Pemilih Pemula dan Satu Juta Relawan Pengawas Pemilu

EDISI 12, DESEMBER 2013

Bawaslu Imbau KPU Hati-hati Loloskan Perusahaan Logistik Tanggapi KPI, Bawaslu Janji Keluarkan Rekomendasi Maksimal Lima Hari Bawaslu Bentuk Pokjanas untuk Kelola Gerakan Satu Juta Relawan Pengawas Pemilu

Pemilih Pemula dan Satu Juta Relawan Pengawas Pemilu

BULETIN BAWASLU, EDISI 12, DESEMBER 2013

Dari Redaksi

R

upanya, keterlibatan relawan tidak hanya dibutuhkan untuk mengatasi masalah bencana atau masalah sosial lainnya, tapi juga dalam agenda demokrasi di negeri ini. Bekerja atau mengabdikan diri sebagai relawan adalah sikap, bukan profesi. Karena itu, relawan yang menjalankan tugas mulia itu adalah pilihan sebagai kesadaran dan panggilan moral, bukan pelarian. Gerakan Satu Juta Relawan Pengawas Pemilu merupakan gerakan pengawalan Pemilu 2014 oleh masyarakat di seluruh Indonesia. Gerakan ini merupakan terobosan dan implementasi dari program pengawasan partisipatif. Gerakan ini hendak mentransformasikan gerakan moral (moral force) menjadi gerakan sosial (social movement). Setiap warga negara yang telah terdaftar sebagai pemilih mempunyai kewajiban untuk mengawal Pemilu. Namun pada tataran implementasinya, kekuatan masyarakat yang tidak terlembaga, relatif kesulitan untuk mengawali langkah tersebut. Ketika masyarakat akan melangkah pada tataran partisipasinya melalui pengawasan, maka dibutuhkan pengetahuan (know-ledge) dan kemampuan (skill) terkait Pemilu dan teknis pengawasan. Karena itu, gerakan ini didesain untuk menciptakan relawan yang memiliki pengetahuan yang memadai tentang kepemiluan dan skill teknis pengawasan. Sedangkan istilah Satu Juta Relawan itu sendiri, dimaksudkan untuk menyampaikan pesan kepada seluruh stakeholder Pemilu dan masyarakat, betapa besar dan berpengaruhnya gerakan ini. Defenisi Relawan Pengawas Pemilu adalah warga

negara Indonesia yang terdaftar sebagai pemilih pemula dari kalangan pelajar dan mahasiswa, serta masyarakat umum yang direkrut oleh jajaran pengawas Pemilu atau mendaftarkan diri secara aktif yang memenuhi syarat dan ketentuan, Pemilih Pemula diverifikasi faktual untuk me- dan Satu Juta Relawan lakukan kegiatan pengawasan Pengawas Pemilu di wilayah domisilinya yang berbasis desa/kelurahan terhadap sebagian tahapan Pemilu berdasarkan penugasan dari Pokjanas dan koordinasi dengan jajaran pengawas Pemilu. Mengawal Pemilu sangat penting. Sesuai amanat konstitusi, pemilu merupakan sarana perwujudan kedaulatan rakyat, sekaligus sarana aktualisasi partisipasi pemegang kedaulatan dalam penentuan jabatan publik. Sebagai pemegang kedaulatan, posisi rakyat dalam Pemilu bukanlah obyek untuk dieksploitasi dukungannya, melainkan harus ditempatkan sebagai subyek, termasuk dalam mengawal integritas Pemilu, salah satunya melalui pengawasan Pemilu. n EDISI 12, DESEMBER 2013

Bawaslu Imbau KPU Hati-hati Loloskan Perusahaan Logistik

Tanggapi KPI, Bawaslu Janji Keluarkan Rekomendasi Maksimal Lima Hari

Bawaslu Bentuk Pokjanas untuk Kelola Gerakan Satu Juta Relawan Pengawas Pemilu


Dari Bawaslu kita Selamatkan Pemilu Indonesia.

Salam Awas

Daftar isi: Dari Redaksi ................................................................................................. 2

Keluarkan Rekomendasi Maksimal Lima Hari .......................... 8

Laporan Utama Pemilih Pemula dan Satu Juta Relawan Pengawasn Pemilu ....................................................................................... 3

Info Bawaslu Humas Berperan Strategis Mendukung Tugas Pengawasan ....... 9

Mahasiswa Sangat Antusias menjadi Relawan Pengawas Pemilu .................................................. 6

9

Rapat Kerja Bahas Peraturan Bawaslu tentang Pedoman Audit .......................

