n mas­y arakat ter­hadap per­ kembangan tek­ nologi dan in­­­

14

Edisi I 2016

for­masi untuk mem­percepat pe­ layanan, khususnya bidang pen­ daf­taran kapal. Dengan monitoring dan evaluasi ini diharapkan Kemen­ terian Perhubungan dapat sema­ kin mempercepat pelayanan ter­ hadap para pemilik kapal dalam melakukan proses pendaftaran kapal miliknya sehingga mereka mendapatkan grosse akta pendaf­ taran sebagai bukti kepemilikan kapal. Kepada para peserta monito­ ring dan evaluasi, Sugeng memin­ ta agar mereka mampu menyerap sekaligus mempraktikan aplikasi tersebut. Sehingga mereka dapat menerapkan aplikasi tersebut di unit kerja masing-masing. Ketua Panitia Monitoring dan Evaluasi Abdi Sabda mengatakan, peserta kegiatan ini terdiri dari 43 pelabuhan yang ditunjuk sebagai tempat pendaftaran kapal secara online sesuai Peraturan Menteri Perhubungan No. PM 13 Tahun 2012 tentang Pendaftaran dan Kebangsaan Kapal. Kandi

ertempat di Ruang Mata­ ram Gedung Karya Ke­ menterian Perhubungan, pukul 09.00 WIB berlangsung acara Pelantikan Pejabat Struk­ tural Eselon III dan IV serta pe­ ngukuhan Pejabat Struktural di Lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut berdasarkan PM Nomor 189 Tahun 2015 ten­ tang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan. Pelantikan ini merupakan ha­ sil dari assessment dan Baperjakat yang telah dilakukan. Sejumlah 224 orang pejabat struktural ese­ lon III dan IV yang terdiri dari 96 pejabat di Kantor Pusat Kement­ erian Perhubungan serta 128 pe­ jabat yang tersebar di Unit Pelak­ sana Teknis (UPT) Ditjen Hubla dilantik dan dikukuhkan oleh Dirjen Perhubungan Laut Capt. Bobby R Mamahit. Dalam sambutannya Dirjen Perhubungan Laut menyampai­ kan bahwa dalam rangka pening­ katan pelayanan kepada masyara­ kat, Ditjen Perhubungan Laut harus terus berupaya membenahi semua UPT yang ada, sehingga

Edisi I 2016

dapat melaksanakan fungsi pela­ yanan publik yang dituntut oleh masyarakat dengan baik melalui pelayanan yang efisien, transparan, cepat, dan akuntabel serta dapat memanfaatkan teknologi infor­ masi sesuai dengan perkembangan zaman. Capt. Bobby R Mamahit juga menghimbau kepada para pimpinan UPT untuk bertang­ gungjawab apabila di wilayah ker­ janya terjadi peristiwa kecelakaan yang serius karena fokus Kemen­

15

hub adalah masalah keselamatan transportasi. Pelaksanaan belanja modal dan belanja barang agar memperhatikan asas kemanfaatan dan kewajaran harga satuan serta melakukan penyederhanaan regu­ lasi guna mendorong pertum­ buhan ekonomi. Kemudian melakukan proses penyederhanaan perizinan antara lain memperpanjang masa berlaku­ nya izin, mempercepat proses per­ izinan, dan menghilangkan proses yang dianggap tidak perlu. Laura

Organisasi Baru dan Kabag Baru di Ditjen Hubla

A

da yang baru di Kemen­ hub kita sekarang, de­ ngan ditandatanganinya Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 189 Tahun 2015 ten­ tang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan pada tanggal 2 Desember 2015 lalu oleh Menteri Perhubungan Ignasius Jonan, secara tidak langsung telah merubah wajah Kemenhub kini. Perubahan tersebut terjadi pada struktur organisasi Kemenhub.

Pada subsektor Perhubungan Laut disebutkan bahwa Direktorat Jenderal Perhubungan Laut mem­ punyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebi­ jakan di bidang transportasi laut. Terkait struktur organisasi, jum­ lah Direktorat pada Ditjen Hubla masih tetap berjumlah 5 (lima) Direktorat. Namun, untuk unit kerja Direktorat Pelabuhan dan Pengerukan berubah nama men­ jadi Direktorat Kepela­ buhanan.

16

Edisi I 2016

Untuk Direktorat yang lain ma­ sih menggunakan nama unit kerja yang lama. Sedangkan pada Sekretariat Ditjen Hubla, terdapat penam­ bahan jumlah Bagian yang semu­ la 4 (empat) Bagian menjadi 6 (enam) Bagian yaitu Bagian Pe­ rencanaan, Bagian Keuangan, Bagian Kepegawaian, Bagian Hu­ kum dan Kerja Sama Luar Ne­ geri, Bagian Umum dan Perleng­ kapan, dan Bagian Organisasi dan Hubungan Masyarakat. Kepala Bagian Organisasi dan Hubungan Masyarakat Bam­ bang Sutrisna otimistis bahwa dengan adanya penataan organi­ sasi di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Ke­ menterian Perhubungan ini dapat meningkatkan efisiensi dan efek­ tifitas kinerja. “Kami juga optimistis mampu mencapai target penyerapan ang­ garan sebesar 90% seperti yang di­ instruksikan Menteri Perhubung­ an Ignasius Jonan dan Direktur Jen­deral Perhubungan Laut Capt. Bobby R Mamahit atas permin­ taan Presiden Joko Widodo yang di­ sampaikan pada saat penanda­ tanganan kontrak kerja stra­tegis ta­ hun 2016,” kata Bambang. Erawati