PEMKO DUMAI
K
ata Pengantar
P uji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan rahmat dan nikmatNya sehingga diberikan kekuatan serta kemampuan untuk melaksanakan tugas dan tanggungjawab yang diamanahkan berupa penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, telah memberikan kewenangan
kepada Pemerintahan Daerah untuk mengatur dan mengurus
sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan serta keragaman daerah dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.
S esuai dengan amanah Undang-Undang Otonomi Daerah tersebut dan sejalan
dengan upaya menciptakan pemerintahan yang bersih, bertanggung jawab serta mampu menjawab tuntutan perubahan secara efektif dan efisien sesuai dengan prinsip tata pemerintahan yang baik, maka Kepala Daerah berkewajiban melaporkan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Pemerintah setiap tahunnya dalam bentuk LPPD. Dalam memenuhi amanah tersebut Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Kota Dumai Tahun 2012 disusun dan disampaikan kepada Pemerintah, sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban terhadap apa yang sudah dilaksanakan sesuai dengan tugas, tanggung jawab dan kewenangan yang dimiliki.
T entunya dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah tidak terlepas dari adanya
kendala, hambatan maupun tantangan, namun demikian dengan semangat dan tekad yang bulat serta dengan mengerahkan segenap kemampuan yang dimiliki dan adanya dukungan dari seluruh komponen masyarakat
maka penyelenggaraan pemerintahan daerah dapat
dilaksanakan sebagaimana yang diharapkan. Dan menjadi harapan bagi kita semua bahwa kuantitas dan kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah pada tahun yang akan datang dapat semakin baik dan meningkat setiap tahunnya. Amien.
Dumai,
Maret 2013
WALIKOTA DUMAI
H. KHAIRUL ANWAR
I LPPD 2012
i
PEMKO DUMAI
D
AFTAR ISI Hal
KATA PENGANTAR DAFTAR ISI DAFTAR TABEL DAFTAR LAMPIRAN
i ii vii viii
BAB I
PENDAHULUAN A. Dasar Hukum B. Gambaran Umum Daerah 1. Kondisi Geografis 2. Gambaran Umum Demografis 3. Kondisi Ekonomi a. Pertumbuhan Ekonomi / PDRB (3 Tahun terakhir) b. Potensi Unggulan Daerah
1 1 2 2 2 3 3 5
BAB II
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH (RPJMD) A. Visi Dan Misi Pembangunan Kota Dumai B. Strategi Dan Arah Kebijakan Daerah 1. Strategi Pembangunan Daerah 2. Arah Kebijakan Daerah C. Prioritas Daerah
7 7 12 12 14 20
BAB III
ILPPD 2012
URUSAN DESENTRALISASI A. Ringkasan Urusan Desentralisasi 1. Anggaran Belanja, Realisasi, dan Pelaksana Urusan Wajib 2. Anggaran Belanja, Realisasi, dan Pelaksana Urusan Pilihan 3. Satuan Kerja Perangkat Daerah Pelaksana. B. Prioritas Urusan Wajib Yang Dilaksanakan 1. Bidang Pendidikan 1.1 Program dan Kegiatan 2. Bidang Kesehatan 2.1 Program dan Kegiatan Rumah Sakit Umum Daerah 3. Bidang Lingkungan Hidup 3.1 Program dan Kegiatan Dinas Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan Dinas Tatakota, Kebersihan dan Pertamanan 4. Bidang Pekerjaan Umum 4.1 Program dan Kegiatan 5. Bidang Penataan Ruang 5.1 Program dan Kegiatan Dinas Tatakota, Kebersihan dan Pertamanan 6. Bidang Perencanaan Pembangunan 3.1 Program dan Kegiatan 7. Bidang Perumahan 7.1 Program dan Kegiatan Dinas Tatakota, Kebersihan dan Pertamanan 8. Bidang Kepemudaan dan Olah raga 8.1 Program dan Kegiatan 9. Bidang Penanaman Modal 9.1 Program dan Kegiatan 10.Bidang Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah 10.1 Program dan Kegiatan
25 25 27 31 32 33 34 34 37 37 39 40 40 40 41 41 41 42 42 42 43 43 44 44 45 45 45 45 45 46 46 ii
PEMKO DUMAI
11.Bidang Kependudukan dan Catatan Sipil 11.1 Program dan Kegiatan 12.Bidang Ketenaga Kerjaan 12.1 Program dan Kegiatan 13.Bidang Ketahanan Pangan 13.1 Program dan Kegiatan 14.Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 14.1 Program dan Kegiatan 15.Bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera 15.1 Program dan Kegiatan 16.Bidang Perhubungan 16.1 Program dan Kegiatan 17.Bidang Komunikasi dan Informatika 17.1 Program dan Kegiatan 18.Bidang Pertanahan 18.1 Program dan Kegiatan 19.Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri 19.1 Program dan Kegiatan Badan Penanggulangan Bencana Daerah 20.Bidang Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Adm. Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian 20.1 Pemerintahan Umum 20.1.1 Sekretariat Daerah 20.1.1.1 Program dan Kegiatan 20.1.2 Sekretariat DPRD 20.1.2.1 Program dan Kegiatan 20.1.3 Inspektorat 20.1.3.1 Program dan Kegiatan 20.1.4 Badan Pelayanan Terpadu & Penanaman Modal 20.1.4.1 Program dan Kegiatan 20.1.5 Satuan Polisi Pamong Praja 20.1.5.1 Program dan Kegiatan 20.1.6 Kecamatan Dumai Kota 20.1.6.1 Program dan Kegiatan 20.1.7 Kecamatan Dumai Selatan 20.1.7.1 Program dan Kegiatan 20.1.8 Kecamatan Bukit Kapur 20.1.8.1 Program dan Kegiatan 20.1.9 Kecamatan Dumai Barat 20.1.8.1 Program dan Kegiatan 20.1.10 Kecamatan Dumai Timur 20.1.8.1 Program dan Kegiatan 20.1.11 Kecamatan Medang Kampai 20.1.8.1 Program dan Kegiatan 20.2 Dinas Pendapatan 20.2.1 Program dan Kegiatan 20.3 Hukum 20.3.1 Program dan Kegiatan 20.4 Kepegawaian 20.4.1 Program dan Kegiatan 21.Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 21.1 Program dan Kegiatan 22.Bidang Sosial 22.1 Program dan Kegiatan ILPPD 2012
46 46 47 47 48 48 48 48 49 49 49 49 50 50 50 50 51 51 51 52 52 52 52 60 60 61 61 62 62 63 63 63 63 65 65 66 66 67 67 69 69 70 70 72 72 73 73 73 73 74 74 75 75 iii
PEMKO DUMAI
23.Bidang Kebudayaan 23.1 Program dan Kegiatan 24.Bidang Kearsipan 24.1 Program dan Kegiatan 25.Bidang Perpustakaan 25.1 Program dan Kegiatan Urusan Pilihan Yang Dilaksanakan 1. Bidang Kelautan dan Perikanan ; 1.1 Program dan Kegiatan 2. Bidang Pertanian ; 2.1 Program dan Kegiatan 3. Bidang Kehutanan ; 3.1 Program dan Kegiatan 4. Bidang Energy dan SDM 4.1 Program dan Kegiatan 5. Bidang Pariwisata ; 5.1 Program dan Kegiatan 6. Bidang Industri ; 6.1 Program dan Kegiatan 7. Bidang Perdagangan 7.1 Program dan Kegiatan Kantor Pelayanan Pasar 8. Bidang Ketransmigrasian. 8.1 Program dan Kegiatan D Indicator Kinerja Kunci 1. Tataran Pengambil Kebijakan 1.1 Ketentraman dan Ketertiban Umum Daerah 1.2 Keselarasan dan Efektivitas Hubungan Pemerintah Daerah dan Pemerintah serta Antar Pemerintah Daerah dalam Rangka Pengembangan Otonomi Daerah 1.3 Keselarasan Antara Kebijakan Pemerintah Daerah dengan Kebijakan Pemerintah 1.4 Efektivitas Hubungan Antar Pemerintah Daerah dan DPRD 1.5 Efektifitas Proses Pengambilan Keputusan oleh DPRD beserta Tindak Lanjut Pelaksanaan Keputusan 1.6 Efektivitas Proses Pengambilan Keputusan Oleh Kepala Daerah beserta Tindak Lanjut Pelaksanaan Keputusan 1.7 Ketaatan Pelaksanaan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah pada Peraturan Perundang-undangan 1.8 Intensitas dan Efektivitas Proses Konsultasi Publik antar Pemerintah Daerah 1.9 Transparansi dalam Pemanfaatan Alokasi, Pencairan dan Penyerapan DAU, DAK dan Bagi Hasil 1.10 Intensitas, Efektivitas dan Transparansi Pemungutan Sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah dan Pinjaman / Obligasi Daerah 1.11 Efektivitas Perencanaan, Penyusunan Pelaksanaan Tata Usaha Pertangungjawaban dan Pengawasan APBD 1.12 Pengelolaan Potensi Daerah 1.13 Terobosan / Inovasi Baru dalam Penyelenggaraan Pemerintah Daerah 2. Tataran Pelaksana Kebijakan 2.1 Kebijakan Teknis Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan 2.2 Ketaatan Terhadap Peraturan Perundang-undangan 2.3 Penataan Kelembagaan 2.4 Pengelolaan Kepegawaian Daerah ILPPD 2012
76 76 77 77 77 77 77 78 78 79 79 80 80 80 80 81 81 81 81 81 81 82 82 82 83 83 83 83
84 85 85 85 85 85 86 86 86 86 87 87 87 87 87 87 iv
PEMKO DUMAI
2.5 Perencanaan Pembangunan Daerah 2.6 Pengelolaan Keuangan Daerah 2.7 Pengelolaan Barang Milik Daerah 2.8 Pemberian Fasilitas Terhadap Partisipasi Masyarakat 3. Tataran Pelaksana Urusan Wajib dan Pilihan 3.1 Pendidikan 3.2 Kesehatan 3.3 Lingkungan Hidup 3.4 Pekerjaan Umum 3.5 Penataan Ruang 3.6 Perencanaan Pembangunan 3.7 Perumahan 3.8 Kepemudaan dan Olahraga 3.9 Penanaman Modal 3.10 Koperasi dan UKM 3.11 Kependudukan dan Catatan Sipil 3.12 Ketenagakerjaan 3.13 Ketahanan Pangan 3.14 Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 3.15 KB dan KS 3.16 Perhubungan 3.17 Komunikasi dan Informatika 3.18 Pertanahan 3.19 Kesbagpol 3.20 Otonomi Daerah 3.21 Pemberdayaan Masyarakat 3.22 Sosial 3.23 Kebudayaan 3.24 Statistik 3.25 Kerasipan 3.26 Perpustakaan Urusan Pilihan ; 3.1 Kelautan dan Perikanan 3.2 Pertanian 3.3 Kehutanan 3.4 Energy dan SDM 3.5 Pariwisata 3.6 Industri 3.7 Perdagangan 3.8 Ketransmigrasian
88 88 88 89 89 89 90 90 91 91 91 92 91 92 92 92 92 92 93 92 93 93 93 93 93 93 93 94 94 94 94 94 94 94 95 95 95 95 95 95
BAB IV
TUGAS PEMBANTUAN A Tugas Pembantuan Yang Diterima 1. Dasar Hukum 2. Instansi Pemberi Tugas Pembantuan 3. Program dan Kegiatan B Tugas Pembantuan Yang Diberikan
97 96 96 97 97 99
BAB V
TUGAS UMUM PEMERINTAH A Kerjasama Antar Daerah Hal Lain Yang Dianggap Perlu Untuk Dilaporkan B Kerjasama Daerah dengan Pihak Ketiga Mitra yang diajak kerjasama Dasar Hukum Bidang Kerjasama
100 100
ILPPD 2012
101 101 102 104 v
PEMKO DUMAI
Nama Kegiatan Jangka Waktu Kerjasama C Kerjasama dengan Luar Negeri Mitra yang diajak kerjasama Dasar Hukum Bidang Kerjasama Nama Kegiatan Jangka Waktu Kerjasama D Koordinasi dengan Instansi Vertikal di Daerah 1. Forum Koordinasi 2. Materi Koordinasi 3. Instansi Vertikal Yang Terlibat 4. Jumlah Kegiatan Koordinasi yang Dilaksanakan 6. Hasil dan Manfaat Koordinasi 7. Tindak Lanjut Hasil Koordinasi 8. Hal Lain yang Dianggap Perlu Untuk Dilaporkan E Pembinaan Batas Wilayah 1. Sengketa Batas Wilayah Keluraha, Kecamatan Kota 2. Solusi yang dilakukan dan tingkat penyelesaian F Pencegahan dan Penanggulangan Bencana 1. Bencana Yang Terjadi dan Penanggulangannya 2. Status Bencana 3. Antisipasi Daerah dalam Menghadapi Kemungkinan Bencana 4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang Menangani Bencana 5. Potensi Bencana yang Diperkirakan Terjadi G Pengelolaan Kawasan Khusus H Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum 1. Gangguan Yang Terjadi (Konflik yang Berbasis SARA, Anarkis, Saparatisme, atau yang lainnya) 2. Penanggulan dan Kendalanya 3. Keikutsertaan Aparat Keamanan dalam Penanggulangan BAB VI
ILPPD 2012
PENUTUP
105 109 111 111 111 111 112 113 114 114 114 115 116 116 117 117 117 118 119 121 121 121 121 121 121 121 122 122 122 122 123
vi
PEMKO DUMAI
D
AFTAR TABEL Hal
Table
1
Jumlah Penduduk Menurut Kecamatan Kota Dumai Tahun 2012
Table
2
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO KOTA DUMAI TAMPA MIGAS ATAS DASAR HARGA BERLAKU MENURUT LAPANGAN USAHA (000.000.RUPIAH) TAHUN 2009-2011
2
4
Table
3
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO KOTA DUMAI TAMPA MIGAS ATAS DASAR HARGA BERLAKU 2000 MENURUT LAPANGAN USAHA (000.000.RUPIAH) TAHUN 2009-2011
4
Table
4
PDRB PER KAPITA DAN PENDAPATAN REGIONAL PER KAPITA
4
(RUPIAH),2009-2011 Table
Anggaran, Realisasi, dan Pelaksana Urusan Wajib
27
Table
Anggaran, Realisasi, dan Pelaksana Urusan Pilihan
31
Table
Satuan Kerja Perangkat Daerah
32
ILPPD 2012
vii
PEMKO DUMAI
D
AFTAR LAMPIRAN Hal
Table
1
INDIKATOR KINERJA KUNCI DALAM EKKPPD TERHADAP LPPD TAHUN 2012 ASPEK PENILAIAN PADA PENGAMBIL KEBIJAKAN UNTUK PENERINTAH KOTA
Table
2
CAPAIAN KINERJA TATARAN PELAKSANA KEBIJAKAN
Table
3
INDIKATOR KINERJA KUNCI DALAM RANGKA EKPD TERHADAP LPPD TAHUN 2012 ASPEK TINGKAT KINERJA PENYELENGGARA URUSAN WAJIB DAN URUSAN PILIHAN UNTUK PEMERINTAH KOTA
ILPPD 2012
viii
PEMKO DUMAI
BAB I PENDAHULUAN A. Dasar Hukum Landasan hukum penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun Anggaran 2012 adalah sebagai berikut: 1. Undang-Undang No. 16 tahun 1999 tentang Pembentukan Kota Madya Daerah Tingkat II Dumai (Lembaran Negara RI tahun 1999 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3829); 2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 4286, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 487); 3. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundangundangan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389); 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UndangUndang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548); 5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437); 6.
Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggunjawaban Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada Masyarakat ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
2008
tentang
Pedoman
Evaluasi
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Pemendagri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; 10. Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 25 tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Dumai tahun 2011–2015; 11. Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 1 Tahun 2012 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Dumai Tahun Anggaran 2012; 12. Peraturan Walikota Dumai Nomor 22 Tahun 2012 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Dumai Tahun Anggaran 2012.
ILPPD 2012 1
PEMKO DUMAI
B. Gambaran Umum Daerah 1. Kondisi Geografis Kota
Dumai
dibentuk
berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 tahun 1999 tanggal 20 April 1999 tentang
Pembentukan
Kotamadya
Daerah Tingkat II Dumai.. Secara
greogafis,
Kota
Dumai berada pada posisi antara 10123”37” - 1018”13” Bujur Timur dan 123”23” - 124”23” Lintang Utara. Kota Dumai memiliki luas wilayah
sebesar
1.727,38
km²
dengan batas-batas wilayah sebagai berikut:
Sebelah Utara berbatasan dengan Selat Rupat
Sebelas Timur berbatasan dengan Kecamatan Bukit Batu Kabupaten Bengkalis
Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis
Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Tanah Putih dan Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir
2. Gambaran Umum Demografis Penduduk Kota Dumai berdasarkan data dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Dumai per tanggal 31 Desember 2012 berjumlah sebanyak 293.863 jiwa yang terdiri dari laki-laki sebanyak 152.482 jiwa dan perempuan sebanyak 141.381 jiwa yang tergabung didalam 76.019 Kepala Keluarga dengan laju pertumbuhan sebesar 5,04 persen, yang tersebar pada 7 (tujuh) kecamatan. Kepadatan penduduk tertinggi terdapat dikecamatan Dumai Timur yaitu 1.358,23 jiwa per-km²
dan terendah di kecamatan
Medang Kampai dengan kepadatan 28,96 jiwa per-km². Untuk lebih jelasnya jumlah dan penyebaran penduduk di Kota Dumai Tahun 2012 sebagaimana tergambar pada tabel dibawah ini : Tabel 1 Jumlah Penduduk Menurut Kecamatan Kota Dumai Tahun 2012 NO
KECAMATAN
1
2
1. Dumai Barat 2. Dumai Timur 3. Bukit Kapur 4. Sei Sembilan 5. Medang Kampai 6. Dumai Kota 7. Dumai Selatan Jumlah
JUMLAH PENDUDUK (jiwa)
JLH KK
LK
PR
JML
3
4
5
6
39.850 64.543 44.342 32.699 10.801 50.615 51.013 293.863
10.334 16.489 11.737 8.402 2.846 13.219 12.992 76.019
20.466 33.476 23.210 17.210 5.607 26.044 26.469 152.482
19.384 31.067 21.132 15.489 5.194 24.571 24.544 141.381
KEPADATAN LAJU PENDUDUK PERTUM (Km²) BUHAN 7
8
885,95 1.358,23 221.71 33.52 28,96 3.893,46 694,05 170,12
3,54% 5,51% 7,76% 8,33% 0,62% 2,75% 4,61% 5,04%
Sumber : Disdukcapil Kota Dumai ILPPD 2012 2
PEMKO DUMAI
3. Kondisi Ekonomi a) Pertumbuhan Ekonomi / PDRB Pendapatan Regional 1.
Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Bila kita lihat angka PDRB tahun 2009-2011 atas dasar harga berlaku menurut lapangan usaha tanpa minyak bumi terjadi kenaikan dari 6.539,87 milyar rupiah tahun 2010 meningkat menjadi 7.903,27 milyar rupiah di tahun 2011. Sedangkan angka-angka PDRB atas dasar harga konstan 2000 menurut lapangan usaha tercatat 2.086,58 milyar rupiah pada tahun 2010 meningkat menjadi 2.259,97 milyar rupiah pada tahun 2011 Yang berarti besarnya pertumbuhan ekonomi Kota Dumai Tahun 2011 sebesar 8,31 persen.
2.
Pendapatan Regional Perkapita Untuk melihat keberhasilan Penbangunan ekonomi suatu daerah tidak hanya cukup memperhatikan PDRB nya saja akan tetapi perlu juga dilihat perkembangan PDRB perkapita. Angka-angka PDRB Perkapita atas dasar harga berlaku tercatat 30,05 juta rupiah untuk tahun 2011 atau mengalami kenaikan bila dibanding dengan tahun 2010 tercatat senilai 25,77 juta rupiah,
angka untuk harga konstan
menunjukkan 5,59 juta rupiah untuk tahun 2011 atau mengalami kenaikan dibandingkan tahun 2010 yang berjumlah 8,22 juta rupiah. Sedangkan
pendapatan ragional perkapita tahun 2011 untuk harga
berlaku tercatat 27,81 juta rupiah atau menunjukkan kenaikan jika dibandingkan tahun 2010 yang berjumlah 23,68 juta rupiah, dan untuk harga konstan 2011 pendapatan regional perkapita adalah 7,49 juta rupiah atau menunjukkan kenaikan dibandingkan tahun 2010 yang berjumlah 7,17 juta rupiah. Berikut ini di tampilkan data tentang PDRB Kota Dumai Atas Dasar Harga Berlaku menurut Lapangan Usaha,PDRB Kota Dumai Atas Dasar Harga Konstan 2000 menurut Lapangan usaha,Indeks Berantai PDRB Kota Dumai Atas Dasar Harga Berlaku menurut lapangan usaha, Indeks Berantai PDRB Kota Dumai atas dasar harga Konstan 2000 menurut lapangan usaha, dan PDRB perkapita dan Pendapatan Regional perkapita Tahun 2009-2011:
ILPPD 2012 3
PEMKO DUMAI
Tabel 2 PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO KOTA DUMAI ATAS DASAR HARGA BERLAKU MENURUT LAPANGAN USAHA TANPA MIGAS (000.000.RUPIAH) TAHUN 2009-2011) NO
LAPANGAN USAHA Industrial Origin
2009 *)
2010 *)
1
2
6
7
1.
PERTANIAN,PERKEBUNAN,PETERNAKAN KEHUTANAN DAN PERIKANAN. PERTAMBANGAN DAN PENGGALIAN INDUSTRI DAN PENGOLAHAN LISTRIK,GAS & AIR MINUM BANGUNAN PERDAGANGAN,HOTEL DAN RESTORAN PENGANKUTAN DAN KOMUNIKASI KEUANGAN,PERSEWAAN DAN JASA PERUSAHAAN JASA-JASA
2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. PDRB
GRDP
2011 ***)
344.551,31
390.833,80
434.367,42
24.206,75 1.287.585,29 38.437,36 875.532,59 1.340.519,58 681.365,19 156.486,47
28.720,97 1.714.302,67 46.199,38 952.523,73 1.749.009,62 808.979,57 209.109,24
37.441,40 2.149.127,26 53.724,85 1.107.799,15 2.157.948,76 950.482,59 261.204,30
536.425,58
640.189,16
751.177,08
5.285.110,12
6.539.868,14
7.903.272,80
SUMBER :BADAN PUSAT STATISTIK KOTA DUMAI
Tabel 3 PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO KOTA DUMAI TAMPA MIGAS ATAS DASAR HARGA BERLAKU 2000 MENURUT LAPANGAN USAHA (000.000.RUPIAH) TAHUN 2009-2011
NO
LAPANGAN USAHA Industrial Origin
2009 *)
2010 **)
1
2
5
6
1.
PERTANIAN,PERKEBUNAN,PETERNAKAN,KEHUTANAN DAN PERIKANAN. PERTAMBANGAN DAN PENGGALIAN INDUSTRI DAN PENGOLAHAN LISTRIK,GAS & AIR MINUM BANGUNAN PERDAGANGAN,HOTEL DAN RESTORAN PENGANKUTAN DAN KOMUNIKASI KEUANGAN,PERSEWAAN DAN JASA PERUSAHAAN JASA-JASA
2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. PDRB
GRDP
2011 ***)
141.352,59
146.403,98
150.542,58
11.142,95 96.882,76 12.891,48 334.354,24 556.766,48 411.601,98 40.499,45 315.624,84
12.132,90 104.995,58 13.365,77 362.499,67 610.088,17 447.914,74 43.953,97 345.221,14
14.776,40 112.882,78 14.282,81 390.289,15 665.056,56 488.746,73 47.783,79 375.607,65
1.921.116,77
2.086.575,92
2.259.968,46
SUMBER :BADAN PUSAT STATISTIK KOTA DUMA
Tabel 4 PDRB PER KAPITA DAN PENDAPATAN REGIONAL PER KAPITA (RUPIAH),2007 - 2011
NO
TAHUN
PER KAPITA PDRB
PER KAPITA PENDAPATAN REGIONAL
1
2
3
4
I.
ATAS DASAR HARGA BERLAKU
II.
ATAS DASAR HARGA KONSTAN 2000
2007 2008 2009 *) 2010**) 2011***)
14.384.008,67 18,662,304.29 21,466.473,28 25.767.497,39 30.053.209,44
13.156.442,29 17,187,884.96 19,714.846,69 23.679.145,40 27.812.123,89
2007 2008 2009 *) 2010**) 2011***)
7.073.408,29 7,483,407.55 7,803.697,36 8.221.242,14 8.593.820,21
6.453.464,80 6,738,798.81 6,919.094,00 7.166.586,33 7.490.497,51
Catatan/Note : *) = Angka Perbaikan **)= Angka Sementara ***)=Angka Sangat Sementara SUMBER :BADAN PUSAT STATISTIK KOTA DUMAI
ILPPD 2012 4
PEMKO DUMAI
b) Potensi Unggulan Daerah Secara geografis Kota Dumai terletak pada posisi yang strategis dan memiliki potensi unggulan antara lain:
Kota Dumai berhadapan langsung dengan Selat Rupat dan Selat Malaka, berada pada jalur perhubungan laut terpadat sehingga menjadi salah satu pelabuhan Samudera yang paling strategis dan potensi untuk kegiatan ekspor dan import.
Kota Dumai terletak ditengah-tengah intensitas jalur penghubung darat yang menghubungkan Provinsi Sumatera Utara dan Provinsi Sumatera Barat serta penghubung
untuk
daerah Riau Daratan,
disamping itu juga sebagai
penghubung laut yang berdekatan dengan Negara tetangga Malaysia khususnya Malaka, Negeri Sembilan dan Singapura, maka Kota Dumai sangat layak menjadi pusat perdagangan, yang menjadi issue actual , Dumai dicanangkan menjadi Kawasan Perdagangan Bebas (Free Trade Zone). Berkaitan dengan berbagai hal tersebut diatas Kota Dumai dalam memainkan peranannya kedepan, telah mempersiapkan antara lain ;
Transportasi Darat Untuk kelancaran transpotasi darat guna mendukung intensitas arus barang dan orang yang cukup tinggi, maka Pemerintah Kota Dumai telah menyiapkan Terminal Penumpang di Jalan Kelakap Tujuh seluas 7 ha dan Terminal Barang di Bukit Jin Jalan Kelurahan Bukit Datuk seluas 6 ha.
Transportasi Laut Kota Dumai sebagai pintu gerbang daerah Timur Sumatera, pelabuhan yang ada tidak hanya melanyani tujuan domistik, tetapi juga ke negara tetangga Malaysia dan Singapura, Untuk melanyani pelayaran tersebut telah tersedia antara lain; Pelabuhan umum Pelindo yang sudah dikenal Internasional dengan kedalaman 11 Mtr, dapat mengakomodasi kapal dengan bobot 20-30 ribu dwt dan dapat melakukan bongkar muat barang umum sebesar 5,6 juta ton/thn dan cpo 4 juta ton/tahun serta keluar-masuk kapal 1 tahun sebanyak 2500 kapal. Pelabuhan Caltex/chevron untuk mengangkut minyak mentah dan BBM dengan kedalaman 16 Mtr, dengan bobot 60-70 dwt Pelabuhan Pertamina untuk mengangkut minyak mentah dan BBM dengan kedalaman kolam pelabuhan 16 Mtr, dapat mengakodasi kapal bobot 60 dwt Dari kedua pelabuhan tersebut terdapat kapal yang keluar masuk sebanyak 4.847 Kalap pertahun. Pelabuhan Kawasan Industri Dumai mengangkut minyak nabati dan pupuk NPK dengan kedalaman kolam 14 Mtr, dapat mengakomodasi kapal 50 dwt
ILPPD 2012 5
PEMKO DUMAI
Transportasi Udara Untuk transportasi udara, Kota Dumai memiliki Bandar udara Pinang Kampai, yang dapat menampung pesawat Fokker 28 dan Fokker 100, dengan panjang landasan 1.800 Mtr dan lebar 30 Mtr, serta akan dikembangkan menjadi 2.250 Mtr X 45 Mtr. Pelayaran transportsi udara dilayani oleh PT. Pelita Air Service untuk rute Dumai-Jakarta PP, dan RAL, Dumai-Batam.
Kawasan Industri Kota Dumai juga memiliki lima potensi keunggulan kawasan industri yang strategis yaitu kawasan Industri Pelintung, Kawasan Industri Lubuk Gaung, Kawasan Industri Dock yard, Kawasan Industri Industri Dumai
Bukit Kapur dan Kawasan
Bukit Timah. Salah satu Kawasan Industri ini telah menjadi
kawasan industri yang paling pesat kemajuannya di Provinsi Riau yakni Kawasan Industri Pelintung. Dikawasan Industri ini telah di bangun satu dermaga ekspor dengan tiga kapal Tanker
sekali standar, dan telah memulai
memproduksi pupuk NPK yang diyakini telah menjadi pabrik pupuk NPK terbesar di Asia Tenggara. Disamping itu, Kota Dumai memiliki sarana penunjang perdagangan dan sarana ekonomi Kota, yaitu pasar tradisional yang moderen yakni Pasar Pulau Payung. Dikota Dumai juga sudah dibangun pusat perbelanjaan modern yaitu Pusat Perbelanjaan Ramayana yang diharapkan dapat menarik minat masyarakat domestic yang berasal dari wilayah hinterland Kota Dumai yang kaya seperti Duri, Bagan Siapiapi, Bagan Batu, Bengkalis, Bukit Batu dan Rupat untuk datang berbelanja di Kota Dumai.
ILPPD 2012 6
PEMKO DUMAI
BAB II RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD)
Rencana Strategis Pembangunan Kota Dumai disusun dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Dumai Tahun 2011– 2015, telah dilegalitaskan dengan Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 25 Tahun 2011. Dokumen RPJMD tersebut merupakan dokumen bersifat taktis strategis untuk periode lima tahun yang menjabarkan strategi pembangunan yang akan dijalankan oleh Pemerintah Kota Dumai dalam rangka mengoptimalisasikan pemanfaatan dan pengembangan berbagai potensi dan sumber daya yang tersedia di Kota Dumai. Dalam RPJMD Kota Dumai Tahun 2011-2015 dijabarkan pernyataan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah serta memuat Strategi Pembangunan Daerah, Arah Kebijakan Keuangan Daerah, Arah Kebijakan Pembangunan Menurut Fungsinya, serta Program Pembangunan Daerah, sehingga RPJMD menjadi pedoman bagi Pemerintah Kota Dumai dalam menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang disusun setiap tahunnya. RPJMD juga menjadi acuan resmi bagi Satuan Perangkat Kerja Daerah (SKPD) dalam menyusun Rencana Strategis (Renstra) SKPD. Renstra-SKPD memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah dan bersifat indikatif. Dengan berpedoman pada Renstra-SKPD dan mengacu pada RKPD, serta setiap SKPD menyusun dokumen Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (RENJA-SKPD) sebagai bahan penyusunan RAPBD. A. Visi Dan Misi Pembangunan Kota Dumai Visi pembangunan Kota Dumai yang hendak diwujudkan pada tahun 2015.
“Terwujudnya Kota Dumai Sebagai Pusat Pelayanan Kepelabuhanan, Perdagangan, Tourism dan Industri (PENGANTIN) yang Berbudaya Melayu dan Agamis Menuju Dumai Sejahtera, Harmonis, Aman dan Tertib (SEHAT) di Kawasan Pantai Timur Sumatera Tahun 2015” Pernyataan Visi tersebut memiliki makna:
Pengertian Kota Dumai sebagai Pusat Pelayanan Ekonomi merupakan Dumai sebagai Kota ”Pengantin” merupakan pilar penting dalam mendukung pembangunan Kota Dumai, yang dapat dijabarkan sebagai berikut: Pe : Pelabuhan, Ngan : Perdagangan , T: Tourism dan In: Industri
ILPPD 2012 7
PEMKO DUMAI
Juga mempunyai maksud sebagai Penggerak kemajuan ekonomi, artinya yang menggerakkan atau membangkitakan upaya dalam mencapai tingkat peradaban dan tata kehidupan perekonomian ke arah yang lebih baik. Di Kawasan Pantai Timur Sumatera artinya daerah yang mempunyai karakter wilayah pesisir sumatera terletak di jalur pelayaran dan perdagangan internasional. Budaya Melayu artinya berpikiran dan berakal budi resam melayu. Dumai “ SEHAT” Tahun 2015 yang akan wujudkan, yaitu :
Se-Sejahtera, Mencerminkan suatu kehidupan yang sejahtera adanya Kemajuan dan Pemerataan Pembangunan serta Peningkatan Sosial Ekomoni dan Daya Beli Masyarakat.
H–Harmonis,
Mencerminkan
Kebineikaan
kehidupan
bermasyarakat
yang
heterogen tanpa memandang kesukuan, budaya dan agama, Guyup Rukun, Tolong-menolong, Bahu-membahu bersatu membangun Kota Dumai baik dalam kehidupan bermasyarakat, dunia usaha dan struktur pemerintahan semua mendapat hak dan peluang yang sama.
A–Aman,
Mencerminkan
kehidupan
yang
tentram
bebas
dari
kejahatan,
kreminalitas, dan peredaran Obat-obatan terlarang ( Ayem Tentrem Kerto Toto Raharjo ).
T-Tertib, Mencerminkan tata pemerintahan yang baik , Supremasi Hukum (Rule of Law), serta terciptanya Kota Dumai yang Bersih, Apik dan Indah. Untuk mewujudkan Visi Pembangunan Kota Dumai di atas, berdasarkan
komitmen pembangunan jangka menengah Kota Dumai, ditetapkan Misi Pembangunan Kota Dumai sebagai berikut : Pertama
:
Meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi serta memperkuat struktur perekonomian kerakyatan berbasis kepelabuhan, perdagangan, turism, dan industri
Kedua
:
Ketiga
:
Keempat
:
Kelima
:
Mewujudkan Dumai sebagai pusat pelayanan yang bermutu pada sektor jasa dan publik. Meningkatkan dan mengembangkan kualitas sumberdaya manusia yang tangguh dan profesional melalui pendidikan, pelatihan, kesehatan dan kesempatan kerja yang dilandasi keimanan dan ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa Meningkatkan kualitas dan kuantitas infrastruktur yang merata dan berkeadilan Meningkatkan kualitas dan proporsional serta etos kerja aparatur pemerintah guna mewujudkan pemerintahan yang baik dan bersih
Keenam
:
Mengembangkan dan menempatkan budaya melayu sebagai jati diri Kota Dumai serta sebagai perekat budaya daerah lainnya di Kota Dumai serta menyaring masuknya budaya asing yang tidak sesuai dengan kaidah dan nilai budaya melayu.
ILPPD 2012 8
PEMKO DUMAI
TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS Dalam RPJMD Kota Dumai dinyatakan mengenai tujuan dan sasaran yang ingin dicapai. Namun demikian untuk lebih memberikan fokus pada pelaksanaan program maupun kegiatan pembangunan sehingga diharapkan dapat menjamin pencapaian visi Kota Dumai, maka dirumuskan tujuan dan sasaran strategis dalam setiap penyusunan dokumen rencana kinerja tahunan. Tujuan merupakan kondisi yang ingin diwujudkan pada akhir periode Renstra, sementara sasaran merupakan pentahapan pencapaian tujuan secara tahunan. Untuk mewujudkan upaya pencapaian visi dan misi Pemerintah Kota Dumai menetapkan tujuan dan sasaran yang akan dicapai oleh Pemerintah Kota Dumai pada masa 5 (Lima) tahun mendatang, sebagai berikut : 1)
Misi Pertama mempunyai tujuan sebagai berikut: 1. Memperbesar realisasi investasi, dengan sasaran antara lain: a. Pengelolaan kawasan industri dan percepatan terwujudnya kawasan ekonomi khusus (KEK) dan klaster industri hilir kelapa sawit. b. Mengembangkan sistem pelayanan perizinan. 2. Memperbesar Pendapatan Asli Daerah, dengan sasaran antara lain: a. Pendapatan Daerah. b. PAD Pasar. c. Target PAD. 3. Pemberdayaan dan penguatan ekonomi kerakyatan, dengan sasaran: a. Produksi perikanan budidaya sebesar 1.103 ton. b. Teknologi dan pengolahan hasil perikanan sejumlah 10 kelompok. c. Pemberdayaan ekonomi masyarakat pesisir sejumlah 220 KK. d. Produksi perikanan tangkap sebesar 912 ton. e. Populasi ternak ruminansia sebesar 16.000 ekor. f. Stabilitas harga, ketersediaan kebutuhan bahan pokok masyarakat. g. Industri kecil menengah h. Produksi pertanian i. Kesejahteraan petani 4. Memperbesar segmen pasar produksi tempatan, dengan
sasaran sebagai
berikut: a. Ekspor non migas b. Kemitraan antara IKM dengan Usaha Besar c. Kualitas Produksi industri kecil dan kerajinan d. Terminal agrobisnis 5. Memperbesar peran UKM-Koperasi, dalam struktur perekonomian daerah, dengan sasaran sebagai berikut : a. Pengembangan manajemen pembangunan partisifatif masyarakat. ILPPD 2012 9
PEMKO DUMAI
b. Meningkatkan jumlah koperasi berkualitas c. Tersedianya sarana dan prasarana permodalan disetiap kecamatan dan kelurahan
2)
Misi Kedua mempunyai tujuan sebagai berikut : 1. Kesetaraan Gender, dengan sasaran antara lain : a. Terwujudnya pemahaman masyarakat tentang konsep gender b. Tercapainya peran dan posisi perempuan dibidang politik dan jabatan publik 2. Memperbesar sikap kesertaan, kepedulian masyarakat, dan dunia usaha dalam percepatan pembangunan, dengan sasaran antara lain : a. Meningkatkan Partisipasi masyarakat dalam memberikan data pembangunan b. Menigkatnya akurasi data yang diperoleh c. Terpenuhnya tahapan-tahapan pengelolaan data. d. Meningkatnya kualitas pelayanan penyediaan informasi e. Menigkatnya partisipasi masyarkat yang inovatif, kreatif dan aspiratif 3. Memperbesar ruang kesertaan masyarakat dalam perumusan kebijakan, dengan sasaran antara lain: a. Terlaksananya diskusi antara kepala daerah dengan anggota ormas b. Pelaksanaan diskusi peningkatan wawasan kebangsaan Walikota dengan Tomas, Toda, dan Towa 4. Memberikan kepastian hukum, berkeadilan, terbuka dalam memberikan pelayanan,dengan sasaran antara lain : a. Peningkatan kualitas kinerja dan pelayanan kepada masyarakat b. Terlaksana tertib administrasi kependudukan dan catatan sipil c. Peningkatan kesadaran hukum masyarakat pesisir sebesar 80% 5. Mengelola sumberdaya dengan perinsip efektif dan efesien, bertangung jawab, dengan sasaran antara lain : a. Terintegrasi data/informasi Pemko Dumai
3)
Misi Ketiga, mempunyai tujuan sebagai berikut : 1. Mempertinggi derajat kualitas pendidikan dasar dan menengah, dengan sasaran antara lain : a. Meningkatnya angka partisipasi pendidikan dasar b. Meningkatnya pemenuhan standar pelayanan minimal c. Meningkatnya kualitas pembelajaran di sekolah d. Meningkatnya kualifikasi pendidik e. Meningkatnya hasil pembelajaran f. Meningkatnya kualitas pengelolaan pendidikan g. Meningkatnya
partisipasi
masyarakat
dalam
mendapatkan
pelayanan
pendidikan menengah ILPPD 2012 10
PEMKO DUMAI
h. Meningkatnya kualitas pengelolan lembaga pendidikan 2. Menumbuh kembangkan minat dan bakat anak didik pada IPTEK, dengan sasaran antara lain : a. Tersedianya bahan-bahan bacaan yang berkualitas b. Tercovernya pelayanan melalui perpustakaan keliling di kelurahan-kelurahan c. Meningkatnya jumlah kunjungan kepustakaan 3. Menyelaraskan kemampuan dan keterampilan tenaga kerja dengan pasar kerja, dengan sasaran antara lain: a. Membangunan dan meningkatkan pusat pendidikan informal seperti balai latihan kerja (BLK) dan pusat pelatihan keterampilan dengan meningkatkan kemampuan sarana dan prasarana pendidikan dan pelatihan yang difokuskan di setiap kecamatan 4) Misi Keempat, Mempunyai tujuan antara lain : 1. Menumbuh Kembangkan Budaya hidup bersih, dengan sasaran: a. Tersedianya lingkungan perumahan dan pemukiman yang bersih dan sehat. 2. Mempertahankan dan meningkatkan kualitas lingkungan hidup, dengan sasaran: a. Tersedianya sarana pencegah abrasi. b. Tersedianya
sarana
dan
prasarana
rehabilitasi/pemeliharaan
turap/
talud/bronjong. c. Tersedianya jaringan irigasi, rawa dan jaringan pengairan lainnya. d. Tersedianya sarana dan prasaranaa rehabilitasi/ pemeliharaan pintu air. e. Tersedianya pembersihan selokan dan normalisasi/pengerukan sungai/ kali. f. Tersedianya rehabilitasi dan pemeliharaan bantaran dan tanggul sungai. g. Kualitas hutan dan lahan. 3. Memperbesar kepedulian masyarakat terhadap pelestarian lingkungan, dengan sasaran antara lain : a. Keikutsertaan masyarakat dalam pelestarian hutan. 5)
Misi Kelima, mempunyai tujuan antara lain: 1. Mengelola
Sumber
daya
dengan
perinsip
efektif
dan
efesiensi,
serta
bertanggungjawab, dengan sasaran antara lain: a. Meningkatkan kompetensi pejabat/ PNS pengelola administrasi kepegawaian. b. Terwujudnya pembinaan dan pengembangan karir PNS. c. Meningkatnya
efektifitas
pelaksanaan
pengawasan
dan
pengendalian
kepegawaian. d. Meningkatnya disiplin PNS sesuai peraturan perundang-perundangan yang berlaku. e. Terwujudnya
peningkatan
kualitas
pelayanan
di
bidang
pengadaan,
kepangkatan, pelayanan pensiun PNS serta kedudukan kepegawaian. f. Terbangunnya database kepegawaian yang lengkap, akurat dan terkini. ILPPD 2012 11
PEMKO DUMAI
g. Pengusulan peningkatan kompetensi sumberdaya aparatur sejumlah 52 orang PNS menjadi 62 orang dan pendistribusian 62 orang Non PNS menjadi 90 orang. 2. Memperbesar ruang kesertaan masyarakat dalam perumusan kebijakan, dengan sasaran antara lain: a. Peningkatan kualitas kinerja LPMK dan RT. b. Peningkatan kualitas kinerja RT se-kota Dumai. 3. Memberikan kepastian hukum, berkeadilan, terbuka dalam memberikan pelayanan, dengan sasaran antara lain: a. Pelayanan terpadu satu pintu yang cepat, murah, mudah, transparan, pasti dan terjangkau. b. Pengetahuan dan kemampuan petugas pelayanan. 6)
Misi Keenam, Mempunyai tujuan antara lain: 1. Membumikan nilai budaya melayu, dengan sasaran antara lain: a. Meningkatkan jati diri masyarakat 2. Mengembangkan keragaman budaya, dengan sasaran antara lain: a. Meningkatkan rasa kebersamaan antar etnis (suku) dalam bentuk ragam budaya.
c) Strategi Dan Arah Kebijakan Daerah I. Strategi Pembangunan Daerah Guna mewujudkan tujuan dan sasaran strategis yang pada dasarnya ingin menjadikan Kota Dumai sebagai Kota Jasa dan Industri, maka ditetapkan Strategi Pembangunan Daerah Kota Dumai untuk kurun waktu 2011-2015 yang diharapkan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan berkesinambungan sekaligus meningkatkan kualitas kehidupan yang lebih baik serta sejalan dengan misi pembangunan dan pencapaian visi daerah. Sebelum ditetapkannya strategi pembangunan daerah, maka terlebih dahulu dilakukan analisa-analisa terhadap berbagai aspek yang ada yang berkaitan dengan fungsi pemerintah selaku penyelenggara kegiatan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan yang disebut sebagai Analisis Lingkungan Strategis. Adapun aspekaspek yang dianalis meliputi :
Fungsi Pelayanan Umum ;
Fungsi Ketertiban dan Ketenteraman ;
Fungsi Ekonomi ;
Fungsi Lingkungan Hidup ;
Fungsi Perumahan dan Fasilitas Umum ;
Fungsi Kesehatan ;
Fungsi Pariwisata dan Budaya ;
ILPPD 2012 12
PEMKO DUMAI
Fungsi Pendidikan ; dan
Fungsi Perlindungan Sosial Analisis Lingkungan Strategis terdiri dari Analisis Lingkungan Internal dan
Analisis Lingkungan Eksternal. Melalui Analisis Lingkungan Internal dapat diketahui tentang Kekuatan (Strength) dan Kelemahan (Weaknesses) yang dimiliki Kota Dumai. Sedangkan melalui Analisis lingkungan Eksternal dapat diketahui pula tentang Peluang (Opportunities) yang dapat manfaatkan serta tantangan (Threats) yang harus dan akan dihadapi. Berdasarkan analisis lingkungan internal dan eksternal diatas, maka diperlukan strategi yang mampu mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan berkesinambungan sekaligus meningkatkan kualitas kehidupan yang lebih baik serta sejalan dengan misi pembangunan dan pencapaian visi daerah. Adapun kebijakan dan strategi pembangunan yang ditempuh dalam kurun waktu 2011-2015 adalah 5 (lima) Sehat yaitu : 1.