Bawaslu Terkini IIntegritas dan Netralitas Sekretariat Bawaslu Provinsi Mendukung Kinerja Pengawasan Pemilu .................................... 10

Saatnya Mahasiswa Berperan dalam Pemilu ............................ 7 Sorotan Bawaslu Imbau KPU Hati-hati Loloskan Perusahaan Logistik ......................................................... 8

Bawaslu Bentuk Pokjanas untuk Kelola Gerakan Satu Juta Relawan Pengawas Pemilu .......................... 11

Tanggapi KPI, Bawaslu janji

Galeri .............................................................................................................. 12

Buletin BAWASLU ini diterbitkan oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum, sebagai wahana informasi kepada khalayak serta ajang komunikasi keluarga besar pengawas Pemilu di seluruh tanah air. Terbit satu bulan sekali. Penerbit: Bawaslu RI Penanggungjawab: Dr. Muhammad, S.IP., MSi, Nasrullah, SH., Endang Wihdatiningtyas, SH., Daniel Zuchron, Ir. Nelson Simanjuntak ; Redaktur: Gunawan Suswantoro, SH, M.Si Editor: Ir. D. Adhi Santoso, MM, Tagor Fredy, SH, M.Si, Drs. Bernad D. Sutrisno, M.Si, Jajang Abdullah, S.Pd, M.Si; Drs. Eliazar Barus, M.Si; Yusuf, S.Si, M.A, Dini Yamashita, S.Pi, M.T Pembuat Artikel: Falcao Silaban, Nadya Kharima, Christina K Bahasa: A. Prativi Tyas R. Design Grafis dan Layout: Christina Kartikawati Sekretariat: Tim Sekretariat Bawaslu Alamat Redaksi: Jalan MH. Thamrin No. 14 Jakarta Pusat, 10350. Telp./Fax: (021) 3905889, 3907911. I www.bawaslu.go.id

2


Laporan Utama

Pemilih Pemula dan Satu Juta Relawan Pengawas Pemilu Pesta demokrasi 9 April 2014 tinggal hitungan waktu. Genderang persaingan para calon legislatif (caleg) pun sudah tampak melalui alat peraga kampanye yang bertebaran di mana-mana. Namun gelagat partai politik belum menyasar pada pemberdayaan pemilih pemula untuk terlibat aktif dalam Pemilu.

D

alam Undang Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD, Pasal 1 ayat 25 mendefinisikan pemilih adalah

Warga Negara Indonesia (WNI) yang telah genap berumur 17 (tujuh belas) tahun atau lebih atau sudah atau pernah kawin. Berdasarkan beberapa data yang

Tabel. Perbandingan perolehan suara Partai Politik Peserta Pemilu era reformasi. Pemilu Partai Politik Peserta Pemilu 1999 2004 2009

Perolehan Suara Prosentase (%)

Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan 35.689.073 suara Partai Golongan Karya 24.480.757 suara Partai Demokrat 21.703.137 suara

33,74 21,58 20,85

Sumber : Komisi Pemilihan Umum

ada, jumlah pemilih pemula yang berusia antara 17-21 tahun mencapai sekitar 30 juta jiwa atau sekitar 16 persen dari total daftar pemilih tetap. Dengan range yang lebih jauh, yakni antara 17-29 tahun, jumlahnya lebih fantastis, yaitu 54 juta jiwa atau sekitar 30 persen. Pertanyaannya kemudian, mengapa dengan jumlah suara yang menggiurkan itu, pemilih pemula belum disasar oleh partai politik ? Padahal dengan suara sebanyak itu, partai sudah mencapai electoral threshold, bahkan presidential threshold serta dapat mengusung calon presiden dan wakil presiden tanpa harus berkoalisi dengan partai manapun. Dari hasil perolehan suara partai sejak reformasi berlangsung, hanya PDI Perjuangan yang mampu melampaui angka 33 persen total perolehan suara dalam Pemilu 1999, selebihnya partai hanya mendapatkan angka di bawah 30 persen. Dari data yang dikeluarkan oleh beberapa lembaga survei, pemilih pemula masih mendominasi kategori pemilih mengambang (swing voters) dan pemilih golongan putih. Angkanya bahkan cukup signifikan, jika dibandingkan dengan jumlah pemilih konvensional yang lain. Apa yang terjadi? Secara psikologis, pemilih pe-

Ketua Bawaslu, Muhammad menghadiri launching Gerakan Satu Juta Relawan Pengawas Pemilu di Bandung, Jawa Barat.


3

Laporan Utama

mula cenderung kritis dan tidak suka diatur. Mereka juga dikenal masih sangat idealis, dan belum matang dalam berpikir rasional. Dalam dunia politik yang dinamis, pemilih pemula menganggap dirinya hanya sebagai pendulang suara, bagi kaum politisi yang didominasi oleh kaum dewasa atau tua. Selain itu, pemilih pemula juga belum terlalu tertarik dengan berbagai hal yang berbau politis. Karena pada faktanya, manusia yang sedang mencari jati diri ini lebih banyak berinteraksi dengan sekolah, pertemanan, dan kelompok-kelompok pertemanan yang jauh dari kehidupan politik. Pemilih pemula yang cende-rung menjadi pemilih mengambang, bisa jadi diakibatkan kurangnya informasi mendetail tentang peserta pemilu dan caleg-caleg yang akan dipilih. Penyebabnya bisa karena dua hal. Pertama, parpol dan caleg yang kurang melakukan sosialisasi. Kedua, pemilih pemula yang kurang aktif dalam mencari informasi terkait peserta Pemilu. Dalam memilih para pemimpin, para pemilih pemula juga lebih mengedepankan sosok yang dapat memecahkan masalah-masalah yang ada di masyarakat. Berdasarkan survei yang dilaksanakan oleh Lembaga Survei Nasional (LSN) kepada sekitar 1.230 orang pemilih pemula yang berusia 17-20 tahun, sebanyak 46,4 persen cenderung bersikap rasional dan memilih pemimpin yang memiliki kapabilitas dan track record yang baik. Faktor primordial dan identi-

L !!!

