PemerintahKabupatenKolakaTimur BAB I PENDAHULUAN 1.1. LATAR BELAKANG

PemerintahKabupatenKolakaTimur

BAB I PENDAHULUAN 1.1. LATAR BELAKANG

RencanaKerjaPemerintah Daerah (RKPD) Perubahanadalahdokumen yang disusunberdasarkanperkembangankeadaandalamtahunberjalan. Perkembangansebagaimanadimaksudadalahperkembangan

yang

tidaksesuaidenganasumsikerangkaekonomidaerahdankerangkapendanaan, prioritasdansasaranpembangunan,

rencana

program

dankegiatanprioritasdaerah,

keadaan

yang

menyebabkansaldoanggaranlebihtahunanggaransebelumnyaharusdigunakanuntuktah unberjalandan/ataukeadaandaruratdankeadaanluarbiasasebagaimanaditetapkandala mperaturanperundang-undangan yang berlaku. Dalamperjalananpelaksanaan

program

kegiatanpembangunan

di

PemerintahanKabupatenKolakaTimurterdapatberbagaiperkembangan. Perkembangandimaksudterjadipadasisipendapatandanbelanja. telahterjadiperubahan

Padasisipendapatan,

target

yang

diasumsikantidakakantercapaisampaiakhirtahunanggaran

2016.

Akibatnyadibutuhkanpenyesuaianpendapatan

agar

neracakeuanganterhindardaridefisitanggaran.

Sedangkandariaspekbelanja,

terdapatkebutuhanpenambahanpendanaanpemilihankepaladaerah, perubahandan/ataupenambahan program, kegiatan, rincianbelanja, sertaterdapat pula perubahan target output kegiatanbeberapaSatuanKerjaPerangkat Daerah (SKPD) KabupatenKolakaTimur. Menindaklanjutiperkembangankerangkapendanaanpendanaanpendanaanpeme rintahanKabupatenKolakaTimurmakadisusunlahdokumen

RKPD

PerubahanKabupatenKolakaTimur. 1.2. DASAR HUKUM PENYUSUNAN

Dasar hukum penyusunan RKPD Perubahan Kabupaten Kolaka Timur Tahun 2016 adalah sebagai berikut : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara; RKPD Perubahan TA. 2016

1


2. Undang-Undang

Nomor

25

Tahun

2004

tentang

Sistem

Perencanaan

Pembangunan Nasional (SPPN); 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah; 4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah; 5. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2013 Tentang Pembentukan Kabupaten Kolaka Timur di Provinsi Sulawesi Tenggara; 6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah; 7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota; 8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah; 9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah; 10.Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2010-2014; 11.Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor Tahun 2012 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2013; 12.Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; 13.Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008

tentang Tahapan, Tatacara

Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Perencanaan daerah; 14.Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

RKPD Perubahan TA. 2016

2


1.3 HUBUNGAN ANTAR DOKUMEN

Dokumenperencanaanberdasarkan jenjangnya dapat dibedakan menjadi 3 (tiga) yaituRencanaPembangunan JangkaPanjangDaerah 20 (duapuluh) tahun, RencanaPembangunan

JangkaMenengah5

(lima)tahundanRencanaKerja

Pembangunan Daerah 1 (satu) tahun. RKPD PerubahanKabupaten Kolaka Timur Tahun 2016 memiliki hubungan dengan beberapa dokumen perencanaan lainnya. Hubungan antar dokumen dapat dimaknai secara hierarki dimulai dari tingkat nasional seperti RPJPN dan RPJMN serta tingkat provinsi seperti RPJPD dan RPJMD Provinsi Sulawesi Tenggara. Hal ini jelas diatur dalam Pasal 103 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010, berbunyi: Rancangan Awal RKPD kabupaten/kota disusun berpedoman kepada RPJMD kabupaten/kota, mengacu pada RPJMD provinsi dan mengacu pada RPJM Nasional. Selain hubungan hierarkis sebagaimana dijelaskan di atas. Hubungan substansi dapat pula dimaknai secara horisontal antar dokumen rencana sesama kabupaten/kota se Provinsi Sulawesi Tenggara dimungkinkan. Seperti RPJMD Kabupaten Kolaka sebagai Induk Kabupaten maupun RPJMD atau RKPD kabupaten lain yang berbatasan dengan Kabupaten Kolaka Timur. Hubungan dokumen antar kabupaten/kota ini terjadi dapat disebabkan adanya keterkaitan program kegiatan pembangunan untuk mencapai tujuan dan sasaran bersama maupun adanya karakteristik daerah yang cenderung mirip antar satu kabupaten dengan kabupaten lainnya yang bersebelahan. RKPD Perubahan Kabupaten Kolaka Timur Tahun 2016 yang berisi sasaran, arah kebijakan, program dan prioritas kegiatan menjadi rujukan sekaligus landasan penyusunan Kebijakan Umum PerubahanAnggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS)Perubahan, Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja DaerahPerubahan (RAPBD-P) dan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD) serta penyusunan Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) Kepala Daerah, sekaligus menjadi tolok ukur kinerja kepala Daerah. Diagramhubunganhierarkis