Sehat Masyarakat ” Mewujudkan Dumai Sehat 2015 ” dengan Memberikan Pelayanan Kesehatan Gratis dan Berkualitas untuk Semua Masyarakat Dumai. Konsep pelayanan kesehatan yang dimaksud disini bukan hanya pelayanan Kuratif & Rehabilitatif (Pengobatan & Perawatan) namun sehat secara komprehensif, yaitu Kuratif, Rehabilitatif, Preventif dan Promotif.
2.
Sehat Pendidikan ”Mewujudkan Dumai Cerdas 2015” dengan memberikan Pendidikan gratis dan bermutu sampai dengan SMA untuk semua lapisan masyarakat Dumai.
3.
Sehat Ekonomi dan Investasi ” Menciptakan iklim investasi yang kondusif, mengurangi jumlah pengangguran, mengurangi jumlah penduduk miskin dan meningkatan pendapatan perkapita pada tahun
2015”
dengan Memperkokoh
strutur ekomoni, Mengakselerasi pertumbuhan ekonomi Kota Dumai sehingga dalam 5 tahun kedepan diatas pertumbuhan ekonomi nasional. Untuk percepatan pembangunan ekonomi masyarakat yang kita beri nama “ GERBANG EMAS “ Gerakan Pembangunan Percepatan Ekonomi Masyarakat “ Dumai 2015. 4.
Sehat Infratstruktur dan Lingkungan ” Mewujudkan Dumai Kota Pengantin yang Berseri 2015” Kota kaidah
Infrastuktur sebagai sektor pendukung utama menjadikan Dumai
Pelabuhan, Perdagangan, Tourism dan Industri dengan Menerapkan -kaidah
Pembangunan
pembangunan Berwawasan
berkelanjutan
Lingkungan
dan
(sustainability),
Menerapkan
Pembangunan
Berwawasan
Kesehatan. 5.
Sehat
Pemerintahan
”Mewujudkan
Dumai
menjadi
Daerah
Percontohan
Pelaksanaan Prinsip – prinsip pemerintahan yang bersih dan berwibawa ” Dumai Good Govermence 2015 ” untuk percepatan memajukan kinerja pembangunan Kota Dumai dengan , diperlukan Reformasi Birokrasi, dengan tujuan untuk menciptakan birokrasi yang efektif, efisien, transparan, akuntable dan ILPPD 2012 13
PEMKO DUMAI
partisipatif, terwujudnya pemerintahan yang bersih dan berwibawa bebas dari KKN. II. Arah Kebijakan Daerah Strategi Pembangunan Daerah sebagaimana disebutkan diatas dijabarkan dalam arah kebijakan-kebijakan dan program-program pembangunan. Adapun Arah Kebijakan Pembangunan Kota Dumai Tahun 2011-2015 yang dijabarkan setiap misi sebagai berikut : Misi Pertama:
Meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi serta memperkuat struktur perekonomian
kerakyatan berbasis kepelabuhan,
perdagangan, turism, dan industri. Strategi dan Arah Kebijakan yang akan dilaksanakan untuk mencapai misi ini antara lain : 1. Urusan Pemberdayaan Perempuan. Meningkatkan pembinaan kelompok UP2K dalam mewujudkan keluarga sejahtera. 2. Urusan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah a. Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Terampil dan mandiri dalam pengelolaan usaha ekonomi kerakyatan berbasis sumber daya local b. pemantapan kelembagaan serta pengembangan partisipasi dan keswadaya masyarakat c. meningkatkan peran fasilitasi permodalan bagi pelaku usaha ekonomi kerakyatan d. menjamin ketersediaan pasar bagi produk lokal dan memperluas akses pemasaran produk unggulan 3. Urusan Penanaman Modal Daerah (Investasi) Peningkatan iklim investasi yang kondusif Peningkatan promosi dan kerjasama investasi 4. Urusan Pemerintahan Umum a. Penyediaan dan pengembangan jaringan informasi b. Optimalisasi Peningkatan Pendapatan Daerah c. Meningkatkan Kesadaran Wajib Pajak dan Wajib Retribusi d. Pengembangan Sistim Laporan Keuangan e. Meningkatkan Kesadaran Wajib Pajak dan Wajib f. Retribusi 5. Urusan Pertanian a. Peningkatan produksi pertanian b. Peningkatan kesejahteraan petani c. Optimalisasi Terminal Agribisnis 6. Urusan Kelautan dan Perikanan a. Intensifikasi dan Ekstensifikasi budidaya perikanan ILPPD 2012 14
PEMKO DUMAI
b. Kajian Pengembangan pengolahan hasil perikanan c. Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir d. Pengembangan pembinaan dan alat tangkap e. Pemberian bantuan pembinaan, bibit , IB dan modal kepada peternak 7. Urusan Perdagangan a. Peningkatan kalancaran distribusi dan penyaluran bahan pokok masyarakat dan bahan penting lainnya b. Peningkatan jumlah komoditi, Volume dan nilai eksport c. Pengembangan pembangunan sarana dan prasarana pasar d. Optimalisasi potensi PAD e. Peningkatan lapangan usaha pada segmen Industri Kecil dan Menengah (IKM) dan Usaha Dagang Kecil Menengah (UDKM) f. Peningkatan pengawasan dan pengamanan barang beredar g. Kebersihan dan ketertiban di lingkungan pasar 8. Urusan Industri a. Mendorong Pengembangan kemitraan antara industry kecil menengah dengan usaha besar dengan pola sistim bapak angkat dan program CSR b. Peningkatan daya saing produk IKM dan industri c. kerajinan yang bercirikan seni budaya daerah termasuk industri kreaktif. 9. Kehutanan Optimalisasi PAD dari pajak sarang burung walet Misi Kedua :
Mewujudkan Dumai Sebagai Pusat Pelayanan Yang Bermutu Pada Sektor Jasa Dan Publik
Strategi dan Arah Kebijakan yang akan dilaksanakan untuk mencapai misi ini antara lain: 1. Urusan Tata Ruang Meningkatkan pelayanan aparatur di dinas tata kota, Kebersihan dan pertamanan kota dumai 2. Urusan Perhubungan Diklat dan orientasi perhubungan bagi setiap insan 3. Urusan lingkungan hidup Terbentuknya tim satgas dan masyarakat peduli api 4. Urusan Kependudukan Dan Catatan Sipil a. Pengembangan system administrasi kependudukan b. Melaksanakan pemekaran kelurahan c. Melaksanakan fasilitasi penyiapan data dan informasi pendukung proses pemekaran daerah d. Fasilitasi penyusunan rupa-rupa bumi (Geodesi) e. Pengembangan system administrasi kependudukan f. Peningkatan pelayanan administrasi catatan sipil ILPPD 2012 15
PEMKO DUMAI
g. Peningkatan kerjasama lintas sektoral h. Meningkatkan sarana dan prasarana kependudukan dan pencatatan sipil i. Meningkatkan akses pelayanan kependudukan dan pencatatan sipil bagi masyarakat kota dumai j. Peningkatan sumber daya manusia k. Pengembangan
standar
operasional
prosedur
dan
standar
pelayanan
kependudukan dan pencatatan sipil l. Regulasi dan sosialisasi tentang kependudukan dan pencatatan sipil 5. Urusan Pemerintahan Umum a. Penyusunan buku monografi Kota Dumai b. Pelaksanaan diskusi peningkatan wawasan kebangsaan Walikota dengan Parpol Dan Ormas c. Pelaksanaan diskusi peningkatan wawasan kebangsaan walikota dengan Ormas, Toda Dan Towa d. Fasilitas percepatan penyelesaian tapal batas wilayah administrasi antar daerah e. Peningkatan jumlah izin yang diterbitkan 6. Urusan Kesbangpolinmas Melaksanakan pelayanan penertiban terhadap warga masyarakat, aparatur atau badan hukum yang diduga melakukan pelanggaran Perda 7. Urusan Kesehatan a. Meningkatkan peran serta masyarakat dalam peredaran obat-obatan terlarang dan peningkatan pengawasan pengobatan dan perbekalan kesehatan. b. Standarisasi dan pengembangan pelayanan kesehatan c. Meningkatkan peran serta masyarakat dalam peredaran obat-obatan terlarang dan peningkatan pengawasan pengobatan dan perbekalan kesehatan. d. Standarisasi dan pengembangan pelayanan kesehatan 8. Urusan KB a. Meningkatkan Pembinaan dan Pelayanan Program KB pada seluruh masyarakat b. Meningkatkan Sistem informasi KB 9. Urusan Pemberdayaan Perempuan a. Meningkatkan system informasi Bagi Perempuan dan anak b. Pembinaan Organisasi Perempuan c. Pembinaan dan pendampingan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak d. Pembinaan dan penilaian BKP, BKR, BKL dan PIK Remaja dan Mahasiswa e. Meningkatkan Pembinaan kelompok UP2K dalam mesujudkan keluarga sejahtera 10.Urusan Sosial a. Meningkatnya jangkuan dan pemerataan pelayanan rehabilitasi sosial penyandang cacat b. Meningkatkan koordinasi intra dan inter sektoral, antar berbagai instansi oemerintah terkait ILPPD 2012 16
PEMKO DUMAI
c. Peningkatan peran serta masyarakat dalam penanggulanagan korban bencana alam d. Penetapan kebijakan teknis dan standart pemberdayaan sosial tagana e. Meningkatkan pelestarian, nilai-nilai kesetiakawanan sosial. f. Meningkatkan kualitas kinerja karang taruna g. Penguatan organisasi profesi pekerjaan sosial dalam pembangunan kesejahteraan sosial h. Pemberdayaan sosial melalui kelompok usaha sosial ekonomi sejenis lainnya i. Penyedian sarana dan prasarana panti sosial 11.Urusan Kesbang Polinmas Penyebarluasan informasi tentang potensi bencana 12.Urusan Komunikasi dan informasi Mengintegritaskan Perangkat Teknologi Informasi dan Komunikasi Antar SKPD 13.Urusan Perdagangan Peningkatan kenyamanan di lingkungan pasar Misi Ketiga :
Meningkatkan
Sumberdaya
Manusia
Yang
Tangguh,
Profesional Strategi dan Arah Kebijakan yang akan dilaksanakan untuk mencapai misi ini antara lain: 1. Urusan Pendidikan a. Meningkatnya partisipasi pendidikan pra sekolah b. Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam mendapatkan pelayanan pendidikan dasar sembilan tahun c. Meningkatnya kualifikasi pendidik d. Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam mendapatkan pelayanan pendidikan menengah e. Meningkatnya jumlah kunjungan ke Perpustakaan 2. Urusan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera Kelompok BKB (Bina Keluarga Balita), BKR (Bina Keluarga Remaja) dan PIK Remaja/Mahasiswa 3. Urusan Sosial a. Terbinanya anak Penyandang cacat. dan anak terlantar dalam meningkatkan Kemandirian b. Terbinanya Anak Nakal dan Tuna Susila. 4. Urusan Transmigrasi Seperti Balai Latihan Kerja/BLK dan pusat pelatihan keterampilan dengan meningkatkan kemampuan sarana dan prasarana pendidikan dan pelatihan yang difokuskan disetiap kecamatan
ILPPD 2012 17
PEMKO DUMAI
Misi Keempat :
Meningkatkan kualitas dan kuantitas infrastruktur yang merata dan berkeadilan
Strategi dan Arah Kebijakan yang akan dilaksanakan untuk mencapai misi ini antara lain: 1. Urusan Pekerjaan Umum a. Meningkatkan
pembangunan
transportasi
dengan
prioritas
pada
upaya
peningkatan sarana dan prasarana untuk ketertiban dan kelancaran arus lalu lintas terutama pada pusat pemukiman perdangan kawasan terisolir dengan memperhatikan faktor keselamatan b. Pengendalian dan penanggulangan prasarana infrastruktur dan lingkungan c. Meningkatkan kualitas infrastruktur d. Meningkatkan pembangunan jaringan irigasi dan rawa e. Meningkatnya pengembangan sarana dan prasarana aparatur pemerintah f. Menata, Meningkatkan jaringan sarana dan prasarana fasilitas perkotaan dan lingkungan permukiman g. Tersedianya sarana dan prasarana air bersih h. Prasarana fasilitas perkotaan dan lingkungan permukiman i. Meningkatnya pengembangan sarana dan prasarana aparatur pemerintah 2. Urusan Penataan Ruang a. Penyusunan Kebijakan Pengendalian Pemanfaatan ruang (RDTRK), Regulasi perizinan pemanfaatan ruang b. Peningkatan Pengawasan Perizinan c. Peningkatan penataan, pemeliharaan taman dan ruang terbuka hijau d. Menyediakan sarana penerangan jalan Umum SKUTM, SKUTR pada wilayah yang belum terjangkau jaringan PLN e. Peningkatan Sarana dan Prasarana Pelayanan f. Peningkatan sarana prasarana tempat pemakaman umum TPU 3. Urusan Lingkungan Hidup a. Rehabilitasi pantai, penanaman kembali mangrove b. Penyusunan buku status lingkungan hidup kota dumai c. Pengawasan Pelaksanaan kebijakan bidang lingkungan hidup d. Penyediaan
saran
dan
prasarana
laboratorium
pengujian/pemantauan
pencemaran e. Penyusunan dokumen UKL/UPL bagi kelengkapan perizinan 4. Urusan Kehutanan a. Rehabilitasi hutan dan lahan b. Perlindungan dan pengamanan hutan dan lahan Misi Kelima:
Meningkatkan kualitas dan proporsional serta etos kerja aparatur pemerintah guna mewujudkan pemerintahan yang baik dan bersih
Strategi dan Arah Kebijakan yang akan dilaksanakan untuk mencapai misi ini antara lain: ILPPD 2012 18
PEMKO DUMAI
1. Perencanaan Pembangunan a. Tersedianya dokumen perencanaan pembangunan jangka panjang, menengah, tahunan dan pelaporan b. Peningkatan kualitas perencanaan pembangunan yang tepat sasaran 2. Kebudayaan a. Peningkatan kecintaan masyarakat terhadap budaya, pariwisata b. Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengembangan nilai budaya dan pariwisata c. Mengembangkan objek wisata andalan 3. Kesbang-polinmas Melaksanakan Penanganan kasus pada wilayah pemerintah di daerahnya 4. Pemerintahan UMUM a. Merancang dan melaksanakan pola hubungan antar kecamatan, kelurahan, serta masyarakat dengan melakukan kegiatan-kegiatan terutama di bidang keagamaan, sosial, ekonomi dan keamanan lingkungan b. Terlaksananya informasi Pemilu Kada c. Pembentukan Tim Verifikasi Kelengkapan berkas Administrasi Bantuan Keuangan kepada Parpol yang dapat kursi di DPRD d. Mengadakan Bimbingan Teknis pembuatan Pertanggung jawaban Bantuan Keuangan kepada Pengurus Parpol yang dapat kursi di DPRD e. Meningkatnya Bimbingan Teknis Bagi Aparatur Kecamatan Dan Kelurahan f. Pengembangan karir dalam hal pengelolaan pendapatan, keuangan dan aset daerah g. Pengembangan Sistim Laporan Keuangan h. Peningkatan Sistem Pengelolaan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah i. Optimalisasi pelayanan j. Meningkatkan kualitas Pemeriksaan reguler, Kasus/ khusus dan pengaduan masyarakat k. Mengoptimalkan Reviu Laporan Keuangan Pemerintah Kota Dumai l. Monitoring tindak lanjut hasil temuan aparat pengawasan m. Inventarisasi dan meneliti/ menilai Laporan n. Evaluasi pelaksanaan Inpres Nomor 5 Tahun 2004 5. Kepegawaian dan Diklat a. Pembinaan dan pengembangan sumber daya aparatur Pemerintah Kota Dumai yang professional berbasis kompetensi b. Peningkatan kualitas pelayanan
administrasi kepegawaian berbasis
sistem
informasi manajemen kepegawaian c. Merencana, menyusun dan mendistribusikan sumberdaya Aparatur d. Merencana, menyusun Sumber daya asset SKPD 6. Komunikasi dan Informatika ILPPD 2012 19
PEMKO DUMAI
a. Mengintegrasikan perangkat teknologi informasi dan komunikasi antar SKPD b. Menghimpun dan mengelola arsip daerah dari seluruh SKPD 7. Kelautan dan Perikanan Melaksanakan Pembinaan LPMK dan RT se - Kota Dumai Misi Keenam :
Mengembangkan dan daerah
lainnya di Kota Dumai serta
menyaring masuknya budaya asing yang tidak sesuai dengan kaidah dan nilai Strategi dan Arah Kebijakan yang akan dilaksanakan untuk mencapai misi ini antara lain: 1. Kebudayaan a. Peningkatan kecintaan masyarakat terhadap budaya, pariwisata b. Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengembangan nilai budaya dan pariwisata c. Meningkatkan pelestarian dan kepedulian pada situs dan cagar budaya. d. Mengembangkan objek wisata andalan 2. Pemuda dan Olah raga a. Meningkatkan jati diri masyarakat b. Meningkatkan rasa kebersamaan antar etnis (suku) dalam bentuk ragam budaya c. Meningkatkan kunjungan wisata domestik maupun manca Negara d. Meningkatkan peran serta pemuda dalam pembangunan e. Meningkatkan prestasi di berbagai cabang olahraga
d) Prioritas Daerah Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Dumai
merupakan kumpulan
rencana kerja seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang terdiri dari 14 Dinas, 2 Sekretariat, Inspektorat, 4 badan, 5 Kantor dan 7 SKPD Kecamatan yang terbagi dalam 2 urusan, yaitu urusan wajib dan urusan pilihan. Rencana Kerja Pemerintah Daerah tersebut memuat Rencana Kerangka Ekonomi Daerah, Kebijakan Umum APBD Tahun 2012, Rencana Kerja dan Pendanaannya baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Daerah maupun ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat dengan mengacu kepada Rencana Kerja Pemerintah. Untuk Tahun Anggaran 2012 Prioritas Pembangunan Daerah Kota Dumai adalah sebagai berikut : 1. Pengembangan Infrastruktur Wilayah sebagai Pusat Pelayanan “ PENGANTIN” Implementasi dari kebijakan tersebut dijabarkan dalam 21 program utama yaitu : 1.
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
2.
Program Pembangunan Jalan dan jembatan
3.
Program Pembangunan Saluran Drainese / Gorong-gorong
4.
Program Pengembangan Wilayah Strategis cepat tumbuh
ILPPD 2012 20
PEMKO DUMAI
5.
Program Pembangunan Infrastruktur Pedesaan
6.
Program Pengembangan Perumahan
7.
Program Pemberdayaan Komunitas Perumahan
8.
Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan
9.
Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)
10. Program Pengembangan dan Pembinaan Bidang Ketenagalistrikan 11. Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Pemakaman 12. Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pemakaman 13. Program Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang Kawasan 14. Program Penyusunan norma, standar dan kriteria pemanfaatan ruang 15. Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan 16. Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ 17. Program Peningkatan Pelayanan Angkutan 18. Program Pembangunan Sarana dan Prasarana perhubungan 19. Program Peningkatan dan Pengamanan Lalu Lintas 20. Program Penataan Penguasaan, Kepemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah 21. Program Penyelesaian Konflik-konflik Pertanahan 2. Peningkatan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Amanah Implementasi dari kebijakan tersebut dijabarkan dalam 50 program utama yaitu : 1.
Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH
2.
Program peningkatan profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan
3.
Program Fasilitasi Peningkatan SDM Bidang Komunikasi dan Informasi
4.
Program Kerjasama Informasi dengan Mass Media
5.
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
6.
Program Fasilitas Pindah/Purna tugas PNS
7.
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
8.
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
9.
Program Pendidikan Kedinasan
10. Program Peningkatan Kapasitas Sumber daya Aparatur 11. Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur 12. Program peningkatan Pengembangan sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 13. Program Peningkatan dan pengembangan Pengelolaan keuangan Daerah 14. Program Penataan Peraturan Perundang – Undangan 15. Program Mengintensifkan Penanganan Pengaduan Masyarakat 16. Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur 17. Penataan Peraturan Perundang-undangan ILPPD 2012 21
PEMKO DUMAI
18. Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/ Wakil Kepala Daerah 19. Program Perencanaan tata ruang 20. Program Pengembangan Data / informasi 21. Program Perencanaan Pembangunan Daerah 22. Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi 23. Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah 24. Program Mengintensifkan penanganan pengaduan masyarakat 25. Program Peningkatan LPMK Dan RT se Kota Dumai 26. Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa 27. Program Kinerja Lembaga LPMK dan RT 28. Program Mengintensifikasikan penanganan pengaduan Masyarakat 29. Program Pengembangan Pengawasan Kebangsaan 30. Program Peningkatan Kinerja Lembaga LPMK dan RT 31. Program Mengintensifikasikan penanganan pengaduan Masyarakat 32. Program Penataan Administrasi Kependudukan 33. Program Peningkatan Kapsitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah 34. Program pemeliharaan kantrantib dan pecegahan tindak kriminal 35. Program Peningkatan Keamanan dan kenyamanan Lingkungan 36. Program peningkatan Keamanan dan kenyamanan lingkungan 37. Program Peningkatan Pemberantasan Penyakit masyarakat 38. Program Pendidikan Politik dan Masyarakat 39. Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Ka. Daerah/ Wkl.Ka.Daerah 40. Program Pelaksanaan Penghormatan Hari-hari Besar Nasional 41. Program Peningkatan Kerjasama antar Pemerintah daerah 42. Program Peningkatan Kapsitas Lembaga Perwakilan rakyat Daerah 43. Peningkatan Kinerja Aparatur Kecamatan Dan kelurahan se-Kota Dumai 44. Program Penataan daerah otonomi baru 45. Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan 46. Program Penataan Peraturan Perundang – Undangan 47. Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi 48. Program Peningkatan Kualitas Pelayanan terpadu 49. Program Perbaikan sistem Administrasi Kearsipan 50. Program Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen Arsip Daerah 3. Meningkatkan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan Sumber Daya Manusia Yang Unggul Implementasi dari kebijakan tersebut dijabarkan dalam 22 program utama yaitu : 1.
Program Pendidikan Anak usia Dini (PAUD)
2.
Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun
3.
Program Pendidikan Menengah
4.
Program Peningkatan Mutu Pendidikan Mutu Pendidikan Dan Tenaga Kependidikan
ILPPD 2012 22
PEMKO DUMAI
5.
Program Obat dan Perbekalan Kesehatan
6.
Program Upaya Kesehatan Masyarakat
7.
Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat
8.
Program Perbaikan Gizi Masyarakat
9.
Program Pengembangan Lingkungan Sehat
10. Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular 11. Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan 12. Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Anak Balita 13. Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Lansia 14. Program Upaya Kesehatan Masyarakat 15. Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan di RSUD Kota Dumai 16. Program Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan BLUD 17. Program Pendidikan Non Formal 18. Program Pendidikan Luar Biasa 19. Program Manajemen Pelayanan Pendidikan 20. Program Kesehatan Reproduksi Remaja (KRR) 21. Program Keluarga Berencana 22. Program Pelayanan Kontrasepsi 4. Menyelaraskan dan Menyepadankan Kemampuan dan Ketrampilan Angkatan Kerja dengan Pasar Kerja Implementasi dari kebijakan tersebut dijabarkan dalam 11 program utama yaitu : 1.
Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas
2.
Program Peningkatan Kesempatan Kerja
3.
Program Perlindungan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan
4.
Program peningkatan dan kerjasama investasi
5.
Program pembinaan anak terlantar
6.
Program Pelatihan dasar bagi kader (pekerja sosial masyarakat) PSM
7.
Program Pengiriman dan Bantuan Sosial Klien
8.
Program Transmigrasi Lokal
9.
Program Peningkatan Pemasaran Hasil Peternakan
10. Program Peningkatan Kesejahteraan Petani 11. Peningkatan Kemampuan Lembaga Tani 5. Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Berbasis Ekonomi Kerakyatan, Mendukung Pasar Produk Tempatan Implementasi dari kebijakan tersebut dijabarkan dalam 24 program utama yaitu : 1.
Program perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan
2.
Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir
3.
Program Pengembangan perikanan tangkap
4.
Program Peningkatan Pemasaran Hasil Peternakan
ILPPD 2012 23
PEMKO DUMAI
5.
Program peningkatan Produksi Hasil Peternakan
6.
Program Pengembangan budidaya perikanan
7.
Program Optimalisasi pengelolaan dan Pemasaran Produksi Perikanan
8.
Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah
9.
Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi usaha Mikro Kecil Menengah
10. Program Penciptaan Iklim Usaha Kecil Menengah Yang Kondusif 11. Program Peningkatan Efesiensi perdagangan dalam negeri 12. Program pembinaan Pedagang kaki lima dan asongan 13. Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri 14. Program Pembinaan Peda gang Kakilima dan Asongan 15. Program Pengembangan Industri Kecil Menengah 16. Program Peningkatan Ketahanan Pangan (Pertanian/ Perkebunan) 17. Program Peningkatan produksi, produktivitas dan mutu produk perkebunan, produk pertanian 18. Program Peningkatan produksi Pertanian/ Perkebunan 19. Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi 20. Program Pengembangan dan Pembinaan Badan-Badan Usaha Milik Daerah 21. Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata 22. Program Pengembangan Kemitraan 23. Program Pengembangan Kerjasama Pengelolaan Kekayaan Budaya 24. Peningkatan jejaring kerjasama pelaku-pelaku usaha kesejahteraan sosial 6. Harmonisasi Ekonomi dan Ekologi. Implementasi dari kebijakan tersebut dijabarkan dalam 24 program utama yaitu : 1.
Program Pengendalian Pencemaran dan Pengrusakan Lingkungan Hidup
2.
Program Penanganan masalah-masalah strategis yang menyangkut tanggap cepat darurat dan kejadian luar biasa
3.
Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam
4.
Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup
5.
Program Pembinaan dan Penertiban Industri Hasil Hutan
6.
Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Hutan
7.
Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan
8.
Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam
9.
Program pembinaan dan pengawasan bidang pertambangan
10. Program Pengembangan Wilayah Transmigrasi
ILPPD 2012 24
PEMKO DUMAI
BAB III URUSAN DESENTRALISASI
A. Ringkasan Urusan Desentralisasi Penyelenggaraan kegiatan pembangunan yang dilaksanakan Pemerintah Kota Dumai Tahun 2012 dengan mengacu kepada Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang sudah ditetapkan pada hakekatnya adalah merupakan bagian dari penyelenggaraan urusan Desentralisasi yang menjadi kewenangan Pemerintahan Daerah yang meliputi Urusan Wajib dan Urusan Pilihan. Berdasarkan pasal 7 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah, Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, bahwa Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah terdiri atas Urusan Wajib dan Urusan Pilihan. Urusan Wajib meliputi ; Pendidikan ; Kesehatan ; Lingkungan hidup ; Pekerjaan umum ; Penataan ruang ; Perencanaan pembangunan ; Perumahan ; Kepemudaan dan olah raga ; Penanaman modal ; Koperasi dan usaha kecil dan menengah ; Kependudukan dan catatan sipil ; Ketenagakerjaan ; Ketahanan pangan ; Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak ; Keluarga berencana dan keluarga sejahtera ; Perhubungan ; Komunikasi dan informatika ; Pertanahan ; Kesatuan bangsa dan politik dalam negeri ; Otonomi daerah, pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaian, dan persandian ; Pemberdayaan masyarakat dan desa ; Sosial ; Kebudayaan ; ILPPD 2012 25
PEMKO DUMAI
statistik ; Kearsipan ; dan Perpustakaan. Sedangkan Urusan Pilihan meliputi ; Kelautan dan perikanan ; Pertanian ; Kehutanan ; Energi dan sumber daya mineral ; Pariwisata ; Industri ; Perdagangan ; dan Ketransmigrasian. Pembagian urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud berdasarkan kriteria ekstemalitas, akuntabilitas, dan efisiensi dengan memperhatikan keselarasan hubungan antara tingkatan dan susunan pemerintah. Berdasarkan
pembagian
urusan
pemerintahan
tersebut
diatas
dalam
penyusunan dan pelaksanaan Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah Kota Dumai Tahun Anggaran 2012 menggunakan dasar hukum Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor. 59 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yang merupakan perubahan dari Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006. Maka berdasarkan peraturan tersebut penyelenggaraan urusan pemerintah daerah berdasarkan klasifikasi urusan wajib dan urusan pilihan secara ringkas dapat dilihat sebagai berikut :
ILPPD 2012 26
PEMKO DUMAI
1. Anggaran, Realisasi, dan Pelaksana Urusan Wajib Urusan Wajib
Belanja Tidak Langsung (RP.juta)
Belanja Langsung
No 1
2
3
1
Pendidikan
2
Belanja Pegawai
Belanja Barang & Jasa
4
5
Belanja Modal
Total Belanja (Rp.Juta)
Realisasi Belanja (Rp.Juta)
Persen tasi (%)
6
7
8
9
21.964.177.755
17.729.806.294
18.502.970.483
269.150.667.532
257.000.908.825 95,49
30.827.266.297,5
5.327.561.975
10.287.034.827
5.550.919.700
51.992.782.800
48.975.552.292 94,20
20.087.767.500
21.878.056.471
84.947.639.034
52.504.913.599,11 61,80
1.380.947.500
535.918.000
1.595.926.590
263.299.396
3.776.091.486
3.573.883.279 94,64
-
4.352.934.100
1.553.098.275
4.234.021.565
10.140.053.940
9.879.165.725 97,42
-
30.000.000
16.425.000
-
46.425.000
45.160.000 97,28
7.358.203.300
5.545.733.560
27.852.150.534
107.516.012.536
140.913.896.630
130.251.599.066,90 92,43
Dinas PU
-
224.200.000
495.441.000
-
719.641.000
569.680.900 79,16
Bappeda
-
434.784.850
6.254.839.090
2.249.102.555
8.938.726.495
7.217.924.485 80,74
3.292.811.500
2.881.740.940
4.715.815.624
-
259.650.000
694.117.810
3.252.500.000
Lingkungan Hidup
33.649.529.856
4
Pekerjaan Umum
5
Tata Ruang
6
Perencanaan Pembangunan
7
Perumahan -
307.843.200
415.900.255
8
Kepemudaan & Olahraga
-
800.670.000
9
Penanaman Modal
-
56.900.000
10
Koperasi & UKM
Total Belanja Urusan Wajib Tabel ini
10
210.953.713.000
Kesehatan
3
Nama SKPD Pelaksana
2.618.166.000
276.518.875.098
604.250.000
65.204.420.851
9.332.285.207
Dinas Pendidikan 1. Dinas Kesehatan 2. RSUD Kantor Lingkungan Hidup Dinas Tata Kota Distanbunhut
Dinas Tata Kota
10.828.834.035 89,15
Bappeda
4.206.267.810
4.067.221.230 96,69
Dinas PU
448.000.000
1.171.743.455
1.159.356.435 98,94
Dinas Tata Kota
1.593.808.675
190.362.500
2.584.841.265
2.398.502.450 92,79
Disbudparpora
732.998.300
72.000.000
861.898.300
1.866.030.850
109.452.922.980
1.494.834.416
189.475.000
153.295.783.358
12.385.202.480
5.277.921.850
604.472.002.287
BPT & PM
647.242.000 5.097.882.456 96,59
534.217.826.778
Dinas Koperasi, UKM & Pemberdayaan Masyarakat
88,4%
ILPPD 2012 27
PEMKO DUMAI 1
2
Saldo Tabel Sebelumnya
3
4
276.518.875.098
5
65.204.420.851
6
109.452.922.980
7
153.295.783.358
8
604.472.002.287
9
534.217.826.778
10
88,4%
11
Kependudukan & Catatan sipil
2.428.751.500
1.340.221.800
3.400.123.950
977.908.250
8.147.005.500
7.287.977.015 89,45
Dinas Kependudukan & Capil
12
Ketenaga kerjaan
3.460.596.500
1.089.391.600
2.013.336.600
1.532.575.000
8.095.899.700
7.692.041.800 95,01
Dinas Tenaga Kerja & Transmigrasi
13
Ketahanan Pangan
487.302.500
736.302.900
4.060.500
1.422.915.900
1.375.278.250 96,65
Dinas Pertanian, Perkebunan & Kehutanan
14
Pemberdayaan Perempuan & Perlindungan Anak
-
223.150.000
916.983.220
16.900.000
1.157.033.220
1.086.292.520 93,88
Badan KB, PP & PA
15
KB & KS
3.111.609.000
704.162.600
2.123.346.835
406.600.000
5.841.870.808 92,03
Badan KB, PP & PA
16
Perhubungan
9.434.592.206,5
4.877.586.645
7.975.811.797
8.119.657.550
17
Komunikasi & Informatika
-
24.600.000
124.700.000
106.980.000
256.280.000
213.376.680
Kantor Perpustakaan, Arsip & Data Elektronik
18
Pertanahan
-
121.702.000
630.576.198
45.000.000
797.278.198
678,123,422 85,05
Bagian Pertanahan
19
Kesbang & Politik
896.749.500
976.700.000
848.814.059
117.814.059
2.774.124.200
630.148.940
1.423.256.420
815.819.740
Total Belanja Urusan Wajib Tabel ini
299.112.600.504
195.250.000
75.387.334.436
129.646.174.959
165.438.523.998
6.345.718.435 30.407.648.198,5
2.839.503.159
5.643.349.300 669.584.633.898
Dinas Perhubungan
20.415.253.728
2,597,242,926 91,46
Kantor Kesatuan Bangsa, Poltik & Linmas
4.854.328.783 86,02
BPBD
582.984.246.362
87,1%
ILPPD 2012 28
PEMKO DUMAI 2
Saldo Tabel Sebelumnya 20
Otonomi Daerah, - Pemerintahan Umum,
3
4
299.112.600.504
5
75.387.334.436
78.476.867.587,5
6
129.646.174.959
15.433.847.560
7
165.438.523.998
42.783.337.131
8
669.584.633.898
9.152.805.405
145.846.857.683,5
1. Sekretariat Daerah
145.846.857.683,50
2.551.018.592
19.335.808.150
2.931.646.600
3.678.057.079,75
869.984.200
2.189.241.200
695.512.100
4.465.884.500
429.700.000
2.691.546.950
109.478.250
7.696.609.700
6.629.300.801 86,13
3.546.176.500
889.097.560
1.253.512.700
607.861.300
6.296.648.060
5.977.128.027 94,93
4.882.146.500
1.152.273.870
1.709.606.850
650.450.010
8.394.477.230
7.503.815.350 89,39
4.819.482.500
800.713.760
1.401.131.820
770.510.000
7.791.838.080
3.607.051.500
508.990.940
1.440.302.730
449.400.000
6.005.745.170
5,506,149,805
4.152.139.500
820.900.960
1.552.408.145
316.725.730
6.842.174.335
6.505.835.059 95,1
3.154.810.000
993.043.760
1.649.208.400
703.296.900
6.500.359.060
6.306.897.036
4.296.509.000
864.317.450
1.506.011.407
893.999.093
7.560.836.950
7.100.433.538 93,91
4.244.222.000
909.337.920
1.178.340.100
637.838.200
6.969.738.220
6.482.347.568 93
8.665.799.005,75
1.898.940.460
7.073.194.500
2.998.683.200
20.636.617.165,75
17.168.363.324 83,19
2.998.739.000
2.690.791.760
8.749.417.040
709.918.960
15.148.866.760
13.832.659.816 91,31
- KDH-WKDH - DPRD Pemberdayaan Masyarakat
524.300.399 8.100.569.924
-
-
-
524.300.399 8.100.569.924
524.300.399 100 8.100.569.924 100
-
406.850.000
680.583.362
-
1.087.433.362
1.059.923.932 97,47
22 Sosial Total Belanja Urusan Wajib Tabel ini
2.600.103.500
794.850.000
5.704.076.694
650.116.400
9.749.146.594
8.406.577.169 86,22
21
444.899.804.045
107.401.393.228
230.543.902.138
187.716.766.146
7.432.194.579,75
970.561.865.557
24.411.825.896 85,97 6.884.465.574
6.914.073.297
862.639.620.756
10
87,1%
3.574.345.045
- Adm Keuangan Daerah, - Kepegawaian, dan Persandian
28.392.818.387
9
582.984.246.362
2. Sekretariat DPRD 3. BPT & PM 4. Inspektorat 5. Satpol PP 6. Kec. Dumai Timur 7 . Kec. Dumai Barat 8. Kec. Medang Kampai 9. Kec. Bukit Kapur 10. Kec. Sei. Sembilan 11.Kec. Dumai Kota 12.Kec. Dumai Selatan Dinas Pendapatan Badan Kepegawaian & Diklat KDH_WKDH DPRD Dinas Koperasi, UKM & Pemberdayaan Masyarakat Dinas Sosial
88,9%
ILPPD 2012 29
PEMKO DUMAI 1
2
Saldo Tabel Sebelumnya
23
3
4
444.899.804.045
107.401.393.228
6
230.543.902.138
7
187.716.766.146
8
970.561.865.557
9
862.639.620.756
Budaya 2.998.787.500
24
Statistik
25
Kearsipan
590.130.940
1.842.422.670
424.442.840
5.855.783.950
5.427.333.652
258.210.000
630.213.250
578.657.250
2.568.005.000
88,9% Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga
2.410.882.027
Kantor Perpustakaan, Arsip & Data Elektronik
378.853.722,65
Kantor Perpustakaan, Arsip & Data Elektronik
Perpustakaan -
Total Belanja Urusan Wajib
10
Bappeda
1.100.924.500 26
5
448.999.516.045
97.400.000 108.347.134.168
185.484.000 233.202.022.058
122.000.000 188.841.866.236
404 .884.000 979.390.538.507,5
870.856.690.157
Catatan : Angka masih Un Audited (belum diaudit BPK) dan bersifat sementara
ILPPD 2012 30
PEMKO DUMAI
2. Anggaran, Realisasi, dan Pelaksana Urusan Pilihan Urusan Pilihan
Belanja Tidak Langsung
Belanja Langsung Belanja Belanja Barang Pegawai & Jasa
1
2
3
4
1
Kelautan & Perikanan
No
2
3
Perse ntasi (%)
6
7
8
9
4.267.660.320
1.874.809.600
8.039.639.455
2.255.058.500
16.437.167.875
15,926,996,292
4.523.281.780
6.024.092.260
4.500.123.910
3.517.660.000
14.041.876.170
12.696.539.112 90,42
2.023.899.720
829.770.000
827.490.900
88.975.450
3.770.136.070
3.470.502.968 92,05
17.701.105.165 96,85
Kehutanan
Energi dan SDM
5 6
Pariwisata Industri
8
Realisasi Belanja (Rp.Juta)
Pertanian
4
7
5
Belanja Modal
Total Belanja (Rp.Juta)
3.864.313.000
378.584.600
6.673.727.444
7.359.517.498
18.276.142.542
-
332.050.000
614.331.500
535.818.180
1.482.199.680
1.433.756.000
-
591.500.000
713.343.850
-
1.304.843.850
1.229.564.750 94,23
3.387.524.010
389.687.340
1.464.956.490
452.027.000
5.694.194.840
5,268,884,677 92,53
1.067.996.125
1.205.363.830
1.472.486.470
2.028.348.810
5.774.195.235
5.190.546.416 89,89
-
130.251.800
274.331.000
100.000.000
504.582.800
501.782.800 99,44
Perdagangan
Transmigrasi
Total Belanja Urusan Pilihan
19.134.674.955
7.049.345.150
24.763.913.519
16.337.405.438
67.285.339.062
Nama SKPD Pelaksana 10 Dinas Perikanan Peternakan & Kelautan Dinas Pertanian Perkbunan & Kehutan Dinas Pertanian Perkbunan & Kehutan Dinas Tata Kota Kebersihan & Pertaman Dinas BudParPora Dinas Perindustrian, Perdagangan Dinas Perindustrian, Perdagangan Kantor Pelayanan Pasar Dis Tenaga Kerja & Trans
42.223.797.211
Catatan : Angka masih Un Audited (belum diaudit BPK) dan bersifat sementara
ILPPD 2012 31
PEMKO DUMAI
3. Satuan Kerja Perangkat Daerah Satuan kerja perangkat daerah Kota Dumai diatur dalam Perda No. 14 Tahun 2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang mengacu kepada Peraturan Pemerintah No.41 Tahun 2007 Tentang Organisasi Perangkat Daerah, untuk lebih jelas dapat dilihat sebagai berikut : SKPD Kota Dumai
Nama
Jumlah Personil Keterangan (PNS)
1
2
3
4
Sekretariat Daerah
Drs. H. SAID MUSTAFA, M.Si
181
Sekda
Asisten : 1. Pemerintahan & Kesra 2. Perekonomian & Pembangunan 3. Administrasi Umum Bagian : 1. Adm. Pemerintahan Umum 2. Adm. Pembangunan 3. Adm. Pertanahan 4. Adm. Perekonomian 5. Humas & Infokom 6. Adm. Kesra 7. Hukum & HAM 8. Umum 9. Organisasi 10. Adm. Sumber Daya Alam 11. Keuangan 12. Pengelolaan Aset Sekretariat DPRD Kota Dumai Inspektorat Kota Dumai Dinas : 1. Dinas Pendidikan 2. Dinas Kesehatan 3. Dinas Pekerjaan Umum 4. Dinas Perhubungan 5. Dinas Kependudukan & Pencatatan Sipil 6. Dinas Peternakan, Perikanan & Kelautan 7. Dinas Pendapatan 8. Dinas Koperasi, UKM dan Pemberdayaan Masyarakat 9. Dinas Pertanian, Perkebunan & Kehutanan 10. Dinas Tenaga Kerja & Transmingrasi 11. Dinas Sosial 12. Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga 13. Dinas Tata Kota, Kebersihan & Pertamanan 14. Dinas Perindustrian, Perdagangan & Investasi
HENRA, S.Sos,M.Si SYAMSUDDIN, I, ST HENRA, S.Sos,M.Si
Perda No 2 Tahun 2011 Ttg Perubahan Perda No.14 Tahun 2008 ttg Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakolan Rakyat Daerah
NOVIAR IP Nst, S.Sos, M.Si FAUZY EFRIZAL, S.Sos, M.Si Drs. H. W FACHRYZAL NOOR DERMAWAN, S.Sos PAISAL, SKM.MARS FRIDARSON, SH, M.Si Drs. RIKI DWI WORO, M.Si ZULKARNAEN, SH.,MH. BAMBANG HARMAN RISTA ASYARI HASAN, SH Ir. DWI ORISYAWAN. PP Drs. H. SYA’ARI, MP H.MARJOKO S, SKM, M.Si
40 43
MARWAN, S.Sos Drs. H. M. NIZAM, M.Si
2379 478 99 117 24
Ir. H. SYAFRIZAL, M.Sc
48
HAMDAN KAMAL Drs. MUSTAFA KADIR
79 27
SURIYANTO, SP
83
SYAMSUL BAHRI, SH, M.Si
37
PAZWIR, S.Sos H. ELDAR AFINTA, SH
21 31
ZULFA
47
Drs. H. DJAMALUS
34
Perda No.4 Tahun 2011 ttg Perubahan Perda No.16 Tahun 2008 Ttg Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah
ILPPD 2012 32
PEMKO DUMAI 2
1
Badan : 1. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 2. Badan KB, Pemberdayaan Perempuan & Perlindungan Anak 3. Badan Kepegawaian & Diklat 4. Badan Pelayanan Terpadu & Penanaman Modal Kantor : 1. Kantor Kesatuan Bangsa, Politik dan Linmas 2. Kantor Lingkungan Hidup 3. Kantor Satuan Polisi Pamong Praja 4. Kantor Perpustakaan, Arsip dan Data Elektonik 5. Kantor Pelayanan Pasar Rumah Sakit Umum Daerah Kecamatan : 1. Kecamatan Dumai Timur 2. Kecamatan Dumai Barat 3. Kecamatan Bukit Kapur 4. Kecamatan Sei. Sembilan 5. Kecamatan Medang Kampai 6. Kecamatan Dumai Kota 7. Kecamatan Dumai Selatan Lembaga Teknis lainnya Badan Narkotika Kota Dumai Badan Penanggulangan Bencana Sekretariat Korpri Sekretariat KPU
4
Drs. JUNAIDI ASNAWI, M.Si
33
Drs. H. AMIRUDDIN, MM
31
SEPRANEF SYAMSIR, AP HENDRI
33 37
SYAHRINALDI, S.Sos, M.Si
9
BASRI, A.Pi, M.Si AMRIL
19 55
HENDRI SANDRA, SE
14
EDY HENDRY BENNY, BA
13 304
Drs. FAUZAN, M.Si JURIANTO, S.Sos, M.Si WAN KAMARUDIN ZULKARNAIN, S.Sos, M.Si Drs. ALMUDASIR, M.Si MUHAMAD TAUFIK M. RIDHA
54 49 51 39 43 53 49
dr. H. AGUS WIDAYAT
Total
B.