B AWAS U

Pertimbangan pemilih pemula terhadap Calon Pemimpin Visi dan Misi 8.9 % Rekam Jejak 10.7 % Berdasarkan Kemampuan Menyelesaikan Masalah 46.4 % Tidak Tahu 17.9 %

tas partai kurang signifikan mempengaruhi pilihan mereka. Dalam penelitian tersebut juga disimpulkan, karakter pemilih pemula cenderung bersifat otonom. Dalam menentukan pilihan saat Pemilu 2014 nanti, mereka cenderung akan mengutamakan hati nurani dan pikiran sendiri. Faktor kelompok acuan (reference group) dan tokoh acuan (reference leader) tidak begitu signifikan mempengaruhi voting behavior mereka. Karakter pemilih pemula juga cenderung bersifat rasional. Sedikitnya, ada dua alasan yang memperkuat kesimpulan ini. Pertama, pemilih pemula mengabaikan faktor-faktor primordial (seperti suku, agama, dan kedaerahan) dalam menentukan pilihan capres/ partai. Kedua, dalam menentukan

Dalam seminar nasional yang berlangsung di Balai Santika Universitas Padjadjaran Bandung, mahasiswa sangat antusias untuk menjadi relawan pengawas Pemilu. Melalui gerakan satu juta relawan pengawas Pemilu, mahasiswa dapat berperan aktif dalam pengawasan Pemilu dalam rangka pencegahan pelanggaran Pemilu. Mahasiswa juga dapat mengajak masyarakat untuk memberikan hak suaranya pada pemungutan suara. (Semua pihak diharapkan dapat bersinergi untuk mewujudkan Pemilu bersih, berkualitas, dan bermartabat.)

Bawaslu ingatkan KPU agar

berhati-hati meloloskan perusahaan logistik. Jika ada yang bermasalah dan dimenangkan, akan muncul potensi masalah. Bawaslu harus memastikan sejauh mana proses pengadaan logistik itu sesuai dan terpenuhinya hak pemilih, dan peserta Pemilu (parpol dan caleg). (Mestinya tidak ada pihak yang merasa dikecewakan atas keterpenuhan kebutuhan logistik.)

4

pilihannya, pemilih pemula cenderung mengutamakan faktor kapabilitas atau kemampuan capres dalam memecahkan masalah. Namun, berdasarkan hasil penelitian yang disampaikan oleh Indo Barometer terhadap pemilih pemula, tentang pengetahuan partai, hasilnya cukup tinggi. Sebanyak 85 persen pemilih pemula tahu bahwa ada 10 partai politik yang bertarung pada 2014 mendatang. Namun, prosentase responden yang tahu nomor urut parpol masih sangat kecil yakni sebesar kurang dari 15 persen. Sedangkan, pemilih pemula yang cenderung golput, bisa diakibatkan oleh kekecewaan mereka terhadap oknum-oknum dalam pemerintahan ataupun parlemen yang terlibat dalam kasus-kasus hukum. Kekecewaan tersebut berakibat ketidakper-

Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) menegur enam stasiun televisi (RCTI, MNC TV, Global TV, ANTV, TV One, dan Metro TV) yang dinilai tidak proporsional dalam penyiaran politik terkait Pemilu 2014. Atas temuan dan teguran KPI tersebut, Bawaslu mengingatkan peserta Pemilu agar jangan terus bersiasat. (Aturannya sudah jelas dalam UU Pemilu, bahwa parpol dilarang berkampanye lewat media massa sekarang ini. )


Laporan Utama

Ketua Bawaslu, Muhammad. cayaan (dis-trust) dan apatisme yang cukup parah. Pemilih pemula seperti ini cenderung berpikir rasional dan idealis, bahwa siapapun yang terpilih nanti, tidak akan merubah kondisi bangsa secara signifikan. Belum lagi suguhan tingkah laku para politisi yang cenderung “saling sikut”, menjatuhkan satu sama lain. Alhasil, pemilih seperti ini akan cenderung memilih tidak menggunakan hak pilihnya alias golput. Ketua Bawaslu, Muhammad mengatakan, golongan putih memang tidak dilarang dalam Pemilu di Indonesia karena memilih merupakan hak warga negara. Sedangkan pada pelaksanaan Pemilu di beberapa negara, pemilih diwajibkan menggunakan hak pilihnya, atau dengan kata lain dilarang golput. “Jumlah pemilih dalam Pemilu ataupun Pemilukada memang cenderung menurun dari waktu ke waktu. Puncaknya, Pemilukada Sumatera Utara yang golputnya mencapai 50 persen. Ini tentu sangat memprihatinkan. Diprediksi, Pemilu 2014 akan mengalami nasib serupa,” tuturnya, di beberapa kesempatan. Pemilu 2014 memang menjadi pertaruhan besar bagi penyelenggara Pemilu. Karena itu, KPU dan Bawa-

slu diharapkan bisa membalikkan trend penurunan jumlah pemilih dari Pemilu 1999 hingga Pemilu 2009. Ini merupakan pekerjaan rumah yang cukup besar. Untuk mengantisipasi hal tersebut, sejak awal Bawaslu memiliki paradigma pencegahan pelanggaran Pemilu melalui pengawasan berbasis masyarakat dengan program Satu Juta Relawan Pengawas Pemilu. Ge-

