LEMBARAN DAERAH KOTA LUBUKLINGGAU
Nomor 6
Tahun 2006
Seri C
PERATURAN DAERAH KOTA LUBUKLINGGAU NOMOR 17 TAHUN 2005 TENTANG
PEMUNGUTAN UANG LEGES DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA WALIKOTA LUBUKLINGGAU, Menimbang
: a. bahwa dengan telah disahkannya Undang – Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang - Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka dipandang perlu untuk mengatur Pemungutan uang Leges; b. bahwa Pemungutan Uang Leges sebagaimana dimaksud huruf a, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kota Lubuklinggau;
Mengingat
: 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209 ) 2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685 ) sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Undang – Undang Nomor 18 Tahun 1997 ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048 ); 3. Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Lubuklinggau ( Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4114 ); 4. Undang - Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389); 5. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437 ); 6. Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438 ); 7. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Hukum Acara Pidana ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258 ) 8. Peraturan ….
8. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952); 9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah ( Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578 ); 10. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139 ); 11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2003 tentang
Pedoman Operasional Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah dalam Penegakan Peraturan Daerah.
Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA LUBUKLINGGAU dan WALIKOTA LUBUKLINGGAU MEMUTUSKAN :
Menetapkan
:
PERATURAN DAERAH KOTA LUBUKLINGGAU TENTANG PEMUNGUTAN UANG LEGES BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan : 1. Daerah adalah Kota Lubuklinggau. 2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Lubuklinggau. 3. Walikota adalah Walikota Lubuklinggau. 4. Dinas Pendapatan Daerah adalah Dinas Pendapatan Daerah Kota Lubuklinggau. 5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kota Lubuklinggau.
6. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang Retribusi Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang – undangan. 7. Jasa Umum ..........
7. Jasa Umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang – undangan yang berlaku. 8. Pemungutan Uang Leges selanjutnya disebut Pemungutan adalah pungutan Daerah sebagai Pembayaran atas pemakaian Jasa Ketatausahaan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah. 9. Jasa ketatausahaaan adalah pemberian surat–surat keterangan dan atau surat- surat resmi lainnya termasuk salinan dan petikan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah. 10. Pemeriksaan
adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, mengelola data dan / atau keterangan lain untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban Retribusi Daerah untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan Peraturan Perundang – undangan Retribusi Daerah.
11. Penyidikan tindak Pidana dibidang Retribusi Daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil, yang selanjutnya disebut Penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana dibidang Retribusi Daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.
BAB II NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI Pasal 2 Dengan nama pemungutan Uang Leges dipungut Pembayaran atas Pemakaian Jasa Ketatausahaan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah. Pasal 3 (1) Objek Pungutan adalah setiap pemakai jasa Ketatausahaan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah. (2) Pemakai Jasa Ketatausahaan yang tidak dikenakan objek pungutan uang Leges sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah : a. surat – surat yang dikeluarkan dan diberikan bagi kepentingan badan – badan yang bersifat Sosial; b. surat – surat atau jasa yang diberikan bagi instansi Pemerintah atau Penguasa berdasarkan Ketentuan Perundang – undangan maupun atas permintaannya; c. surat – surat atau jasa yang diberikan untuk keperluan orang yang tidak mampu atas Permintaan dan Kepentingan sendiri sepanjang mereka dapat menunjukkan Surat Keterangan ketidakmampuannya dari pejabat setempat yang berwenang untuk itu; d. surat – surat hutang yang dikeluarkan atas Tanggungan Pemerintah Daerah; e. semua bentuk akta dari Perjanjian sepihak yang diadakan oleh daerah bagi keperluan yang berkepentingan f. surat – surat ...........
f. surat – surat Perintah untuk Pembayaran; g. surat – surat atau bantuan yang dikeluarkan / diberikan untuk anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; h. surat – surat atau bantuan / jasa yang diberikan kepada orang – orang bukan pegawai Daerah berhubung dengan suatu tugas yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepadanya; dan i. untuk Akta – akta atau surat keputusan pengangkatan dalam suatu Jabatan Pemerintah Daerah. (3) Walikota menetapkan surat – surat yang dapat diberikan tanpa uang Leges kepada Penerbit, Redaksi atau Administrasi dari Surat – surat kabar, majalah – majalah atau yang terbit secara Periodik lainnya. Pasal 4 Subjek Pungutan Leges adalah orang pribadi atau Badan yang memakai jasa ketatausahaan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah. BAB III GOLONGAN RETRIBUSI Pasal 5 Pemungutan Leges digolongkan sebagai Retribusi Jasa Umum. BAB IV CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA Pasal 6 Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan kebutuhan jenis jasa ketatausahaan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah. BAB V PRINSIP PENETAPAN, STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF Pasal 7 Prinsip dan sasaran dalam penetapan, struktur dan besarnya tarif didasarkan pada kebijakan Daerah dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat dan aspek keadilan.