3
11 39 6 10
Perda No. 3 Tahun 2011 Ttg Perubahan Perda No. 15 Tahun 2008 ttg Organisasi & Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Perda No. 3 Tahun 2011 Ttg Perubahan Perda No. 15 Tahun 2008 ttg Organisasi & Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Perda No.17 Tahun 2008 Ttg Organisasi & Tata Kerja Kec.& Lurah
Perda No.18 Tahun 2008
4720
Prioritas Urusan Wajib Yang dilaksanakan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Dumai
merupakan kumpulan
rencana kerja seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang terdiri dari 14 Dinas, 2 Sekretariat, Inspektorat, 4 badan, 5 Kantor dan 7 SKPD Kecamatan yang terbagi dalam 2 urusan, yaitu urusan wajib dan urusan pilihan. Rencana Kerja Pemerintah Daerah tersebut memuat Rencana Kerangka Ekonomi Daerah, Kebijakan Umum APBD Tahun 2012, Rencana Kerja dan Pendanaannya baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Daerah maupun ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat dengan mengacu kepada Rencana Kerja Pemerintah. Untuk Tahun Anggaran 2012 Prioritas Pembangunan Daerah Kota Dumai adalah sebagai berikut : ILPPD 2012 33
PEMKO DUMAI
1. Pengembangan Infrastruktur Wilayah sebagai Pusat Pelayanan “ PENGANTIN” 2. Peningkatan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Amanah 3. Meningkatkan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan Sumber Daya Manusia Yang Unggul 4. Menyelaraskan dan Menyepadankan Kemampuan dan Ketrampilan Angkatan Kerja dengan Pasar Kerja 5. Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Berbasis Ekonomi Kerakyatan, Mendukung Pasar Produk Tempatan
6. Harmonisasi Ekonomi dan Ekologi Bertitik tolak dari pemahaman tentang Urusan Wajib yang menjadi kewenangan Pemerintahan Daerah sebagaimana disebutkan diatas serta dikaitkan dengan Prioritas Pembangunan Daerah yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Dumai pada tahun 2012 maka dapat disimpulkan bahwa Prioritas Urusan Wajib yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Dumai pada Tahun 2012 adalah sebagai berikut : 1. Pendidikan 2. Kesehatan 3. Lingkungan Hidup. 4. Pekerjaan Umum 5. Koperasi dan Usaha Kecil Menengah 6. Ketenaga Kerjaan dan 7. Otonomi Daerah Namun demikian tidaklah berarti bahwa urusan wajib lainnya tidak mendapatkan perhatian dari Pemerintah Kota Dumai. Urusan-Urusan Wajib lainnya tetap menjadi perhatian dan dilaksanakan sesuai dengan perencanaan pembangunan yang sudah disusun. Selanjutnya
akan diuraikan lebih terperinci tentang pelaksanaan Urusan Wajib
sebagai berikut : 1. Pendidikan 1.1 Program dan Kegiatan a. Program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) -
Pembangunan rumah dinas kepala sekolah, guru, dan penjaga sekolah;
-
Pembangunan sarana air bersih dan sanitasi;
-
Pengadaan buku-buku dan alat tulis siswa;
-
Pengadaan alat praktik dan peraga siswa;
ILPPD 2012 34
PEMKO DUMAI
-
Pengadaan meubiler sekolah;
-
Pengembangan pendidikan anak usia dini;
-
Penyelenggaraan pendidikan anak asia dini;
-
Penyelenggaraan koordinasi dan kerjasama pendidikan anak usia dini;
-
Kelompok kerja guru taman kanak-kanak;
-
Kelompok kerja kepala taman kanak-kanak;
-
Penyelenggaraan pekan olah raga dan seni pendidik anak usia dini;
b. Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun -
Penambahan ruang kelas sekolah;
-
Pembangunan ruang guru sekolah;
-
Pembangunan laboratorium dan ruang praktikum sekolah;
-
Pembangunan taman, lapangan upacara, dan fasilitas parkir;
-
Pembangunan ruang ibadah;
-
Pembangunan perpustakaan;
-
Pembangunan sarana air bersih dan sanitasi;
-
Pengadaan alat praktik dan peraga siswa;
-
Pengadaan meubiler sekolah;
-
Rehabilitasi sedang/berat ruang kelas sekolah;
-
Pelatihan penyusunan kurikulum;
-
Penyediaan bantuan operasional sekolah (BOS) jenjang SD/MI/SDLB dan SMP/MTs;
-
Penyediaan dana pengembangan sekolah untuk SD/MI dan SMP/MTs;
-
Penyelenggaraan Paket B setara SMP;
-
Pembinaan
kelembagaan
sekolah
dan
manajemen
sekolah
dengan
penerapan manajemen berbasis sekolah (MBS); -
Pembinaan minat, bakat, dan kreativitas siswa;
-
Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan;
-
Penyediaan besiswa transisi;
-
Penyelenggaraan ujian nasional paket A, B dan C;
-
Penyediaan biaya operasional SD/SMP satu atap Dumai;
-
Penyediaan dukungan belanja operasional SD Negeri di lingkungan Pemerintah Kota Dumai;
-
Pembinaan minat, bakat dan kreativitas murid SD/MI;
-
Pembinaan minat, bakat dan kreativitas murid SMP/MTs.
-
Penyusunan profil pendidikan Kota Dumai;
ILPPD 2012 35
PEMKO DUMAI
-
Liga Pendidikan Nasional;
-
Penyebarluasan dan sosialisasi berbagai informasi pendidikan dasar.
c. Program Pendidikan Menengah -
Pembangunan gedung sekolah;
-
Penambahan ruang kelas sekolah;
-
Pembangunan laboratorium dan ruang praktikum sekolah (laboratorium bahasa, komputer IPA,IPS dll);
-
Pembangunan taman, lapangan upacara, dan fasilitas parkir;
-
Pembangunan ruang ibadah;
-
Pembangunan sarana air bersih dan sanitasi;
-
Pengadaan Alat praktik dan Peraga Siswa;
-
Pengadaan Meubiler Sekolah;
-
Pemeliharaan rutin/ berkala jaringan instalasi listrik dan perlengkapannya;
-
Rehabilitasi sedang/berat ruang kelas sekolah;
-
Penyediaan Bantuan Operasional Mutu (BOMM);
-
Penyediaan Beasiswa bagi keluarga tidak mampu;
-
Penyelenggaraan Paket C Setara SMU;
-
Pembinaan
kelembagaan
sekolah
dan
Manajemen
sekolah
dengan
Penerapan Manajemen berbasis Sekolah (MBS); -
Peningkatan kerjasama dengan Dunia Usaha dan Industri;
-
Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan;
-
Pengembangan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa SMA/MA/SMK.
-
Penyediaan bantuan operasional sekolah dan penggratisan iuran pendidikan bagi siswa miskin;
-
Penyelenggaraan uji kompetensi kejuruan;
-
Sinkronisasi kurikulum pendidikan menengah kejuruan;
-
Pelatihan kejuruan dan teknologi.
d. Program Pendidikan Non Formal -
Pengembangan Kebijakan Pendidikan Non Formal.
e. Program Pendidikan Luar Biasa -
Pembangunan taman, lapangan upacara, dan fasilitas parkir;
-
Penyediaan dukungan operasional sekolah luar biasa;
-
Olimpiade anak penyandang cacat.
f. Program Peningkatan mutu pendidikan dan tenaga kependidikan -
Pelaksana sertifikat pendidik;
ILPPD 2012 36
PEMKO DUMAI
-
Pengembangan mutu dan kualitas program pendidikan dan pelatihan bagi pendidik dan tenaga kependidikan;
-
Monitoring, evaluasi, dan pelaporan;
-
Pengembangan sistem perencanaan dan perlindungan terhadap profesi pendidik;
-
Pengembangan sistem penghargaan terhadap profesi (guru, kepala sekolah, pengawas sekolah berprestasi).
-
Pelatihan pembelajaran aktif, kreatif, dan menyenangkan.
g. Program Manajemen Pelayanan Pendidikan -
Pelaksanaan evaluasi hasil kinerja bidang pendidikan;
-
Pengendalian dan pengawasan penerapan azas efisiensi dan efektifitas penggunaan dana dekonsentrasi;
-
Penyelenggaran pelatihan, seminar, dan lokakarya, dan diskusi ilimah mengenai isu pendidikan;
-
Seminar motivasional manajemen pendidikan di bidang pendidikan;
-
Sosialisasi dan Bimtek penatausahaan keuangan;
-
Penyelenggaran hari guru nasional;
-
Penilaian sekolah berwawasan lingkungan;
-
Sosialisasi dan pemetaan sekolah berdasarkan standar pendidikan nasional;
-
Seminar sehari fisika tanpa rumus;
-
Pembinaan kelompok kerja guru;
-
Pelatihan penyusunan kurikulum;
-
Kajian terhadap sekolah unggulan.
2. Kesehatan Dalam urusan wajib bidang Kesehatan dilaksanakan juga oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah antara lain sebagai berikut ; 2.1 Program dan kegiatan Adapun program dan kegiatan yang dilaksanakan adalah ; a. Program Obat dan Perbekalan Kesehatan -
Kegiatan pengadaan obat dan perbekalan kesehatan
b. Program Upaya kesehatan Masyarakat -
Kegiatan
pelayanan
kesehatan
penduduk
miskin
dipuskesmas
dan
jaringannya
ILPPD 2012 37
PEMKO DUMAI
-
Kegiatan pengadaan, peningkatan, dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas dan jaringannya
-
Kegiatan peningkatan kesehatan masyarakat
-
Kegiatan pelayanan dan penanggulangan masalah kesehatan
-
Kegiatan peningkatan pelayanan kesehatan khusus
-
Kegiatan peningkatan pelayanan kesehatan
-
Kegiatan peningkatan pelayanan kesehatan rujukan dan rumah sakit
c. Program Pengawasan Obat dan Makanan -
Kegiatan peningkatan pengawasan keamanan pangan dan bahan berbahaya
d. Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat -
Kegiatan pengembangan media promosi dan informasi sadar hidup sehat
-
Kegiatan penyuluhan masyarakat pola bersih dan hidup sehat
-
Kegiatan peringatan hari kesehatan nasional
e. Program Perbaikan Gizi Masyarakat -
Kegiatan pemberian tambahan makanan dan vitamin
-
Kegiatan penanggulangan kurang energi protein (KEP), anemia gizi besi, gangguan akibat kurang yodium (GAKY), kurang vitamin A dan kekurangan zat gizi mikro lainnya.
f. Program Pengembangan Lingkungan Sehat -
Kegiatan pengkajian pengembangan lingkungan sehat
g. Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular -
Kegiatan penyemprotan/fogging sarang nyamuk
-
Kegiatan pengadaan vaksin penyakit menular
-
Kegiatan pelayanan vaksinasi bagi balita dan anak sekolah
-
Kegiatan pelayanan pencegahan dan penanggulangan penyakit menular
-
Kegiatan peningkatan imunisasi
-
Kegiatan peningkatan surveilance epidemiologi dan penanggulangan wabah
h. Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan -
Kegiatan penyusunan standar pelayanan kesehatan
-
Kegiatan evaluasi dan pengembangan standar pelayanan kesehatan
-
Kegiatan pembangunan dan pemutakhiran data dasar standar pelayanan kesehatan
-
Kegiatan monitoring, evaluasi dan pelaporan
-
Kegiatan peningkatan pelayanan kesehatan Puskesmas Dumai Timur
-
Kegiatan peningkatan pelayanan kesehatan Puskesmas Dumai Barat
ILPPD 2012 38
PEMKO DUMAI
-
Kegiatan peningkatan pelayanan kesehatan Puskesmas Bukit Kapur
-
Kegiatan peningkatan pelayanan kesehatan Puskesmas Sungai Sembilan
-
Kegiatan peningkatan pelayanan kesehatan Puskesmas Medang Kampai
-
Kegiatan peningkatan pelayanan kesehatan Puskesmas Bumi Ayu
-
Kegiatan peningkatan pelayanan kesehatan Puskesmas Bukit Timah
-
Kegiatan peningkatan pelayanan kesehatan Puskesmas Jaya Mukti
-
Kegiatan peningkatan pelayanan kesehatan Puskesmas Purnama
i. Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas/Puskesmas Pembantu dan Jaringannya -
Kegiatan pengadaan sarana dan prasarana puskesmas
-
Kegiatan Pengadaan sarana dan prasarana puskesmas keliling
-
Kegiatan monitoring, evaluasi dan pelaporan
-
Kegiatan rehabilitasi sedang/berat puskesmas
j. Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Balita -
Kegiatan penyuluhan kesehatan anak balita
-
Kegiatan pelatihan dan pendidikan perawatan anak balita
k. Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Lansia -
Kegiatan pelayanan kesehatan Dalam urusan wajib bidang Kesehatan dilaksanakan juga oleh Satuan
Kerja Perangkat Daerah antara lain sebagai berikut ; RUMAH SAKIT UMUM DAERAH 1.1.1
Program dan Kegiatan Adapun program dan kegiatan yang dilaksanakan adalah sebagai berikut ; a. Program Upaya Kesehatan Masyarakat : -
Kegiatan Peningkatan Pelayanan Kesehatan
b. Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/rumah sakit jiwa/rumah sakit paru-paru : -
Kegiatan Pembangunan Rumah Sakit
-
Kegiatan Pengadaan alat-alat rumah sakit
-
Kegiatan Pengadaan obat-obatan rumah sakit
-
Kegiatan Pengadaan bahan-bahan logistik rumah sakit
-
Kegiatan Pengadaan obat-obatan rumah sakit
-
Kegiatan Pengadaan Bahan-bahan logistik rumah sakit
ILPPD 2012 39
PEMKO DUMAI
c. Program pemeliharaan sarana dan prasarana rumah sakit/rumah sakit jiwa/rumah sakit paru-paru : -
Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan rumah sakit
d. Program peningkatan pelayanan Kesehatan di RSUD -
Kegiatan Pelayanan Tenaga Kerja Para Medis di RSUD
e. Program Peningkatan Mutu Pelayanan kesehatan BLUD -
Kegiatan Pelayanan Rumah Sakit Umum Daerah
-
Kegiatan Pendukung Pelayanan Rumah Sakit Umum Daerah
3. Lingkungan Hidup 3.1 Program dan kegiatan Adapun program dan kegiatan yang dilaksanakan adalah : a. Program Pengendalian pencemaran dan pengrusakan lingkungan hidup melalui kegiatan ; f. Kegiatan koordinasi penilai kota sehat/adipura g. Kegiatan pengawasan pelaksanaan kebijakan bidang lingkungan hidup h. Kegiatan Kali Bersih i. Kegiatan Pengembangan laboratorium lingkungan hidup j. Kegiatan Pengendalian pencemaran air b. Program perlindungan dan konservasi sumber daya alam melalui kegiatan ; -
Kegiatan pantai dan laut lestari
a. Program peningkatan kualitas dan akses informasi sumber daya alam dan lingkungan hidup melalui kegiatan ; -
Kegiatan pengembangan data dan informasi lingkungan
-
Kegiatan sosialisasi penilaian adiwiyata
b. Program Peningkatan pengendalian polusi melalui kegiatan ; -
Kegiatan Pengujian polusi udara ambien Dalam urusan wajib bidang lingkungan hidup dilaksanakan juga oleh Satuan
Kerja Perangkat Daerah antara lain sebagai berikut ; DINAS PERTANIAN, PERKEBUNAN DAN KEHUTANAN 3.1.1 Program dan Kegiatan Adapun program dan kegiatan yang dilaksanakan adalah ; a. Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam, melalui kegiatan ; ILPPD 2012 40
PEMKO DUMAI
-
Kegiatan Pengendalian dan Pengawasan pemanfaatan SDA Dalam urusan wajib bidang Lingkungan Hidup dilaksanakan juga oleh
Satuan Kerja Perangkat Daerah antara lain sebagai berikut ; DINAS TATA KOTA, KEBERSIHAN DAN PERTAMANAN 3.2.1 Program dan Kegiatan Adapun program dan kegiatan yang dilaksanakan adalah sebagai berikut ; a. Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan : -
Kegiatan Peningkatan Operasi dan Pemeliharaan Prasarana dan sarana persampahan
b. Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijua ; -
Kegiatan Pemeliharaan Ruang Terbuka Hijau
-
Kegiatan Pengembangan Taman Rekreasi
4. Pekerjaan Umum 4.1 Program dan Kegiatan Adapun program dan kegiatan yang dilaksanakan adalah ; a. Program pembangunan jalan dan jembatan, melalui kegiatan ; -
Kegiatan pembangunan jalan
-
Kegiatan pembangunan jembatan
-
Kegiatan monitoring, evaluasi dan pelaporan
b. Program pembangunan saluran drainese/gorong-gorong -
Kegiatan pembangunan saluran drainese/gorong-gorong
-
Kegiatan pembangunan saluran drainese/gorong-gorong
c. Program pembangunan turap/talud/bronjong -
Kegiatan perencanaan turap/talud/bronjong
-
Kegiatan pembangunan turap/talud/bronjong
d. Program rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan -
Kegiatan rehabilitasi/pemeliharaan jalan
-
Kegiatan rehabilitasi/pemeliharaan jembatan
e. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebinamargaan -
Kegiatan Pengadaan Alat-alat Berat
-
Kegiatan Pengadaan Alat Ukur dan Bahan Laboratorium Kebinamargaan
-
Rehabilitasi/Pemeliharaan Alat-alat Berat
ILPPD 2012 41
PEMKO DUMAI
Rehabilitasi/Pemeliharaan Alat Ukur dan Bahan Laboratorium Kebinamargaan
-
f. Program pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa dan jaringan pengairan lainnya -
Kegiatan pembangunan pintu air
-
Kegiatan pelaksanaan normalisasi saluran sungai
-
Kegiatan rehabilitasi/pemeliharaan normalisasi saluran sungai
-
Kegiatan pengembangan jaringan air bersih/air minum
-
Kegiatan pembangunan infrastruktur air bersih
g. Program pengendalian banjir -
Kegiatan Rehabilitasi/Pemeliharaan Bantaran dan Tanggul Sungai
-
Kegiatan mengendalikan banjir pada daerah tangkapan air dan badan-badan sungai
h. Program pengembangan wilayah strategi dan cepat tumbuh Kegiatan pembangunan/peningkatan infrastruktur
-
i. Program pembangunan infrastruktur pedesaan -
Kegiatan pembangunan jalan dan jembatan pedesaan
5. Tata Ruang 5.1 Program dan Kegiatan Adapun Program dan Kegiatan yang dilaksanakan adalah sebagai berikut ; a. Program Perencanaan Tata Ruang -
Kegiatan Revisi Rencana Tata Ruang
-
Kegiatan survey dan pemetaan
b. Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang -
Penyusunan Kebijakan Pengendalian Pemanfaatan Ruang Dalam urusan wajib bidang Tata Ruang dilaksanakan juga oleh Satuan
Kerja Perangkat Daerah antara lain sebagai berikut ; DINAS TATA KOTA, KEBERSIHAN DAN PERTAMANAN 5.1.1 Program dan Kegiatan Adapun program dan kegiatan yang dilaksanakan adalah ; a. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur -
Pengadaan Kendraan Dinas/Operasional
-
Pengadaan mobilier
-
Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
ILPPD 2012 42
PEMKO DUMAI
-
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendraan Dinas Operasional
b. Program Peningkatan Disiplin Aparatur -
Pengadaan Pakaian Kerja Lapanga
c. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Penetapan Kinerja Keuangan -
Penyusunan Laporan Pencapaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD.
-
Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun
d. Program Perencanaan Tata Ruang : -
Kegiatan Penyusunan Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan
-
Rapat Koordinasi Rencana Tata Ruang
e. Program Pemanfaatan Ruang -
Sosialisasi Kebijakan, Norma Standar Prosedur dan Manual Pemanfaatan Ruang Pengawasan Pemanfaatan Ruang
6. Perencanaan Pembangunan 6.1 Program dan Kegiatan Adapun Program dan Kegiatan yang dilaksanakan adalah sebagai berikut ; a. Program Pengembangan Data/Informasi melalui kegiatan ; -
Kegiatan
penyusunan
dan
pengumpulan
data
informasi
kebutuhan
penyusunan dokumen perencanaan -
Kegiatan penyusunan dan analisis data informasi perencanaan pembangunan ekonomi
b. Program Perencanaan Pembangunan Daerah melalui kegiatan ; -
Kegiatan pengembangan partisipasi masyarakat dalam perumusan program dan kebijakan layanan publik
-
Kegiatan penyelenggaraan musrenbang RKPD
-
Kegiatan penetapan RKPD
-
Kegiatan koordinasi penyusunan laporan kinerja pemerintah daerah
-
Kegiatan koordinasi penyusunan laporan keterangan pertanggungjawaban (LKPJ)
-
Kegiatan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan rencana pembangunan daerah
ILPPD 2012 43
PEMKO DUMAI
-
Kegiatan evaluasi kinerja pembangunan satuan kerja perangkat daerah (SKPD) unsur pelayanan
-
Kegiatan penyusunan profil daerah Kota Dumai
-
Kegiatan perumusan dokumen perencanaan
-
Kegiatan bimbingan teknis evaluasi dan pengendalian perencanaan pembangunan
-
Kegiatan penyusunan Dumai dalam Gambar
-
Kegiatan penetapan RPJMD
c. Program Perencanaan Pembanguna Ekonomi melalui kegiatan -
Kegiatan koordinasi perencanaan pembangunan bidang ekonomi
-
Kegiatan penyusunan indikator ekonomi daerah
-
Penyusunan pengembangan ekonomi masyarakat
-
Monitoring, evaluasi dan pelaporan
-
Kegiatan penyusunan perencanaan pengembangan program pengentasan kemiskinan
-
Kegiatan koordinasi perencanaan program pengentasan kemiskinan
d. Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan melalui kegiatan ; -
Penyusunan lapiran capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
e. Program perencanaan pembangunan sosial budaya melalui kegiatan ; -
Koordinasi perencanaan pembangunan bidang sosial dan budaya
-
Monitoring, evaluasi dan pelaporan
f. Program peningkatan kapasitas kelembagaan perencanaan pembangunan daerah melalui kegiatan ; -
Peningkatan kemampuan teknis aparat perencanaan
-
Bimbingan teknis tentang perencanaan pembangunan daerah
7. Perumahan 7.1 Program dan Kegiatan Adapun program dan kegiatan adalah : a. Program pengembangan perumahan melalui kegiatan ; -
Kegiatan pembangunan sarana dan prasarana rumah sehat sederhana
b. Program pemberdayaan komunitas perumahan melalui kegiatan ; -
Kegiatan fasilitasi pembangunan prasarana dan sarana asar permukiman berbasis masyarakat
ILPPD 2012 44
PEMKO DUMAI
Dalam urusan wajib bidang Perumahan dilaksanakan juga oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah antara lain sebagai berikut ; DINAS TATA KOTA, KEBERSIHAN DAN PERTAMANAN 7.1.1 Program dan Kegiatan Adapun program dan kegiatan yang dilaksanakan adalah ; a. Program Pengelolaan Areal Pemakaman -
Pembangunan Sarana dan Prasarana Pemakaman
-
Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pemakaman
8. Kepemudaan dan Olahraga 8.1 Program dan Kegiatan Adapun program dan kegiatan yang dilaksanakan adalah sebagai berikut; a. Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan -
Fasilitas aksi bhakti sosial kepemudaan
-
Seleksi PASKIBRAKA Kota Dumai dan tingkat Provinsi Riau
b. Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga -
Pelaksanaan identifikasi bakat dan potensi pelajar dalam olahraga
-
Pelaksanaan identifikasi dan pengembangan olahraga unggulan daerah
-
Pembinaan cabang olahraga prestasi di tingkat daerah
-
Kegiatan peningkatan kesegaran jasmani dan rohani.
-
Kegiatan penyelenggaraan kompetensi olahraga.
-
Pengembangan olahraga rekreasi
-
Pembinaan olahraga yang berkembang di masyarakat
-
Peningkatan peran serta masyarakat dan dunia usaha dalam pendanaan dan pembinaan olahraga
c. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Olahraga
-
9. Penanaman Modal 9.1
Program dan Kegiatan Adapun program dan kegiatan yang dilaksanakan adalah sebagai berikut : a. Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi -
Kegiatan pengembangan potensi unggulan daerah
ILPPD 2012 45
PEMKO DUMAI
Kegiatan penyelenggaraan pameran investasi
-
b. Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi -
Kegiatan kajian kebijakan penanaman modal
10. Koperasi dan UKM 10.1 Program dan kegiatan a. Program Penciptaan Iklim Usaha-Usaha Kecil Menengah yang Kondusif -
Penyusunan Kebijakan tentang Usaha Kecil Menengah; dan
-
Fasilitasi Pengembangan Usaha Kecil Menengah.
b. Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah -
Fasilitasi Pengembangan Sarana Promosi Hasil Produksi.
c. Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi -
Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan dan Program Pembangunan Koperasi;
-
Pembinaan, Pengawasan dan Penghargaan Koperasi Berprestasi;
-
Rintisan Penerapan Teknologi Sederhana/Manajemen Modern pada Jenis Usaha Koperasi; dan
-
Fasilitas Pengembangan Koperasi.
11. Kependudukan dan Catatan Sipil 11.1 Program dan Kegiatan Adapun program dan kegiatan yang dilaksanakan
adalah
sebagai
berikut ; a. Program Pelayanan administrasi Perkantoran melalui Kegiatan ; -
Kegiatan Barang Cetakan dan Penggandaan
-
Kegiatan Penyediaan jasa surat menyurat
-
Kegiatan Jasa komunikasi sumber daya air dan listrik
-
Kegiatan penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor
-
Kegiatan
penyediaan
jasa
pemeliharaan
dan
perizinan
kendaraan
dinas/operasional -
Kegiatan penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja
-
Kegiatan penyediaan alat tulis kantor
-
Kegiatan penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
-
Kegiatan penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
ILPPD 2012 46
PEMKO DUMAI
-
Kegiatan penyediaan makanan dan minuman
-
Kegiatan Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar daerah
b. Program Penataan Administrasi Kependudukan melalui Kegiatan : -
Kegiatan Implementasi Sistem Administrasi Kependudukan (membangun, updating dan pemeliharaan
-
Kegiatan Pembentukan dan penataan sistem koneksi (Inter-phase tahap awal) NIK
-
Kegiatan Pengolahan dalam penyusunan laporan informasi kependudukan
-
Kegiatan Pengembangan data base kependudukan
-
Kegiatan Sosialisasi kebijakan kependudukan
-
Kegiatan Peningkatan pelayanan publik di bidang pencatatan sipil
-
Kegiatan Penyediaan informasi yang dapat di akses masyarakat
12. Ketenagakerjaan 12.1 Program dan Kegiatan Adapun program dan kegiatan yang dilaksanakan adalah sebagai berikut ; a. Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja melalui kegiatan: -
Kegiatan penyusunan data base tenaga kerja daerah
-
Kegiatan pendidikan dan keterampilan bagi pencari kerja
-
Kegiatan sertifikasi kompetensi bagi tenaga pencari kerja
-
Kegiatan pendidikan dan keterampilan bagi pencari kerja berbasis kompetensi
b. Program Peningkatan dan Kesempatan Kerja melalui kegiatan ; -
Kegiatan Penyebarluasan Informasi Bursa Tenaga Kerja
-
Kegiatan
pengembangan
kelembagaan
produktivitas
dan
pelatihan
kewirausahaan -
Kegiatan pameran bursa kerja (JOB Fair)
c. Program Perlindungan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan melalui kegiatan ; -
Kegiatan pemantauan kinerja lembaga penyalur tenaga kerja
-
Kegiatan Pelaksanaan Pengumpulan data KHL Kota Dumai
-
Kegiatan Pembinaaan Norma Ketenagakerjaan Perlindungan Tenaga Kerja
-
Kegiatan Pembinaan Pembentukan LKS Tripartit
ILPPD 2012 47
PEMKO DUMAI
-
Kegiatan fasilitasi bulan bakti gerakan nasional K3 Kota Dumai
d. Program Manajemen Pelayanan Tenaga Kerja melalui kegiatan; -
Kegiatan Pembinaan dewan Pengupahan
13. Ketahanan Pangan 13.1 Program dan Kegiatan Adapun program dan kegiatan yang dilaksanakan adalah sebagai berikut : a. Program Peningkatan Ketahanan Pangan Pertanian/Perkebunan melalui Kegiatan: -
Kegiatan penyusunan data base potensi produk pangan
-
Kegiatan pengembangan intensifikasi tanaman padi, palawija
-
Kegiatan Laporan berkala Kondisi Ketahanan pangan daerah
-
Kegiatan Pemanfaatan pekarangan untuk pengembangan pangan
-
Kegiatan Peningkatan mutu dan keamanan pangan
14. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 14.1 Program dan Kegiatan Adapun program dan kegiatan yang dilaksanakan adalah sebagai berikut : a. Program Pningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender dalam Pembangunan -
Kegiatan Pembinaan Organisasi Perempuan
-
Kegiatan penyuluhan bagi ibu rumah tangga dalam membangun keluarga sejahtera
-
Kegiatan bimbingan manajemen usaha bagi perempuan dalam mengelola usaha
-
Kegiatan Bimbingan Manajemen Usaha Bagi Perempuan Dalam Mengelola Usaha
-
Kegiatan Sosialisasi Yang Terkait Dengan Kesetaraan Gender
b. Program Penguatan Kelembagaan Pengarustamaan Gender dan Anak -
Kegiatan
Fasilitasi
Pengembangan
Pusat
Pelayanan
Terpadu
Pemberdayaan Perempuan (P2TP2A). -
Kegiatan Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender Dan Anak
-
Kegiatan
Peningkatan
Kapasitas
Dan
Jaringan
Kelembagaan
Pemberdayaan Perempuan Dan Anak. -
Kegiatan Evaluasi Pelaksanaan PUG
-
Kegiatan Pengembangan Sistem Informasi Gender Dan Anak
ILPPD 2012 48
PEMKO DUMAI
Kegiatan Pembinaan Lembanga Masyarakat Dalam Pelakasanaan PUG
-
Bagi Perempuan c. Program Peningkatan Kualitas Hidup Dan Perlindungan Perempuan Kegiatan Orientasi Pencatatan Dan Pelaporan KDRT
-
15. KB dan KS 15.1 Program dan Kegiatan Adapun program dan kegiatan yang dilaksanakan adalah sebagai berikut : a. Program Keluarga Berencana -
Kegiatan pembinaan keluarga berencana
b. Program Kesehatan Reproduksi Remaja -
Kegiatan advokasi dan KIE tentang kesehatan reproduksi remaja (KRR)
-
Kegiatan Pembinaan KIE tentang kesehatan reproduksi remaja
c. Program Pelayanan Kontrasepsi -
Kegiatan pelayanan pemasangan kontrasepsi KB
-
Kegiatan Penyediaan pelayanan KB dan ALKON bagi keluarga miskin
d. Program pengembangan pusat pelayanan informasi dan konseling KRR -
Kegiatan Fasilitasi Forum Pelayanan KKR Bagi Kelompok Ramaja Dan Kelompok Sebaya Di Luar Sekolah
e. Program Penyiapan Tenaga Pendamping Kelompok Bina Keluarga -
Pelatihan Tenaga Pendamping Kelompok Bina Keluarga Balita
-
Pengadaan Sarana/Prasarana kelompok keluarga
16. Perhubungan 16.1 Program dan kegiatan Adapun program dan kegiatan yang dilaksanakan adalah : a. Program Pembangunan Prasarana dan fasilitas Perhubungan, melalui kegiatan : -
Kegiatan Perencanaan pembangunan prasarana dan fasilitas perhubungan
-
Kegiatan Sosialisasi Kebijakan di bidang perhubungan darat
-
Kegiatan monitoring, evaluasi dan pelaporan
-
Kegiatan studi, survey, pencacahan dan pengumpulan data
b. Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan fasilitas LLAJ -
Kegiatan rehabilitasi/pemeliharaan sarana dan prasarana alat pengujian kendaraan bermotor
ILPPD 2012 49
PEMKO DUMAI
Kegiatan rehabilitasi/pemeliharaan rambu, marka jalan, traffic light, warning
-
light, dan fasilitas perlengkapan jalan lainnya c. Program Peningkatan Pelayanan angkutan umum -
Kegiatan penciptaan layanan cepat, tepat, murah dan mudah
-
Kegiatan penyelenggaraan, pengendalian dan pengamanan angkutan lebaran, natal dan tahun baru
d. Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan Kegiatan pembangunan terminal, fasilitas pendukung, dan fasilitas lainnya
-
e. Program Pengendalian dan Pengamanan lalu lintas -
Kegiatan pengadaan rambu lalu lintas
-
Kegiatan operasi penertiban dan penegakan hukum
-
Kegiatan pembangunan trotoar, median dan pulau jalan
-
Kegiatan penyelenggaraan dan pengendalian fasilitas perpakiran
17. Komunikasi dan Informatika 17.1 Program dan Kegiatan Adapun program dan kegiatan yang dilaksanakan adalah sebagai berikut ; a. Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa melalui kegiatan ; Kegiatan pembinaan dan pengembangan jaringan komunikasi dan
-
informasi b. Program Kerjasama Informasi dengan Mass Media melalui kegiatan ; Kegiatan penyebarluasan informasi penyelenggaraan pemerintah daerah
18. Pertanahan
18.1 Program dan Kegiatan Adapun program dan kegiatan yang dilaksanakan adalah sebagai berikut; 1. Program
Penataan
Penguasaan,
Kepemilikan,
Penggunaan
dan
Pemanfaatan Tanah melalui kegiatan ; -
Kegiatan pengadaan tanah Pemerintah Kota Dumai
-
Kegiatan sertifikasi tanah asset Pemerintah Kota Dumai
-
Kegiatan pelatihan pengukuran bidang tanah bagi aparatur pemerintah kecamatan dan keluarahan se Kota Dumai
ILPPD 2012 50
PEMKO DUMAI
2. Program Penyelesaian Konflik-konflik Pertanahan melalui kegiatan ; -
Kegiatan fasilitasi penyelesaian konflik-konflik pertanahan Daerah Kota Dumai
19. Kesbang dan Politik 19.1 Program dan kegiatan Adapun program dan kegiatan yang dilaksanakan adalah : a. Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan -
Kegiatan penyiapan tenaga kerja pengendali keamanan dan kenyamanan lingkungan
-
Kegiatan pelatihan pengendalian keamanan dan kenyamanan lingkungan
b. Program pengembangan wawasan kebangsaan -
Kegiatan peningkatan toleransi dan kerukunan dalam kehidupan beragama
-
Kegiatan peningkatan rasa solidaritas dan ikatan sosial dikalangan masyarakat
c. Program Pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan -
Kegiatan Pembentukan satuan keamanan lingkungan di masyarakat
d. Program Pendidikan politik masyarakat -
Kegiatan Penyuluhan kepada masyarakat Dalam urusan wajib Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri
dilaksanakan juga oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah antara lain sebagai berikut ; BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 19.1.1 Program dan Kegiatan Adapun program dan kegiatan yang dilaksanakan adalah sebagai berikut ; a. Program Peningkatan Kesiagaan dan Pencegahan Bahaya Kebakaran melalui kegiatan : -
Kegiatan Peningkatan Pelayanan Penanggulangan Bahaya Kebakaran
b. Program Pengembangan Data/Informasi melalui kegiatan : -
Kegiatan
Penyusunan
dan
Analisis
Data
Informasi
Perencanaan
Pembangunan Kawasan Rawan Bencana c. Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban Bencana Alam melalui kegiatan : ILPPD 2012 51
PEMKO DUMAI
-
Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana evakuasi penduduk dari ancaman/korban bencana alam
-
Kegiatan Identifikasi, potensi dan dampak bencana
d. Program Perencanaan Pembangunan Daerah Rawan Bencana melalui kegiatan : -
Kegiatan Koordinasi Pembanguna Daerah Rawan Bencana
20. Otda 20.1 Pemerintahan Umum 20.1.1 Sekretariat Daerah Kota Dumai 20.1.1.1 Program dan Kegiatan Adapun program dan kegiatan yang dilaksanakan adalah sebagai berikut : a. Bagian Administrasi Pemerintahan Umum Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah - Kegiatan tim verifikasi bantuan keuangan kepada Parpol yang dapat kursi di DPRD - Kegiatan
Bimbingan
teknis
pertanggungjawaban
bantuan keuangan kepada pengurus Parpol yang dapat kursi di DPRD Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian kinerja dan Keuangan - Kegiatan
penyusunan
laporan
penyelenggaraan
pemerintahan daerah - Kegiatan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar Program
Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah
Daerah - Kegiatan Rapat Kerja APEKSI Tahunan Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Kecamatan dan Kelurahan - Kegiatan
pembinaan
aparatur
Kecamatan
dan
Kelurahan se-Kota Dumai
ILPPD 2012 52
PEMKO DUMAI
Program Penataan Daerah Otonomi Baru -
Kegiatan fasilitasi percepatan penyelesaian tapal batas Wilayah Administrasi antar Daerah
Program Penyebarluasan Informasi Pemerintahan daerah -
Kegiatan penyusunan buku monografi Kota Dumai
Program
Kemitraan
Pengembangan
wawasan
Kebangsaan -
Kegiatan Seminar, Talkshow, diskusi peningkatan wawasan kebangsaan Walikota dengan masyarakat, tokoh pemuda dan tokoh wanita
Program Peningkatan Kinerja Lembaga LPMK dan RT -
Kegiatan Penilaian (lomba) RT
b. Bagian Administrasi Pembangunan Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH - Kegiatan Pelaksanaan Pengawasan Internal Secara Berkala - Kegiatan
Pengendalian
Manajemen
Pelaksanaan
Kebijakan KDH Program Optimalisasi Pemanfaatan Tekonolgi Informasi - Kegiatan Penyusunan Sistem
Informasi Terhadap
Layanan Publik - Kegiatan
Peningkatan
Komunikasi
dan
Informasi
Aparatur Kota Dumai Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan - Kegiatan Fasilitasi Sosialisasi Peraturan PerundangUndangan - Kegiatan Publikasi peraturan perundang-undangan Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah - Kegiatan Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur -
Kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan
ILPPD 2012 53
PEMKO DUMAI
Program
Kemitraan
Pengembangan
Wawsan
Kebangsaan -
Kegiatan Seminar, Talk Show, diskusi peningkatan wawasan kebangsaan
Program pembinaan dan pengembangan aparatur -
Kegiatan Penyelenggaran Diklat Teknis, fungsional dan kepemimpinan
c. Bagian Administrasi dan Kesra Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial -
Kegiatan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan
Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi -
Kegiatan Penyusunan Database dan Sistem Informasi Bantuan Sosial dan Hibah.
Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan -
Kegiatan Pelaksanaan MTQ/STQ Tingkat Kota dan Tingkat Provinsi
-
Kegiatan Pembinaan Kehidupan Beragama
-
Kegiatan Peningkatan Pelayanan dan Pembinaan Haji Kota Dumai
-
Kegiatan Peringatan, Penyambutan dan Perayaan Hari – hari Besar Keagamaan
Program Pelaksanaan Penghormatan Hari-hari Besar -
Kegiatan Peringatan Hari-hari Besar Nasional dan Daerah Lainnya
d. Bagian Administrasi Perekonomian Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi - Kegiatan pembinaan badan usaha milik daerah (BUMD) - Koordinasi
Pengembangan
Forum
Pengembangan
Ekonomi Daerah/Forum Penggembangan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) - Pendataan,
Inventarisir
dan
Pembinaan
Nasabah
Lembaga Ekonomi Kerakyatan ILPPD 2012 54
PEMKO DUMAI
- Fasilitasi Pengembangan Ekonomi Kerakyatan - Penyusunan dan Perencanaan Pengembangan Badan Usaha Milik Daerah - Pengumpulan dan Penyusunan Data Perekonomian Kota Dumai Program Peningkatan dan Kerjasama Investasi - Penyelenggaraan Pameran Investasi Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri - Peningkatan
Sistim
dan
Jaringan
Informasi
Perdagangan Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial - Monitoring, Evaluasi dan Reward Raskin e. Bagian Organisasi Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah - Kegiatan Penilaian Citra Pelayanan Prima Tahun 2012 Program Penataan Peraturan Perundang-undangan - Kegiatan kajian Peraturan Perundang-undangan daerah terhadap Peraturan Perundang-undangan yang baru, lebih tinggi dan keserasian antar Perundang-undangan Daerah - Kegiatan Penyusunan Naskah Dinas Rencana Standar Operasional Prosedur (SOP) - Kegiatan
Penyusunan
rencana
kerja
rancangan
peraturan perundang-undangan Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur - Kegiatan Penyusunan Instrumen Analisis Jabatan PNS Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi - Kegiatan Pembuatan Papan Informasi Keorganisasian f. Bagian Administrasi Sumber Daya Alam Program
Pembinaan
dan
Pengawasan
Bidang
Pertambangan
ILPPD 2012 55
PEMKO DUMAI
- Kegiatan sosialisasi dan evaluasi pemanfaatan air bawah tanah Program Pengawasan dan penertiban kegiatan rakyat yang berpotensi merusak lingkungan - Kegiatan analisa dan pendataan penambangan mineral bukan logam dan batuan Kota Dumai Program
peningkatan
ketahanan
pangan
pertanian/perkebunan - Kegiatan kajian analisa pasokan dan pemasaran pangan Program rehabilitasi dan pemulihan cadangan sumber daya alam - Kegiatan
Perencanaan
dan
penyusunan
program
pembangunan pengendalian sumber daya alam dan lingkungan hidup g. Bagian Keuangan Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Keuangan melalui kegiatan ; - Kegiatan Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran - Kegiatan Penyusunan Pelaporan Prognosis realisasi anggaran - Kegiatan
Penyusunan
Pelaporan
Keuangan
Akhir
Tahun - Kegiatan Penyusunan dan pelaporan Kas Daerah Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah - Kegiatan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang APBD - Kegiatan Penyusunan Rancangan Peraturan KDH Tentang Penjabaran APBD - Kegiatan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Perubahan APBD - Kegiatan Penyusunan Rancangan Peraturan KDH Tentang Penjabaran Perubahan APBD ILPPD 2012 56
PEMKO DUMAI
- Kegiatan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pertanggung Jawaban Pelaksanaan APBD - Kegiatan Penyusunan Rancangan Peraturan KDH Tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD - Kegiatan
Bimbingan
Tekhnis
Implementasi
Paket
Regulasi Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah - Kegiatan
Konsultasi,
Komunikasi
dan
Koordinasi
Keuangan Daerah - Kegiatan Pemutahiran Data Belanja Pegawai Negeri Sipil Daerah - Kegiatan Pengembangan Sistim Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah - Kegiatan Penyusunan Asistensi Penyusunan Anggaran, Laporan Keuangan dan Perbendaharaan - Kegiatan Rekonsiliasi Laporan Keuangan SKPD h. Bagian Humas dan Infokom Program Pelayanan Administrasi Perkantoran - Kegiatan Penyediaan bahan bacaan dan Peraturan Perundang-undangan - Kegiatan Penyediaan dokumen kegiatan Pemerintah kota Dumai Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa - Kegiatan Fasilitasi dan pembinaan media peliput dalam bidang komunikasi dan informasi Program Kerjasama Informasi dengan Mass Media - Kegiatan
Penyebarluasan
Informasi
pembangunan
daerah - Kegiatan Penyebarluasan informasi penyelenggaraan pemerintah daerah - Kegiatan
Penyebarluasan
informasi
yang
bersifat
penyuluhan bagi masyarakat
ILPPD 2012 57
PEMKO DUMAI
Program pelaksanaan penghormatan hari-hari besar - Kegiatan peringatan hari-hari besar dengan tokoh masyarakat dan ormas - Kegiatan peringatan hari-hari besar daerah lainnya Program fasilitasi peningkatan SDM bidang komunikasi dan informasi - Kegiatan pelatihan SDM dalam bidang komunikasi dan informasi - Kegiatan pembinaan dan pengembangan sumber daya komunikasi dan informasi i.
Bagian adminstrasi Umum Program Pelayanan Administrasi Perkantoran -
Kegiatan penyediaan surat menyurat
-
Kegiatan penyediaan alat tulis kantor
-
Kegiatan penyediaan barang cetak dan penggandaan
-
Kegiatan penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik
-
Kegiatan
penyediaan
jasa
peralatan
dan
perlengkapan kantor -
Kegiatan penyediaan jasa kebersihan kantor
-
Kegiatan
penyediaan
komponen
instalasi
listrik/penerangan bangunan kantor -
Kegiatan penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
-
Kegiatan penyediaan makanan dan minuman kantor
-
Kegiatan penyediaan jasa tenaga kerja keamanan kantor
-
Kegiatan penyediaan jasa jaminan barang milik daerah
-
Kegiatan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah
-
Kegiatan pengadaan kendaraan dinas/operasional
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur -
Kegiatan pemeliharaan ruitn/berkala rumah jabatan
-
Kegiatan pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas
ILPPD 2012 58
PEMKO DUMAI
-
Kegiatan pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
-
Kegiatan pemeliharaan pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor
-
Kegiatan
pemeliharaan
taman
gedung
Kantor
Walikota, Pendopo, PKK, KPU -
Kegiatan peningkatan dan pemeliharaan Mess Pemda
-
Kegiatan
pengadaan
perlengkapan
rumah
jabatan/Dinas -
Kegiatan pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan
-
Kegiatan
pemeliharaan
rutin/berkala
kendaraan
dinas/operasional Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah -
Kegiatan fasilitasi/implementasi kegiatan pengadaan barang dan jasa
-
Kegiatan inventarisasi aset
Program Pelaksanaan Penghormatan Hari-hari besar -
Kegiatan peringatan hari-hari besar dengan tokoh masyarakat dan organisasi kemasyarakatan
-
Kegiatan upacara peringatan hari kesadaran nasional, HUT Satpol PP, Hari Lingkungan Hidup, HUT Koperasi, Hari perhubungan nasional, HUT PMI dan BBGRM
j.
Bagian Pengelolaan Aset Program Pelayanan Administrasi Perkantoran -
Kegiatan penyediaan jasa administrasi pengelolaan aset
Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah -
Kegiatan Penyusunan standar satuan harga
-
Kegiatan
bimbingan
teknis
implementasi
paket
regulasi tentang pengelolaan keuangan daerah -
Kegiataninventarisasi aset
-
Kegiatan pengamanan barang milik daerah
-
Kegiatan penghapusan barang milik daerah
ILPPD 2012 59
PEMKO DUMAI
-
Kegiatan asitensi penyusunan buku inventarisasi SKPD
-
Kegiatan penertiban aset
-
Kegiatan penyusunan daftar RKBU dan RKPBU
20.1.2 Sekretariat DPRD Kota Dumai 20.1.2.1 Program dan Kegiatan Adapun program dan Kegiatan yang dilaksanakan adalah : a. Program Peningkatan sarana dan Prasarana Aparatur melalui kegiatan : -
Kegiatan Pembangunan Gedung Kantor
-
Kegiatan Pengadaan Kendraan Dinas/Operasional
-
Kegiatan Perlengkapan Gedung Kantor
-
Kegiatan Peralatan Gedung Kantor
-
Kegiatan Pengadaan Komputer
-
Kegiatan Pemeliharaan Rutin/berkala Gedung Kantor
-
Kegiatan
Pemeliharaan
Rutin/berkala
Kendraan
Dinas/Operasional -
Kegiatan Pemeliharaan Perlengkapan Gedung Kantor
-
Kegiatan
Pemeliharaan
Rutin/berkala
Rumah
Jabatan/Dinas -
Kegiatan Rehabilitasi Sedang/berat Rumah Gedung Kantor
b. Program Peningkatan Disiplin Aparatur melalui kegiatan ; -
Kegiatan
pengadaan
pakaian
dinas
DPRD
beserta
perlengkapannya c. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur melalui kegiatan ; -
Kegiatan
bimbingan
teknis
implementasi
peraturan
perundang-undangan d. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan melalui kegiatan ; -
Kegiatan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
-
Kegiatan penyusunan laporan keuangan akhir tahun
ILPPD 2012 60
PEMKO DUMAI
e. Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah melalui kegiatan ; -
Kegiatan pembahasan rancangan peraturan daerah
-
Kegiatan hearing/dialog dan koordinasi dengan pejabat Pemerintah Daerah dan tokoh masyarakat/tokoh agama
-
Kegiatan rapat-rapat alat kelengkapan dewan
-
Kegiatan rapat-rapat paripurna
-
Kegiatan reses
-
Kegiatan peningkatan kapasitas pimpinan dan anggota DPRD
-
Kegiatan study banding anggota DPRD Kota Dumai
-
Kegiatan
penyiapan,
pengkajian
dan
penelahaan
rancangan peraturan daerah inisiatif DPRD Kota Dumai -
Kegiatan kunjungan kerja komisi-komisi DPRD
-
Kegiatan penyampaian aspirasi secara langsung oleh masyarakat ke DPRD
-
Kegiatan pembahasan/penyusunan Peraturan Tata Tertib dan Kode Etik Anggota DPRD 2009-2014
-
Kegiatan penyediaan alat kelengkapan DPRD
-
Kegiatan pengkajian, penelaahan, pembahasan KUAPPAS, RAPBD, KUA.
20.1.3 Inspektorat Kota Dumai 20.1.3.1 Program dan Kegiatan Adapun program dan kegiatan yang dilaksanakan adalah sebagai berikut: a. Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan Kepala Daerah melalui kegiatan : -
Kegiatan Pengawasan Internal secara berkala
-
Kegiatan Pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan Kepala Daerah
-
Kegiatan Tindak lanjut hasil temuan pengawasan
-
Kegiatan
Koordinasi
Pengawasan
yang
Lebih
Komprehensif ILPPD 2012 61
PEMKO DUMAI
-
Kegiatan Evaluasi Berkala Temuan Hasil Pengawasan
-
Kegiatan meneliti dan menilai laporan wajib LP2P
-
Kegiatan Peningkatan Kinerja Instansi Pemerintahan
-
Kegiatan
Peningkatan
sistem
pengendalian
intern
Pemerintah -
Kegiatan Seminar Pencegahan Tindak Pidana Korupsi
b. Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatus Pengawasan melalui kegiatan ; -
Kegiatan pelatihan pengembangan tenaga pemeriksa dan aparatur
-
Kegiatan pelatihan tekhnis pengawasan dan penilaian akuntabilitas kerja
-
Kegiatan in house training aparatur pengawasan
20.1.4 Badan Pelayanan Terpadu & Penanaman Modal 20.1.4.1 Program dan Kegiatan Adapun program dan kegiatan yang dilaksanakan adalah sebagai berikut: a. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur melalui kegiatan ; -
Kegiatan Penyusunan dan Penerapan Standar Layanan Prima
-
Kegiatan Penyusunan Standar Operasional Prosedur
b. Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi -
Kegiatan Penyusunan Sistem Informasi Perizinan dan Non Perizinan
c. Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Terpadu -
Kegiatan Sosialisasi Pelayanan Terpadu
-
Kegiatan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan
-
Kegiatan Peningkatan Administrasi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan
ILPPD 2012 62
PEMKO DUMAI
20.1.5 Satuan Polisi Pamong Praja 20.1.5.1 Program dan Kegiatan Adapun program dan kegiatan yang dilaksanakan sebagai berikut ; a. Program
Penyelenggaraan
Ketentraman
dan
Ketertiban
Umum, melalui kegiatan : -
Kegiatan kerjasama pengembangan kemampuan aparat Polisi Pamong Praja dengan TNI/Polri dan Kejaksaan
- Kegiatan peningkatan kapasitas aparat dalam rangka pelaksanaan Siskamswakarsa di Daerah 20.1.6 Kecamatan Dumai Kota 20.1.6.1 Program dan Kegiatan Adapun program dan kegiatan yang dilaksanakan adalah : a. Program
Pelayanan
Administrasi
Perkantoran
melalui
kegiatan : -
Penyediaan jasa surat menyurat
-
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
-
Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor
-
Penyediaan jasa kebersihan kantor
-
Penyediaan alat tulis kantor
-
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
-
Penyediaan
komponen
instalasi
listrik/penerangan
bangunan kantor -
Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
-
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundangperundangan
-
Penyediaan makanan dan minuman
-
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
-
Penyediaan
jasa
tenaga
pelayanan
administrasi
perkantoran -
Penyediaan jasa tenaga keamanankantor
ILPPD 2012 63
PEMKO DUMAI
b. Peningkatan
Sarana
dan
Prasarana
Aparatur
melalui
kegiatan: -
Pengadaan kendaraan dinas/operasional
-
Pengadaan perlengkapan gedung kantor
-
Pengadaan Mebeleur
-
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
-
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
-
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor
c. Program
Peningkatan
Pengembangan
Sistem Pelaporan
capaian Kinerja dan Keuangan melalui kegiatan ; -
Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
d. Program Penigkatan Pelayanan kelurahan melalui kegiatan : -
Dukungan Operasional Kelurahan
e. Program
Mengintensifkan
Penanganan
Pengaduan
Masyarakat melalui kegiatan : -
Pembinaan pos pelayanan terpadu di Kecamatan
-
Penilaian kinerja unit pelayanan publik
f. Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan melalui kegiatan : -
Pembinaan kehidupan beragama
g. Program Peningkatan Kinerja Lembaga LPMK dan RT melalui kegiatan : -
Pembinaan LPMK dan RT se-Kota Dumai
h. Program
Peningkatan
Partisipasi
Masyarakat
dalam
Membangun Desa melalui kegiatan : -
Monitoring, evaluasi dan pelaporan
-
Peningkatan partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan
i.
Program Pelaksanaan penghormatan Hari-hari besar melalui kegiatan : -
Peringatan hari-hari besar nasional dan daerah lainnya
ILPPD 2012 64
PEMKO DUMAI
20.1.7 Kecamatan Dumai Selatan 20.1.7.1 Program dan Kegiatan Adapun program dan kegiatan yang dilaksanakan sebagai berikut ;
a. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, -
Pengadaan Kendraan Dinas/Operasional
-
Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor
-
Pengadaan Mobeler
-
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendraan Donas Operasional
b. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan -
Penyusunan
Laporan
Capaian
Kinerja
dan
Ikhtisar
Realisasi Kinerja SKPD
c. Program Peningkatan Pelayanan Kelurahan -
Dukungan Operasional Kelurahan
d. Program Mengintensifkan Penangan Pengaduan Masyarakat Pembinaan Pos Pelayanan Terpadu di Kecamatan -
Pelanyanan Kinerja Unit Pelayanan Publik
e. Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan -
Pembinaan Kehidupan Beragama
f. Program Peningkatan Kinerja Lembaga LPMK dan RT -
Pembinaan LPMK dan RT se-Kota Dumai
g. Program
Peningkatan
Partisipasi
Masyarakat
dalam
Membangun Desa -
Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan
-
Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Perencanaan Pembangunan
h. Program Pelaksanaan Penghormatan Hari-hari Besar -
Peringatan hari-hari besar nasional dan daerah lainnya
ILPPD 2012 65
PEMKO DUMAI
20.1.8 Kecamatan Bukit Kapur 20.1.8.1 Program dan Kegiatan Adapun program dan kegiatan yang dilaksanakan adalah : a. Program
Pelayanan
Administrasi
Perkantoran
melalui
kegiatan : -
Penyediaan jasa surat menyurat
-
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
-
Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor
-
Penyediaan jasa kebersihan kantor
-
Penyediaan alat tulis kantor
-
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
-
Penyediaan
komponen
instalasi
listrik/penerangan
bangunan kantor -
Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
-
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundangperundangan
-
Penyediaan makanan dan minuman
-
Penyadiaan jasa tenaga keamanankantor
-
Penyediaan sewa gedung kantor dan rumah jabatan/rumah dinas
b. Peningkatan
Sarana
dan
Prasarana
Aparatur
melalui
kegiatan: -
Pengadaan kendaraan dinas/operasional
-
Pengadaan perlengkapan gedung kantor
-
Pengadaan Komputer/PC dan Printer
-
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
-
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
-
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor
-
Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor
c. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan capaian Kinerja dan Keuangan melalui kegiatan ; -
Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
ILPPD 2012 66
PEMKO DUMAI
d. Program Penigkatan Pelayanan kelurahan melalui kegiatan : -
Dukungan Operasional Kelurahan
e. Program
Mengintensifkan
Penanganan
Pengaduan
Masyarakat melalui kegiatan : -
Pembinaan pos pelayanan terpadu di Kecamatan
-
Penilaian kinerja unit pelayanan publik
f. Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan melalui kegiatan : -
Pembinaan kehidupan beragama
g. Program Peningkatan Kinerja Lembaga LPMK dan RT melalui kegiatan : -
Pembinaan LPMK dan RT se-Kota Dumai
h. Program
Peningkatan
Partisipasi
Masyarakat
dalam
Membangun Desa melalui kegiatan : -
Monitoring, evaluasi dan pelaporan
-
Peningkatan partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan
i. Program Pelaksanaan penghormatan Hari-hari besar melalui kegiatan : -
Peringatan hari-hari besar nasional dan daerah lainnya
20.1.9. Kecamatan Dumai Barat 20.1.9.1 Program dan Kegiatan a. Program
Pelayanan
Administrasi
Perkantoran
melalui
kegiatan : -
Kegiatan Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
-
Kegiatan Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor
-
Kegiatan Penyediaan jasa kebersihan kantor
-
Kegiatan Penyediaan alat tulis kantor
-
Kegiatan Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
-
Kegiatan Penyediaan komponen instalasi listrik/bangunan kantor
ILPPD 2012 67
PEMKO DUMAI
-
Kegiatan
Penyediaan
bahan
bacaan
dan
peraturan
perundang-undangan -
Kegiatan Penyediaan makanan dan minuman
-
Kegiatan Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah
-
Kegiatan Penyediaan jasa tenaga pelayanan administrasi perkantoran
-
Kegiatan Penyediaan Jasa tenaga keamanan kantor
b. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur -
Kegiatan Pembangunan Gedung Kantor
-
Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional
-
Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor
-
Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas
-
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
-
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
-
Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur
c. Program
peningkatan pengembangan system pelaporan
capaian kinerja dan keuangan melalui kegiatan : -
Kegiatan Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
d. Program Peningkatan Pelayanan Kelurahan -
Kegiatan Dukungan operasional kelurahan
e. Program
mengintensifkan
penanganan
pengaduan
masyarakat -
Pembinaan Pos Pelayanan Terpadu di Kecamatan
-
Penilaian Kinerja Unit Pelayanan Publik
f. Program pengembangan wawasan kebangsaan -
Pembinaan kehidupan beragama
g. Program Peningkatan kinerja Lembaga LPMK dan RT -
Pembinaan LPMK dan RT Se Kota Dumai
h. Program
peningkatan
partisipasi
masyarakat
dalam
membangun desa -
Monitoring, evaluasi dan pelaporan
ILPPD 2012 68
PEMKO DUMAI
-
Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Perencanaan Pembangunan
i. Program Pelaksanaan Penghormatan Hari-hari Besar -
Peringatan Hari-hari Besar Nasional dan Daerah Lainnya
20.1.10 Kecamatan Dumai Timur 20.1.10.1 Program dan Kegiatan Adapun program dan kegiatan yang dilaksanakan adalah : a. Program
Pelayanan
Administrasi
Perkantoran
melalui
kegiatan : -
Penyediaan jasa surat menyurat
-
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
-
Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor
-
Penyediaan jasa kebersihan kantor
-
Penyediaan alat tulis kantor
-
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
-
Penyediaan
komponen
instalasi
listrik/penerangan
bangunan kantor -
Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
-
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundangperundangan
-
Penyediaan makanan dan minuman
-
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke daerah
-
Penyadiaan jasa tenaga keamanankantor
b. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur melalui kegiatan : -
Pembangunan Gedung Kantor
-
Pengadaan kendaraan dinas/operasional
-
Pengadaan perlengkapan gedung kantor
-
Pengadaan mebeleur
-
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
-
Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor
ILPPD 2012 69
PEMKO DUMAI
c. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan capaian Kinerja dan Keuangan melalui kegiatan ; -
Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
d. Program Penigkatan Pelayanan kelurahan melalui kegiatan : -
Dukungan Operasional Kelurahan
e. Program
Mengintensifkan
Penanganan
Pengaduan
Masyarakat melalui kegiatan : -
Pembinaan pos pelayanan terpadu di Kecamatan
-
Penilaian kinerja unit pelayanan publik
f. Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan melalui kegiatan : -
Pembinaan kehidupan beragama
g. Program Peningkatan Kinerja Lembaga LPMK dan RT melalui kegiatan : -
Pembinaan LPMK dan RT se-Kota Dumai
h. Program
Peningkatan
Partisipasi
Masyarakat
dalam
Membangun Desa melalui kegiatan : -
Monitoring, evaluasi dan pelaporan
-
Peningkatan partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan
i. Program Pelaksanaan penghormatan Hari-hari besar melalui kegiatan : -
Peringatan hari-hari besar nasional dan daerah lainnya
20.1.11 Kecamatan Medang Kampai 20.1.11.1 Program dan Kegiatan Adapun program dan kegiatan yang dilaksanakan adalah : a. Program
Pelayanan
Administrasi
Perkantoran
melalui
kegiatan : -
Penyediaan jasa surat menyurat
-
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
-
Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor
ILPPD 2012 70
PEMKO DUMAI
-
Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas / operasional
-
Penyediaan jasa kebersihan kantor
-
Penyedian Perbaikan Peralatan Kerja
-
Penyediaan alat tulis kantor
-
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
-
Penyediaan
komponen
instalasi
listrik/penerangan
bangunan kantor -
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundangundangan
-
Penyediaan makanan dan minuman
-
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
b. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur melalui kegiatan : -
Pembangunan Gedung Kantor
-
Pengadaan kendaraan dinas/operasional
-
Pengadaan perlengkapan gedung kantor
-
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
-
Rehabilitasi sedang/ berat rumah gedung kantor
c. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan melalui kegiatan : -
Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja
SKPD
d. Program Peningkatan Pelayanan Kelurahan melalui kegiatan : -
Dukungan Operasional Kelurahan
e. Program
Mengintensifkan
Penanganan
Pengaduan
Masyarakat -
Pembinaan pos pelayanan terpadu di Kecamatan
-
Penilaian kinerja unit pelayanan public
f. Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan melalui kegiatan : -
Pembinaan kehidupan beragama
g. Program Peningkatan Kinerja Lembaga LPMK dan RT melalui kegiatan : -
Pembinaan LPMK dan RT se-Kota Dumai
ILPPD 2012 71
PEMKO DUMAI
h. Program
Peningkatan
Partisipasi
Masyarakat
dalam
Membangun Desa melalui kegiatan : -
Monitoring, evaluasi dan pelaporan
-
Peningkatan partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan
i. Program Pelaksanaan Penghormatan Hari-hari Besar melalui kegiatan : -
Peringatan hari-hari besar nasional dan daerah lainnya
20.2 Dinas Pendapatan 20.2.1
Program dan kegiatan Adapun program dan kegiatan yang dilaksanakan adalah : a. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, melalui kegiatan : -
Pembangunan Gedung Kantor.
-
Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional.
-
Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor.
b. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur, melalui kegiatan : -
Pendidikan dan Pelatihan Formal
c. Program Peningkatan
Pengembangan Sistim Pelaporan Capaian
Kinerja dan Keuangan -
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
d. Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah, melalui kegiatan : -
Pemeliharaan SIMPATDA.
-
Updating Basis Data Obyek Pajak PBB Sektor Perkotaan.
-
Sosialisasin Pajak daerah dan Retribusi Daerah.
-
Monitoring Penyampaian SPPT PBB.
-
Penyusunan Perda dan Perwako Retribusi Izin Gangguan.
-
Pengawasan dan Penertiban Obyek dan Subyek Pajak/Retribusi Daerah.
-
Perhitungan dan penyampaian Pajak dan Retribusi Daerah.
-
Monitoring dan Evaluasi Realisasi Pendapatan Daerah.
ILPPD 2012 72
PEMKO DUMAI
-
Penagihan Tunggakan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
-
Sosialisasi Aplikasi SIMPATDA dan SMS Centre.
-
Penyusunan SOP dan SPM Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Dispenda.
-
Pendataan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
-
Dukungan untuk pelayanan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
-
Survey Potensi Pendapatan Asli Daerah ( PAD ).
-
Sosialisasi Pengalihan PBB ke PEMKO Dumai.
-
Penyusunan SOP PBB dan Perwa PBB.
-
Rekonsiliasi Realiasasi Pendapatan Kota Dumai.
-
Koordinasi Strategi Pengembangan Pendapatan Daerah.
-
Bimbingan Teknis Pelayanan dan Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan. Pendidikan dan Pelatihan Formal Peningkatan Kapasitas Sumber
-
Daya Aparatur di Bidang Pajak dan Retribusi Daerah. 20.3 Hukum 20.3.1 Program dan Kegiatan Adapun program dan kegiatan yang dilaksanakan adalah sebagai beikut : a. Program Penataan Peraturan Perundang-undangan,melalui kegiatan : -
Kegiatan Legislasi Rancangan Peraturan Perundang-undangan
-
Kegiatan Sosialisasi peraturan perundang-undangan
-
Kegiatan Bimtek Legal Drafting
-
Kegiatan Bimbingan Teknis HAM
b. Program Pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan sosial -
Kegiatan Bantuan Hukum dan Pelayanan Pemerintah Kota Dumai
c. Program Optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi -
Kegiatan
Digitalisasi
Perda
dan
Pemeliharaan
Peraturan
Perundang-undangan dan Buku-buku perpustakaan 20.4 Kepegawaian 20.4.1 Program dan Kegiatan Adapun program dan kegiatan yang dilaksanakan adalah sebagai berikut : ILPPD 2012 73
PEMKO DUMAI
a.
Program Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur , melalui kegiatan : -
Kegiatan bimbingan teknis implementasi peraturan perundang – undangan
-
Kegiatan Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan tentang Kepegawaian
b.
Kegiatan pembinaan mental dan fisik aparatur
Program pembinaan dan pengembangan aparatur melalui kegiatan; -
Kegiatan Penyusunan pembinaan karier Pegawai Negeri Sipil
-
Kegiatan penempatan PNS
-
Kegiatan Penataan sistem administrasi kenaikan pangkat otomatis PNS
-
Kegiatan
pembangunan/pengembangan
sistem
informai
kepegawaian daerah -
Kegiatan penyusunan instrumen analisis jabatan pegawai negeri sipil
-
Kegiatan Pemberian penghargaan bagi PNS berprestasi
-
Kegiatan pemberian bantuan tugs belajar dan ikatan dinas
-
Kegiatan pemberian bantuan penyelenggaraan penerimaan praja IPDN
-
Kegiatan
Penyelenggaraan
diklat
teknis,
fungsional
dan
kepemimpinan -
Kegiatan monitoring evaluasi dan laporan
-
Kegiatan pelaksanaan sumpah / janji PNS
-
Kegiatan pengelolaan dan pemeliharaan dokumen dan arsip kepegawaian
21. Pemberdayaan Masyarakat Desa 21.1 Program dan kegiatan Program dan kegiatan urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang dilaksanakan terdiri dari: a. Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan terdiri dari 3 (tiga) kegiatan, yaitu: -
Revitalisasi dan Pembinaan Pokjanal Posyandu;
-
Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK); dan
ILPPD 2012 74
PEMKO DUMAI
-
Pelatihan Pendamping Kelurahan (UEK-SP) bagi Kader Pembangunan Masyarakat.
b. Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan terdiri dari2 (dua) kegiatan, yaitu: -
Fasilitasi Permodalan bagi Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Pedesaan;
-
Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan;
c. Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa terdiri dari 4 (empat) kegiatan, yaitu: -
Kegiatan Pemberian Stimulan Pembangunan Desa;
-
Kegiatan Pencanangan Bulan Bhakti Gotong Royong;
-
Kegiatan Lomba Kelurahan; dan
-
Kegiatan Gelar Teknologi Tepat Guna
22. S o s I a l 22.1 Program dan Kegiatan Adapun program dan kegiatan yang dilaksanakan adalah sebagai berikut : a. Program Pemberdayaan Fakir miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial -
Kegiatan Peningkatan (Capacity Building) petugas dan pendamping sosial pemberdayaan Fakir Miskin
-
Kegiatan Keterampilan berusaha bagi keluarga miskin
-
Kegiatan Fasilitasi manajemen usaha bagi keluarga miskin
-
Kegiatan Pengadaan sarana dan prasarana pendukung usaha bagi keluarga miskin
-
Kegiatan Pelatihan keterampilan bagi penyandang masalah kesejahteraan Sosial
b. Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial -
Koordinasi perumusan kebijakan dan sinkronisasi pelaksanaan upayaupaya penanggulangan kemiskinan
-
Kegiatan Penanganan masalah-masalah Strategis yang menyangkut Tanggap Cepat Darurat dan Kejadian Luar Biasa
-
Kegiatan Pengiriman dan Bantuan Sosial Klien
-
Kegiatan Penanggulangan Masalah-masalah Sosial Kemasyarakatan
ILPPD 2012 75
PEMKO DUMAI
-
Kegiatan Pelestarian nilai kepahlawanan, keperintisan, kejuangan dan kesetiakawanan sosial
c. Program pembinaan para penyandang cacat dan trauma -
Kegiatan Pendayagunaan para penyandang cacat dan eks trauma
d. Program pembinaan panti asuhan/ panti jompo -
Kegiatan Operasi dan pemeliharaan sarana dan prasarana panti asuhan/ jompo
e. Program Pembinaan eks penyandang penyakit Sosial (eks narapidana, PSK, narkoba dan penyakit Sosial) -
Kegiatan Pemantauan kemajuan perubahan sikap mental eks penyandang penyakit sosial
f. Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial -
Kegiatan
Peningkatan
Jejaring
Kerjasama
Pelaku-pelaku
Usaha
Kesejahteraan Sosial Masyarakat -
Kegiatan Peningkatan kualitas SDM kesejahteraan sosial masyarakat
-
Kegiatan Pengembangan Model Kelembagaan perlindungan Sosial
23. Budaya 23.1 Program dan Kegiatan Adapun program dan kegiatan yang dilaksanakan adalah sebagai berikut : a. Program Pengembangan Nilai Budaya -
Kegiatan pelestarian dan aktualisasi adat budaya daerah
-
Kegiatan Pemberian dukungan, penghargaan dan kerjasama dibidang budaya
b. Program Pengelolaan Kekayaan Budaya -
Kegiatan fasilitasi partisipasi masyarakat dalam pengelolaan kekayaan dibidang budaya.
c. Program Pengelolaan Keragaman Budaya -
Kegiatan fasilitasi penyelenggaraan festival budaya daerah
d. Program Pengembangan Kerjasama Pengelolaan Kekayaan Budaya -
Kegiatan membangun kemitraan pengelolaan kebudayaan antar daerah
ILPPD 2012 76
PEMKO DUMAI
24. Kearsipan 24.1 Program dan Kegiatan Adapun program dan kegiatan yang dilaksanakan adalah sebagai berikut; a. Program Penyelematan dan Pelestarian dokumen/arsip daerah -
Kegiatan pendataan dan penataan dokumen/arsip daerah
-
Kegiatan penduplikan dokumen/arsip daerah dalam bentuk informatika
-
Kegiatan penelusuran arsip daerah
-
Kegiatan akuisisi kearsipan
b. Program Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana kearsipan Kegiatan pemeliharaan rutin/berkala sarana pengolahan dan penyimpanan
-
arsip 25. Perpustakaan 25.1 Program dan Kegiatan Adapun program dan kegiatan yang dilaksanakan adalah : a. Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi melalui Kegiatan ; -
Kegiatan pengembangan budaya baca dan pembinaan perpustakaan
b. Program Pengembangan Budaya Baca dan pembinaan Perpustakaan
A.