rakan tersebut dalam rangka menggandeng pemilih Pemula untuk aktif terlibat dalam Pemilu. “Tidak hanya sekedar memberikan hak suaranya di tempat pemungutan suara (TPS), tetapi juga aktif melakukan pemantauan di TPS tersebut. Prinsipnya, semakin banyak orang yang mengawasi Pemilu, maka pelanggaran akan semakin sedikit terjadi,” tegas Pimpinan Bawaslu, Nasrullah, yang juga Koordinator Divisi Sosialisasi, Humas, dan Hubungan Antar Lembaga. Tidak hanya menyasar kepada mahasiswa di beberapa universitas, namun siswa-siswi SMA/SMK yang sudah memiliki hak pilih juga menjadi target sebagai relawan pengawas Pemilu. Gerakan relawan pengawas Pemilu sendiri sudah dilaunching di beberapa daerah seperti, Jakarta, Bandung, Makassar, Yogyakarta, Manado, dan lain-lain. “Relawan pengawas Pemilu ini, nantinya akan diberikan bimbingan teknis atau pelatihan terkait pengawasan Pemilu. Dalam bertugas, mereka tidak bertindak sebagai pengawas Pemilu, namun hanya sebagai informan atau pelapor terhadap adanya pelanggaran Pemilu, sehingga laporan tersebut dapat ditindaklanjuti oleh pengawas Pemilu,” ujar Nasrullah. n fs/s

Trend partisipasi pemilih dalam Pemilu Legislatif 1999 - 2009 Statistik Pemilu Indonesia

100.00 % 90.00 % 80.00 % 70.00 % 60.00 % 50.00 % 40.00 % 30.00 % 20.00 % 10.00 % 0.00 %


1999 Partisipasi Pemilih Suara Terbuang

5

2004

2009 Suara Tidak Sah Tidak Memilih

Laporan Utama

Seminar Nasional di Universitas Padjadjaran, Bandung

Mahasiswa Sangat Antusias menjadi Relawan Pengawas Pemilu

B

awaslu menggelar Seminar Nasional Menuju Gerakan Satu Juta Relawan Pengawas Pemilu dengan tema “Peran Partisipasi Pengawas Pemilu bagi Pemilih Pemula Menuju Pemilu 2014 Bersih, Berkualitas dan Bermartabat” di kampus Unpad, Bandung, 5 Desember 2013. Seminar Nasional yang dibuka Ketua Lembaga Pengembangan, Pembelajaran, dan Penjaminan Mutu Unpad, Prof. Dr. Sam’un Jaja Raharja, M.Si. -- itu menghadirkan pembicara Pimpinan Bawaslu, Nasrullah, Anggota Komisi II DPR, Nu’man Abdul Hakim, pakar Hukum Tata Negara, Dr. Irman Putra Sidin, dan dosen FISIP Unpad, Dr. Asep Sumaryana. Gerakan Satu Juta Relawan Pengawas Pemilu yang dilaunching Bawaslu merupakan bagian dari program pengawasan partisipatif untuk Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD. Selain itu, gerakan tersebut juga untuk menumbuhkan sikap dan perilaku pengawasan Pemilu kepada pemilih pemula, mensosialisasikan kebijakan pengawasan Pemilu kepada masyarakat melalui pemilih pemula, dan me-ningkatkan kualitas Pemilu melalui partisipasi aktif masyarakat dalam pengawasan Pemilu. Melalui gerakan satu juta relawan pengawas Pemilu, mahasiswa dapat berperan aktif dalam pengawasan Pemilu dalam rangka pencegahan

Pimpinan Bawaslu, Nasrullah menyerahkan cinderamata kepada Prof. Dr. Sam’un J. R. pelanggaran Pemilu. Peran aktif mahasiswa dimaksud antara lain memastikan dirinya atau orang lain terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT), memastikan calon anggota DPR, DPD, dan DPRD memenuhi syarat, memastikan proses penyelenggaraan Pemilu sesuai dengan peraturan perundang-undangan, serta mahasiswa dapat mengajak masyarakat untuk memberikan hak suaranya pada pemungutan suara. Di samping bentuk pengawasan tersebut, mahasiswa juga dapat melaporkan kepada pengawas Pemilu jika menemukan adanya potensi

6

atau dugaan pelanggaran Pemilu, sehingga laporan tersebut dapat ditindaklanjuti pengawas Pemilu, melalui mekanisme yang diatur di dalam peraturan Bawaslu tentang temuan dan pelanggaran. Bawaslu juga mengajak seluruh stakeholder Pemilu antara lain pemerintah, lembaga negara, partai politik, tokoh masyarakat dan penyelenggara Pemilu untuk dapat melaksanakan tugas dan fungsinya. Semua pihak diharapkan dapat bersinergi untuk mewujudkan Pemilu bersih, berkualitas, dan bermartabat. n ck/ fs/s


Laporan Utama

Dari kiri ke kanan: Pimpinan Bawaslu, Nasrullah, dosen FISIP Unpad, Dr. Asep Sumaryana, Anggota Komisi II DPR, Nu’man Abdul Hakim, dan pakar Hukum Tata Negara, Dr. Irman Putra Sidin -- tampil sebagai nara sumber dalam seminar di Unpad, Bandung.