BAB VI .......
BAB VI TARIF LEGES Pasal 8 Besarnya tarif Leges ditetapkan sebagai berikut : a.
untuk penandatanganan surat – surat berupa
Legalisir oleh Walikota atau Kuasanya ..... b.
c.
d.
e.
f.
g.
h. i.
Rp.
1.000,-
Keputusan Walikota ( atas Permintaan yang bersangkutan ) per exemplar ........................
Rp.
500,-
untuk penandatanganan setiap macam surat yang diperlukan pihak ketiga oleh : a. Camat ...................................................... b. Lurah ......................................................
Rp. Rp.
1.000,500,-
untuk penandatanganan Akte jual beli atas tanah oleh Camat dan Pemberian hak atas tanah oleh Kantor Pertanahan Kota Lubuklinggau .............................................
Rp.
5.000,-
untuk Surat Perjanjian Kerja atau Surat Perjanjian Pemborongan ( Kontrak ) Dikenakan Uang Leges tiap – tiap Rp. 1.000,- Dari harga borongan sebesar Rp. 2,- Minimum Rp. 500,- ..............................
Rp.
2,-
mengetahui / mengesahkan Surat Keterangan Jual beli, hutang piutang meliputi harga Rp. 100.000,- atau lebih, untuk tiap – tiap Rp. 1.000,- dari harga tersebut dikenakan Leges Rp. 2,5,Minimum Rp. 500,- .......…………………. Rp.
2,5.-
untuk salinan / petikan dari surat keterangan /
surat Keterangan Dispensasi Pemakaian jalan Kota atau izin menjalankan alat – alat besar …………… surat Keterangan Penyewaan alat – alat besar Milik Pemerintah Daerah ………… untuk Surat – surat yang termasuk Catatan Sipil / Pendaftaran Penduduk dikenakan Leges :
Rp. 500.000,-
Rp. 25.000,-
1. Akta Kelahiran : − W.N.I………………………………
Rp.
1.500,-
− W.N.A……………......……………
Rp.
5.000,-
− W.N.I………………………………
Rp.
2.500,-
− W.N.A……………......……………
Rp. 10.000,-
2. Keterangan / Akta Perceraian :
3. Akta Perkawinan : 3..Akta ........................
3. Akta Perkawinan : − W.N.I……………………………… Rp.
2.500,-
− W.N.A……………......……………
Rp.
7.500,-
− W.N.I……………………………… Rp. − W.N.A……………......…………… Rp.
2.500,-
4. Akta Pengakuan Anak ( Adopsi ) :
5. Akta Penggantian Nama Melalui Catatan Sipil ........................................
5.000,-
Rp.
5.000,-
Rp.
5.000,-
− W.N.I……………………………… Rp.
1.500,-
− W.N.A……………......……………
Rp.
3.000,-
Rp.
1.000,-
6. Surat Keterangan / permohonan / permintaan Sidang Akta Kelahiran ... 7. Akta Kematian / Surat Kematian :
8. Kartu Tanda Penduduk ( KTP ) ........... 9. Kartu Pengenal Penduduk Bangsa Asing …………......………..........…… 10. Kartu Ulang Penduduk Asing perjiwa
Rp. 10.000,Rp.
5.000,-
Rp.
5.000,-
Rp.
5.000,-
Rp.
1.000,-
Rp.
5.000,-
/ Bendahara…….............................……
Rp.
2.000,-
k. setiap macam Permohonan izin ..............
Rp.
3.000,-
l. untuk surat keterangan izin sementara ...
Rp.
1.000,-
memerlukan legalisir .............................
Rp.
1.000,-
n. setiap petikan surat – surat izin ..............
Rp.
5.000,-
Rp.