-
Kegiatan penyediaan bahan pustaka pada perpustakaan umum daerah
-
Kegiatan Publikasi dan sosialisasi minat dan budaya baca
Prioritas Urusan Pilihan Yang dilaksanakan Berdasarkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Dumai Tahun 2011 sebagaimana yang telah disebutkan diatas, maka Prioritas Urusan Pilihan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Dumai pada Tahun Anggaran 2011 adalah sebagai berikut :
1. Dinas Perikanan, peternakan dan Kelautan; 2. Dinas Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan; 3. Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Investasi Namun demikian tidaklah berarti bahwa Urusan Pilihan lainnya tidak mendapatkan perhatian dari Pemerintah Kota Dumai. Urusan-Urusan Pilihan lainnya tetap menjadi perhatian dan dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan. ILPPD 2012 77
PEMKO DUMAI
Berikut ini akan diuraikan secara terperinci tentang pelaksanaan Urusan Pilihan sebagai berikut : 1. Perikanan dan Kelautan 1.1 Program dan kegiatan Adapun program dan kegiatan yang dilaksanakan adalah : a. Program Pemberdayaan Masyarakat Ekonomi Pesisir, melalui kegiatan : -
Pembinaan Kelompok Ekonomi Masyarakat Pesisir
b. Program Peningkatan Kesadaran Penegakan Hukum Dalam Pendayagunaan Sumberdaya Laut, melalui kegiatan :
- Penyuluhan hukum dalam pendayagunaan sumber daya laut c. Program Peningkatan Kegiatan Budaya Kelautan dan Wawasan Maritim Kepada Masyarakat, melalui kegiatan :
- Penyuluhan Budaya Kelautan d. Program Pengembangan Perikanan Tangkap, melalui kegiatan :
- Pengadaan Alat Bantu Penangkapan e. Program Optimalisasi Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan
- Peningkatan keanekaragaman Produk Pengolahan Hasil Perikanan. -
Pengawasan Produk Hasil olahan Perikanan
f. Program Pengembangan Budidaya Perikanan, melalui kegiatan : -
Pengembangan Bibit Ikan Unggul
-
Pendampingan pada kelompok Tani Pembudidaya Ikan
-
Pembinaan dan pengembangan perikanan
HAL-HAL LAIN YANG DIANGGAP PERLU DILAPORKAN Di samping Program dan Kegiatan sebagaimana yang telah disebutkan di atas, Dinas Peternakan, Perikanan dan Kelautan Kota Dumai juga melaksanakan urusan di Bidang Peternakan, dimana bidang ini juga merupakan salah satu bidang yang dilaksanakan dalam program Pengentasan Kemiskinan Kota Dumai. Adapun Program dan Kegiatan di Bidang Peternakan adalah sebagai berikut : a. Program dan Kegiatan Adapaun Program dan Kegiatan yang dilaksanakan adalah : 1. Program pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak, melalui kegiatan :
- Pendataan Masalah Peternakan ILPPD 2012 78
PEMKO DUMAI
- Pemeliharaan Kesehatan dan Pencegahan Penyakit Menular Ternak - Pemusnahan Ternak yang Terjangkit Penyakit Endemik - Pengawasan Perdagangan Ternak Antar Daerah 2. Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan, melalui kegiatan :
- Pembangunan Sarana dan Prasarana Pembibitan Ternak - Pembibitan dan Perawatan Ternak - Pendistribusian bibit ternak kepada masyarakat - Penyuluhan pengelolaan bibit ternak yang didistribusikan kepada masyarakat - Pengembangan Agribisnis Peternakan 3. Program Peningkatan Kesejahteraan Petani, melalui kegiatan :
- Pelatihan Petani dan Pelaku Agribisnis 4. Program Promosi Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Peternakan.
- Kegiatan Promosi Atas Hasil Produksi Peternakan Unggulan Daerah - Kegiatan Pengolahan Informasi Permintaan Pasar Atas Hasil Produksi Peternakan. 2. Pertanian 2.1
Program dan Kegiatan Adapun program dan kegiatan yang dilaksanakan adalah sebagai berikut ; a. Program Peningkatan Kesejahteraan Petani -
Kegiatan Peningkatan kemampuan Lembaga Petani
-
Kegiatan
Peningkatan
Sistem
Insentif
dan
Disinsentif
bagi
Petani/Kelompok Petani b. Program Peningkatan Penerapan teknologi pertanian/perkebunan -
Kegiatan
pengadaan
sarana
dan
prasarana
teknologi
pertanian/perkebunan tepat guna -
Kegiatan Penyuluhan penerapan teknologi pertanian/perkebunan tepat guna.
-
Kegiatan penyuluhan penerapan teknologi pertanian/perkebunan modern bercocok tanam
c. Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan -
Kegiatan penyuluhan peningkatan produksi pertanian/perkebunan
-
Kegiatan Penyediaan Sarana produksi pertanian/perkebunan
ILPPD 2012 79
PEMKO DUMAI
-
Kegiatan Pengembangan Bibit unggul pertanian/perkebunan
-
Kegiatan Sertifikasi Bibit unggul pertanian/perkebunan
d. Program Pemberdayaan Penyuluh Pertanian/Perkebunan lapangan -
Kegiatan Peningkatan Kapasitas tenaga penyuluh pertanian/perkebunan
-
Kegiatan Penyuluhan dan pendampingan bagi pertanian/perkebunan
3. Kehutanan 3.1
Program dan Kegiatan Adapun program dan kegiatan yang dilaksanakan adalah sebagai berikut; a. Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan -
Kegiatan Pembuatan Bibit/benih tanaman kehutanan
-
Kegiatan Penanaman Pohon pada Kawasan hutan Industri dan Hutan Wisata
-
Kegiatan Pemeliharaan Kawasan hutan industri dan Hutan Wisata
-
Kegiatan
Pembinaan,
Pengendalian
dan
Pengawasan
Gerakan
Rehabilitasi Hutan dan Lahan -
Kegiatan Bulan Menanam nasional
b. Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Hutan -
Kegiatan Pencegahan dan Pengendalian kebakaran hutan dan lahan
c. Program Pembinaan dan Penertiban Industri Hasil Hutan -
Kegiatan Pengawasan dan Penertiban Pelaksanaan Perda mengenai Pengelolaan industri hasil hutan
d. Program Perencanaan dan Pengembangan Hutan -
Kegiatan Pemeliharaan Penghijauan Kawasan Terbuka (DAK-DR)
e. Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Hutan -
Kegiatan Pengelolaan dan pemanfaatan hutan
4. Energy dan SDM 4.1
Program dan Kegiatan Adapun program dan kegiatan yang dilaksanakan adalah sebagai berikut ; a. Program Pembinaan dan Pengembangan Bidang Ketenagalistrikan -
Kegiatan pengembangan jaringan listrik dan penerangan jalan umum
-
Kegiatan pemeliharaan jaringan listrik dan penerangan jalan umum
ILPPD 2012 80
PEMKO DUMAI
5.
Pariwisata 5.1
Program dan Kegiatan Adapun program dan kegiatan yang dilaksanakan adalah sebagai berikut; a. Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata melalui kegiatan : -
Kegiatan pengembangan jaringan kerjasama promosi pariwisata.
-
Kegiatan Pelaksanaan promosi pariwisata nusantara didalam dan diluar negeri
b. Program Pengembangan Destinasi Pariwisata melalui kegiatan : -
Kegiatan peningkatan pembangunan sarana dan prasarana pariwisata.
-
Kegiatan pembersihan dan pemeliharaan lahan wisata.
c. Program Pengembangan Kemitraan melalui kegiatan : -
Kegiatan pengembangan SDM dan profesionalisme bidang pariwisata.
-
Kegiatan peningkatan peran serta masyarakat dalam pengembangan kemitraan pariwisata
6.
Industry 6.1
Program dan kegiatan Adapun Program dan Kegiatan yang dilaksanakan adalah sebagai berikut : a. Program Peningkatan Kapasitas IPTEK Sistem Produksi -
Kegiatan pengembangan sistem inovasi teknologi industri
b. Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah -
Kegiatan fasilitasi bagi industri kecil dan menengah terhadap pemanfaatan sumber daya
-
Kegiatan fasilitasi kerjasama kemitraan mikro kecil dan menengah
c. Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri -
Kegiatan pembinaan kemampuan teknologi
d. Program Penataan Struktur Industri 7.
Kegiatan kebijakan industri hulu-hilir
Perdagangan 7.1
Program dan Kegiatan Adapun Program dan Kegiatan yang dilaksanakan adalah sebagai berikut :
ILPPD 2012 81
PEMKO DUMAI
a. Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan melalui kegiatan ; -
Kegiatan peningkatan pengawasan peredaran barang dan jasa
-
Kegiatan operasionalisasi dan pengembangan UPT Kemetrologian Daerah
b. Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri melalui kegiatan ; -
Kegiatan pengembangan pasar dan distribusi barang/produk
-
Kegiatan pengembangan pasar lelang daerah Dalam urusan pilihan bidang perdagangan dilaksanakan juga oleh Satuan
Kerja Perangkat Daerah antara lain sebagai berikut ; KANTOR PELAYANAN PASAR 1.1
Program dan Kegiatan Adapun Program dan Kegiatan yang dilaksanakan adalah sebagai berikut ; a. Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri melalui kegiatan ; -
Kegiatan
Penyempurnaan
Perangkat
Peraturan,
Kebijakan
dan
pelaksanaan Operasional -
Kegiatan Pengembangan Pasar dan Distribusi Barang/Produk
-
Kegiatan Penambahan Sarana dan Prasarana Pasar
-
Kegiatan Pembangunan Tempat Pelelangan Ikan
b. Program Pembinaan Pedagang Kaki Lima dan Asongan melalui kegiatan ;
8.
-
Kegiatan pembinaan organisasi pedagang kaki lima dan asongan
-
Kegiatan penataan tempat berusaha bagi pedagang kaki lima dan asongan
-
Kegiatan Pendataan Pedagang kaki lima
-
Kegiatan Pemindahan Pedagang kaki lima
Transmigrasi 8.1
Program dan kegiatan Adapun program dan kegiatan yang dilaksanakan adalah sebagai berikut ; a. Program Pengembangan Wilayah Transmigrasi melalui kegiatan ; -
Kegiatan penyediaan dan pengelolaan prasarana dan sarana sosial dan ekonomi di kawasan transmigrasi
-
Kegiatan fasilitasi pemyelesaian lahan Transmigrasi
ILPPD 2012 82
PEMKO DUMAI
D.
Indikator Kinerja Kunci 1. Tataran Pengambil Kebijakan 1.1
Ketentraman dan Ketertiban Umum Daerah - Pada fokus Peraturan tentang ketertiban penataan ruang dengan Indikator Kinerja Kunci Keberadaan Perda IMB dengan Rumusan ada atau tidak ada Capaian Kinerja Ada yaitu Perda Kota Dumai No. 10 Tahun 2012 tentang Izin Mendirikan Bagunan - Pada Indikator Kinerja Kinci Rasio Rumah Ber IMB dengan Rumusan Jumlah Rumah ber IMB dibagi jumlah rumah seluruhnya Capaian Kinerja 2,89% - Pada Indikator Kinerja Kunci Keberadaan Perda RTRW, Capaian Kinerja ada yaitu Perda Kota Dumai Nomor 27 Tahun 2005 Tentang Perubahan Perda Nomor 11 Tahun 2002 Tentang RTRW Kota Dumai. - Pada Fokus Peraturan tentang Kependudukan dengan Indikator Kinerja Kunci Pengurusan KTP dengan Rumusan Jumlah penduduk yang sudah terekam dalam E-KTP dibagi jumlah penduduk yang wajib ber E-KTP capaian kinerja 78,3% dan dengan Biaya Pengurusan sebesar Rp. 10.000,- (Perda Kota Dumai No. 19 Tahun 2008 Tentang perubahan Perda No. 11 Tahun 2007 tentang Penggantian Biaya Cetak KTP). - Pada fokus Personil Satpol PP dengan Indikator Kinerja Kunci Rasio personil Satpol PP terhadap Jumlah Penduduk, Capaian Kinerja 0,02% - Pada fokus Kebijakan bidang penanganan PSK, PKL atau PMKS dengan Indikator Kinerja Kunci Keberadaan Perda tentang PSK, PKL atau PMKS, capaian kinerja Ada yaitu Perda No. 12 Tahun 2002 tentang Penyelenggaraan Ketertiban umum (yang mengatur PSK, PKL atau PMKS) - Pada fokus Peraturan tentang Kebersihan Kota dengan Indikator Kinerja Kunci Keberadaan Peraturan tentang Kebersihan Kota, capaian kinerja ada yaitu diatur dalam Perda Kota Dumai No. 09 Tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan Sampah dan Perwa No. 24 Tahun 2012 tentang pelimpahan kewenangan Walikota kepada Camat di bidang persampahan
1.2
Keselarasan dan Efektivitas Hubungan antara Pemerintah Daerah dan Pemerintah serta antar Pemerintah Daerah dalam Rangka Pengembangan Otonomi Daerah - Pada fokus Penyampaian laporan kepada pemerintah dengan Indikator Kinerja Kunci Ketepatan Waktu penyampaian LPPD berdasarkan PP No. 3 Tahun 2007, capaian kinerja tepat yaitu tanggal 26 maret 2013.
ILPPD 2012 83
PEMKO DUMAI
- Pada fokus penyampaian laporan keuangan dan kinerja dengan Indikator Kinerja Kunci Ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan dan laporan kinerja berdasarkan PP No. 8 Tahun 2006, capaian kinerja tidak tepat yaitu disampaikan pada tanggal
maret 2013.
- Pada fokus Implementasi Standar Pelayanan Minimal dengan Indikator Kinerja Kunci Urusan yang sudah diterapkan SPMnya berdasarkan pedoman yang diterbitkan oleh Pemerintah, capaian kinerja 2 urusan - Pada fokus Hubungan Antar Daerah dengan Indikator Kinerja Kunci Kerjasama dengan daerah lain, capaian kinerja 3 MOU 1.3
Keselarasan antara Kebijakan Pemerintah Daerah dengan Kebijakan Pemerintah - Pada fokus Sinkronisasi pelaksanaan pembangunan nasional dan daerah dengan Indikator Kinerja Kunci Rasio Kesesuaian Prioritas Pembangunan, capaian kinerja 72,73% - Pada fokus Kewenangan dengan Indikator Kinerja Kunci Urusan wajib yang diselenggarakan daerah, capaian kinerja 96,2% - Pada aspek bidang keuangan dengan indikator kinerja waktu penetapan Perda APBD dan Keberadaan Perda Pengelolaan Keuangan Daerah berdasarkan PP Nomor 58 tahun 2005, dapat disampaikan bahwa penetapan Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 01 Tahun 2012 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kota Dumai tanggal 05 Maret 2012 - Pada Indikator Kinerja Kunci Keberadaan Perda APBD tentang pengelolaan keuangan daerah berdasarkan PP 58 Tahun 2005, capaian kinerja ada yaitu Perda No. 7 Tahun 2009 tentang Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah. - Pada Indikator Kinerja Kunci Belanja Untuk Pelayanan Dasar, capaian kinerja sebesar 48,4% - Pada Indikator Kinerja Kunci Belanja Untuk Urusan Pendidikan dan Kesehatan (termasuk yang dibiayai non APBD), capaian kinerja sebesar 30,7% - Pada Fokus Pelayanan Publik dengan Indikator Kinerja Kunci Keberadaan Perda tentang Standar Pelayanan Publik sesuai dengan Peraturan Perundangundangan, capaian kinerja tidak ada - Pada Fokus Kepegawaian dengan Indikator Kinerja Kunci Ratio PNS terhadap Penduduk, capaian kinerja yaitu 1,6% - Pada Fokus Kepegawaian dengan Indikator Kinerja Kunci Sistem Informasi Kepegawaian, capaian kinerja ada yaitu Sistem Data Base Kepegawaian
ILPPD 2012 84
PEMKO DUMAI
- Pada Fokus Kelembagaan dengan Indikator Kinerja Kunci Penataan SKPD, capaian kinerja yaitu jumlah SKPD sebagai berikut : Bagian (SETDA) terdiri dari 12 Unit 1 OPD, Sekretariat DPRD 1 OPD,Dinas 14 OPD, Badan 5 OPD, Kantor 4 OPD, Rumah Sakit 1 OPD, Inspektorat 1 OPD, Satuan Polisi PP 1 OPD, Lembaga Teknis Lainnya 2 OPD, Kecamatan 7 OPD 1.4
Efektivitas Hubungan antara Pemerintah Daerah dengan DPRD - Pada Fokus Produk Peraturan Peundangan dengan Indikator Kinerja Kunci PERDA yang ditetapkan, capaian kinerja 17 Perda. - Pada fokus Renperda yang diajukan dalam tahun berjalan dengan Indikator Kinerja Renperda yang disetujui DPRD Tahun 2012, capaian kinerja 77,3%
1.5
Efektivitas Proses Pengambilan Keputusan oleh DPRD beserta Tindak Lanjut Pelaksanaan Keputusan - Pada fokus Keputusan DPRD yang ditindaklanjuti dengan Indikator Kinerja Kunci Keputusan DPRD yang ditindaklanjuti, capaian kinerja 45%
1.6
Efektivitas Proses Pengambilan Keputusan oleh Kepala Daerah beserta Tindak Lanjut Pelaksanaan Keputusan - Pada fokus Tindaklanjut Keputusan Walikota dengan Indikator Kinerja Kunci Keputusan Walikota yang ditindaklanjuti, capaian kinerja 100% - Pada fokus Tindaklanjut Peraturan Walikota dengan Indikator Kinerja Kunci Peraturan Walikota yang ditindaklanjuti, capaian kinerja 100%
1.7
Ketaatan Pelaksanaan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah pada Peraturan Perundang-undangan - Pada fokus Perda yang dibatalkan dengan Indikator Kinerja Kunci Jumlah Perda yang dibatalkan, capaian kinerja 1 jenis
1.8
Intensitas dan Efektivitas Proses Konsultasi Publik antara Pemerintah Daerah dengan Masyarakat atas Penetapan Kebijakan Publik yang strategis dan Relevan untuk Daerah - Pada fokus Perda tentang konsultasi publik dengan Indikator Kineja Kunci Keberadaan Perda/Perwa tentang konsultasi publik, capaian kinerja tidak ada
ILPPD 2012 85
PEMKO DUMAI
- Pada fokus Media informasi pemda yang dapat diakses oleh publik dengan Indikator Kinerja Kunci Adanya media informasi yang dapat diakses oleh publik, capaian kinerja ada. 1.9
Transparansi dalam dalam Pemenfaatan alokasi, Pencairan dan Penyerapan DAU, DAK dan Bagi Hasil - Pada fokus - serapan dana perimbangan dengan Indikator kinerja kunci Dana perimbangan yang terserap dibanding yang direncanakan, capaian kinerja 102,4% - Pada fokus alokasi belanja pada APBD dari DAU dengan Indikator kinerja kunci Belanja Publik Terhadap DAU, capaian kinerja 156,52% - Pada fokus Alokasi belanja pada APBD dengan Indikator kinerja kunci Belanja langsung terhadap Total APBD, capaian kinerja 55,26%.
1.10 Intensitas
dan
Efektivitas
dan
Transparansi
Pemungutan
Sumber-sumber
Pendapatan Asli Daerah dan Pinjaman / Obligasi Daerah - Pada fokus Besaran Pendapatan Asli Daerah dengan Indikator kinerja kunci Besaran PAD terhadap seluruh pendapatan dalam APBD, capaian kinerja 11,1%. 1.11 Efektivitas Perencanaan, Penyusunan, Pelaksanaan Tata Usaha, Pertanggung Jawaban, dan Pengawasan APBD - Pada fokus kewajaran laporan keuangan dengan Indikator kinerja kunci Opini BPK terhadap laporan keuangan daerah, capaian kinerja Wajar Dengan Pengecualian (WDP) - Pada fokus besaran SILPA dengan Indikator kineja kunci Rasio SILPA terhadap total pendapatan, capaian kinerja 23,58% - Pada fokus realisasi belanja dengan Indikator kinerja kunci Rasio realisasi belanja terhadap anggaran belanja, capaian kinerja
%
- Pada fokus Pengawasan Inspektorat dengan Indikator kinerja kunci rasio temuan BPK RI yang ditindaklanjuti 93%. 1.12 Pengelolaan Potensi Daerah - Pada fokus peta potensi daerah dengan Indikator kinerja kunci rasio Realisasi PAD terhadap potensi PAD, capaian kinerja 122,23% - Pada fokus peningkatan PAD dengan Indikator kinerja kunci peningkatan PAD, capaian kinerja 10,27%. ILPPD 2012 86
PEMKO DUMAI
1.13 Trobosan dan Inovasi baru dalam Penyelenggaraan Pemerintah Daerah - Pada fokus penghargaan dengan Indikator kinerja kunci penghargaan dari Pemerintah yang diterima oleh Pemda dalam tahun 2012, capaian kineja Ada.. - Pada fokus pengadaan barang dan jasa dengan Indikator kinerja kunci keberadaan E-procurement, capaian kinerja tidak ada - Pada fokus daya saing daerah dengan Indikator kinerja kunci jumlah persetujuan investasi, capaian kinerja 7 Izin. 2. Tataran Pelaksana Kebijakan 2.1
Kebijakan Teknis Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Pada aspek kebijakan teknis penyelenggaraan urusan pemerintahan dengan fokus
program
nasional
dilaksanakan oleh SKPD
(yang
melekat
dikementrian/LNPD)
yang
harus
serta indikator kinerja ratio program nasional yang
dilaksanakan oleh SKPD, tingkat pencapaian kinerja sebesar 52,35% Serta fokus kesesuaian dengan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh pemerintah cq. Departemen / LNPD serta indikator kinerja keberadaan Standar Operasional Prosedural tingkat pencapaian kinerja 0,6% 2.2
Ketaatan Terhadap Peraturan Perundang-undangan Pada aspek ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan dengan fokus jumlah perda yang harus dilaksanakan oleh SKPD menurut Ketentuan menteri / peraturan tentang SPM serta indikator kinerja ratio jumlah Perda yang dilaksanakan SKPD menurut PERMEN tentang SPM tingkat pencapaian kinerja sebesar 9,22%
2.3
Penataan Kelembagaan Daerah Pada aspek penataan kelembagaan daerah dengan fokus Pengisian struktur jabatan serta indikator kinerja ratio struktur jabatan dan eselonering yang terisi, tingkat pencapaian kinerja sebesar 90,65% Serta indikator kinerja Keberadaan jabatan fungsional dalam struktur organisasi SKPD tingkat pencapaian kinerja rata-rata SKPD ada.
2.4
Pengelolaan Kepegawaian Daerah Pada aspek pengelolaan kepegawaian daerah dengan fokus tingkat kompetensi SDM dalam menyelenggarakan tugas SKPD yang relevan dengan urusan terkait serta indikator kinerja ratio PNS Kota, capaian kinerja sebesar 2,32%
ILPPD 2012 87
PEMKO DUMAI
Dan ratio pejabat yang telah memenuhi persyaratan pendidikan pelatihan kepemimpinan, capaian kinerja sebesar 80,57% serta ratio pejabat telah memenuhi persyaratan kepangkatan, capaian kinerja sebesar 96% 2.5
Perencanaan Pembangunan Daerah Pada aspek perencanaan pembangunan daerah dengan fokus kelengkapan dokumen perencana pembangunan yang dimiliki SKPD serta indikator kinerja ada atau tidaknya dokumen perencanaan pembangunan di SKPD dalam bentuk RENSTRA, RENJA, dan RKA SKPD, capaian kinerja sebesar 100% Untuk fokus sinkronisasi program Renja SKPD dengan Program RKPD dengan indikator kinerja ratio jumlah program RKPD yang diakomodir dalam Renja SKPD, capaian kinerja sebesar 94% Dan fokus sinkronisasi program RKA SKPD dengan program Renja SKPD dengan indikator kinerja ratio jumlah program Renja RKPD yang diakomodir dalam RKA SKPD, capaian kinerja sebesar 88%. Serta fokus perencanaan pelaksanaan program dan anggaran dengan indikator kinerja ratio jumlah program Renja SKPD yang diakomodir dalam DPA SKPD capaian kinerja sebesar 89%.
2.6
Pengelolaan Keuangan Daerah Pada aspek pengelolaan keuangan daerah dengan fokus alokasi anggaran serta indikator kinerja ratio anggaran SKPD terhadap total belanja APBD, capain kinerja sebesar 2%. Pada fokus besaran belanja modal dengan indikator kinerja ratio belanja modal terhadap belanja SKPD, capaian kinerja sebesar 19%. Untuk fokus besaran belanja pemeliharaan dengan indikator kinerja ratio total belanja pemeliharaan terhadap belanja barang dan jasa, capaian kinerja sebesar 9% dan untuk indikator kinerja total belanja pemeliharaan terhadap total belanja SKPD, capaian kinerja sebesar 3%. Serta fokus laporan keuangan SKPD dengan indikator kinerja ada atau tidaknya laporan keuangan SKPD berupa Neraca, LRA, CALK, capaian kinerja sebesar 3 dimana rata-rata laporan keuangan SKPD sudah menggunakan Neraca, LRA dan Calk.
2.7
Pengelolaan Barang Milik Daerah Pada aspek pengelolaan barang milik daerah dengan fokus manajemen aset SKPD serta indikator kinerja adanya inventarisasi barang / asset SKPD, capaian
ILPPD 2012 88
PEMKO DUMAI
kinerja ada, dimana seluruh barang milik daerah tercatat pada Buku Inventarisasi barang di setiap SKPD. Serta fokus penggunaan asset SKPD dengan indikator kinerja ratio jumlah asset yang tidak digunakan terhadap asset yang dimiliki, capaian kinerja sebesar 1%, dalam pengertian bahwa seluruh asset yang ada bukan milik masing-masing SKPD, tetapi milik Sekretariat Daerah Kota Dumai. 2.8
Pemberian Fasilitas Terhadap Partisipasi Masyarakat Pada aspek pemberian fasilitas terhadap partisipasi masyarakat dengan fokus bentuk fasilitas / prasarana partisipasi masyarakat serta indikator kinerja jumlah fasilitas / prasarana informasi, capaian kinerja rata-rata dari seluruh SKPD yang ada sebesar 2,5 fasilitas. Dan fokus responsitas terhadap partisipasi masyarakat dengan indikator kinerja ada atau tidaknya survey kepuasan masyarakat, dapat disampaikan bahwa pada tahun 2012 dilakukan oleh 1 SKPD yaitu Dinas Kesehatan Kota Dumai terhadap pelayanan yang ada dilingkungan SKPD tersebut.
3. Tataran Pelaksanan Urusan Wajib dan Pilihan 1.1 Urusan Wajib 1.1.1
Pendidikan -
Pada indikator kinerja kunci pendidikan anak usia dini capaian kinerja 24,76%
-
Pada indikator kinerja penduduk yang berusia >15 Tahun melek huruf (buta aksara) dapat baca tulis capaian kinerja 100%
-
Pada indikator kinerja kunci Angka partisipasi murni SD/MI/Paket A, capaian kinerja 99,93%
-
Pada indikator kinerja kunci Angka partisipasi murni SMP/MTs/Paket B, capaian kinerja 82,08%
-
Pada indikator kinerja kunci Angka partisipasi murni SMA/SMK/MA/Paket C, capaian kinerja 48,72%
-
Pada indikator kinerja kunci Angka putus sekolah (APS) SD/MI, capaian kinerja 0,17%
-
Pada indikator kinerja kunci Angka putus sekolah (APS) SMP/MTs, capaian kinerja 0,04%
-
Pada indikator kinerja kunci Angka putus sekolah (APS) SMA/SMK/MA, capaian kinerja 0,15%
ILPPD 2012 89
PEMKO DUMAI
-
Pada indikator kinerja kunci Angka Kelulusan (AL) SD/MI, capaian kinerja 100%
-
Pada indikator kinerja kunci Angka Kelulusan (AL) SMP/MTs, capaian kinerja 100%
-
Pada indikator kinerja kunci Angka Kelulusan (AL) SMA/SMK/MA, capaian kinerja 99,60%
-
Pada Indikator kinerja kunci Angka Melanjutkan (AM) dari SD/ke SMP/MTs, capaian kinerja 99,98%
-
Pada Indikator kinerja kunci Angka Melanjutkan (AM) dari SMP/MTs ke SMA/SMK/MA, capaian kinerja 100,89%
-
Pada Indikator kinerja kunci Guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV, capaian kinerja 53,80%.
1.1.2
Kesehatan -
Pada Indikator Kinerja Kunci Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani, capaian kinerja 85,95%
-
Pada Indikator kinerja kunci Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan, capaian kinerja 94,02%
-
Pada Indikator kinerja kunci Cakupan Desa/Kelurahan Universal Child Immunization (UCI), capaian kinerja 100%
-
Pada Indikator kinerja kunci Cakupan Balita Gizi Buruk mendapat perawatan, capaian kinerja 0% dimana tidak ditemukan kasus balita gizi buruk
-
Pada Indikator kinerja kunci Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit TBC BTA, capaian kinerja 64,84%
-
Pada Indikator kinerja kunci Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit DBD, capaian kinerja 100%
-
Pada Indikator kinerja kunci Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin, capaian kinerja 47,31%
-
Pada Indikator kinerja kunci Cakupan kunjungan bayi, capaian kinerja 95%.
1.1.3
Lingkungan Hidup -
Pada Indikator kinerja kunci Penanganan sampah, capaian kinerja 59,15%
-
Pada Indikator kinerja kunci Kebersihan capaian kinerja 61,5%
ILPPD 2012 90
PEMKO DUMAI
-
Pada Indikator kinerja kunci Tempat pembuangan sampah (TPS) per satuan penduduk, capaian kinerja 0,02
-
Pada Indikator kinerja kunci Penegakan hukum lingkungan, capaian kinerja 100%.
1.1.4
Pekerjaan Umum -
Pada Indikator kinerja kunci Panjang jalan Kabupaten dalam kondisi baik, capaian kinerja 51,59%
-
Pada Indikator kinerja kunci Rumah tangga ber sanitasi, capaian kinerja 0%
1.1.5
Pada Indikator kinerja kunci Kawasan kumuh, capaian kinerja 0%.
Tata Ruang -
Pada Indikator kinerja kunci Ruang terbuka hijau per satuan luas wilayah ber HPL/HGB, capaian kinerja 2,84%
1.1.6
Perencanaan Pembangunan -
Pada Indikator kinerja kunci Tersedianya dokumen perencanaan RPJPD yang telah ditetapkan dengan PERDA, capaian kinerja tidak ada
-
Pada Indikator kinerja kunci Tersedianya dokumen perencanaan : RPJMD yang telah ditetapkan dengan PERDA/PERKADA , capaian kinerja ada
-
Pada Indikator kinerja kunci Tersedianya dokumen perencanaan : RKPD yang telah ditetapkan dengan PERKADA, capaian kinerja Ada
-
Pada indikator kinerja kunci penjabaran program RPJMD kedalam RKPD capaian kinerja 95,8%
1.1.7
Perumahan -
Pada Indikator kinerja kunci Rumah tangga pengguna air bersih, capaian kinerja 2,11%
-
Pada Indikator kinerja kunci Lingkungan permukiman kumuh, capaian kinerja 0% dimana data belum tersedia
1.1.8
Pada Indikator kinerja kunci Rumah layak huni, capaian kinerja 80,08%
Kepemudaan & Olahraga -
Pada Indikator kinerja kunci Gelanggang/balai remaja (selain milik swasta), capaian kinerja 0%
-
Pada Indikator kinerja kunci Lapangan olahraga, capaian kinerja 0%
ILPPD 2012 91
PEMKO DUMAI
1.1.9
Penanaman Modal -
Pada Indikator kinerja kunci Kenaikan/penurunan nilai realisasi PMDN (milyar rupiah), capaian kinerja 828,78%
1.1.10 Koperasi & UKM -
Pada Indikator kinerja kunci Koperasi aktif, capaian kinerja 40,96%
-
Pada Indikator kinerja kunci Usaha mikro dan kecil, capaian kinerja 62,63%
1.1.11 Kependudukan & Capil -
Pada Indikator kinerja kunci Kepemilikan KTP, capaian kinerja 81,93%
-
Pada Indikator kinerja kunci Kepemilikan akta kelahiran, capaian kinerja 21,46%
-
Pada Indikator kinerja kunci Penerapan KTP Nasional berbasis NIK, capaian kinerja Sudah
1.1.12 Ketenagakerjaan -
Pada Indikator kinerja kunci Pelayanan kepesertaan jaminan sosial bagi pekerja/buruh, capaian kinerja 15,41%
-
Pada Indikator kinerja kunci Pencari kerja yang ditempatkan, capaian kinerja 10,10%
1.1.13 Ketahanan Pangan -
Pada Indikator kinerja kunci Regulasi ketahanan pangan, capaian kinerja Tidak ada
-
Pada Indikator kinerja kunci Ketersediaan bahan pangan utama, capaian kinerja 19.680
1.1.14 Pemberdayaan Perempuan & Perlindungan Anak -
Pada
Indikator
kinerja
kunci
Partisipasi
perempuan
dilembaga
pemerintah, capaian kinerja 76,60% -
Pada Indikator kinerja kunci Angka melek huruf perempuan usia 15 tahun keatas, capaian kinerja 100%
-
Pada Indikator kinerja kunci Partisipasi angkatan kerja perempuan, capaian kinerja 49,06%
1.1.15 KB & KS -
Pada Indikator kinerja kunci Prevalensi peserta KB aktif, capaian kinerja 61,19%
ILPPD 2012 92
PEMKO DUMAI
-
Pada Indikator kinerja kunci Rasio petugas lapangan KB/penyuluh KB (PLKB/PKB) disetiap desa/kelurahan, capaian kinerja 412,50%
1.1.16 Perhubungan -
Pada Indikator kinerja kunci Angkutan darat, capaian kinerja 7,86%
1.1.17 Komunikasi & Informatika -
Pada Indikator kinerja kunci Website milik pemerintah daerah, capaian kinerja Ada
-
Pada Indikator kinerja kunci Pameran/expo, capaian kinerja Ada
1.1.18 Pertanahan -
Pada Indikator kinerja kunci Luas lahan bersertifikat, capaian kinerja 40,61%
-
Pada Indikator kinerja kunci Penyelesaian kasus tanah Negara, capaian kinerja 100%
-
Pada Indikator kinerja kunci Penyelesian izin lokasi, capaian kinerja 100%
1.1.19 Kesbagpol -
Pada Indikator kinerja kunci Kegiatan pembinaan politik daerah, capaian kinerja 1 kali
-
Pada Indikator kinerja kunci Kegiatan pembinaan terhadap LSM, Ormas dan OKP, capaian kinerja 2 kali
1.1.20 Otonomi Daerah -
Pada Indikator kinerja kunci Sistem informasi manajemen Pemda, capaian kinerja 0
-
Pada Indikator kinerja kunci Indeks kepuasan layanan masyarakat, capaian kinerja tidak ada
1.1.21 Pemberdayaan Masyarakat & Desa -
Pada Indikator kinerja kunci PKK aktif, capaian kinerja 100%
-
Pada Indikator kinerja kunci Posyandu, capaian kinerja 100%
1.1.22 Sosial -
Pada Indikator kinerja kunci Jumlah sarana social seperti panti asuhan, panti jompo dan panti rehabilitasi, capaian kinerja 12 bh
ILPPD 2012 93
PEMKO DUMAI
-
Pada Indikator kinerja kunci persentase penyandang cacat baik fisik dan mental serta lanjut usia yang tidak profesional yang telah menerima jaminan sosial, capaian kinerja 1,40%
-
Pada Indikator kinerja kunci PMKS yang memperoleh bantuan social, capaian kinerja 79,92%
1.1.23 Budaya -
Pada Indikator kinerja kunci Penyelenggaraan festival seni dan budaya, capaian kinerja 2 kali
-
Pada Indikator kinerja kunci Sarana penyelenggaraan seni dan budaya, capaian kinerja tidak ada
1.1.24 Statistik -
Pada Indikator kinerja kunci Buku Dumai dalam angka, capaian kinerja ada
-
Pada Indikator kinerja kunci Buku PDRB Dumai, capaian kinerja Ada.
1.1.25 Kearsipan -
Pada Indikator kinerja kunci Penerapan pengelolaan arsip secara baku, capaian kinerja 56,8%
-
Pada Indikator kinerja kunci Kegiatan peningkatan SDM pengelola keuangan, capaian kinerja 1 kali
1.1.26 Perpustakaan -
Pada Indikator kinerja kunci Koleksi buku yang tersedia diperpustakaan daerah, capaian kinerja 63,5%
-
Pada Indikator kinerja kunci pengunjung perpustakaan, capaian kinerja 1,56%
1.2 Urusan Pilihan 1.2.1
1.2.2
Kelautan dan Perikanan -
Pada Indikator kinerja kunci Produksi perikanan, capaian kinerja 81,73%
-
Pada Indikator kinerja kunci Konsumsi ikan, capaian kinerja 86,77%
Pertanian -
Pada Indikator kinerja kunci Produktivitas padi atau bahan pangan utama local lainnya per hektar, capaian kinerja 3,15 Ton/Ha
-
Pada Indikator kinerja kunci Kontribusi sector pertanian terhadap PDRB Tahun 2012, capaian kinerja 5,50%
ILPPD 2012 94
PEMKO DUMAI
1.2.3
Kehutanan -
Pada Indikator kinerja kunci Rehabilitasi hutan dan lahan kritis, capaian kinerja 0,003%
-
Pada Indikator kinerja kunci Kerusakan kawasan hutan, capaian kinerja 0,01%
1.2.4
Energi dan SDM -
Pada Indikator kinerja kunci Pertambangan tanpa ijin, capaian kinerja 0%
-
Pada Indikator kinerja kunci Kontribusi sector pertambangan terhadap PDRB Tahun 2011, capaian kinerja 0,47%
1.2.5
Pariwisata -
Pada Indikator kinerja kunci Kunjungan wisata, capaian kinerja 67.060 orang
-
Pada Indikator kinerja kunci Kontribusi sector pariwisata terhadap PDRB Tahun 2011, capaian kinerja 0%
1.2.6
Industri -
Pada Indikator kinerja kunci Kontribusi sector Industri terhadap PDRB Tahun 2011, capaian kinerja 26,21%
1.2.7
Pada Indikator kinerja kunci Pertumbuhan Industri, capaian kinerja 0,78%
Perdagangan -
Pada Indikator kinerja kunci Kontribusi sector Perdagangan terhadap PDRB Tahun 2010, capaian kinerja 26,74%
-
Pada Indikator kinerja kunci Ekspor bersih Perdagangan, capaian kinerja Ekspor bersih Perdagangan sebesar 3.482.194.452,88
1.2.8
Transmigrasi -
Pada Indikator kinerja kunci Transmigrasi swakarsa, capaian kinerja 0%
ILPPD 2012 95
PEMKO DUMAI
BAB IV TUGAS PEMBANTUAN
A. Tugas Pembantuan Yang diterima 1. Dasar Hukum Adapun dasar hukum bagi Tugas Pembantuan Yang diterima adalah : 1.1
SP-DIPA Nomor : 10131/026-07.4.01 09 Desember 2012 dari Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi
1.2
SP-DIPA Nomor : 1357/026-04.4.01/04/2012 31 Mei 2012 dari Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi
1.3
SP-DIPA Nomor : 1150/018-04.4.01/04/2012 dari Direktorat Jenderal Hortikultura tanggal 09 Desember 2011 dan Keputusan Menteri Pertanian Nomor : 5469/Kpts/KU.410/12/2011 tentang Penetapan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Pejabat Penandatanganan Surat Perintah Membayar (PP-SPM), Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Penerimaan Dana Tugas
Pembantuan
pada
SKPD
Dinas/Badan/Kantor
yang
membidangi
Hortikultura Provinsi dan Kab/Kota di Provinsi Riau Tahun Anggaran 2012 dan Keputusan
Menteri
Perubahan
Pertanian
lampiran
Nomor
:
Keputusan
356/Kpts/OT.160/2/2012
Menteri
Pertanian
tentang
Nomor
:
5469/Kpts/KU.410/12/2011 tentang Penetapan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Pejabat Penandatanganan Surat Perintah Membayar (PP-SPM), Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Penerimaan Dana Tugas
Pembantuan
pada
SKPD
Dinas/Badan/Kantor
yang
membidangi
Hortikultura Provinsi dan Kab/Kota di Provinsi Riau Tahun Anggaran 2012 1.4
SP-DIPA Nomor : 6854/018-11.3.01/04/2012 dari Badan Ketahanan Pangan tanggal 09 Desember 2011 dan Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Satuan
Kerja
Badan
Ketahanan
OT.210/01/SATKER-BKPR/2012
Pangan
tanggal
09
Provinsi Januari
Riau 2012
Nomor
:
tentang
penunjukan/penetapan pelaksana anggaran kegiatan Satuan kerja Badan Ketahanan Pangan Provinsi Riau Tahun Anggaran 2011. 1.5
Surat Pengesahan DIPA Tahun Anggaran 2012 Nomor 2715/024-03.4.01/04/2012 Ditjen Bina Gizi dan Kesehatan Ibu dan Anak Kementerian Kesehatan tanggal 9 Desember 2011 dan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 2556/MENKES/PER/XII/2011 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Kegiatan (BOK)
1.6
Perjanjian belanja Hibah antara Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat Provinsi Riau selaku ketua Tim Koordinasi Pembinaan dan Pengendalian Program
I LPPD 2012 96
PEMKO DUMAI
Pemberdayaan Desa/Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan Propinsi Riau Tahun Anggaran 2012 dengan Pemegang Otoritas Rekening Dana Usaha Kelurahan Batu Teritip Kecamatan Sungai Sembilan Kota Dumai Nomor 415.4/BPM Bangdes/565 dan 36/DUK-BT/2012 tentang Belanja Hibah Pemerintah Propinsi Riau kepada Desa/Kelurahan Lokasi Program Pemberdayaan Desa Tahun 2012 dan Surat Keputusan Gubernur Riau Nomor Kpts. 641 / VIII / 2012 tanggal 2 Agustus 2012 tentang Penetapan Lokasi dan Alokasi dana Usaha Desa Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan Propinsi Riau Tahun 2012 2. Instansi Pemberi Tugas Pembantuan Instansi pemberi Tugas Pembantuan adalah : 2.1
Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia
2.2
Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia
2.3
Direktorat Jenderal Hortikultura
2.4
Badan Ketahanan Pangan Provinsi Riau
2.5
Kementerian Kesehatan Republik Indonesia
2.6
Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pembangunan Desa Provinsi Riau
3. Program dan Kegiatan Program dan Kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka penyelenggaraan Tugas Pembantuan adalah : 3.1
Program Pembinaan pengembangan masyarakat dan kawasan transmigrasi Kegiatan pengembangan sarana dan prasarana kawasan transmigrasi Kegiatan pengembangan usaha di kawasan transmigrasi Kegiatan peningkatan kapasitas SDM dan masyarakat di kawasan transmigrasi Kegiatan dukungan manajemen dan dukungan teknis lainnya Ditjen P2MKT
3.2
Program Penempatan dan Perluasan kesempatan kerja Kegiatan administrasi Kegiatan padat karya produktif Kegiatan padat karya infrastruktur Kegiatan terapan teknologi tepat guna
3.3
Program
Peningkatan
Produksi,Produktivitas
dan
mutu
produk
tanaman
hortikultura Kegiatan Peningkatan Produksi,Produktivitas dan mutu produk tanaman buah berkelanjutan
I LPPD 2012 97
PEMKO DUMAI
Kegiatan peningkatan produksi, produktivitas dan mutu produk tanaman sayuran dan tanaman obat berkelanjutan Kegiatan dukungan manajemen dan teknis lainnya pada Ditjen Hortikultura 3.4
Program Peningkatan diversifikasi dan ketahanan pangan masyarakat Kegiatan Pengembangan ketersediaan dan penanganan rawan pangan Kegiatan
Pengembangan
penganekaragaman
konsumsi
pangan
dan
peningkatan keamanan pangan segar Kegiatan Dukungan manajemen dan teknis lainnya Badan Ketahanan Pangan 3.5
Program Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Kegiatan BOK Puskesmas Dumai Kota Kegiatan BOK Puskesmas Jayamukti Kegiatan BOK Puskesmas Bumi Ayu Kegiatan BOK Puskesmas Dumai Barat Kegiatan BOK Puskesmas Purnama Kegiatan BOK Puskesmas Bukit Timah Kegiatan BOK Puskesmas Bukit Kapur Kegiatan BOK Puskesmas Sungai Sembilan Kegiatan BOK Puskesmas Medang Kampai Kegiatan BOK Manajemen Dinas Kesehatan
3.6
Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan Kegiatan Belanja Hibah Provinsi Riau
Hal-hal yang perlu dilaporkan KEGIATAN DANA TUGAS PEMBANTUAN APBN (TP APBN) Tahun 2012 Dinas Peternakan, Perikanan dan Kelautan Kota Dumai mendapat anggaran dana dari pusat Tugas Pembantuan APBN (TP APBN). Pelaksanaan kegiatan dana Tugas Pembantuan APBN (TP APBN) melalui bantuan sosial dapat dijabarkan sebagai berikut : 1.
