Peraturan Daerc·h
.
·~'
~~~., . \j <- .... _:$
No. 17 TahLtn 2()OS
, ~
Disebarluaskan oleh :
Tentang Pemungutan Dang Leges
Bagian liukuln Setda ~ota Lubuldinggau
~.
LEMBARAN DAERAH KOTA LUBUKLINGGAU
Nomor 6 Tahun 2006
Seri C
PERATURAN DAERAH KOTA .LUBUKUNGGAU . '
'~-\"'.
NOMOR 17 TAHUN 2005
: ~.: i.J
a.
bahwa dengan
te
Indonesia
~ disahkannya
Perubahan
Indonesia Nomor
atas Undano:::> -
Nomor
Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ,
Indonesia
Tahun
tentang
Tahun
2000 Nomor
46
,
Indonesia Nomor 4048);
dengan Peraturan Daerah 3~ . Undang - Undan~omor
Kota Lubuklinggau.
tentang
. Hukum
Acara
Republik
Pidana
7 Tahun .2001
Pe!jrbentukan
Lubuklinggauk
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang
2000
Tambahan Lerhbaran Negara Republik
Uang Leges
sebagaimana dimaksud huruf a, perlu ditetapkan
34
Tahun 1997 ( Lembaran Negara Republik
Pemungutan uang Leges;
Pemungutan
3685) sebagaimana
Perubahan Undang - Undang Nomor 18
maka dipandang perlu untuk mengatur
bahwa
41 ,
telah diubah dengan Undang - Undang
Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang
b.
1997 Nomor
Tambahan Lembaran Negara Republik
Undang - Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang
Tahun
Kota
Lembaran
Indonesia
Negara
Nomor
87
,
. Tambahan Lembaran Negara Republik·
(Lembaran Negara Republik Indonesia
Indonesia Nomor 4114);
Tahun '1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4.
Nomor 3209);
Undang - Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang
2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang
Pajak Daerah dan Retribusi
Daerah (Lembaran
Negara Republik
Pembentukan
Peraturan
Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor
53, Tambahan
Ler
ran Negara
36, Tambahan
Republik indonesia Nomor' 4389);
Pemerintahan
Negara
Republik Indonesia Nomor 3258 );
5. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Lembaran
8. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun
Daerah
2000 tentang Kewenangan Pemerintah
(Lembaran Negara Republik Indonesia
dan Kewenangan
Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan
Daerah Otonom
Lembaran ~~egaraRepublik Indonesia
Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor
Nomor 4437);
54, Tambahan
Provinsi (Lembaran
Lembaran
sebagai ~~egara
Negara
Republik Indonesia Nomor 3952); 6.
Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara
Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun
Pemerintah Pusat dan Pemerintahan
2005 tentang
Daerah (Lembaran
Negara Repliblik
Daerah ( Tambahan Lembaran Negara
Tahun 2004 Nomor 126,
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor
Indonesia
7.
9.
Pengelolaan Keuangan
Tambahan Lembaran Negara Nomor
140, Tambahan
4438 );
Republik Indonesia Nomor 4578 );
Peratur'an
Pemerintah
Nomor
27
Lembaran
Negara
10. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun
Tahun 1983 tentang PelaksanaanHukum
2001
Acara
(Lembaran Negara Republik Indonesia
Pidana
(Lernbaran
Negara
Republik Indonesia Tahun '1983 Nomor
tentang
Retribusi
Daerah
Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan
Lembaran Negara RE
plik Indonesia
Nomor 4139);
11. Keputusan
Menteri
Dalam
Negeri
Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pedoman Operasional Penyidik Pegawai Negeri Sipil
Daerah
dalam
Penegakan
Peraturan Daerah.
2.
Pemerintah
Daerah
adalah
Pemerintah
Lubuklinggau.
Kota
'$:
3. Walikota adalah Walikota Lubuklinggau .. V~,1··'
4.
Dinas Pendapatan
Daerah adalah
Dinas Pendapatan
Daerah Kota Lubuklinggau.