5.000,-
11. Pendaftaran anak W.N.A Setelah berumur 2 Tahun…..............… 12. Penyampaian Kembali Surat Imigrasi…............................................ 13. Penyampaian Kembali Surat Izin kerja …................................................ 14. Surat Keterangan Fiskal Daerah………………………......... j. untuk duplikat dari tiap surat menghapuskan hutang karena telah menyetor uang di kas Pemerintah Daerah
m. untuk setiap permohonan yang
o. surat keterangan menambah usaha. merobah merek dan penutupan usaha… p. ...
p. untuk mencetak kembali ( afdruk ) yang dibuat secara mekanis untuk tiap halaman ukuran biasa…...........................
Rp.
1.000,-
Rp.
1.000,-
q. untuk mendapatkan suatu surat bagi yang berkepentingan diarsip pemerintah daerah untuk tiap jenis surat.................... BAB VII BENTUK DAN NILAI NOMINAL LEGES Pasal 9 Bentuk dan Nilai Nominal Leges ditetapkan oleh Walikota. BAB VIII PEMUNGUTAN UANG LEGES Pasal 10 (1) Pemungutan uang leges dilaksanakan oleh Kepala Dinas / Instansi / Unit Kerja yang mengelola pemberian pelayanan objek leges masing – masing atau petugas yang ditunjuknya. (2) Setiap pemungutan uang leges diberi Tanda Bukti yang ditempelkan pada Tanda Bukti Pelayanan ( seperti materai tempel ) yang bentuknya ditetapkan oleh Walikota yang pengadaannya dilakukan oleh Dinas Pendapatan Daerah. (3) Kepala Dinas / Instansi / Unit Kerja pemungut uang leges bertanggungjawab kepada Walikota. (4) Uang leges sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 dibayar lunas pada saat penerimaan jasa pelayanan. Pasal 11 Pemungutan uang leges dipungut diwilayah daerah tempat pelayanan diberikan. Pasal 12 (1)
Dalam melaksanakan pemungutan uang leges, Walikota dapat menunjuk dan mengangkat Bendaharawan Penerima pada Dinas/ Instansi/ Unit Kerja Pemungut menurut Tata cara dan ketentuan Peraturan Perundang – undangan.
(2)
Dinas / Instansi / Unit Kerja Pemungut menyelenggarakan Pembukuan dengan Administrasi yang baik dan teratur atas semua pemungutan dan penyetoran leges. Pasal 13……..
Pasal 13 (1)
Selambat – lambatnya 1 ( satu ) hari sesudah Penerimaan semua hasil pemungutan uang leges disetor oleh Bendaharawan Penerima ke Kas Daerah dengan mengirimkan bukti setor dan bukti – bukti lainnya yang sah melalui Dinas Pendapatan Daerah.
(2)
Penyimpangan dari ketentuan ayat (1), hanya dapat dilakukan berdasarkan alasan – alasan tekhnis yang dapat dibuktikan dengan cara melaksanakan penyetoran berkala atas semua pungutan uang leges yang telah dilakukan oleh Bendaharawan penerima dalam waktu yang ditentukan selambat-lambatnya sekali seminggu.
(3)
Bendaharawan penerima dilarang menyimpan uang dalam penguasaannya diluar batas yang ditetapkan dalam ayat (2).
(4)
Kepala Dinas / Instansi / Unit kerja yang bertugas memungut uang leges selambat-lambatnya tanggal 10 bulan berikutnya sudah menyampaikan laporan kepada Walikota dengan tembusan kepada Dinas Pendapatan Daerah.
BAB IX PENGAWASAN Pasal 14 Pengawasan terhadap pelaksanaan ketentuan – ketentuan dalam Peraturan Daerah ini, dilaksanakan oleh Kepala Dinas / instansi / unit kerja pemungut atau pejabat yang ditunjuk. BAB X KETENTUAN PENUTUP Pasal 15 Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, akan ditetapkan lebih lanjut oleh Walikota sepanjang mengenai pelaksanaannya.
Pasal 16 ………………
Pasal 16 Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Lubuklinggau.
Ditetapkan di Lubuklinggau pada tanggal 31 Desember 2005 WALIKOTA LUBUKLINGGAU, cap/ttd H. RIDUAN EFFENDI Diundangkan di Lubuklinggau pada tanggal 05 April 2006 SEKRETARIS DAERAH KOTA LUBUKLINGGAU, Cap/ttd H. UBAIDILLAH IDRUS
LEMBARAN DAERAH KOTA LUBUKLINGGAU TAHUN 2006 NOMOR 6 SERI C