Saatnya Mahasiswa Berperan dalam Pemilu

M

ahasiswa sangat diharamkan untuk menjadi golongan putih (golput) pada Pemilu 2014 mendatang. Pasalnya, mahasiswa harus menjadi benteng terdepan, untuk membenahi bangsa ini melalui mekanisme Pemilu. Hal tersebut menjadi fokus perhatian saat Bawaslu bersama Universitas Padjadjaran mengadakan Seminar Nasional Menuju Gerakan Satu Juta Relawan Pengawas Pemilu dengan Tema “Peran Partisipasi Pemilih Pemila menuju Pemilu 2014 Bersih, Berkualitas, dan Bermartabat, di Bandung, Kamis, 5 Desember 2013. “Sudah saatnya mahasiswa harus bergerak ikut menentukan nasib negara ini dalam lima tahun ke depan. Sekali salah, maka butuh waktu yang lama untuk memperbaikinya lagi,” ujar anggota Komisi II DPR, Nu’man Abdul Hakim yang menjadi narasumber dalam kesempatan tersebut. Dalam diskusi yang berlangsung selama dua jam tersebut, banyak mahasiswa yang mengungkapkan, mereka memilih golput karena beberapa faktor. Selain tidak mengenal

sosok yang dicalonkan dalam Pileg, mereka juga tidak percaya bahwa yang terpilih nanti akan benar-benar membawa aspirasi masyarakat. Sementara itu, Anggota Bawaslu Nasrullah, menegaskan golput merupakan pilihan yang tidak bertanggung jawab, karena golput justru akan menciptakan wakil-wakil rakyat yang tidak sesuai dengan harapan rakyat. “Misalnya, ada dua calon. Yang satu layak, dan yang lain tidak. Jika golput, maka kemungkinan besar calon yang layak tidak akan terpilih. Berarti golput merupakan pilihan yang tidak bertanggung jawab,” tuturnya. Nasrullah juga mengajak para mahasiswa yang masih memiliki idealisme, untuk terlibat dalam pengawasan partisipatif dengan menjadi relawan pengawas Pemilu. Nantinya, mereka akan dibintek dan diberikan pelatihan terkait potensi pelanggaran dalam Pemilu. Setiap temuan akan dilaporkan kepada pengawas Pemilu dan ditindak-lanjuti. Pengamat Hukum Tata Negara, Irman Putra Sidin mengapresiasi tin-


7

dakan Bawaslu yang melibatkan mahasiswa dalam pengawasan Pemilu. Menurutnya, ini merupakan terobosan dalam mengatasi kekurangan jumlah pengawas Pemilu di tiap TPS. Politik Masuk Kampus Sementara itu, Nasrullah juga mengusulkan setiap universitas di Indonesia agar tidak terlalu menutup diri terhadap politik. Ia berharap agar para civitas akademika dapat mengenal setiap calon dan mengupas permasalahan partai politik yang ada di Indonesia. “Para calon dan parpol harus diberikan porsi untuk mengenalkan jati diri mereka terhadap mahasiswa. Selanjutnya, mahasiswa yang menilai mereka, layak atau tidak untuk memimpin Indonesia di masa mendatang,” pungkasnya. Namun, Irman menegaskan, politik praktis di lingkungan kampus tetap harus dibatasi. Pasalnya, kebiasaan partai politik yang mencomot kader-kader dari kampus, yang menyebabkan mahasiswa dapat terjun langsung dalam politik praktis. n fs/s

Sorotan

Pengadaan Logistik Pemilu

Bawaslu Imbau KPU Hati-hati Loloskan Perusahaan Logistik

L

ogistik menjadi salah satu faktor utama dalam suksesnya penyelenggaraan Pemilu 2014. Sehubungan dengan itu, Pimpinan Bawaslu, Nasrullah mengingatkan KPU agar berhati-hati dalam meloloskan perusahaan pemenang tender. “Bawaslu memberikan warning kepada KPU agar hal tersebut menjadi perhatian serius. Jika ada perusahaan yang bermasalah masuk lagi dalam proses tender dan dimenangkan, akan muncul potensi masalah. Apalagi bicara aspek kualitas, jangan sampai berakibat fatal terhadap keterpenuhan logistik,” ujar Nasrullah kepada wartawan di Jakarta, Kamis, 12 Desember 2013. Pengadaan logistik Pemilu,

dalam UU Nomor 8 Tahun 2012 memberikan mandat kepada dua institusi, yakni Bawaslu dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dengan konteks berbeda. Bawaslu berdiri pada wilayah sampai sejauh mana proses pengadaan logistik itu sesuai dan terpenuhinya hak pemilih, dan peserta Pemilu (parpol dan caleg). Sementara itu, BPK melakukan fungsi pengawasan terkait kesesuaian jumlah dan proses perencanaannya, termasuk soal pemenang tender. “Mestinya tidak ada pihak yang merasa dikecewakan atas keterpenuhan kebutuhan logistik. Kita melakukan pengawasan saat KPU mulai mendistribusikan logistik Pemilu itu, yakni Januari 2014,” imbuh dia.