5.
Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kota Lubuklinggau.
PERATURANDAERAHKOTALUBUKLINGGAU TENTANG PEMUNGUTANUANG LEGES.
6.
Pejabat dibidang
adalah Pegawai yang. dib~ri Retribusi
tugas tertentu
Daerah' sesuaidengan
Perundang - undangan.
Peraturan
7. Jasa Umum adalah jasa yang disedia~ )atau diberikan oleh Pemerintah
Daerah sesuai dengan Peraturan
11. Penyi
Ian tindak Pidana dibidang
Retribusi Daerah
adalah serangkaian tindakan yangdilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil, yang selanjutnya disebut Penyidik,
Perundang - undangan yang berlaku.
untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti
itu membuat
terang
tindak
pidana dibidang
8. Pemungutan Uang Legesselanjutnya disebut Pemungutan ., ... , Retribusi adalah
pungutan
pemakaian
Daerah sebagai Pembayaran
Jasa Ketatausahaan
yang diberikan
atas
Daerah yang terjadi
serta
menemukan
tersangkanya.
oleh
Pemerintah Daerah.
9. Jasa ketatausahaaan
adalah pemberian
surat-surat
keterangan dan atau surat~ suratresmi lainnya. termasuk saUnan dan petikan yang dilakukan
oleh Pemerintah
Daerah. Deng'annama pemungutan Uang Leges dipungut Pembayaran atas' Pemakaian Jasa Ketatausahaan yang diberikan 10. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan,
oleh
Pemerintah Daerah.
mengelola data dan / atau keterangan
lain untuk menguji kepatuhan pem~nuhan kewajiban Retribusi
Daerah untuk
tujuan
lain dalam
rangka
melaksanakan ketentuan Peraturan Perundang - undangan . Retribusi Daerah.
(1) Objek
Pungutan
adalah
setiap
pemakai
jasa
Ketatausahaan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah.
(2) Pemakai Jasa Ketatausahaan yang tidal< .., enakan objek
f.
Sl..
J-
surat Perintah untuk Pembayaran;
pungutan uang Leges sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).adalah:
g. surat - surat atau bantuan
yang dikeluarkan
/
diberikan untuk anggota Dewan Perwakilan Rakyat a. surat - surat yang dikeluarkan kepentingan
dan diberikan
bagi
Daerah;
badan - badan yang bersifat Sosial; h. surat - surat atau bantuan / jasa yang diberikan kepada
b. surat - surat atau jasa yang diberikan bagi instansi
c.
orang
- orang
bukan
pegawai
Daerah
Pemerintah atau Penguasa berdasarkan Ketentuan
berhubung dengan suatu tugas yang diberikan oleh
Perundang - undangan maupun atas permintaannya;
Pemerintah Daerah kepadanya; dan
surat - surat atau jasa yang diberikan untuk keperluan orang yang tidak Kepentingan
mampu
sendiri
atas Permintaan
sepanjang
mereka
i.
untuk Akta - akta atau surat keputusan pengangkatan dalam suatu Jabatan Pemerintah Daerah.
dan dapat
(3) Walikota menetapkan surat - surat yang dapat diberikan menunjukkan Surat Keterangan ketidakmampuannya dari pejabat setempat yang berwenang untuk itu;
tanpa
uang Leges kepada
Penerbit,
Redaksi atau
Administrasi dari Surat - surat kabar, majalah - majalah atau yang terbit secara Periodik lainnya.
d.
surat - surat hutang yang dikeluarkan atas Tanggungan Pemerintah Daerah;.
e. semua bentuk akta dari Perjanjian diadakan
oleh
berkepentingan;
daerah
bagi
sepihak yang
keperluan
yang
Subjek Pungutan Leges adalah orang pribadi atau Badan yang memakai jasa ketatausahaan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah.
BAB.,IH., . 'OJ~
mempe]ikan
biaya penyediaan jasa yang b~r,~langkutan,
. I.'·
kemampuan n:~syarakat ?an aspek keadilan.