RKPD

dengandokumenperencanaandanpenganggarandapatdilihatpadagambar di bawahini : RKPD Perubahan TA. 2016

3



4


P R O V I N S I S U L T R A

RPJP PROV

RKP D PRO V

RPJM PROV

RENS TRA SKPD PROV

KUA PPAS

RENJA SKPD PROV

Gambar 1.1. HubunganKeterkaitanantara RKPD denganDokumenPerencanaan danPenganggaranLainnya. RKPD Perubahan TA. 2016

5

RAPBD PROV

APBD PROV

RKA SKPD PROV

RINCI AN SKPD PROV


1.4 SISTEMATIKA DOKUMEN RKPD RKPD Kabupaten Kolaka Timur disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut: 1. Pendahuluan; 2. Evaluasi pelaksanaan RKPD tahun lalu; 3. Rancangan kerangka ekonomi daerah beserta kerangka pendanaan; 4. Prioritas dan sasaran pembangunan; dan 5. Rencana program dan kegiatan prioritas daerah. Berdasarkan hal tersebut, maka sistematika penulisan RKPD Perubahan Kabupaten Kolaka Timur Tahun 2016disusun sebagai berikut : BAB I.

PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang 1.2. DasarHukumPenyusunan 1.3. HubunganAntarDokumen 1.4. SistematikaDokumen RKPD 1.5. MaksuddanTujuan

BAB II.

EVALUASI HASIL PELAKSANAAN PEMBANGUNAN TAHUN SEBELUMNYA 2.1. KondisiUmumDaerah 2.2. Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan Tahun Sebelumnya 2.3. Permasalahan Pembangunan Daerah

BAB III.

RANCANGAN

KERANGKA

EKONOMI

DAERAH

BESERTA

KERANGKA

PENDANAAN 3.1. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah 3.2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah BABIV.

PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2014 4.1. Tujuan,sasarandan Strategi Pembangunan Daerah 4.2 Prioritasdansasaranpembangunantahun 2015

BAB V.

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

BAB VI.

PENUTUP RKPD Perubahan TA. 2016

6


1.5 MAKSUD DAN TUJUAN Penyusunan RKPD PerubahanKabupaten Kolaka Timur Tahun 2016 dimaksudkan sebagai pedoman sekaligus sumber informasi penyelenggaraan pemerintahan dan kelanjutanpelaksanaan pembangunan lingkup Pemerintah Kabupaten Kolaka Timur Tahun 2016. RKPD PerubahanKabupaten Kolaka Timur tahun 2016 bertujuan untuk: 1. Menyelaraskan

kebutuhan

pembangunan

daerah

dengan

kemampuan

keuangan daerah; 2. Menciptakan sinergitas program dan kegiatan antar SKPD serta membangun konsistensi

antara

perencanaan,

penganggaran,

pelaksanaan

dan

pengendalian dengan menetapkan skala prioritas. 3. Untuk memberikan landasan dalam penyusunan Rancangan Kebijakan Umum APBD (KUA) Perubahandan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) PerubahanTahun 2016.


7

PemerintahKabupatenKolakaTimur BAB I PENDAHULUAN 1.1. LATAR BELAKANG

Recommend Documents