Dana PUMP untuk 8 KUB (Kelompok Usaha Bersama) Nelayan Kota Dumai APBN senilai Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) masing-masing KUB menerima Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) penerima KUB Hiu Mas, KUB Selat Basilam, KUB Nelayan Sejahtera, KUB Camar Laut, KUB Teluk Makmur, KUB Nelayan Bersatu, KUB Medang Kampai Jaya, dan KUB Harapan Baru. Penerima dana tersebut dimanfaatkan oleh KUB dengan memperbaharui alat tangkap berupa jarring dan mesin kapal.
I LPPD 2012 98
PEMKO DUMAI
2.
Bantuan Alat Pengolahan Pakan Ternak APBN senilai Rp. 300.000.000,- (tiga ratus ribu rupiah) untuk Kelompok Ternak Berkat Bersatu II Kampung Baru, dimanfaatkan untuk pengadaan sebagai berikut :
No 1
KEGIATAN Mixer (Pencampuran pakan) Hammer Mill Disk Mill (Penggiling/Penepun) Dryer/Over (pengering) Masin Jahit Kemasan Troley Timbangan Sekop Pembangunan Rumah Pakan Tower dan Tangki Air Mesin Air Instalasi Air Peralatan Bengkel Administrasi Kelompok Jumlah
VOL
SATUAN
3 2 2 1 3 3 3 5 1 1 2 1 1 1
Unit Unit Unit Unit Unit Unit Unit Unit Unit Unit Unit Paket Paket Paket
HARGA SATUAN (Rp.) 25.500.000 23.500.000 22.000.000 26.500.000 3.000.000 850.000 5.000.000 95.000 56.000.000 6.000.000 2.500.000 5.000.000 3.500.000 3.475.000
JUMLAH (Rp.) 76.500.000 47.000.000 44.000.000 26.500.000 9.000.000 2.550.000 15.000.000 475.000 56.000.000 6.000.000 5.000.000 5.000.000 3.500.000 3.475.000 300.000.000
Alat dan mesin serta sarana dan prasarana tersebut telah direalisasikan oleh kelompok penerima bantuan 100%, sampai saat ini alsin dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan pakan bagi ternak milik kelompok. B.
Tugas Pembantuan Yang diberikan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, pada pasal 1 butir 9 dinyatakan bahwa yang dimaksud dengan Tugas pembantuan adalah penugasan dari Pemerintah kepada Daerah dan/atau desa, dari Pemerintah Propinsi kepada Kabupaten/Kota dan/atau desa serta dari Pemerintah Kabupaten/Kota kepada Desa untuk melaksanakan tugas tertentu. Secara Administratif
di Kota Dumai tidak terdapat adanya wilayah Desa
melainkan wilayah Kelurahan. Kelurahan adalah wilayah kerja lurah sebagai perangkat Daerah Kota Dumai dalam wilayah Kerja Kecamatan. Oleh karenanya maka tidak terdapat tugas pembantuan yang diberikan oleh Pemerintah Kota Dumai.
I LPPD 2012 99
PEMKO DUMAI
BAB V TUGAS UMUM PEMERINTAHAN .
A. Kerjasama Antar Daerah 1. Mitra Yang Diajak Kerjasama Adapun Mitra (Pihak Ketiga) yang diajak kerjasama adalah : 1.1
SMA Negeri 1 Padang Panjang
1.2
SMA Negeri 8 Pekanbaru
1.3
Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pembangunan Desa Pemerintah Provinsi Riau
2. Dasar Hukum 2.1
Nota Kesepahaman antara SMA Negeri 2 Dumai dengan SMA Negeri 1 Padang Panjang Nomor : 421.3/2011/268 Tanggal 05 April 2011
2.2
Nota Kesepahaman antara SMA Negeri 2 Dumai dengan SMA Negeri 8 Pekanbaru Nomor : 421.3/2011/1715 Tanggal 07 November 2011
2.3
Perjanjian Kerja Sama antara Pemerintah Provinsi Riau dengan Pemerintah Kab/Kota se Provinsi Riau Nomor : SPK/24a/BPM Bangdes/III/2012
3. Bidang Kerjasama 3.1
Bidang Kerjasama antara SMA Negeri 2 Dumai dengan SMA Negeri 1 Padang Panjang adalah menjalin kemitraan dalam bentuk Sister School
3.2
Bidang Kerjasama antara SMA Negeri 2 Dumai dengan SMA Negeri 8 Pekanbaru adalah menjalin kemitraan dalam bentuk Sister School
3.3
Bidang Kerjasama antara Pemerintah Provinsi Riau dengan Pemerintah Kab/Kota se Provinsi Riau adalah Pelaksanaan Kerjasama Pembangunan Bidang Pengentasan Kemiskinan Pemerintahan Provinsi Riau dan Pemerintahan Kab/Kota se Provinsi Riau Tahun 2012
4. Nama Kegiatan 4.1
Kegiatan yang dilaksanakan dalam Kerjasama antara SMA Negeri 2 Dumai dengan SMA Negeri 1 Padang Panjang adalah : -
Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Kreativitas Siswa
-
Pengembangan Aktivitas dan Kreativitas Siswa
-
Pengembangan Muatan Lokal
ILPPD 2012 100
PEMKO DUMAI
4.2
-
Pertukaran Siswa
-
Pertukaran Guru
Kegiatan yang dilaksanakan dalam Kerjasama antara SMA Negeri 2 Dumai dengan SMA Negeri 8 Pekanbaru adalah :
4.3
-
Pengembangan Kurikulum Program Akselerasi
-
Pengembangan Aktifitas dan Kreativitas Siswa
-
Pengembangan Muatan Lokal
-
Pertukaran Siswa
-
Pertukaran Guru
-
Pengembangan Tekhnik Olimpiade Mata Pelajaran
Kegiatan yang dilaksanakan dalam Kerjasama antara Pemerintah Provinsi Riau dengan Pemerintah Kab / Kota se Provinsi Riau adalah
kegiatan
pembangunan daerah terutama bidang pengentasan kemiskinan, peningkatan kualitas SDM dan Infrastruktur 5.
Jangka Waktu kerjasama 5.1
Jangka Waktu Kerjasama antara SMA Negeri 2 Dumai dengan SMA Negeri 1 Padang Panjang adalah sampai batas waktu yang tidak dapat ditentukan
5.2
Jangka Waktu Kerjasama antara SMA Negeri 2 Dumai dengan SMA Negeri 8 Pekanbaru adalah 3 (tiga) Tahun
5.3
Jangka Waktu Kerjasama antara Pemerintah Provinsi Riau dengan Pemerintah Kab/Kota se Provinsi Riau adalah 1 (satu) Tahun
B. Kerjasama Daerah Dengan Pihak Ketiga 1. Mitra Yang Diajak Kerjasama Adapun Mitra (Pihak Ketiga) yang diajak kerjasama adalah : 1.1
Abadi Megah Promosindo
1.2
Departemen Komunikasi dan Informatika Repubik Indonesia dan Kantor Wilayah Usaha Pos II Sumbar-Riau-Kepri
1.3
PT. Inti Griya Prima Sakti
1.4
PT. Sari Dumai sejati
1.5
PT. PLN (PERSERO) Wilayah Riau dan Kepulauan Riau Cabang Dumai
1.6
Kantor Departemen Agama Kota Dumai
1.7
Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Riau Resor Kota Dumai
1.8
Sekolah Menengah Pertama Babussalam Pekanbaru
1.9
Institut Teknologi Bandung (ITB)
1.10 Universitas Riau ILPPD 2012 101
PEMKO DUMAI
1.11 PT. Pelindo (Persero) 1.12 PT. Pertamina (Persero) dan PT. Pelindo 1.13 PT. Pelabuhan Mundam Sejahtera 1.14 PT. Batam Bahari Sejahtera 1.15 PT. Pelnas Lestari Indoma Bahari 1.16 Pemerintah Provinsi Riau 1.17 PT. Pertamina (Persero) Unit Pengolahan II Dumai – Sei. Pakning 1.18 PT. Pertamina (Persero) Unit Pengolahan II Dumai – Sei. Pakning 1.19 Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Riau 1.20 SMP Darma Yudha Pekanbaru 1.21 Pusat Pengembangan dan Pemberdayaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Bisnis dan Pariwisata Kementerian Pendidikan Nasional (PPPPTK) 2. Dasar Hukum 2.1. Perjanjian Kerjasama antara Pemerintah Kota Dumai dengan Abadi Megah Promosindo tentang Pengelolaan Obyek Wisata Bunga Tujuh di Kecamatan Dumai Timur Nomor. 03/Parbudpora/2007 tanggal 30 Maret 2007. 2.2 Kesepakatan Bersama Departemen Komunikasi dan Informatika dengan Pemerintah Kota Dumai dan Kantor Wilayah Usaha Pos II Sumbar-Riau-Kepri Nomor 25/MOU/DJAT/Kominfo/6/2007, Nomor 07/Humas/2007 dan Nomor 6506/KawilposII/0607 tanggal 21 Juni 2007. 2.3
File Memorandum of Understanding (MOU) PT. Inti Griya Prima Sakti dengan Pemerintah
Kota
Dumai
tentang
Pembangunan
Plasa
Dumai
Nomor
570/Disperindagkopin/2007/253 dan Nomor 12/IGPS-SMG/DM/IV07 tanggal
4
April 2007 2.4
Perjanjian Kerjasama antara Pemerintah Kota Dumai dengan PT. Sari Dumai Sejati Nomor 570/Disperindagkopin/2007/786 dan Nomor 035/SDS/VIII/EXT/07 tanggal 3 Agustus 2007
2.5
Surat Perjanjian Kerjasama Operasi antara Pemerintah Kota Dumai dengan PT. PLN (PERSERO) tentang Pinjam Pakai Pengelolaan Instalasi Tenaga Listrik Jaringan Distribusi Milik Pemerintah Kota Dumai Nomor 502/DTKKP/2009 dan Nomor 001.PJ/152/DUM/2009
2.6
Nota Kerjasama antara Dinas Pendidikan Kota Dumai dengan Kantor Departemen Agama Kota Dumai tentang Kerjasama Peningkatan Mutu dan Kinerja Sekolah pada Sekolah Umum dan Madrasah di Kota Dumai Nomor 19/Disdik/2008/1362 dan Nomor Kd.04.06/3/PP.00.6/637/2008
2.7
Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Kota Dumai dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Riau Resor Kota Dumai tentang Pengembangan
ILPPD 2012 102
PEMKO DUMAI
kurikulum lalu lintas pada satuan pendidikan TK / RA, SD / MI, SMP / MTs, dan SMA / MA / SMK Nomor 18/Disdik/2008 dan No. Pol B/979/XI/2008/Polresta Dumai tanggal 10 November 2008 2.8
Memorandum Saling Pengertian antara Sekolah Menengah Pertama Babussalam Pekanbaru dan SMP Negeri 2 Dumai tentang Kemitraan Antar Sekolah Tanggal 24 Februari 2009
2.9
Beasiswa Masuk ITB Nomor 420/Disdik-1.1/68, 20 Januari 2010 Letter of Intent (LoI) Jalur Kemitraan Nusantara ITB 2010 Tanggal 20 Januari 2010
2.10 Perjanjian Kerjasama dengan Universitas Riau Nomor 075/DISDIK/2010 tentang Peningkatan Kualifikasi SMA/SPG ke S1 dan D-II ke S1 tanggal 02 Agustus 2010 2.11 Nota Kesapahaman (MoU) Pemerintah Kota Dumai dengan PT. Pelabuhan Indonesia
(Pelindo)
tentang
Kerjasama
Jasa
Kepelabuhanan
di
Wilayah
Pemerintahan Kota Dumai Nomor US.13/3/7/PI-09 dan Nomor 11/Dishub/2009 Tanggal 20 Agustus 2009 2.12 Perjanjian Kerjasama Pemerintah Kota Dumai dengan PT. Pertamina (Persero) dan PT. Pelabuhan Indonesia I (Persero) tentang Pembagian Jasa Labuh di Terminal untuk kepentingan sendiri Migas di Pelabuhan Dumai Nomor 19/Dishub/2009, Nomor 015/I 10100/2009-SO, Nomor US.12/4/17/PI-09 Tanggal 24 November 2009 2.13 Perjanjian Kerjasama Pemerintah Kota Dumai dengan PT. Pelabuhan Mundam Sejahtera tentang Pengawasan, Pembinaan dan Bantuan Pengamanan Pelabuhan Regional Tanggal 10 Mei 2011 2.14 Perjanjian Kerjasama Pemerintah Kota Dumai dengan PT. Batam Bahari Sejahtera tentang Pengawasan dan Penertiban Tiket Penumpang Kapal Laut di Terminal Penumpang Pelabuhan Dumai Tanggal 30 Maret 2011 2.15 Perjanjian Kerjasama Pemerintah Kota Dumai dengan PT. Pelnas Lestari Indoma Bahari tentang Pengawasan dan Penertiban Tiket Penumpang Kapal Laut di Terminal Penumpang Pelabuhan Dumai Tanggal 30 Maret 2011 2.16 Perjanjian Kerjasama antara Pemerintah Provinsi Riau dengan Pemerintah Kota Dumai
tentang
Penyeberangan
Pengelolaan, Dumai
Kota
Pendapatan Dumai
dan
Nomor
Pemeliharaan
15/PK/III/2011
Pelabuhan dan
Nomor
7/Dishub/2011 Tanggal 23 Maret 2011 2.17 Nota Kesapahaman (MoU) antara Pemerintah Kota Dumai dengan PT. Pertamina (Persero) Unit Pengolahan II Dumai-Sei. Pakning tentang Pengelolaan Bandar Udara Pinang Kampai Dumai Tanggal 15 Agustus 2008 2.18 Perjanjian Pinjam Pakai Bandar Udara Pinang Kampai antara PT. Pertamina (Persero) Unit Pengolahan II Dumai – Sei. Paking dengan Pemerintah Kota Dumai Nomor 1004/E12000/2008-SO dan Nomor 553/DPHB/2008/914 Tanggal 07 November 2008 ILPPD 2012 103
PEMKO DUMAI
2.19 Perjanjian Kerjasama antara Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Riau dengan Pemerintah Kota Dumai Nomor W4-HM.03.04-027 dan Nomor 1/HKHAM/2011 tentang Penyusunan Perancangan Peraturan Daerah tanggal 07 Januari 2011 2.20 Nota Kesepahaman antara SMP Negeri 2 Dumai dengan SMP Darma Yudha Pekanbaru tentang Kemitraan Antar Sekolah Nomor 421.3/SMPN2/2011/016 dan Nomor 115/SMP-DY/MOU/2011/001 tanggal 19 Januari 2011 2.21 Nota Kesepahaman antara Pusat Pengembangan dan Pemberdayaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Bisnis dan Pariwisata Kementerian Pendidikan Nasional dengan Dinas Pendidikan Kota Dumai Nomor 15403/J7/KL/2011 tanggal 20 Oktober 2011 3. Bidang Kerjasama 3.1
Bidang Kerjasama antara Pemerintah Kota Dumai dengan Abadi Megah Promosindo adalah dibidang Pariwisata
3.2
Bidang
Kerjasama
antara
Pemerintah
Kota
Dumai
dengan
Departemen
Komunikasi dan Informatika dan Kantor Wilayah Usaha Pos II Sumbar-Riau-Kepri adalah dibidang Informasi 3.3
Bidang Kerjasama antara Pemerintah Kota Dumai dengan PT. Inti Griya Prima Sakti adalah dibidang Jasa Kontruksi
3.4
Bidang Kerjasama antara Pemerintah Kota Dumai dengan PT. Sari Dumai sejati adalah dibidang Infrastruktur
3.5
Bidang Kerjasama antara Pemerintah Kota Dumai dengan PT. PLN (PERSERO) Wilayah Riau adalah dibidang Kelistrikan
3.6
Bidang Kerjasama antara Dinas Pendidikan Kota Dumai dengan Kantor Departemen Agama Kota Dumai adalah dibidang Peningkatan Mutu dan Kinerja Sekolah Umum dan Madrasah
3.7
Bidang Kerjasama antara Pemerintah Kota Dumai dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Riau Resor Kota Dumai adalah dibidang tertib berlalu lintas dan kesadaran hukum di bidang lalu lintas
3.8
Bidang Kerjasama antara Sekolah Menengah Pertama Babussalam Pekanbaru dan SMP Negeri 2 Dumai adalah bidang Pendidikan yaitu persahabatan Kemitraan Antar Sekolah (Program Sekolah Imbas)
3.9
Bidang Kerjasama antara Dinas Pendidikan Kota Dumai dengan Institut Teknologi Bandung (ITB) adalah di Bidang Pendidikan (Beasiswa Masuk ITB)
3.10 Bidang Kerjasama antara Dinas Pendidikan Kota Dumai dengan Universitas Riau adalah di Bidang Pendidikan (Peningkatan Kualifikasi SMA/SPG ke S1 dan D-II ke S1 ILPPD 2012 104
PEMKO DUMAI
3.11 Bidang Kerjasama antara Pemerintah Kota Dumai dengan PT. Pelabuhan Indonesia adalah di Bidang Perhubungan Laut (Jasa Kepelabuhanan Diwilayah Perairan Kota Dumai) 3.12 Bidang Kerjasama antara Pemerintah Kota Dumai dengan PT. Pertamina dan PT. Pelabuhan Indonesia (Pelindo) adalah di Bidang Perhubungan Laut (Jasa labuh di terminal untuk kepentingan sendiri Migas di Pelabuhan Dumai) 3.13 Bidang Kerjasama antara Pemerintah Kota Dumai dengan PT. Pelabuhan Mundam Sejahtera adalah di Bidang Perhubungan Laut (Pengawasan, Pembinaan dan Bantuan Pengamanan Pelabuhan Regional) 3.14 Bidang Kerjasama antara Pemerintah Kota Dumai dengan PT. Batam Bahari Sejahtera adalah di Bidang Perhubungan Laut (Pengawasan dan Penertipan Tiket Penumpang) 3.15 Bidang Kerjasama antara Pemerintah Kota Dumai dengan PT. Pelnas Lestari Indoma Bahari adalah di Bidang Perhubungan Laut (Pengawasan dan Penertipan Tiket Penumpang) 3.16 Bidang Kerjasama antara Pemerintah Provinsi Riau dengan Pemerintah Kota Dumai adalah di Bidang Perhubungan Darat (Pengelolaan, Pendapatan dan Pemeliharaan Pelabuhan Penyeberangan Dumai) 3.17 Bidang Kerjasama antara Pemerintah Kota Dumai dengan PT. Pertamina (Persero) Unit Pengolahan II Dumai-Sei. Pakning adalah di Bidang Perhubungan Udara (Pengelolaan Bandar Udara Pinang Kampai Dumai) 3.18 Bidang Kerjasama antara PT. Pertamina (Persero) Unit Pengolahan II Dumai – Sei. Paking dengan Pemerintah Kota Dumai adalah di Bidang Perhubungan Udara (Perjanjian Pinjam Pakai Bandar Udara Ping Kampai Dumai) 3.19 Bidang Kerjasama antara Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Riau dengan Pemerintah Kota Dumai adalah di Bidang Hukum (Penyusunan Perancangan Peraturan Daerah) 3.20 Bidang Kerjasama antara SMP Negeri 2 Dumai dengan SMP Darma Yudha Pekanbaru adalah dibidang Pendidikan 3.21 Bidang Kerjasama antara Pusat Pengembangan dan Pemberdayaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Bisnis dan Pariwisata Kementerian Pendidikan Nasional dengan Dinas Pendidikan Kota Dumai adalah Peningkatan Kompetensi Pendidik dan Tenaga Kependidik (PTK) dengan Pola Kemitraan 4. Nama Kegiatan 4.1
Kegiatan yang dilaksanakan dalam Kerjasama antara Pemerintah Kota Dumai dengan Abadi Megah Promosindo adalah Pengelolaan Obyek Wisata Bunga Tujuh di Kecamatan Dumai Timur
ILPPD 2012 105
PEMKO DUMAI
4.2
Kegiatan yang dilaksanakan dalam Kerjasama antara Pemerintah Kota Dumai dengan Departemen Komunikasi dan Informatika dan Kantor Wilayah Usaha Pos II Sumbar-Riau-Kepri adalah Pengelolaan Website e-UKM dan Transaksi Elektronik, Perpustakaan Digital dan Layanan Internet pada Warung Masyarakat Informasi Indonesia (Warung MASIF) untuk mendukung program Community Access Point (CAP) di Kota Dumai
4.3
Kegiatan yang dilaksanakan dalam Kerjasama antara Pemerintah Kota Dumai dengan PT. Inti Griya Prima Sakti adalah Pembangunan Gedung Plasa Dumai
4.4
Kegiatan yang dilaksanakan dalam Kerjasama antara Pemerintah Kota Dumai dengan PT. Sari Dumai sejati adalah Pembangunan Peningkatan ruas jalan Purnama-Lubuk Gaung sepanjang lebih Kurang 10,2 km, lebar 6 meter, bahu kiri kanan jalan 0,5 meter dengan muatan sumbu terbesar 8 ton kelas jalan III A serta melakukan perawatan dan perbaikan jalan tersebut diatas
4.5
Kegiatan yang dilaksanakan dalam Kerjasama antara Pemerintah Kota Dumai dengan PT. PLN (PERSERO) Wilayah Riau adalah Pengembangan Jaringan Listrik dan Penerangan Jalan Umum dan Pemeliharaan Jaringan Listrik dan Penerangan Jalan Umum
4.6
Kegiatan yang dilaksanakan dalam Kerjasama antara Dinas Pendidikan Kota Dumai dengan Kantor Departemen Agama Kota Dumai adalah : a. Membuat usulan tertulis keperluan guru mata pelajaran ujian nasional b. Menyusun panduan guna mendorong dan mengarahkan Kepala Sekolah di jajaran masing-masing c. Pelaksanaan supervisi manajerial dan akademik kepada Sekolah-Sekolah d. Menyusun rencana aplikasi peningkatan kompetensi pengawas Sekolah
4.7
Kegiatan yang dilaksanakan dalam Kerjasama antara Pemerintah Kota Dumai dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Riau Resor Kota Dumai adalah : a. Pelatihan/Sosialisasi terhadap para tenaga pendidik yang ditunjuk di seluruh Wilayah Kota Dumai b. Sosialisasi pembinaan materi pendidikan tertib lalu lintas pada satuan Pendidikan TK/RA, SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA/SMK c. Penganggaran pengadaan kebutuhan/bahan ajar dan sarana fasilitas pada tiap-tiap Sekolah berkaitan dalam pemberian materi tertib lalu lintas
4.8
Kegiatan yang dilaksanakan dalam Kerjasama antara Sekolah Menengah Pertama Babussalam Pekanbaru dan SMP Negeri 2 Dumai adalah :
ILPPD 2012 106
PEMKO DUMAI
a. Program tukar menukar informasi melalui jaringan internet baik dalam bentuk web bersama b. Program pertukaran guru atau pendidik dan tenaga pendidikan c. Magang Guru d. Program pertukaran Siswa e. Program pertukaran bahan-bahan dan materi pelajaran teori dan praktik f. Program pertukaran media pendidikan dan alat-alat peraga pendidikan g. Program
pertemuan-pertemuan
akademik
dan
ilmiah
bersama
seperti
Konferensi, simposium dan seminar atau pelatihan 4.9
Kegiatan yang dilaksanakan dalam Kerjasama antara Dinas Pendidikan Kota Dumai dengan Institut Teknologi Bandung (ITB) adalah : -
Sosialisasi
-
Seleksi
-
Penetapan Hasil Seleksi
-
Laporan
4.10 Kegiatan yang dilaksanakan dalam Kerjasama antara Dinas Pendidikan Kota Dumai dengan Universitas Riau adalah : -
Sosialisasi
-
Seleksi Masuk
-
Perkuliahan
4.11 Kegiatan yang dilaksanakan dalam Kerjasama antara Pemerintah Kota Dumai dengan PT. Pelabuhan Indonesia adalah Pelayanan Jasa Kepelabuhanan dan Jasa Penunjang lainnya di Lingkungan PT. Pelabuhan Indonesia I (Persero) Cabang Dumai antara lain : Jasa Pergudangan, Bisnis Logistik, Distribution Centre dan lainnya serta pengembangan Pelayanan Jasa Terminal Penumpang dan RoRo di Wilayah Pemerintahan Kota Dumai 4.12 Kegiatan yang dilaksanakan dalam Kerjasama antara Pemerintah Kota Dumai dengan PT. Pertamina dan PT. Pelabuhan Indonesia (Pelindo) adalah Pembagian dari hasil Jasa Labuh 4.13 Kegiatan yang dilaksanakan dalam Kerjasama antara Pemerintah Kota Dumai dengan PT. Pelabuhan Mundam Sejahtera adalah Pengawasan, Pembinaan dan Bantuan Pengamanan Pelabuhan 4.14 Kegiatan yang dilaksanakan dalam Kerjasama antara Pemerintah Kota Dumai dengan PT. Batam Bahari Sejahtera adalah Pengawasan dan Penertipan Tiket Penumpang
ILPPD 2012 107
PEMKO DUMAI
4.15 Kegiatan yang dilaksanakan dalam Kerjasama antara Pemerintah Kota Dumai dengan PT. Pelnas Lestari Indoma Bahari adalah Pengawasan dan Penertipan Tiket Penumpang 4.16 Kegiatan yang dilaksanakan dalam Kerjasama antara Pemerintah Provinsi Riau dengan
Pemerintah
Kota
Dumai
adalah
Pembangunan,
Operasional,
Pemeliharaan dan Pendapatan Pelabuhan Penyeberangan 4.17 Kegiatan yang dilaksanakan dalam Kerjasama antara Pemerintah Kota Dumai dengan PT. Pertamina (Persero) Unit Pengolahan II Dumai-Sei. Pakning adalah Mengelola Bandara dan Pengembangan Sarana dan Prasarana Bandara 4.18 Kegiatan yang dilaksanakan dalam Kerjasama antara PT. Pertamina (Persero) Unit Pengolahan II Dumai – Sei. Paking dengan Pemerintah Kota Dumai adalah Pinjam Pakai Bandar Udara Pinang Kampai 4.19 Kegiatan yang dilaksanakan dalam Kerjasama antara Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Riau dengan Pemerintah Kota Dumai adalah -
Penyusunan Perancangan Perda dari pembahasan di DPRD Kota Dumai dan Evaluasi pada Biro Hukum Provinsi Riau dan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Provinsi Riau
-
Harmonisasi Pra Rancangan Perda apabila diperlukan
-
Evaluasi Perda
-
Meningkatkan Kegiatan Prolegda
-
Penyusunan Peta Permasalahan Hukum
-
Sistem Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum
4.20 Kegiatan yang dilaksanakan dalam Kerjasama antara SMP Negeri 2 Dumai dengan SMP Darma Yudha Pekanbaru adalah : -
Pertukaran informasi tentang kurikulum, kebijakan dan kegiatan Sekolah
-
Guru saling bertukar sumber dan strategi pengajaran
-
Siswa dibawah pengawasan guru, saling bertukar tugas sekolah, surat, email, foto, informasi tentang kegiatan Sekolah, olah raga dan kegiatan ekstra
-
Pertukaran bahan dan materi pelajaran oleh Guru dan Siswa
-
Mempromosikan hubungan kerjasama ini di Media Lokal
4.21 Kegiatan yang dilaksanakan dalam kerjasama antara Pusat Pengembangan dan Pemberdayaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Bisnis dan Pariwisata Kementerian Pendidikan Nasional dengan Dinas Pendidikan Kota Dumai adalah : Pihak pertama atau PPPPTK : -
Menyelenggarakan kegiatan peningkatan kompetensi PTK di Lingkungan Dinas Pendidikan Kota Dumai sesuai kebutuhan Pihak Kedua
ILPPD 2012 108
PEMKO DUMAI
-
Menyediakan fasilitator yang memiliki kompetensi sesuai dengan program peningkatan kompetensi PTK yang direncanakan pihak kedua
-
Menyediakan bahan/materi diklat yang sesuai dengan program peningkatan kompetensi PTK yang diorencanakan pihak kedua
-
Menyediakan Anggaran kegiatan dalam bentuk sharing/seluruhnya yang dialokasikan dalam DIPA pihak pertama, sesuai kegiatan yang disepakati dengan pihak kedua
Pihak kedua atau Dinas Pendidikan Kota Dumai -
Menugaskan PTK yang akan ditingkatkan kompetensinya untuk mengikuti kegiatan peningkatan kompetensi PTK (diklat/lainnya)
-
Melaksanakan monitoring untuk memberikan saran/masukan kepada pihak pertama selaku pelaksana kegiatan peningkatan kompetensi PTK di lingkungan Dinas Pendidikan Kota Dumai
-
Menyediakan
dukungan
dana
dalam
bentuk
sharing/seluruhnya
untuk
membiayai pelaksanaan peningkatan kompetensi PTK di lingkungan Dinas Pendidikan Kota Dumai yang dialokasikan dalam anggaran Pemda/Dinas Pendidikan -
Memberdayakan PTK yang telah mengikuti kegiatan peningkatan kompetensi (diklat/kegiatan lainnya) dalam rangka peningkatan kinerja guru
5. Jangka Waktu kerjasama 5.1
Jangka Waktu Kerjasama antara Pemerintah Kota Dumai dengan Abadi Megah Promosindo adalah selama 20 (dua puluh) tahun
5.2
Jangka Waktu Kerjasama antara Pemerintah Kota Dumai dengan Departemen Komunikasi dan Informatika dan Kantor Wilayah Usaha Pos II Sumbar-Riau-Kepri adalah selama 5 (lima) tahun.
5.3
Jangka Waktu Kerjasama antara Pemerintah Kota Dumai dengan PT. Inti Griya Prima Sakti adalah selama 25 (dua puluh lima) tahun sejak pembangunan Plasa Dumai selesai dan diresmikan.
5.4
Jangka Waktu Kerjasama antara Pemerintah Kota Dumai dengan PT. Sari Dumai sejati adalah selama 10 (sepuluh) tahun.
5.5
Jangka Waktu Kerjasama antara Pemerintah Kota Dumai dengan PT. PLN (PERSERO) Wilayah Riau adalah selama 1 (satu) tahun dan dapat diperbaharui atas persetujuan kedua belah pihak.
5.6
Jangka Waktu Kerjasama antara Dinas Pendidikan Kota Dumai dengan Kantor Departemen Agama Kota Dumai adalah 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang.
5.7
Jangka Waktu Kerjasama antara Pemerintah Kota Dumai dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Riau Resor Kota Dumai adalah terhitung sejak
ILPPD 2012 109
PEMKO DUMAI
tanggal penandatangan sesuai dengan kebutuhan kedua belah pihak serta mengacu pada aturan hukum yang berlaku 5.8
Jangka Waktu Kerjasama antara Sekolah Menengah Pertama Babussalam Pekanbaru dan SMP Negeri 2 Dumai adalah
5.9
Jangka Waktu Kerjasama antara Dinas Pendidikan Kota Dumai dengan Institut Teknologi Bandung (ITB) adalah 1 (satu) Tahun
5.10 Jangka Waktu Kerjasama antara Dinas Pendidikan Kota Dumai dengan Universitas Riau adalah 1 (satu) Tahun 5.11 Jangka Waktu Kerjasama antara Pemerintah Kota Dumai dengan PT. Pelabuhan Indonesia adalah Tidak terbatas, dapat diperpanjang atas kesepakatan para Pihak 5.12 Jangka Waktu Kerjasama antara Pemerintah Kota Dumai dengan PT. Pertamina dan PT. Pelabuhan Indonesia (Pelindo) adalah Tidak terbatas, dapat diperpanjang atas kesepakatan para Pihak 5.13 Jangka Waktu Kerjasama antara Pemerintah Kota Dumai dengan PT. Pelabuhan Mundam Sejahtera adalah Tidak terbatas, dapat diperpanjang atas kesepakatan para Pihak 5.14 Jangka Waktu Kerjasama antara Pemerintah Kota Dumai dengan PT. Batam Bahari Sejahtera adalah Tidak terbatas, dapat diperpanjang atas kesepakatan para Pihak 5.15 Jangka Waktu Kerjasama antara Pemerintah Kota Dumai dengan PT. Pelnas Lestari Indoma Bahari
adalah Tidak
terbatas, dapat diperpanjang
atas
kesepakatan para Pihak 5.16 Jangka Waktu Kerjasama antara Pemerintah Provinsi Riau dengan Pemerintah Kota Dumai adalah selama 5 (lima) Tahun 5.17 Jangka Waktu Kerjasama antara Pemerintah Kota Dumai dengan PT. Pertamina (Persero) Unit Pengolahan II Dumai-Sei. Pakning adalah 5 (lima) Tahun 5.18 Jangka Waktu Kerjasama antara PT. Pertamina (Persero) Unit Pengolahan II Dumai – Sei. Paking dengan Pemerintah Kota Dumai adalah 5 (lima) Tahun 5.19 Jangka Waktu Kerjasama antara Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Riau dengan Pemerintah Kota Dumai adalah 3 (tiga) Tahun 5.20 Jangka Waktu Kerjasama antara SMP Negeri 2 Dumai dengan SMP Darma Yudha Pekanbaru adalah tidak terbatas 5.21 Jangka Waktu Kerjasama antara Pusat Pengembangan dan Pemberdayaan Pendidik
dan
Tenaga
Kependidikan
Bisnis
dan
Pariwisata
Kementerian
Pendidikan Nasional dengan Dinas Pendidikan Kota Dumai adalah 3 (tiga) Tahun
ILPPD 2012 110
PEMKO DUMAI
C.
Kerjasama Dengan Luar Negeri 1. Mitra Yang Diajak Kerjasama Adapun Mitra (Pihak Ketiga) yang diajak kerjasama adalah : 1.1
Melaka International School
1.2
Sekolah Menengah Kebangsaan Sagil Ledang
1.3
Sekolah Menengah Sains Muar
1.4
Sekolah Menengah Kebangsaan Sagil Ledang
1.5
Sekolah Menengah Kebangsaan Sains Muar
2. Dasar Hukum 2.1
Memorandum Saling Pengertian antara Sekolah Menengah Pertama (SMP) 2 Dumai Riau-Indonesia dengan Melaka International School tentang Kemitraan Antar Sekolah Nomor 421.3/2009/110 dan Reg.No JPS/SW.093 Tanggal 13 Maret 2009
2.2
MoU Kemitraan Antar Sekolah antara Sekolah Menengah Atas Negeri 2 Dumai dengan Sekolah Menengah Kebangsaan Sagil Ledang Nomor 421.3/2012/063 Tanggal 09 Februari 2012
2.3
MoU Kemitraan Antar Sekolah antara Sekolah Menengah Atas Negeri 2 Dumai dengan Sekolah Menengah Sains Muar Johor Nomor 421.3/2012/064 Tanggal 09 Februari 2012
2.4
MoU Kemitraan Antar Sekolah antara Sekolah Menengah Atas Binaan Khusus Dumai dengan Sekolah Menengah Kebangsaan Sagil Ledang Nomor 422/SMAN BINSUS/2012/040 Tanggal 09 Februari 2012
2.5
MoU Kemitraan Antar Sekolah antara Sekolah Menengah Atas Binaan Khusus Dumai dengan Sekolah Menengah Kebangsaan Sains Muar Johor Nomor 422/SMAN BINSUS/2012/041 Tanggal 09 Februari 2012
3. Bidang Kerjasama 3.1
Bidang Kerjasama antara Sekolah Menengah Pertama (SMP) 2 Dumai RiauIndonesia dengan Melaka International School adalah dibidang Pendidikan yaitu Kemitraan Antar Sekolah
3.2
Bidang Kerjasama antara Sekolah Menengah Atas Negeri 2 Dumai dengan Sekolah Menengah Kebangsaan Sagil Ledang adalah dibidang Pendidikan yaitu Kemitraan Antar Sekolah
ILPPD 2012 111
PEMKO DUMAI
3.3
Bidang Kerjasama antara Sekolah Menengah Atas Negeri 2 Dumai dengan Sekolah Menengah Sains Muar adalah dibidang pendidikan yaitu Kemitraan Antar Sekolah
3.4
Bidang Kerjasama antara Sekolah Menengah Atas Binaan Khusus Dumai dengan Sekolah Menengah Kebangsaan Sagil Ledang adalah dibidang pendidikan yaitu Kemitraan Antar Sekolah
3.5
Bidang Kerjasama antara Sekolah Menengah Atas Binaan Khusus Dumai dengan Sekolah Menengah Kebangsaan Sains Muar adalah dibidang pendidikan yaitu Kemitraan Antar Sekolah
4. Nama Kegiatan 4.1
Kegiatan yang dilaksanakan dalam Kerjasama antara Sekolah Menengah Pertama (SMP) 2 Dumai Riau-Indonesia dengan Melaka International School adalah : -
Program Tukar menukar informasi melalui jaringan internet baik dalam bentuk web bersama
-
Program pertukaran Guru atau pendidik dan tenaga kependidikan
-
Magang Guru
-
Program pertukaran siswa
-
Program pertukaran bahan-bahan dan materi pelajaran teori dan praktik
-
Program pertukaran media pendidikan dan alat-alat peraga pendidikan
-
Program pembelajaran bersama dalam bentuk dual sertificate atau Program Sandwich
-
Program
pertemuan-pertemuan
akademik
dan
ilmiah
bersama
seperti
konferensi, symposium dan seminar 4.2
Kegiatan yang dilaksanakan dalam Kerjasama antara Sekolah Menengah Atas Negeri 2 Dumai dengan Sekolah Menengah Kebangsaan Sagil Ledang adalah : -
Pertukaran informasi tentang kurikulum, kebijakan dan kegiatan Sekolah
-
Guru saling bertukar sumber dan strategi pengajaran
-
Siswa dibawah pengawasan Guru, saling bertukar tugas Sekolah, surat, email, foto, informasi tentang kegiatan Sekolah, olah raga dan kegiatan ekstra
4.3
-
Pertukaran bahan dan materi pelajaran oleh Guru dan Siswa
-
Mempromosikan hubungan Kerjasama ini di media lokal
Kegiatan yang dilaksanakan dalam Kerjasama antara Sekolah Menengah Atas Negeri 2 Dumai dengan Sekolah Menengah Sains Muar Johor adalah -
Pertukaran informasi tentang kurikulum, kebijakan dan kegiatan Sekolah
-
Guru saling bertukar sumber dan strategi pengajaran
ILPPD 2012 112
PEMKO DUMAI
-
Siswa dibawah pengawasan Guru, saling bertukar tugas Sekolah, surat, email, foto, informasi tentang kegiatan Sekolah, olah raga dan kegiatan ekstra
4.4
-
Pertukaran bahan dan materi pelajaran oleh Guru dan Siswa
-
Mempromosikan hubungan Kerjasama ini di media lokal
Kegiatan yang dilaksanakan dalam Kerjasama antara Sekolah Menengah Atas Binaan Khusus Dumai dengan Sekolah Menengah Kebangsaan Sagil Ledang adalah : -
Pertukaran informasi tentang kurikulum, kebijakan dan kegiatan Sekolah
-
Guru saling bertukar sumber dan strategi pengajaran
-
Siswa dibawah pengawasan Guru, saling bertukar tugas Sekolah, surat, email, foto, informasi tentang kegiatan Sekolah, olah raga dan kegiatan ekstra
4.5
-
Pertukaran bahan dan materi pelajaran oleh Guru dan Siswa
-
Mempromosikan hubungan Kerjasama ini di media lokal
Kegiatan yang dilaksanakan dalam Kerjasama antara Sekolah Menengah Atas Binaan Khusus Dumai dengan Sekolah Menengah Kebangsaan Sains Muar adalah : -
Pertukaran informasi tentang kurikulum, kebijakan dan kegiatan Sekolah
-
Guru saling bertukar sumber dan strategi pengajaran
-
Siswa dibawah pengawasan Guru, saling bertukar tugas Sekolah, surat, email, foto, informasi tentang kegiatan Sekolah, olah raga dan kegiatan ekstra
-
Pertukaran bahan dan materi pelajaran oleh Guru dan Siswa
-
Mempromosikan hubungan Kerjasama ini di media lokal
5. Jangka Waktu kerjasama 5.1
Jangka Waktu Kerjasama antara Sekolah Menengah Pertama (SMP) 2 Dumai Riau-Indonesia dengan Melaka International School adalah 2 (dua) Tahun
5.2
Jangka Waktu Kerjasama antara Kepala Sekolah Menengah Atas Negeri 2 Dumai dengan Pengetua Sekolah Menengah Kebangsaan Sagil Ledang adalah 3 (tiga) Tahun
5.3
Jangka Waktu Kerjasama antara Kepala Sekolah Menengah Atas Negeri 2 Dumai dengan Pengetua Sekolah Menengah Sains Muar adalah 3 (tiga) Tahun
5.4
Jangka Waktu Kerjasama antara Kepala Sekolah Menengah Atas Binaan Khusus Dumai dengan Pengetua Sekolah Menengah Kebangsaan Sagil Ledang adalah 3 (tiga) Tahun
5.5
Jangka Waktu Kerjasama antara Kepala Sekolah Menengah Atas Binaan Khusus Dumai dengan Pengetua Sekolah Menengah Kebangsaan Sains Muar adalah 1 (satu) Tahun
ILPPD 2012 113
PEMKO DUMAI
D. Koordinasi Dengan Instansi Vertikal di Daerah 1. Forum Komunikasi Dalam
rangka
mendukung
kelancaran
penyelenggaraan
tugas-tugas
pemerintahan di Daerah maka Pemerintah Kota Dumai menjalin hubungan dan komunikasi melalui koordinasi yang dilakukan dengan Instansi-Instansi Vertikal yang ada maupun dengan aparatur Pemerintah Pusat lainnya yang berada di Daerah. Koordinasi tersebut dilaksanakan melalui pertemuan atau rapat-rapat yang diselenggarakan secara rutin baik yang bersifat berkala maupun yang bersifat insidentil yang disesuaikan dengan kebutuhan dan permasalahan yang dihadapi dimana permasalahan tersebut membutuhkan penanganan secara integratif dari berbagai komponen yang ada.