_.,
-,:...t·i -'j
. 0';·:.1":";.",
t'asafS ·,)P
CARA MENGUKUR TIN~~T
.f~·~·'i::'! ',.q
PENGGUNAAN JASA
Pasal6
u· .
1~~
a.
untuk penandatanganan surat - surat berupa Legalisir oleh Walikota atau
Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan kebutuhan jenis jasa ketatausahaan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah. th
b. untuk salinan / petikan dari surat keterangan / Keputusan Walikota
PRINSIP PENETAPAN, STRUKTUR DAN
( atas Permintaan
BESARNYA TARIF
yang
bersangkutan ) per exempla.r ...• . :.. . ,
c. Prinsip.dan sasaran dalam Rnpetapan, struktur dan besarnya tarif
didasarkan
lU_
pad a kebijakan
Daerah
dengan
untuk
penandatangan,~eL
seVap
macam suratyang diperl~~~npihak ketiga oleh :
Rp.
,.<.;.,:', ...
Camat Lurah
,
.
fj
.
Rp.
1.000, -
g. sura
reterangan
Pemakaian jalan
500,-
Dispensasi Kota atau
izin
menjalankan alat - alat besar d. untuk penandatanganan Akte jual h. surat Keterangan Penyewaan alat -
bell atas tanah oleh Camat dan
alat
Pemberian hak atas tanah oleh Kantor Pertanahan
Milik
Pemerintah
Daerah
Kota
Lubuklinggau
.
. i.
Surat Perjanjian
untuk Surat - surat yang termasuk Catatan
e. untuk Surat Perjanjian Kerja atau
Sipil
I
Pendaftaran
Penduduk dikenakan Leges:
Pemborongan
(Kontrak ) dikenakan Uang Leges
1. Akta Kelahiran :
tiap - tiap Rp. 1.000,- dari harga
W. N.I
.
Rp.
1.500,-
borongan
W. N. A
.
Rp~~,_
5.000,-
sebesar
Rp.
2,-
Minimum Rp. 500, -
. 2.
f.
besar
mengetahui I mengesahkan Surat Keterangan piutanp
Jual beli, meliputi
Rp. 100.000,- atau lebih,
Keterangan I Akta Perceraian :
W. N.I
.
W. N. A .................•............
hutang
Rp.
2.500,-
Rp.
. 10.000,-
harga untuk
tiap - tiap Rp. 1.000,- dari harga
W. N.I
.
Rp.
2.500,-
tersebut dikenakanJeges Rp. 2,5,-
W. N.A ............•......... '
.
Rp.
7.500, -
Minimum Rp. 500,:
.
4. Akta Pengakuan Anak (Adopsi ):
10. 1<\.
')
u UlangPenduduk
Asing perjiwa:· ........•... ~.•.. ;;. .
'11. Pendaftaran anak W.N.A .,:Sete~ah
berumur 2 Tahun ,,\,
5. Akta Penggantian Nama Melalui Catatan Sipil
12. Penyampaian Kembali Surat .
Rp.
Imlgrasl
permohonan
.
13. Penyampaian. KembaliSurat
/ permintaan
Sidang Akta Kelahiran
Izin. kerja
Rp.
.
14. Surat Keterangan Fiskal
W.N.1................................
Rp.
W.N.A
Rp.
Daerah
j.
.
untuk duplikat dari tiap surat yang menghapuskan hutang karena telah menyetor uang di kas Pemerintah ','
9.
. "......
..
"
"
'
.
".\
Daerah I Bendahara ..............•..... ~
Kartu Pengenal Penduduk Bangsa Asing
'.'
,."\,
;
.
:
',;,
Rp.
m. untuk setiap permohonan yang memerlukan legalisir
. Bentuk dan Nilai Nominal Leges ditetapkan
n. setiap petikan surat - surat izin
Rp.
oleh Walikota.