Pimpinan Bawaslu, Nasrullah. Nasrullah menjelaskan, Bawaslu akan memperhatikan lebih pada aspek jumlah dan substansi logistik. Selain itu, juga diawasi aspek ketepatan logistik hingga pendistribusiannya ke daerah. “Harus ada pemetaan logistik yang dilakukan, terutama dalam hal distribusi logistik.” n an/fs/s

Penyiaran Politik di Televisi

Tanggapi KPI, Bawaslu Janji Keluarkan

Rekomendasi Maksimal Lima Hari

K

omisi Penyiaran Indonesia (KPI) menegur dan memperingatkan enam stasiun televisi yang dinilai tidak proporsional dalam penyiaran politik terkait Pemilu 2014. Atas temuan dan teguran KPI tersebut, Bawaslu mengingatkan peserta Pemilu agar jangan terus bersiasat. “Aturannya sudah jelas dalam Undang Undang, bahwa parpol dilarang berkampanye lewat media massa (cetak dan elektronik, red) dan rapat umum, sekarang ini. Tapi parpol selalu menyiasati aturan yang ada,” kata Pimpinan Bawaslu, Daniel Zuchron, di Jakarta, Kamis, 5 Desember 2013. Menurut Daniel, Bawaslu belum menerima laporan secara detail terkait peringatan terhadap enam lembaga penyiaran oleh KPI tersebut. Namun, Daniel memastikan bahwa pada Kamis malam itu, Bawaslu

segera menggelar rapat pleno untuk menindaklanjuti temuan tersebut. Sesuai mekanisme penanganan pelanggaran, terutama menyangkut pelanggaran iklan kampanye, Bawaslu akan melakukan pengkajian. “Malam ini kami kaji. Ketika kami temukan bukti-bukti yang memenuhi unsur pelanggaran kampanye, maksimal lima hari kami keluarkan rekomendasi kepada KPU,” ujarnya. Bawaslu akan merekomendasikan KPU untuk menjatuhkan sanksi kepada peserta Pemilu, jika memang pelanggaran yang ditemukan KPI itu terbukti dilakukan peserta Pemilu, dan masuk dalam kategori pelanggaran administrasi. Namun, bila pelanggaran tersebut bersifat pidana, rekomendasi akan diteruskan kepada kepolisian. Enam lembaga penyiaran yang ditegur itu terdiri dari RCTI, MNC TV, Global TV, ANTV, TV One, dan Metro

8

Pimpinan Bawaslu, Daniel Zuchron. TV. “Lembaga penyiaran itu kami nilai tidak proporsional dalam penyiaran politik. Termasuk di dalamnya terdapat iklan politik, yang menurut KPI mengandung unsur kampanye,” kata Ketua KPI, Judhariksawan. KPI menilai, enam stasiun televisi tersebut telah melanggar ketentuan yang tertuang dalam UU Pemilu. Pelang-garan tersebut berdasarkan hasil pengamatan yang telah ditayangkan di enam stasiun televisi itu. Ada tiga aspek yang dilanggar, yaitu unsur pemberitaan, penyiaran, dan iklan politik. n fs/s


Info Bawaslu

Pelatihan Penulisan Berita

Humas Berperan Strategis Mendukung Tugas Pengawasan

B

awaslu memandang bahwa peran humas sangat penting dan strategis, karena apa yang telah dilakukan Bawaslu beserta jajarannya harus tersampaikan kepada masyarakat melalui humas. Karena itu, Bawaslu perlu memperkuat tugas, pokok dan fungsi (tupoksi) sekretariat bidang kehumasan agar dapat berjalan optimal. Pimpinan Bawaslu, Endang Wihdatiningtyas menyampaikan hal itu ketika membuka pelatihan penulisan berita bagi sekretariat Bawaslu Provinsi se Indonesia dan Sekretariat Jenderal Bawaslu Tahun 2013 yang berlangsung di Hotel Aston Marina, Jakarta, Minggu, 1 Desember 2013. Menurut Endang, penguatan tupoksi bidang kehumasan dilakukan untuk mendukung fungsi pe-ngawasan yang dilakukan Bawas-lu. Penulisan berita merupakan salah satu tugas humas, dan berita itu segera disampaikan kepada masyarakat, pemilih, dan peserta Pemilu. Karena itu, pelatihan penulisan berita ini menjadi sangat penting. Endang menilai, humas harus bisa mendukung tugas-tugas pe-

Pimpinan Bawaslu, Endang Wihdatiningtyas dan Kepala Biro H2PI, Jajang Abdullah. ngawasan Pemilu. Dengan demikian, apa yang telah dilakukan pengawas Pemilu bisa tersampaikan kepada masyarakat. Jika peran itu dioptimalkan, Humas Bawaslu bisa sebagai sumber keilmuan dan informasi (center of knowledge) Pemilu. Pelatihan penulisan berita yang berlangsung selama tiga hari itu diikuti sekitar 50 peserta. Mereka merupakan perwakilan dari Sekretariat Bawaslu Provinsi dan

Sekretariat Jenderal Bawaslu. Peserta mendapatkan materi dari tokoh dan aktivis pers nasional. Selain teori, mereka juga melakukan praktik penulisan berita. Turut hadir pada pembukaan pelatihan penulisan berita itu, Kepala Biro Hukum, Humas, dan Pengawasan Internal (H2PI), jajang Abdullah, Kabag Humas dan Hubal, Hengky Pramono, dan Kasubbag Humas, R. Monang Silalahi. n ck/mz/fs/s