Koordinasi yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Dumai
dilaksanakan melalui Wadah atau Forum Komunikasi yang mana keberadaan Forum Komunikasi atau Wadah dimaksud diatur menurut peraturan perundangan yang berlaku. Demikian juga halnya dengan Unit Kerja atau Instansi yang tergabung atau harus diikutsertakan di dalam Forum Komunikasi tersebut. Disamping melakukan koordinasi melalui Forum Komunikasi tersebut, melakukan koordinasi dan komunikasi permasalahan-permasalahan yang memerlukan penyelesaian melalui kerjasama dari semua pihak kepada Instansi atau Aparatur Pemerintah Pusat lainnya yang berada di Daerah. Adapun Forum Komunikasi yang keberadaannya diatur menurut peraturan perundang-undangan sebagaimana tersebut diatas antara lain meliputi ; 1.1. Forum MUSPIDA (Musyawarah Pimpinan Daerah) 1.2. Komunitas Intelijen Daerah (KOMINDA) 2. Materi Koordinasi 2.1. Forum MUSPIDA Adapun materi yang dibahas didalam rapat Muspida antara lain menyangkut masalah pertahanan dan keamanan ( meliputi pertahanan dan keamanan didarat, laut dan Udara), Kamtibmas, masalah tindak pidana, masalah ketertiban umum, penyakit masyarakat serta masalah sosial kemasyarakatan lainya yang dipandang dapat menimbulkan dampak negatif yang berskala luas yang pada gilirannya akan mengganggu ketenangan ditengah masyarakat serta menghambat dan mengganggu penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan di Daerah. Disamping itu pada setiap pertemuan atau Rapat Muspida
juga
membahas tentang permasalahan-permasalahan yang bersifat aktual yang menjadi perhatian baik Pemerintah Pusat, Propinsi ataupun Pemerintah Daerah sendiri, seperti kesiapan untuk mengantisipasi kemungkinan timbulnya permasalahan yang ILPPD 2012 114
PEMKO DUMAI
tidak diinginkan dalam rangka menyambut perayaan hari-hari besar agama, penyambutan tahun baru masehi, persiapan kunjungan Presiden, Wakil Presiden dan Pejabat Pemerintah Pusat lainnya, serta permasalahan sosial lainnya yang bersifat aktual dan mendesak. 2.2. Komunitas Intelijen Daerah ( KOMINDA) Komunitas Intelijen Daerah merupakan Forum Komunikasi dan Koordinasi Unsur Intelijen dan unsur Pimpinan Daerah di Propinsi dan Kabupaten/Kota sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2006 tentang Komunitas Intelijen Daerah. Dalam setiap pertemuan rutin yang dilaksanakan oleh Kominda Kota Dumai memiliki agenda pertemuan antara lain ; menerima informasi (Informasi inteligen) dari seluruh anggota Kominda tentang setiap permasalahan yang terjadi ditengah-tengah masyarakat khususnya permasalahan yang dapat menimbulkan dampak negatif maupun keresahan ditengah masyarakat seperti masalah narkoba, penjualan minuman keras, kegiatan prostitusi terselubung, pelanggaran peraturan perundang-undangan serta berbagai masalah sosial kemasyarakatan lainnya yang dapat menimbulkan gangguan keamanan, kemungkinan timbulnya gejolak sosial serta dampak sosial lainnya yang pada gilirannya dapat mengganggu stabilitas keamanan
di Daerah yang dapat menghambat penyelenggaraan kegiatan
pemerintahan Daerah. Selanjutnya, informasi yang diterima sebagaimana disebutkan diatas akan ditindaklanjuti melalui Unit Kerja terkait guna penyelesaian lebih lanjut. Pada prinsipnya upaya-upaya yang dilakukan oleh Kominda Kota Dumai adalah bersifat preventif dalam arti berupaya mendeteksi secara dini timbulnya Ancaman, Tantangan, Hambatan dan Gangguan (ATHG) terhadap stabilitas Daerah. 3. Instansi Vertikal Yang Terlibat 3.1. Forum MUSPIDA Berdasarkan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku telah diatur tentang instansi yang tergabung didalam unsur Muspida yaitu -
Pemerintah Daerah ( dalam hal ini Walikota Dumai);
-
Komando Distrik Militer (Kodim 0303 BKLS);
-
Kepolisian Resort Kota ;
-
Pengadilan Negeri; dan
-
Kejaksaan Negeri. Namun demikian, mengingat masih terdapatnya Instansi atau Unit Kerja lain
yang dipandang memiliki kapasitas setingkat dengan unsur Muspida, maka Forum ILPPD 2012 115
PEMKO DUMAI
Komunikasi Muspida di Kota Dumai juga dengan mengikutsertakan Instansi atau Unit Kerja dimaksud. Adapun Instansi atau Unit Kerja setingkat Muspida tersebut yang lebih dikenal dengan sebutan Muspida Plus Kota Dumai yaitu : -
Pimpinan DPRD Kota Dumai (dalam hal ini Ketua DPRD Kota Dumai);
-
Pangkalan TNI Angkatan Laut (Danlanal Kota Dumai),
-
Satuan Radar 232 Dumai (Dansatradar 232 Dumai);
-
Detasemen Rudal 004 (Dan Den Rudal 004); dan
-
Komandan Kompi Senapan A 132 Bagan Besar (Dan Kipan A 132)
-
Sub Detasemen Polisi Militer Angkatan Darat (Dan sub Den POM AD)
3.2. Komunitas Intelijen Daerah (KOMINDA) Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2006 tentang Komunitas Intelijen Daerah bahwa yang tergabung dalam unsur Kominda Kota Dumai adalah : -
Walikota Dumai beserta Unsur Muspida Kota Dumai (bertindak selaku Dewan Pembina Kominda) ;
-
Wakil Walikota Dumai (Selaku Ketua Kominda) ;
-
Unsur Kodim 0303 BKLS (Pasi Intel Kodim selaku Wakil Ketua I Kominda) ;
-
Unsur Polresta Dumai (Kasat Intelkam Polresta selaku Wakil Ketua II Kominda) ;
-
Pos Daerah/Posda Badan Intelijen Daerah ;
-
Unsur Kejaksaan Negeri Dumai (Kasi Intel Kejaksaan Negeri Dumai) ;
-
Unsur Imigrasi Kota Dumai ;
-
Unsur Bea dan Cukai Kota Dumai ;
-
Unsur Satuan Radar 232 (Kasi Intel Satradar 232 Dumai) ; dan
-
Unsur Pangkalan TNI Angkatan Laut (Kasi Intel Lanal Dumai).
4. Jumlah Kegiatan Koordinasi Yang Dilaksanakan Jumlah kegiatan koordinasi yang dilakukan baik melalui Forum Muspida maupun Kominda selama Tahun 2012 sebanyak 22 kali pertemuan, dari jumlah pertemuan tersebut belum termasuk dengan koordinasi yang dilakukan melalui pertemuan non formal dan bersifat insidentil. 5. Hasil dan Manfaat Koordinasi Jalinan Kerjasama yang dibina oleh Pemerintah Kota Dumai dengan instansi vertikal di Daerah yang dilakukan melalui Forum Muspida dan Kominda maupun melalui forum lainnya jelas sangat memberikan hasil yang bersifat positif bagi Pemerintah Kota Dumai khususnya dan untuk kemajuan Kota Dumai pada umumnya.
ILPPD 2012 116
PEMKO DUMAI
Koordinasi tersebut dapat dijadikan sebagai media untuk saling berbagi (sharing) informasi tentang kondisi aktual yang ada, sebagai wadah untuk mencari solusi guna penyelesaian permasalahan yang terjadi sehingga penyelesaian permasalahan yang ada dapat lebih cepat dan efektif, sebagai wadah untuk meningkatkan kerjasama, menyamakan cara pandang dan persepsi serta saling bersinergi antara pemerintah Daerah dengan aparatur pemerintah pusat di Daerah. Disamping itu dengan dilakukannya koordinasi maka dapat ditempuh upayaupaya yang bersifat preventif dalam upaya untuk mencegah timbulnya permasalahan yang diperkirakan akan terjadi. Terciptanya suasana Kota Dumai yang kondusif serta berhasilnya pelaksanaan pembangunan maupun kegiatan pemerintahan lainya adalah merupakan salah satu hasil dan manfaat yang diperoleh dari pelaksanaan koordinasi antara Pemerintah Kota Dumai dengan instansi vertikal yang ada di Daerah. 6. Tindak Lanjut Hasil Koordinasi Keputusan yang dihasilkan dalam setiap koordinasi yang dilakukan
akan
ditindaklanjuti secara bersama sesuai dengan tugas dan fungsi yang diemban masingmasing Instansi/Unit kerja. 7. Hal Lain Yang Dianggap Perlu Untuk Dilaporkan Sebagaimana telah disebutkan diatas bahwa Pemerintah Kota Dumai menjalin kerjasama dengan semua instansi vertikal atau aparatur pemerintah pusat yang ada di Daerah, baik instansi vertikal atau aparatur pemerintah pusat tersebut tergabung ke dalam Forum Komunikasi yang telah diatur keberadaannya menurut peraturan perundangan maupun yang tidak tergabung kedalam Forum Komunikasi dimaksud. Diantaranya adalah dengan menjalin hubungan kerjasama atau koordinasi yang baik dengan aparatur Departemen Agama yang ada di Daerah melalui Kantor Departemen Agama Kota Dumai, pihak Imigrasi Kota Dumai, Bea dan cukai, Kantor Pelayanan Pajak, Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan, serta berbagai instansi lainnya yang ada di Daerah. Koordinasi yang dilakukan antara lain melalui rapat-rapat koordinasi dan pertemuan lainnya baik yang bersifat formal maupun informal. Upaya
tersebut
dilakukan
dalam
rangka
untuk
mengatasi
berbagai
permasalahan yang timbul, mendapatkan dukungan dalam setiap program dan kegiatan pembangunan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Dumai. E. Pembinaan Batas Wilayah Penegasan Batas wilayah, baik itu batas antar kecamatan dan antar kelurahan dilingkungan Pemerintah Kota Dumai maupun batas antara Kota Dumai dengan Kabupaten lainnya (khususnya Kabupaten Bengkalis dan Kabupaten Rokan Hilir) tetap menjadi ILPPD 2012 117
PEMKO DUMAI
perhatian bagi Pemerintah Kota Dumai, karena penegasan batas wilayah akan memberikan pengaruh terhadap pelaksanaan kegiatan pemerintahan khususnya dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Pada saat terbentuknya Kota Dumai berdasarkan Undang-Undang
Nomor 16
Tahun 1999, belum diikuti dengan adanya penegasan batas wilayah yang jelas dan pasti dilapangan antara Kota Dumai sebagai Daerah Otonom yang baru dengan Kabupaten Bengkalis sebagai Kabupaten Induk. Begitu juga halnya dengan penegasan batas wilayah antara Kota Dumai dengan Kabupaten Rokan Hilir yang juga merupakan Daerah Otonom pemekaran dari Kabupaten Bengkalis. Disamping itu mengenai penegasan Batas baik antar kelurahan maupun antar kecamatan dilingkungan Pemerintah kota Dumai memang belum ditetapkan secara pasti dilapangan dalam arti belum dilakukan pemasangan Pilar Batas, namun demikian secara bertahap penegasan Batas tersebut sudah mulai dilaksanakan dengan memasang Pilar Batas dilapangan. 1. Sengketa Batas Wilayah Kelurahan, Kecamatan, dan Kota 1.1.
Batas Wilayah Kota Dumai dengan Daerah Lain Sebagaimana yang sudah disebutkan diatas, bahwa Daerah yang secara administratif dan secara geografis berbatasan secara langsung dengan Wilayah Kota Dumai adalah Kabupaten Bengkalis dan Kabupaten Rokan Hilir. Secara umum tidak ditemukan adanya permasalahan yang menonjol sebagai akibat belum ditegaskannya batas antara Wilayah Kota Dumai dengan Kabupaten Bengkalis dan Rokan Hilir tersebut. Penyelenggaraan kegiatan pemerintahan serta pelayanan kepada masyarakat berjalan dengan baik sebagaimana yang diharapkan dan tidak dipengaruhi oleh permasalahan batas tersebut.
Namun
demikian untuk mengantisipasi kemungkinan timbulnya permasalahan batas ini dikemudian hari maka Pemerintah Kota Dumai sudah melakukan berbagai upaya dalam rangka penyelesaian dan penegasan batas wilayah dimaksud. Adapun Batas antara Kota Dumai dengan Kabupaten Bengkalis adalah sepanjang 63.614,489 meter (63,614 Km) dimana wilayah-wilayah yang berbatasan langsung dengan Kabupaten Bengkalis adalah Kecamatan Bukit Kapur pada wilayah Kelurahan Gurun Panjang dan Kelurahan Bukit Kayu Kapur. Sedangkan batas dengan Kabupaten Rokan Hilir adalah sepanjang 100.242, 098 meter (100, 242 Km) dimana wilayah yang berbatasan langsung dengan Kabupaten Rokan Hilir adalah Kecamatan Sungai Sembilan.
ILPPD 2012 118
PEMKO DUMAI
1.2.
Batas Wilayah antar Kelurahan dan antar Kecamatan dilingkungan Pemerintah Kota Dumai. Dalam hal masalah batas wilayah antar kelurahan dan antar kecamatan dilingkungan Pemerintah Kota Dumai, sampai saat ini memang belum dilaksanakan penegasan batas dilapangan secara keseluruhan. Selain itu juga belum ditemukan adanya permasalahan yang menonjol yang terjadi sebagai akibat belum adanya penegasan batas dimaksud. Namun
demikian,
untuk
tertibnya
administrasi
dan
kelancaran
pelaksanaan kegiatan pemerintahan khususnya pelayanan kepada masyarakat serta untuk mengantisipasi kemungkinan timbulnya permasalahan yang tidak diinginkan maka penegasan batas wilayah secara pasti dilapangan harus dan akan dilaksanakan secara bertahap dan berkelanjutan sampai dengan selesai. 2. Solusi Yang Dilakukan dan Tingkat Penyelesaian 2.1.
Batas Wilayah Kota Dumai dengan Daerah lain Untuk mewujudkan batas Daerah yang jelas dan pasti baik secara Yuridis maupun fisik dilapangan maka penegasan batas daerah harus dilakukan. Sebagaimana yang diatur dalam peraturan peruandangan yang berlaku khususnya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2006 tentang Pedoman Penegasan Batas Daerah bahwa Penegasan Batas Daerah dilakukan oleh Tim Penegasan Batas Daerah. Berkaitan hal tersebut, maka Pemerintah Kota Dumai membentuk Tim Penegasan Batas Daerah Kota Dumai melalui Keputusan Walikota Dumai. Tim ini akan bekerjasama dengan Tim Penegasan Batas Daerah Kabupaten Bengkalis dan Rokan Hilir yang dimediasi oleh Pemerintah Propinsi Riau. Mekanisme kerja dan tahapan yang dilakukan dalam penegasan Batas Daerah tentunya sesuai dengan yang sudah diatur didalam Peraturan Menteri Dalam Negeri sebagaimana tersebut diatas antara lain ; penelitian dokumen, pelacakan batas, pemasangan pilar batas, pengukuran dan penentuan posisi pilar batas serta pembuatan peta batas. Dalam hal batas Wilayah Kota Dumai dengan Kabupaten Rokan Hilir telah ditetapkan/ditegaskan melalui pemasangan pilar batas pada tahun 2006 yang lalu. Dari jumlah 100.242,098 meter (100,242 Km) wilayah yang berbatasan telah dapat disepakati penyelesaiannya secara keseluruhan Mengenai tata batas Wilayah Kota Dumai dengan Kabupaten Bengkalis juga sudah dilakukan upaya-upaya dalam rangka penegasan batas secara pasti dilapangan bersama pihak Kabupaten Bengkalis yang dimediasi oleh Pemerintah
ILPPD 2012 119
PEMKO DUMAI
Propinsi Riau. Sampai pada tahun 2009, sebagian besar wilayah yang berbatasan sudah dapat dilakukan penegasan batas dilapangan. Dari jumlah yang sudah ditetapkan yaitu sepanjang 63.614,489 meter (63,614 Km), telah dapat ditegaskan dilapangan sepanjang lebih kurang 45 km. Sedangkan sebagian kecil lainnya saat ini sedang dalam proses penyelesaian antara Pemerintah Kota Dumai dengan Kabupaten Bengkalis yang dimediasi oleh Pemerintah Propinsi Riau. 2.2.
Batas Wilayah antar Kelurahan dan antar Kecamatan dilingkungan Pemerintah Kota Dumai. Sebagaimana telah disebutkan diatas bahwa penegasan batas wilayah antar Kelurahan dan antar Kecamatan dilingkungan Pemerintah Kota Dumai akan dilaksanakan secara bertahap dan berkelanjutan yang disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah. Disamping itu penegasan batas tersebut diprioritaskan pada wilayah-wilayah yang dianggap rawan terhadap kemungkinan terjadinya permasalahan. Pada Tahun 2007 sudah dapat diselesaikan atau dilakukan penegasan batas secara pasti dilapangan sebagai berikut :
Batas Antara Kecamatan Bukit Kapur dengan Kecamatan Dumai Barat sepanjang 12, 20 Km (telah selesai secara keseluruhanya/100 %)
Batas antara Kecamatan Dumai timur dengan Kecamatan Medang Kampai sepanjang 13, 30 Km (telah selesai secara keseluruhanya/ 100 %)
Batas antara Kecamatan Dumai Barat dengan Kecamatan Sungai Sembilan sepanjang 4,50 Km (masih terdapat yang belum diselesaikan sepanjang 12 Km) Pada Tahun 2008 Pemerintah Kota Dumai melalui Bagian Tata
Pemerintahan Sekretariat Daerah Kota Dumai bekerjasama dengan Camat Sugai Sembilan beserta Kelurahan melakukan kegiatan Pelacakan Batas Kelurahan Batu Teritib, Basilam Baru dan Kelurahan Tanjung Penyembal Kota Dumai sepanjang 40 Km (telah selesai secara keseluruhan/100%) Pada tahun 2009 s/d 2010 tindak lanjut pelacakan tata batas kelurahan tersebut belum dapat dilanjutkan menjadi tata batas secara pasti dilapangan yaitu dengan membuat tapal batas, hal ini dikarenakan terkosentrasinya perhatian terhadap Pemilu Legislatif, Pilpres dan Pilkada Kota Dumai, dan pada Tahun 2012 permasalahan tapal batas belum dapat ditindaklanjuti mengingat beban anggaran APBD yang sangat terbatas sehingga diharapkan untuk tahun berikutnya dapat diselesaikan. ILPPD 2012 120
PEMKO DUMAI
F. Pencegahan Dan Penanggulangan Bencana a. Bencana Yang Terjadi dan Penanggulangannya Adapun bencana yang terjadi disepanjang tahun 2012 adalah kejadian kebakaran pada hutan dan lahan. Sedangkan upaya penanggulangan yang dilakukan adalah dengan melakukan pemadaman secara cepat pada saat terjadinya musibah kebakaran oleh petugas bersama-sama dengan dukungan dari warga masyarakat dimana lokasi kebakaran itu terjadi. b. Status Bencana Kejadian kebakaran yang terjadi pada Hutan dan lahan status kebakarannya bersifat Regional bahkan bersifat nasional. c. Antisipasi Daerah Dalam Menghadapi Kemungkinan Bencana Upaya-upaya yang dilakukan oleh Daerah sebagai upaya antisipasi dalam menghadapi kemungkinan bencana antara lain adalah : -
Melakukan sosialisasi dan himbauan kepada masyarakat agar turut berpartisipasi dalam upaya penanggulangan bencana yang terjadi khususnya melakukan upaya antisipasi
antara
lain;
tidak
melakukan
pembakaran
lahan
didalam
membuka/mengerjakan lahan yang dimiliki, menjaga keamanan dalam melaksanakan aktivitas dilingkungan perumahan seperti mematikan kompor dan peralatan dapur/listrik pada saat tidak dibutuhkan dan lain sebagainya. d. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang Menangani Bencana Satuan Kerja Perangkat Daerah
yang menangani secara operasional
pencegahan dan penanggulangan bencana adalah Badan Penanggulanagan Bencana Daerah Kota Dumai e. Potensi Bencana Yang Diperkirakan Terjadi Potensi bencana yang diperkirkan terjadi setiap tahunnya adalah Kebakaran Hutan dan Lahan. Kebakaran Hutan dan Lahan ini selalu terjadi pada saat datangnya musim kemarau dan pada saat yang bersamaan pada umumnya masyarakat memulai membuka lahan pertanian/perkebunan. G. Pengelolaan Kawasan Khusus Sebagaimana yang dinyatakan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah pada pasal 1 butir 19, bahwa yang dimaksud Kawasan khusus adalah bagian wilayah dalam Propinsi dan/atau kabupaten/kota yang ditetapkan oleh pemerintah untuk menyelenggarakan fungsi-fungsi pemerintahan yang bersifat khusus bagi ILPPD 2012 121
PEMKO DUMAI
kepentingan Nasional. Fungsi-fungsi pemerintahan yang bersifat khusus dimaksud antara lain untuk perdagangan bebas dan/atau pelabuhan bebas ditetapkan dengan UndangUndang. Selanjutnya berdasarkan penjelasan pasal 6 huruf
f
Peraturan Pemerintah
Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada Masyarakat, bahwa yang dimaksud dengan Kawasan Khusus meliputi kawasan sumber daya alam, kawasan sumber daya buatan, kawasan industri, pariwisata, perdagangan dan otorita, kawasan kelautan dan kedirgantaraan, sepanjang yangmenjadi kewenangan Daerah. Bertolak dari pengertian Kawasan Khusus diatas, untuk Kota Dumai sampai saat ini belum terdapat wilayah yang ditetapkan sebagai Kawasan Khusus. Namun demikian upaya untuk menjadikan salah satu wilayah Kota Dumai menjadi Kawasan Khusus saat ini sedang dilakukan, yaitu menjadikan Kawasan Industri Dumai yang bertempat di Kelurahan Pelintung Kecamatan Medang Kampai menjadi Kawasan Ekonomi Khusus Indonesia (KEKI), dimana keinginan Pemerintah Kota Dumai tersebut sudah disampaikan kepada Pihak Propinsi dan Pemerintah Pusat. H. Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum a. Gangguan Yang Terjadi (Konflik berbasis SARA, anarkisme, separatisme, atau lainnya). Pada tahun 2012 tidak terdapat kejadian yang dapat menyebabkan gangguan keamanan ditengah-tengah masyarakat. b. Penanggulangan dan Kendalanya Kendala yang dialami yaitu berupa terbatasnya dana dan perlengkapan yang dimiliki. c. Keikutsertaan Aparat Keamanaan Dalam Penanggulangan Apabila ditemukannya adanya gangguan keamaman biasanyanya aparat keamanan tetap diikutsertakan.
ILPPD 2012 122
PEMKO DUMAI
BAB VI PENUTUP
D emikian Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Kota Dumai Tahun 2012 ini disusun berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat.
D idalam Laporan ini dijelaskan tentang Penyelenggaraan Urusan Desentralisasi yang
meliputi Prioritas Urusan Wajib dan Prioritas Urusan Pilihan, dan penyelenggaraan Tugas Pembantuan serta Tugas Umum Pemerintahan, yang diuraikan melalui Program dan Kegiatan yang dilaksanakan, jumlah anggaran, sarana dan prasarana yang digunakan, dan permasalahan yang ditemukan serta solusi yang diharapkan.
S angat disadari bahwa dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah tidak terlepas
dari adanya permasalahan-permasalahan maupun kendala
sehingga Program dan Kegiatan
yang sudah direncanakan tidak berjalan dengan maksimal sebagaimana yang diharapkan. Namun demikian, baik permasalahan maupun kendala yang dihadapi dapat diselesaikan sehingga tidak menjadi penghambat dalam melaksanakan Program dan Kegiatan yang ada. Permasalahan, kendala maupun kelemahan-kelemahan yang ada pada Tahun Anggaran 2012 dijadikan sebagai pemicu dan pemacu untuk meningkatkan kinerja aparatur Pemerintah khususnya serta meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan pada tahun yang akan datang.
K ita berharap pada tahun mendatang, penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dapat
berjalan dengan baik, lancar, aman dan sukses.
Dumai,
Maret 2013
WALIKOTA DUMAI
H. KHAIRUL ANWAR
ILPPD 2012 123
TATARAN PENGAMBIL KEBIJAKAN DALAM EKKPPD TERHADAP LPPD TAHUN 2012 KOTA DUMAI PROPINSI RIAU NO 1
1
ASPEK 2 KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM DAERAH
FOKUS 3 Peraturan tentang ketertiban penataan ruang
IKK
Rumus
4 1 Keberadaan PERDA IMB
5 Ada atau tidak ada Perda
2 Rasio Rumah ber IMB
biaya KTP dalam Perda
Jenis Data 6
CAPAIAN KINERJA 7
Perda Kota Dumai Nomor 10 Tahun 2012 ttg Retribusi Izin Mendirikan Bangunan Jumlah Rumah ber IMB sd. Akhir Tahun 2012, sebanyak 1.703 unit 2006 = 108
Sumber Data 8 Bagian Hukum Setda
BPTPM
2,89%
2007= 128 2008 = 241 2009 = 124 2010 = 229 2011 = 601 2012 = 272 Jumlah seluruh rumah sd. Akhir Tahun 2012, sebanyak 59.029
Peraturan tentang Kependudukan
3 Keberadaan Perda RTRW
Ada/tidak ada perda
Perda Kota Dumai Nomor 27 / 2005 Tentang Perubahan Perda Nomor 11 / 2002 Tentang RTRW Kota Dumai
4 Pengurusan E-KTP
Jumlah Penduduk yang sudah terekam dalam E-KTP dibagi jumlah penduduk yang wajib ber KTP
Jumlah Penduduk yang sudah terekam dalam E-KTP = 143.679
Biaya KTP dalam Perda
Biaya Pengurusan Dalam Perda Nomor 19 Tahun 2008 ttg perubhan perda no.11 tahun 2007 ttg Retribusi penggantian biaya cetak KK, KTP & Akta Catatan sipil
5 Biaya KTP
Personil Satpol PP (Kebijakan ketersediaan aparat Trantibum)
6 Rasio Persolin Satpol terhadap Jumlah Penduduk
Kebijakan bidang 7 Keberadaan Perda penanganan PSK, PKL, atau PSK, PKL, atau PMKS PMKS
PP Jumlah Personil pada Akhir Tahun 2012 / 10.000 penduduk x 100% -
tentang Ada atau tidak ada PERDA PSK dan PKL
Ada
Bagian Hukum Setda
Disdukcapil 78,3%
Jumlah Penduduk yang wajib ber EKTP = 183.548
Personil Satpol PP (PNS) pada Tahun 2012, sebanyak = 56 Org
Disdukcapil Rp. 10.000,--
Satpol PP 0,02%
Penduduk pada akhir Thn 2012 293.863 Perda Nomor 12 Tahun 2002 tentang penyelenggaraan ketertiban umum (yang mengatur PSK, PKL atau PMKS)
Bagian Hukum Ada
1
2
3 Peraturan tentang Kebersihan Kota
4 8 Keberadaan peraturan tentang kebersihan Kota
6
5 Ada atau tidak ada PERDA Kebersihan Kota
1 Perda Kota Dumai No. 9 Tahun 2012 ttg Retribusi Pelayanan Sampah
7 Ada
8 Bagian Hukum
2 Perwa No. 24 Tahun 2012 ttg Pelimpahan Kewenangan Walikota kepada Camat di bidang persampahan
2 KESELARASAN DAN
Penyampaian laporan kepada 9 Ketepatan waktu penyampaian EFEKTIVITAS pemerintah LPPD berdasarkan PP Nomor 3 HUBUNGAN ANTARA Tahun 2007 PEMDA DAN PEMERINTAH, SERTA ANTAR PEMDA Penyampaian laporan 10 Ketepatan waktu penyampaian DALAM RANGKA keuangan dan kinerja Lap keu dan Lakip PENGEMBANGAN OTDA
Tepat atau tidak tepat penyampaian sesuai jadwal yang telah ditetapkan oleh peraturan perundangan
Penyampaian LPPD Tahun 2012 Tanggal Maret 2013
Tepat atau tidak tepat penyampaian sesuai jadwal yang telah ditetapkan oleh peraturan perundangan
Penyampaian Lap Keu dan Lakip tgl ..... 2013
Implementasi SPM
11 Jumlah urusan wajib yang sudah diterapkan SPM nya berdasarkan pedoman yang diterbitkan oleh Pemerintah
Jumlah urusan wajib yang sudah diterapkan SPM nya berdasarkan penetapan oleh menteri/pimpinan LPND
Hubungan Antar Daerah
12 Kerjasama dengan daerah lain
Jumlah MOU yang masih berlaku pertahun 2012
Urusan yang diterapkan oleh Pemda sebanyak 2 Urusan, yang terdiri dari: 1. SPM Pelayanan KK (Perda No 6 Tahun 2007 dan Perda No. 18 Tahun 2011, 2. SPM pelayanan akta Kelahiran (Perda no. 18 Tahun 2011)
1
3 KESELARASAN
ANTARA KEBIJAKAN PEMDA DENGAN KEBIJAKAN PEMERINTAH
Sinkronisasi Pelaksanaan pembangunan nasional dan daerah
13 % Kesesuaian prioritas pembangunan
Jumlah prioritas pembangunan daerah dibagi Jumlah prioritas pembangunan nasional ²
Jumlah MOU yang masih berlaku pada tahun 2012, sebanyak 3 MOU Nota Kesepahaman antara SMA Negeri 2 Dumai dengan SMA Negeri 1 Padang Panjang Nomor : 421.3/2011/268 Tanggal 05 April 2011
2
Nota Kesepahaman antara SMA Negeri 2 Dumai dengan SMA Negeri 8 Pekanbaru Nomor : 421.3/2011/1715 Tanggal 07 November 2011
3
Perjanjian Kerjasama antara Pemerintah Provinsi Riau dengan Pemerintah Kab/Kota se Provinsi Riau Nomor : SPK/24a/BPM Bangdes/III/2012
-
Prioritas Pembangunan Daerah yang mendukung prioritas pembangunan nasional sebanyak : 8 program
-
Prioritas Pembangunan Nasional ada sebanyak 11 program
Tepat
Tidak Tepat
Bagian Pemerintahan
Bappeda dan Bag. Keuangan Lengkapi data pendukung
2 Urusan
Bagian Pemerintahan Ada 3 Jenis
Bappeda
72,73%
1
2
4
3 Kewenangan
Keuangan
14 Urusan wajib diselenggarakan daerah
6
5 yang Jumlah urusan yang dilaks daerah dibagi 26 (Jumlah urusan wajib di PP 38/2007) X 100%
PP. 83/2007
7
8
26
Sekda/BKD/ Bappeda
APBD/SK KDH Tentang Urusan Wajib 25
96,2%
15 Waktu Penetapan Perda APBD Tepat atau tidak tepatnya Tahun 2012 waktu penetapan APBD Tahun 2012
Penetapan Perda Nomor 1 Thn 2012 Tentang APBD Kota Dumai Tanggal 05 Maret 2012
Tidak tepat
16 Keberadaan Perda tentang Ada/tidak ada perda pengelolaan keuangan daerah berdasarkan PP 58/2005
Perda No 7 Thn 2009 Ttg Pokokpokok pengelolaan keuangan daerah
17 Belanja untuk pelayanan dasar
Jumlah belanja untuk layanan dasar / Jumlah total belanja X 100%
Bagian Keungan
Bagian Hukum Setda Lengkapi Data Pendukungnya
Ada
Bagian Keuangan Belanja pelayanan dasar APBD Tahun 2012
- Pendidikan
Rp
269.150.667.532,00
- Kesehatan - Lingkungan Hidup
Rp Rp
51.992.782.799,50 3.776.091.486,00
- Pekerjaan Umum
Rp
152.478.367.740,00
- Tenaga Kerja
Rp
8.600.482.500,00
- Koperasi
Rp Rp
6.365.355.212,00 6.296.648.060,00
Rp
8.147.005.500,00
Rp
506.807.400.829,50
- Satpol PP - Kependudukan & Capil
48,4%
Total
Jumlah Total Belanja Rp 18 Belanja untuk urusan pendidikan Jumlah belanja untuk dan kesehatan (termasuk yang kesehatan dan pendidikan / dibiayai non APBD) Jumlah total belanja X 100%
1.046.437.057.059,00
Belanja Pendidikan dan Kesehatan APBD Tahun 2012 -
Pendidikan Rp. 269.150.667.532
-
Kesehatan Rp. 51.992.782.799,50 Total
Bagian Keuangan
30,7%
Rp. 321.143.450.331,50
Jumlah Total Belanja Rp. Pelayanan publik
19 Keberadaan Perda tentang Ada atau tidak ada Perda Standar Pelayanan Publik sesuai dengan peraturan perundang-undangan
1.046.437.057.059 Ada/Tidak Ada
Tidak Ada
Bagian Hukum
1
2
4
3 Kepegawaian
6
5
20 Ratio PNS Terhadap Penduduk
Jumlah PNS Kota / Jumlah Penduduk
7
Jumlah PNS Tahun 2012 Sebanyak 4720
8 BKD
1,6%
Disdukcapil
Jumlah Penduduk Tahun 2012,
293.863 21 Sistem Informasi Kepegawaian
Kelembagaan
22 Penataan SKPD
Ada atau tidak ada nya data base kepegawaian
Jumlah Pembentukan SKPD Berdasarkan PP 41/2007
Sistem Informasi Kepegawaian (Simpeg)
1)
Bagian (Setda)
Ranperda yang diajukan dalam tahun berjalan
5 EFEKTIVITAS
PROSES PENGAMBILAN KEPUTUSAN OLEH DPRD BESERTA TINDAK LANJUT PELAKSANAAN KEPUTUSAN
Keputusan DPRD yang ditindaklanjuti
23 Perda yang ditetapkan
Jumlah Perda Yang ditetapkan dalam tahun 2012
24 Raperda yang disetujui DPRD tahun 2012
Jumlah Raperda yang disetujui DPRD tahun 2012 dibagi jumlah Ranperda yang diusulkan Tahun 2012
25 Keputusan ditindaklanjuti
DPRD
yang Jumlah Keputusan DPRD yang ditindaklanjuti oleh DPRD dibagi Jumlah Keputusan DPRD yang dihasilkan dalam tahun 2012 x 100%
1 OPD
Sekretariat DPRD
3)
Dinas
14 OPD
4)
Badan
5 OPD
5)
Kantor
4 OPD
6)
Rumah Sakit
1 OPD
7)
Inspektorat
1 OPD
8)
Satuan Polisi PP
1 OPD
9)
Lembaga Teknis Lainnya 2 OPD
Jumlah SKPD
Bagian Organisasi Setda
12 Unit
2)
10) Kecamatan
Produk peraturan HUBUNGAN ANTARA perundangan PEMDA DAN DPRD
Ada
Jumlah SKPD Sebagai berikut :
Setda
4 EFEKTIVITAS
BKD
1 OPD
37 OPD
7 OPD 37 OPD
Perda yang ditetapkan tahun 2012 sebanyak 17 Perda
Ranperda yang diusulkan Tahun 2012 sebanyak 22
17 Perda
77,3%
Bagian Hukum
Setwan dan Bag. Hukum
Ranperda yang disetujui DPRD Tahun 2012 sebanyak 17 Perda Jlh Keputusan yang ditindak lanjuti 8 kpts Jlh Keputusan yang dihasilkan 18 kpts
Setwan 45%
1
6
2 EFEKTIVITAS PROSES PENGAMBILAN KEPUTUSAN OLEH KDH BESERTA TINDAK LANJUT PELAKSANAAN KEPUTUSAN
7 KETAATAN
4
3 Tindak lanjut keputusan Walikota
Tindak lanjut Walikota
Peraturan 27 Peraturan Walikota ditindaklanjuti
Perda yang dibatalkan
Jumlah keputusan yang ditindaklanjuti dibagi Jumlah Keputusan Walikota dalam Tahun 2012 x 100%
28 Jumlah perda yang dibatalkan
Perda tentang konsultasi 29 Keberadaan perda /PerWalikota EFEKTIVITAS publik tentang konsultasi publik PROSES KONSULTASI PUBLIK ANTARA PEMDA DAN Media informasi pemda yang 30 Adanya media informasi pemda MASYARAKAT ATAS dapat diakses oleh publik yang dapat diakses oleh publik PENETAPAN (website, kotakpos, Bag/Biro KEBIJAKAN PUBLIK Humas, leaflet/brosur) YANG STRATEGIS DAN RELEVAN UNTUK DAERAH
9 TRANSPARANSI
Serapan dana perimbangan 31 Dana perimbangan DALAM terserap dibanding PEMANFAATAN direncanakan ALOKASI PENCAIRAN DAN PENYERAPAN DAU, DAK DAN BAGI Alokasi belanja pada APBD 32 Belanja publik thd DAU HASIL dari DAU
Keputusan Walikota dalam Tahun 2012, sebanyak 310
Peraturan Walikota yang ditindak lanjuti sebanyak 24 Ada/Tidak ada Perda yang dikirim ke Pemerintah untuk dievaluasi 1
Perda No. 12 Tahun 2012 ttg perubahan atas Perda no. 12 Tahun 2009 ttg penyelenggaraan tempat parkir & Tarif Retribusi Parkir
Ada atau tidak Perda/PerWalikota
Ada atau tidak adanya Perda/PerWalikota dimaksud
Ada atau tidak ada media informasi yang ditetapkan dengan PerWalikota
Jumlah Informasi yang dite-
Jumlah belanja publik / DAU X 100%
8 Bag Hukum
100%
Peraturan Walikota dalam Tahun 2012, sebanyak 24
Jumlah perda yang dibatalkan / Jumlah perda yang dikirim ke pemerintah untuk dievaluasi X 100%
yang Jumlah dana perimbangan yang yang terserap / jumlah dana perimbangan X 100%
7
Keputusan Walikota Tahun 2012 yg ditindak lanjuti sebanyak 310
yang Jumlah Peraturan Walikota yang ditindak-lanjuti / jumlah Peraturan Walikota dalam tahun 2012 X 100%
PELAKSANAAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH PADA PERATURAN PERUNDANGUNDANGAN
8 INTENSITAS DAN
6
5
26 Keputusan Walikota yang ditindak lanjuti
tapkan oleh Peraturan walikota -
Riau Pos
-
Website
Jumlah dana perimbangan yang terserap Rp. 732.137.080.844
Bag Hukum
100%
Ada
Bagian Hukum
1 Jenis
Tidak Ada
Bag. Hukum
Bag. Humas/ Umum Ada
102,4%
Bagian Keuangan
Jumlah dana perimbangan tahun anggaran 2012 Rp. 714.965.564.227 Jumlah belanja tidak langsung Rp. 468.134.191.000
Bagian Keuangan 156,52%
Jumlah DAU Rp. 299.081.335.000 Alokasi belanja pada APBD
33 Belanja langsung thd total APBD Jumlah belanja langsung / APBD X 100%
Jumlah Belanja langsung Rp. 578.302.866.059 Jumlah APBD Rp. 1.046.437.057.059
Bagian Keuangan 55,26%
1
10
11
2
4
3
INTENSITAS, Besaran Pendapatan EFEKTIVITAS DAN Daerah (PAD) TRANSPARANSI PEMUNGUTAN SUMBERSUMBER PAD DAN PINJAMAN / OBLIGASI DAERAH EFEKTIVITAS Kewajaran Lapkeu PERENCANAAN, PENYUSUNAN, PELAKSANAAN TATA USAHA, PERTANGGUNG JAWABAN DAN PENGAWASAN APBD
Besaran SILPA
6
5
Asli 34 Besaran PAD terhadap sluruh Jumlah PAD / jumlah total pendapatan dalam APBD pendapatan APBD X 100%
7
Jumlah PAD Rp. 112.157.713.131.43 11,1% Total Pendapatan APBD Rp. 1.010.291.065.574,18
35 Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Daerah Tahun 2009
Jenis Opini BPK terhadap hasil LapKeu Daerah untuk 2 tahun terakhir
-
-
36 Rasio SILPA pendapatan
terhadap
total Besaran SILPA / pendapatan X 100%
jumlah
LHP BPK RI terhadap Laporan Keuangan Daerah Kota Dumai Tahun 2010 LHP BPK RI terhadap Laporan Keuangan Daerah Kota Dumai Tahun 2011
37 Rasio realisasi anggaran belanja
belanja
thd Realisasi belanja / belanja APBD X 100%
Opini Tahun 2010 WDP
total
Inspektorat
Opini Tahun 2011 WDP
Besaran SILPA Rp. 238.196.086.677,66
Dispenda & Bag. Keuangan
Pendapatan Setelah Perubahan Rp. 1.010.291.065.574,18 Realisasi belanja
8 Dispenda dan Bagian Keuangan
Realisasi Belanja Rp. 913,080,487,368
23,58%
87,26%
Bag. Keuangan & Dispenda
Total Belanja APBD Rp. 1.046.437.057.059 Pengawasan Kota
12 PENGELOLAAN
Inspektorat 38 Rasio Temuan BPK RI yang Jumlah Temuan BPK RI yang Jlh temuan thn 2012 sebanyak 222 temuan & Ditindaklanjuti ditindaklanjuti/ temuan BPK RI 478 rekomendasi, temuan yang sudah ditindak sampai dengan Tahun 2012 lanjuti sebanyak 365 selesai
Peta potensi daerah
POTENSI DAERAH
39 Rasio Realisasi PAD 2012 terhadap Potensi PAD
Jumlah Realisasi PAD Tahun 2012 / Potensi PAD X 100%
Realisasi PAD Rp. 112.157.713.131,43 Potensi PAD 91.756.632.756,18
Peningkatan PAD
13 TEROBOSAN /
INOVASI BARU DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
Penghargaan
40 Peningkatan PAD
41 Penghargaan dari Pemerintah yang diterima oleh PEMDA dalam Tahun 2010
Kenaikan/penurunan PAD / PAD tahun lalu X 100% (PAD 2011-PAD 2010) : PAD 2010 X 100%
Inspektorat 93,00%
122,23%
Dispenda
Rp.