5.000,BAB VIII
fj .,'
o. surat keterangan menambah
". Ii
usaha, meroban merek dan penutupan usaha ..................
r'
,,"
PEMUNGUTAN UANG LEGES Rp.
5.000, Pasal10
p. untuk mencetak kembali ( afdruk )
)1:
(1) Pemungutan uang leges dilaksanakan oleh Kep~l-aDinas /
yang dibuat secara mekanis untuk tiap halaman ukuran biasa ......
Rp.
1.000, -
Instansi / Unit Kerja yang mengelola pemberianpelayanan objek
q;
untuk mendapatkan
leges
masing
- masing
atau
petu~as
yang
ditunjuknya.
suatu surat
bagi yang berkepentingan diarsip (2) Setiap pemungutan uang leges diberi Tanda ~u.kti yang pemerintah
daerah
Cl.)"
untuk tiap
jenis surat ...............................
ditempelkan pada Tanda Bukti Pelayanan (se,~Gljtjmaterai Rp.
1.000,-
tempel ) yang bentuknya ditetapkan .
oleh Walikota yang .
TIS
pengadaannya dilakukan oleh Dinas Pendapatan Daerah.
18
19
...'--
(3) Kepala Dinas / Instansi / Unit Kerja pen bertanggungjawab
~ut uang leges
kepada Walikota. (1) Selambat - lambatnya 1 (satu ) han sesudah Penerimaan
(4) Uang leges sebagaimana dimaksud dalam pasal3 dibayar lunas pada saat penerimaan jasa pelayanan.
semua hasH pemungutan
uang leges disetor
Bendaharawan
ke Kas Daerah dengan
Penerima
oleh
mengirimkan bukti setor dan bukti - bukti lainnya yang sah melalui Dinas Pendapatan Daerah.
(2) Penyimpangan dari ketentuan ayat (1), hanya dapat Pemungutan uang leges dipungut diwilayah daerah tempat
dilakukan berdasarkan alasan - alasan tekhnis yang
pelayanan diberikan.
dapa t di bu kti kan dengan
ca ra melaksan aka n
penyetoran berkala atas semua pungutan uang leges yang telah dilakukan oleh
Bendaharawan penerima
dalam waktu yang ditentukan
selambat-lambatnya
sekali seminggu. (1) Dalam melaksanakan pernungutan uang leges, Walikota dapat
menunjuk
dan mengangkat
Bendaharawan
(3) Bendaharawan penerima dilarang
menyimpan
uang
Penerima pada Dinas / Instansi / Unit Kerja Pemungut
dalam penguasaannya diluar batas yang ditetapkan
menu rut tata cara dan ketentuan Peraturan Perundang -
dalam ayat (2).
(4) Kepala Dinas / Instansi / Unit kerja yang bertugas (2) Dinas / Instansi / Unit Kerja Pemungut menyelenggarakan
memungut uang leges selambat-lambatnya
tanggal1 0
bulan berikutnya sudah menyampaikan laporan kepada Pernbukuan dengan Administrasi yang baik dan teratur atas semua pemungutan dan penyetoran leges.
Walikota dengan tembusan kepada Dinas Pendapatan Daerah.
\.
Agar sel
~ orang dapat mengetahuinya,
memerintahkan
pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Lubuklinggau.
Ditetapkan
di Lubuklinggau
pada tanggal 31 Desember 2005 Pengawasan terhadap pelaksanaan ketentuan - ketentuan dalam Peraturan Daerah ini, dilaksanakan oleh Kepala Dinas / instansi / unit kerja pemungut atau pejabat yang ditunjuk.
Diundangkan di Lubuklinggau pada tanggal 05 April 2006
Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, akan ditetapkan
lebih lanjut oleh Walikota sepanjang mengenai
pelaksanaannya.
LEMBARAN DAERAH KOTA LUBUKLINGGAU Peraturan
Daerah
ini
mulai
berlaku
pada ,tCjl,qggal j"
.•• -,
TAHUN 2006 NOMOR 6 SERI C