Rapat Kerja

Bahas Peraturan Bawaslu tentang Pedoman Audit

B

awaslu melaksanakan rapat kerja (raker) pembahasan Peraturan Bawaslu tentang Pedoman Audit di Lingkungan Sekretariat Jenderal Bawaslu. Rapat kerja yang berlangsung Rabu - Jumat, 11 - 13 Desember 2013 di Bogor, Jawa Barat itu dibuka Kepala Bagian Hukum Bawaslu, Tagor Fredy. Turut hadir pada pembukaan raker tersebut yaitu Kepala Bagian Pengawasan Internal Bawaslu, Pakerti Luhur, Kasubbag Perundang-undangan, Yusuf Adin-

ugraha, Kasubbag Tata Usaha dan Tata Laksana, Ferry Yanuar, Tim Asistensi, Heriyanto, Yulianto dan Novance Silitonga. Raker tersebut diselenggarakan dalam rangka melaksanakan tugas pengawasan internal di lingkungan Bawaslu dan jajarannya serta DKPP, pelaksanaan urusan organisasi dan tata laksana, serta tata usaha Biro, perlu adanya pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, review, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pen-


9

gawasan lainnya sebagai amanat Pasal 59 Perbawaslu Nomor 2 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Bawaslu Provinsi, Sekretariat Panwaslu Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panwaslu Kecamatan. Narasumber dalam Raker Perbawaslu ini adalah Auditor BPKP, Putut Wityasmoro, Legal Drafter Kementerian Hukum dan HAM, Ibrahim Malik dan Wahyudi Putra. n ck/fs/s

Bawaslu Terkini

Integritas dan Netralitas Sekretariat Bawaslu Provinsi

Mendukung Kinerja Pengawasan Pemilu

B

awaslu menggelar bimbingan teknis (bintek) kesekretariatan bagi Sekretariat Bawaslu Provinsi Tahun 2013 di Bandung, Jawa Barat. Kegiatan bintek itu dibuka Ketua Bawaslu, Muhammad, Sabtu, 7 Desember 2013. Hadir dalam pembukaan bintek itu antara lain Pimpinan Bawaslu, Endang Wihdatiningtyas, Nelson Simanjuntak, Sekretaris Jenderal Bawaslu, Gunawan Suswantoro, Ketua Bawaslu Provinsi Jawa Barat, Harminus Koto, Plt. Kepala Biro Administrasi, Adhi Santoso, Kabag SDM dan Tata Usaha Pimpinan, Roy M. Siagian, Kabag Keuangan, Ernawati Perangin-angin. Tujuan diselenggarakannya bintek ini untuk menyamakan persepsi dan pemahaman terhadap peraturan perundang-undangan, sebagai pedoman dalam melaksanakan tugas kesekretariatan dalam memberikan dukungan teknis dan operasional. Selain itu, untuk meningkatkan pemahaman dan menanamkan integritas, netralitas

Ketua Bawaslu, Muhammad (tengah) memberikan pengarahan. Sekretariat Bawaslu Provinsi sebagai pendukung pengawas Pemilu dalam melakukan tugas kesekretariatan, sehingga dapat memberikan dukungan kepada pengawas Pemilu dalam mengawasi Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD se-

Sekjen Bawaslu, Gunawan Suswantoro mengalungkan tanda peserta.

10

cara maksimal. Bintek ini sangat bermanfaat bagi setiap Sekretariat Bawaslu Provinsi dalam mendukung kinerja Bawaslu Provinsi, sehingga pelaksanaan koordinasi pelaksanaan tugas unit organisasi di lingkungan Sekretariat Bawaslu Provinsi, pemberian dukungan administratif kepada Bawaslu Provinsi, dan pelaksanaan perencanaan dan pengawasan internal, administrasi kepegawaian, ketatausahaan, perlengkapan, kerumahtanggaan, dan keuangan di lingkungan Sekretariat Bawaslu Provinsi dapat berjalan lancar. Bintek yang berlangsung tanggal 7 - 9 Desember 2013 itu diikuti Kepala Sekretariat dan tiga Kepala Sub Bagian di lingkungan Bawaslu Provinsi antara lain Bawaslu Provinsi Sumatera Utara, Sumatera Barat, Sumatera Selatan, Riau, Kepulauan Riau, Bengkulu, Bangka Belitung, Jambi, Lampung, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Kalimantan Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Timur. n ck/hw/fs/s


Bawaslu Terkini

Bawaslu Bentuk Pokjanas untuk Kelola Gerakan Satu Juta Relawan Pengawas Pemilu

Pimpinan Bawaslu, Nelson Simanjuntak.

G

agasan Bawaslu untuk melibatkan masyarakat sebanyak-banyaknya dalam mengawasi proses Pemilu diwujudkan melalui program Gerakan Satu Juta Relawan Pengawas Pemilu. Agar program tersebut dapat dijalankan secara operasional, Pimpinan Bawaslu, Nasrullah membentuk Kelompok Kerja Nasional (Pokjanas). Pokjanas yang anggotanya 20 orang ini dibentuk di Hotel Best Western Hariston, Jakarta, awal Desember 2013. Keanggotaan Pokjanas terdiri dari penggiat Pemilu, tim asistensi dan tenaga ahli Bawaslu, serta anggota Bawaslu Provinsi. Pada pertemuan anggota Pokjanas yang berlangsung di Hotel Ibis Bandung, 6 Desember 2013, secara aklamasi Yusfitriadi dari Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat (JPPR) terpilih sebagai Koordinator Pokjanas. Pertemuan yang difasilitasi Biro Teknis Penyelenggaraan Pengawasan Pemilu (TP3) Bawaslu itu, dibuka oleh Pimpinan Bawaslu, Nelson Simanjuntak. Turut hadir saat itu, Kabag Sosialisasi Biro TP3, Johnly P. Marentek. Sedangkan sesi diskusi dipandu oleh Tim Asistensi Bawaslu, Saparuddin, yang juga anggota Pokjanas.