Kenaikan PAD Rp. 10.448.141.616,30
Dispenda 10,27%
Jumlah PAD tahun lalu Rp. 101.709.571.515,13 Jumlah Penghargaan dari Penghargaan yang diteima sebanyak .... Pemerintah yang diterima oleh yang terdiri dari ; Pemerintah Daerah dalam 1) Koperasi Berprestasi Tk. Nasional tahun 2012 Kelompok Jasa diraih oleh Promer Koperasi Kartika 0303 Dumai 2) Juara 1 Kelurahan terbaik Tk. Prov. Riau yaitu Kel. Dan Kec. Dumai Kota 3)
4)
Juara 1 Pendamping UEK-SP Terbaik Tk. Provinsi Riau di raih oleh Bapak Suryono, S.Pd Juara II Lomba UEK-SP terbaik program pemberdayaan desa Tk. Provinsi Riau diraih oleh UEK-SP Gemilang Bersama
Seluruh SKPD Ada 4 Jenis
1
2
4
3 Pengadaan barang dan jasa
42 Keberadaan
Daya saing daerah
43 Jumlah Persetujuan Investasi
5
6
Ada atau tidak ada
7 Tidak Ada
8 Bagian Keuangan
E-procurement Jumlah Izin Investasi dalam Tahun 2012
Persetujuan Ijin Investasi pada tahun 2012, sebanyak 7 Ijin (PMA)
7 Ijin
BPTPM
3
PENATAAN KELEMBAGAAN
Pengisian Struktur Jabatan
4 % struktur jabatan dan eselonering yang terisi
5 Keberadaan jabatan fungsional dalam struktur organisasi SKPD 4
PENGELOLAAN KEPEGAWAIAN
Tingkat kompetensi 6 Rasio PNS Kota SDM dalam menyelenggarakan tugas SKPD yang relevan dengan urusan terkait
7 % pejabat yang telah memenuhi persyaratan pendidikan pelatihan kepemimpinan 8 % pejabat yang telah memenuhi persyaratan kepangkatan
5
PERENCANAAN PEMBANGUNAN
Pertanahan
KesBang & Politik
Pemberdayaan Masya Desa
Sosial
Budaya
Statistik
Kearsipan
Perpustakaan
Perikanan & Kelautan
Pertanian
Kehutanan
Energi & SDM
Industri
Perdagangan
Trsnsmigrasi
Rata-Rata
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
91,7
66,7
37,5
100
0
66,7
50
66,7
60
50
33,3
100
67
50
16,7
0
0
50
13,62
100
60
50
0
50
100
50
0
0
100
100
50
100 52,35
SOP
Tidak
Ada
Tidak
Tidak
Tidak
Tidak
Tidak
Tidak
Ada
Tidak
Ada
Ada
Tidak
Ada
Ada
Tidak
Tidak
Tidak
Tidak
Ada
Tidak
Tidak
Tidak
Tidak
Tidak
Ada
Tidak
Tidak
Tidak
Tidak
Ada
Ada
Tidak
0,6
5 SOP
6 SOP
0
9,22
4 SOP
5 1 SOP SOP
Pariwisata
Komunikasi & Informatika
7 100
Otda, PUM, Adm,Keu,Perad a, Kepeg, Sandi
KB &KS
Perhubungan
6 %
Ketenagakerja an
Pemberdayaan Perempuan & perlindung Anak
3 % jumlah PERDA THD Jumlah PERDA yang harus yang dilaksanakan dilaksanakan SKPD oleh SKPD menurut menurut Permen ttg SPM KM/Peraturan
Ketahanan Pangan
KETAATAN PERATURAN / UU
Kependudukan & Catatan sipil
2
Koperasi & UKM
Kesesuaian dengan 2 Keberadaan SOP kebijakan teknis yang ditetapkan oleh pemerintah c/q departemen / LPND
Penanaman Modal
5
Pekerjaan Umum
4
Kesehatan
3
Program Nasional 1 % Jumlah Program (yang melekat di Nasional yang kementerian/LPND) dilaksanakan oleh yang harus SKPD dilaksanakan oleh SKPD
Satuan
Lingkungan Hidup
IKK
Perumahan
2 KEBIJAKAN TEKNIS PENYELENGGARAN URUSAN PEMERINTAHAN
NO
Kepemudaan & Olahraga
1
FOKUS
Tata Ruang
1
ASPEK
Pendidikan
NO
Perencanaan Pembangunan
CAPAIAN KINERJA TATARAN PELAKSANA KEBIJAKAN
1 SOP
0
100
0
0
0
0
0
0
0
0
100
0
0
0
0
0,0
0
0
0
13,63
0
0
0
0
0
0
0
0
0
100
0
0
100
100
100
96,43
100
100
100
100
100
100
86
100
100
100
75
85,7
100
100
100
87,29
100
95
100
100
100
100
92,9
100
0
100
75
88,9
100 90,65
Ada / Tidak
Ada
Ada
Tidak
Tidak
Tidak
Tidak
Tidak
Tidak
Tidak
Tidak
Tidak
Ada
Tdak
Tidak
Ada
Ada
Tidak
Tidak
Tidak
Tidak
Tidak
Tidak
Tidak
Tidak
Tidak
Ada
Ada
Ada
Tidak
Tidak
Ada
Tdak
Tidak
Ada
%
50,4
9,98
0,4
1,86
0,15
0,6
0,21
0,2
0,28
0,42
0,54
0,6
0,11
0,19
0,47
2,35
0,08
0,28
0,21
4,41
0,15
0,47
0,13
0,11
0,11
1,14
1,10
0,64
0,17
0,28
0,3
0,38
0,14
2,32
%
100
79,5
100
85,19
100
100
60
80
100
92,3
100
81,3
75
67
67
75,0
100
100
100
81,01
100
100
40
66,7
0
57,1
92,3
100
100
40
100
100
100 80,57
%
100
100
100
100,0
100
100
100
100
100
100 100,0 100
100
100
75
58,3
100
100
100
91,74
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
95
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
2,9
Ada
Ada
Ada
Ada
Ada
Ada
Ada
Ada
Ada
Ada
Ada
Ada
Ada
Ada
Ada
Ada
Ada
Ada
Ada
Ada
Ada
Ada
Ada
Ada
Ada
Ada
Ada
Ada
Ada
Ada
Ada
Ada
Ada
Ada
Ada
Ada
Ada
Ada
Ada
Ada
Ada
Ada
Ada
Ada
Ada
Ada
Ada
Ada
Ada
Ada
Tidak
Ada
Ada
Ada
Ada
Ada
Ada
Ada
Ada
Ada
Ada
Ada
Ada
Ada
Ada
Ada
Ada
Ada
Ada
Ada
Ada
Ada
Ada
Ada
Ada
Ada
Ada
Ada
Ada
Ada
Ada
Ada
Ada
Ada
Ada
Ada
Ada
Ada
Ada
Ada
Ada
Ada
Ada
Ada
Ada
Ada
Ada
Ada
Ada
Ada
%
%
Kelengkapan 9 Ada atau tidaknya dokumen dokumen Jumlah/Tidak perencanaan perencanaan Dokumen 3 pembangunan yang pembangunan di Perencanaan dimiliki oleh SKPD SKPD -RENSTRA Ada SKPD -RENJA SKPD Ada -RKA-SKPD Sinkronisasi 10 % Jumlah Program program RENJA RKPD yang SKPD dengan diakomodir dalam Program RKPD RENJA SKPD
%
100
100
100
100
100
100
100
100
100
60
100
100
100
100
100
80
100
100
100
100
100
100
75
0
100
71
100
100
100
100
100
100
100
94
Sinkronisasi 11 % jumlah Program program RKA RENJA RKPD yang SKPD dengan diakomodir dalam Program RENJA RKA SKPD SKPD
%
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
80
44,4
50
100
100
96,29
33,0
93,8
75
0
50
66,7
100
100
100
100
100
100
100
88
1
2
3 Perencanaan Pelaksanaan Program dan anggaran
6
PENGELOLAAN KEUANGAN
4
5
12 % jumlah Program RENJA SKPD yang diakomodir dalam DPA SKPD
13 % anggaran SKPD terhadap total belanja APBD Besaran belanja 14 % belanja modal modal terhadap total belanja SKPD Besaran belanja 15 % Total Belanja pemeliharaan pemeliharaan dr total belanja brg & jasa
Laporan keuangan 17 Ada tidaknya SKPD laporan keuangan SKPD (Neraca, Calk)
8
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
%
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
80
44,4
50
100
100
97,85
100
93,8
%
25,72
4,97
0,36
13,47
0,07
1,16
0,40
0,25
0,08
0,50
0,78
0,77
0,14
0,11
0,61
2,91
0,02
0,08
0,27
0,80
0,10
%
6,77
11,19
2,15 72,02 0,00
11,3
79,9
8
11,02
3,68
11,8
20,5
0,3
1,56
6,45
37,44
48,00
6,6
4,51
8,31
%
4,45
10,33
12,98
0,00
1,92
0,00
0
0
0,87
3,40
16,13
0
0,00
16,97
22,63
45,59
0,00
11,73
%
0,29
2,11
2,78 15,28
0
0,74
0
0
0
0,31
1,5
4,64
0
0
5,9
8,76
20,08
0
3 3 3 Jenis Jenis Jenis
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
100
0
50
54,2
100
80
100
100
100
100
100
89
0,93
0,56
0,25
0,04
1,57
1,34
0,36
1,74
0,14
0,12
0,54
0,05
2
0,00
2,75
7,82
39,0
31,9
13,2
27
2,5
73,4 37,37 0,00
3,87
0,00
3,45
3,80
19,69
3,58
9,9
4,10
0
0,00
19,23
3,6
4,6
0,00
9
3,83
1,2
0,00
2,45
2,64
8,59
1,58
5,98
1,3
0
0
8,24
3,38
1,18
0
3
1
3 Jenis
3 Jenis
3 Jenis
3 Jenis
3 Jenis
3 Jenis
3 Jenis
3 Jenis
3 Jenis
3 Jenis
2,8
Alokasi anggaran
16 % Total Belanja pemeliharaan dr total belanja SKPD
7
6
Ada / Tidak 3 Jenis
PENGELOLAAN BARANG Manajemen SKPD MILIK
aset 18 Adanya inventarisasi barang Ada / Tidak / asset SKPD Penggunaan asset 19 Jumlah asset yang SKPD tidak digunakan % oleh SKPD 20 Jumlah fasilitas / PEMBERIAN FASILITASI Bentuk-bentuk prasarana informasi Jumlah TERHADAP PARTISIPASI fasilitas / prasarana partisipasi : MASYARAKAT masyarakat 1. Kotak Ada / Tidak Pengaduan
84,27
3 3 3 Jenis 3 Jenis 3 Jenis 3 Jenis 3 Jenis 3 Jenis 3 Jenis 3 Jenis 3 Jenis 3 Jenis Jenis Jenis
3 Jenis
3 Jenis 3 Jenis 3 Jenis
3 Jenis 3 Jenis
8,05 19,93
19
Ada
Ada
Ada
Ada
Ada
Ada
Ada
Ada
Ada
Ada
Ada
Ada
Ada
Ada
Ada
Ada
Ada
Ada
Ada
Ada
Ada
Ada
Ada
Ada
Ada
Ada
Ada
Ada
Ada
Ada
Ada
Ada
Ada
Ada
0
0
0
10,4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0,12
0
0
0,84
0
0
0
0,03
0,18
0
0,34
0
7,3
0
2,27
3,39
0
1
3
5
3
3
2
2
3
2
4
3
2
2
1
4
4
3
2
1
1
1,68
3
1
2
2
2
4
2
3
2
2
3
3
2
2,51
Tidak
Ada
Tidak
Tidak
Tidak
Tidak
Tidak
Tidak
Tidak
Tidak
Tidak
Tidak
Tidak
Tidak
Tidak
Tidak
Tidak
Tidak
Tidak
Tidak
Tidak
Tidak
Tidak
Tidak
Tidak
Tidak
Tidak
Tidak
Tidak
Tidak
Tidak
Tidak
Tidak
Tidak
Ada / Tidak 2. Pos Pengaduan 700 3. Mobil keliling Ada / Tidak 4. Pengumuman di Ada / Tidak Mass Media Responsivitas 21 Ada tidaknya terhadap partisipasi survey kepuasan Ada / Tidak masyarakat masyarakat
Tida k
TATARAN PELAKSANA KEBIJAKAN ASPEK TINGKAT KINERJA PENYELENGGARA URUSAN WAJIB DAN URUSAN PILIHAN DALAM RANGKA EKPPD TERHADAP LPPD TAHUN 2012 PEMERINTAH
:
No
No
URUSAN
1 Pendidikan
1
KOTA DUMAI IKK
Rumus
3
4
5
6
7
8
9
CAPAIAN KINERJA
URUSAN WAJIB Jumlah Siswa pada jenjang TK/RA/Penitipan Anak
Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
Jumlah anak usia 4 – 6 tahun 2
PERHITUNGAN
Penduduk yang berusia >15 tahun melek huruf (buta aksara) Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/Paket A
Jumlah Penduduk usia 15 thn ke atas dapat baca tulis Jumlah penduduk usia 15th ke atas Jumlah siswa usia 7-12 thn dijenjang SD/MI/Paket A ---------------------------------------------------Jumlah penduduk kelompok usia 7-12 thn
x 100%
x 100%
x 100%
4.737 19.135
x 100%
210.353 x 100% 210.353 35.235 x 100% 35.259
24,76%
100% 99,93%
Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/Paket B
Jumlah siswa usia 13-15 thn dijenjang SMP/MTs/Paket B --------------------------------------------------Jumlah penduduk kelompok usia 13-15 thn
x 100%
13.629 16.604
x 100%
82,08%
Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/SMK/MA/Paket C
Jumlah siswa usia 16-18 thn dijenjang SMA ----------------------------------------------------Jumlah penduduk kelompok usia 16-18 thn
x 100%
7.692 15.788
x 100%
48,72%
Angka SD/MI
Jumlah putus sekolah pd tingkat & jenjang SD ---------------------------------------------------Jumlah siswa pd tingkat yg sama dan jenjang SD pd tahun ajaran sebelumnya Jumlah putus sekolah pd tingkat & jenjang SMP ---------------------------------------------------Jumlah siswa pd tingkat yg sama dan jenjang SMP pd tahun ajaran sebelumnya Jumlah putus sekolah pada jenjang SMA/SMK/MA ---------------------------------------------------Jumlah siswa pada jenjang SMA/SMK/MA pd tahun ajaran sebelumnya Jumlah lulusan pada jenjang SD/MI ------------------------------------------------- Jumlah siswa tingkat tertinggi pada jenjang SD/MI pada tahun ajaran sebelumnya Jumlah lulusan pada jenjang SMP/MTs ------------------------------------------------- Jumlah siswa tingkat tertinggi pada jenjang SMP/MTs pada tahun ajaran sebelumnya
x 100%
61 35.820
x 100%
0,17%
x 100%
5 13.445
x 100%
0,04%
x 100%
17 11.662
x 100%
0,15%
x 100%
5.085 5.085
x 100%
100%
x 100%
4.258 4.258
x 100%
100%
Putus
Sekolah
(APS)
Angka Putus Sekolah (APS) SMP/MTs
Angka Putus SMA/SMK/MA
Sekolah
(APS)
Angka Kelulusan (AL) SD/MI
10 Angka Kelulusan (AL) SMP/MTs
Ket
1
2
3 11 Angka Kelulusan SMA/SMK/MA
(AL)
12 Angka Melanjutkan (AM) dari SD/MI ke SMP/MTs
4 Jumlah lulusan pada jenjang SMA/SMK/MA --------------------------------------------------Jumlah siswa tingkat tertinggi pada jenjang SMA/SMK/MA pada tahun ajaran sebelumnya
6
5 x 100%
3.521 3.535
x 100%
99,60%
x 100%
5.084 5.085
x 100%
99,98%
x 100%
4.296 4.258
x 100%
100,89%
x 100%
1.813 3.370
x 100%
53,80%
x 100%
1.346 1.566
x 100%
85,95%
x 100%
7.030 7.477
x 100%
94,02%
33 33
x 100%
100%
Jumlah siswa baru tingkat I pada jenjang SMP/MTs
8
Jumlah lulusan pd jenjang SD/MI tahun ajaran sebelumnya 13 Angka Melanjutkan (AM) dari SMP/MTs ke SMA/SMK/MA
Jumlah siswa baru tingkat I pada jenjang SMA/SMK/MA Jumlah lulusan pd jenjang SMP/MTs tahun ajaran sebelumnya
2
Kesehatan
14 Guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV
Jumlah guru berijasah kualifikasi S1/D-IV --------------------------------------------------Jumlah Guru SD/MI, SMP/MTs, SMA/SMK/MA
15 Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani
Jumlah komplikasi kebidanan yg mendpt penanganan difinitif di satu wilayah kerja pd kurun waktu tertetu
16 Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan 17 Cakupan Universal (UCI)
Child
Desa/kelurahan Immunization
18 Cakupan Balita Gizi Buruk mendapat perawatan
19 Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit TBC BTA 20 Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit DBD 21 Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin
Jumlah ibu dgn komplikasi kebidanan di satu wilayah kerja Pada kurun waktu yg sama Jumlah ibu bersalin yg ditolong oleh tenaga kesehatan Di satu wilayah kerja pd kurun waktu tertentu Jumlah seluruh sasaran ibu bersalin di satu wilayah Kerja dalam kurn waktu yg sama Jumlah Desa / Kelurahan UCI ---------------------------------------------Jumlah Seluruh Desa / Kelurahan
x 100%
Jumlah balita gizi buruk mendapat perawatan di sarana Pelay. Kes. Di sati wil. Kerja pd kurun wkt tertentu Jumlah seluruh balita gizi buruk buruk yang ditemukan Di satu wilayah kerja dalamwaktu yang sama Jumlah penderita baru TBC BTA (+) yang ditemukan dan diobati di satu wil. Kerja selama 1 thn Jumlah perkiraan penderita baru TBC BTA (+) dalam Kurun wkt yang sama Jumlah penderita DBD yang ditangani sesuai SOP di satu wil. Kerja selama 1 thn Jumlah penderita DBD yang ditemukan di satu wilayah dalam Kurun wkt yang sama Jumlah kunjungan pasien maskin di sarana kesehatan Strata 1 Jumlah seluruh maskin di Kab/Kota
0 x 100% 0
Tidak Ada Kasus balita gizi buruk 0%
x 100%
284 438
x 100%
64,84%
x 100%
93 93
x 100%
100%
x 100%
18.421 38.937
x 100%
47,31%
1
3
2
Lingkungan Hidup
3 22 Cakupan kunjungan bayi
4 Jumlah kunjungan bayi memperoleh pelayanan kes. sesuai standar di satu wilayah kerja pd kurun waktu tertentu Jumlah seluruh bayi lahir hidupdi satu wilayah kerja pd kurun wkt yang sama
23 Penanganan sampah
Volume sampah yang ditangani (m3) --------------------------------------------------Volume produksi sampah (m3) Jlh Pasar Tradisonal tergolong baik --------------------------------------------------Jumlah seluruh Pasar Tradisonal
24 Kebersihan
25 Tempat pembuangan sampah (TPS) per satuan penduduk 26 Penegakan hukum lingkungan
4
Pekerjaan Umum
27 Panjang jalan kabupaten dalam kondisi baik 28 Rumah Tangga Ber Sanitasi
29 Kawasan Kumuh
5
6
Tata Ruang
Perencanaan Pembangunan
30 Ruang terbuka hijau per satuan luas wilayah ber HPL/HGB 31 Tersedianya dokumen perencanaan RPJPD yg telah ditetapkan dgn PERDA
Jumlah daya tampung TPS (m3) -------------------------------------------Jumlah penduduk Jumlah Kasus lingk.yang diselesaikan Pemda --------------------------------------------------Jumlah Kasus Lingkungan yang ada Panjang jalan Kota dalam kondisi baik --------------------------------------------------Panjang seluruh jalan kota di daerah tersebut Jumlah rumah tangga ber sanitasi -------------------------------------Jumla total rumah tangga Luas Kawasan Kumuh ------------------------Luas Wilayah Luas ruang terbuka hijau -----------------------------------Luas wilayah ber HPL/HGB Ada/tidak
6
5
6.765 7.121
x 100%
x 100%
51840 87643
x 100%
95,00%
x 100%
59,15%
61,5%
x 100%
8 13
x 100%
x 100%
6,12 293.863
x 1000
x 100%
6 6
x 100%
100%
x 100%
795.607,12 1.542.271,21
x 100%
51,59%
x 100%
%
x 100%
%
x 100%
2,84%
x 100%
0 ;0 0
x 100%
1.727,38
x 100%
3.893 136.913,83
Kantor Pelayanan Pasar
Dinas Tata Kota
Tidak Ada
Ada/tidak ada
Ada Perda No 25 Tahun 2011 ttg RPJMD
Ada
33 Tersedianya Dokumen Perencanaan : RKPD yg telah ditetapkan dgn PERKADA
Ada/tidak ada
Ada Perwa No. 38 Tahun 2011
Ada
34 Penjabaran Program kedalam RKPD
Jumlah program RKPD tahun berkenaan --------------------------------Jumlah program RPJMD yg hrs dilaks. Tahun berkenaan
RPJMD
Dinas Tata Kota
0,02
Ada/Tidak
32 Tersedianya Dokumen Perencanaan : RPJMD yg telah ditetapkan dgn PERDA/PERKADA
8
KLH
Dinas PU
Dinas PU
Dinas PU
Dinas Tata Kota
Bappeda
Bappeda
x 100%
138 144
x 100%
95,8%
Bappeda
Bappeda
1 2 7 Perumahan
3 35 Rumah tangga pengguna air bersih 36 Lingkungan Permukiman Kumuh
37 Rumah layak huni
8
Kepemudaan Olahraga
dan 38 Gelanggang / balai (selain milik swasta)
remaja
39 Lapangan olahraga
9
Penanaman Modal
10 Koperasi & UKM
40 Kenaikan / penurunan Nilai Realisasi PMDN (milyar rupiah) 41 Koperasi aktif
42 Usaha Mikro dan Kecil
11 Kependudukan Catatan Sipil
& 43 Kepemilikan KTP
44 kepemilikan akta kelahiran
45 penerapan berbasis NIK
12 Ketenagakerjaan
KTP
Nasional
4 Jumlah rumah tangga pengguna air bersih --------------------------------------------------Jumlah seluruh rumah tangga Luas Lingkungan Permukiman Kumuh -----------------------------------------Luas Wilayah Jumlah rumah layak huni --------------------------------------------------Jumlah seluruh rumah di wilayah pemda ybs. Jumlah gelanggang/balai remaja --------------------------------------------------Jumlah penduduk Jumlah lapangan olahraga di Kota ---------------------------------------------------Jumlah penduduk Lapangan olahraga adalah : 1. lap sepak bola 2. lap basket 3. lap volly 4. lap bulu tangkis 5. kolam renang jumlah Realisasi PMDN thn 2012 – Realisasi PMDN 2011 --------------------------------------------------Realisasi PMDN 2011 Jumlah Koperasi aktif ---------------------------------Jumlah seluruh koperasi Jumlah usaha mikro dan kecil -----------------------------------------Jumlah seluruh UKM Jumlah Penduduk yang memiliki KTP --------------------------------------------------Jumlah penduduk wajib KTP (>17 dan atau Pernah/sudah menikah) Jumlah penduduk memiliki akta kelahiran -------------------------------------------------Jumah Penduduk Sudah/belum
46 Pelayanan Kepesertaan Jaminan Jumlah Pekerja/Buruh Peserta Program Jamsostek Aktif Sosial bagi pekerja/buruh --------------------------------------------Jumlah Pekerja/Buruh
5 1.384 65.726
x 100% 0 x 100%
1.727,38
x 100%
52.636 65.726 0
x
1.000
x
1.000
293.863 0
x 100%
x 100%
x 100%
293.863
6 x 100%
2,11%
x 100%
%
x 100%
80,08%
x 1.000
0%
x 1.000
0%
3.851.335.212.540 x 100% -------------------------------------------------464.700.000.000 179 x 100% 437 6.701 10.700
828,78%
40,96%
62,63%
x 100%
8 Dinas PU
Dinas PU
Dinas PU
Dinas Budparpora
Dinas Budparpora
BPTPM
Diskop, UKM
Diskop, UKM
Disdukcapil x 100%
x 100%
163.989 200.153
x 100%
81,93%
63.059 293.863
x 100%
21,46%
Sudah
Perda No 6 Thn 2007 Tentang Pencatatan Kependudukan
x 100%
965 6.263
x 100%
Disdukcapil
Disdukcapil
15,41%
Disnakertrans
1
2
3 47 Pencari kerja yang ditempatkan
13 Ketahanan Pangan
48 Regulasi ketahanan pangan
49 Ketersediaan Utama
14 Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
15 KB & KS
4 Jumlah pencari kerja yang ditempatkan ----------------------------------------------x 100% Jumlah pencari kerja yang mendaftar Ada/tidak peraturan tentang kebijakan ketahanan pangan dalam bentuk perda, perbup dsb.
bahan
pangan
17 Komunikasi Informatika
18 Pertanahan
460 4.554
x 100%
-
10,10%
tidak Ada
Rata2 jumlah ketersediaan pangan utaama per tahun (kg) ------------------------------------------------------------------Jumlah penduduk
x 100%
5.783.327,83 293.863
x 1.000
19.680
Pekerja perempuan di lembaga pemerintah --------------------------------------------------Jumlah pekerja perempuan
x 100%
3.012 3.932
x 100%
76,60%
51 Angka melek huruf perempuan usia 15th keatas
Jumlah anak perempuan usia > 15 yg melek huruf --------------------------------------------------Jumlah anak perempuan usia > 15 tahun
x 100%
x 100%
100%
52 Partisipasi perempuan
Jumlah partisipasi angkatan kerja perempuan --------------------------------------------------Jumlah angkatan kerja perempuan
x 100%
1.929 3.932
x 100%
49,06%
x 100%
25.294 41.334
x 100%
61,19%
x 100%
33 8
x 100%
412,50%
50 partisipasi perempuan lembaga pemerintah
di
angkatan
kerja
53 Prevalensi peserta KB aktif
54 Rasio Petugas lapangan KB/penyuluh KB (PLKB/PKB) disetiap desa/kelurahan 16 Perhubungan
6
5
55 Angkutan darat
dan 56 Web site daerah
milik
pemerintah
Jumlah peserta program KB aktif -----------------------------------Jumlah pasangan usia subur Jumlah Desa/Kelurahan -------------------------------------------------PLKB/PKB Jumlah angkutan darat -----------------------------------------------Jumlah penumpang angkutan darat Ada/ tidak ada
x 100%
57 Pameran/expo
Menunjukkan Jumlah pameran/expo per tahun
58 Luas lahan bersertifikat
Luas lahan bersertifikat di suatu daerah --------------------------------------------------------------Luas lahan yg seharusnya bersertifikasi di suatu daerah
x 100%
Jumlah kasus yang diselesaikan --------------------------------------------Jumlah kasus yang terdaftar
x 100%
59 Penyelesaian Negara
Kasus
Tanah
12.580 12.580
13.725 174.680
x 100%
8 Disnakertrans
Distanbunhut
Distanbunhut
Badan KB,PP
Badan KB,PP
Badan KB,PP
Badan KB,PP Data Tahun 2011 Badan KB,PP
Dishub 7,86%
dumaikota.go.id
Ada
Kantor PADE
1 Kali
Ada
Kantor PADE
891.957.633 2.196.580.000
3 3
x 100%
40,61%
x 100%
100%
Bag. Pertanahan
Bag. Pertanahan
1
2
3 60 Penyelesaian Izin Lokasi
19 Kesbang & Politik
61 Kegiatan pembinaan politik 62 daerah Kegiatan pembinaan terhadap LSM, Ormas dan OKP
4 Jumlah Ijin Lokasi -------------------------------x 100% Permohonan Ijin Lokasi Menunjukan Jumlah Kegiatan pembinaan politik daerah Menunjukkan Jumlah Kegiatan pembinaan terhadap LSM, Ormas dan OKP
20 Otonomi Daerah
63 Sistem Pemda
Menunjukkan Jumlah Informasi Manajemen Pemda yang telah dibuat oleh Pemerintah Kota Dumai
Tidak Ada
Ada atau tidaknya survey IKM di Pemda
Dokumen Hasil Survey IKM
Informasi
64 Indeks Kepuasan Masyarakat 21 Pemberdayaan Masyarakat & Desa
Manajemen Layanan
65 PKK aktif
66 Posyandu
22 Sosial
23 Budaya
24 Statistik
67 Jumlah sarana sosial seperti panti asuhan, panti jompo dan panti rehabilitasi
Jumlah Penyandang cacat fisik dan mental serta lanjut usia yang tidak potensial yang telah menerima jaminan sosial dalam satu tahun
69 PMKS yg memperoleh bantuan sosial
jumlah PMKS yg diberikan bantuan --------------------------------------------------Jumlah PMKS yg seharusnya menerima bantuan Jumlah penyelenggaraan festival seni dan budaya
70 Penyelenggaraan festival seni dan budaya
5 5
--------------------------------------------------Jumlah Penyandang cacat fisik dan mental serta lanjut usia yang tidak potensial yang seharusnya menerima jaminan sosial dalam satu tahun
71 Sarana penyelenggaraan seni dan budaya
Jumlah sarana penyelenggaraan seni dan budaya
72 Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan
Jumlah Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang Dilestarikan
73 Buku ” Dumai dalam angka”
Total Benda, situs & kawasan yang dimiliki daerah Ada atau tidak ada
74 Buku ”PDRB Dumai”
Ada atau tidak ada
100,0%
x 100%
1 Kegiatan 2 Kegiatan
8 BPTPM
Kesbangpol Kesbangpol
1 Kali 2 Kali 0
Jumlah PKK aktif -----------------------x 100% Jumlah PKK Jumlah Posyandu Aktif ------------------------------x 100% Total Posyandu Jumlah sarana sosial seperti panti asuhan, panti jompo, panti rehabilitasi, rumah singgah dll yang harus terdapat di suatu daerah
68 persentase penyandang cacat baik fisik dan mental serta lanjut usia yang tidak profesional yang telah menerima jaminan sosial
6
5
Tidak Ada
41 41
x 100%
100%
186 186
x 100%
100%
Humas & Infokom Semua SKPD Diskop, UKM
Diskop, UKM
Dinas Sosial 12 Bh 10 712
x 100%
1,40%
x 100%
79,92%
Dinas Sosial
x 100%
10.204 12.768
x 100%
Dinas Sosial
2 Festifal
2 Kali
Dinas Budparpora
0 Sarana
Tidak Ada
Dinas Budparpora
11 11
x 100%
Dinas Budparpora x 100%
100%
Ada
Bappeda
Ada
Bappeda
1 2 25 Kearsipan
26 Perpustakaan
3 75 Penerapan pengelolaan secara baku
arsip
4 Jmlh SKPD yang telah menerapkan arsip secara baku Jumlah SKPD
21 37
x 100%
76 Kegiatan peningkatan SDM pengelola pengarsipan
Menunjukkan jumlah Kegiatan peningkatan SDM pengelola pengarsipan
77 Koleksi buku yang tersedia di perpustakaan daerah
Jumlah koleksi judul buku yg tersedia di perpustakaan daerah Jumlah koleksi jumlah buku yg tersedia di perpustakaan daerah
x 100%
Jumlah kunjungan ke perpustakaan selama 1 tahun Jumlah orang dalam populasi yg harus dilayani
x 100%
78 Pengunjung perpustakaan
6
5 x 100%
56,8%
1 Kali
1 Kegiatan Pembinaan & Penataan Kearsipan 10.045
8 Kantor PADE
Kantor PADE Kantor PADE
x 100%
63,5%
3.591 230.191
x 100%
1,56%
x 100%
1.096 1.341
x 100%
81,73%
Disnakanla Lengkapi Data
x 100%
26,9 31
x 100%
86,77%
Disnakanla Lengkapi Data
15.808
Kantor PADE
URUSAN PILIHAN 1
Kelautan Perikanan
dan 1
2
2
Pertanian
3
4
3
Kehutanan
5
6
4
Energi dan SDM
7
8
5
Pariwisata
9
Produksi perikanan
Konsumsi ikan
Produktivitas Padi atau bahan pangan utama lokal lainnya per hektar Kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB Tahun 2010**) Rehabilitasi kritis
hutan
dan lahan
Kerusakan Kawasan Hutan
Pertambangan tanpa ijin
Kontribusi sektor pertambangan terhadap PDRB Tahun 2011**)
Kunjungan wisata
10 Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB Tahun 2011**)
Jumlah Produksi Ikan (Ton) ------------------------------------Target Daerah (Ton) Jumlah Konsumsi Ikan (Kg) --------------------------------------Target Daerah (Kg) Produksi tanaman Padi/bahan pangan utama lokal lainya (ton)
Distanbunhut
6.697,90 2.126
3,15
Luas areal tanaman Padi/bahan pangan utama lokal lainya (ha) Jlh Kontribusi PDRB dari sektor pertanian -------------------------------------------------Jumlah total PDRB (Dalam Jutaan Rupiah) Luas hutan dan lahan kritis yang direhabilitasi (ha) --------------------------------------------------Luas total hutan dan lahan kritis Luas Kerusakan Kawasan Hutan ---------------------------------------------Luas Kawasan Hutan (ha) Luas Penambangan Liar yang ditertibkan -------------------------------------------------luas area penambangan Jumlah Kontribusi PDRB dari sektor petambangan -------------------------------------------------Jumlah total PDRB (Dalam Jutaan Rupiah) Menunjukkan total jumlah wisatawan per tahun Jumlah Kontribusi PDRB dari sektor Pariwisata -------------------------------------------------Jumlah total PDRB
x 100%
434.367,42 7.903.272,80
x 100%
5,50%
x 100%
8 230.860
x 100%
0,003%
x 100%
13,25 230.860
x 100%
0,01%
0 x 100% 0
x 100%
%
Distanbunhut
Distanbunhut
Distanbunhut
Dinas Tata Kota
Dinas Tata Kota x 100%
37.441,40 7.903.272,80
x 100%
67.060 jumlah wisatawan 0 x 100%
6.539.868,14
0,47%
67.060 org
x 100%
0%
Budparpora Dinas Budparpora
1 2 6 Industri
3 11 Kontribusi sektor Industri terhadap PDRB Tahun 2011**) 12 Pertumbuhan Industri
7
Perdagangan
13 Konstribusi sektor Perdagangan terhadap PDRB Tahun 2011**) 14 Ekspor Bersih Perdagangan
8
Transmigrasi
15 Transmigran swakarsa
Keterangan *)
Pilih Salah Satu
**) Apabila belum tersedia, gunakan PDRB Tahun 2011
4 Jlh Kontribusi PDRB dr sektor industri -------------------------------------------------Jumlah total PDRB Jml Industri Ta. 2012 - Jlh Industri Ta. 2011 --------------------------------------Jumlah Industri s/d tahun 2011 Jlh Kontribusi PDRB dr sektor perdagangan -------------------------------------------------Jumlah total PDRB nilai ekspor bersih = nilai ekspor – nilai impor Jumlah transmigran swakarsa ------------------------------------------Jumlah transmigran
x 100%
5 1.714.302,67 x 100% 6.539.868,14
6 26,21%
x 100%
1033 -1025 = 8 1.025
x 100%
0,78%
x 100%
1.749.009,62 6.539.868,14
x 100%
26,74%
7,988,118,796,88 -4,505,924,344 0 x 100%
250
x 100%
3.482.194.452,88
%
8 Disperindag
Disperindag
Disperindag
Disperindag Disnaker Trans