Anggota Pokjanas yang mengikuti pertemuan. Dalam pertemuan tersebut, Pokjanas sudah menyusun konsep besar Gerakan Satu Juta Relawan Pengawas Pemilu. Sebelumnya, Pimpinan Bawaslu, Nasrullah mengatakan, pembentukan Pokjanas dalam rangka untuk berbagi tugas dan peran di dalam mengelola gerakan ini, karena faktor keterbatasan SDM dan pendanaan yang dimiliki Bawaslu. Pokjanas dibentuk untuk mengorganisir gerakan ini. Peran Bawaslu hanya sebatas memberikan fasilitasi, sehingga gerakan ini bisa berjalan. Misalnya, bagaimana Pokjanas membentuk konsorsium NGO yang nantinya difasilitasi oleh Bawaslu untuk mendapatkan mitra atau dukungan pendanaan dari donatur. Pimpinan Bawaslu, Nelson Simanjuntak mengatakan, konsep Gerakan Satu Juta Relawan Pengawas Pemilu harus segera dibahas, supaya ide ini tidak lari ke manamana. Biasanya, relawan dibutuhkan karena ada kondisi darurat. “Karena ada darurat Pemilu, sehingga kita membutuhkan relawan,” ujar dia. Sebelum menutup pertemuan tersebut, Ketua Bawaslu, Muhammad, memberikan apresiasi kepada anggota Pokjanas yang telah aktif


11

membahas grand desain Gerakan Satu Juta Relawan Pengawas Pemilu. “Dari segi waktu sudah sangat mendesak. Mungkin ada tim kecil yang merumuskan hasil pertemuan dua hari ini, sehingga menjadi materi untuk diputuskan di rapat pleno Bawaslu,” kata Muhammad. n fs/s

Anggota Pokjanas Gerakan Satu Juta Relawan Pengawas Pemilu 1. Yusfitriadi (Koordinator) 2. Ahsanul Minan 3. Moh. Afifuddin 4. August Mellaz 5. Toto Sugiarto 6. Sulastio 7. Yuristinus Oloan 8. Jerry Sumampow 9. Engelberd Johannes Rohi (Jojo Rohi) 10. Muhammad Tarmizi 11. Khofifah 12. Saparuddin 13. Rikson Nababan 14. Mulyadi 15. Ken Norton 16. Dian Paramita 17. Jhonny Suak 18. Razaki Persada 19. M. Najib 20. Ahsan Jafar

Galeri

Bawaslu menggelar bimbingan teknis (bintek) kesekretariatan bagi sekretariat Bawaslu Provinsi Tahun 2013, Sabtu, 7 Desember 2013 di Bandung, Jawa Barat. Kegiatan bintek yang diikuti Kasek dan tiga Kasubbag di jajaran Bawaslu Provinsi Jabar itu dibuka Ketua Bawaslu, Muhammad.

Bawaslu me-launching Gerakan Satu Juta Relawan Pengawas Pemilu di Kampus Unpad Bandung, 5 Desember 2013. Dari kiri: Pimpinan Bawaslu, Nasrullah, dosen FISIP Unpad, Dr. Asep Sumaryana, anggota Komisi II DPR, Nu’man Abdul Hakim, pakar Hukum Tata Negara, Dr. Irman Putra Sidin, dan moderator, Puspita Ayu.

Bawaslu menggelar rapat konsolidasi data pelanggaran dalam Pemilukada dan Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD tahun 2013 se Indonesia dan secara bersamaan menggelar rapat koordinasi penyelesaian sengketa Pemilu di Jakarta, Selasa. 10 Desember 2013.

Wartawan senior Majalah Tempo, Wahyu Muryadi membawakan materi pada pelatihan penulisan berita bagi staf Bawaslu RI dan Bawaslu Provinsi se Indonesia. Kegiatan yang berlangsung 1 - 3 Desember 2013 di Jakarta itu dibuka Pimpinan Bawaslu, Endang Wihdatiningtyas.

Bawaslu melaksanakan rapat kerja pembahasan Peraturan Bawaslu tentang Pedoman Audit di Lingkungan Sekretariat Jenderal Bawaslu. Rapat yang berlangsung di Bogor, Jawa Barat, 11 - 13 Desember 2013 itu dibuka Kabag Hukum Bawaslu, Tagor Fredy.

Untuk mengorganisir perekrutan pelajar dan mahasiswa dalam Gerakan Satu Juta Relawan Pemilu, Bawaslu melakukan rapat dan membentuk Kelompok Kerja Nasional (Pokjanas) di Bandung, Jawa Barat, 6 - 8 Desember 2013.

12


Pemilih Pemula dan Satu Juta Relawan Pengawas Pemilu

Recommend Documents